Hasil pencarian

SEBUAH masjid berdiri megah di ruas Jalan Jatinegara Kaum Raya, Jakarta Timur. Namanya Masjid Jami’ As-Salafiyah (Masjid Tertua), berdiri pada 1620. Tepat di sisi kanan masjid berdiri sebuah bangunan, mirip pendopo, yang berisi lima makam: Pangeran Achmad Jayakarta, Pangeran Lahut, Pangeran Surya, Pangeran Shogeri, dan makam Ratu Rafi’ah. “Pangeran Lahut itu anak dari Pangeran Achmad Jayakarta. Pangeran Shogeri masih kerabatnya dan anak dari Sultan Agung Titayasa. Sedangkan Ratu Rafi’ah adalah istri dari Pangeran Shogeri,” kata Raden Manaf, generasi kesembilan dari keturunan Pangeran Jayakarta. Banyak orang sempat meragukan makam di sisi masjid itu adalah makam Pangeran Jayakarta. Keberadaannya juga pernah dirahasiakan dari publik dan baru diberitakan pada 1950. Menurut Raden Manaf, Pangeran Jayakarta berwasiat agar keberadaan makamnya baru diberitakan bila Belanda sudah tak lagi bercokol di Nusantara. Sebab, bila diketahui pihak Belanda, keturunannya akan dihabisi. Selain kelima makam itu, puluhan makam mengitari sisi kanan dan belakang masjid. Semuanya makam keturunan dan kerabat Pangeran Jayakarta. “Di sisi pojok paling kanan, ada makam Pangeran Sang Hyang (Raden Syarif bin Pangeran Senopati Ngalaga), tokoh Islam keturunan keluarga Kesultanan Banten yang aktif berjuang melawan penjajah Belanda,” lanjut Manaf. Pada 30 Mei 1619 tentara Belanda di bawah Gubernur Jenderal Jan Pieterzoen Coen menyerang dan menghancurkan kota dan Keraton Jayakarta. Awalnya Coen berniat menamakan kota yang baru ditaklukannya itu dengan nama Nieuw Horn (Horn Baru) untuk mengenang kota kelahirannya. Namun penguasa tinggi di Belanda memutuskan agar tempat itu dinamakan Batavia. Menurut Thomas B. Ataladjar dalam Toko Merah , nama Batavia diusulkan seorang pegawai VOC bernama van Rai. Batavia berasal dari kata Batavieren, nama suku bangsa nenek-moyang bangsa Belanda yang berasal dari Jerman. Untuk menabalkan kekuasaan di daerah baru, Coen membangun sebuah kastil atau benteng Batavia dengan luas 3,6 hektar. Adapun nama Batavia untuk kastil dan kota baru itu disahkan pada 1620, untuk kemudian dikukuhkanlah sebuah pemerintahan ( Stad ) Batavia pada 4 Maret 1621. Sejak itu pula Jayakarta disebut Batavia selama tiga ratus tahun lebih (1619-1942). Raden Manaf dalam Sejarah Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum menuliskan,keadaan memburuk akibat dari perjanjian sewa-menyewa tempat antara Jayakarta-Belanda-Inggris, sehingga Pangeran Djayawikarta/Wijayakrama yang oleh Belanda dan Inggris dberi gelar Regent van Jacatra atau Koning van Jacatra atau King of Jacatra diturunkan dari jabatannya sebagai Bupati Jayakarta pada 2 Februari 1619. Dia kemudian dipulangkan Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir, Sultan Banten IV, ke Banten. Pada 15 Februari 1619, untuk menghindari vakum pemerintahan di Jayakarta, anak Pangeran Wijayakrama, Pangeran Achmad Jaketra yang bergelar sama dengan sang ayah, Pangeran Jayakarta, diangkat menggantikan posisi ayahnya. Jadi ketika Coen menyerang Jayakarta, kekuasaan berada di bawah kendali Pangeran Achmad Jaketra. “Belanda menyerang dengan cara licik, menembaki peluru yang sudah dilumuri dengan barang najis seperti kotoran manusia. Itu membuat pasukan Pangeran yang taat beragama Islam terpukul mundur,” kata Raden Manaf. Jayakarta jatuh ke tangan Belanda. Tak patah arang Pangeran Jayakarta