17 OKTOBER 1952. Sejak jam empat subuh militer mengamankan tempat-tempat strategis: kantor RRI, gedung DPRS-MPRS, dan stasiun-stasiun keretapi. Pukul delapan pagi, kerumuman massa menjalar; mereka diangkut dari pabrik-pabrik di luar kota, sisanya dari Jakarta dikelola jagoan-jagoan Betawi. Tentara mengorganisir demonstrasi itu, dengan dukungan tank dan artileri, bergerak ke istana presiden, menuntut pembubaran parlemen.

Peristiwa 17 Oktober 1952 itu berakar dari pertentangan sipil-militer pascakemerdekaan. Pada masa Kabinet Wilopo, pimpinan TNI berniat mereorganisasi dan rasionalisasi militer untuk menanggalkan mentalitas tentara gerilya menjadi tentara profesional. Proses ini akan diikuti pemberhentian hampir 40 persen personel TNI sebagai dampak pemangkasan anggaran.

Pimpinan militer, seperti KSAD Kolonel AH Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang, mengusulkan untuk mendatangkan Misi Militer Belanda (MMB) yang ditugaskan membantu dalam segi teknis –bukan doktrin–untuk menyediakan kader bagi lembaga-lembaga pendidikan militer. Namun, ide ini ditentang keras golongan lain di dalam AD. Kolonel Bambang Supeno, melaporkan ketidaksukaannya terhadap rencana itu kepada Sukarno secara langsung tanpa mengindahkan alur komando.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang