Hasil pencarian

KETIKA menjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (dua periode, 1978-1988), Ben Mboi dihubungi Kepala Staf Angkatan Udara, Ashadi Tjahyadi, terkait pengganti Bupati Sumba Barat, Letkol (TNI AU) Pandago yang meninggal.  Ashadi meminta pengganti Pandago berasal dari Angkatan Udara. Ben Mboi menolak. “Marsekal, jangan! Kita jangan bikin  NTT menjadi kapling-kapling ABRI, dan sekaligus tempat arisan bupati. Penetapan bupati di bawah pimpinan saya adalah mission type oriented, artinya rakyat membutuhkan leadership macam apa,” jelas Ben Mboi kepada Ashadi, tertulis dalam Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Ashadi menerima alasan Ben Mboi. Namun, tak lama kemudian, Kasospol Kodam Udayana, Kolonel Siregar menemui Ben Mboi di kantornya.  Dia meminta agar bupati Sumba Barat diambil kalangan Angkatan Darat. Dia beralasan Sumba Barat masih rawan PKI dan Gerakan 30 September (G30S), maka pimpinan harus dipegang oleh tentara. Ben Mboi menyangkal alasan Siregar dengan mengatakan, “Ah kamu bercanda, rawan G30S, yang benar saja. Tulang-tulang orang PKI sudah hancur semua, you masih bilang rawan G30S. Tidak ada  rawan G30S. Tidak ada laporan sospol bahwa masih ada unsur PKI di Sumba Barat. Yang ada rawan kelaparan, kemiskinan. Saya ada calon bupati dari kalangan sipil Sumba Barat!” Mendengar penolakan Ben Mboi, Siregar mengeluarkan ancaman. “Tapi panglima (Udayana) pesan, kalau bupati Sumba Barat bukan dari kalangan AD, besok lusa kalau ada masalah di sana panglima tidak bertanggung jawab,” kata Siregar. Merasa diancam, Ben Mboi memanggil Sekretaris Daerah, Drs. Daud ke ruangannya. Ben Mboi memerintahkan Daud untuk mencatat kata-kata ancaman Siregar lalu mengirimkannya via telegram kepada Presiden Soeharto. Siregar melompat dari tempat duduknya. “Minta ampun, Pak Gubernur. Bukan itu maksudnya.” “Eh, Siregar, kau tentara. Kau lupa saya juga tentara. Yang kau bilang besok lusa kalau ada masalah itu, kau yang akan bikin masalah, sehingga hipotesismu terbukti!” tegas Ben Mboi. “Jadi beritahu panglima, prinsip saya mencari pemimpin rakyat itu adalah orang yang sedekat mungkin secara sosial, politik, kultural kepada rakyat yang dipimpin itu.” Ben Mboi kemudian memilih Drs. Umbu Djima sebagai bupati Sumba Barat yang menjabat selama dua periode (1985-1995). Setelah itu, Umbu Djima menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar (1997-1999). Apakah panglima Udayana gembira atau tidak, bagi Mboi “rakyat harus memperoleh pemimpin seperti kata Joseph de Maistre: Toute nation a le gouvernement qu’elle merite (setiap bangsa/kelompok masyarakat berhak mempunyai pemerintah yang pantas untuk mereka.”

FOTO-foto yang memuat kekejaman tentara Belanda semasa agresi militernya di Indonesia kembali ditemukan di Belanda. Pada Jumat, 16 Oktober kemarin harian terkemuka Belanda de Volkskrant memuat berita penemuan tersebut. Secara keseluruhan terdapat 179 foto dan slides yang sebelumnja tidak pernah diumumkan di manapun juga.  Pada salah satu foto terlihat jenazah enam pria Indonesia yang  telah dieksekusi. Gambar-gambar itu ditemukan di dalam sebuah kamar penyimpan barang berharga yang terletak dalam sebuah bangunan bekas bank di Gouda (Belanda tengah). Bangunan tersebut sekarang merupakan gedung Museum Perlawanan di propinsi Zuid-Holland (Holland selatan). Joost Lamboo yang bertanggung jawab bagi gambar-gambar koleksi museum, menegaskan, “Semua foto ini langsung mengingatkan saya pada foto-foto eksekusi yang pernah diumumkan oleh harian  de Volkskrant pada bulan Juli 2012. Pria-pria yang dieksekusi berdiri di pinggir sebuah lubang dangkal. Foto-foto ini dibuat dari jarak yang sanget dekat dan itu luar biasa. Dua dari enam pria itu sebenarnya gampang sekali diidentifikasi siapa mereka.”   Sebagaimana ditulis oleh wartawan de Volkskrant Lidy Nicolasen, di antara kumpulan foto itu juga bisa dilihat kampung yang dibakar habis, aksi pembersihan, interogasi orang-orang Indonesia yang ditelanjangi. Ada slide beberapa pejuang Indonesia yang sudah dipenggal kepala mereka dan ada pula slide orang Indonesia yang menunjukkan sebuah piagam, piagam itu merupakan bukti kesetiaan pemegangnya kepada pemerintah kolonial Belanda. Piagam itu mungkin pemberian Kerajaan Belanda karena Perang Aceh (1873-1914). Secara kebetulan Joost Lamboo menemukan foto-foto tersebut. Di dalam kamar berpintu besi itu juga terdapat laci-laci sarat barang-barang yang mengingatkan orang pada Perang Dunia II. Misalnya medali Nazi, emblem SS untuk dibalutken pada lengan atas, atau bintang Yahudi, juga tidak ketinggalan barang-barang sekutu. Sekarang barang-barang seperti itu sudah berharga mahal. Di dalam laci-laci itu Joost Lamboo juga mendapati banyak kotak buatan pabrik sabun Inggris Bromley. Cuma sabunnya sudah diganti dengan slides , yang tidak berkaitan dengan Perang Dunia II. Semua slides itu ternyata berkaitan dengan aksi polisi di Hindia.  Slides itu dibungkus dalam koran, kebanyakan sudah ditempatkan di dalam kaca yang dilekatkan dengan karton. Slides yang lain bisa diangkat menggunakan kayu atawa bakelit. Di sebelah kotak sabun itu masih ada dus yang sedikit lebih besar, di situlah ditemukan foto-foto perang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana semua gambar ini bisa sampai di Museum Perlawanan Gouda tidaklah jelas dan tak bisa dicari lagi kejelasannya. Juga tidak bisa diketahui lagi siapa pula yang menyerahkan semua itu kepada museum. Siapa pemotretnya juga tidak jelas. Lamboo adalah orang pertama yang berusaha melihat gambar dalam slides . Perhatiannya segera terpaku pada foto jenazah enam pria Indonesia dalam lubang dangkal. Bagian bawah tubuh mereka yang tidak tertutup sehelai benangpun ditutupi jerami atau rumput kering. Menurut de Volkskrant, banyak slides yang sudah termakan zaman, jadi kebanyakan cahaya lantaran gelatin yang melapisinya sudah lenyap. Keaslian slides ini sudah dipastiken oleh Pusat Dokumentasi Perang Belanda, NIOD. Sejumlah besar foto dalam keadaan baik, jauh lebih baik ketimbang foto yang biasanya diambil oleh prajurit-prajurit Belanda. Aksi militer, latihan perang, patroli dan material baik milik prajurit Belanda maupun para pewajib militer dan KNIL selalu didaftar dengen teliti. Lantaran itu Joost Lamboo semakin dan semakin yakin bahwa pembuat foto-foto itu ikut dalam dinas militer Belanda. Joost Lamboo berupaya mati-matian menemukan tanda-tanda yang bisa mengarah kepada siapa pembuat foto-foto ini. Baginya aneh juga kalau dalam tumpukan foto ini cuma ada satu foto dinas seorang prajurit. “Itu foto seorang kapten yang mengenakan seragam militer Inggris. Pada baretnya terpampang sebuah emblem resimen parasit. Angkatan pertama komando Belanda memang dilatih di Inggris. Mungkin dialah fotografnya. Kalau tidak mengapa fotonya ada di dalam tumpukan foto ini?” Pada foto lain terbaca coretan “ you talk of Freedom and Justice ” pada dinding sebuah bangunan yang sudah terbakar. Juga terlihat parade militer di depan Hotel Savoy Homann di Bandung, yang sampai sekarang tetap merupakan hotel. Pada bendera terlihat gambar anjing, simbol batalyon kelima KNIL. Kemudian berkali-kali terlihat emblem tentara Belanda, yaitu De Watermannen dan Batalyon Zeeuws . Foto-foto ini merupakan bahan pameran bertajuk Indië in oorlog – oorlog in Indië (Hindia dilanda perang – Perang di Hindia) yang diselenggarakan oleh Museum Perlawanan di Gouda sampai akhir bulan ini.