secara bergerilya terus menggalang kekuatan. Alwi Shihab dalam Betawi Queen of the East menuliskan, setelah Jayakarta jatuh ke tangan Belanda, Pangeran Achmad Jaketra dan para pengikutnya hijrah ke sebuah daerah yang ditumbuhi pohon jati. Daerah ini kemudian dikenal dengan sebutan Jatinegara Kaum. Kata Jatinegara ditafsirkan sebagai “negara sejati.” “Awalnya dikenal dengan sebutan Kampung Dalem atau Kampung Ningrat Keraton pada 1619-1799. Lalu berganti jadi Jatinegara, yang artinya negara atau pemerintahan sejati pada 1799-1901. Daerah ini sendiri kemudian dikenal dengan sebutan Jatinegara Kaum,” kata Manaf. Pada 1620, Pangeran Achmad Jaketra mendirikan sebuah masjid bernama Masjid Jami’ As-Salafiyah. Awalnya hanya seluas empat pilar dengan selasar lima meter di setiap sisinya. Dalam perkembangannya, masjid ini rupanya juga digunakan untuk menyusun perlawanan. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten menyerang VOC, Jatinegara Kaum kembali memegang peran penting. Sepeninggal Pangeran Jayakarta, Pangeran Sugeri, putera Sultan Fatah dari Banten, memugarnya pada 1700. Pangeran Sugeri dan Fatah merupakan tokoh yang terbuang dari Kasultanan Banten karena Sultan Haji, saudara Sultan Fatah, melakukan kudeta dengan bantuan pemerintah Belanda. Anak dan bapak ini kemudian bergabung dengan Pangeran Jayakarta. Mereka bahu-membahu mengusir VOC di Batavia. Pangeran Jayakarta dan Pangeran Shogeri kemudian dimakamkan bersebelahan dengan masjid. Pangeran Achmad Jaketra tinggal di Jatinegara Kaum hingga akhir hayatnya. Meninggal pada 1640, dia dimakamkan di dekat masjid yang didirikannya. Bangunan makam ini pernah direnovasi di masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 1968 dan juga Gubernur DKI Jakarta R. Soeprapto pada 1982. Kompleks Makam Pangeran Jayakarta ditetapkan sebagai Situs Sejarah, Purbakala Cagar Budaya. Makam ini tak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai daerah.

Sinterklas dan Piet Hitam. BELANDA punya tradisi pesta Sinterklas setiap 5 Desember. Konon, Sinterklas ini mengilhami Santa Claus di Amerika Serikat dan Father Chritsmas di Inggris. Mulanya, Sinterklas penyayang anak-anak ini tinggal di sebuah istana di Spanyol. Ditemani pembantunya, Piet Hitam (Zwarte Piet), Sinterklas datang ke Belanda naik kapalapi. Mereka lalu masuk setiap rumah melalui cerobong asap untuk mengantarkan hadiah bagi anak-anak yang bertingkahlaku manis –sedangkan anak-anak nakal dimasukkannya ke karung untuk dibawa ke Spanyol. Di Hindia, perayaan Sinterklas juga ditunggu-tunggu dan dirayakan secara meriah. Setelah tiba di pelabuhan Sunda Kelapa, lalu dijemput walikota Batavia, Sinterklas berkeliling kota dalam arak-arakan yang meriah. Gedung Societeit Harmoni, yang sudah didandani, menyambut kedatangannya. Di sana anak-anak Belanda sudah menunggunya. Hampir setiap kantor dan perusahaan mengadakan perayaan Sinterklas untuk anak-anak pegawai mereka. Biasanya pegawai Belanda memerankan Sinterklas dan pegawai Indonesia menjadi Piet Hitam. Perayaan ini juga dilakukan di sejumlah daerah. Menurut antropolog Frieda Amran, rumah-rumah di Hindia umumnya tak memiliki cerobong asap sehingga anak-anak Belanda dan Indo menaruh sepatu berisi rumput dan cawan minuman kuda Sinterklas di bawah jendela. Ada pula yang menaruh sepatu di bawah tempat tidur. “Dan pagi-pagi, tanggal 5 Desember, semua anak Belanda, Belgia, dan Indo-Belanda