KALIBAKUNG terletak di selatan Tegal, Jawa Tengah, di antara Lebaksiu dan Bumijawa. Di masa revolusi, Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengadakan pelatihan perwira di sana, yang disebut Latihan Opsir Kalibakung. Kalibakung dekat dengan Pangkalan ALRI IV yang berpusat di Tegal. “Gedungnya bekas pesanggrahan. Iklimnya cukup dingin,” ingat Urip Subianto dalam Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan II . Latihan Opsir Kalibakung diikuti 57 orang: 39 perwira dek dan 18 perwira mesin. Namun, Arsip Kementerian Pertahanan Nomor 269 menyebut hanya 55 nama siswa Latihan Opsir Kalibakung. Mulai dari A.F. Suak hingga J.S. Darmoprawiro alias Jos Sudarso. Para peserta pelatihan adalah pemuda berusia 20-an. Sebelum pelatihan banyak dari mereka sudah mengikuti Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) di zaman pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, banyak lulusan SPT menjadi perwira Tentara Keamanan Rakjat (TKR) Laut. Baca juga:  Kisah Garda Bahari di Awal Revolusi Latihan Opsir Kalibakung bukan jenis pelatihan dasar perwira. Tapi pelatihan lanjutan perwira yang dibuka pada Mei 1947. Sudono Jusuf dalam Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut  menyebut komandan pertama dijabat oleh Mayor Raden Eddy Martadinata dan para instruktur latihan berasal dari Sekolah Angkatan Laut (SAL) serta perwira pangkalan IV Tegal. Apa yang diajarkan di Kalibakung tidak hanya pengetahuan untuk bagian dek dan mesin. Pelatihan ini untuk meningkatan kualitas perwira ALRI di tengah masa perang. “Ada pelajaran tambahan yang dianggap penting, bahasa Inggris dan etiket. Sebagai perwira harus mengetahui tata cara makan dengan dinnerset  yang komplet. Sebagai ajaran etiket yang pertama, dipraktikkan pada setiap hari Sabtu makan siang di hotel di kota Tegal. Dipimpin oleh Mayor R.E. Martadinata sendiri,” kata Urip. Baca juga:  Jalan Panjang Korps Marinir Dua bulan setelah pelatihan opsir, tentara Belanda mengadakan serbuan dadakan ke wilayah Republik Indonesia. Tak terkecuali daerah Tegal dan sekitarnya. Latihan Opsir Kalibakung pun terganggu oleh agresi militer Belanda pertama ini. Ketika serangan itu berlangsung, para siswa bubar dan terpencar, termasuk ke Yogyakarta. “Ada yang bertahan di Kalibakung, seperti siswa Muljadi, Subono, Suradi, Sumarsono, R.P. Purnomo, Sukamto Kusumobroto, dan saya sendiri,” kata Urip. R.E. Martadinata bersama keluarga dan ajudannya, Letnan Winharnoko, juga bertahan di Kalibakung. Bahkan, dua siswa Latihan Opsir Kalibakung gugur ketika tentara Belanda menyerbu: Letnan II Saswijanto dan Letnan II Achmadi. Baca juga:  Mengapa Baret Marinir Berwarna Ungu? Kala itu, ada pasukan Corps Armada (pendahulu Korps Marinir) yang dipimpin oleh Kapten Raden Suhadi bersama Letnan Ali Sadikin dan Letnan Harjono Nimpuno di sekitar Kalibakung. Mereka menguatkan hati para siswa Latihan Opsir Kalibakung. Namun, daerah keresidenan Pekalongan termasuk Tegal tak bisa dipertahankan oleh armada Republik karena kuatnya militer Belanda. Setelah agresi militer Belanda pertama, banyak siswa Kalibakung pulang ke pangkalan masing-masing. Sampai ada pemberitahuan agar bekas siswa Kalibakung berkumpul di Yogyakarta. Keterbatasan sarana komunikasi dan perhubungan membuat siswa Kalibakung yang berkumpul di Yogyakarta hanya 30 orang. Ke-30 bekas siswa Latihan Opsir Kalibakung melanjutkan pelatihannya dengan mengikuti pelatihan lain yang tidak kalah penting. Rupanya mereka direkomendasikan untuk ikut sebuah pelatihan yang mulanya dirancang oleh Bagian V (KP-V), badan intelijen Kementerian Pertahanan.*

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Ronald Reagan menampakkan wajah serius tapi tenang saat menghadap kamera. Di depan meja kerjanya di Ruangan Oval Gedung Putih, Washington DC pada pukul 8.02 malam 23 Maret 1983, Reagan mengumumkan usulan doktrin sistem pertahanan baru. Konsep usulan yang dimaksud Reagan adalah Strategic Defense Inisiative (SDI). SDI diniatkan Reagan menggantikan doktrin Mutual Assured Destruction (MAD). SID dianggap Reagan lebih relevan sebagai bentuk pertahanan diri dari aneka serangan senjata nuklir Uni Soviet di pengujung Perang Dingin itu ketimbang MAD. Doktrin MAD itu sendiri adalah reaksi AS untuk meluncurkan serangan balik nuklir dengan skala yang sama sebagaimana pihak yang meluncurkan serangan pertamakali. Ia diimplementasikan sejak 1960-an. Baca juga: Nuklir yang Tak Pernah Padam Tentu akan menghasilkan kondisi yang sama-sama hancur. Oleh karenanya, itu menjadi kekhawatiran bersama kedua pihak agar tidak saling meluncurkan serangan pertama. “Bagaimana jika semua orang bisa hidup dengan merasa aman karena mengetahui bahwa keamanan mereka tidak hanya bergantung pada ancaman serangan balasan instan Amerika untuk menangkal serangan Soviet, di mana kita bisa mencegat dan mengancurkan misil-misil balistik sebelum mencapai wilayah kita maupun wilayah sekutu kita? Saya mengimbau kepada komunitas ilmiah yang sebelumnya memberikan kita senjata nuklir untuk kemudian mengalihkan bakat mereka demi umat manusia dan perdamaian dunia,” kata Reagan dalam pidatonya yang dikutip Bulletin of the Atomic Scientists  edisi April 1984. Presiden Ronald Wilson Reagan saat mengumumkan usulan SDI pada 23 Maret 1983 (Ronald Reagan Presidential Library) Konsep yang diusulkan Reagan itu tentu tak murah. Butuh merogoh kas negara 40-120 miliar dolar. Setahun kemudian Reagan juga membentuk lembaga baru di internal kementerian pertahanan, Strategic Defense Inisiative Organization (SDIO), yang dikepalai eks-direktur program pesawat ulang-alik NASA (Badan Antariksa Amerika) Letjen James Alan Abrahamson. Rencananya, SDIO akan merancang beragam desain sistem penangkal berteknologi canggih yang bukan sekadar misil pencegat senjata nuklir. Tapi karena beberapa rencananya cenderung “halu”, sejumlah pengkritiknya pun mencelanya dengan Program “Star Wars”, merujuk pada film fantasi sci-fi  populer garapan sutradara George Lucas, Star Wars  (1977). “Banyak yang mengejek proyek ini tak lebih dari sekadar teknologi bak Star Wars. Lama-kelamaan jadi julukan yang digunakan untuk mengkritik proyek-proyek Pentagon yang berdasarkan teknologi antariksanya. Adalah Senator Edward Kennedy (Demokrat-Massachussetts) yang pertamakali mendeskripsikan usulan presiden (Reagan) sebagai ‘skema Star Wars yang serampangan’ dalam sebuah artikel pada 24 Maret 1983 di The Washington Post ,” tulis majalah The Eagle  edisi Maret 2007. Baca juga:  Multiverse, Antara Spekulasi Filosofis dan Misteri yang Belum Terungkap Aneka Rencana High Tech SDI memang bukan buah pikiran Reagan. Gagasannya berbasis dari pemikiran pakar fisika yang dijuluki “Bapak Bom Hidrogen”, Edward Teller. George Pratt Schultz, menteri luar negeri di kabinet Reagan, dalam otobiografinya, Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State mencatat, Teller mengemukakan idenya terkait pertahanan terhadap misil nuklir Soviet dengan menggunakan senjata nuklir pula sebagai pencegat dan bukan sebagai senjata menyerang balik, seperti halnya doktrin MAD. “Teller mengemukakannya dalam sebuah presentasi di Lawrence Livermore National Laboratory (LNLL) pada 1967. Saat itu, Reagan yang belum lama menjadi Gubernur Negara Bagian California juga turut hadir,” ungkap Schultz. Reagan terkesan oleh ide Teller yang tak serta-merta menggunakan misil berhulu ledak nuklir. Yang dikatakan Teller sebagai “senjata nuklir” justru merujuk pada pemanfaatan senjata laser dan gelombang mikro bertenaga nuklir. Toh Soviet juga sudah mulai mengembangkan senjata laser pada 1964-1965. “Kami makan siang bersama setelah persentasi itu. Lima belas tahun kemudian, saya mendapati bahwa dia sangat tertarik pada ide-ide itu,” kenang Teller dalam memoarnya, A Twentieth-Century Journey in Science and Politics . Baca juga:  Penjelajahan Antariksa dari JFK hingga Trump Edward Teller (kanan) saat menyambangi Presiden Reagan di Gedung Putih pada 1980-an (Lawrence Livermore National Laboratory) Pada 23 Maret 1983, Reagan akhirnya mengumumkan SDI yang berbasis pemikiran Teller itu. SDIO yang dibentuk pada 1984 lantas mencanangkan proyek-proyek sistem pertahanan strategisnya. Fase pertama proyeknya berupa program-program senjata pencegat darat. Salah satunya, program Homing Overlay Experiment (HOE) yang menggunakan proyektil Kinetic Kill Vehicle (KKV). Proyektil KKV berbentuk sebuah kapsul yang digerakkan tenaga kinetik dari baling-balingnya. Untuk mencegat misil balistik, proyektil HOE juga dilengkapi pelacak infra merah dan radar kawal elektronik. Pada pertengahan dan akhir 1984, SDIO sudah melakoni empat kali uji peluncurannya di Situs Misil Kwajalein, Kepulauan Marshall. Sistem itu diuji dengan mencegat misil Minuteman yang diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Udara (AU) Amerika Vandenberg (kini Pangkalan Antariksa Vandenberg) di California. Namun dari empat uji coba itu hanya yang terakhir berhasil dicegat. Tiga uji coba sebelumnya gagal gegara problem sensor pelacak pada proyektil HOE. Baca juga:  Ada Apa di Area 51? Pentagon pada 1985 bekerjasama dengan pabrikan dirgantara swasta, Lockheed Corporation, untuk mengembangkan program Exoatsmospheric Reentry-vehicle Interceptor Subsystem (ERIS). Sedikit mirip HOE, ERIS juga berbentuk sebuah kapsul, tapi bedanya, ERIS akan mencegat misil balistik Soviet dari luar angkasa, setelah lebih dulu diluncurkan dari darat. “ERIS menggunakan KKV yang diharapkan bisa menghancurkan targetnya dengan daya benturan, bukan dengan ledakan. ERIS akan menerima data lokasi targetnya dari satelit dan radar. Setelah itu sistem kawal infra merah KKV-nya akan mengambil alih kendali sampai terjadinya benturan. ERIS digadang-gadang juga akan bisa jadi senjata alternatif bagi operasi antisatelit,” tulis William J. Broad dalam artikel “In Test, ‘Star Wars’ Picks Off a Warhead in Space” di kolom The New York Times , 30 Januari 1991. Purwarupa proyek HOE yang tersisa (National Air and Space Museum) ERIS baru bisa diujicobakan pada 28 Januari 1991 dengan hasil positif. Diluncurkan ke angkasa dari Pulau Meck, ERIS kemudian mencegat sebuah misil balistik antarbenua (ICBM) tiruan yang diluncurkan dengan roket Aries dari Pangkalan AU Vandenberg. Selain HOE dan ERIS, ada pula program Flexible Lightweight Agile Guided Experiment (FLAGE) dan Extended Range Interceptor (ERINT) pada medio 1987. Program FLAGE menggunakan misil MIM-104 Patriot yang dikawal radar untuk mencegat misil balistik di udara. Sedangkan ERINT merupakan kelanjutan FLAGE, di mana bedanya ERINT menggunakan misil antiudara MIM-104 Patriot yang dimodifikasi dengan roket berpenggerak baling-baling, yang membuat misilnya bisa meluncur lebih cepat dan lebih tinggi. Untuk rancangan proyek yang berbasis dari luar angkasa, SDIO melahirkan Proyek Excalibur pada 1984. Proyek itu merupakan tulang punggung program Directed-energy Weapon (DEW) yang terinspirasi dari gagasan Teller, yakni dengan menggunakan energi laser x-ray. Inti dari proyek itu adalah membuat sebuah satelit yang bisa mencegat dan menghancurkan ICBM Soviet di udara dengan menembakkan laser x-ray atau laser hidrogen flourida melalui sebuah sistem pompa reaktor nuklir. Namun sampai SDI dihapuskan pada 1993, Proyek Excalibur tak lebih dari sekadar desain kasar yang tak berlanjut sampai uji coba. Baca juga:  Palapa, Pionir Indonesia di Angkasa Ujicoba proyek ERINT (kiri) dan ilustrasi proyek Excalibur ( army.mil/Lawrence Livermore National Laboratory) Sementara, proyek DEW lain juga lahir pada 1985: Mid-Infrared Advaned Chemical Laser (MIRACL). Mirip dengan Proyek Excalibur, MIRACL juga merupakan sebuah senjata laser hidrogen flourida yang dipasang di sebuah satelit. Tapi bedanya, MIRACL tak menggunakan reaktor nuklir. Tak seperti Proyek Excalibur, MIRACL berhasil saat diujicobakan walau sekadar simulasi di Situs Misil White Sands. Itu hanya sedikit dari sejumlah eksperimen lain yang baru sekadar gagasan yang cenderung fantasi. Alhasil, selain karena dianggap “halu”, beberapa proyek yang sudah sempat berjalan pun dikritik habis karena berat di ongkos. Baca juga:  Mula Riset Radioaktif “Ashton Carter dari MIT (Massachusetts Institute of Technology) mengatakan opsi x-ray punya lingkup terbatas karena paparan sinarnya akan terpencar dan tidak fokus karena kondisi atmosfer, seperti menembakkan sinar senter ke langit. Pakar fisika Hans Bethe dan Richard Garwin yang bekerja dengan Teller juga mengklaim sistem senjata laser yang dibuat dengan begitu rumit justru akan lebih mudah dihancurkan pihak Soviet,” tulis sejumlah akademisi yang tergabung dalam Union of Concerned Scientists dalam jurnalnya, Space-Based Missile Defense . Doktrin “Star Wars” alias SDI yang diusulkan Reagan pun hanya seumur jagung. Pada 1991, di era Presiden George H.W. Bush, usulan SDI digodok lagi dan akhirnya pada 13 Mei 1993 SDI dihapuskan pemerintahan Bill Clinton. Namun, SDIO tetap bertahan. SDIO kemudian direorganisasi Presiden Clinton menjadi Ballistic Missile Defense Organization (BMDO), yang lebih difokuskan mengembangkan misil balistik untuk keperluan pengintaian teknologi antariksa.*

