SESI pertama rapat internal “Program Aksi Indonesia” yang dihadiri pejabat tinggi Jerman Barat pada akhir tahun 1964 secara khusus membahas arah politik Indonesia di masa Perang Dingin dan perkembangan hubungan pemerintahan Sukarno dengan Jerman Timur yang berada di bawah komando Uni Soviet.
Republik Federal Jerman atau Jerman Barat, yang beraliansi dengan Sekutu, telah menjalin hubungan diplomatik dan memiliki kedutaan besar di Indonesia sejak tahun 1952. Sementara Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur mempunyai konsulat jenderal di Jakarta sejak Agustus 1960. Berbeda dengan Jerman Barat yang telah diakui lebih dari 100 negara, Jerman Timur hanya menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara komunis.
Bernd Schaefer mencatat dalam “The Two Germanys and Indonesia 1965/1966”, termuat di 1965: Indonesia and the World, Jerman Timur yang berupaya meyakinkan pemerintah Indonesia untuk mendirikan perwakilan resmi di Berlin Timur membina hubungan dengan pejabat, jurnalis, dan intelektual di Jakarta. Tak jarang mereka melancarkan propaganda melawan Kedutaan Besar Jerman Barat.
“Jerman Barat yang kapitalis dengan cemas memantau aktivitas Jerman Timur di Jakarta dan khawatir bahwa langkah lebih lanjut Presiden Sukarno ke arah kiri, bersamaan dengan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI), mungkin akan mengarah pada peningkatan status diplomatik Jerman Timur,” tulis Schaefer.
Memasuki dekade 1960-an, Bonn memandang pengaruh Pankow (sebutan untuk pemerintah pusat Jerman Timur) semakin meningkat di Indonesia. Duta Besar Jerman Barat di Jakarta, Dr. Luitpold Werz, yang mendapat informasi bahwa Indonesia akan memberi pengakuan terhadap Jerman Timur dalam waktu dekat, mendesak pemerintahnya untuk segera bertindak.
“Kita dianggap sebagai ‘teman yang setengah hati’. Semua proyek besar akan dibatalkan jika kita hanya membiayai proyek-proyek kecil... Ada kekecewaan terkait proyek Lampung. Zona Pendudukan Soviet di Jerman (SBZ) telah mengajukan penawaran senilai 140 juta DM kepada Indonesia. Untuk mencegah terputusnya hubungan... bantuan ekonomi harus dilanjutkan... proyek Lampung harus diteruskan,” kata Werz dalam arsip notulensi rapat internal di Bonn, pada 22 Desember 1964. SBZ atau Sowjetische Besatzungszone merujuk pada wilayah Jerman Timur yang diduduki dan dikuasai oleh Uni Soviet.
Jerman Barat menganggap Indonesia harus mendapat penanganan khusus agar tidak memberikan pengakuan hukum dan membuka hubungan diplomatik dengan Jerman Timur. Bonn mengambil langkah melalui bantuan ekonomi untuk merebut hati pemerintahan Sukarno. Salah satunya dukungan terhadap rencana pemerintah Indonesia membangun pabrik peleburan bijih besi di Lampung.
Proyek Mercusuar Sukarno
Till Florian Tömmel dalam Bonn, Jakarta und der Kalte Krieg: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Indonesien von 1952 bis 1973 menyebut gagasan pembangunan pabrik peleburan bijih besi di Lampung muncul pada 1957/58. Pabrik tersebut direncanakan untuk memasok besi kasar (pig iron) ke pabrik baja yang akan dibangun di Cilegon dengan bantuan dana dari Uni Soviet. Pemilihan lokasi pabrik didorong oleh pertimbangan politik, karena ketiga wilayah terpenting di Indonesia yakni Jawa, Sumatra, dan Kalimantan harus dilibatkan dalam pengembangan industri baja.
Rencana pembangunan pabrik di Lampung dan Cilegon merupakan upaya Indonesia untuk mengembangkan industri baja nasional yang berdikari. Proyek Lampung masuk tahap persiapan pembangunan setelah mendapat masukan positif dari para ahli Jerman Barat, yang melakukan penelitian dan eksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut.
“Berdasarkan penelitian mereka, yang diselesaikan pada Juli tahun lalu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan bijih besi di dalam tanah menawarkan peluang besar bagi pendirian industri baja di Indonesia,” kata Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaja dalam surat kabar Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode, 7 September 1957.
