Hasil pencarian

BERITA proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai juga ke Bali. Karena punya sejarah berperang melawan Belanda pada Puputan 1906, delapan raja Bali bersimpati pada Republik Indonesia. Namun, situasi cepat berubah. Setelah gagal melucuti Jepang pada 13 Desember 1945, yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai, sebagian besar raja Bali balik arah menentang Republik. Hanya Raja Badung yang tetap berpihak ke Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan Pasukan Gajah Merah Belanda yang mendarat di Pantai Sanur pada 2 Maret 1946. Van Beuge, mantan Residen Bali dan Lombok, menjanjikan akan mengembalikan kekuasaan raja seperti sebelum Jepang datang jika berpihak kepada Belanda. Usahanya menuai hasil. Di Gianyar, Pemuda Pembela Negara (PPN) yang tadinya mendukung Republik putar haluan menyerang pejuang kemerdekaan. Di Jembrana, Belanda membentuk Badan Pemberantasan Pengacau (BPP) untuk menghancurkan kekuatan anti-Belanda. Hal yang sama terjadi di Klungkung dengan dibentuknya Badan Keamanan Negara (BKN). Keadaan ini membuat pejuang prokemerdekaan Indonesia terdesak mundur. Ngurah Rai pun pergi ke Jawa untuk minta bantuan. Pada April 1946, pasukan dari Jawa yang dipimpin Kapten Laut Markadi datang dan menyerang konvoi-konvoi Belanda. Bersama pejuang Bali, Pasukan Markadi lalu mendirikan markas di Peh Manistutu, Jembrana. Karena tercium Belanda, mereka memindahkan markas ke desa Gelar di utara Palungan Batu pada 17 April 1946. Secara geografis, Gelar laksana cerukan panci; lembah dikitari bukit. Di beberapa bukit ada goa-goa perlindungan. Gelar ideal untuk taktik perang gerilya. Menurut I Gusti Putu Dwinda, ketua Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) Jembrana, daerah ini bagus. Udaranya sejuk dan dikelilingi aliran sungai dengan air yang jernih. “Setelah ditinjau oleh Markadi, desa Gelar akhirnya dijadikan markas dengan membangun beberapa barak, dengan bantuan penduduk setempat,” kata Dwinda dalam Orang-orang di Sekitar Pak Rai karya I Wayan Windia. Ida Bagus Doster, wakil ketua BPRI yang kelak menjabat bupati Jembrana pertama, memerintahkan pasukannya untuk meratakan tanah di depan barak. “Setelah rata, di tengah-tengah dipancang sebuah tiang dari bambu,” kenang Doster, 85 tahun, kepada Historia . Esok harinya, 18 April, semua pasukan berkumpul dan mengelilingi tiang bambu. Pagi itu, upacara pengibaran bendera Merah-Putih untuk kali pertama dilaksanakan di Bali. Dua pemuda menggeret bendera Merah-Putih diiringi lagu Indonesia Raya . “Saya terharu dan mencucurkan air mata saat itu. Saya kira kawan-kawan yang lain juga begitu. Usai upacara, Kapten Laut Markadi menamakan Gelar sebagai Lembah Merdeka,” ujar Doster. Hal yang sama dialami Dwinda. “Di sini pula Kapten Markadi mengadakan rasionalisasi pasukan, memilih anggota pasukan yang bersenjata lengkap,” ujar Dwinda. “Dalam pertemuan dengan para pemuda pejuang disepakati membentuk DPRI (Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia), dan dipilih sebagai ketua saya sendiri dengan wakil Kapten Makardi.” Untuk mengenang peristiwa upacara pengibaran Merah-Putih pertama di Bali itu, di desa Gelar didirikan monumen Lembah Merdeka.

BERSAMA Orkes Irama, kelompok musik yang dipimpin Jack Lesmana, Sukarno mengarang sebuah lagu. Kemudian Jack menggubah musiknya. Lahirlah lagu: Bersuka Ria . Iramanya lenso, sebagai pengiring tarian kegemaran Bung Karno yang juga bernama sama dengan irama lagunya: lenso. Konon, itulah satu-satunya lagu karya pemimpin besar revolusi Indonesia. Lagu tersebut kemudian dipopulerkan oleh Suara Bersama,kelompok musik yang digawangi Jack Lesmana dan bersama Bing Slamet. Jack Lesmana adalah ayah sineas Mira Lesmana dan musisi Indra Lesmana. Bersuka Ria dirilis bersama lagu Euis (Bing Slamet dan Rita Zahara), Bengawan Solo (Bing Slamet dan Titiek Puspa), Malam Bainai (Rita Zahara dan Nien Lesmana), Gendjer Gendjer (Bing Slamet), Soleram (Suara Bersama), Burung Kakatua (Suara Bersama), Gelang Sipaku Gelang (Suara Bersama) di album bertajuk “Mari Bersuka Ria Dengan Irama Lenso”. Album ini diproduksi dan diedarkan pada 1965 oleh The Indonesian Music