di seluruh dunia bersorak gembira mendapatkan hadiah di sepatu mereka. Dan permen serta coklat tersebar di antara sisa-sisa rumput yang tak habis dimakan oleh kuda Sinterklaas,” kata Frieda. Perayaan ini tetap dilakukan pada 1950-an, termasuk oleh orang-orang Indonesia yang kaya. Mereka saling bertukar hadiah. “Seperti di Sekolah Dasar Tjikini tempat saya bersekolah di awal tahun 1950-an,” kenang Firman dalam Jakarta 1950-an. Namun, pada 1957, Sinterklas tak menyambangi anak-anak. Situasi politik memanas akibat gagalnya Indonesia memperoleh dukungan atas masalah Irian Barat dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 November 1957. Terjadilah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yang diikuti dengan pengusiran semua orang Belanda dari Indonesia. Presiden Sukarno juga melarang pesta Sinterklas yang dianggap budaya Belanda, sekalipun tiga tahun sebelumnya pernah menerima kehadirannya di Istana Negara, Jakarta. Tahun 1957 pun dikenal Sinterklas Hitam. “Pada hari itu, di seluruh dunia, hanya bumi pertiwi yang tidak boleh diinjak oleh si janggut putih itu,” ujar Frieda Entah bagaimana reaksi orang-orang Kristen atas larangan itu. Namun, menurut Frieda, pesta Sinterklas tak pernah dianggap sebagai pesta keagamaan. Bobotnya tak bisa disamakan dengan perayaan Natal. “Seandainya Sukarno melarang pesta Natal, nah barulah orang Kristen (dan orang beragama lainnya) patut marah,” ujarnya. Sejak itu, pesta Sinterklas menghilang. “Sesudah 1970-an, sosok Sinterklas digantikan dengan Santa Claus model Amerika saat perayaan Natal dengan brewoknya yang putih lebat dan mengenakan jubah Natal merah-putih serta menggoyang-goyangkan lonceng sambil berteriak ho…ho…ho…,” kata Firman. Namun, di Manado pesta Sinterklas dengan Piet Hitam gaya Belanda masih dirayakan hingga kini. Baca juga:  Masuknya Kristen di Indonesia

RADEN Syahid merasa prihatin melihat keadaan masyarakat Tuban akibat upeti dan kemarau panjang. Dia bongkar gudang kadipaten dan bagikan bahan makanan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dia tertangkap basah dan dihadapkan kepada ayahnya, adipati Tuban Tumenggung Wilatikta. Merasa tercoreng, ayahnya mengusir Raden Syahid. Pengusiran itu tidak membuat jera Raden Syahid. “Dia malah melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di Kadipaten Tuban,” tulis Achmad Chodjim dalam Sunan Kalijaga: Mistik dan Makrifat. Raden Syahid tertangkap lagi dan diusir keluar dari Kadipaten Tuban. Dia melangkahkan kaki sampai di hutan Jati Wangi. Dia melihat Sunan Bonang, tapi tidak kenal siapa sebenarnya orangtua itu. “Karena itu, wali tua itupun hendak dimangsanya. Pikirnya, ada orang kaya yang bisa dibegal,” tulis Chojim. Raden Syahid berhasil melumpuhkan Sunan Bonang dan diminta menyerahkan barang bawaannya. Sunan Bonang tidak mau menyerahkannya. Lalu Raden Syahid mengatakan untuk menekan Sunan Bonang bahwa tujuannya membegal untuk menolong orang miskin. Cerita lain menyebutkan, Sunan Bonang menasihati Raden Syahid bahwa harta hanya titipan Tuhan. Dia memamerkan kesaktiannya menunjuk pohon aren dan tiba-tiba buahnya menjadi emas. Raden Syahid terperangah, meminta maaf dan bertobat. “Pertemuan dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Syahid tercerahkan hidupnya,” tulis Chojim. “Ia akhirnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu meski tampak mulia, tetapi tetap merupakan jalan yang