TAK ada orang Cianjur yang tak mengenal bangunan tua di Jalan Mohammad Ali itu. Kendati masih artistik, namun kondisinya terlihat usang, cat terkelupas di sana-sini, ditambah sampah plastik di sekitar jalan yang melintasinya. “Para pembeli makanan dari penjual-penjual bergerobak di depan gedung yang biasanya membuang seenaknya sampah-sampah itu,” kata Encun (64), penduduk di sekitar bangunan tersebut. Terletak di pusat kemacetan kota tauco, Gedung Wisma Karya itu dibangun sekitar tahun 1950-an oleh Tjung Hwa Tjung Hwee, perkumpulan orang-orang Tionghoa di Cianjur yang berafiliasi kepada Badan Permusjawaratan Warganegara Indonesia (BAPERKI). BAPERKI adalah organisasi orang-orang Tionghoa yang didirikan oleh jurnalis Siauw Giok Tjhan dan kawan-kawanya pada 13 Maret 1954 di Jakarta. Tujuannya mengakomodir sekaligus merepresentasikan setiap aspirasi kepentingan masyarakat Tionghoa di Indonesia, terutama terkait dengan pendidikan dan sosial politik. Pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S), pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto memberangus organisasi ini karena dituduh terkait dengan Republik Rakyat Tiongkok, negara yang dituduh mendukung  G30S. Tahun 1966, Gedung Wisma Karya digeruduk demonstran KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia). Semua isinya dikeluarkan dan dibakar, temboknya dicoret-coret dengan tulisan penuh kecaman terhadap Tionghoa. Tak seorang pun anggota BAPERKI setempat  yang berani melawan aksi vandal itu. “Rata-rata kalau tidak sembunyi, mereka diam saja,” kata Dadang Djuanda (67), mantan aktivis KAPI Cianjur. Sejak itu, KAPI menjadikan Wisma Karya sebagai salah satu markas besarnya selain Eng Tjun Kong Hui (sekarang Gedung Dewan Kesenian Cianjur) di Jalan Soeroso. “Hampir tiap hari kami bolak-balik ke gedung-gedung itu. Ibaratnya Wisma Karya itu seperti rumah kedua kami,” kata Agus Thosin (65), mantan aktivis KAPI Cianjur. Selain digunakan sebagai sekolah, sejak era 1960-an, Wisma Karya pun sering dipakai untuk menyelenggarakan berbagai perhelatan, termasuk acara musik yang mengundang artis-artis terkenal ibukota. Salah satu artis itu adalah Alfian Harahap. Lelaki kelahiran Binjai, Sumatera Utara tersebut pernah disambut luar biasa oleh anak muda Cianjur pada malam sekitar pertengahan 1960-an. Dalam aksi-aksinya, Alfian sering meniru gaya Elvis Presley dan Pat Bone.  Konon, saat manggung di Wisma Karya, Alfian berkenalan dan digosipkan jatuh cinta dengan mojang Cianjur keturunan Tionghoa-Sunda. “Namanya Leni, orang Pasar Suuk,” ujar Tresnawati (69), penduduk Cianjur yang mengalami peristiwa itu. Gosip panas itu cepat menyebar luas ke khalayak. Menurut Tresnawati, para remaja Cianjur zaman itu rata-rata mengetahui cerita cinta sang biduan. “Ya kalau istilah sekarang mah, jadinya hebohlah,” ujar Tresnawati. Ditelusuri ke Pasar Suuk, hampir tak ada orang yang mengenal lagi nama Leni. Hanya seorang sepuh, Mamat (70), sayup-sayup ingat nama Leni. “Iya saya tahu si  Enci  (panggilan untuk orang Tionghoa di Cianjur) itu, tapi dia sudah lama sekali ikut keluarganya pindah. Entah ke Bandung atau ke Jakarta, saya kurang tahu,” katanya. Gosip biduan Alfian jatuh cinta kepada gadis Cianjur semakin menguat dan dipercaya, saat beberapa waktu setelah manggung di Wisma Karya, dia muncul dalam lagu berjudul “Semalam di Tjiandjoer.” Kan/kuingat di dalam hatiku/Betapa indah semalam di Cianjur/Janji kasih yang t’lah kau ucapkan/Penuh kenangan yang tak kan terlupakan. Tapi, sayang, hanya semalam / Berat rasa perpisahan / Namun ku telah berjanji / Di suatu waktu kita bertemu lagi .