EVELYN Quan Wang (diperankan Michelle Yeoh) mengidap gejala ADHD ( attention deficit hyperactivity disorder ) atau gangguan mental yang menyulitkannya fokus pada sesuatu hal. Gejala itu mengusik warga imigran Cina-Amerika itu ketika ia tengah diwawancarai inspektur Internal Revenue Service (IRS) Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis). Evelyn dengan ditemani suaminya, Waymond Wang (Ke Huy Quan), dan ayahnya, Gong Gong (James Hong), ke kantor pajak untuk merampungkan audit terkait usaha binatunya. Namun fokusnya begitu mudah goyah lantaran ADHD ditambah hubungannya dengan suami juga tengah renggang. Mental Evelyn juga tertekan karena ayahnya selalu punya tuntutan besar padanya. Belum lagi, putrinya, Joy (Stephanie Hsu), terus merecokinya lantaran memintanya terus berhubungan dengan pacar lesbiannya, Becky Sregor (Tallie Medel). Ketika di kantor pajak itu, tetiba saja jiwa dan raga Evelyn seperti “kena sirap”. Ia bahkan tak bisa membedakan suasana berbeda di hadapannya realitas atau bukan. Keadaannya kian parah saat kemudian datang sesosok yang familiar tetapi berbeda, Alpha-Waymond, yang merupakan Waymond versi multiverse  atau berasal dari semesta lain. Alpha-Waymond memperingatkan Evelyn bahwa akan datang sesosok makhluk yang akan menghancurkan semua kehidupan di multisemesta atau dimensi paralel. Segalanya pun berada di pundak Evelyn yang ternyata, bisa mengakses semua emosi, ingatan, dan bahkan beraneka kemampuan yang dimiliki ribuan Evelyn dari semesta lain. Baca juga: Banjiha , Potret Kemiskinan Korea dalam Parasite Versi-versi lain tokoh Evelyn dari semesta-semesta berbeda (IMDb) Alur ceritanya memang absurd. Namun film berbalut drama komedi garapan duet sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert bertajuk Everything Everywhere All at Once  itu tak tanggung-tanggung memolesnya dengan konsep multiverse  sebagai latarbelakang ceritanya. “Plot (cerita) yang gila-gilaan ini disajikan dengan sangat imajinatif dan menyenangkan untuk ditonton. Meskipun dalam beberapa hal dari kekacauan yang berlebihan dari filmnya terkait ancaman multisemesta begitu tercampur aduk tanpa henti membuat apa yang kita bayangkan tentang hal itu tak terkendali,” tulis kritikus David Rooney di kolom The Hollywood Reporter , 11 Maret 2022. Tak heran bila kemudian Everything Everywhere All at Once  yang sedianya sudah rilis pada 11 Maret 2022 itu mendapatkan 11 nominasi anugerah Piala Oscar di perhelatan Academy Awards ke-95 pada 12 Maret 2023. Dari 11 nominasi, karya “Duo Daniel” itu memenangkan tujuh kategori: film terbaik, sutradara terbaik dan skenario terbaik (Daniel Kwan dan Daniel Scheinert), aktris terbaik (Michelle Yeoh), aktris pendukung terbaik (Jamie Lee Curtis), aktor pendukung terbaik (Ke Huy Quan), serta suntingan film terbaik (Paul Rogers). “Satu hal tentang multiverse yang membuat kita terpukau sekaligus membuat kita takut adalah gagasan tentang infinity  (ananta/tak hingga, red. ), dan kami ingin membuat sebuah film yang melintas begitu banyak batasan,” terang Scheinert kepada National Public Radio , 25 Januari 2023. Baca juga: Karpet Merah Piala Oscar dalam Sejarah Para pemain dan kru film Everything Everywhere All at Once  yang memenangkan tujuh Piala Oscars ( oscars.org ) Hipotesis dari Peradaban Yunani Kuno Film Everything Everywhere All at Once  tentu bukan film layar lebar pertama yang mengusung konsep multiverse (banyak semesta). Konsep itu jamak diangkat para penulis dan ilustrator komik bertema superhero,  atau buku-buku fiksi ilmiah. Komik The Flash of Two Worlds  edisi September 1961, contohnya. Komik itu jadi yang pertama menyisipkan konsep multiverse , di mana duet penulis-ilustratornya, Carmine Infantino dan Gardner Fox, mengisahkan tokoh superhero  Flash bertemu versi dirinya yang lain asal Earth-2. Konsep multiverse  juga diusung sejumlah film box office  keluaran Marvel Cinematic Universe (MCU). Di antaranya Doctor Strange  (2016), Avengers: Endgame  (2019), Spider-Man: No Way Home  (2021), serial Loki  (2021), dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness  (2022). Kelak di “Fase Enam”, MCU akan mencapai klimaksnya dengan “Multiverse Saga” lewat film Avengers: Secret Wars yang direncanakan bakal rilis medio Mei 2026. Baca juga: Wakanda Forever dan Warisan Penerus Black Panther Searah jarum jam: Endgame , No Way Home , Multiverse of Madness , dan Loki  (Marvel Studios) Kendati begitu, multiverse sebagai sebuah hipotesis sejatinya sudah jauh dipikirkan para filsuf Yunani Kuno sejak enam abad sebelum Masehi (SM), walau pijakan kajian ilmiahnya baru ada di zaman modern. Baru pada 1950-an, multiverse dikaji dengan lebih mendalam oleh para pakar psikologi, sastra dan seni, filsafat, kosmologi, astronomi, fisika, atau matematika. Andrew Gregory dalam Anaximander: A Re-assessment  mencatat, hipotesis multiverse pertamakali dimunculkan filsuf Yunani Anaximander pada abad ke-6 SM. Anaximander berpendapat ada kehidupan lain di dalam cosmoi  (alam semesta) yang kehidupannya bergulir terpisah dari realitas yang ada saat itu. Anaximander mempelajari keilmuan kosmologi dari mentornya, Thales. yang Anaximander kemudian merupakan guru dari Anaximenes dan Phytagoras. “Akan tetapi muncul perdebatan kemudian mengenai apakah Anaximander mempercayai adanya satu alam semesta atau ada lebih dari satu alam semesta. Ada tiga hal yang bisa diperhatikan: ia meyakini adanya satu cosmoi yang unik; koeksistensi cosmoi tanpa batas; atau cosmoi bergilir tak hingga,” tulis Gregory. Baca juga: Menggali Ilmu Perbintangan dari Nenek Moyang Ilustrasi Anaximander dalam sebuah mozaik (Rheinisches Landesmuseum Trier) Berabad-abad kemudian, para pakar menerjemahkan bahwa satu  cosmoi  yang unik itu artinya ada versi lain seorang manusia di satu alam semesta yang sama. Sementara koeksistensi cosmoi tanpa batas berarti adanya alam semesta lain yang kehidupannya bergulir berdampingan. Adapun terkait cosmoi bergilir tak terhingga merujuk pada adanya alam semesta baru yang eksis terus-menerus untuk menggantikan alam semesta lama yang kehidupannya berakhir. Pada abad ke-5 SM, Leuccipus dan Democritus meyakini  multiverse sebagai konsep eksisnya banyak semesta yang tak hingga dan kehidupannya berdampingan dengan alam semesta mereka. Konsep ini makin banyak diyakini para pakar ketika Abad Pertengahan (abad ke-5 hingga abad ke-15). Dan mulai abad ke-19, konsep multiverse mulai menjalar ke sejumlah bidang keilmuan untuk dikaji para pakar masing-masing dalam konteks berbeda-beda. Lema “ multiverse ” multisemesta itu sendiri pertamakali dicatat filsuf dan psikolog Amerika Serikat William James pada 1895 lewat bukunya, The Will to Believe . James menuliskan: “alam yang kasat mata semuanya tidak permanen dan diabaikan, katakanlah sebuah multisemesta, dan bukan satu semesta…” Baca juga: Penjelajahan Antariksa dari JFK hingga Trump Empat level multisemesta Max Erik Tegmark ( space.mit.edu ) Hingga abad ke-21, seiring mulai populernya konsep itu di komik atau film, makin banyak ilmuwan –baik yang meyakini atau yang skeptis– mengarahkan perhatian pada pertanyaan apakah multisemesta, dimensi paralel, atau kehidupan alternatif itu ada. Tentu bertolak dari teori masing-masing. “Sebagai permulaan, bagaimana eksistensi dari semesta yang lain itu bisa diuji atau dibuktikan? Yang pasti semua kosmolog sependapat bahwa ada beberapa area di alam semesta yang belum bisa dicapai dengan teleskop-teleskop kita, tetapi di balik itu di antara ada atau tidaknya semesta lain yang tak hingga, di situlah kredibilitas bukti ilmiahnya mencapai batasannya,” tulis pakar fisika dan kosmolog Arizona State University, Paul Davies, di kolomnya yang dimuat The New York Times , 12 April 2003, “A Brief History of the Multiverse”. Pada tahun yang sama, kosmolog Max Tegmark mencoba menguraikan tentang multisemesta lewat teori Four Levels. Pertama , level keberlanjutan semesta yang ada. Kedua , level banyak semesta dengan fisik konstan yang berbeda. Ketiga , level interpretasi banyak semesta dalam mekanika kuantum. Keempat , level penggabungan semesta akhir. Baca juga: Ada Apa di Area 51? Ilustrasi teori Twin-World (Perimeter Institute for Theoretical Physics) Ada lagi teori “Twin-World” oleh Neil Turok dan Kieran Finn. Teori ini menyebutkan, terdapat satu anti-semesta yang juga berasal dari “Big Bang” (teori Ledakan Besar), di mana anti-semesta itu bergulir secara terbalik bak melihat cermin dari semesta itu sendiri. Lalu, ada “Teori Siklus” yang diajukan Paul Joseph Steinhardt. Mengutip Steinhard dan Turok dalam Cosmic Evolution in a Cyclic Universe , teori ini menggambarkan bahwa terjadi lebih dari sekali ledakan besar yang memunculkan eksistensi semesta lain yang berbeda. Akan tetapi, teori-teori itu maupun teori-teori berikutnya yang diajukan para ilmuwan lain yang “pro-multisemesta”, tetap belum bisa memberikan bukti sahih dan kredibel, seperti yang diungkapkan Davies di atas. Menurut pakar matematika George Ellis, pertanyaan apakah multisemesta itu ada takkan bisa terjawab dengan sempurna. Pasalnya, konsep multisemesta adalah isu metafisika yang takkan pernah bisa dibuktikan dengan ilmu empiris. “Menurut saya, pemikiran tentang multisemesta adalah kesempatan bagus untuk bercermin akan sifat ilmu pengetahuan dan asal-usul kehidupan: kenapa kita ada di sini…dan dalam melihat konsep ini kita butuh pikiran yang terbuka, meski tidak terlalu lebar. Ini jalan yang sulit untuk dilakukan. Semesta paralel bisa saja eksis bisa juga tidak; kasusnya belum bisa dibuktikan. Kita akan terus hidup dalam ketidakpastian walaupun tidak ada yang salah dari upaya-upaya pembuktian ilmiah berdasarkan spekulasi filosofis,” tandas Ellis dalam artikel “Does the Multiverse Really Exist?” yang dimuat Scientific American edisi 1 Agustus 2011. Baca juga: Alam Semesta Menjemput Stephen Hawking

SELEPAS nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1958, militer menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan-perusahaan negara. Peran mereka di bidang sipil makin kuat menyusul Undang-undang Keadaan Darurat Perang (SOB, Staat van Oorlog en Beleg) yang dikeluarkan KSAD Mayjen TNI AH Nasution setahun sebelumnya. Banyak perwira yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri.

