Hasil pencarian

Dalam wasiatnya, Alfred Nobel, penemu dinamit dan pengembang bahan peledak asal Swedia, berpesan agar sebagian besar kekayaannya dikelola untuk acara penghargaan tahunan yang bermanfaat bagi kemajuan dan perdamaian manusia. “Harapan saya bahwa penghargaan diberikan dengan tidak mengindahkan kebangsaan para kandidat, tapi yang paling pantaslah yang berhak menerima penghargaan itu, terlepas dari apakah dia orang Skandinavia atau bukan,” tulis Nobel. Alfred Bernhard Nobel lahir di Stockholm, Swedia, 21 Oktober 1833. Empat tahun kemudian keluarganya pindah ke Rusia di mana ayahnya mengelola pabrik di bidang peledakan dan perangkat militer. Nobel merintis karier sebagai kimiawan dengan belajar di Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat. Ketika aktivitas di pabrik ayahnya tersendat akibat Perang Krimea (1853-1856), dia kembali ke Swedia dan mengoperasikan laboratorium untuk eksperimen bahan peledak. Pada 1863, Nobel menemukan cara mengontrol daya ledak nitrogliserin, senyawa kimia untuk peledak yang saat itu belum dikembangkan para ilmuwan karena terlalu berbahaya. Meski begitu, nitrogliserin tetap berbahaya. Pada 1864, laboratorium Nobel meledak, melukai beberapa orang dan menewaskan lima orang termasuk adiknya, Emil Oskar Nobel. Meski terpukul atas insiden tersebut, Nobel tak kapok bereksperimen. Alhasil, pada 1867, dia menciptakan dinamit (bahasa Yunani: dynamis , berarti tenaga). Patennnya didaftarkan di Inggris dan Amerika Serikat. Dinamit pun digunakan luas dan Nobel mendapat pundi-pundi dari temuannya. “Rasa bersalah muncul seiring bertambahnya kekayaan Alfred. Peledak yang awalnya dia kembangkan untuk kepentingan konstruksi juga mentransformasi cara berperang, dan karenanya Alfred menemukan dirinya sebagai subjek yang kerap kali dibicarakan,” tulis J. Michael Bishop dalam How to Win the Nobel Prize: An Unexpected Life in Science . Pada 1888, sang kakak, Ludvig Nobel, wafat. Sebuah kesalahpahaman memicu beberapa koran menulis obituari yang justru ditujukan kepada Alfred. Sebuah koran Prancis menulis obituari berjudul “Le marchand de la mort est mort,” atau “Saudagar kematian akhirnya wafat.” Kesan dan perlakukan ironis itu menumbuhkan sikap pasifis dalam diri Nobel, meski dia sendiri selama hidupnya membuat 350 paten dan mengelola 90 pabrik senjata. Setelah kematiannya di San Remo, Italia, pada 10 Desember 1896, sebagian besar kekayaannya dialokasikan untuk perayaan penghargaan Hadiah Nobel. Pada 29 Juni 1900 Nobel Foundation didirikan untuk mengelola finansial dan administrasi Hadiah Nobel. Pada 10 Desember 1901, penyematan Hadiah Nobel pertama dilaksanakan. Wilhelm Conrad Rontgen meraih Hadiah Nobel bidang fisika atas penemuan sinar X-ray; Jacobus Henricus van’t Hoff di bidang kimia atas kontribusinya dalam kimia termodinamik; Emil Adolf von Behring di bidang medis atas temuannya dalam mengatasi penyakit difteria; Sully Prudhomme di bidang sastra atas karya puisi-puisinya; serta Henry Dunant dan Frederic Passy untuk bidang perdamaian atas jasanya menggalang persatuan manusia melalui gerakan palang merah (Red Cross) dan perserikatan antar-parlemen (Inter-Parliamentary Union). Hadiah Nobel merupakan penghargaan prestisius dalam bidang keilmuan. Seremoninya dilaksanakan setiap 10 Desember, bertepatan dengan hari wafatnya Nobel. Sejak 2006, setiap pemenang Nobel mendapatkan hadiah sebesar US$1,4 juta dan medali emas. “Hadiah Nobel adalah penghargaan tahunan pertama yang mengikutsertakan tidak hanya seni dan sains, namun juga politik dalam bentuk ‘perdamaian’. Hadiah Nobel adalah penghargaan internasional,” tulis Burton Feldman dalam The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige. “Rasa internasionalisme Nobel mengizinkan untuk mengikutsertakan segala pencapaian yang ada; untuk menuai segala benih kemajuan dari semua negara di dunia.”

Di internet dan media sosial beredar foto yang diklaim sebagai foto asli Cut Nyak Dhien (1850-1908). Di bawah foto tercantum keterangan: “Foto Asli Cut Nyak Din, lengkap dengan hijab dari Kerajaan Islam Aceh Darus Salam. Bedakan dengan gambar di buku sejarah sekolah!” Sebuah akun facebook Seuramoe Mekkah menganggap lukisan Cut Nyak Dhien, dan pejuang perempuan Aceh lainnya seperti Cut Meutia dan Laksamana Malahayati yang digambarkan bersanggul, sebagai skenario penjajah dan pemerintahan sekuler. Foto yang diklaim sebagai Cut Nyak Dhien berhijab tersebut jelas salah. Foto yang diambil tahun 1903 tersebut, sebagaimana dikoleksi KITLV Belanda, adalah foto istri Panglima Polim . Pada foto lain, berpose bersama adik dan ibu mertuanya (Potjoet Awan), istri Panglima Polim tidak berhijab. Lihat foto di bawah ini. Agar lebih yakin silakan cek sendiri ke  digitalcollections.universiteitleiden.nl. Panglima Polim dan Muhammad Daud Syah, sultan kerajaan Aceh Darussalam, memimpin pertempuran melawan pasukan Belanda di bawah Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler pada perang Aceh pertama (1873-1874). Istri dan anak Sultan ditangkap Belanda pada 26 November 1902. Sedangkan Panglima Polim dengan istrinya ditangkap Belanda pada 6 September 1903. Sultan pun menyerah dan menandatangani perjanjian damai pada 10 Januari 1903. Cut Nyak Dhien sendiri melanjutkan perjuangan setelah suami keduanya, Teuku Umar, gugur. Suami pertamanya, Teungku Ibrahim Lam Nga, juga wafat ketika melawan Belanda. Cut Nyak Dhien, yang telah tua, rabun, dan berpenyakit encok akhirnya ditangkap Belanda. Inilah foto Cut Nyak Dhien (duduk di tengah) yang diambil tahun 1905 setelah ditangkap. Foto koleksi KITLV. Cut Nyak Dhien dibawa ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Dia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Namun keberadaannya menambah semangat perlawanan rakyat Aceh. Dia juga masih berhubungan dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap. Akibatnya, dia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, dan meninggal pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang.

Tak terima 50 rekannya ditahan Israel, sekelompok pejuang Palestina di bawah pimpinan Youssef Majed membajak kapal pesiar Italia, Achille Lauro , yang berlayar di Laut Tengah dari Port Said, Mesir, pada 7 Oktober 1985. Pembajak menuntut pembebasan 50 rekan mereka. Dalam perjalanan kembali ke Port Said, lantaran tak mendapat izin berlabuh di Tartus, Syria, mereka membunuh seorang penumpang warganegara Amerika Serikat berdarah Yahudi, Leon Klinghoffer. Mayatnya dibuang ke laut. Setelah kapal berlabuh, para pembajak menuju Bandara Almaza, Mesir. Mereka lalu menumpang pesawat Egypt Air tujuan Tunisia, pusat gerakan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) –sebelum pindah ke Irak– pada tengah malam. Pesawat juga mengangkut Abu Abbas, pemimpin PLO, dan komandan sayap militernya, Ozzuddin Badrakkan. Penerbangan itu diperoleh dari pemerintah Mesir sebagai kompensasi atas penyerahan diri mereka. “Pada 10 Oktober, mereka naik penerbangan Boeing 737 Egypt Air di Port Said, dan dikawal pasukan Force 777, unit kontrateror Mesir,” tulis Nigel Cawthorne dalam Warrior Elite: 31 Heroic Special-Ops Missions from The Raid on Son Tay to The Killing of Osama Bin Laden . Sebagai pembalasan atas kematian seorang warganya, AS merancang operasi rahasia menyergap Egypt Air. Dewan Nasional mendiskusikannya dengan Presiden Ronald Reagan, dan Reagan memberi lampu hijau. “Kapal induk USS Saratoga baru saja berlayar dari Albania dan diperintahkan melakukan operasi hanya dua jam sebelum misi berjalan,” tulis David Miller dalam Illustrated Directory of Special Forces . Maka, dari geladak kapal induk, meluncurlah pesawat E-2C Hawkeye, EA 6B Prowler, dan tujuh jet tempur F-14 Tomcat. Mereka menguntit Egypt Air tanpa cahaya. Di sekitar Pulau Kreta, Yunani, pilot Hawkeye memerintahkan pilot Egypt Air, Ahmed Moneeb, mendarat di landasan udara NATO Sigonella di Sisilia, Italia. Karena perintah itu tak digubris, jet-jet Tomcat mengintimidasi dengan menyalakan dan menyorotkan lampu serta mengurung Egypt Air. Moneeb coba mengadakan kontak radio dengan Kairo tapi sia-sia lantaran sinyal sudah disumbat pesawat EA-6B Prowler. Semua pesawat akhirnya mendarat di Sigonella. Dunia gempar karena AS meringkus pesawat sipil dengan kekuatan militer, tak ubahnya tindakan teroris. Presiden dan rakyat Mesir marah karena wibawa mereka diinjak-injak. Demonstrasi anti-AS dan Israel muncul di Kairo. Di Sigonella, tim khusus antiteror AS yang dipimpin Mayjen Carl Stiner mendapatkan penolakan dari otoritas setempat. Permintaan AS untuk mengekstradisi empat pembajak plus Abbas dan Badrakkan ke AS juga ditolak pemerintah Italia. Stiner mengabarkan situasi di lapangan ke Gedung Putih. Reagan mengontak presiden Italia, Bethino Craxi, yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina, tapi gagal. Reagan lalu mengontak perdana menteri Italia. Di sambungan lain, Presiden Mesir Hosni Mubarak bernegosiasi dengan pemerintah Italia: bila Italia tak mengizinkan Egypt Air terbang bersama para pembajak, Mesir tak akan memberi izin pelayaran kapal Achille Lauro. Pemerintah Italia ambil sikap. Mereka memerintahkan pasukan Stiner mundur. Mereka menolak permintaan ekstradisi Abbas dan Badrakkan ke negerinya. Mereka juga mengadili empat pembajak: Youssef Majed, pembunuh Leon Klinghoffer, dijatuhi hukuman 30 tahun; sementara tiga pembajak lainnya lima tahun penjara. Abbas dan Badrakkan juga diadili dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terbukti otak di balik pembajakan namun mereka kemudian kabur ke Yugoslavia pada 1986. “Meksi pemerintah Italia menahan empat pelaku pembajakan kapal pesiar, mereka mengizinkan otak pimpinan komplotan melarikan diri ke Yugoslavia meski ada permintaan penahanan dari Presiden Reagan,” tulis Michael Bohn dalam The Achille Lauro Hijacking: Lessons in the Politics and Prejudice of Terrorism . Kesal, AS melayangkan protes ke pemerintah Italia, yang dianggap membiarkan pelarian itu. AS juga mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintahan Yugoslavia tapi ditolak. Abbas kemudian berpindah-pindah tempat sebelum menetap di Irak pada 1994 di bawah perlindungan Presiden Saddam Hussein. Dia ditangkap pasukan AS saat invasi Irak pada 2003 dan tewas dalam tahanan.