salah.” Raden Syahid memohon menjadi murid. Sunan Bonang mengambulkan dengan syarat harus bersemedi di pinggil kali sampai dia kembali. Tiga tahun kemudian, Sunan Bonang mendapatinya masih bersemedi. Badannya dirambati rerumputan. Sunan Bonang takjub akan keteguhan hati Raden Syahid. Sejak itu, dia berguru kepada Sunan Bonang, kemudian kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Menurut Umar Hasyim dalam Sunan Kalijaga , Raden Syahid kemudian berganti nama menjadi Kalijaga artinya “penjaga kali”. Ada yang menafsirkan “penjaga kali” sebagai orang yang menjaga semua aliran (kali sebagai air yang mengalir) atau kepercayaan yang hidup di masyarakat. Sebab, dia satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan dan aliran atau agama yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan Syekh Sa’id atau Syekh Malaya karena dia berdakwah ke Semenanjung Malaya. Dia diakui sebagai tabib karena menyembuhkan Raja Patani dari penyakit kulit yang parah. Pendapat lain dengan segala argumen dan sanggahannya menyebut Kalijaga keturunan Arab dan namanya berasal dari bahasa Arab: Qodli Zaka berarti hakim suci atau penghulu. Ada juga yang menyebut dia keturunan Tionghoa: nama kecilnya Said dari sa-it (sa = 3, dan it = 1; maksudnya 31) sebagai peringatan waktu lahir ayahnya berusia 31 tahun. Ketika sudah menjadi Sunan Kalijaga dia bernama Tionghoa, Gan Si Cang, anak Gan Eng Cu alias Arya Teja, kapiten Tionghoa yang berkedudukan di Tuban. Arya Teja adalah mertua Bong Swi Hoo atau Sunan Ampel. Namun, menurut Chojim, Tumenggung Wilatikta atau Aria Teja IV merupakan keturunan Aria Teja III, dan berpangkal pada Aria Teja I. Sedangkan Aria Teja I adalah putra dari Aria Adikara atau Ranggalawe, salah seorang pendiri Kerajaan Majapahit. Karena itu, Aria Teja IV menjadi adipati Kadipaten Tuban yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Menurut Hasyim, Sunan Kalijaga adalah satu dari sembilan wali yang paling tenar di kalangan masyarakat karena dia satu-satunya yang paling berhasil dan sebagai manusia komplet. “Kecuali sebagai mubalig, beliau juga adalah seniman, budayawan, politikus, ahli tasawuf, ahli filsafat, dan cendekiawan,” tulis Hasyim. Sunan Kalijaga berdakwah ke berbagai pelosok, menyelami kehidupan rakyat biasa, namun dapat tetap bergaul dengan kalangan atas: bangsawan, ningrat, dan cendekia. Sebagai seniman, dia menciptakan seni batik bermotifkan burung dalam beragam bentuk dan menciptakan baju takwa. “Surjan Jawa yang semula lengan baju pendek, diganti dengan lengan panjang. Dengan kreasi semacam inilah Sunan mengajarkan Islam tanpa menimbulkan konflik di masyarakat,” tulis Achmad Chodjim dalam Sunan Kalijaga: Mistik dan Makrifat. Sunan Kalijaga juga mengarang tembang Jawa, Ilir-ilir; menciptakan seni ukir berupa dedaunan, bentuk gayor atau alat menggantungkan gamelan, alat-alat rancakan gamelan, peti-peti klasik, bentuk ukiran rumah-rumah adat di Kudus, Demak, dan Gresik. Dia juga menciptakan gamelan yang disebut Gong Sekaten, yang berasal dari kata sahadatain (dua kalimat sahadat). Yang paling melekat pada Sunan Kalijaga adalah wayang sebagai media dakwah. Dia membuat wayang kulit hasil pengembangan dari wayang beber pada 1437. Dia juga berperan dalam pembangunan masjid Demak, terutama dalam membuat soko tatal (tiang terbuat dari serpihan-serpihan kayu). Dalam pemerintahan, Sunan Kalijaga pernah menasihati Raden