SAYA tiba ke negeri ini ketika daun-daun mulai menguning dan berguguran. Cuaca mulai dingin dan awan mendung mulai bergelayut di langit, seperti menahan berkantung-kantung air yang siap tumpah membasahi bumi. Belanda memasuki musim gugur. Tak ada yang lebih syahdu dari musim gugur; ketika matahari mulai meredup di siang hari, tak seperti musim panas yang telah berlalu. Pada Jumat 2 Oktober pekan lalu, sebuah simposium mengenai peristiwa 1965-1966 diselenggarakan di International Institute voor Social Geschiedenis atau Institut Internasional untuk Sejarah Sosial di Amsterdam. Sehari sebelumnya, di Ketelhuis, Amsterdam, diselenggarakan pemutaran film Living of Years Dangerously yang dibintangi oleh Mel Gibson, sebuah film yang berlatarbelakang kejadian politik menjelang kejatuhan Sukarno. Yang menarik adalah diputarnya film dokumenter dari seorang jurnalis Belanda yang bekunjung ke Indonesia pada 1969. Jurnalis TV tersebut mewawancarai Menteri Penerangan Budiardjo dan wartawan Nono Anwar Makarim. Reportase itu, saya duga, dilakukan karena sebelumnya telah ada berita mengenai pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah yang diungkap oleh Poncke Princen. Poncke datang ke Purwodadi pada pertengahan Februari 1969 disertai dua wartawan Belanda Henk Kolb dan Cees van Caspel dari harian De Haagsche. Setelah mendapat keterangan mengenai pembunuhan massal di Purwodadi dari seorang pastor setempat, berita menyebar kemana-mana. Namun kisah tersebut tak jadi ekslusif milik De Haagsche karena Poncke keburu membocorkan kejadian itu pada Harian KAMI, yang dipimpin oleh Nono Anwar Makarim, narasumber dalam dokumenter tersebut. Dengan menggunakan bahasa Inggris yang “flawless,” demikian istilah yang digunakan Aboeprijadi Santoso, wartawan senior yang bermukim di Amsterdam, Nono menceritakan dialah wartawan pertama yang berhasil pergi ke Purwodadi untuk melihat situasi. Paling tidak demikian versinya. Kendati sebelum dia, jelas Poncke, Henk Colb dan Cees van Caspel adalah rombongan wartawan pertama yang tiba ke ibukota Kabupaten Grobogan tersebut sebelum Nono datang. Simposium mengenai peristiwa 1965 pun tak kalah menariknya. Menampilkan lebih dari sepuluh sejarawan ahli Indonesia, yang datang dari berbagai negeri. Mereka mengungkapkan apa yang selama ini tidak pernah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Atau kalau pun tahu, menyimpan hal itu sebagai rahasia. Pada 1 Oktober yang lalu berbagai media di Belanda menurunkan tulisan tentang peristiwa tersebut. Mulai Volkskrant sampai  NRC Handelsblad bahkan NPO, salah satu stasiun televisi Belanda pun menyiarkan film Senyap karya Joshua Oppenheimer dan sebelumnya menyiarkan pula tentang peran Pater Beek di era awal berdirinya Orde Baru. Beek dikenal sebagai pastor katolik anti-komunis berdarah Belanda yang banyak memberikan pelatihan kepada para mahasiswa dan pemuda Katolik untuk menghadapi kekuatan PKI. Beek pernah mengirim surat terbuka kepada Presiden Sukarno, menyatakan keberatan terhadap kebijakan Sukarno memberi PKI ruang terlalu luas dalam panggung politik nasional. Pada musim dedaunan mulai meranggas ini, 50 tahun peristiwa 1965 diperingati secara utuh. Tak hanya mengenang sepuluh pahlawan revolusi yang tewas pada 1 Oktober 1965 (terdiri dari enam jenderal AD, dua perwira menengah di Yogyakarta, satu perwira pertama di Jakarta dan Ade Irma Suryani) tapi juga mengenang ratusan ribu nyawa lainnya yang tewas sepanjang tahun 1965-1966. Karena sejarah adalah guru kehidupan maka kepadanyalah kita belajar tentang hari ini dan masa depan. Semoga peristiwa yang kelam itu tak pernah lagi terulang.

PERDANA Menteri Israel Benyamin Netanyahu membuat pernyataan kontroversial. Dalam pidatonya di hadapan peserta kongres zionisme sedunia di Yerusalem, Selasa, 20 Oktober 2015 dia mengatakan Adolf Hitler bukan orang yang memerintahkan pembunuhan massal warga Yahudi di Eropa. “Hitler hanya ingin mengusir warga Yahudi dari Jerman,” kata Netanyahu dalam pidatonya. Rencana Hitler itu disampaikan kepada Husseini saat mereka bertemu pada 25 November 1941, di Berlin, Jerman. Namun ide tersebut, demikian kata Netanyahu, ditentang oleh Mufti Agung Palestina Mohammad Amin al-Husseini, pemimpin tertinggi muslim di Palestina pada 1921-1948. “Kalau mereka (warga Yahudi, red. ) diusir, mereka semua akan datang ke Palestina,” kata Netanyahu mengutip Husseini. Mendengar pernyataan tersebut, Hitler balik bertanya apa yang harus dilakukannya jika tak diperkenankan mengusir Yahudi dari Jerman dan seantero Eropa. “Bakar mereka,” kata Netanyahu meniru ucapan Husseini. Kontan pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan berbagai reaksi. Sejarawan ahli Holocaust terkemuka dari Israel, Tom Segev, menyanggah pernyataan Netanyahu. Dia menuduh perdana menteri Israel itu ngawur dan tidak berdasar. “Husseini boleh dibilang hanya penjahat perang, tapi kita tak bisa mengatakan Hitler membutuhkan nasihatnya (untuk membunuh Yahudi),” kata sejarawan yang orangtuanya berhasil lolos dari kekejian Nazi di Jerman pada 1933. Seperti dikutip dari timeofisrael.com , Segev berpendapat bahwa pembasmian warga Yahudi di Jerman justru sudah dimulai sebelum pertemuan Hitler dan Husseini terjadi. “Jadi mufti menyuruh Hitler membunuh Yahudi dan Hitler begitu saja tunduk dan melakukannya? Oh… sungguh ide yang bagus,” ujar Segev menyindir Netanyahu. Netanyahu bukanlah pemimpin Israel pertama yang menuding mufti Palestina dalang Holocaust. Teori tentang keterlibatan mufti dalam merencanakan pembasmian Yahudi di Eropa itu sendiri pertama kali dilontarkan oleh beberapa sejarawan, di antaranya David Dalin dan John Rothmann. Namun pendapat dua sejarawan itu mendapatkan sanggahan dari mayoritas ahli sejarah Holocaust. Sementara itu pemimpin oposisi Israel Isaac Herzog mengatakan pernyataan Netanyahu itu telah memutarbalikan fakta sejarah dan bakal menyeret para penyangkal Holocaust ( holocaust deniers ) ikut terlibat di dalam konflik Palestina–Israel. “Netanyahu lupa bahwa dia bukan saja perdana menteri Israel, tapi dia juga perdana menteri warga Yahudi. Jangan ajari saya bagaimana untuk jadi pembenci mufti. Dialah (mufti, r ed. ) yang memerintahkan pembunuhan kakek saya Rabi Yitzhak HaLevi Herzog,” kata Herzog kemarin, seperti dikutip dari timeofisrael.com .