KEBIJAKAN Jepang selama perang, baik di Jepang maupun di negera-negara jajahannya seperti Indonesia, dimaksudkan untuk kepentingan perang. Tujuan akhirnya membangun kawasan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Untuk itu, Jepang mencengkeram kehidupan rakyat pedesaan. Menurut Aiko Kurasawa, sejarawan Universitas Keio Jepang, kebijakan Jepang di pedesaan Jawa memadukan mobilisasi ( doin ) dan kontrol ( tosei ). Jepang memobilisasi rakyat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama padi, lalu menyerahkannnya dalam bentuk “wajib serah padi.” Jepang juga mengerahkan rakyat menjadi tenaga kerja paksa ( romusha ) di proyek-proyek pembangunan seperti lapangan terbang, benteng pertahanan, dan pabrik-pabrik militer. Untuk melancarkan mobilisasi tersebut, Jepang membentuk tonarigumi (rukun tetangga) dan nogyo kumiai (koperasi pertanian). Kebijakan mobilisasi Jepang dipadukan dengan kontrol ketat oleh pemerintah.Rakyat diharapkan mempunyai pemikiran yang seragam dan melakukan konformitas (kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang diberlakukan Jepang), seperti yang selalu terjadi dalam rezim-rezim totaliter. “Dengan demikian, mobilisasi di Jawa selalu dijalankan di dalam kerangka acuan yang ditetapkan oleh dan di bawah kontrol ketat pemerintah militer,” ujar Aiko dalam diskusi edisi terbaru bukunya, Politik Jepang di Jawa , di Aula The Japan Foundation, Jakarta Pusat, 15 September 2014. Buku ini diangkat dari disertasi Aiko di Universitas Cornell tahun 1988 dan kali pertama terbit dalam bahasa Indonesia pada 1993 berjudul Mobilisasi dan Kontrol . Selain dengan tangan besi militer, kontrol masyarakat juga dilakukan dengan propaganda, seperti melalui gambar hidup (film) dan menara bernyanyi (radio). Propaganda ini, kata sejarawan Didi Kwartanada, mengutip George Kanahele, pionir kajian pendudukan Jepang di Indonesia asal Hawaii, untuk “ winning the hearts and minds of the people .” Melalui layar lebar itu, kata Aiko, mungkin penduduk baru kali pertama mengenal Sukarno. “Semboyan Bung Karno seperti ‘mari kita berjuang bersama-sama Dai Nippon sampai mencapai kemenangan terakhir’ dan ‘Amerika kita setrika, Inggris kita linggis’ menarik hati penduduk desa, dan film-film semacam itu mempunyai pengaruh tertentu untuk mencegah meletusnya perasaan anti-Jepang,” kata Aiko. Selain propaganda melalui media massa, Jepang melakukan indoktrinasi melalui pembentukan wadah semimiliter ( seinendan , keibodan ) dan organisasi massa Jawa Hokokai ; pengenalan bahasa Jepang; menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah; dan melarang sekolah-sekolah Belanda. Selain itu, kegiatan di luar sekolah sebagai bagian dari indoktrinasi adalah Kursus Kiai yang disponsori Kantor Urusan Agama (Shumubu) . “Terkait indoktrinasi kiai pedesaan, ini mengingatkan kita pada ‘mobilisasi’ kaum rohaniawan untuk tujuan-tujuan politik yang masih berlangsung hingga hari ini,” ujar Didi. Akibat tekanan ekonomi yang buruk dan kemarahan terhadap para pemimpin desa yang dilematis antara kepentingan rakyat atau tuntutan pemerintah, muncullah pemberontakan di beberapa daerah, diawali oleh Pemberontakan Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya. Menurut Didi, dalam buku Aiko kurang dibahas soal ianfu (wanita penghibur) karena isu ini memang baru muncul pada 1990-an. Begitu pula peran orang Tionghoa di pedesaan. Padahal mereka memainkan peranan cukup penting dalam perekonomian desa, selaku pemilik penggilingan beras, juragan hasil bumi, maupun pembunga uang ( mindering ).