Para ahli Jerman Barat melaporkan, bijih besi yang terkandung di Lampung sangat cocok untuk industri, walau cadangannya hanya cukup untuk 30 tahun dengan produksi 30.000 ton per tahun. Hasil penelitian itu juga memuat catatan mengenai manfaat industri baja yang memungkinkan Indonesia tidak bergantung pada negara lain di masa-masa sulit, dan membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan umum dan kondisi sosial.
Laporan ahli Jerman Barat itu dipelajari oleh Dr. Subramanian, ahli dari Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh, yang memberi respons positif. Berdasarkan penelitian teknis itu, pembangunan pabrik baja di Indonesia dapat dimulai segera setelah dana untuk pembiayaannya tersedia.
“Pembiayaan proyek ini masih menjadi kendala bagi pelaksanaannya. Untuk memperoleh dana yang diperlukan, dapat dilakukan pinjaman dengan Jerman Barat, sementara sebagian dari pembayaran ganti rugi Jepang kepada Indonesia juga dapat dialokasikan untuk bagian ini,” kata Djuanda.
Tömmel mencatat, gagasan agar Jerman Barat mendukung pembangunan pabrik peleburan bijih besi di Lampung pertama kali dikemukakan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Chairul Saleh saat berkunjung ke Jerman Barat.
Pada Juli 1960, Chairul Saleh berdiskusi dengan Kanselir Jerman Barat, Ludwig Erhard, mengenai perluasan kerjasama ekonomi, setelah komite antarkementerian yang bertugas mengelola Jaminan Hermes, menyetujui permohonan korporasi Krupp AG pada 1960 untuk jaminan atas proyek Lampung sebesar 38 juta DM.
Selain itu, dalam misi diplomatik yang dipimpin Dr. Hans-Joachim von Merkatz pada Januari 1961, Jaminan Hermes sebesar 100 juta DM kembali diberikan untuk Indonesia, yang menurut komunike penutup berkaitan dengan “proyek-proyek tertentu yang telah dibahas”. Bagi Indonesia, hal ini dianggap sebagai dukungan terhadap pembangunan pabrik peleburan bijih besi di Lampung.
Kontroversi Proyek Lampung
Meski begitu, proyek Lampung tak luput dari kontroversi. Perbedaan kepentingan antara Jerman Barat dan Indonesia, serta kementerian-kementerian di Bonn, membuat eksekusi proyek ini jalan di tempat. Kunjungan delegasi Jerman Barat ke Indonesia pada November 1961 tidak menghasilkan keputusan akhir. Di lain pihak, keraguan terhadap proyek tersebut semakin meningkat di kalangan pejabat Bonn. Imbasnya Komite Hermes menolak permohonan jaminan tambahan dari Krupp AG sebesar 68 juta DM pada Februari 1962, walau sembilan bulan kemudian komite antarkementerian yang mengelola jaminan tersebut, menyetujui permohonan Krupp AG sebesar 42,5 juta DM.
Sejumlah pejabat di Bonn ragu dengan proyek Lampung karena jarak yang jauh antara pabrik peleburan bijih besi tersebut dengan pabrik baja yang akan dibangun di Cilegon, yang hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan yang tinggi karena infrastruktur Indonesia masih kurang memadai.
Pemilihan Lampung sebagai lokasi pabrik juga dipermasalahkan. Alasan awal pemilihannya karena dugaan adanya cadangan bijih besi yang besar di sekitarnya. Namun, hasil eksplorasi menunjukkan cadangan bijih besi di Sumatra Selatan hanya 2 hingga 3 persen dari jumlah yang diperkirakan sebelumnya.
Menurut Kementerian Ekonomi Federal, tidak masuk akal membangun pabrik tanur tiup berdasarkan cadangan bijih besi yang begitu sedikit. Pabrik yang direncanakan juga tidak akan menguntungkan karena, dibanding biaya pembangunan dan operasional, produksi besi kasarnya akan jauh terlalu sedikit.
Perusahaan Jerman, Ruhr-Consulting, yang merancang pabrik Lampung pun menyoroti rasio yang tidak menguntungkan antara biaya produksi dengan harga pasar dunia. Biaya besi kasar yang diproduksi di Indonesia diperkirakan sekitar 60 persen lebih tinggi daripada harga besi kasar impor.
“Ada argumen strategis lain yang menentang dukungan Jerman Barat terhadap pabrik tersebut, yakni pabrik itu direncanakan sebagai fasilitas pendahulu bagi pabrik baja yang dibangun oleh Uni Soviet di Jawa; sehingga manajemen Soviet di sana akan mampu ‘mendiskreditkan hasil produksi tanur tiup di Lampung sesuka hati’,” tulis Tömmel.