PADA 22 Juni 1962, pukul 14.00, Letnan Satu dr. Ben Mboi tiba-tiba dibangunkan dari tidur siang di baraknya. Komandan Datasemen Kesehatan Pasukan Khusus (Dandenkes Pasus) itu, menerima panggilan tugas bertempur di Irian Barat (sekarang Papua). Di markas RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) Cijantung, Ben Mboi menghadap komandan yang akan memimpin operasi militernya, Kapten Benny Moerdani. “Operasi ini, Operasi Naga namanya. Kita akan diterjunkan di Irian Barat bagian selatan. Persisnya dimana, nanti akan dijelaskan,” demikian instruksi Benny dalam Ben Mboi: Memoar Sorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja . “Pergi menuju perang riil seperti Operasi Naga, seolah kita tidak tahu hendak pergi kemana meski pertempurannya pasti,” kenang Ben Mboi melukiskan perasaannya saat itu. “Kita tidak tahu apakah akan terluka atau tidak, akan hidup atau tidak, akan pulang atau tidak. Siapa yang tidak takut?” Sasaran Operasi Naga adalah menduduki kota Merauke untuk mengacaukan konsentrasi pasukan Belanda yang dipusatkan di Pulau Biak. Operasi ini diminta langsung oleh Kepala Staf KOTI (Komando Operasi Tertinggi), Mayor Jenderal Achmad Yani untuk menambah bobot di medan diplomasi. Rencananya, apabila Belanda tetap mempertahakan Irian Barat, Pulau Biak akan diinvasi oleh pasukan gabungan TNI dalam Operasi Jayawijaya yang dipimpin langsung oleh Panglima Mandala, Mayor Jenderal Soeharto. Benny memperkirakan, “kalau Merauke bisa diserbu, ada anak istri Belanda yang bisa kita sandera. Mereka pasti harus mengerahkan pasukannya secara besar-besaran untuk menyelamatkan. Berarti, pertahanan di bagian lain Irian akan terbuka lebar atau setidaknya pertahanannya akan kacau- balau,” tulis Julius Pour dalam Benny Murdani: Profil Prajurit Negarawan . Operasi Naga menjadi operasi penerjunan terbesar dari kampanye Trikora. Melibatkan 215 personel, terdiri dari 55 pasukan RPKAD dan 160 pasukan dari Batalyon 530/Brawijaya. Persiapan yang serba cepat membuat operasi ini tidak diperhitungkan dengan cermat. Penerjunan dilakukan pukul 00.00, 24 Juni 1962. Disinilah awal petaka bagi pasukan Operasi Naga. Cuaca yang gelap ditambah lebatnya hutan Papua, membuat titik pendaratan terlihat samar-samar oleh pilot dan navigator. Pasukan kesasar sejauh 30 km lebih ke utara dari rencana droping zone , Sungai Merauke. “Sungai yang disangka Sungai Merauke, ternyata Sungai Kumbai,” tulis Pour. Benny merencanakan, seminggu setelah menjejakan kaki di Papua, seluruh pasukan sudah bisa terkonsolidasi. Namun, pasukan terpencar lebih lama dari yang diduga. Musuh terbesar mereka bukan tentara Belanda, melainkan alam Papua. Para penerjun disambut pohon-pohon yang menjulang 20 hingga 30 meter. “Beberapa orang tewas seketika karena mendarat di atas rawa. Belum adanya pengalaman melakukan terjun malam, ditambah beban ransel seberat 30 kg, menyebabkan mereka yang mendarat langsung tenggelam,” tulis Pour. Selama sebulan, pasukan menyusuri sungai dan hutan belantara menuju Merauke. Ben Mboi menuturkan, mulai dari daun bluntas dan buah nipah, gabus sungai, hingga biawak jadi santapan mereka demi bertahan hidup. Kontak senjata dengan tentara Belanda terjadi pada 6 Juli 1962. Pasukan Benny yang sedang berisitirahat diserang mendadak dari satu peleton Marinir Belanda. Benny nyaris tewas karena kepalanya diterjang peluru oleh penembak jitu. Beruntung, peluru itu menyambar topi rimba Benny. Benny bersama pasukannya dibawa tentara Belanda ke markas Marinir di Merauke. Mereka dijamu makan dengan status tertawan. ”Karena kesal tidak pernah bisa meringkus Benny, jaket tempurnya ditempel di dinding markas, dijadikan sasaran latihan lempar pisau oleh tentara Belanda,” tulis Pour. “Beberapa pasukan bahkan tercecer hingga sampai ke Papua Nugini dan ditangkap tentara Australia,” tulis Ben Mboi. Mereka di antaranya Rumasukun, Ismail, dan Sutiyono, rekan Ben Mboi. “Setelah gencatan senjata, seorang pasukan Indonesia bernama Serma Teguh Sutamin tersesat masuk ke kampung Papua dan di bunuh oleh orang kampung situ,” lanjut Ben Mboi. Sumber-sumber Belanda yang diteliti P.J. Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas menyatakan bahwa upaya penyusupan ini belum menjadi bahaya bagi posisi Belanda. Kelemahan terbesar mereka adalah droping tidak baik, tidak mendapat bantuan penduduk, dan pemerintah pusat Indonesia tidak membekali mereka dengan cukup. Sedangkan menurut M. Cholil dalam Sedjarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat yang diterbitkan Pusat Sejarah TNI, Operasi Naga mencapai hasil yang memuaskan. “Berkat kegiatan-kegiatan gerilya pasukan-pasukan ini, maka Belanda terpaksa memperbesar kekuatannya di Merauke yang semula hanya dua kompi menjadi dua batalion,” tulis Cholil. Pasukan Indonesia yang gugur dalam Operasi Naga berjumlah 36 orang dan 20 orang hilang. Sementara korban di pihak Belanda sebanyak 10 orang. Setelah kampanye Trikora usai, diketahui bahwa wilayah selatan Papua bukanlah medan penerjunan yang mudah ditaklukkan. “Bahkan tentara Jepang yang paling berani sekalipun tidak akan berani melakukan pendaratan di sana pada pagi buta seperti yang kalian lakukan,” kata seorang pilot Hercules Amerika kepada Ben Mboi. “Memang benar, itulah patriotisme. Patriotisme dapat mendorong kita ke bibir tebing ketololan dan kegilaan. Here I am !” kata Ben Mboi.