SETIAP tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia ( RRI ) mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang (Hosokyoku) . Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada delapan buah, yakni bekas Hosokyoku , di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi (1945-1949), selain RRI , dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya Radio Pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan; Radio Internasional Indonesia di Kediri; Gelora Pemuda di Madiun; Radio Militer dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta; Radio Perjuangan di Semarang; dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dirk Fock meresmikan pemancar radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. Empat tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek ( shortwave atau SW) melalui pemancar PCJ dari laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Merujuk situs Radio Nederland Wereldomroep , sewaktu melakukan siaran percobaan itu, almanak bertanggal 11 Maret 1927. Untuk memuluskan ujicoba tersebut, beberapa hari sebelumnya pihak Belanda telah mengantar sebuah pesawat radio tombstone merek Philips seri 703 A kepada Sri Mangkunegara VII, penguasa Pura Mangkunegaran. Penguasa Keraton Solo itu mempercayakan Ir Sarsito melayani radio itu. Sejumlah orang berkumpul di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Sekian pasang mata tertuju pada Sarsito yang nampak hati-hati, putar-putar tuning mencari baris gelombang yang selaras. Terdengar suara bersuit-suit sangat keras. Terkadang menggelegar seperti geluduk. Tapi lebih sering, “menggero sebagai mengaumnya harimau. Maka terkejutlah sekalian pendengar karena ketakutan,” tulis SRV Gedenkboek , 1936. Begitu Sarsito menemukan gelombang yang tepat, terdengar suara orang berkata-kata. Sekali pun hanya berbisik-bisik, sekalian pendengar senang dan tertawa. Ketika mendengar suara musik yang tiada ketahuan siapa yang memainkannya, tercenganglah mereka. Itulah kali pertama orang-orang di Pura Mangkunegaran melihat dan mendengar radio. Dua puluh hari kemudian, Ratu Wilhelmina menyapa rakyat di wilayah koloninya dari laboratorium radio Philips. Siaran internasional yang dipancarkan secara live pada 31 Maret 1927 itu berhasil ditangkap di Australia, Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara, termasuk di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Sarsito, dalam Triwindoe Mangkunegoro VII Gedenkboek (1939) menceritakan, malam itu orang-orang di Pura Mangkunegaran berkumpul di Prangwedanan bersama Mangkunegara VII dan permaisuri Gusti Ratu Timur. Mereka mendengarkan siaran langsung pidato Ratu Wilhelmina. “Itu adalah suatu saat yang tak terlupakan,” kenang Sarsito. Setelah pidato live Sang Ratu, selain bertalian dengan kepentingan politik kolonial, Philips melihat prospek bisnis. Semenjak itu, “Philips langsung memproduksi radio secara massal,” kata Didi Sumarsidi, ketua komunitas pecinta radio kuno Padmaditya, kepada Historia di sela pembukaan pameran radio lama bertajuk Layang Swara, di Bentara Budaya Jakarta, 24 April lalu. Situs resmi Philips melansir, mereka mulai serius memproduksi radio sejak 1927. Hingga 1932, Philips telah menjual satu juta radio dan langsung menjelma jadi produsen radio terbesar di dunia. Bahkan Philips mendirikan pabrik di Hindia Belanda.*

SETELAH Jepang melihat bayang-bayang kekalahan dari Sekutu, dan Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, sejumlah tentara Jepang memihak Indonesia. Di negeri sendiri, sikap mereka menjadi catatan hitam. “Bahkan mereka yang lari dari kamp interniran dinilai pemerintah Jepang sebagai desertir, bahkan subversi,” ujar Aiko Kurasawa, guru besar Keio University, Jepang, dalam acara peluncuran dan diskusi buku Jejak Intel Jepang: Kisah Pembelotan Tomegoro Yoshizumi karya Wenri Wanhar, di aula Ir Sukarno, Universitas Bung Karno, Jakarta (13/9). Pada Juli 1944, Jepang berada di ujung tanduk. Kepulauan Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Garis pertahanan di Pasifik, yakni Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, bobol. Sebulan kemudian, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan Indonesia diperkenankan merdeka di kemudian hari. Berita tersebut menyebar. Pada Oktober 1944, Laksamana Muda Maeda berkunjung ke mess perwira Kaigun Bukanfu di Kebon Sirih 80 Jakarta. Kedatangannya ditunggu Tomegoro Yoshizumi, Shigetada Nishijima dan Sato Nobuhide. Mereka lalu berunding dan meruncingkan ide untuk mendirikan sekolah bagi kaum muda yang akan mengisi kemerdekaan. Nama sekolah itu adalah Asrama Indonesia Merdeka. Sukarno mengajar gerakan nasionalis; Hatta mengajar gerakan koperasi; Ahmad Subardjo mengajar hukum internasional; Sutan Sjahrir mengajar prinsip nasionalisme dan demokrasi; Iwa Kusuma Sumantri mengajar perburuhan. Wikana sebagai kepala sekolah mengajar gerakan pemuda. Dan Nishijima bersama Yoshizumi, memberi ceramah tentang perang gerilya dan pertanian. Di Sumatra Barat, beberapa tentara Jepang melatih penduduk Baso soal ketrampilan teknik, seperti memperbaiki mesin dan membuat senjata. Tak jarang penduduk diajarkan teknik bertempur. Ada tiga orang yang membantu rakyat Baso. “Mereka diberi nama Minangkabau. St. Marajo untuk si ahli mesin, St. Diateh untuk ahli pengobatan, dan Malin Kuning untuk si ahli ilmu sosial,” tulis Audrey Kahin dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998 . Simpati beberapa orang Jepang ini merupakan sikap pribadi, bukan cerminan sikap pemerintah Jepang. “Seperti yang dilakukan Maeda dengan menyediakan rumahnya untuk menyusun naskah proklamasi merupakan inisiatif pribadi. Sikap ini bertentangan dengan kepentingan militer Jepang, terutama di Jawa yang dikuasai kalangan Angkatan Darat,” ujar Aiko. Menurut Aiko, ada beberapa alasan kenapa beberapa orang Jepang membelot. Antara lain sikap putus asa sebab kalah perang; bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit; sudah memiliki keluarga atau menikahi perempuan Indonesia. Juga didorong rasa benci kepada Sekutu.  “Yoshizumi adalah orang yang paling kuat cita-citanya dalam mendukung proklamasi,” ujar Aiko. Pemerintah Jepang memasukkan tentara yang menyeberang ke pihak Indonesia ke dalam catatan hitam. Sikap pemerintah Jepang baru melunak sekira 1990-an dimana ada usaha memulihkan nama baik mereka.