Chairul Saleh dalam surat pada November 1962 dan Januari 1963, mengakui adanya beberapa kesulitan dalam proyek Lampung. Walau begitu, dia menegaskan kembali niat pemerintahan Sukarno untuk melanjutkan pembangunan pabrik itu. Bahkan, dia mengusulkan kepada Ludwig Erhard agar, di luar anggaran yang pada prinsipnya telah disetujui yaitu 42,5 juta DM, diberikan tambahan Jaminan Hermes sebesar 19 juta DM dan 19 juta DM bantuan modal, yang keduanya berasal dari janji Hans-Joachim von Merkatz tahun 1961.
Sebagai respons atas permintaan Chairul Saleh, seorang ahli dari Kementerian Ekonomi Federal, Walter Solveen diutus ke Indonesia guna melakukan penilaian. Tugas utamanya sesungguhnya meyakinkan pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan proyek Lampung. Namun, hingga perjalanan dinas selesai pada Desember 1962, Solveen gagal dalam misinya.
Dibayangi Ancaman Jerman Timur
Sikap Bonn yang tidak pasti terhadap proyek Lampung dikritik Kementerian Luar Negeri Jerman Barat, yang menganggap kepentingan politik di Indonesia jauh lebih penting dari pertimbangan ekonomi dalam proyek tersebut. Dengan demikian, menolak permintaan Indonesia dalam proyek Lampung akan memperburuk hubungan dengan Jakarta.
Kedutaan Besar Jerman Barat di Jakarta gigih memperjuangkan dukungan bagi proyek Lampung, karena khawatir akan siasat Jerman Timur untuk mendapat pengakuan hukum dan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Pada akhir Juni 1963, Chairul Saleh kembali mengunjungi Bonn. Dia menyatakan kesediannya untuk tidak lagi menuntut bantuan modal dari Jerman Barat bagi proyek Lampung, tetapi tetap bersikeras agar Jaminan Hermes untuk Indonesia bisa segera diproses.
“Di Kementerian Luar Negeri, ada kekhawatiran penolakan dukungan terhadap ‘urusan yang sangat dipedulikan’ Saleh, yaitu Lampung, dapat menyebabkan kejatuhannya dan memperkuat posisi pemimpin Partai Komunis Indonesia, Dipa Nusantara Adit. Sukarno pun mengisyaratkan, penarikan diri Jerman Barat dari pendanaan Lampung dapat membuatnya begitu marah, sehingga dia tidak lagi merasa terikat pada janji-janji terkait pengakuan terhadap Jerman Timur. Asosiasi-asosiasi ekonomi mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa penolakan itu tidak hanya akan berdampak negatif pada hubungan politik, tapi juga pada hubungan ekonomi dengan Indonesia,” tulis Tömmel.
Selain meminta bantuan Jerman Barat untuk proyek Lampung, Indonesia sempat mengupayakan dukungan dari sebuah grup perusahaan Prancis, namun Paris menolak memberikan jaminan negara untuk proyek tersebut.
Kontroversi dukungan Jerman Barat terhadap proyek Lampung belum hilang. Rapat demi rapat diselenggarakan untuk membahas hal ini. Beberapa pihak memandang bantuan ekonomi yang diberikan Bonn tidak seharusnya digunakan untuk membangunan “monumen nasional” kebijakan industri yang tidak diperlukan. Silang pendapat mengenai sikap yang harus diambil Jerman Barat bahkan membuat berkas Lampung beberapa kali diajukan ke Kabinet Federal untuk diambil keputusan.
Sementara itu, pada pertengahan tahun 1964, pemerintah Indonesia kembali mengajukan permohonan kepada Jerman Barat agar jaminan untuk Lampung ditingkatkan dari 42,5 juta DM menjadi 80 juta DM. Meski Kementerian Luar Negeri mendesak agar permintaan tersebut segera dipenuhi, tetapi Kementerian Ekonomi tidak menyetujuinya.
Di Indonesia, pada Maret 1965, delegasi yang dipimpin Menteri Keuangan Muhammad Hassan dan Wakil Menteri Luar Negeri Oemarjadi berangkat menuju Bonn untuk menegosiasikan batas kredit sebesar 100 juta DM serta membahas kelanjutan proyek Lampung.