SEPANJANG tahun 1971-1972 udara di kamp pengasingan Moncongloe Sulawesi Selatan begitu terik. Tanah-tanah seperti terbakar, sungai mengering, singkong begitu susah bertumbuh. Daun-daun liar yang dijadikan sayur semua mati. Kemarau panjang. A.M. Hustin, tapol (tahanan politik) dari Barru seorang anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat, menceritakan kisah itu melalui cerita pendek, sepanjang sembilan halaman. Menulis dengan tangannya sendiri dengan tinta hitam. Judulnya Pesta Laron di Malam Natal. “Dan memang sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami sebagai orang tahanan yang serba krisis dan tak berpunya untuk suatu pesta yang mewah. Sudah setahun lamanya kami tak mendapat sayur dan ikan dari dapur umum,” tulisnya. Hustin, menulis kisah ini pada 1972, usai melakukan perayaan Natal di gereja dalam kawasan kamp. Dia menggambarkan, kondisi para tahanan ketika kembali ke barak. Semua tak bisa tertidur. Tahanan-tahanan itu melamun, membuat kelompok-kelompok kecil dan mulai bercerita pengalaman masa lalu. Para tapol, mengingat gulai ayam, makanan yang lezat, serta kegembiraan malam Natal. Tapi, di kamp semua hanya hayalan. “Kami hanya mendapat beras satu belek susu untuk satu hari dan garam satu belek susu untuk satu bulan.” “Rumput yang biasa kami gunakan sebagai sayur dari hutan seperti sentrium dan lempuyang dan daun-daun ubi di kebun, seluruhnya belum bertunas akibat kemarau yang sangat panjang di tahun ini.” “Sayur yang dibawa oleh para kelontong dari kota, tak mampu kami beli, kami miskin melarat. Ya! Nasib tahanan.” Akhirnya dengan rasa lapar, para tahanan baik yang beragama Nasrani dan Muslim, menjadikan laron sebagai hiburan. Laron-laron yang mengerubungi lampu stromking dikumpulkan. “Semua alat-alat seperti rantang, ember, panci,  digunakan dan demikianlah peristiwa ini kami lalui dengan gembira. Sehingga tanpa disadari lonceng dipukul oleh kawan-kawan petugas jaga malam berbunyi empat kali sebagai pertanda bahwa subuh sudah tiba,” tulis Hustin. Sementara pembentukan koperasi dalam kamp, untuk meningkatkan kesejahteraan para tapol ditukarkan dengan gula, sabun, ataupun pasta gigi. Namun, hasil penjualan bambu, kayu dan batu gunung diserahkan pada petugas kamp. Keberadaan koperasi ini digambar oleh Munir, salah seorang tapol, melalui surat-surat pribadinya ke orang tua. Taufik dalam Kamp Pengasingan Moncongloe mengutip isi surat tersebut, “Sedikit saya memberikan bayangan sebagai salah satu cara untuk meringankan saya ialah bahwa di sana (Moncongloe) kami ada mempunyai koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tapol semua dari pelaksananya (pengurusnya) dari tapol juga tapi akan pengawasan pertugas (CPM). Dari berbagai sektor kegiatannya telah berlangsung kira-kira tiga tahun ini, antara lain menerima uang titipan (simpanan) dari anggota dengan punya imbalan jasa (bunga) 5 persen sebulan. Sangat menarik perhatian saya kehidupan sebagian teman-teman saya telah menempuh jalan ini, dimana mereka telah boleh mengatur hidupnya walaupun sederhana mungkin dengan uang hasil titipan mereka di koperasi.” “Dengan maksud inilah, mendorong saya mendatangi ayah bunda lewat surat ini kiranya restu dan sekaligus layanan cinta kasih dari ibu bapak untuk meringankan kesehatan dan fisik saya yang semakin hari semakin buruk. Kiranya hak itu termakan di hati ayah bunda dan tidak akan terlalu menyulitkan pengusahaannya maka anakda mengincar-incar kalau ada Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) berarti sudah mendapat imbalan Rp1000 (seribu rupiah) setiap bulan.” “Seribu tiap bulan ini akan menolong kehidupan saya dalam arti semuanya mungkin, tetapi yang pasti sebaiknya kontinyu (tidak terputus) daripada kiriman yang insidentil walapun mungkin dalam jumlah banyak, tetapi sulit diatur (direncanakan).” Pembangunan kamp Moncongloe untuk menempatkan tapol bagi masyarakat yang dianggap terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) ataupun organisasi di bawah naungan partai di tempatkan di salah satu kawasan terpencil bernama Mocongloe –yang saat ini masuk dalam kawasan Kabupaten Gowa. Kamp ini pertama kali dirintis tahun 1969. Pola pemanfaatannya dinyatakan sebagai program transmigrasi lokal. Pada Maret 1969, 11 orang tapol dari Makassar diberangkatkan ke Moncongloe, masing-masing tujuh orang laki-laki dan empat orang perempuan. Beberapa bulan kemudian tapol lain didatangkan sebanyak 44 orang. Dan pada akhir 1969, fasilitas kamp sudah selesai. Dimana terdapat barak laki-laki ukuran 6 x 20 meter sebanyak empat buah, barak wanita 1 buah, tempat piket, 1 buah poliklinik, masjid ukuran 7 x 10 meter, gereja ukuran 7 x 10 meter, aula 6 x 20 meter, koperasi, dan lapangan upacara. Dengan luas keseluruhan kamp adalah 150 meter persegi. Hingga akhir tahun 1971, jumlah tapol yang menghuni Kamp Mocongloe mencapai 911 orang, terdiri dari 52 perempuan dan 859 laki-laki. Rinciannya sebanyak 250 tapol dari penjara Makassar, dan selebihnya saat mejelang pemilihan umum tahun 1971 didatangkan dari Majene, Polewali Mamasa, Pinrang, Tana Toraja, Palopo, Pinrang, Pare-pare, Barru, Pangkep, Maros, Bone, Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar.

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beberapa waktu lalu mengusulkan pembubaran IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Ahok mengkritik mekanisme perekrutan mahasiswa dan gaya militer di IPDN. Menurut Ahok, IPDN hanya memberikan pembekalan kesatuan korps. Menilik sejarah, pendidikan untuk kaum birokrat dimulai pada mula abad ke-20. Penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputera tak lepas dari perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Setelah penerapan liberalisme ekonomi pada 1870, ekonomi Hindia Belanda berkembang pesat. Pabrik dan perkebunan berdiri. Kebutuhan terhadap tenaga kerja pun meningkat. Pemodal menginginkan tenaga kerja terampil, tapi murah. Pemerintah kolonial menyediakan jalan untuk kepentingan pemodal. Mereka membuka pendidikan untuk bumiputera. “Singkatnya, tujuan pendidikan ialah untuk memperoleh tenaga kerja murah,” tulis Sumarsono dalam Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial mengubah tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputera. Menurut Akira Nagazumi dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918 , desentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonial ke dalam lapangan-lapangan baru menuntut pemerintah kolonial mempekerjakan sejumlah besar orang Jawa terpelajar. “Hanya orang-orang Jawa dari kalangan pembesar yang benar-benar bisa menjalankan pekerjaan birokrasi,” tulis Akira. Kepentingan ini kemudian sejalan dengan kebijakan politik etis Belanda pada awal abad 20. Pendidikan menjadi sarana penting bagi pemerintah Belanda untuk membayar utang budinya kepada negeri koloni. Maka pada 1900, pemerintah kolonial mendirikan OSVIA (Opleiding Schoolen voor Indlansche Ambtenaren atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera) –setingkat perguruan tinggi– di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. OSVIA menerapkan pendidikan bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Bumiputera