PADA zaman revolusi kemerdekaan, sesama pejuang saling memanggil “bung”. Ia mengandung makna kesetaraan dan persaudaraan. Kata “bung” diambil dari varian bahasa Betawi, “abang” yang berarti “kakak laki-laki.” Kata “abang” juga umum dipakai di masyarakat Jawa. Sedangkan bagi kaum perempuan, panggilannya “zus”, dari bahasa Belanda, zuster , untuk sapaan kawan atau teman perempuan. “Bung Karnolah yang mula-mula mempopulerkan nama panggilan dan sebutan ‘bung’ untuk panggilan kepada setiap insan Indonesia yang revolusioner yang bercita-citakan melenyapkan imperialisme-kolonialisme dan kapitalisme dan bercita-citakan Indonesia merdeka,” tulis Achmad Notosoetardjo dalam Revolusi Indonesia Berdasarkan Adjaran Bung Karno. Suatu waktu, Sukarno menginginkan sebuah poster sederhana namun kuat sebagai propaganda membangkitkan semangat pemuda. Pelukis Affandi membuat poster dengan model pelukis Dullah sedang memegang bendera merah putih dan memutuskan rantai yang mengikat kedua tangannya. Pada poster itu, penyair Chairil Anwar memberinya kata-kata: “Boeng, Ajo Boeng!” Poster propaganda itu tersebar kemana-mana. Siapa nyana, Chairil memperoleh kata-kata itu dari para wanita tuna susila di Senen ketika mereka menawarkan jasa: “Boeng, ajo boeng…”  Menurut Parakitri T. Simbolon dalam Menjadi Indonesia , Sukarno memperkenalkan sapaan “bung” sejak terbentuknya Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 17-18 Desember 1927. “Dipanggil ‘Bung’ (panggilan akrab kepada saudara) sesuai anjurannya, Soekarno berhasil menjadikan semboyan seluruh cita-cita pergerakan, dan kebetulan juga ideologi PNI, yakni ‘merdeka’. Semboyan ini sangat gampang diteriakkan oleh, dan sangat kuat pesonanya pada, massa,” tulis Parakitri. George McTurnan Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia , menjelaskan bahwa kata “bung” yang dapat diterjemahkan sebagai “saudara” dapat disejajarkan dengan kata “warganegara” ( citizen ) dalam Revolusi Prancis tahun 1789 atau “kamerad” dalam Revolusi Rusia pada 1917. Gagasan yang mungkin dikandung kata “Bung” adalah sebuah sintesis dari istilah “saudara serevolusi”, “saudara nasionalis Indonesia”, dan “saudara serepublik”. “Tua-muda, kaya-miskin, presiden ataupun petani boleh saja –dan memang biasanya– saling memanggil dengan menggunakan kata ‘bung’,” tulis Kahin. Maksud menyapa dengan “bung”, menurut Notosoetardjo, “untuk mempererat hubungan satu dengan lainnya, merasa semua satu keluarga, senasib dan sepenanggungan, sama rata sama rasa, tanpa perbedaan tingkatan maupun kedudukan.” Setelah revolusi selesai, sapaan “bung” perlahan memudar. Dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, 6 April 1977, Mochtar Lubis, pendiri koran Indonesia Raya , menyatakan keprihatinannya, “‘Saudara’ atau ‘bung’, kata-kata menyapa yang begitu populer dan penuh kebanggaan dalam perjuangan kebangsaan hingga revolusi kemerdekaan, dianggap tak cukup hormat lagi untuk menyapa penguasa-penguasa kita sejak belasan tahun terakhir ini.” “Menegur atasan dengan ‘bung’ tiba-tiba kini kurang sopan. Harus memakai bapak, meskipun sang atasan baru berumur dua puluhan tahun, dan bawahan sudah berumur 60 tahun. atasan bersikap ideological , patronizing , dan authoritarian ke bawah,” kata Lubis. Bagaimana kalau kita galakkan lagi saling menyapa “bung”?