Oemarjadi menegaskan, alasan terpenting dari kunjungannya adalah keterlibatan Jerman Barat dalam proyek Lampung. Sebab, keberlanjutan proyek tersebut sudah menjadi urusan nasional, bukan lagi soal keuntungan ekonomi. Pihak Indonesia meminta agar peningkatan jaminan untuk proyek Lampung diberikan secara terpisah, tidak diambil dari batas kredit khusus sebesar 100 juta DM yang ditetapkan pada Januari 1965.
Menteri Luar Negeri Jerman Barat Gerhard Schröder mendukung partisipasi Jerman Barat dalam pembangunan pabrik peleburan bijih besi di Lampung. Pada rapat 17 Maret 1965, Schröder berusaha meyakinkan rekan-rekannya untuk menyetujui perluasan jaminan pemerintah federal bagi proyek tersebut. Alasan kepentingan politik di Indonesia akhirnya mendorong para menteri menyetujui peningkatan batas jaminan untuk proyek Lampung menjadi 80 juta DM, sementara Menteri Kerja Sama Ekonomi Walter Scheel, memilih abstain.
Setelah persetujuan peningkatan batas jaminan, delegasi Jerman Barat yang dipimpin Walter Solveen berkunjung ke Indonesia pada Mei 1965. Kedatangan Solveen untuk menilai perkembangan dan prospek proyek Lampung, yang menurut laporannya tidak mengalami perubahan signifikan.
Sementara itu, Hassan dan Oemarjadi meminta Kedutaan Besar Jerman Barat di Jakarta untuk menaikkan batas kredit yang baru saja diberikan dari 100 menjadi 120 juta DM. Lagi-lagi, Duta Besar Werz menyarankan Kementerian Luar Negeri untuk segera menyetujuinya “demi mempertahankan posisi Bonn”.
“Menteri Schröder umumnya mendukung proposal kementeriannya pada tahun krisis 1965; di hadapan rekan-rekan menterinya, dia mendukung pemberian dana tambahan kepada Indonesia. Intervensi sesekali datang dari pihak Inggris dan Australia terhadap dukungan Bonn untuk proyek Lampung... tapi tampaknya tidak mengganggu Pemerintah Federal dan Kementerian Luar Negeri,” tulis Tömmel.
Proyek Lampung Setelah G30S 1965
Terlepas dari persetujuan yang diberikan Jerman Barat terhadap proyek Lampung, peristiwa Gerakan 30 September 1965 menyebabkan proyek besar untuk mengembangkan industrialisasi nasional itu terhenti.
Setelah peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto, Tömmel yang mengutip pernyataan Duta Besar Jerman Barat untuk Indonesia Hans-Joachim Hallier, menulis bahwa proyek Lampung akhirnya dibangun pada masa Orde Baru dengan keterlibatan perusahaan-perusahaan Jerman.
Pabrik peleburan bijih besi dibangun di Desa Sindangsari, Tanjung Bintan, Lampung. Pabrik tersebut diresmikan Presiden Soeharto pada 14 Juli 1984. Menurut M. Toyib, Direktur Industri Logam Dasar, Departemen Perindustrian, rencana pembangunan pabrik peleburan bijih besi di Lampung didasarkan pada penyelidikan mengenai bijih besi di provinsi itu yang sudah dilakukan sejak lama. Pada 1960-an, kerjasama dengan Jerman Barat untuk membangun proyek semacam ini telah diupayakan, namun “rencana itu batal oleh beberapa pertimbangan teknis,” tulis Tempo, 28 Juli 1984.
Dalam pidato peresmian penggunaan proyek irigasi Way Rarem, Jembatan Way, Tulang Bawang dan pabrik peleburan bijih besi, Soeharto menyampaikan, pabrik penghasil besi cor yang merupakan bahan baku utama untuk industri pengecoran logam itu merupakan hasil karya rakyat Indonesia dengan menggunakan arang kayu sebagai bahan bakarnya. Dia mengatakan, pembangunan pabrik di Lampung menjadi awal dari pembangunan pabrik semacam itu di tempat lain, sehingga Indonesia dapat meningkatkan produksi besi cor guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri tuangan.
“Sampai saat ini, kebutuhan bahan baku industri pengecoran logam kita, masih kita impor... Dengan adanya pabrik ini, maka sebagian dari besi cor yang kita perlukan akan dapat kita hasilkan sendiri. Saya berharap agar pabrik ini dapat merupakan pabrik percontohan, pabrik tempat pengembangan teknologi pengolahan besi, tempat melatih tenaga terampil dan tempat memperkenalkan teknologi tepat guna pada para pengusaha di bidang ini,” kata Soeharto.*
Komentar