Patah, Raja Demak, agar tidak menyerang Majapahit. Alasannya, menurut Hasyim, Raja Brawijaya V, ayah dari Raden Patah sendiri, tidak mengganggu masyarakat Islam; banyak di antara keluarga dan pejabat kerajaan telah masuk Islam; serta Majapahit sudah lemah dan akan jatuh dengan sendirinya. Kemungkinan besar karena Sunan Kalijaga menyadari leluhurnya berasal dari Majapahit. Namun, Raden Patah bergeming tetap akan menyerang Majapahit. Setelah serangan pertama (1524-1526) gagal, serangan kedua dipimpin Sunan Kudus pada 1526 dan 1527 baru berhasil menjatuhkan Majapahit. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak dan dikaruniai tiga orang anak: Raden Umar Said (Sunan Muria), Dewi Rukayah, dan Dewi Sofiyah.*

MENTERI Agama, Lukman Hakim Saifuddin melalui akun Twitter -nya, @lukmansaifuddin menyatakan bahwa Baha’i merupakan agama dari sekian banyak agama yang berkembang di lebih dari 20 negara. “Baha'i adalah suatu agama, bukan aliran dari suatu agama,” tulis Lukman. “Saya menyatakan bahwa Baha’i adalah termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945.” Lukman juga menjelaskan bahwa berdasarkan UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, agama Baha’i merupakan agama di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, yang mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya berpendapat umat Baha'i sebagai warganegara Indonesia berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari pemerintah,” tulis Lukman. “Kemenag itu produk kesepakatan luhur pendiri bangsa yang berkomitmen bahwa (nilai-nilai) agama harus jadi jiwa yang mengisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Saya hanya menjalankan kewajiban saja,” kata Lukman kepada Historia (24/7). Penjelasan Lukman tersebut karena adanya surat dari Menteri Dalam Negeri yang menanyakan apakah Baha’i memang benar merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia. Pertanyaan tersebut terkait keperluan Kemendagri memiliki dasar dalam memberi pelayanan administrasi kependudukan. Menurut Iskandar Zulkarnain dalam Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, agama Baha'i dipelopori oleh Mirza Husein Ali, seorang ulama dari Persia yang mengaku dirinya sebagai Baha’ullah (kemuliaan Allah). Baha’ullah, menurut Situs Resmi Agama Baha’i di Indonesia ( bahaiindonesia.org ), adalah pembawa wahyu agama Baha’i. Pada 1863, dia mengumumkan misinya untuk menciptakan kesatuan umat manusia serta mewujudkan keselarasan di antara agama-agama. Dalam perjalanannya di sebagian besar kerajaan Turki, dia banyak menulis wahyu yang diterimanya dan menjelaskan secara luas tentang keesaan Tuhan, kesatuan agama serta kesatuan umat manusia. Dia mengajarkan bahwa semua agama berasal dari Tuhan dan mereka saling mengisi serta melengkapi. Semua utusan Tuhan mengajarkan keesaan Tuhan dan mewujudkan cinta Tuhan dalam kalbu-kalbu para hamba-Nya. Dalam A Concise Encyclopedia of the Baha'i Faith , Peter Smith, salah satu sarjana terkemuka dalam kajian Baha’i, menyatakan bahwa Baha’i adalah ajaran baru yang diyakini sebagai agama independen dan bisa diterima kehadirannya termasuk di Amerika Serikat, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Berdasarkan Situs Resmi Agama Baha'i di Indonesia, secara geografis, agama Baha'i adalah agama kedua yang paling tersebar di dunia –berada di lebih dari 120.000 tempat di seluruh dunia– dan telah resmi diakui sebagai