SLAMET Santoso, 54 tahun, telah 21 tahun menjadi hansip (pertahanan sipil) di desa Keseneng, kabupaten Semarang. Dia menanggapi dingin pembubaran hansip awal September lalu. “Saya kira kok sama saja, dibubarkan atau tidak. Hansip desa itu sudah menjadi pengabdian saja,” ujarnya kepada Historia . Menurut Slamet, untuk seragam pun dia peroleh dari bekas hansip sebelumnya. Tunjangannya bersumber dari Dana Alokasi Umum Desa (DAUD), yang dibayarkan dalam kurun setahun, dibagi 14 rekan hansip lainnya. Pembentukan hansip terkait dengan upaya pemerintah merebut Irian Barat. Pada 19 Desember 1961, Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat: gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda, kibarkan merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum.   Untuk mempersiapkan mobilisasi umum, Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution membentuk organisasi pertahanan sipil (hansip) melalui keputusan MI/A/00305/61 tanggal 30 Desember 1961. Pelaksanaan mobilisasi umum lalu ditetapkan melalui Perppu No 1/1962, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 14/1962. Perppu mengatur pengerahan warganegara berumur 18-50 tahun untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara. Tugasnya dibagi dua: perlawanan rakyat (wanra) yang membantu kesatuan angkatan bersenjata dan perlindungan masyarakat (hansip). Hansip ditempatkan berada di bawah wakil menteri utama pertahanan keamanan (Wampa Hankam), untuk melakukan koordinasi dari pusat hingga daerah. Wampa Hankam selanjutnya mengeluarkan SK No MI/A/72/1962 yang menegaskan hakikat hansip adalah non-militer. “Hakikat hansip adalah pertahanan non-militer. Lingkup hansip meliputi kegiatan perlawanan rakyat dan pertahanan sipil dalam arti sempit, yakni perlindungan masyarakat,” catat F. Sugeng Istanto dalam Perlindungan Penduduk Sipil . Angkatan Darat menjadikan hansip untuk membendung ide pembentukan angkatan kelima (mempersenjatai buruh dan petani) yang diusung Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini ditegaskan AH Nasution dalam Kekarjaan ABRI . Bahkan Menteri Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani, berdasarkan analisis yang dilakukan Staf Umum Angkatan Darat (SUAD), mengatakan bahwa hansip sudah cukup untuk sekadar melakukan usaha belanegara, tidak perlu sampai membentuk angkatan kelima. Menurut Verena Beittinger-Lee dalam (Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena , hansip dibentuk karena militer dan polisi membutuhkan bantuan sipil untuk menghadapi kekacauan dan kriminalitas . Maka, hansip digunakan bukan hanya untuk kampanye melawan Belanda dalam perebutan Irian Barat, tetapi juga kampanye Ganyang Malaysia, PGRS/Paraku (Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara), Operasi Trisula pasca-Gerakan 30 September 1965, sampai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah Orde Baru melalui Keppres No 55/1972 mengalihkan kedudukan hansip dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, pada 1 September 2014, pemerintah mencabut Keppres tersebut dengan Perpres No 88/2014. Dengan demikian, hansip dihapus. Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan satuan polisi pamong praja.

JUMAT, 26 September 1997, dunia penerbangan Indonesia berduka. Musibah terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia terjadi. Pesawat penumpang milik Garuda Indonesia bertipe Airbus A300 dengan nomor penerbangan GA 152 menabrak tebing dan jatuh di desa Buah Nabar, kecamatan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, saat hendak mendarat di bandara Polonia Medan. Pada paruh akhir 1997, wilayah Jawa dan Sumatra diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan. Negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei kena dampaknyaa. Kabut asap ini mengakibatkan puluhan ribu orang masuk rumah sakit akibat infeksi pernapasan dan jutaan orang lainnya menderita. Namun, ancaman asap baru benar-benar menyedot perhatian ketika musibah GA 152 terjadi. Pesawat berangkat dari bandara Sukarno-Hatta dengan membawa 222 penumpang dan 12 awak. Pilot Hance Rahmowiyogo yang sudah memiliki 20 tahun pengalaman terbang meminta panduan dari menara ATC (Air Traffic Control) karena jarak pandang tertutup kabut, sebelum akhirnya kontak terputus. Dari hasil transkrip komunikasi terakhir yang dipublikasikan ke publik, seperti dikutip dari aviation-safety.net , ditengarai terjadi kesalahmengertian komunikasi dengan menara ATC sebelum GA 152 hilang kontak: ATC: GIA 152, turn right heading 046, report established on localizer . GIA 152: Turn right heading 040, GIA 152, check established . ATC: Turning right sir . GIA 152: Roger, 152 . ATC: 152, confirm you′re making turning left now? GIA 152: We are turning right now. ATC: 152 OK, you continue turning left now . GIA 152: A .... confirm turning left? We are starting turning right now . ATC: OK .... OK . ATC: GIA 152 continue turn right heading 015 . GIA 152: Aaaaaa. Allahu Akbar! Tim investigasi menyimpulkan bahwa menara ATC keliru memberikan panduan. GA 152 yang seharusnya berbelok ke arah kiri malah diarahkan ke kanan sehingga menabrak tebing gunung, yang jaraknya 48 km dari kota Medan. Pesawat kemudian meledak berkali-kali. Tak ada yang selamat. Mayoritas penumpang warga negara Indonesia, 17 penumpang asing berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Malaysia, Jepang, dan Jerman. Kontak terputus pada pukul 13.00. Laporan bahwa pesawat telah jatuh baru muncul pada pukul 14.20. Evakuasi dilakukan namun terhambat sulitnya medan dan kondisi jenazah yang tercerai-berai. Jenazah yang tidak dikenali dimakamkan secara massal di dekat lokasi jatuhnya pesawat, kini bernama Monumen Membrano, untuk mengenang musibah tersebut.