boleh melanjutkan pendidikan ke OSVIA asalkan sudah mengecap pendidikan dasar di sekolah-sekolah rendah Eropa (Europeesche Lagere Schoolen). Ini berarti OSVIA hanya boleh dimasuki anak-anak kaum bangsawan. Sebab kebanyakan siswa ELS berasal dari kalangan bangsawan. Pemerintah kolonial sengaja menerapkan pendekatan elitis dalam proses perekrutan birokrat. Gagasan ini berasal dari direktur pendidikan etis yang pertama, J.H. Abendanon. Menurut M.C Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 , pemerintah kolonial ingin menciptakan elite bumiputera yang dipengaruhi Barat dan membentuk elite bumiputera yang mampu mengambilalih pekerjaan pegawai pemerintah Belanda. “Sehingga tercipta elite baru yang tahu berterimakasih dan bersedia bekerja sama, memperkecil anggaran pemerintah, mengendalikan fanatisme ‘Islam’, dan akhirnya menjadi teladan yang akan dijiwai masyarakat pribumi golongan bawah,” tulis Ricklefs. OSVIA kemudian berubah jadi MOSVIA (Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren) pada 1927. MOSVIA menerima lulusan bumiputera dari sekolah lanjutan khusus Bumiputera, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) –setingkat sekolah menengah pertama–untuk menghimpun lebih banyak calon birokrat bumiputera. Setelah menjalani masa pendidikan, lulusan sekolah pemerintahan bentukan Belanda ini diangkat sebagai birokrat pemerintah dan ditempatkan ke berbagai kedinasan. Menurut Akira Nagazumi kalangan priayi rendah sangat berambisi mencapai posisi birokrat. Bagi priayi, status sosial sebagai pejabat pemerintah akan memberikan kedudukan terhormat sekaligus memutus penghambaan mereka kepada pembesar pribumi (raja dan bupati). Singkatnya, “sekolah hanya dipandang perlu bagi mereka yang ingin menjadi pejabat,” tulis Akira mengutip Mas Ngabehi Dwidjosewojo yang menggambarkan pendidikan priayi di zaman kolonial. Meski telah berhasil menjadi birokrat, bumiputera tak dapat menembus statifikasi rasial yang yang diciptakan dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bumiputera tetaplah bumiputera. Biasanya bumiputera lulusan sekolah pegawai pemerintah menjabat sebagai juru tulis ataupun mantri. Ini jabatan terendah dalam hierarki pemerintahan kolonial. Menurut R.Z Leirissa dalam Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950 , sistem pendidikan kolonial menghasilkan dua kelompok bumiputera. Pertama, kaum birokrat. Mereka penjaga kelangsungan sistem pemerintahan kolonial dan cenderung menjauh dari rakyat kebanyakan. Kedua, kaum pergerakan. Disebut juga sebagai anak haram politik etis karena menentang sistem kolonial. Contohnya Tjokroaminoto dan R. Goenawan. “Mereka menyebut diri dengan istilah kaum muda. Membentuk kesadaran nasional, berbagi gagasan dan pengalaman hingga menjadi sebuah embrio bangsa,” tulis Takashi Siraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926 .

KORBAN pembantaian massal pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S) tidak hanya anggota dan simpatisan PKI. Tetapi juga orang-orang nasionalis atau Sukarnois seperti Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Sutedja, yang dihilangkan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. “Ayah saya bukan anggota atau simpatisan PKI. Ini dibuktikan dengan surat keterangan nomor 351 tahun 1989 yang menyatakan tidak terlibat Gerakan 30 September,” kata Anak Agung Gede Agung Bagus Sutedja, anak sang gubernur, dalam bedah buku Nasib Para Soekarnois: Penculikan Gubernur Bali Sutedja, 1966 di LBH Jakarta, 1 Oktober 2015. Bagus Suteja menyebut ayahnya yang lahir tahun 1923 sebagai pejuang kemerdekaan sejak tahun 1942 sehingga tercatat sebagai veteran sejak 29 Juli 1964. Menurut Aju, penulis buku, menghilangnya Gubernur Sutedja berlatar belakang konflik Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bali. Sutedja yang dekat dengan Sukarno dituduh masuk PKI. “Ada perseteruan internal di tubuh PNI antara kubu Sutedja dan kubu I Nyoman Mantik serta Wedastera Sujasa,” kata Aju. Dalam Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik, sejarawan Geoffrey Robinson menyebutkan bahwa Nyoman Mantik adalah seorang antikomunis yang kukuh. Sudah sejak tahun 1957 dia melancarkan serangan gencar terhadap PKI, mengingatkan bahaya kudeta komunis, dan menyerukan kepada Presiden Sukarno agar melarang partai ini. Pada 1958, ketika upayanya untuk menjadi gubernur dimentahkan oleh pilihan Sukarno kepada Sutedja, Mantik mulai menuduh Sutedja sebagai simpatisan komunis. Dalam kampanyenya, Mantik dibantu oleh sosok antikomunis yang ganas, Wedastera Suyasa. “Lebih daripada tokoh PNI lokal manapun, kedua eks pemuda inilah –Mantik dan Wedastera– yang bertanggung jawab atas meningkatnya polarisasi politik di Bali sesudah tahun 1958. Sesudah kudeta 1965, Mantik bekerja keras untuk ′meng-Golkar-kan′ PNI Bali, yang pada hakikatnya berarti membersihkan organisasi elemen-elemen Sukarnois yang berafilias dengan PNI,” tulis Geoffrey Robinson. Setelah G30S konflik semakin berkembang, apalagi setelah Sutedja pergi ke Jakarta. “Pada 9 Desember 1965, Anak Agung diisukan oleh lawan-lawan politik melarikan diri ke Jakarta. Itu tidak benar, karena ada undangan resmi dari ketua MPRS Chairul Saleh untuk hadir di Bandung dalam rangka sidang gabungan ke-10 MPRS. Juga menghadiri sidang-sidang akhir tahun dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45,” kata Bagus Sutedja. Selain itu, Bagus Sutedja mengatakan bahwa ayahnya dipanggil oleh Presiden Sukarno ke Istana Negara pada 10 Desember 1965. Presiden membutuhkan bantuannya. Sukarno pun mempercayai bahwa dia tidak terlibat G30S. Setelah pertemuan itu, dia tinggal di Jakarta. “Kemudian pada tanggal 29 Juli 1966, saksinya adik saya yang perempuan bersama almarhumah ibu saya, didatangi empat orang militer berseragam membawa senjata laras panjang dan pistol, membawa mobil Nissan warna abu-abu. Sejak saat itu, tidak tahu lagi bagaimana nasib Gubernur Sutedja,” kata Bagus Sutedja. Nursjahbani Kartjasungkana, aktivis hak asasi manusia yang mendorong Internasional People’s Tribunal 1965 menegaskan bahwa setelah G30S banyak orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan PKI dibunuh atau ditahan atas tuduhan ikut terlibat dalam pemberontakan. Padahal, mungkin hanya karena dendam pribadi yang akhirnya mengakibatkan pembantaian. “Pemerintah tidak boleh melihat konflik 1965 semata-mata konflik ideologis. Ini ada aspek kemanusian. Paling tidak, bahwa pernah terjadi kejahatan HAM serius, as bad as genocide, ” kata Nursjahbani. Ketua Komnas HAM Bidang Internal, M. Imdadun Rahmat, menyambut baik hadirnya buku tentang G30S dari perspektif di luar pemerintah. “Masyarakat bisa menggunakan nalarnya untuk mencari kebenaran masing-masing,” katanya. Selain Gubernur Bagus Sutedja, buku ini juga menceritakan kisah enam kepala daerah lainnya yang dituduh terlibat G30S: Gubernur Sumatera Utara Brigjen TNI Oeloeng Sitepu, Gubernur Sumatera Selatan Pagar Alam, Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut, Gubernur Jakarta Henk Ngantung, Gubernur Kalimantan Barat Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray, serta Gubernur Jawa Tengah Mochtar.