Company Irama LTD, perusahaan rekaman milik pengusaha Soejoso alias Mas Yos, kakak kandung Nien –istri Jack Lesmana. Di sampul belakang piringan hitam album itu terdapat tulisan berwarna merah: Dipersembahkan oleh para seniman Indonesia dan karyawan IRAMA bertalian dengan DASA-WARSA KONFERENSI AFRIKA-ASIA . Pada bagian atas tulisan tersebut tertera kalimat persetujuan dan tanda tangan Sukarno yang berbunyi: “Saja restui. Setudju diedarkan, Soekarno 14/4 ’65”. Seluruh lagu di album itu sangat populer pada masanya. Bahkan beberapa di antaranya masih melekat dalam ingatan banyak orang hingga hari ini. Saking populernya, berdasarkan data tertulis koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dua kali lagu Bersuka Ria bergumuruh dinyanyikan di Istora Senayan –kini Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertama , pada Kongres Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) di Istora Senayan, 29 September 1965. Kedua , pada saat Musyawarah Nasional Teknik (Munastek), juga di Istora Senayan, 30 September 1965. Di kedua perhelatan tersebut, Sukarno memulai pidatonya dengan menyanyikan Bersuka Ria, yang digubah sesuai tema musyawarah tersebut. Seluruh hadirin turut serta menyanyi bersama. Siapa bilang saya tidak suka opor bebek/kan bebek sama saja dengan itik/Siapa bilang saya tidak senang kepada Munastek/karena saya seorang orang teknik. Siapa bilang sukarelawati ini tidak berani bertempur/meskipun dia memakai kain batik/Siapa bilang masyarakat kita tidak akan jadi adil dan makmur/Revolusi kita kan didukung oleh kaum teknik. Menurut Solichin Salam dalam Bung Karno Putra Fajar, lagu ciptaan Bung Karno itu kata-katanya sederhana, gampang dipahami dan mudah dimengerti. Dengan menyanyikan lagu itu, tidak saja rakyat dididik untuk memiliki kesadaran politik, akan tetapi juga rakyat dididik untuk menjadi bangsa yang periang, gembira dalam hidup, tidak kecut menghadapi hidup. Coba saja dengarkan lagunya berikut ini:

Setelah Margonda gugur, Maemunah membesarkan buah hatinya yang bernama Jopiatini. Nama Jop diambil dari JOP (Jajasan Obor Pasoendan), salah satu anak organisasi Pagoejoeban Pasoendan yang berdiri pada 1914, di mana Margonda dan Maemunah kali pertama bertemu.   “Kata ibu, nama Jopiatini diambil dari nama organisasi JOP, tempat ayah dan ibu pacaran dulu,” ujar Jopiatini kepada Historia . “Ibu sering bercerita kalau ayah saya itu orangnya periang dan pemberani. Karena itulah ibu jatuh cinta.” Pada masa Hindia Belanda, Maemunah pernah belajar di Sekolah Kepandaian Putri di Kebon Sirih Jakarta. Setelah lulus, dia mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh JOP di Kuningan Jawa Barat. Sedangkan Margonda pernah mengikuti pendidikan analysten cursus, yang diselenggarakan Indonesiche Chemische Vereniging . Kini, tempat kursus itu menjadi Balai Besar Industri Agro Bogor. Dia juga pernah ikut pelatihan penerbang cadangan di Luchtvaart Afdeeling, salah satu unit kemiliteran Belanda. Margonda dan Maemunah menikah di Bogor pada 24 Juni 1943. Semenjak menikah mereka tinggal di rumah keluarga Maemunah di Bogor. Rumah itu selalu ramai oleh anak-anak JOP dan para pemuda Bogor. “Dari cerita yang sering saya dengar, kawan-kawan ayah yang sering berkumpul di rumah antara lain Ahmad Tirtosudiro, Pak Adam, Ibrahim Adjie, Mintaredja, dan banyak lagi,” kenang Jopiatini. Untuk menafkahi keluarga, Margonda bekerja di Departemen Jawatan Penyelidikan Pertanian Jepang. Setelah setahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan, Jopiatini. Sepeninggal Margonda, Maemunah membesarkan Jopiatini sendiri dengan membuka tempat jahit “Modiste Tini.” Nama ini diambil dari panggilan Jopiatini: Tini. “Waktu saya masih kecil, di zaman Bung Karno, ibu mendapat order menjahit pakaian orang-orang di Istana Bogor,” tutur Jopiatini. “Yang saya ingat, orang Istana Bogor yang sering menjahit baju di tempat ibu saya, Ibu Hartini istri Bung Karno dan istrinya Pak Sabur (komandan) Tjakrabirawa.” Selain itu, menurut Jopiatini, Jaka Bimbo yang kelak menjadi penyanyi terkenal juga menjahit baju di tempat ibunya. Dengan usaha itu, Maemunah dapat menyekolahkan Jopiatini hingga perguruan tinggi.

PADA 1973, kawan-kawan seperjuangan Margonda sering datang ke rumah menemui Maemunah. Mereka berencana mengusulkan Margonda sebagai nama jalan. “Dalam perbincangan itu, samar-samar saya dengar, kawan-kawan ayah sedang mengusulkan kepada Departemen Sosial beberapa nama kawan seperjuangan yang telah gugur agar diabadikan menjadi nama jalan. Termasuk nama Margonda,” kata Jopiatini kepada Historia .  Usul itu disetujui. Nama Margonda diabadikan menjadi nama jalan di Depok, yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Bogor. Kala itu, Margonda hanyalah jalan kecil, belum sebesar sekarang. Sebelum bernama Margonda, jalan itu lebih dikenal sebagai Jalan Pintu Air. Jalan setapak itu kemudian menjadi jalan raya besar. Lulus dari Universitas Indonesia, Jopiatini menikah dengan Abu Hanifah, seorang tentara Angkatan Laut. Mereka dikarunia seorang anak laki-laki bernama Teguh Hassanudin. Suatu hari, sekira tahun 2000-an, mereka melancong ke Depok. Mereka makan di restoran Bakmi Margonda. “Waktu kami makan di Bakmi Margonda, ibu bertanya kepada pelayan restoran; ini restoran kok pakai nama suami saya?” kata Jopiatini, “Seloroh ibu sambil tertawa. Pelayan itu bisa jadi menganggap itu hanya guyonan saja.” Sehabis dari restoran, sebelum kembali ke rumah, Abu Hanifah mengusulkan agar ibu mertuanya berpose di plang Jalan Margonda. Usul itu sebenarnya sering dilontarkan. Namun baru kali itu Maemunah bersedia. Beberapa waktu kemudian Maemunah berpulang menyusul Margonda. Dalam buku Yasin mengenang ibunya, Jopiatini menulis puisi berjudul “Bundaku.” Syairnya menggambarkan penantian ibunya yang penuh harap akan kedatangan Margonda dari medan juang: Teringat dan tersayat hatiku/Berpuluh tahun lalu ketika ku masih balita/Tertatih-tatih di pegang erat tanganku/Barisan tentara berbaju hijau/Melintas terus berlalu/Siapa tahu ada ayahku Lubuk hati bunda risau tak terjawab/Bayangpun tak tertinggal di situ/Ayahku tertembak penjajah ibu pertiwi/Terkubur di belantara Kalibata/Tak ketemu/Tak ada satupun nisan nama ayahku/Tapi bunda setia menunggu/Sampai maut menyapa.

Setiap 4 Januari diperingati Yogyakarta Kota Republik untuk mengenang pemindahan ibu kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946 karena keadaan Jakarta tak aman dan keselamatan para pemimpin terancam oleh tentara NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus perjuangan. Namun, ancaman datang ketika Belanda melanggar gencatan senjata Perjanjian Renville dan melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Belanda memulai serangan dengan pesawat-pesawat pengebom ke berbagai tempat terutama pangkalan militer, diikuti penerjunan 500 tentara, dan segera setelah itu pasukan Belanda memasuki kota. Selama seminggu berikutnya pasukan Belanda berhasil merebut kota-kota penting baik di Jawa mupun Sumatra. Menurut sejarawan George McTurnan Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia , Belanda mengabarkan kepada dunia bahwa perlawanan Republik hanya sedikit dan penduduk menyambut mereka sebagai penyelamat. Banyak tentara Belanda juga menyebarkan kampanye ini karena yakin bahwa mereka sedang membebaskan penduduk dari penguasa yang tidak disukai. “Slogan dari mereka yang dibawa-bawa di Yogyakarta adalah ‘Ke Jogja untuk membebaskan Sultan’,” tulis Kahin. Karena itu, sementara para pemimpin Republik diasingkan, Sultan Hamengkubuwono IX tetap berada di Yogyakarta tetapi ruang geraknya dibatasi atau menjadi tahanan rumah. Kendati demikian, menurut Kustiniyati Mochtar dalam “Pak Sultan dari Masa ke Masa” termuat dalam Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Sultan tetap dapat berkomunikasi dengan rakyatnya dengan cara fluistercampagne (dari mulut ke mulut), sehingga berbagai instruksi bisa sampai kepada rakyat. Misalnya, instruksi agar rakyat tetap setia dan hanya patuh kepada Ngarsa Dalem (sebutan untuk Sultan), yang dipatuhi seluruh rakyat. Terkesan dengan wibawa Sultan, Belanda berusaha merangkul dan mengajaknya bekerja sama. Belanda meyakinkan Sultan bahwa tak ada gunanya mengandalkan nasibnya kepada suatu Republik yang masih demikian lemah. Belanda mengirim utusan, yaitu Residen E.M. Stok, Dr. Berkhuis, penguasa militer Belanda di Yogyakarta Kolonel van Langan, Husein Djajadiningrat, dan Sultan Hamid II, untuk mendekati Sultan. Setelah usaha mereka tak membuahkan hasil, berikutnya dikirim seorang direktur bank Belanda yang mengumbar janji akan memberikan dana tak terbatas untuk Keraton Yogyakarta, saham di Perusahaan Pelayaran Belanda (KPM) dan Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda. Jika mau bekerja sama, Belanda juga akan menjadikan Sultan sebagai penguasa seluruh Jawa dan Madura. Utusan-utusan itu tak pernah bertemu langsung dengan Sultan, yang mewakilkan kepada saudaranya seperti Pangeran Prabuningrat, Pangeran Murdaningrat, atau Pangeran Bintoro. Mereka melaporkan kapada Sultan tentang tawaran-tawaran itu. “Reaksi Hamengkubuwono IX hanya senyum sinis,” tulis Kustiniyati. “Pada waktu itu Hamengkubuwono IX tampaknya benar-benar sedang gandrung kemerdekaan dan keinginannya hanya satu: agar Belanda segera enyah dari bumi Indonesia.” Menurut Kahin dalam “Sultan dan Belanda” termuat dalam Tahta untuk Rakyat , dengan Sultan menolak semua tawaran itu, Belanda akhirnya terpaksa mengakui bahwa mereka telah salah menilai Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan demikian, Belanda telah melakukan kekeliruan dalam usaha menguasai Republik Indonesia karena salah perhitungan yang fundamental mengenai watak Sultan Hemangkubuwono IX. "Para perwira dan tentara Belanda, yang mempercayai serangannya untuk membebaskan Sultan dari tiga tahun penahanan oleh para penguasa Republik, tak menyadari bahwa sejak permulaan revolusi Sultan sudah merupakan seorang pemimpin Republik yang terkemuka,” tulis Kahin.

17 Agustus 1962. Ada keramaian di Jalan Thamrin Jakarta Pusat. Presiden Sukarno meletakkan batu pertama pembangunan department store pertama di Indonesia: Sarinah –diambil dari nama pengasuh Sukarno ketika kecil. Dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor pada 15 Januari 1966, Sukarno menegaskan bahwa Sarinah mutlak perlu untuk sosialistische economie (ekonomi sosialis). “Tidak ada satu negara sosialis tidak mempunyai satu distrubusi legal, tidak mempunyai department store . Datanglah ke Hanoi, ada. Datanglah ke Peking, ada. Datanglah ke Nanking, ada. Datanglah ke Shanghai, ada. Datanglah ke Moskow, ada. Datanglah ke Budapest, ada. Datanglah ke Praha, ada,” tandas Sukarno. Selain sebagai alat distribusi legal, sebagaimana dijelaskan Sukarno, fungsi dari department store untuk menurunkan dan menekan harga. Sebagai “ prijs stabilisator, ” katanya . Sehingga orang di luar departemen store tersebut tidak berani menjual harga lebih tinggi. “Kalau di department store harganya cuma lima puluh rupiah, di luar departement store , orang tidak berani menjual seratus rupiah.” Sukarno juga mengingatkan bahwa barang yang dijual department store tersebut harus barang berdikari. Barang bikinan Indonesia. “Yang boleh impor hanya 40%. Tidak boleh lebih. 60% mesti barang kita sendiri. Jual-lah di situ kerupuk udang bikinan sendiri. Jual-lah di situ potlot kita sendiri,” kata dia mewanti-wanti. Sukarno menugaskan R. Soeharto, Menteri Muda Perindustrian Rakyat sekaligus dokter pribadinya mewujudkan pembangunan Sarinah. Soeharto menjadi presiden direktur PT Department Store Sarinah. Menurut Soeharto dalam memoarnya, Saksi Sejarah, pembangunan Sarinah tidak luput dari tentangan karena dianggap sebagai proyek mercusuar. “Jangan terlalu menghiraukan kecaman itu,” kata Sukarno. “Sarinah harus merupakan pusat sales promotion barang-barang produksi dalam negeri, terutama hasil pertanian dan perindustrian rakyat. Pembangunan department store itu perlu dikaitkan dengan pendidikan tenaga trampil dan ahli konstruksi gedung bertingkat tinggi. Mengenai bidang manajemennya sejalan dengan apa yang kita lakukan mengenai pembangunan Hotel Indonesia. Bangunannya dirancang dengan bantuan arsitek Abel Sorensen dari Denmark, dibangun oleh kontraktor Jepang, dan pembiayaannya dari pampasan perang Jepang.” “Kalau Sarinah di Thamrin itu sukses, untuk Jakarta saya perintahkan buat tiga lagi. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Another there, my dear friends, another three. Department Store Sarinah itu,” kata Sukarno. Pada 15 Agustus 1966, Sukarno meresmikan Sarinah yang berlantai 14, sekaligus menandai lahirnya toko serba ada pertama di Asia Tenggara. “Ketika Singapura belum dibangun dan Kuala Lumpur masih rawa-rawa, Jakarta mulai berbenah membangun department store pertama: Sarinah,” tulis Eka Budianta dalam biografi Cakrawala Roosseno . Roosseno adalah arsitek yang terlibat dalam pembangunan Sarinah. Kini, Sarinah telah membuka cabang di Pejaten Village Jakarta Selatan, Basuki Rachmat Malang, dan Kraton di Yogyakarta. Unit bisnis BUMN ini juga merambah bisnis ekspor (furnitur, singkong), impor (beras, minuman beralkohol, cengkeh, saccharine ataupemanis buatan), serta menjadi distributor terigu dan gula. Pasca lengsernya Sukarno menyusul huru-hara 1965, strategi pembangunan ekonomi Indonesia bergeser dari sosialisme ke kapitalisme. Dan ini, bisa dilihat dari perkembangan Sarinah. Asa Sukarno tinggal kenangan. Jangan berharap berbelanja murah di Sarinah.

