SEJUMLAH sejarawan yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) memberi banyak catatan kritis terhadap 10 jilid buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Mulai soal tatanan keilmuan, struktur sejarah, sumber dan metodologi, hingga soal perspektif peranan perempuan.
Buku Sejarah Indonesia (SI) itu di-soft launching pemerintah pada 14 Desember 2025 silam. Bukunya ditulis oleh 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 penulis dari lembaga non-perguruan tinggi se-Indonesia dan diampu 20 editor jilid dan tiga editor umum.
Kendati begitu, secara fisik lima dari 10 jilid bukunya baru dirilis Kementerian Kebudayaan RI pada 31 Agustus 2026 dan sudah bisa dibaca secara daring lewat situs pustakabudaya.id. Kelima bukunya yakni: Akar Peradaban Nusantara (jilid I), Nusantara dalam Jaringan Global: Perjumpaan Budaya dengan India, Tiongkol dan Persia (jilid II), Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah (jilid III), Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi (jilid IV), Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial: 1800-1900 (jilid V).
Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Penolakan Buku Sejarah Nasional” di Jakarta, Selasa (22/9/2026). Baik arkeolog Prof. Harry Truman Simanjuntak, sejarawan Prof. Asvi Warman Adam, Dr. Sri Margana, maupun aktivis perempuan Ita Fatia Nadia punya catatan kritis masing-masing.
Prof. Harry memberi kritik bahwa buku SI jilid I cenderung deskriptif tanpa bingkai periodisasi dan lebih tepat sebagai katalog atau bunga rampai. Tatanan keilmuannya juga kabur karena terjadi pemaksaan judul dan standar, metode, dan etika dalam dunia keilmuan tidak jelas, bergeser, atau kehilangan otoritasnya.
Sementara Sri Margana menyoroti jilid IV dan jilid V, di mana dinilainya lemah secara kronologis, juga tidak tematis dalam satu kesatuan yang utuh. Pun tidak menggunakan satu paradigma sentral dan tidak terdapat tinjauan kritis soal sumber-sumber yang digunakan, terlepas dari klaim dalam salah satu pendahuluan bukunya bahwa buku SI adalah pemutakhiran sembilan jilid “kitab sejarah” sebelumnya, Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS).
Sedangkan Prof. Asvi turut membedah jilid VIII dan IX, terlepas secara resmi belum diluncurkan secara fisik. Namun yang ia amati dari drafnya terlihat konsep penulisan sejarahnya terdapat upaya untuk melegitimasi Orde Baru. Uraian tentang Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) pun persis dengan narasi Orde Baru dan ditempatkan di jilid VIII seolah melepaskan rezim Orde Baru dari pembunuhan massal yang berlangsung pasca-G30S.
Adapun Ita Fatia Nadia, kembali menegaskan keresahan sebelumnya bahwa dari ikhtisar yang ia baca, dari jilid per jilid, eksistensi dan peran perempuan nyatanya dinegasikan. Baik dari periode kerajaan hingga soal sekitar Peristiwa 1965.
“Kalau kita baca beberapa peninggalan arkeologi, banyak sekali mitos-mitos perempuan, bahkan di (candi) Borobudur ya, ini penting karena di dalam historiografi feminis, untuk menjadi penting di bukunya (Menteri Kebudayaan) Fadli Zon itu, tidak ada sama sekali pendekatan perempuan. Bahkan peninggalan-peninggalan tentang perempuan itu sama sekali enggak ada,” tegas Ita.
Padahal dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, sejarahnya bertabur tokoh-tokoh dan pahlawan perempuan. Di era Hindu-Buddha, misalnya, Kerajaan Majapahit sudah punya penguasa perempuan, Tribhuwana Wijayatunggadewi, sebagai maharaja ketiga Majapahit (1328-1350). Di abad ke-16 ada sosok Ratu Kalinyamat dari Jepara dan Laksamana Keumalahayati dari Aceh, di mana keduanya bahkan sudah jadi pahlawan nasional.
“Pada periode-periode itu kan banyak sekali. Ada Nyi Ageng Pinatih dari Gresik, itu kan tokoh perempuan yang sangat penting sebagai syahbandar di Gresik. Bahkan Ratu (sultanah, red) Safiatuddin di Aceh, itu kan yang membuat geografi maritim. Juga Malahayati, Ratu Kalinyamat. Di Yogya ada yang namanya Nyai Ageng Tegalrejo, itu dengan Pakubuwana II, dia membuat sekolah, dia yang berperan penting dalam Perang Jawa-nya (Pangeran) Diponegoro,” tambahnya.
Pun kalau ada disebut-sebut perempuan dalam jilid VI yang menarasikan pergerakan kebangsaan, sekadar ada ditulis Kongres Pempuan Indonesia pertama tahun 1928. Akan tetapi tidak dituliskan lebih jauh kongres itu sebagai konsolidasi politik kaum perempuan yang punya kaitan dengan Sumpah Pemuda.
Belum lagi perspektif perempuan dalam Peristiwa 1965. Bahwa menurut Ita, penghancuran komunisme itu berlangsung pula melalui tubuh dan seksualitas perempuan dan bagaimana kekerasan-kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada 1965 seolah direproduksi kembali seiring pecahnya Kerusuhan Mei 1998.
"Jadi historiografi yang berperspektif gender ini masih sangat lemah atau tidak dilihat oleh Fadli Zon. Di situlah saya kira persoalan-persoalan penulisan sejarah dengan perspektif perempuan, jadi bagaimana perempuan masuk dalam itu, sangat penting. Untuk saya menjadi penting untuk memasukkan perspektif perempuan dalam sejarah Indonesia,” tandasnya.
Komentar