KONGSI Dagang Belanda (VOC) tak ingin mengulangi kesalahan Spanyol di Minahasa. Akibat sewenang-wenang, Spanyol diusir penguasa setempat. Belanda memilih jalur persahabatan. Simon Cos merintis persahabatan itu pada 1655, setelah armada kecilnya berlabuh di Sungai Monango Labo. “Dengan diplomasi ‘topi di tangan’ serta ‘tepukan bahu’, mulailah Kompeni merayu dan membujuk penduduk,” tulis Bert Supit dalam Minahasa: Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawanua . Persahabatan itu membuahkan bantuan pendirian Benteng Nederlandsche Vastigheyt di Manado. Bagi Cos, Manado amat strategis sebagai pos terdepan Maluku dan penghasil beras, komoditas yang amat diperlukan Belanda. Pendirian benteng tersebut diprotes Makassar dan Spanyol, mitra niaga beras Tondano (sekarang ibukota Kabupaten Minahasa). Orang-orang Tondano pun menolak berhubungan dengan tamu barunya itu. Cos menaksir kekuatan Tondano sebesar 1.400 pria dewasa. Didukung serdadu Ternate dan Bolaang plus memanfaatkan alam, Cos menyerang Tondano pada Juni 1661. Setelah menutup Sungai Temberan yang menggenangi Tondano, Cos memimpin pasukan dengan empat perahu besar untuk menaklukkan Tondano. Rakyat Tondano telah siap bertempur dengan mempersiapkan peralatan perang, logistik, ribuan perahu untuk medan berawa. Pertempuran berjalan sengit. Perahu-perahu Tondano yang dilengkapi meriam mampu menyaingi kora-kora pasukan Belanda. Korban jatuh dari kedua belah pihak. Cos segera insyaf bahwa taktiknya salah. Rumah-rumah Tondano dibangun di atas air menggunakan kayu. Penduduknya tak masalah dengan genangan air, meski yang kebanjiran menyingkir ke Toulour. “Belanda sama sekali tidak menduga bahwa rakyat tani primitif yang merumah di atas air ini dapat menyiapkan persediaan-persediaan perang yang demikian lengkap,” tulis Giroth Wuntu dalam Perang Tondano, 1661-1809 . Kegigihan Tondano menyulitkan pasukan Belanda, yang sama sekali tak bisa melakukan serangan darat akibat taktik genangan air, dan gagal dalam serangan air. Cos menghentikan ofensifnya untuk memilih taktik baru berupa pengepungan. Sambil mengepung, pasukan Belanda mengultimatum: meminta penduduk Tondano meninggalkan rumahnya di atas air dan pindah ke daratan di tepi danau, menyerahkan pemimpin-pemimpin perlawanan, dan membayar denda 50-60 budak. Ultimatum itu tidak diindahkan. Dengan tertunduk malu, Cos mengakhiri “petualangannya” dan membawa pulang pasukannya ke Manado. Sementara itu, jesuit Spanyol, Pater de Miedes memberi angin segar kepada Tondano. Dia mengorganisir kekuatan melawan Belanda dan menyuplai mesiu serta keperluan lain untuk serangan balasan. Pada 1663, Tondano dengan bantuan Spanyol dan berkekuatan lima kapal menyerang Belanda di Manado. Perlawanan mereka tak berlangsung lama karena Spanyol harus mengatasi bajak laut Tionghoa. Pada 2 Juni 1663, Spanyol menarik diri untuk konsentrasi ke Manila. Kepergian Spanyol membuat Tondano kehilangan sekutu politik, militer, dan mitra niaga. Seiring perjalanan waktu, para pemimpin Tondano akhirnya memutuskan mendekat ke Belanda karena beras menumpuk. Mereka terpaksa mematuhi poin pertama ultimatum Cos. Belanda menyambut baik keputusan itu. Jacob Geel, utusan Gubernur Antoni van Voorst ke Manado, mencatat penyerahan itu: “Akhirnya orang Tondano serta lain-lain yang jahat itu menjadi patuh pada Kompeni, dan telah membakar perkampungan mereka di atas air dan telah mulai membangun kembali satu perkampungan baru di daratan, di tempat yang ditunjuk oleh komandan kita.” “Dengan demikian berakhirlah Perang Tondano,” tulis Supit.

TIGA pasang pria dan wanita berhadap-hadapan. Mereka menari sambil melepas rasa dalam balutan pantun. Saling sahut-menyahut, mencurahkan nyanyian isi hati. Gesekan biola dan akordion mengiringi dendang irama Melayu. Penyayi dan penonton tenggelam dalam alunan ria pertunjukan. Demikianlah suasana riuh Ronggeng Deli yang diadakan komunitas Melayu di anjungan Sumatra Utara Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 2 September 2015. Ronggeng Deli dimulai sejak tanah Deli dibuka menjadi perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Kesenian ini menjadi sarana mengungkapkan perasaan. Roman Merantau ke Deli karya Buya  Hamka mengisahkan, kesenian ronggeng telah menjadi hiburan yang diminati masyarakat kebun. “Dan yang asyik menonton ronggeng itupun, bila sudah bersangatan asyiknya, ada yang tampil ke muka, sama-sama menari dengan sehelai selendang bersama perempuan ronggeng itu, sama-sama berbalas pantun! Demikianlah kehidupan di perkebunan, kehidupan dalam lingkungan Punale Sanctie ,” tulis Hamka. Pembeda Ronggeng Deli dengan Ronggeng Jawa adalah seni berbalas pantun yang menjadi ciri khas orang Melayu. Selain itu, instrumen biola dan akordion memperlihatkan pengaruh Portugis yang menduduki Malaka pada abad ke-16. Umumnya, Ronggeng Deli dimainkan oleh tiga pasang penyanyi dan lima orang pemain musik. Ronggeng Deli semakin populer pada dekade 1920-1930-an. “ Ronggeng biasanya digelar di pasar malam atau hajatan. Sampai-sampai dipanggil ke istana untuk menghibur sultan dan pejabat Belanda,” tutur Totok Sam, seniman Ronggeng Deli generasi ketiga. Pantun-pantun yang dilantunkan berkisah tentang kehidupan, seperti percintaan, nasihat, hingga ratapan kepada Tuhan. Walaupun dilakukan berpasangan, Ronggeng Deli tidak memperbolehkan lelaki dan perempuan bersentuhan. “Jangan coba nyentuh, tak boleh. Menyanyi boleh, berjoget pun boleh. Tapi jangan coba nyentuh . Kalo di (Ronggeng) Jawa kan sampai bisa masuk duit ke tetek. Melayu identik dengan Muslim, itulah yang kami jaga,” terang Totok dengan logat Melayunya. Menurut peneliti dan pemerhati budaya Melayu, Rizaldi Siagian, Sultan Serdang-lah yang memberi perhatian besar terhadap Ronggeng Deli. “Sultan Serdang membagi-bagikan lahan kepada seniman dan memelihara kesenian Ronggeng Deli di istana. Liuk tari yang terdapat dalam Ronggeng Deli adalah cikal bakal dari tari Serampang Dua Belas,” kata Rizaldi. Menurut Rizaldi, ketika pendudukan militer Jepang, Ronggeng Deli terdekonstruksi. Dalam pertunjukan Ronggeng Deli, kegiatan prostitusi disusupkan untuk melayani serdadu-serdadu Jepang. Hal ini kemudian menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Tuduhan Ronggeng Deli adalah seni erotis dan seronok tidak dapat terelakkan. Sejak itu, Ronggeng Deli kerap dipandang sebelah mata, meskipun masih diminati masyarakat Melayu Deli, khususnya di Medan. Di kota Medan, komunitas seniman Ronggeng Deli berbasis di pinggiran Sungai Deli (Jalan Raden Saleh), di mana banyak masyarakat Melayu bermukim. Namun seiring waktu, Ronggeng Deli kian meredup. Dalam pertunjukan Ronggeng Deli, semua orang dapat berpartisipasi. Penonton, jika senang hatinya dapat ikut berjoget. Hal ini kemudian terkontaminasi dengan budaya urban kota Medan yang semakin maju. Akibatnya, citra Ronggeng Deli semakin buruk di mata masyarakat. “Misalkan di setiap pertunjukan ronggeng, datanglah perempuan ntah dari mana-mana. Ikut dia nimbrung di situ. Tau-tau ada laki-laki yang sor (berminat) sama dia, usai nari dibawalah (kencan berlanjut). Tempat ronggeng tuh jadi buruk kan,” kata Totok. Selain itu, tulis Kompas 12 September 1992, citra Ronggeng Deli kemudian diidentikan dengan minuman keras. Banyak rumah-rumah yang menggelar pertunjukan ronggeng menjajakan minuman keras, seperti kamput (kambing putih) dan tuak. Hal ini acap kali membuat kegaduhan tengah malam karena banyak yang mabuk-mabukan. Pada pertengahan 1980-an, pemerintah Kota Medan menggusur permukiman Sungai Deli. Akibatnya, ruang publik pertunjukan Ronggeng Deli ikut tergusur. “Tempat mereka tampil di gusur, senimannya diusir dan terpencar. Jadilah Ronggeng Deli menjadi kesenian yang terbuang. Ironisnya yang membuang justru pemerintah yang tidak mengerti seni,” kata Rizaldi. “Padahal Ronggeng Deli itu adalah kesenian cerdas. Ia bisa menyatukan dan menyuarakan antaretnis Melayu Sumatera. Orang Batak, Karo, dan Mandailing punya tradisi pantun. Ketika itu dapat bergabung dalam ronggeng, mereka bisa kontribusikan menjadi karya-karya disini, ke dalam bahasa Melayu. Hal ini bisa menjadi pergaulan dan kritik sosial karena yang diungkapkan biasanya adalah problema-problema kehidupan. Di pagelaran ini, kita mencoba merevitalisasi kesenian Ronggeng Deli itu,” tutup Rizaldi.

KERUSAKAN yang diakibatkan Perang Diponegoro (1825-1830) memukul roda perekonomian Belanda. Keadaan demikian menyebabkan pemerintah Belanda harus mencari cara untuk kembali mendulang laba di tanah koloni. Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch untuk mengatasi kemelut ekonomi itu. Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan cultuurstelsel . Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1 , sistem ini memungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni dapat memberikan hasil melebihi biayanya. Tiap desa harus menyerahkan seperlima bagian dari tanah dan pekerja taninya untuk ditanami produk natura (hasil bumi) yang sedang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, teh, dan indigo. Tanaman pemerintah harus dirawat warga desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat. Desa akan menerima pembayaran uang hasil bumi yang ditaksir saat tanaman dagang masih berdiri di ladang. “Dengan sistem bonus dan insentif yang cerdik, Van den Bosch berhasil mengerahkan para Bupati Jawa untuk mengawasi penanaman, panen, dan pengangkutannya. Dia hanya memerlukan sejumlah kecil pegawai administrasi Belanda untuk mengawasi kelancaran seluruh sistem,” tulis Lombard. Dalam praktiknya, sistem budidaya tanaman ini dijalankan dengan aneka rupa penyelewengan. Transaksi kekuasaan antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal membuat sistem budidaya menjadi tanam paksa. “Kesetiaan penguasa lokal kepada penguasa Belanda diimbangi dengan pembayaran gaji yang besar dan hadiah persentase dihitung dari panen tanaman dagang yang dihasilkan kabupaten masing-masing,” tulis Robert van Niel dalam Sistem Tanam Paksa di Jawa. “Kerja yang dituntut dari kaum tani diperlakukan sama seperti corvee (rodi atau kerja paksa).” Lama-kelamaan, ketentuan jumlah tanah dan tenaga tani yang dikerahkan lebih dari lima persen. Hal ini dilakukan oleh para bupati untuk memperoleh lebih banyak bonus persentase penjualan tanaman dagang. Van Niel mencatat, beberapa daerah melibatkan 90 persen keluarga tani untuk mengerjakan tanah pemerintah. Tidak pelak lagi, petanilah yang harus memanggul derita tanam paksa. “Terlalu banyak waktu dicurahkan untuk penanaman pemerintah sehingga menelantarkan tanaman padi. Apabila terjadi gagal panen selama setahun atau dua tahun maka terjadilah bencana kelaparan, muncul wabah penyakit, dan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lain,” tulis Van Niel. Sementara itu, Lombard mencatat, selama empat dekade diterapkan, sistem tanam paksa menyumbangkan 800 juta gulden terhadap kas pemerintah Belanda. Roman Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli menggambarkan dengan jelas rupa penindasan yang dialami sekaligus ketidakberdayaan petani Jawa. Bupati dan pejabat desa sebagai penguasa lokal kerap mengeksploitasi petani untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena pertalian feodal mengikat petani sebagai kawula yang harus tunduk terhadap bupati. “Orang Jawa dianiaya!” kata Multatuli yang bernama asli Eduard Douwes Dekker. “Orang merasa biasa, bahwa beratus-ratus keluarga mendapat panggilan dari tempat jauh, untuk tanpa bayaran mengerjakan ladang-ladang milik bupati. Orang merasa hal biasa, bahwa mereka memberikan tanpa bayaran barang makanan untuk keperluan rumah tangga bupati. Dan jika bupati berkenan menyenangi seekor kuda, seekor kerbau, seorang anak gadis, seorang istri orang biasa, maka dianggap luar biasa atau mustahil jika orang itu tidak mau menyerahkan tanpa syarat apapun.” Kaum liberal Belanda menentang sistem tanam paksa dan secara bertahap dihapuskan pada 1870. Penolakan ini juga datang dari kalangan pengusaha yang tergiur keuntungan dan potensi usaha di Jawa. Pada tahun itu pula lahir Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang mengatur kepemilikan tanah negara seraya memberikan peluang masuknya modal swasta.