Agar Samijaga Tetap Terjaga

Pemerintah Orde Baru membuat program Samijaga. Program membuang kotoran pada tempatnya ini sudah dimulai sejak masa kolonial. Namun hasilnya tak kunjung memuaskan.

Aryono

Tenaga sanitasi memberikan pengarahan kepada penduduk tentang pemasangan jamban sistem leher angsa. (Repro Majalah Kesehatan, 1978).

1 Jan 2024

7 menit membaca

Diperbarui: 5 Jan

DESEMBER 1972. Menteri Kesehatan Gerrit Agustinus Siwabessy mendapat undangan dari Komisi VIII DPR RI, yang membawahkan urusan sosial. Ini undangan rapat kerja rutin, yang bertujuan mendengar penjelasan pemerintah mengenai perkembangan kesehatan pada Pelita I.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang

Postingan Terkait

Lihat Semua

Ilustrasi penangkapan Wali Kota Manado Augustine "Tiene" Magdalena Waworuntu di Bandara Mapanget. (Muhammad Awaludin Yusuf/Historia.ID).

Walikota Perempuan Pertama Ditangkap di Bandara

Semaoen dipanggul rekan-rekannya setiba di Amsterdam, Belanda pada 1923. (Repro Di Negeri Penjajah).

Pembuangan Semaoen ke Belanda

Semaoen setahun menjelang kepulangan ke Indonesia. (Suara Merdeka, 5 Februari 1955).

Senjakala Semaoen

PREMIUM

Walikota Perempuan Pertama Ditangkap di Bandara

Pemilihan Augustine Magdalena “Tiene” Waworuntu sebagai walikota Manado menjadikannya walikota perempuan pertama pasca pembubaran RIS. Pemilihannya menimbulkan polemik daerah-pusat, hingga menyeret militer.

Pembuangan Semaoen ke Belanda

Dibuang ke Belanda tak menghentikan pergerakan Semaoen. Bekerjasama dengan kelompok sosialis dan komunis serta para pelaut Indonesia. Namun, keputusan membuat kesepakatan dengan Perhimpunan Indonesia mengakibatkan pemecatan.

Senjakala Semaoen

Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.

Empat Wajah Pengadil Perkara

Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.