Muhammad Bob Hasan menjadi salah satu kroni Soeharto yang diseret ke pengadilan ketika era Reformasi bergulir. Mantan menteri perindustrian dan perdagangan pada kabinet terakhir Presiden Soeharto ini didakwa bersalah atas kecurangan proyek pemetaan hutan di Jawa. Pemetaan yang dilakukan perusahaan milik Bob Hasan sejak dekade 1990-an itu menyebabkan kerugian negara sebesar 244 juta dolar AS. Setelah menjalani hukuman penjara di LP Salemba dan LP Cipinang, Bob dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 2001.   “Orang, kalau dijebloskan ke penjara yang satu ini, biasanya pikirannya cuma dua: melarikan diri atau bunuh diri,” celetuk Bob Hasan dalam bunga rampai Pak Harto: Sisi-sisi yang Terlupakan  suntingan O.C. Kaligis. Pulau Nusakambangan dikenal sebagi tempat tahanan penjahat kelas kakap. Rutannya terdiri dari sembilan bangunan yang dikhususnya menurut tindak kejahatan narapidana. LP Besi, misalnya, diperuntukkan bagi narapidana bandar narkoba. Bob sendiri menetap di LP Batu. Sewaktu masuk ke LP Batu, Bob membawa perlengkapan pribadi seperti piring dan gelas, termasuk vitamin. Tapi, barang-barang itu dicegah oleh petugas yang sudah menyiapkannya bagi setiap napi. Petugas rutan mencurigai barang-barang pribadi milik napi dapat disalahgunakan untuk bunuh diri. “Masa iya saya bisa membunuh diri dengan vitamin,” tanya Bob Hasan penuh heran kepada sipir. “Nanti Bapak menelan semua vitamin itu sekaligus, kan tidak baik juga,” ujar sipir. Baca juga:  “Raja Hutan” Bob Hasan Pulang ke Haribaan Tuhan Bob agak jengkel. Dia tatap mata sipir itu lekat-lekat seraya berkata, “Lihat saya baik-baik, umur saya sudah tujuh puluh tahun, tidak usah pakai bunuh diri juga sudah akan cepat mati sendiri.” Sipir tersenyum tipis mendengar omelan Bob Hasan. Vitamin pun akhirnya diloloskan masuk ke dalam sel. Bob Hasan menempati sel yang bangunannya sudah tua. Terali besinya berkarat kena korosi. Tidur pun beralaskan tikar bersama napi yang lain. Tengah malam sering kali kalajengking merayap. Kedatangan serangga berbisa itu terpaksa membangunkan seorang di antara penghuni sel untuk menggebuknya dengan sandal. Ketika membuka pintu sel di malam hari, Bob suka dikagetkan oleh ular besar yang menggelantung di atas pintu. Sebagian tubuhnya membelit para-para di bawah atap. Para napi biasanya dikasih makan ikan asin. Bob acap kali menyaksikan ikan asin yang dijemur dikerubungi lalat hijau sehingga harus disemprot dengan obat nyamuk. Baru setelah itu digoreng dan dibagikan. Untuk memenuhi kebutuhan gizi dan selera, para napi mengakalinya dengan menyembelih kucing untuk dimakan. Bob suka mual melihat aksi para napi mengolah daging kucing, mulai dari dikuliti hingga dibakar. Baca juga:  Daging Kucing dalam Perang Kemerdekaan Dia juga terbiasa mandi bersama kecebong. Anak-anak katak ini kadang sampai nyangkut di rambut karena air mandi dialirkan langsung dari sungai yang beralaskan tanah rawa dan gambut. Tempat yang subur untuk menetaskan telur-telur katak. Hari-hari pertama di LP Batu, Bob sudah tak betah. Kala memandangi langit, dia suka berandai-andai bisa melarikan diri dengan helikopter seperti adegan film aksi Hollywood. Tapi, niatan itu menciut ketika mendengar cerita-cerita tentang pelarian napi yang berakhir tragis. Mereka kebanyakan mati di laut atau jenazahnya ditemukan membusuk di hutan yang menjadi habitat ular kobra dan kalejengking. Namun, keinginan kabur tetap meronta dalam hati Bob. Kendati demikian, Bob bingung hendak melaikan diri ke mana. Ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia seperti Portugal atau negara-negara eropa Timur, menurutnya sama saja melarikan diri ke negara komunis. Baca juga:  Para Pelarian dari Penjara Di penjara Nusakambangan, Bob menemukan berbagai tingkah manusia. Para penjahat kambuhan yang menjelang bebas mau repot-repot mendatangi Bob. Mereka menawarkan diri membunuh orang-orang yang menjebloskan Bob ke penjara.  “Nanti saya pura-pura merampok, tapi saya bunuh. Saya sudah biasa kok keluar masuk penjara,” demikian modus operandinya seperti dituturkan Bob Hasan. Banyak juga napi “elite” yang mendapat perlakuan khusus. Asalkan membayar lebih kepada petugas, mereka menempati ruangan berfasilitas seperti AC, telepon seluler, dan komputer. Dengan akses itu, mereka masih terhubung dengan dunia luar. “Mereka juga bisa menikmati makanan mahal,” ungkap Bob. Baca juga:  Bob Hasan di Lintasan Meski dipenjara, Bob merupakan pengusaha tajir. Dia juga mengurusi sejumlah lembaga olahraga tingkat nasional PASI (atletik), PABBSI (angkat besi), Percasi (catur), Persani (senam). Dengan pundi-pundinya, dia membangun gelanggang olahraga di LP Batu. Mulai dari tenis meja, badminton, hingga futsal. “Kalau dulu saya bisa memberikan bonus ratusan juta rupiah untuk atlet berprestasi, maka hadiah dari saya untuk LP Batu adalah keceriaan dan keringat yang bercucuran setelah mereka berolahraga, sehingga sedikit demi sedikit bisa terbuang racun-racun depresi yang mengendap di tubuhnya,” kenangnya. Bob juga menyulap LP Batu menjadi “ jewel islands” , bengkel pengasahan batu akik. Bahan baku batu mulia didatangkan Bob dari India. Hasil kerajinan itu dijual ke luar menambah penghasilan bagi para napi. Pada 2004, Bob meninggalkan Nusakambangan setelah bebas bersyarat. Dia wafat pada 31 Maret 2020.

Sutan Syahrir tidak menyelesaikan kuliahnya di Belanda. Ia kembali ke Indonesia untuk memimpin PNI-Baru. Bersama Bung Hatta, ia dipenjara dan dibuang. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi Perdana Menteri dan mendirikan PSI.

Sejak zaman kuda gigit besi, unjuk kekayaan dan kekuasaan alias pamer itu sudah jadi kebiasaan para bangsawan di negeri ini. Kisruh hubungan Eduard Douwes Dekker alias Multatuli dengan bupati Lebak pada awal 1856 pun dipicu salah satunya oleh tabiat pamer yang memang lekat dengan tradisi feodal lokal. Kerabat sang bupati yang juga penguasa dari Cianjur hendak datang berkunjung. Biasanya kunjungan kaum menak selalu diiringi rombongan besar, tak hanya sanak saudara tapi juga iringan para penggawa.  Rakyat pun dibuat sibuk. Bupati mengerahkan mereka untuk kerja bakti membersihkan pekarangan pendopo, mencabut ilalang yang tumbuh liar di alun-alun, dan menyiapkan hidangan. Semua itu mereka lakukan guna meladeni para pembesar negeri. Dalam tata cara kehidupan yang feodalistis tersebut, rakyat adalah kawula yang wajib melayani tuannya.  Menurut sejarawan Onghokham, gaya hidup bupati pada abad ke-19 memang bak sultan kecil, dengan pengawal berkuda berseragam sulaman emas, perangkat gamelan, penari, kediaman yang besar, dan lain-lain. Sederet perlengkapan itu masih pula ditambah dengan kebiasaan menggelar kenduri jamuan makan untuk para pembesar Belanda, kerabat sesama bangsawan, pembesar seperti kapitan Cina dan Arab, selamatan yang berkaitan dengan adat dan keagamaan. Belum lagi keluarga besar bupati yang menumpang hidup dan harus pula menikmati fasilitas yang layak. Bisa dibayangkan kehidupan kontras para gusti di hadapan kawulanya, rakyat jelata yang hidup hanya dengan uang satu sen sehari. Namun tak ada daya untuk mengubah nasib kecuali mengabdikan dirinya pada sistem kekuasaan yang menindas itu. Sehingga mimpi rakyat kecil saat itu berharap bisa naik kelas menjadi priayi, walaupun dengan mengorbankan anak perempuannya untuk menjadi selir bupati. Seperti gambaran nasib si Gadis Pantai  yang diceritakan Pramoedya Ananta Toer: anak nelayan miskin yang dikawinkan kepada Bendoro Rembang demi mewujudkan obsesi ayahnya melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Melalui novel yang sama, Pram melancarkan kritik sosial atas kehidupan priayi Jawa yang semena-mena, hedonis, dan korup.  Ternyata jejak-jejak kelakuan kaum feodal tiga abad yang lalu itu masih kelihatan bekasnya pada sebagian amtenar di abad ke-21 ini. Andai kasus penganiayaan David oleh Mario, anak pejabat pajak golongan tiga, luput dari pengamatan netizen yang kritis terhadap penanganan kasus penganiayaan tersebut, mungkin kisah tragis Sum Kuning pada 1970 bisa jadi terulang kembali. Sumaridjem, seorang penjual telur ayam diperkosa ramai-ramai, melibatkan anak petinggi di Yogyakarta, malah dijadikan tersangka laporan palsu. Pelakunya bebas melenggang tak tersentuh hukum.    Kasus penganiayaan David pun mengundang netizen bertanya, dari mana gerangan asal-usul kekayaan milik bapaknya yang terlihat dipamerkan melalui media sosial milik mereka. Namun alih-alih mengungkap dari mana harta tak wajar itu diperoleh, para pembesar negeri ini malah mengimbau para amtenar agar tak pamer harta.   Media sosial telah jadi etalase pameran kekayaan dari mereka yang ingin mendongkrak diri naik kelas jadi priayi abad kini. Tak aneh jika julukan sultan ditabalkan kepada siapapun yang dianggap bergelimang harta, seperti halnya beberapa pesohor menggambarkan diri mereka akhir-akhir ini. Pameran ini begitu telanjang dipertontonkan kepada khalayak luas, membentuk semacam fantasi kehidupan yang ideal serba indah, serba mewah. Rupanya ada juga sebagian orang yang mencoba berminat meniru gaya hidup seperti demikian, menciptakan kesan sebagai sultan kecil dari kerajaan antah berantah dengan kekuasaan yang tak terbantah. Pamer kuasa juga sampai ke jalanan. Jika tiga abad lalu rakyat jelata melihat langsung iring-iringan bupati dan rombongannya menggunakan kereta kuda terbaik pada masanya, maka kini tontonan itu berwujud iring-iringan mobil lengkap dengan sirene meraung-meraung, mengusir mobil lain agar minggir memberi jalan, terutama di jalanan ibu kota Jakarta yang serba macet. Masalahnya bukan hanya para petinggi negeri yang memang memiliki hak mendapatkan prioritas, tapi orang-orang dengan secuil kekuasaan, entah itu sebagai pejabat rendahan, mantan pejabat atau orang berduit pun ikut latah ingin terlihat istimewa di jalan, seakan kalau mereka telat perekonomian negeri ini bakalan runtuh seketika.  Inilah ironi sebuah bangsa yang masih setengah feodal dan setengah kolonial, di mana cita-cita revolusi kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat yang setara dan berkeadilan belum kunjung tercapai. Di mana demokrasi seakan hanya hajat rutin memilih priayi baru untuk berkuasa mengatur hidup kawulanya. Sementara kawulanya nonton orang pamer sambil menggerutu, “duh, gusti…nasib…nasib…”*

Artikel ini merupakan artikel ketiga dari tiga tulisan mengenai kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan Belanda. Artikel ini ditulis oleh Christopher Reinhart (Sejarawan dan Konsultan Riset Fakultas Ilmu Budaya Universitas Teknologi Nanyang), dan Remco Vermeulen (Penasihat Kerja Sama Kebudayaan dengan Indonesia di DutchCulture). “Hubungan budaya antarnegara adalah yang paling penting. Kita perlu memahami budaya satu sama lain”, ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Haryati Subadio pada pembukaan gedung Erasmus Huis yang baru pada tahun 1981. Sejak dibuka pada tahun 1970, pusat kebudayaan telah menandai era baru penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, di mana kolaborasi budaya memainkan peran penting. Peranannya berkembang seiring dengan perubahan politik, pergeseran tren sosial, dan pergerakan penawaran dan permintaan. Sebagai pusat kebudayaan Belanda yang terletak di kota besar Jakarta yang terus berkembang, posisi dan pemrograman dalam kancah budaya lokal telah menjadi semakin unik. Dari Bahasa ke Kesenian Dalam sepuluh tahun, Erasmus Huis di Jalan Menteng Raya 25 meledak dengan pengunjung. Pada tahun 1981, Erasmus Huis memiliki sekitar 3.000 anggota, 90 % orang Indonesia dan 10 % orang Belanda. Dari 90 % ini, separuh terdiri dari orang tua yang belajar bahasa Belanda pada masa penjajahan dan separuh lainnya adalah orang muda yang tidak bisa berbahasa Belanda. Semakin lama, semakin sedikit orang Indonesia yang berbicara bahasa Belanda. NRC Handelsblad memperingatkan pada tahun 1973 bahwa “posisi bahasa Belanda terancam: dalam dua puluh tahun lagi, Indonesia hanya akan berbahasa Indonesia”. Akibatnya, program Erasmus Huis berubah dari sekadar mempromosikan bahasa Belanda menjadi menginisiasi acara-acara yang tidak lagi berfokus pada kebahasaan seperti musik, tarian, dan seni visual. Oleh karena itu, sebagian besar komunikasi dan sebagian kegiatan Erasmus Huis dilakukan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, ada majalah KBRI Belanda, Serba-serbi Negeri Belanda, yang diterbitkan secara berkala pada periode pertengahan 1960-an hingga awal 1990-an. Pada saat yang sama, kursus bahasa Belanda diperluas. Erasmus Huis juga mengambil peran yang lebih rekreatif dan bahkan menyediakan klub catur dan bridge di malam hari. Akses terhadap Pengetahuan Acara yang digelar Erasmus Huis mendapat sambutan baik dari masyarakat Jakarta. Pada tanggal 23 Oktober 1971, surat kabar Kompas meliput pemutaran film yang diadakan di Erasmus Huis untuk pertama kalinya. Sejak itu, ia sering menerbitkan kolom berjudul “Event Kebudayaan” di mana kegiatan-kegiatan di Erasmus Huis diliput: antara tahun 1971 dan 1990 setidaknya ada 300 peliputan yang dilakukan tentang Erasmus Huis. Dalam beberapa tahun sejak pendiriannya, Erasmus Huis dianggap sebagai salah satu pusat budaya paling penting di Indonesia dalam hal aksesibilitas terhadap pengetahuan. Pada tahun 1976, penulis dan jurnalis Indonesia, Sides Sudyarto D.S., menegaskan di Kompas bahwa banyak anak muda mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan karena terbatasnya jumlah sekolah dan universitas, tingginya biaya kuliah, dan mahalnya buku pelajaran. Sudyarto menunjukkan bahwa Erasmus Huis—di samping Institut Goethe, Yayasan Idayu (sekarang tidak aktif), Sekolah Prancis untuk Kajian Timur Jauh (EFEO) dan beberapa lembaga lainnya—memberikan akses gratis kepada bacaan dan dengan demikian merupakan alternatif yang baik untuk mengakses sumber pengetahuan secara gratis. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak berdirinya, Erasmus Huis dianggap sebagai salah satu pusat kebudayaan paling terkemuka di Indonesia yang berperan penting dalam aksesibilitas terhadap pengetahuan. Pada saat yang sama, kemandirian pusat-pusat kebudayaan di Jakarta yang dibiayai pemerintah asing dipertanyakan dan diragukan: apakah penggunaan fasilitas tersebut tidak akan diam-diam mereduksi nasionalisme Indonesia? Menanggapi hal tersebut, “Paus Sastra Indonesia”, H.B. Jassin, dalam terbitan Kompas yang sama berkomentar, “Justru karena rasa nasionalisme kita, kita ingin bisa lebih memahami dunia luar. Dengan memahami dunia luar, kita akan menyadari betapa besar diri kita”. Jassin juga menepis anggapan umum bahwa Erasmus Huis mungkin memiliki pandangan bias terhadap Indonesia karena masa penjajahan Belanda dan Lembaga Kebudayaan Uni Soviet di Jakarta juga memiliki bias karena hubungannya dengan komunisme. Lingkungan Baru dan Modern Erasmus Huis dan gedung Kedubes Belanda di Jalan Kebon Sirih Raya 18 dengan cepat menjadi terlalu kuno dan sempit untuk pekerjaan diplomatik yang terus berkembang. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk memindahkan fungsi diplomatik, konsuler, dan kebudayaannya ke kompleks kedutaan yang baru. Pada tahun 1976, Gubernur Ali Sadikin menawarkan sebidang tanah seluas 1 hektar di Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah lelang tender, proyek tersebut diberikan kepada PT Decoriënt Indonesia, kontraktor yang awalnya merupakan perusahaan Belanda-Indonesia: Decoriënt adalah kependekan dari Dutch Engineering Orient. Baru-baru ini, BAM International menjual Decoriënt kepada manajemennya saat ini, mengakhiri kerja sama Belanda-Indonesia yang telah terjalin lebih dari 50 tahun. Desain lingkungan yang baru dibuat oleh Sangkuriang, sebuah perusahaan Indonesia. Kompleks ini terdiri dari “departemen Konsuler, kantor konsuler empat lantai, dan Erasmus Huis dua lantai, pusat kebudayaan Belanda yang berisi perpustakaan, ruang kelas, area pameran, dan aula serbaguna berisi 300 kursi. Empat rumah untuk staf, kolam renang, gedung teknis, dan lapangan tenis ada di belakang kompleks ini”, demikianlah tertulis dalam lembar informasi Decoriënt. Kantor konsuler dan Erasmus Huis sama-sama memiliki bentuk oktagonal yang khas, dan memiliki desain yang benar-benar modern dan hampir futuristik: suatu jurang yang kentara dibandingkan akomodasi kolonial yang sebelumnya ia tempati. Pembukaan Erasmus Huis yang baru dilakukan oleh Menteri Muda Luar Negeri Belanda Durk van der Mei yang menyatakan bahwa “Belanda jarang sekali membuka pusat kebudayaan sebagus ini. Pusat di Jakarta ini hanya bisa ditandingi dengan yang ada di Paris dan Roma. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan budaya dengan Indonesia”. Berkat fasilitas barunya, Erasmus Huis sekarang dapat menyelenggarakan program yang lebih banyak dan besar, serta untuk audiens yang lebih luas. De Volkskrant memberi daftar acara-acara kebudayaan yang diadakan di Erasmus pada tahun 1981, yaitu pameran “Rembrandt and his contemporaries”, pertunjukan musik oleh Flairck dan ansambel Erasmus, konferensi oleh Henk van Ulsen dan kabaret oleh d’Amateurs, konferensi pendidikan untuk guru bahasa Belanda di Indonesia, pameran foto oleh Marie Bot, dan pertunjukan oleh komedian Belanda Paul van Vliet. Serba-serbi Negeri Belanda ke-44 mempromosikan festival puisi yang akan diselenggarakan, yaitu “Malam Puisi 81 Jakarta” dengan tiga belas penyair Indonesia dan lima penyair Belanda, di antaranya Remco Campert. (Halaman Sampul Serba Serbi Negeri Belanda 44) Terbuka terhadap Kritik Festival puisi yang digelar dari 21 hingga 23 April 1981 ini kini mendarah daging dalam ingatan banyak penyair progresif yang bergulat dengan kekuasaan pada masa Orde Baru. Kompas menyebutkan bahwa dalam festival itu, penyair-penyair kritis Indonesia seperti W.S. Rendra, Sitor Situmorang (penerjemah pertama buku kritis Rob Nieuwenhuis tentang Multatuli, Mitos dari Lebak, ke dalam bahasa Indonesia), Toeti Heraty, dan masih banyak lagi hadir ke acara tersebut. Mengomentari puisi Rendra yang membahas dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia—yang disambut dengan sorak-sorai para penonton pada hari kedua—surat kabar itu menulis: “dengan sajaknya, dia seperti merangkum pemikiran dan perasaan banyak orang”. Sayangnya, karena kendala bahasa, dilaporkan juga bahwa para penyair Belanda tidak mendapatkan respons yang meriah, dan “pembaca terjemahan asyik sendiri, seolah-olah tidak peduli dengan interpretasi puisi yang mereka baca”. Namun, seperti diingat Toeti Heraty dalam Media Indonesia pada 2015, “Malam Puisi 81 Jakarta” berhasil menghadirkan “banyak penyair yang sudah lama tidak kelihatan” karena iklim politik. Meski Erasmus Huis telah menawarkan ruang aman bagi interaksi dan pertukaran budaya, tetap saja ada kritik terhadap layanannya. Pada tahun 1984, Kompas menerbitkan surat pembaca dari pengguna perpustakaan Erasmus Huis bernama Tubagus Budi Rachman. Tulisannya dimulai dengan judul menggelegar “Di Erasmus Huis, ada diskriminasi warna kulit”. Dia menulis bahwa seorang petugas di Erasmus Huis telah menegur dia dan beberapa pengguna Indonesia lainnya karena membawa tas ke perpustakaan, sedangkan peringatan sama tidak diberikan kepada “perempuan kulit putih (orang Belanda)” yang hadir. Enam hari kemudian, pengaduan tersebut langsung dijawab di surat kabar yang sama melalui pernyataan penyesalan yang ditulis oleh Direktur Erasmus Huis, Roel Verstrijden. Menurut Verstrijden, ini merupakan pengaduan pertama sejak berdirinya Erasmus Huis pada tahun 1970. Tindakan cepat yang dilakukan oleh Direktur Erasmus Huis sangat diperlukan karena pengaduan tersebut mengingatkan pada pengalaman diskriminasi yang dialami banyak orang selama masa penjajahan Belanda. Duduk Menunggu Uang Datang Awalnya banyak seniman Belanda yang tampil di Erasmus Huis disubsidi pemerintah Belanda. Memang, Erasmus Huis dimaksudkan untuk (kembali) menghadirkan Belanda sebagai sebuah negara lengkap dengan kebudayaannya. Terutama sekali bahasa Belanda bagi khalayak Indonesia. Catatan tahun 1989 tentang ‘Lembaga Kebudayaan Belanda di Luar Negeri’ menyatakan bahwa “promosi seperti ini adalah penjabaran dari kepentingan umum Belanda menjadi tindakan konkret di berbagai bidang, termasuk perdagangan, industri, dan pariwisata”. Subsidi kebudayaan dapat membuka jalan bagi investasi lain yang lebih menguntungkan. Namun, dampak Erasmus Huis juga harus dipahami dalam memberikan kontribusi bagi munculnya saling pengertian antara Belanda dan Indonesia, khususnya mengingat ikatan sejarah dan budaya antara kedua negara. Karena pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintah Belanda selama tahun 1980-an, Erasmus Huis dan misinya tidak terlalu bergantung pada subsidi dan harus mencari sumber pendapatan alternatif. Solusi muncul lewat persewaan fasilitasnya untuk berbagai acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi eksternal, baik Indonesia maupun asing. “Kebijakan budaya Belanda tidak banyak memainkan peranan”, tulis Algemeen Dagblad pada tahun 1988, ketika mengacu pada kegiatan di Erasmus Huis. “Semakin sedikit uang pemerintah yang dimasukkan ke dalamnya, semakin bahagia pemerintah kita. Inisiatif swasta sangat disambut baik, sehingga Belanda dapat sekadar duduk menunggu uang datang”. Perubahan Kreatif Meskipun dana pemerintah untuk kegiatannya menurun, Erasmus Huis terus mengadaptasi programnya agar tetap relevan di antara masyarakat Jakarta. Pada tahun 1970-an, Kompas melaporkan bahwa Erasmus Huis menjadi tempat pemutaran film, pementasan wayang, dan pameran lukisan. Pada tahun 1980-an, terutama setelah pindah ke kawasan Kuningan, dilaporkan bahwa pusat kebudayaan Belanda itu mengadakan pameran foto, simposium tentang penuaan, konser Natal, seminar tentang penerjemahan dokumen hukum kolonial Belanda, dan pameran koin-koin kuno yang beredar di Indonesia. Baru-baru ini, Suni Wijogawati, pensiunan Manajer Proyek Erasmus Huis yang diwawancarai untuk artikel ini, menjelaskan sejauh mana program berubah dari waktu ke waktu. “Awalnya kami hanya fokus pada musik dan budaya klasik, tetapi sekarang kami juga merambah musik pop,” ujarnya. Teknisi Gideon Sapulete menambahkan bahwa mereka juga memberi ruang pada musik elektronik (EDM) yang sangat populer. Selain itu, di Erasmus Huis, tempat-tempat yang tidak biasa dapat diubah secara kreatif menjadi tempat acara. Rina Tjokorde, Pustakawan Erasmus Huis yang juga baru saja pensiun setelah mengabdi selama lebih dari tiga dekade, mengatakan, perpustakaan sesekali diubah menjadi tempat konser. Hubungan yang Matang Pada tahun 1988, surat kabar Het Parool menulis dalam sebuah artikel kecil di halaman depan tanggal 23 Februari bahwa “di Jakarta, ada gelombang nostalgia saat Belanda berkuasa di sana”. Tulisan ini bersumber dari pengamatan lebih mendalam dari New York Times yang mengungkap bahwa “kursus bahasa Belanda di Erasmus Huis terisi penuh; bangunan kolonial Belanda sedang dipugar, termasuk sebuah teater tua, yang dibangun ketika Jakarta masih menjadi Batavia. Restoran dan satu klub eksklusif yang terang-terangan membangkitkan kenangan era kolonial pun dibuka”. Artikel ini dilanjutkan dengan mengutip seorang pekerja organisasi non-pemerintah (NGO) Indonesia yang menjelaskan bahwa “orang Indonesia (…) mengenal diri mereka sendiri dan bangga dengan sejarah, budaya, dan institusi mereka” sementara “seniman dan penulis (…) mengatakan bahwa periode Belanda hanya mendisrupsi seni tradisional secara sangat terbatas. Lebih sering, orang Eropa mengambil inspirasi dari peradaban kuno yang maju di Jawa, Bali, dan pulau-pulau lain”. Baik New York Times maupun Het Parool mencantumkan kutipan dari Dirk R. Hasselman, Konselor Kedutaan Besar Belanda yang juga ditempatkan di Jakarta pada awal tahun 1970-an: “Hubungan Indonesia dengan bekas kekuatan kolonial semakin matang (…) Apa yang kita alami sekarang ini tentu tidak terbayangkan pada periode sebelumnya”. Tren ini pun terus berlanjut. Baru-baru ini, Jakarta Globe mengunjungi empat restoran kelas atas yang terletak di dalam bangunan kolonial Belanda, mengenang bahwa “Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki arsitektur kolonial yang sangat