DUA kali seminggu sekira 200 perempuan desa Belik, Pekalongan Syuu, melakukan latihan keprajuritan. Kegiatan itu diawali senam taiso , dilanjutkan praktik serbuan cepat menggunakan piranti senapan kayu, hingga berjalan menyusuri bukit. Mereka gesit dan tak lagi repot menyingsingkan kain yang membatasi langkah mereka. Kain panjang itu telah berganti menjadi mompe, sepasang pakaian dari kain katun, yang diperkenalkan pemerintah pendudukan Jepang pada 1944. Menurut A.A. Hamidhan, pemimpin redaksi Borneo Simboen yang melawat ke Negeri Sakura, mompe merupakan pakaian di masa perang, “yaitu memakai blouse atau kimono pendek dengan celana panjang hingga merupakan kombinasi kimono dan celana, yang dalam bahasa Nippon disebut mompe ,” tulis Hamidhan dalam Borneo Simboen , 4 Maret 1944. Sedangkan pakaian masa perang untuk lelaki disebut kokumin-fuku (seragam rakyat). Di tengah krisis sandang melanda Jawa, mompe hadir sebagai busana alternatif yang dianggap praktis ketimbang kain yang telah lama digunakan perempuan Jawa dan sarung pada perempuan Melayu. Jepang menyerukan agar para perempuan beralih ke mompe dengan alasan ekonomis. “Dengan sehelai kain panjang dapat dibuat dua potong mompe . Kain panjang yang tak dapat dipakai lagi karena telah sobek pun dapat dihidupkan (digunakan, red ) kembali menjadi sepotong mompe . Marilah kita menyebarkan mompe secara Jawa ini di seluruh tanah kita,” tulis Djawa Baroe , 1 Juni 1944. Kampanye alih busana pemerintah Jepang dilancarkan melalui suratkabar. Sinar Baroe , 11 Maret 1944, menampilkan mompe sebagai busana modern. Perempuan Melayu, terutama yang muda, dikabarkan lebih menyukai mompe , karena “sarung tidak bersesuaian lagi dengan masa (kini) untuk dipakai bekerja.” Djawa Baroe edisi Juni-Juli 1944 menyajikan tips bagaimana membuat mompe dari kain bekas, dan pengenalan pola dasar pembuatan mompe dengan berbagai variasi model, ukuran, bahkan peruntukan usia. Salah satu pengasuh pembuatan pola di suratkabar itu, adalah J. Fuhrmann, perancang busana dari toko “Paris.” Aiko Kurasawa, sejarawan Universitas Keio, menjelaskan bahwa mompe kerap digunakan perempuan yang tergabung dalam Fujinkai , organisasi perempuan bentukan Jepang. Setiap kota ( Syuu ) memiliki bentuk dan motif  mompe berbeda. Di Jakarta Syuu , mompe menjadi semacam seragam. Model, bahan, maupun warnanya serupa. Di Pekalongan Syuu , model mompe begitu sederhana. Bahan celana dibuat dari bahan kain batik bekas, sehingga motifnya menjadi beragam, dan mereka tidak dibebani untuk memakai atasan tertentu. Mompe yang paling lengkap terdapat di Surabaya Syuu , yang dibuat Sekolah Rumah Tangga Sakura, karena dilengkapi topi model bonnet , blus bukaan dengan kancing di tengah muka, rok, dan lengan tambahan. Mompe tak hanya menggantikan fungsi kain bagi perempuan Jawa, dan sarung bagi perempuan Melayu. Lambat laun, mompe menjadi identitas bagi kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi, terutama yang berkegiatan keprajuritan.

EKSPRESI wajahnya ramah, jauh dari kesan menyeramkan. Bibirnya tersenyum lebar. Tak tampak taring yang menyeringai keluar. Ia lebih menyerupai manusia dibanding wujud raksasa yang kerap dijumpai pada kebanyakan arca dwarapala. Dwarapala ini, arca penjaga pintu yang dalam mitologi Hindu-Buddha berfungsi sebagai penolak pengaruh buruk, berasal dari Situs Muarajambi I. Dwarapala ini ditemukan dalam penggalian di muka gapura Candi Gedong I pada 2002. Keseluruhan arca nyaris utuh, terbuat dari bahan batu pasir, dan berwarna kecoklatan. Umumnya dwarapala berpasangan dan letaknya di bagian muka pintu masuk bangunan suci. Ia lumrah berpenampilan seram dengan mata melotot menyalak, berambut ikal panjang terurai, bertaring, mengenakan hiasan tengkorak pada tubuhnya, dan dalam posisi duduk memegang gada. Penggambaran dwarapala seperti ini kerap dijumpai di percandian di Jawa. Agus Aris Munandar dalam Catuspatha Arkeologi Majapahit , menjelaskan bahwa dwarapala mula-mula –dalam mitologi India– dikenal sebagai personifikasi makhluk halus penguasa tanah yang disebut Yaksha. Yaksha dipuja sebagai sumber kehidupan yang melindungi kesuburan tanah. Saat agama Buddha dan Hindu mulai berkembang di India, kedudukan Yaksha disejajarkan dengan kelompok demi-god (setingkat di bawah dewata). Dalam perkembangannya Yaksha dimuliakan sebagai pendamping Buddha. Bersama makhluk segolongannya ia dipahatkan pada bangunan suci Buddha, seperti terdapat di stupa Bharut (abad 1 SM) dan di puncak torana (pintu gerbang) stupa Sanchi abad ke-6 M. Letaknya yang berada di bagian depan kemudian dipercaya melindungi dan menjaga bangunan suci. Di masa kemudian sosok Yaksha dibuat terpisah, tidak lagi sebagai relief atau pelengkap bangunan suci, melainkan sebagai arca mandiri. Mulai saat itu Yaksha dikenal dengan dwarapala, diwujudkan sebagai arca raksasa penjaga kuil dan lingkungannya. Berdasarkan hasil temuan terdahulu, diketahui bahwa candi-candi Muarajambi mempunyai latar belakang agama Buddha Mahayana dengan pengaruh aliran Tantrayana yang kuat. Hal itu terbukti dari temuan wajra (berarti petir; sebuah alat upacara khas agama Buddha aliran Tantrayana) dan tulisan-tulisan pendek pada lempeng emas di Candi Gumpung. “Aliran Tantrayana sudah dianut pada abad 9 M ketika candi dibangun dan terus berkembang mencapai puncaknya pada abad 15 M di seluruh Sumatera,” tulis Boechari dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti . Berbeda dari penggarapan dwarapala pada umumnya yang berwujud raksasa dan menunjukkan sifat ugra (bengis atau menakutkan), dwarapala Muarajambi terkesan jenaka. Wujudnya selaik pria kecil yang berdiri dengan kedua kaki agak ditekuk. Tingginya tak lebih dari 1,5 meter. Tangan kanannya menggenggam tameng kecil, sedang tangan kirinya mengepal sebuah gada yang kondisinya telah rumpang. Tatanan rambutnya tertata rapi hingga ke belakang, dan ditutup hiasan berupa mangkuk. Hiasan pada telinganya berbentuk bunga, bukan tengkorak manusia. Menurut Junus Satrio Atmodjo dalam “Dwarapala yang Santun dari Muarajambi” pada Prosidings Seminar Internasional Sabdapalon Nayagenggong dalam Naskah Nusantara , kehadiran arca temuan Candi Gedong I ini setidaknya mencerminkan salah satu gaya seni abad ke-10-13 M yang pernah hidup di Jambi. Pengaruh India hampir tak terlihat. Penggarapan figur arca yang berbeda dan tidak lazim, justru terkesan jenaka, secara konseptual merupakan cara menampilkan identitas kelompok yang melakukan pemujaan di Candi Gedong I. Kesan jenaka ditampilkan untuk menanggalkan model standar tokoh dwarapala yang berpenampilan menyeramkan. Penggarapannya, tulis Junus Satrio, “merupakan kesengajaan untuk menolak secara halus pengaruh asing dalam kehidupan masyarakat Muarajambi.”

JENDERAL Terauchi, panglima angkatan perang Jepang di Asia Tenggara, bertemu dengan Sukarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat di Dalat, Vietnam, pada 12 Agustus 1945. Dia menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk menyerahkan soal kemerdekaan Indonesia kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).  “Tuan-tuanlah melaksanakannya dan terserah kepada tuan-tuan sepenuhnya menentukan pelaksanaannya,” kata Terauchi. “Kalau seminggu lagi kami laksanakan apa bisa?” tanya Sukarno. “Terserah kepada tuan-tuan,” jawab Terauchi. Hatta gembira luar biasa. Sebab, tanggal 12 Agustus hari ulangtahunnya. “Dalam hati kecilku aku menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai hadiah jasaku sekian tahun lamanya untuk kemerdekaan Indonesia,” kata Hatta dalam memoarnya, Untuk Negeriku Jilid 3 . Sekembalinya ke Indonesia, mereka mendapatkan ucapan selamat dari Gunseikan (kepala pemerintah militer) Jenderal Yamamoto dan pejabat tinggi Jepang lainnya. Setelah itu, Sutan Sjahrir, yang telah mengetahui kekalahan Jepang, meminta Sukarno mengumumkan kemerdekaan tanpa melalui badan bentukan Jepang, PPKI. Sukarno menolak karena dia tak mau mengambil kesempatan sendiri tanpa bersama-sama anggota PPKI. Begitu pula ketika Wikana mendesak agar proklamasi dinyatakan malam tanggal 15 Agustus dan menyatakan tidak mau proklamasi dilaksanakan PPKI karena bentukan Jepang.  Hatta menegaskan, kalau PPKI dianggap buatan Jepang serta Sukarno-Hatta dan pemimpin lain bekerjasama dengan Jepang, carilah orang lain yang belum pernah bekerjasama dengan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. “Dan kami akan berdiri di belakang mereka,” kata Hatta. “Tetapi pemuda-pemuda itu maunya Bung Karno juga.” Sukarno sebagai ketua PPKI dan Hatta sebagai wakilnya memerintahkan Ahmad Soebardjo untuk memanggil semua anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes untuk rapat pada 16 Agustus 1945 pagi di Gedung Pejambon (sekarang Gedung Pancasila). Semua anggota PPKI pun hadir Gedung Pejambon, sementara Sukarno-Hatta tidak. “Jadi tidak benar, bahwa rapat itu dilarang oleh Jepang. Hanya waktu itu rapat tidak bisa berjalan karena kami berdua tidak hadir, karena pagi-pagi subuh hari itu kami dibawa ke Rengasdengklok. Dan kalaulah pagi itu kami tidak dibawa dan rapat terus berlangsung tentunya proklamasi itu telah terjadi hari itu (16 Agustus 1945),” kata Hatta dalam Bung Hatta Menjawab.  Somubuco (kepala departemen urusan umum) Mayor Jenderal Nishimura melarang rapat PPKI karena mulai pukul 13.00 tanggal 16 Agustus 1945, Jepang diperintahkan Sekutu untuk menjaga status quo . Sukarno-Hatta menyatakan dengan agak keras: “Tuan ‘kan orang samurai. Jenderal Terauchi di Dalat telah menyerahkan. Bagaimana dengan sumpah dan janji samurai tuan kepada kami.” “Ya,” kata Nishimura, “kita berada dalam keadaan yang lain sekarang.” Sukarno-Hatta bersikeras akan melaksanakan rapat PPKI. Hotel Des Indes tak memberi izin karena sesuai peraturan Jepang sejak awal pendudukan, rapat tidak boleh dilaksanakan lewat pukul 22.00. Akhirnya, Laksamana Maeda, kepala penghubung Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, meminjamkan rumahnya di Jalan Myakodori (dulu Jalan Orange Nassau Boulevard). 21 anggota PPKI dan beberapa pemuda hadir di rumah tersebut. Sukarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo merumuskan proklamasi di rumah yang kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jalan Imam Bonjol No. 1 Menteng Jakarta. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus pukul 10.00, Sukarno membacakan proklamasi di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.