FOTO hitam putih itu nyaris luntur. Terpampang lusuh di lantai dua Museum Perjoangan Bogor, Jalan Merdeka No. 56 Kota Bogor. Di bawah foto tertulis nama yang kini lebih dikenal sebagai jalan besar di kota Depok: Margonda. Foto Margonda dipajang berdampingan dengan foto Kapten Tb. Muslihat dan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie. “Semasa hidupnya Margonda berkawan dekat dengan Ibrahim Adjie dan Tb. Muslihat,” kata Mahruf, juru rawat museum, kepada Historia . “Di sini (Museum Perjoangan Bogor) sering berkumpul para veteran pejuang. Saya dapat cerita tentang persahabatan Margonda, Ibrahim Adjie dan Kapten Muslihat dari kawan-kawannya yang masih hidup.” Ibrahim Adjie pernah menjadi komandan Batalion Ujung Tombak Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Jawa Barat, yang bermarkas di Depok. Belakangan dia menjabat Pangdam Siliwangi. Sedangkan Tb. Muslihat adalah pimpinan TKR Bogor yang gugur sewaktu perang mempertahankan kemerdekaan di Bogor. Untuk mengenangnya, pemerintah daerah Bogor membangun patung Kapten Muslihat di Taman Topi, sekitar stasiun Bogor. Dibanding Muslihat dan Ibrahim Adjie, sepak terjang Margonda tidak banyak diketahui. Padahal dia pimpinan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). “AMRI pimpinan Margonda lebih dahulu berdiri dibanding BKR (Badan Keamanan Rakyat),” tulis buku Sejarah Perjuangan Bogor . Buku yang terbit pada 1986 ini disusun oleh orang-orang yang terlibat dalam perang kemerdekaan di Bogor beserta beberapa wartawan. AMRI bermarkas di Jalan Merdeka, Bogor. Umur kelompok ini relatif singkat. Mereka pecah dan anggotanya bergabung dengan BKR, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi), dan lain-lain.   Pada 11 Oktober 1945, Margonda dan pasukan AMRI beserta para pejuang berbagai laskar dari Bogor dan sekitarnya menyerbu Depok karena kota itu tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Dilepas istrinya, Maemunah, Margonda berangkat naik kereta dari stasiun Bogor. Ribuan pemuda mengepung dan berhasil menguasai Depok. Namun, tidak lama kemudian, Sekutu datang dan merebut Depok. Para pejuang mundur untuk menyusun kekuatan. Mereka melakukan serangan balik pada 16 November 1945 dengan sandi perang Serangan Kilat. “Itulah pertempuran yang paling benar-benar sengit. Dari jam lima pagi sampai jam lima pagi besoknya lagi. Perang sehari semalam itu sandinya Serangan Kilat, kalau di Jogja ada Serangan Fajar. Saya ikut bertempur,” tandas Adung Sakam kepada Historia . Meski tak ingat pasti berapa umurnya sekarang, Adung masih mengingat kisah Serangan Kilat itu. “Serangan Kilat itu untuk merebut Depok yang telah dikuasai NICA, namun gagal. Banyak sekali pejuang yang gugur dalam peristiwa itu,” ungkap Adung. Dalam Serangan Kilat itu, Margonda gugur di Kalibata Depok dalam usia muda, 27 tahun –lahir di Baros Cimahi Bandung pada 1918. Namanya bersama para pejuang lainnya yang gugur dalam berbagai pertempuran terpampang di dinding Museum Perjoangan Bogor. Maemunah kerap ke stasiun Bogor untuk mencari Margonda. Anaknya, Jopiatini yang baru bisa berjalan dibawa serta. Margonda tak kunjung datang, bahkan sampai penghujung perang pada 1949. Suatu waktu, para sekondan Margonda menyambangi Maemunah. Mereka menceritakan bahwa Margonda bertempur gagah berani dan tertembak. Namun, Maemunah tak pernah mempercayai cerita itu. Dia tetap sabar menanti. Beredar sasus di kalangan para pejuang di Bogor bahwa Margonda dikubur dalam satu liang lahat dengan pejuang lainnya di Kalibata, Depok. Makam itu kemudian dibongkar dan jasad Margonda dimakamkan ulang di samping stasiun Bogor –kini jadi Taman Ade Irma Suryani, dekat Taman Topi– namun, tidak diketahui pusaranya.

KHAZANAH kuliner Nusantara memiliki rentang waktu dan proses yang panjang. Ia berkenaan dengan sentuh budaya (asimilasi dan akulturasi). Ragam bahan, piranti masak, teknik pengolahan, dan cita rasa memberi kekayaan tersendiri terhadap kuliner Nusantara. Aji Bromokusumo, peneliti kuliner peranakan Tionghoa, mengutarakan bahwa kuliner Nusantara banyak dipengaruhi unsur-unsur dari ragam budaya dan tradisi yang hadir di Nusantara. “Seperti teknik memasak, peralatan memasak, dan proses pengawetan dengan teknik tertentu diperkenalkan para perantau Tiongkok yang datang ke Nusantara,” kata Aji dalam diskusi “Kuliner Nusantara di Masa Lampau,” hasil kerja bareng majalah Historia , Historia Advertising, Birdcage Cafe, dan ACMI, pada 14 Desember 2013 di Jakarta. Teknik atau cara pengolahan masakan yang ada di Nusantara dapat ditelusur melalui catatan perjalanan orang asing atau dari sumber tertulis seperti manuskrip. Catatan Rijklof van Goens, seorang duta VOC, sebagaimana dimuat Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah di Bawah Angin , memberi informasi bahwa teknik mengolah makanan, terutama daging (domba, kambing, dan kerbau), pada suatu perayaan besar di Jawa dengan cara dipanggang, dirempahi, dan digoreng, tetapi hanya menggunakan minyak sebagai pengganti mentega. Informasi mengenai teknik memasak pun terekam dalam beberapa manuskrip kuna. Dalam kitab Ramayana , pada saat Trijata menawarkan beberapa makanan (pupuhXVII.101), tertera makanan enak yang dimasak dengan minyak (landuga tatla-tila) dan makanan yang dibubu i gula (modakanda sagula). Sementara informasi mengenai teknik merebus diproleh dari data arkeologis pada Prasasti Panggumulan A dan B (824 çaka ) di Desa Kembang Arum, Sleman, Yogyakarta. Prasasti Kembang Arum, sebutan lain Prasasti Panggumulan, menerangkan bahwa pada upacara penetapan sima pada tanggal 10 Krsnapaksa (paro gelap), bulan Posya , tahun 824 sebagai anugrah Desa Panggumulan, disajikan berbagai hidangan, beberapa di antaranya sayuran berupa rumwarumwah (lalap), kuluban (lalap yang direbus), dudutan (lalap mentah), dan tetis .  Di sisi lain, salah satu teknik memasak yang dibawa oleh perantau dari Tiongkok adalah teknik menumis. Cara memasak dengan memberi sedikit minyak tetapi dengan api besar, memasukan bahan beserta bumbu yang diaduk cepat (berulang-ulang), dan diangkat, tidak pernah dikenal sebelumnya di Nusantara. Menurut chef dan ahli kuliner Nusantara, William Wongso, menelusuri kuliner sebagai sebuah tradisi dan warisan yang orisinal sukar dilakukan karena pengaruh dan sentuh budaya dari luar. Mengenai cara atau teknik pengolahan makanan, setiap daerah memiliki kekhasan yang pada akhirnya memunculkan “cita rasa”. “Cara mengolah masakan di berbagai daerah diajarkan melalui praktik langsung, tidak didokumentasikan melalui resep yang ditulis dan terpola,” kata William Wongso. “Kelemahannya ada pada sulitnya mencari ‘cita rasa’ yang otentik.”

Orang-orang Tionghoa datang ke Nusantara dengan membawa keterampilan kulinernya. Salah satu makanan yang paling awal diperkenalkan adalah tahu. Sejarawan JJ Rizal mengungkapkan bahwa pada abad ke-10 orang-orang Tionghoa telah menyajikan tahu di Nusantara, meskipun terbatas di kalangan elite. “Jadi tahu lebih tua daripada tempe dilihat dari masa mulai produksinya,” kata Rizal.  Menurut Suryatini N. Ganie dalam Dapur Naga di Indonesia , tahu mempunyai sejarah panjang di Tiongkok, tempat asalnya sejak 3.000 tahun lalu. Teknologi pembuatan tahu secara cepat menyebar ke Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Tetapi, kapan tahu mulai hadir di Nusantara tidak dapat ditentukan waktunya dengan tepat. Namun, orang Kediri mengklaim sebagai kota pertama di Nusantara yang mengenal tahu, yang dibawa tentara Kubilai Khan pada tahun 1292. “Saat mengunjungi Kediri,” tulis Suryatini , “kami mendapati tempat berlabuhnya jung-jung Mongol di kota itu sampai hari ini masih disebut dengan Jung Biru. Armada ini mempunyai jung-jung khusus untuk mengurus makanan tentara, termasuk satu yang khusus untuk menyimpan kacang kedelai dan membuat tahu.” Kata tahu sendiri, menurut Hieronymus Budi Santoso, berasal dari bahasa Tionghoa, yakni: tao-hu atau teu-hu . Suku kata tao/teu berarti kacang kedelai, sedangkan hu berarti hancur menjadi bubur. “Dengan demikian secara harfiah, tahu adalah makanan yang bahan bakunya kedelai yang dihancurkan menjadi bubur,” tulis Hieronymus dalam Teknologi Tepat Guna Pembuatan Tempe dan Tahu Kedelai . Pada abad ke-19, orang-orang Jawa dilanda krisis gizi yang luar biasa akibat penerapan sistem cultuurstelsel (Tanam Paksa). Hasil bumi dikuras untuk kepentingan kolonial sampai mereka sendiri kesulitan untuk makan. Saat itulah tahu muncul sebagai pangan alternatif. “Menurut sejarawan Onghokham,” ungkap Rizal, “tahu bersama tempe, menjadi penyelamat orang-orang Jawa dari masa krisis asupan gizi.”  Sampai sekarang, tahu menjadi makanan penting bagi orang Indonesia. Cara penyajiannya di tiap wilayah pun bervariasi. Meski begitu, ia tetap menjadi pangan yang populer dan dapat dinikmati kapan saja.

SEBAGAI kawan baik seniman Yayak Yatmaka, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mementingkan diri untuk membuka pameran karikatur sejarah gerakan kiri di Indonesia. Rizal yang didaulat menyampaikan pidato pembukaan mengatakan bahwa jujur terhadap sejarah adalah hal yang penting dan tak perlu sentimentil. “Menulis sejarah tidak perlu baper , tak perlu bawa perasaan, supaya dapat menulisnya secara lebih jujur dan jernih,” ujarnya di LBH Jakarta, jalan Diponegoro, Jum’at, 18 Desember kemarin sore. Dalam acara tersebut sekira seratus karikatur bertema perjalanan gerakan kiri di Indonesia dari masa ke masa karya 30 seniman yang dikordinasi Yayak Yatmaka dipamerkan. Keseratus gambar karikatur tersebut adalah bagian dari sebuah proyek buku yang berjudul Sejarah Gerakan Kiri Indonesia: untuk pemula yang bakal diterbitkan oleh penerbit Ultimus, Bandung. Rencananya, jika tak ada penyempurnaan atau revisi, buku setebal hampir 600 halaman gambar tersebut akan terbit pada bulan Januari 2016 mendatang. Upaya untuk menerbitkan buku ini akan ditempuh dengan cara gotong-royong dengan mengundang para penyumbang dana. “Bagi satu lembaga yang menyumbang minimal 50 eksemplar, maka nama lembaganya akan dicantumkan pada bagian kolofon. Lalu ketika buku terbit, maka 50 eksemplar buku akan dikirimkan langsung ke lembaga bersangkutan, dan mereka dibebaskan untuk menjualnya kembali atau disebar cuma-cuma,” kata Bilven, pemimpin penerbit Ultimus. Martin Aleida, mantan wartawan Harian Rakyat , mengatakan sebaiknya sebagian besar isi buku berisi tentang masalah aktual, terutama seputar perkembangan sejarah peristiwa 1965. Sementara itu sejarawan Asvi Warman Adam menyarankan ada penjelasan mengenai beberapa faksi dalam gerakan kiri di Indonesia. “Sebelumnya perlu jelas dulu apakah itu komunisme, sosialis atau murba. Hal tersebut memiliki perbedaan tersendiri,” ujar Asvi. Ia pun memberi masukan bahwa isi buku sebelum periode Orde Baru, sebaiknya tidak terlalu banyak berisi konflik politik. “Pada sebagian gambar yang sudah saya lihat, sebaiknya tidak perlu ditonjolkan permusuhan yang dialami PKI dengan kelompok yang lain. Jadi lebih baik diceritakan tentang perjuangan kelompok kiri, apa yang diperjuangkan, apa yang dihasilkan. Dan sebaiknya tidak menyerang kiri kanan, supaya tujuan buku tersebut tercapai,” kata Asvi menyumbang saran. Pameran dan penerbitan buku Sejarah Gerakan Kiri di Indonesia ini diharapkan bisa menyampaikan sejarah yang selama Orde Baru ditutup-tutupi.*