kaya. Sementara ratusan bangunan bersejarahnya, terutama di kompleks Kota Tua, masih perlu dipugar, banyak pula yang baru saja diubah menjadi ruang publik”. Perubahan seperti itu sangat luar biasa mengingat pada awal 1960-an, hubungan bilateral antara kedua negara benar-benar terputus. (Taman Fatahillah dengan Café Batavia di sisinya, 2018 | Remco Vermeulen) Bertepatan dengan peringatan 50 tahun Republik Indonesia pada tahun 1995, tahun yang sama di mana Ratu Beatrix, Pangeran Klaus, dan Putra Mahkota Willem-Alexander ke Indonesia untuk kunjungan kenegaraan, beberapa perusahaan swasta Belanda yang berkepentingan di Indonesia mendanai pemugaran dari rumah peristirahatan Reinier de Klerk di Jalan Gajah Madah. Bekas kediaman salah satu gubernur jenderal ini dipugar dengan cermat dan diubah menjadi kantor utama baru Arsip Nasional Indonesia. Kini, bangunan ini tersedia pula sebagai tempat pernikahan dan acara. Proyek ini dipandu oleh arsitek restorasi Indonesia dan Belanda, dan kontraktornya adalah PT Decoriënt Indonesia yang disebutkan sebelumnya. Pemugaran tersebut memenangkan Award of Excellence di Penghargaan Asia-Pasifik UNESCO untuk Pelestarian Warisan Budaya pada tahun 2001. Kedutaan Besar Belanda dan Erasmus Huis juga mendukung proyek-proyek kebudayaan yang ada dalam porsi mereka. Beberapa contohnya adalah lokakarya “Mendokumentasikan Peninggalan Arsitektur” di Jakarta dari Ikatan Arsitek Indonesia dan mitranya dari Belanda, Bond van Nederlandse Architecten (Asosiasi Arsitek Belanda), pada tahun 2003; dokumentasi Gedung A.A. Maramis (Kementerian Keuangan, dahulu Istana Daendels) tahun 2004–2005 dan 2011–2012; menjadi tuan rumah pameran Tension, 100 years architectural perspectives in Indonesia pada tahun 2007; inventarisasi benteng di seluruh Indonesia tahun 2007–2010; dan dokumentasi Museum Sejarah Jakarta pada tahun 2011. (Gedung Arsip Nasional, bekas Reinier de Klerk Huis pada 2016 | Remco Vermeulen) Warisan Budaya dan Kebijakan Kebudayaan Internasional Era reformasi, periode setelah pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998, menyaksikan peningkatan kolaborasi konservasi warisan budaya antara Belanda dan Indonesia yang dilakukan oleh arsitek restorasi swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah. Sejak tahun 1997 dan seterusnya, warisan budaya tertanam dalam kebijakan budaya internasional Belanda, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Belanda dan negara-negara yang memiliki sejarah bersama, tidak hanya sebatas terkait kolonialisme. Indonesia tentu saja merupakan salah satu dari negara-negara tersebut, dan sebagai representasi budaya Belanda di Jakarta, Erasmus Huis memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini.  Awalnya, antara tahun 1997 dan 1999, istilah “warisan budaya Belanda di luar negeri” digunakan untuk jenis warisan khusus yang “ditinggalkan oleh Belanda, terutama pada masa Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda dan Kongsi Dagang Hindia Barat Belanda di seluruh dunia yang berupa monumen, bangunan, arsip, dan bangkai kapal”. Dengan kebijakan ini “penekanan yang kuat ditempatkan pada menemukan titik temu untuk mendukung kegiatan dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya bidang ini. Oleh karena itu, kebijakan tersebut berfokus terutama pada negara-negara di mana kehadiran Belanda memiliki makna yang lebih bertahan lama bagi penduduk setempat dan dipandang sebagai pencapaian budayanya sendiri”. Istilah “wilayah luar negeri” memiliki konotasi kolonial tertentu. Kementerian Luar Negeri dan Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan yang bertanggung jawab tampaknya juga berpikir demikian, karena mereka secara berurutan mengubah istilah dari ‘mutual cultural heritage and heritage overseas’, menjadi ‘mutual cultural heritage’, ‘mutual heritage’, ‘common cultural heritage’ antara 2000 dan 2012, dan akhirnya ‘shared cultural heritage’ dari 2013 hingga 2020. Istilah ini kembali diperbarui menjadi ‘kerja sama warisan internasional ’ untuk versi terbaru Kebijakan Kebudayaan Internasional pada tahun 2021. Perdebatan Publik yang Panas Debat publik di Belanda tentang sejarah kolonialnya dan dampaknya terhadap negara-negara di seluruh dunia semakin sengit dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memberi lapisan baru yang menarik pada kolaborasi warisan yang ada antara kedua negara. Di Belanda, ada perhatian khusus pada keterlibatan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah pusat menugaskan tiga lembaga Belanda untuk melakukan program penelitian yang bertajuk “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945–1950”, yang secara khusus “melihat sifat, penyebab, dan dampak dari tindakan kekerasan Belanda” pada periode ini. Selama kunjungan kenegaraan Raja Willem-Alexander yang didampingi Ratu Máxima dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor pada Maret 2020, sang raja berpidato tentang perang tersebut, dengan menyatakan: “Saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang berlebihan di pihak Belanda pada tahun-tahun itu. Saya melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga yang terkena dampak terus dirasakan hingga hari ini”. Pada bulan Mei 2020, film De Oost (The East) tayang perdana di Amsterdam. Film ini mencakup perspektif seorang pemuda Belanda yang secara sukarela mendaftar untuk berperang dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas koloni Indonesia, dan berbagai pilihan yang mereka buat dalam proses tersebut. Pada bulan Februari 2022, hasil dari program penelitian tersebut dipublikasikan. Karena kesimpulan utamanya menyatakan bahwa tentara Belanda secara sistematis menggunakan kekerasan ekstrem selama Perang Kemerdekaan Indonesia, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, meminta maaf kepada rakyat Indonesia. (Upacara kenegaraan penyambutan kedatangan Raja dan Ratu Belanda di Istana Bogor, 2020│RKD) Kerja Bersama Dalam konteks yang dinamis ini, Erasmus Huis, serta mitra budayanya di Belanda dan Indonesia, terus mengadaptasi program dan fungsinya sebagai wadah budaya yang mengakomodasi percakapan. Dalam lebih dari 50 tahun kehadirannya di kancah budaya Jakarta, ia telah menjadi nama yang terkenal dan tempat yang populer di kalangan anak muda Indonesia. Erasmus Huis telah mendukung proyek-proyek yang menyuarakan sejarah bersama kedua negara, seperti proyek fotografi “Heritage in Transition” dan “I Love Banda” oleh Isabelle Boon, proyek fotografi Suzanne Liem “The Widows of Rawagede”, proyek fotografi multidisiplin “My story, shared history” antara seniman Indonesia dan Indo-Belanda, pameran “Segar Bugar: Kisah Konservasi di Jakarta 1920-an hingga Sekarang” dan presentasi buku terjemahan bahasa Indonesia novel Lichter dan Ik (Lebih Putih Dariku) karya Didi Michielsen. Sesekali, Erasmus Huis juga mengadakan kegiatan di Kota Tua, pusat sejarah kota Jakarta. Pada saat yang sama, pemrograman kegiatannya yang lebih tradisional seperti musik, teater, pertunjukan, serta fungsi perpustakaannya tetap konsisten. Selain menyediakan panggung untuk penyanyi, band, dan DJ Belanda di tempat mereka sendiri, atau mengatur dan mengelola tur mereka di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Sumatra, Erasmus Huis juga mengundang seniman Belanda dan Indonesia untuk tampil dan menciptakan karya baru bersama. Nama-nama terbaru dalam daftar tersebut termasuk Junior Company of the Dutch National Ballet (yang berlatih bersama dengan Namarina Dance Company dari Jakarta), penyanyi jazz Sanne Rambags yang tampil dengan orkestra gamelan dan Wayang Gamblang Nusantara serta dalang Ki Gamblang, lokakarya oleh band rock Altın Gün yang juga tampil bersama El-Farhan, band gambus Indonesia, dan pemutaran film anak-anak Belanda dengan teks bahasa Indonesia. Kolaborasi dengan lembaga budaya Eropa lainnya di Jakarta juga terjadi dalam Europe on Screen Film Festival yang diadakan secara tahunan. Secara bertahap, Erasmus Huis memperluas kolaborasi budayanya ke disiplin budaya lain seperti film, industri kreatif, dan desain. “Building With Nature” adalah contoh baru-baru ini di mana desainer Belanda dan Indonesia bekerja sama dalam sebuah pameran tentang material berkelanjutan. Erasmus Huis juga aktif mengembangkan kerja sama dengan festival-festival di Indonesia, seperti Solo Perfoming Arts Festival dan Jakarta International Photo Festival, serta dengan akademi seni di seluruh Indonesia. Selain itu, pusat kebudayaan tersebut berupaya memanfaatkan fasilitas dan namanya untuk mengakomodasi topik lain di yang jadi perhatian Kedutaan Besar seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan hak LGBTQ+.  Selama beberapa dekade terakhir Erasmus Huis terus menyesuaikan programnya, memantapkan posisinya dalam kancah budaya Jakarta, menawarkan panggung bagi seniman Belanda dan Indonesia, serta memperkuat perannya sebagai pusat diplomasi budaya Kedutaan Besar Belanda di Indonesia. Dengan demikian, ia selalu tetap relevan di tengah pemerintah yang terus berganti, baik di Indonesia maupun Belanda, dan dalam dinamika hubungan yang selalu berubah antara bekas jajahan dan bekas penjajah. Artikel ini juga ditayangkan di website DutchCulture dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah tautannya. The story of the Erasmus Huis #1: 1945-1960 The story of the Erasmus Huis #2: 1960-1971 The story of the Erasmus Huis #3: 1970-present

Artikel ini merupakan artikel kedua dari tiga tulisan mengenai kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan Belanda. Artikel ini ditulis oleh Bondan Kanumoyoso  (Sejarawan dan Pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia),  Christopher Reinhart (Sejarawan dan Konsultan Riset Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Teknologi Nanyang), dan Remco Vermeulen (Penasihat Kerja Sama Kebudayaan dengan Indonesia di DutchCulture). “[Kami] mengharapkan […] kerja sama yang bermanfaat dan perbaruan persahabatan dengan Indonesia. Masih banyak ikatan pribadi antara Belanda dan Indonesia dan di negara kita [Belanda], masih ada perhatian dari masyarakat luas terhadap pasang surut Indonesia”. Pada Maret 1963, Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns, mengungkapkan keinginannya tadi di televisi nasional. Selama kurang lebih tiga tahun (1960–1963) tidak ada kontak diplomatik antara Belanda dan Indonesia. Suatu keadaan yang amat buruk dalam hubungan bilateral kedua negara setelah kemerdekaan. Konflik antara kedua negara hanya mereda ketika Belanda, karena ditekan oleh Amerika Serikat, menyerahkan Papua ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Agustus 1962, yang pada gilirannya menyerahkan wilayah itu ke Indonesia pada awal 1963. Tensi antara kedua negara diredakan dan proses pemulihan hubungan pun mengikutinya. Ikatan budaya keduanya merupakan perekat yang menjalin kembali dan bahkan membantu meningkatkan hubungan bilateral. Ini akhirnya dilambangkan dengan dibukanya Erasmus Huis. Langkah-langkah Kecil Pada bulan Mei 1963, kedua negara mendirikan kembali perwakilan diplomatik. Namun, jelas bahwa langkah-langkah kecil dan hati-hati harus diambil. Diplomat Belanda Carl D. Barkman, kuasa usaha (charge d’affaires) baru di Jakarta, kemudian menggambarkan situasi tersebut sebagai situasi di mana “sikap resmi kedua belah pihak tetap dingin dan penuh harap, agaknya saling curiga. Sejarah baru-baru ini terlalu penting, dan terlalu banyak yang telah terjadi dan dikatakan, untuk dapat langsung menjadi seperti tak terjadi apa-apa. Ada banyak ungkapan persahabatan di tingkat pribadi, tetapi ini belum mewakili keadaan keseluruhan”. Barkman dan stafnya yang sedikit awalnya harus bekerja dari beberapa kamar hotel di Hotel Indonesia yang baru dibuka. Ini adalah hotel besar pertama di Jakarta, terletak di Jalan Thamrin, jalan raya besar pertama di kota ini. Keduanya adalah bagian dari visi Presiden Sukarno yang menginginkan Jakarta menjadi kota metropolitan global yang modern, sebuah usaha berat yang dijuluki Proyek Mercusuar. Kantor Komisariat Tinggi di Lapangan Merdeka, bersama dengan semua