PASCA Soeharto lengser pada Mei 1998, kondisi Golkar berubah. Golkar mengalami kegamangan politik setelah kehilangan patron politiknya, Soeharto yang juga ketua dewan pembina Golkar. Turunnya Soeharto telah membuka kotak pandora.

Menurut Umar Ibnu Alkhatab, tidak syak lagi ketika kotak pandora atmosfir kehidupan politik di tubuh Golkar terbuka banyak kemelut yang terlihat. “Faksi-faksi yang ada di dalam tubuh Golkar, yang selama ini menjadi sel tidur, mulai tampak ke permukaan,” tulis Umar dalam Dari Beringin ke Beringin.

Daun pohon beringin ini lantas rontok satu per satu. Seminggu setelah Soeharto lengser, 27 Mei 1998, Mien Sughandi memboyong Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), salah satu pendiri dan penyokong setia Golkar, dan menjadikannya partai: Partai MKGR.

Gesekan dalam Golkar kian tak terbendung lagi. Karena dinilai paling bertanggung jawab atas lengsernya Soeharto, ketua umum Golkar saat itu, Harmoko, dituntut turun. Dalam sebuah rapat pimpinan tercapai kesepakatan untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Juli 1998. Dinamakan luar biasa karena mestinya periode kepengurusan Harmoko berakhir dalam munas yang rencananya digelar Oktober 1998.

Inilah munaslub pertama dalam sejarah Golkar. Dalam munaslub ini Akbar Tanjung terpilih menjadi ketua umum, mengalahkan pensiunan jenderal Edi Sudrajat. Munaslub juga memutuskan Golkar menjadi Partai Golkar yang resmi dideklarasikan pada 7 Maret 1999.

Bukannya meredam perseteruan, munaslub justru menyanterkan suara ketidakpuasan faksi-faksi dalam Golkar. Sebulan setelah munaslub, Agustus 1998, tokoh Golkar seperti Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, dan David Napitupulu membentuk Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB).Gerakan ini mendukung partai mana pun yang mencalonkan selain B.J. Habibie, presiden saat itu.

Karena Golkar hendak mempertahankan Habibie, ketua umum Golkar Akbar Tanjung tak tinggal diam. Dia me-recall 91 anggotanya di DPR dan MPR, terutama pengusung GKPB. “Bagi Golkar tindakan ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pembangkangan politik pada saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR sehingga membahayakan posisi B.J. Habibie,” tulis Akbar Tandjung dalam The Golkar Way.

GKPB lalu menjelma menjadi partai politik, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dengan ketua umum Edi Sudrajat. Partai ini sekarang bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di bawah pimpinan Sutiyoso.

Selain PKP, Golkar juga turut membidani Partai Daulat Rakyat (PDR). Muasal pembentukan PDR ini adalah penolakan Adi Sasono, ketua DPP Golkar dan menteri koperasi, pembinaan pengusaha kecil dan menengah (menkop dan UKM), menjadi juru kampanye Golkar dalam kampanye 1999. Dia tak ingin jadi corong Golkar. Namun, dia dinilai sedang mempersiapkan partai untuk menghadapi pemilu. Benar saja, pada April 1999 dia mendeklarasikan PDR. Partai ini, tulis Umar, “dirancang untuk menyukseskan pencalonan B.J. Habibie sebagai presiden.”*