PADA tengah malam 1 Maret 1957, sebuah pertemuan diadakan di rumah jabatan gubernur Sulawesi. Beberapa orang dijemput tim khusus. Jalan-jalan di sekitar Makassar dijaga ketat oleh anggota militer. Menjelang pukul 03.00 dini hari, Gubernur Andi Pangerang Pettarani meyambut mereka. Orang-orang itu berasal dari kalangan militer hingga orang-orang sipil yang berpengaruh. Di antaranya Mayor M. Jusuf (kemudian menjadi Panglima TT VII Hasanuddin), Komandan TT VII Ventje Sumual, Letnan Kolonel Saleh Lahade, J. Latumahina (kepala seksi politik di kantor Gubernur), Andi Burhanuddin (residen dalam staf gubernur) dan satu-satunya perempuan Ny. Milda Towoli-Hermanses (ketua dewan kota). Dalam catatan Barbara Sillars Harvey, Permesta; Pemberontakan Setengah Hati , malam itu ada sekitar 50 orang yang berkumpul. Mereka saling memandang dan sedikit kebingungan, meski persiapan akan hal ini telah diantisipasi beberapa bulan sebelumnya. Saleh Lahade membacakan piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Salah satu isinya mengenai konsep otonomi daerah. Permesta menginginkan pembangunan dilakukan secara adil pada setiap provinsi. Hasil sumber daya daerah digunakan untuk pembangunan daerah sebanyak 70 persen dan 30 persen untuk pemerintah pusat. Namun, sebelum Saleh Lahade membacakan piagam Permesta, Ventje Sumual membacakan proklamasi pemberlakuan kedaan darurat perang di suluruh Indonesia. Pernyataan itu, dititikberatkan untuk memberantas upaya dan tindakan apapun yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia. Jakarta menuding, Permesta adalah upaya memisahkan diri dari Indonesia. Ide dasar Permesta sebenarnya dimulai sejak Januari 1957. Salah satu yang memiliki andil besar adalah anggota dari barisan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Para kader partai ini membangun komunikasi antara orang per orang, para tokoh dari kalangan sipil higga militer. Pada Februari 1957, Gubernur Andi Pangerang melakukan kunjungan ke Jakarta dan menyampaikan ide-ide masyarakat akan adanya otonomi. Bahkan telah memohon pada pemerintah pusat di Jakarta sebanyak Rp400 juta untuk melaksanakan rencana pembangunan daerah. Di saat itu pula, anggota PKR telah bersidang dan mendukung penuh upaya gubernur. Sementara itu, kalangan militer pun ikut menentukan sikap dan mengirim Ventje Sumual, didampingi M. Jusuf serta Arnold Baramuli (jaksa tinggi provinsi dan militer) ke Jakarta untuk mendukung gubernur. Namun, ironisnya tak ada yang berhasil meyakinkan pemerintah akan ide otonomi ini. Keinginan melaksanakan ide otonomi daerah ini, dinilai sangat mendesak. Kemakmuran dan keadilan pembangunan manusia di Indonesia timur menjadi prioritas. “Sentralistik, atau menjadikan Jakarta sebagai pusat dalam mengatur daerah, dinilai tidak cukup baik dan sulit menjangkau semua lapisan masyarakat,” kata sejarawan Universitas Hasanuddin, Edwar Poelinggomang kepada Historia . Kemudian perkembangan Permesta yang dominan diisi oleh orang-orang dari utara (Minahasa, Sulawesi Utara) dibandingkan dengan orang-orang selatan (Bugis dan Makassar) menjadi kemelut lain. Ada kecemberuan antar sesama pelopornya. Pada 8-12 Mei 1957, diadakan Kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar. Kongres inilah yang dianggap sebagai kegiatan puncak Permesta pasca proklamasi. Barbara menuliskan, dari 122 peserta kongres terdapat semua perwakilan dari Indonesia timur. Namun, kongres itu tak dihadiri Gubernur Andi Pangerang. Perbedaan pandangan yang kemudian mencolok antara utara yang menginginkan perkembangan ekonomi dan selatan yang menginginkan persoalan keamanan yang menjadi paling utama. Dan pada pertengahan 1957 kesatuan TT VII yang dipimpin Ventje Sumual dibubarkan. Dan menyerahkan jabatannya kepada Andi Mattalatta sebagai panglima militer. Akhirnya, pada Juni 1957, Ventje Sumual bersama beberapa orang perwiranya meninggalkan Makassar menuju Minahasa. Konflik pun semakin meluas. M. Jusuf yang telah menjadi Komando Hasanuddin, menyatakan ketidaksetujuannya dengan Permesta. Jusuf, memimpin beberapa aksi untuk melemahkan posisi Permesta. Sementara itu, Saleh Lahade menerima pinangan PRRI yang diproklamasikan di Sumatera sebagai menteri Penerangan. Ikut pula Mochtar Lintang sebagai menteri agama, dan Ventje Sumual sebagai panglima Angkatan Darat. Akhirnya, konsep dasar yang menginginkan desentralisasi yang digaungkan PRRI dan Permesta terlupakan. Lalu kemudian, pada era reformasi ide tersebut kembali digaungkan. Dan pada 2002, konsep otonomi daerah dilaksanakan.

DALAM kongres Komintern kedua yang diselenggarakan di Moskow dan Petrograd, Juli 1920, situasi negeri-negeri jajahan di Timur, termasuk Hindia Belanda, jadi salah satu agenda utama pembahasan. Henk Sneevliet dipilih untuk menjadi ketua komisinya. Pemilihan itu menurut Ruth McVey dalam Kemunculan Komunisme di Indonesia karena melihat tujuan wewenang yang diberikan kepada Sneevliet dari organisasi-organisasi di Hindia ketika dia diusir dari Hindia Belanda.  Sedangkan menurut guru besar ilmu politik University of Waikato, Selandia Baru Dov Bing pemilihan Sneevliet karena dia dianggap berpengalaman hidup di negeri koloni seperti Hindia Belanda. “Dia tak hanya menguasai revolusi di negeri kolonial secara teoritis tapi juga punya pengalaman langsung dari tangan pertama tentang kekuatan dan kelemahan gerakan proletar di Hindia Belanda.” Bagi rekan-rekannya di Hindia Belanda, Sneevliet menjadi tumpuan untuk mewakili kepentingan partai di Komintern. Sneevliet, menurut McVey, semula bersikap ragu terhadap kerjasama semua golongan radikal di Hindia Belanda, terutama dari kalangan Islam. Namun setibanya di Belanda, dia berbalik arah dan menjadi pendukung kerjasama Islam dan komunis yang gigih karena melihat potensi kekuatan progresif dari Sarekat Islam. Dalam kongres Komintern kedua itu, Sneevliet menyampaikan argumentasinya tentang mengapa gerakan revolusioner di Hindia Belanda harus bersatu dengan Sarekat Islam. Karena walaupun nama organisasinya terdengar religius, demikian kata Sneevliet, “Sarekat Islam memiliki karakter kelas... kita dapat menghargai tugas gerakan revolusioner sosialis untuk membangun ikatan kuat dengan organisasi masssa dengan organisasi massa Sarekat Islam.” Menurut anjurannya, kaum sosialis revolusioner di Hindia Belanda harus mampu menyusun kerjasama yang lebih luas dengan kalangan Islam serta menggalang kaum proletar untuk menumbangkan kolonialisme. “Dalam kongres ISDV pada 1918 membuktikan betapa besar pengaruhnya di kalangan bumiputera. Program revolusioner sudah disepakati, tak ada jalan lain untuk meraih kemerdekaan kecuali dengan cara aksi massa sosialis,” kata Sneevliet dalam pidatonya di Komintern kedua, seperti dikutip dari Ruth McVey. Cara kerja sama ini pula disebut sebagai teori “block-within” (blok di dalam) yang bermakna bahwa kaum sosialis revolusioner harus masuk ke dalam organisasi seperti Sarekat Islam serta membawa massa organisasi tersebut ke arah yang lebih progresif dan revolusioner.   Perhatian Sneevliet pada Hindia Belanda memang tidak beranjak untuk beberapa waktu setelah pengusirannya. Setibanya di Belanda, dia masih berorientasi kepada gerakan dan memikirkan strategi  partai di Hindia Belanda. Tak lama setelah terbit artikel di harian Nieuwe Rotterdamsche Courant , 20 Januari 1924, Henk masih menyempatkan menulis tanggapannya. Menurut dia, koresponden dari koran “terpenting kaum kapitalis” itu melaporkan situasi di Jawa: tentang kemunculan sebuah gerakan rakyat sejati yang berhimpun di dalam Partai Komunis Indonesia. Sneevliet juga menulis tentang kegagalan pemimpin Sarekat Islam memperluas gerakannya karena faktor “personal karakter”, sementara Boedi Oetomo malah berubah menjadi organisasi priayi Jawa. “Tapi PKI sebagian besar terdiri dari kaum pekerja. Ada ribuan buruh keretaapi, buruh pabrik, rakyat yang terhubung dengan proses industrialisasi,” tulis Sneevliet dalam konsep tulisan yang kini tersimpan di koleksi arsip Institut Internasional untuk Sejarah Sosial, Amsterdam.   Pengalaman beberapa organisasi di Hindia Belanda yang gagal memperluas gerakan dan meningkatkan partisipasi rakyat, dijawab oleh PKI dengan meradikalisasi massa dan memobilisasi mereka sebagai kekuatan revolusioner.   Sebelum adanya disiplin organisasi yang diberlakukan Haji Agus Salim pada 1921, massa pendukung PKI juga menjadi bagian keanggotaan Sarekat Islam. Setelah pemberlakukan dispilin itu, PKI menempuh jalannya sendiri, begitu pula Sarekat Islam.