gedung diplomatik Belanda lainnya, telah disita oleh pemerintah Indonesia. Barkman tidak diizinkan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda untuk menyewa atau membeli kantor atau tempat tinggal karena dia harus menunggu sampai harta yang disita itu dikembalikan. (Hotel Indonesia pada 1971 | Arsip Nasional Belanda) Bukti Persahabatan Interaksi Barkman dengan para menteri Indonesia dan bahkan Sukarno, bisa dikatakan mengejutkan. Interaksi itu penuh keramahan dengan banyak humor dan sering dilakukan dalam bahasa Belanda. Barkman mencatat bahwa saat menjalin hubungan baru, lebih masuk akal bagi kedua belah pihak untuk melihat ke depan daripada melihat ke masa lalu. Bahkan, sehubungan dengan “masa lalu” yang terjadi baru-baru ini [konflik 1945–1949], banyak lawan bicaranya menunjukkan realisme dan sikap sportif yang luar biasa. Oleh karena itu, kejutan di antara para diplomat dari negara lain, menurut Barkman, semakin besar ketika secara bertahap semakin banyak bukti persahabatan dan rasa hormat muncul antara bekas jajahan dan bekas negara induk. Meningkatnya beban kerja dari sang kuasa usaha dan stafnya membuat kamar-kantor hotel mereka terlalu sempit dan berulang kali dia secara diplomatis membahas topik tempat tinggal ini dengan kabinet Indonesia. Akhirnya, Sukarno memberi Barkman tempat tinggal di Jalan Diponegoro 39 di Menteng. Rumah ini dirancang oleh arsitek Belanda Han Groenewegen pada tahun 1948 dengan gaya Realisme Baru dan sebelumnya dimiliki oleh Javasche Bank. Bangunan itu berfungsi sebagai kantor untuk Barkman dan stafnya, dengan layanan konsulat di paviliunnya. Baru pada tahun 1967, pemerintah Indonesia merestitusi gedung di Jalan Kebon Sirih 18, tepat di sebelah selatan Lapangan Merdeka. Bangunan ini sebelumnya dimiliki oleh Belanda dan pada tahun 1954 dibangun sebagai gedung apartemen untuk pegawai rendah dari Kantor Komisariat Tinggi. Bangunan itu pun direnovasi dan berfungsi sebagai Kedutaan Besar Belanda selama hampir 15 tahun. Kediaman di Jalan Diponegoro dipugar menjadi kediaman duta besar dan masih berfungsi demikian hingga saat ini. (Foto Kediaman Duta Besar di Jalan Diponegoro 39 di Menteng pada 1967 |KITLV) Zaman Baru Kapasitas Kedutaan Besar Belanda di Jakarta semakin berkembang dan hubungan bilateral di bawah Presiden Suharto semakin kuat. Suharto berkuasa pada tahun 1967 setelah insiden pembunuhan petinggi militer tahun 1965 dan pembunuhan massal tahun 1966 yang menyasar Partai Komunis dan (yang diduga) menjadi pendukung partai itu. Sang presiden membuka Indonesia bagi investasi dan bisnis asing untuk memulihkan ekonomi negara yang hancur. “Indonesia sudah kembali ke Blok Barat” begitu lantangnya terdengar di Den Haag. Pemerintahan sebelumnya di bawah Sukarno telah mempromosikan sikap anti modal asing dengan semboyan berdikari (“berdiri di atas kaki sendiri”). Namun, pendekatan pemerintahan Orde Baru Suharto berbeda secara mendasar. Ia yakin bahwa perekonomian nasional akan mengalami percepatan pertumbuhan dengan dukungan investasi asing. Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) disahkan pada 10 Januari 1967. Namun, beberapa sektor utama yang terkait erat dengan kebutuhan publik, seperti perkapalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, transportasi udara, air, dan kereta api, masih dan sampai sekarang, tertutup bagi investasi asing. Sementara itu, sektor perkebunan dan pertambangan yang pada masa kolonial dikuasai modal Belanda dan Barat, kembali dibuka untuk investasi asing. Dengan diperkenalkannya UU PMA, banyak perusahaan asing, di antaranya Belanda, mulai masuk kembali ke perekonomian Indonesia. UU PMA membuka pintu terhadap dukungan dan bantuan bagi program pembangunan daerah. Namun, pada awalnya, Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan internasional untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Presiden Suharto kemudian membentuk tim ekonom yang dijuluki “Mafia Berkeley” oleh para kritikus karena anggotanya adalah lulusan University of California Berkeley. Atas dasar gagasan yang disampaikan para ekonom tersebut dan upaya lobi para diplomat Indonesia, dibentuklah Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Kelompok tersebut melibatkan Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dan negara maju lainnya. IGGI dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan bagi Indonesia. Belanda adalah salah satu kontributor terbesar IGGI. Kerja Sama Kebudayaan Hubungan yang membaik antara Indonesia dan Belanda tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga peluang pertukaran budaya. Pemerintah Indonesia melihat kerja sama budaya sebagai media untuk meredam ketegangan politik dan persaingan ekonomi. Fokus para diplomat Belanda meluas dari masalah politik dan ekonomi ke kegiatan budaya dan pendidikan. Kedutaan Besar Belanda membuka perpustakaan kecil di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia yang sering dikunjungi oleh akademisi, jurnalis, dan mahasiswa. Meskipun negara-negara Barat lainnya seperti Australia, Jerman Barat, dan Jepang membangun kompleks kedutaan hipermodern di pinggiran kota Jakarta yang luas, Belanda bertahan dengan akomodasi diplomatik lama mereka. Seorang ekspatriat Belanda yang tinggal di Jakarta berkomentar tentang ini dalam surat kabar Belanda De Volkskrant pada tahun 1967. Dia bahkan menyebut bangunan-bangunan ini sebagai “sampah tua”, dan menyarankan pembangunan “Rumah Belanda”, yang dapat mempromosikan komunitas bisnis, pendidikan, dan budaya Belanda. Namun, Kedutaan Besar Belanda menyandang moto “yang cocok bagi kita adalah sikap rendah hati, [ini berguna] untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien di belakang layar, lebih-lebih mengingat sejarah di antara kedua negara”. Dalam pidatonya kepada televisi Belanda pada Maret 1963, Menteri Luns secara khusus membahas aspek budaya dari hubungan bilateral. Ia menekankan bahwa “pengetahuan tentang budaya satu sama lain masih tersebar luas. Di Belanda misalnya, terdapat khazanah pengetahuan dan pengalaman yang unik serta dokumentasi yang sangat luas tentang Indonesia. Kemungkinan, kontak yang bermanfaat dapat dilakukan atas dasar ini di masa depan. Pemulihan hubungan resmi pasti akan mendorong pembangunan ke arah ini. Jika pemerintah Belanda dapat membantu, mereka akan dengan senang hati mempertimbangkan setiap prakarsa yang dianggap berguna, dan yang juga akan mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia”. Sikap itu terwujud ketika Menteri Luns dan Menteri Luar Negeri RI Adam Malik menandatangani perjanjian kerja sama kebudayaan pada 7 Juli 1968. Kolaborasi budaya pertama terwujud hanya satu bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Kompas, surat kabar terkemuka Indonesia, melaporkan pada tahun 1968 bahwa pemerintah Belanda telah menyumbangkan sebuah bus literasi ke Indonesia sebagai bagian dari proyek pemerintah untuk pemberantasan buta huruf. Untuk mengoperasikan kendaraan tersebut, “Indonesia telah mengirimkan empat orang untuk mendapatkan pelatihan di Belanda”. Pada tahun 1969, kerja sama meningkat. Pada 26 April tahun itu, Duta Besar Belanda untuk Indonesia saat itu, Hugo Scheltema, meresmikan Pusat Grafis Indonesia di Jakarta, lembaga yang didirikan untuk melanjutkan proyek pemberantasan buta aksara dan secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kualitas penerbitan Indonesia. (Foto Erasmus Huis pertama | Koleksi Erasmus Huis) Erasmus Huis Pada tanggal 27 Maret 1970, pusat kebudayaan baru Kedutaan Besar Belanda, yang disebut Erasmus Huis, membuka pintunya di sebuah rumah hunian kolonial sederhana di Jalan Menteng Raya 25, tepat di sebelah tenggara Lapangan Merdeka, dekat dengan kedutaan baru di Jalan Kebon Sirih. Pusat kebudayaan itu menyandang nama seorang humanis Belanda, Desiderius Erasmus, yang memiliki perhatian terhadap dunia. Menurut duta besar Scheltema, Erasmus “selalu menjaga sikap moderat, pikiran sehat dan menghargai tatanan manusia dari segala usia dan setiap pergaulan sosial”, yang dianggapnya sesuai dengan sikap terbuka masyarakat Indonesia. Pembukaan dilakukan oleh Pangeran Bernhard, suami Ratu Juliana, yang saat itu berada di Indonesia untuk kunjungan semi-resmi. Menurut surat kabar Belanda De Waarheid, kunjungan tersebut disetujui oleh kabinet Belanda, dan dapat dianggap sebagai uji coba untuk kunjungan kenegaraan ratu dan pangeran ke Indonesia setahun kemudian. Pada saat itu, rencana kunjungan ini masih disangkal. Outlet media Belanda lainnya, Vrij Nederland, menyebut Pangeran sebagai “salesman terbaik Belanda”, mereka berkomentar bahwa “niat baik yang diperoleh pangeran [...] di Indonesia tidak mungkin ditolak oleh komunitas bisnis Belanda”. Erasmus Huis, yang merupakan perluasan ruang baca kecil yang dibuka beberapa tahun sebelumnya di lokasi yang sama, dimaksudkan sebagai “pusat pertemuan orang Indonesia dan Belanda dan memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk belajar tentang budaya Belanda”. Pusat kebudayaan itu menawarkan buku, piringan hitam, surat kabar, dan majalah. Ada pemutaran film dan dokumenter harian, pertunjukan musik, ceramah, dan kabaret reguler. Untuk meminjam buku, mereka yang berminat dapat menjadi anggota, dengan jumlah anggota yang bertambah dari 1.000 pada tahun 1969 menjadi 4.000 pada tahun 1971. Direktur pertama Erasmus Huis, Cyriel van Dijk, ditugaskan untuk memperluas program pusat kebudayaan tersebut, termasuk mengundang orang Belanda dan seniman Indonesia untuk tampil bersama di Erasmus Huis. Dalam pembicaraan dengan anggota parlemen pada Mei 1971, Menteri Luns menginformasikan bahwa Erasmus Huis pada saat itu bukan satu-satunya pusat kebudayaan Belanda di Indonesia, mereka juga memiliki pusat kebudayaan utama di Bandung dan Yogyakarta, dan ruang baca baru di Makassar, sedangkan ruang baca baru direncanakan dibangun pula di Surabaya, Medan, Manado, dan Semarang. Di tempat-tempat ini disediakan literatur Belanda dan kelas bahasa Belanda. (Foto Erasmus Huis pertama | Koleksi Erasmus Huis) Antusiasme dan Hubungan Baru Pada Agustus 1971, Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard mengunjungi Indonesia dalam kunjungan kenegaraan pertama kepala negara Belanda ke Kepulauan Indonesia. Tampaknya sulit dipercaya, tetapi satu-satunya bangsawan Belanda yang pernah mengunjungi Hindia Belanda adalah Pangeran Hendrik “Sang Pelaut” (Hendrik de Zeevaarder), putra ketiga Raja Willem II dan Anna Paulowna, yang datang ke Hindia sebagai bagian dari pendidikan angkatan lautnya pada tahun 1837. Kunjungan kenegaraan Ratu Juliana dan Pangeran Bernard selama 12 hari dianggap sukses besar, dan ke mana pun pasangan kerajaan pergi, mereka bertemu dengan kerumunan besar orang yang tersenyum antusias sambil mengibarkan bendera Indonesia dan Belanda. Di surat kabar Indonesia, Abadi, Mohammad Roem, mantan Menteri Dalam Negeri, membagikan pengamatannya tentang kedatangan pasangan kerajaan itu. Ia mengungkapkan bahwa belum pernah seorang kepala negara asing menerima sambutan yang begitu meriah, seolah-olah mereka adalah kenalan lama. Roem juga menggambarkan dirinya sebagai anak zaman penjajahan. Dalam benaknya, kunjungan kerajaan itu menimbulkan banyak perenungan. Ketika lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus, diperdengarkan, para lansia Indonesia yang hadir langsung mengenalinya karena itu pernah menjadi lagu kebangsaan Hindia Belanda: sehingga tidak terasa sebagai lagu kebangsaan negara asing, kata Roem. “Karena kami sudah mengenal Wilhelmus sejak kecil, kami bernyanyi bersama dalam hati, kini dengan hati yang tulus”, karena Indonesia dan Belanda sekarang adalah bangsa yang setara. (Kunjungan kenegaraan Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard ke Indonesia, 1971│Sumber: Wikimedia) Dalam jamuan makan di Istana Merdeka, Presiden Suharto merefleksikan hubungan Belanda-Indonesia: “Mengingat sejarah masa lalu sering membuat orang emosional. Namun, kemampuan mengkaji ulang sejarah masa lalu juga kerap memberi kekuatan baru untuk membangun masa depan dengan wajah baru. Kedua