KAUM asketis atau pertapa punya nilai tawar yang patut dipertimbangkan dalam politik kekuasaan di Jawa pada awal abad ke-17. Asketisme Islam saat itu sesungguhnya melanjutkan tradisi masa Hindu-Buddha. Mereka biasanya lekat dengan daerah pedalaman dan peziarahan orang suci atau wali.

Makam Sunan Tembayat (kini masuk wilayah Klaten) adalah salah satu titik penting dari gerakan asketisme di Jawa saat itu. Sunan Bayat merupakan salah satu penyebar Islam di Jawa yang diperkirakan hidup pada masa Kesultanan Demak. Pada masa kekuasaan Sultan Agung (1613-1646), hubungan Mataram dengan para asketis ini begitu problematis.

“Mereka bisa mendukung kultus raja atau menghancurkannya sama sekali,” tulis Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2.

Menurut M.C. Ricklefs dalam Mengislamkan Jawa, Sultan Agung sesungguhnya telah berupaya mendamaikan keraton dengan tradisi-tradisi Islam. Ia tidak meninggalkan kepercayaan spiritual Jawa seperti hubungan dengan Ratu Kidul, tetapi juga berupaya membuat Mataram lebih Islami.

Namun, Tembayat jelas membuat Sultan Agung gusar. Pada 1630, para asketis bahkan mengadakan gerakan menentang Sultan Agung. Namun, Sultan Agung dengan mudah menumpas gerakan itu. Malahan ia kemudian memanfaatkan tempat ziarah suci itu untuk melanggengkan kekuasaannya.

Pada 1633, Sultan Agung berziarah ke Tembayat dan memerintahkan agar makam itu dipugar. Makam dibangun kembali dan dihiasi gapura megah. Sultan Agung sadar betul bahwa mengaitkan dirinya dengan kultus makam orang suci akan melegitimasi kekuasaannya.

“Sultan Agung dikisahkan berjumpa dengan roh orang suci tersebut, yang mengajarinya ilmu-ilmu mistik rahasia; dengan demikian, kekuasaan Bayat pun kini terhubung dengan monarki Mataram,” tulis M.C. Ricklefs dalam Mengislamkan Jawa.

Sekembali dari Tembayat, Sultan Agung bahkan melakukan perubahan kalender. Kalendar Saka yang bergaya India dikawinkan dengan kalender Islam, Hijriah. Penanggalan dan bulan yang dipakai menggunakan sistem qamariah dari Hijriah, sedangkan angka tahun dan nama tahun menggunakan sistem Saka.

Bulan pertama dalam Hijriah, Muharram dinamai dengan Suro. Maka tahun baru Jawa dan Islam berbarengan pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharam. Penanggalan ini dimulai pada Jumat Legi, bulan Jumadilakir, tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi.

Menurut Muhammad Solikhin dalam Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa, kata Suro  diambil dari kata Asyura yang merujuk pada tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal tersebut berkaitan dengan peristiwa wafatnya Sayyidina Husein, cucu Nabi Muhammad, di Karbala yang sekarang masuk wilayah Iraq.

Sultan Agung kemudian menjadikan Jumat Legi sebagai dina paseban, hari pertemuan resmi antara keraton dan pemerintah di daerah-daerah. Di wilayah timur Jawa, pada Jumat Legi juga diadakan pertemuan pemerintah lokal, pengajian, ziarah kubur dan haul jika waktunya bertepatan, ke makan Ngampel dan Giri. Hal inilah yang membuat Jumat Legi dan 1 Suro seringkali disakralkan dan dihindari sebagai waktu menggelar kepentingan selain mengaji, ziarah, dan haul.

“Dari Sultan Agung inilah kemudian pola peringatan tahun Hijriah dilaksanakan secara resmi oleh negara, dan diikuti seluruh masyarakat Jawa,” tulis Muhammad Solikhin.

Anthony Reid menyebut bahwa perubahan kalender ini juga bagian dari upaya Sultan Agung menyiapkan peralihan legitimasi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah atau dari pesisir ke pedalaman. Baik legitimasi kekuasaaan politik maupun spiritual.

Sebelumnya, Surabaya telah dikalahkan pada 1625. Putra mahkotanya, Pangeran Pekik, dikawinkan dengan saudara perempuan Sultan Agung. Pekik kemudian ditugasi menaklukkan Giri, tempat suci di wilayah Surabaya. Peziarahan suci paling penting di timur Jawa itupun jatuh pada 1636. Tindakan Sultan Agung lebih merupakan perjuangan spiritual ketimbang militer. Maka politik dan spiritual Jawa sejak itu berpindah dari timur ke tengah Jawa.*