top of page

Kata DKP Prabowo Bersalah

Para anggota DKP dulu memeriksa perkara ketidakdisiplinan Prabowo. Di antara yang memberi tandatangan, kini ada yang mendukung Prabowo.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Presiden menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menhan Prabowo Subiantor, Rabu (28/2/24). (Tangkapan layar Youtube)

29 Feb 2024
4 menit membaca

Diperbarui: 9 Des 2025

PRESIDEN Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat Jenderal (kehormatan) kepada Menhan Prabowo Subianto kemarin, Rabu, 28 Februari 2024. Pemberian itu sontak menimbulkan pro-kontra publik. Banyak kritikan pun menghampiri keputusan presiden tersebut. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan. Menurutnya, pemberian pangkat tersebut ilegal. Hasan mengacu pada, pertama, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang
bg-gray.jpg
Senjakala Semaoen
Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.
bg-gray.jpg
Empat Wajah Pengadil Perkara
Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.
bg-gray.jpg
Satu Gugur Dua Senyap
Tiga bersaudara berjuang mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Barat. Bardan Nadi, yang gugur di tangan tentara Belanda, diingat sebagai pahlawan. Sedangkan jejak kedua saudaranya menghilang di tengah perburuan kaum komunis setelah 1965.
bg-gray.jpg
Kamerad Semaoen Muhibah ke Soviet
Sepeninggal mentornya, Henk Sneevliet, Semaoen mengampu panji palu arit. Merapat ke Moskow hingga diasingkan lewat besluit.
transparant.png
bottom of page