negara kita sebenarnya sedang mengisi era baru ini dengan semangat baru dan hubungan baru”. Ratu Juliana pun mengamininya, “Saya melihat kebijaksanaan mendalam dari budaya Anda yang lebih tua sebagai pelengkap yang berharga untuk semangat gerakan Barat kami […] Saya percaya bahwa kita, dari kontradiksi yang saling melengkapi ini, dapat belajar untuk memahami, dan bahkan menerima banyak hal baik satu sama lain. Jadi, kita memikirkan satu sama lain secara lebih luas, dalam pengaruh yang saling memberi bermanfaat, tanpa melebih-lebihkan kualitas kita sendiri”. Dan dalam kunjungannya ke Kampus Universitas Indonesia, ia berbicara kepada para mahasiswa yang berkumpul dan mengatakan bahwa “Kalian para pemuda, telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia dan akan memainkan peran penting juga di masa depan”. Roem juga menghadiri perjamuan itu. Ia duduk di samping Kapolda Metro Jaya, Widodo Budidarmo, dan menanyakan apakah ada kesulitan yang dihadapi polisi saat mengamankan kunjungan kerajaan. Budidarmo kemudian menjawab bahwa tidak ada kejadian apa pun. Tidak ada sekelompok orang, sekecil apa pun, yang tidak mengucapkan selamat atas kunjungan Ratu Juliana, katanya. Barangkali, ini membuktikan penilaian sejarawan ternama Indonesia, Ong Hok Ham, yang menyatakan bahwa “Orang Indonesia memang membenci pemerintah kolonial, tetapi mereka menghormati sang ratu”. Hidup dalam peralihan masa kolonial ke masa kemerdekaan, Ong sendiri pernah mengatakan bahwa satu-satunya orang Belanda yang dihormati keluarganya adalah Ratu Belanda. Batavia Lama Jadi Kawasan Cagar Budaya Sebelumnya, pada tahun 1971, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, mengumumkan rencananya untuk mengembalikan pusat kota bersejarah, Kota Tua, untuk menarik wisatawan. Kompas menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menggunakan abad ke-18 sebagai acuan pemugaran karena pemerintah memiliki sumber sejarah Jakarta abad ke-18 yang paling lengkap. Upaya pemugaran itu disebut mendapat sambutan baik dari masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, karena Sadikin dikenal gigih mengampanyekan ini bahkan sampai ke luar Indonesia. Dalam ingatan generasi tua Jakarta, gubernur ini menempati tempat yang istimewa. Sujono, warga Jakarta berusia 78 tahun yang diwawancarai tim peneliti di Kampus Universitas Indonesia pada 2022, mengatakan bahwa Sadikin bisa dibilang merupakan Gubernur Jakarta terbaik. Program-program yang digagasnya, seperti pemugaran Kota Tua, terbukti bermanfaat bagi warga Jakarta hingga saat ini. Ia menambahkan, Sadikin telah meletakkan dasar bagi Kota Tua untuk menjadi ikon Jakarta, dan telah menjadi tujuan wisata penting: “Saat ini, siapa yang tidak mengenal Kota Tua Jakarta?” Menurut NRC Handelsblad, pemugaran akan dipimpin oleh penasihat PBB dari Amerika, Sergio Dello Strologo, dan biaya pemugaran yang diperkirakan mencapai 2,5 juta dolar akan disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika, Inggris, dan Belanda yang berkepentingan di Indonesia. Selain itu, Rockefeller Foundation dan Bank Dunia disebutkan sebagai calon investor. Surat kabar itu juga mengumumkan bahwa Gubernur Sadikin ingin meletakkan replika kayu Oostinjevaarder di Kali Besar (kanal utama daerah itu), dan bahwa ia ingin memberikan fasad kamuflase bersejarah pada bangunan yang kurang menarik di bekas balai kota. “Itu memang mengingatkan kita pada Disneyland, tetapi negara mana yang tidak membuat kompromi terhadap sesuatu yang secara historis berharga di hadapan pariwisata dan restorasi?” (Kali Besar di Kota Tua 1971 karya Boy Lawson | Koleksi Museum voor Wereldculturen) Menurut Limburgsch Dagblad, sebuah surat kabar Indonesia menulis tentang upaya restorasi itu: “Negara kita merdeka dan berdaulat. Kami dapat melihat kembali hal-hal ini sebagai bagian dari sejarah kami. Seperti itulah. Lewat rasa penasaran, sungguh menyenangkan untuk mengembuskan kehidupan baru ke dalam bagian sejarah ini”. Pada tahun 1976, jurnalis dan sejarawan Belanda Paul van 't Veer menulis pengamatannya dalam Het Parool bahwa balai kota tua abad ke-17 dan sekitarnya telah dipugar sebagai museum tentang masa Belanda. Ia menambahkan bahwa bagi kebanyakan orang Indonesia, periode itu berada di masa lalu yang kelabu. “Namun saya telah berbicara dengan banyak anak muda yang tidak tahu bahwa pernah ada yang namanya zaman Belanda,” lanjutnya. Anak-anak muda itu, sebagaimana disapa oleh Ratu Juliana sebagai wakil masa depan negaranya, adalah kunci untuk menjaga hubungan Indonesia-Belanda. Karena alasan ini, mereka menjadi kelompok sasaran yang semakin penting bagi Erasmus Huis. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama kebudayaan pada tahun 1968, pembukaan Erasmus Huis pada tahun 1970, kunjungan kenegaraan Ratu Juliana dan upaya pemugaran di Kota Tua pada tahun 1971, hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda mendapat dorongan baru dengan karakter budaya yang kuat. Sejarah kolonial, selama tahun-tahun pertama kemerdekaan, memang menjadi penyebab konflik yang jelas. Namun, ini menjadi lahan yang subur untuk jalinan kerja sama masa depan selama masa Suharto. Dalam artikel berikutnya, akan ditelaah perkembangan peran Erasmus Huis dalam hubungan Indonesia-Belanda dari tahun 1970-an hingga saat ini. Artikel ini juga ditayangkan di website DutchCulture dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah tautannya. The story of the Erasmus Huis #1: 1945-1960 The story of the Erasmus Huis #2: 1960-1971 The story of the Erasmus Huis #3: 1970-present

ORANG Jambi juga melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Penaklukan daerah Jambi tergolong sulit. Sekitar awal abad ke-20, Jambi masih belum sepenuhnya dikuasai Belanda. “Setelah melalui perlawanan yang panjang akhirnya Belanda bisa menguasai seluruh wilayah Jambi pada 1903,” tulis Bambang Hariyadi dalam Orang Serampas . Namun, perlawanan masih terjadi. Raden Mattaher, salah satu pemimpin perlawanan itu, baru dilumpuhkan pada 1907. Pada pagi 20 Januari 1903, pasukan patroli KNIL   dipimpin seorang perwira dengan 15 serdadu berbayonet dan bersenjata api, bergerak dari perkemahan di Pelajang. Mereka bergerak ke arah Muaro Bungo. Sekitar pukul 10 pagi mereka berada di sekitar Tanjung dan naik ke sebuah bukit. “Waktu patroli hampir di atas bukit, maka sekonyong-konyong dipasang (diserang), di mana terdapat dari pihak kita tiga orang luka,” tulis majalah Trompet  No. 66, Juni 1939. Baca juga:  Thobias Billeh Penjaga Gerbang Dalam pertempuran itu, mula-mula sersan juru rawat bernama Gustaaf George Pattiwael van Westerloo bersikap tenang dan teratur mengurusi serdadu-serdadu KNIL yang terluka. Setelah   itu, Westerloo   ikut bertempur. “Kemudian Pattiwael van Westerloo ambil senapan dari seorang (serdadu) yang sedang luka dan ikut juga berkelahi dengan musuh,” tulis Trompet . Setelah pertempuran mereda, pasukan   KNIL kemudian bergerak lagi ke tempat aman. Baca juga:  Bintang untuk Sanin Atas aksinya ikut bertempur setelah merawat serdadu yang terluka, Westerloo diajukan sebagai penerima bintang. Pada 7 Maret 1904, Kerajaan Belanda   menganugerahinya bintang ksatria Militaire Willemsorde 4e klasse. Tindakan Westerloo dianggap sebagai usaha penyelamatan sesama kawan serdadunya.   Kemauannya bertempur melawan orang-orang yang menyerang patroli menaikan moral kawan serdadu lainnya yang masih terus bertempur. Bintang itu membuat Westerloo mendapat penghormatan termasuk dari orang Belanda. Penerima Militaire Willemsorde 4e klasse juga seorang ksatria Ratu Belanda. Ia juga mendapat uang tambahan di luar gaji. Baca juga:  Matsalim Memburu Pang Amat Sersan dengan nomor stamboek  20117 itu lahir di Tiouw, Saparua, 20 September 1866. Dari namanya, Westerloo keturunan Indo yang lama tinggal di Pulau Saparua.   Ia jadi serdadu KNIL sejak 25 Desember 1884. Pada 1885,   Westerloo dikirim ke Aceh sebagai anggota Batalyon Infanteri ke-4 KNIL.   Pada 1890, ia diangkat menjadi kopral dan dipindahkan ke bagian kesehatan militer.  Lima tahun kemudian, Westerloo sudah menjadi seorang sersan. Ini termasuk pencapaian   cukup luar biasa   bagi kebanyakan orang Indonesia yang berdinas di KNIL. Ia pernah mendapat luka tembak pada 1903. Setelah pensiun pada 21 Februari 1905   di Bogor, ia lalu berdiam di Jakarta.*

Artikel ini merupakan artikel pertama dari tiga tulisan mengenai kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan Belanda. Artikel ini ditulis oleh Bondan Kanumoyoso  (Sejarawan dan Pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia), Christopher Reinhart (Sejarawan dan Konsultan Riset Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Teknologi Nanyang), dan Remco Vermeulen  (Penasihat Kerja Sama Kebudayaan dengan Indonesia di DutchCulture). “Merdeka hanya dalam nama”, demikianlah ungkapan perdana menteri pertama Indonesia, Sutan Sjahrir, dalam pamflet Perjuangan Kita tahun 1946. Sjahrir menggambarkan bagaimana sebuah negara yang baru merdeka pasti tidak akan mampu melepaskan diri dari pengaruh asing. Ramalan ini pun menjadi kenyataan. Belanda tidak menerima deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan ingin mendapatkan kembali kekuasaan di bekas jajahannya, Hindia Belanda. Pada tahun yang sama dengan terbitnya pamflet Sjahrir, Sierk Schröder, seorang pelukis terkenal, ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk membuat potret Ratu Belanda, Wilhelmina. Potret ini akan digantung di Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (sekarang Jakarta). Sebuah amanat yang luar biasa dan amat menarik karena dilakukan di tengah Perang Kemerdekaan Indonesia. Setelah empat tahun peperangan, upaya penyelesaian diplomatik, dan tekanan asing yang meningkat, Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Namun, ini tidak berarti pengaruh Belanda di Indonesia telah berakhir. Berbagai struktur kolonial, baik politik, ekonomi, maupun budaya, terus ada selama bertahun-tahun berikutnya. Beberapa merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia, sementara yang lain didikte dalam perjanjian bilateral baru antara kedua negara. Konferensi Meja Bundar tahun 1949 menetapkan pembentukan Uni Indonesia-Belanda, sebuah konfederasi yang dipimpin oleh Ratu Juliana dari Belanda (Ratu Wilhelmina, sang ibu, telah turun takhta setahun sebelumnya). Artinya, kepala negara Belanda secara tidak langsung akan tetap menjadi kepala negara Indonesia. Selain itu, Indonesia harus menerima hadirnya kegiatan bisnis Belanda di wilayahnya, seperti perkebunan, perkapalan, dan industri. Papua (atau dalam sebutan Belanda, Nugini Barat), yang kaya akan sumber daya alam, sebenarnya tetap berada di bawah kendali langsung Belanda. Di samping itu, klausa perjanjian budaya antara kedua negara ditambahkan dalam hasil konferensi untuk mempromosikan pertukaran budaya di bidang radio, film, pers, perpustakaan, distribusi literatur, pendidikan, dan pergelaran seni; bahkan mencakup kemungkinan untuk “mendirikan dan memelihara lembaga pendidikan, seni, dan budaya lainnya di wilayah satu sama lain”. Tak pelak, ketegangan setelah kemerdekaan Indonesia pun mulai meningkat—dan itu menggariskan nasib dari lukisan potret Wilhelmina yang disebut di atas. Beberapa struktur kolonial sengaja dibongkar, sementara yang lain bertahan hingga hari ini. Artikel ini memberikan ikhtisar tentang beberapa struktur kolonial tersebut: bahasa, infrastruktur dan arsitektur, peraturan dan undang-undang, serta macam-macam bisnis. Peralihan Kebahasaan (Orang-orang Indo-Eurasia direpatriasi dari Indonesia ke Belanda, 20 Mei 1958 │ Sumber: Wikimedia) Setelah kemerdekaan, bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa ini terutama didasarkan pada lingua franca yang telah ada di kepulauan itu, yaitu bahasa Melayu pasar. Namun, ini juga merangkul pengaruh dari Arab, Portugis, dan Belanda. Contoh kata bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Belanda adalah “apotek” dari kata Belanda “apotheek”, “pabrik” dari “fabriek”, “arloji” dari “horloge”, dan “insinyur” dari “ingenieur”. Awalnya, bahasa Belanda masih digunakan di antara dua kelompok dalam masyarakat Indonesia. Para elite, termasuk pejabat pemerintah dan golongan nasionalis, yang sebagian besar dididik selama masa kolonial, fasih berbahasa Belanda. Kelompok kedua terdiri dari warga negara Belanda dan Indo-Belanda yang memilih tinggal di Indonesia setelah penyerahan kedaulatan. Selama tahun 1950-an penggunaan bahasa Belanda terus menurun. Bahasa Belanda tidak lagi digunakan secara aktif di kalangan elite Indonesia, dan pada periode yang sama sebagian besar warga Belanda dan Indo-Belanda bermigrasi ke Negeri Belanda karena posisi mereka di Indonesia menjadi semakin sulit. Pada akhir tahun 1950-an, sebagian besar warga Belanda dan Indo-Belanda telah meninggalkan Indonesia. Infrastruktur dan Arsitektur (Lukisan Balai Kota Batavia “Stadhuis van Batavia”, 1682│Sumber: Wikipedia) Di seluruh Kepulauan Indonesia, Belanda telah meninggalkan jejaknya di perkotaan dan pedesaan, dalam bentuk gedung-gedung pemerintahan, rumah, kantor, bangunan keagamaan, perkebunan, kawasan industri, pelabuhan, kanal, jalan raya, dan rel kereta api. Banyak dari bangunan ini dirancang khusus untuk mewakili otoritas kolonial, menggambarkan kemakmuran atau keunggulan, dengan klasisisme dan neoklasikisme sebagai gaya arsitektur yang marak dijumapi. Namun, secara bertahap, bangunan-bangunan itu disesuaikan dengan iklim tropis Hindia Belanda, ia dilengkapi dengan serambi dan beranda, langit-langit yang tinggi, dan bukaan ventilasi. Gaya bangunan baru yang disebut gaya “Hindia Baru” memadukan unsur Barat dan Indonesia dan secara khusus digunakan pada awal abad ke-20. Setelah kemerdekaan, gedung-gedung pemerintahan Belanda diambil alih oleh Negara Indonesia dan properti pribadi dijual atau diambil alih. Menariknya, sebagian besar bangunan ini, yang telah menjadi simbol negara kolonial, malah digunakan kembali sebagai kementerian, kantor, atau museum Indonesia alih-alih dihancurkan. Salah satu contohnya adalah Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jakarta. Penandatanganan hasil Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 terjadi serentak di istana ini dan di Istana Kerajaan di Lapangan Dam di Amsterdam, Belanda. Setelah penyerahan kedaulatan, istana di Jakarta diubah namanya menjadi Istana Merdeka dan menjadi istana presiden Indonesia: Sukarno, presiden pertama republik, pindah ke sini setelah upacara penandatanganan. Saat menyambutnya di sana, Menteri Dalam Negeri Indonesia, Ide Anak Agung Gde Agung, menekankan arti penting bangunan tersebut sebagai pusat kekuasaan. Ia menyatakan, kedatangan presiden di istana melambangkan bahwa era lama (kolonial) telah berlalu, dan era baru (kemerdekaan Indonesia) telah dimulai. Peraturan dan Undang-undang (Staatsblad van Nederlandsch-Indië, Lembaran Negara Hindia Belanda yang jadi dasar dari perundang-undangan Indonesia │Sumber: Delpher) Meskipun Indonesia memiliki konstitusi sendiri yang segera berlaku beberapa hari setelah proklamasi, sebagian besar undang-undang dan peraturan pendukung masih harus disusun dan diundangkan. Pada tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada upaya memperoleh kedaulatan dan pengakuan dari dunia internasional. Mereka juga harus mengatasi berbagai pergolakan di dalam negeri yang menantang otoritas mereka. Oleh karena itu, banyak peraturan dan perundang-undangan Belanda tetap berlaku, di antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Perdata, UU Perdagangan dan UU Monumen (Cagar Budaya). Undang-undang ini semuanya ditulis dalam bahasa Belanda. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2011, terdapat sekitar 380 peraturan yang dikeluarkan sebelum tahun 1942 dan masih berlaku di Indonesia. Memang, ada beberapa peraturan dari masa kolonial yang diubah, namun dalam praktiknya sebagian besar peraturan dari pemerintah kolonial masih berlaku di Indonesia. Bisnis seperti Biasa? (J.H. van Maarseveen, Sultan Hamid II, dan Hatta menandatangani hasil Konferensi Meja Bundar, 2 November 1949│Sumber: Wikimedia) Konferensi Meja Bundar 1949 mencantumkan jaminan bahwa kehadiran investasi asing (terutama Belanda) akan dihormati oleh pemerintah Indonesia. Artinya, perusahaan-perusahaan swasta Belanda tetap menguasai sektor-sektor ekonomi utama di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada yang berubah: seperti pada masa kolonial, perusahaan Belanda mengekspor bahan mentah dan produk Indonesia dengan keuntungan sebesar-besarnya yang tidak menguntungkan ekonomi lokal atau taraf hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa selama perusahaan-perusahaan tersebut ada, Indonesia tidak akan memperoleh kedaulatan penuh. Sementara itu, ekonom Indonesia seperti Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, dan Soemitro Djojohadikusumo menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengelola bisnis-bisnis besar. Pemerintah kolonial Belanda tidak pernah berinvestasi dalam pendidikan atau pelatihan administrasi bisnis. Dengan demikian, para ekonom ini menyimpulkan bahwa negara secara realistis tidak punya banyak pilihan selain mentolerir kehadiran perusahaan asing. Pemerintah Indonesia menganggap situasi ini sebagai sisa dari sistem kolonialisme dan perusahaan-perusahaan itu semakin tidak diinginkan sepanjang tahun 1950-an. Pada bulan Desember 1957, sentimen publik meledak dalam bentuk pemogokan besar-besaran oleh para pekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Pemerintah Indonesia menggunakan ini untuk meluncurkan kampanye nasionalisasi. Ironisnya, hal ini diatur secara hukum melalui “Onteigeningsordonantie” (Peraturan Perampasan Hak Milik) kolonial tahun 1920. Peraturan ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, perusahaan kereta api, dan perusahaan telegram, pos, dan komunikasi. Ketegangan Hubungan Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda pun memburuk dengan cepat. Pada tahun 1956, Uni Indonesia-Belanda dibubarkan: Ratu Juliana tidak lagi menjadi kepala negara Indonesia. Ketegangan terkait kehadiran Belanda di Papua juga mencapai titik didihnya. Hal ini diilustrasikan dengan sangat baik oleh nasib dua lukisan potret milik Belanda: potret Ratu Wilhelmina karya Sierk Schröder (1947) dan potret Ratu Juliana karya Henricus Pol (1951). Kedua lukisan itu tergantung di Kantor Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Komisariat Tinggi adalah wakil diplomatik tertinggi Belanda di Indonesia setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Ia berkantor di gedung kolonial milik Belanda di Medan Merdeka Timur (dahulu Koningsplein Oost) no. 3.* (Kiri: Sierk Schröder, Potret Ratu Wilhelmina, 1947 [Koleksi Rijksmuseum]; kanan: Henricus Rol, Potret Ratu Juliana, 1951 [Koleksi Rijksmuseum]) Pada awal tahun 1960, Belanda memperkuat pendirian terhadap harta terakhirnya di Kepulauan Indonesia, Papua. Ini adalah tindakan yang tidak diterima dengan baik oleh Indonesia. Pada tanggal 6 Mei, terjadi demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia di depan Kantor Komisariat Tinggi Belanda. Demonstrasi ini berakhir dengan penyerbuan kompleks itu oleh sekitar 800 orang, di mana perabot dan peralatan kantor dihancurkan, serta potret kenegaraan Ratu Wilhelmina dan Ratu Juliana dirobek dan mengalami rusak berat. Kedua lukisan itu dirobek dengan pisau: potret Wilhelmina menerima robekan vertikal di wajah, dan potret Juliana mendapat sayatan mendatar besar di dada. Menariknya, kejadian ini sama sekali tidak disebutkan di surat kabar Indonesia pada masa itu. Belanda Angkat Kaki Beberapa bulan kemudian, pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, Sukarno mengumumkan akan memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Belanda. Komisaris Tinggi kedua negara ditarik kembali dan kantor ditutup. Lukisan yang rusak dikirim kembali ke Belanda, di mana akhirnya menjadi bagian dari koleksi Rijksmuseum. Kerusakan kedua lukisan tersebut sengaja dibiarkan seperti apa adanya, hanya dikonservasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut: keduanya melambangkan babak penting dalam sejarah bersama Indonesia-Belanda. Potret Ratu Juliana saat ini disimpan di ruang penyimpanan Rijksmuseum. Namun, potret Ratu Wilhelmina adalah bagian dari Kanon Belanda, yang merupakan ringkasan kronologis sejarah Belanda untuk sekolah dasar dan menengah, terdiri dari lima puluh topik utama yang diperbarui secara berkala. Oleh karena itu, lukisan tersebut dipajang di Netherlands Open Air Museum di Arnhem, dengan keterangan yang menyertainya berbunyi “Belanda hengkang kaki dari Indonesia!”. Kerusakan kedua lukisan tersebut sengaja dibiarkan seperti apa adanya, hanya dikonservasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut: keduanya melambangkan babak penting dalam sejarah bersama Indonesia-Belanda. Selama 15 tahun pertama kemerdekaan Indonesia, republik muda ini berusaha dengan tekanan yang semakin besar untuk melepaskan pengaruh kolonial yang tetap ada bahkan setelah penyerahan kedaulatan. Negara itu akhirnya memperoleh kedaulatan penuh, secara ekonomi dan geografis, pada tahun 1960. Hal ini mengakibatkan pemutusan total hubungan diplomatik dengan Belanda. Namun, warisan budaya yang ditinggalkan Belanda di Indonesia tetap ada. Jejak budaya bekas penjajah, baik gedung, jalan, hukum, maupun bahasa masih menjadi bagian dari identitas negara muda Indonesia. Artikel ini bahkan tidak memasukkan kisah dari ribuan keluarga campuran Indo-Belanda (Indisch) yang tinggal di Indonesia dan Belanda. Dapat dikatakan bahwa karena hubungan budaya ini, kedua negara akan segera bertemu lagi: bahkan mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan. Artikel selanjutnya akan membahas perubahan seratus delapan puluh derajat yang terjadi pada hubungan budaya dan diplomatik Belanda-Indonesia. * Potret Ratu Wilhelmina dipesan oleh pemerintah Belanda kepada pelukis terkenal Schröder pada tahun 1946. Menurut surat kabar De Maasbode (25 November 1946, hlm. 4), pelukis membuat lukisan itu dengan ukuran monumental, dua kali tiga meter, di sebuah ruangan di Istana Kerajaan Amsterdam. Sebenarnya, penugasan melukis potret ratu yang sedang berkuasa (Wilhelmina turun tahta pada September 1948), dengan tiara berlian di kepalanya, mengenakan jubah cerpelai putih panjang dan memegang kipas bulu burung unta putih, untuk istana para Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (saat ini Istana Merdeka, kediaman resmi Presiden Indonesia di Jakarta) saat Perang Kemerdekaan Indonesia masih berkecamuk adalah hal yang cukup mengherankan. Surat kabar Belanda De Waarheid mencemooh ini dengan satir pada tanggal 26 November 1946 dengan menulis bahwa “perjanjian Lingga(r)jati (…) belum ditandatangani (…) sedangkan potret besar Ratu berukuran dua kali tiga meter telah dipesan untuk istana di Batavia. (…) Sungguh bijaksana! Tampaknya, ini tak bisa menunggu”. Baru-baru ini, kurator Rijksmuseum Harm Stevens menyatakan bahwa meskipun pembuatan potret ini adalah “manifestasi dari pemulihan kekuasaan yang diimpikan di Hindia, pemindahan lukisan itu ke Kantor Komisaris Tinggi beberapa blok jauhnya empat tahun kemudian ternyata merupakan ekspresi dari ilusi klaim Belanda atas kekuasaan itu”. Potret Ratu Juliana dipesan oleh pemerintah Belanda kepada pelukis Henricus Pol untuk Kantor Komisariat Tinggi di Jakarta, tidak lama setelah penyerahan kedaulatan. Lukisan itu, berukuran satu kali dua meter sedikit lebih kecil dari milik Ratu Wilhelmina tetapi tidak kalah mengesankan dari lukisan ibunya, memperlihatkan sang ratu dalam jubah penobatannya di atas gaun biru tua. Artikel ini juga ditayangkan di website DutchCulture dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah tautannya. The story of the Erasmus Huis #1: 1945-1960 The story of the Erasmus Huis #2: 1960-1971 The story of the Erasmus Huis #3: 1970-present

RADEN Mas Said or Prince Mangkunagara I, an Indonesian National Hero, carried a legendary name: Prince Samber Nyawa (Soul Catcher). I used to imagine an extraordinary mystical occurrence that possibly begot the name, but it wasn’t the case.