agama yang berdiri sendiri di lebih dari 237 negara dan wilayah teritorial. “Organisasi PBB secara resmi mengakui bahwa ajaran Baha'i telah menjadi bagian gerakan agama dan sosial yang mempunyai peran penting dalam membangun perdamaian antarumat beragama serta upaya kesejahteraan ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat di seluruh dunia,” tulis Amanah Nurish dalam “Belenggu Diskriminasi pada Kelompok Minoritas Baha’i di Indonesia dalam Perspektif HAM,” dimuat jurnal Ma’arif Institute , Vol. 7, No. 1, 2012. Kedatangan Baha'i di Indonesia Menurut Iskandar Zulkarnain, penyebaran agama Baha'i di Indonesia dilakukan oleh pedagang dari Persia dan Turki bernama Jamal Effendy dan Mustafa Rumi di Sulawesi sekitar tahun 1878. Dari Sulawesi, ajaran ini menyebar ke tempat lain. Namun, menurut Amanah Nurish, ajaran Baha'i di Indonesia dibawa oleh seorang dokter dari Iran yang datang ke Mentawai, Sumatera, untuk menjadi relawan membantu orang miskin, pada 1920. Dari waktu ke waktu, dia berhasil menyampaikan iman Baha'i sebagai gerakan keagamaan baru di Indonesia, sehingga menyebar ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Jawa, Bali, dll. Lukman menyajikan data pemeluk agama Baha'i di Indonesia, yang tersebar di Banyuwangi (220 orang), Jakarta (100 orang), Medan (100 orang), Surabaya (98 orang), Palopo (80 orang), Bandung (50 orang), Malang (30 orang), dll. Pada 15 Agustus 1962, Presiden Sukarno mengeluarkan Keppres No. 264/1962 yang melarang organisasi Baha'i bersama organisasi-organisasi lainnya: Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmet, Selaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical, dan Organization Of Rucen Cruisers (AMORC). “Keputusan itu dikeluarkan karena Sukarno menilai paham Baha'i tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat revolusi, dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia. Akan tetapi, setelah era reformasi, paham Baha’i dapat bernapas lagi,” tulis Iskandar Zulkarnain. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Keppres No. 264/1962 dengan Keppres No. 69/2000. Dengan demikian, Gus Dur mengakui secara konstitusional keberadaan ajaran Baha’i dan memperbolehkan menjalankan aktivitas keagamaannya. “Pembelaan Gus Dur dalam memperjuangkan kelompok minoritas dan hak-hak umat Baha’i di Indonesia di dalam menjalankan aktivitas keagamaannya menunjukkan keberanian yang cukup serius terhadap warisan politik peninggalan rezim Sukarno dan Suharto,” tulis Amanah Nurish. Menurut Iskandar Zulkarnain, Gus Dur menaruh simpati terhadap ajaran Baha'i. Hal itu terbukti dengan kesediaan Gus Dur untuk hadir di tengah penganut Baha'i di Jalan Menteng, Jakarta Pusat pada 21 Maret 2000.*

DALAM ramah-tamah dengan Korps Wanita Angkatan Bersenjata di Istana Negara Jakarta, 28 Desember 1965, Presiden Sukarno mengatakan bahwa perempuan selalu ikut dalam setiap revolusi besar dalam sejarah manusia. Sukarno menyebut Zubaidah yang membangun aliran air ke Mekah yang dinamakan “air Zubaidah.” “Revolusi yang diadakan Nabi Muhammad saw. misalnya, mengenal nama Zubaidah,” kata Sukarno. Zubaidah (wafat tahun 831) adalah istri paling dicintai Harun al-Rasyid (memerintah 786-803). Harun salah satu khalifah Dinasti Abbasiyah yang kerap melaksanakan haji. Dia bersama istri, anak-anak, dan para fukaha telah sembilan kali naik haji. Jika tidak pergi haji, dia memberangkatkan 300 orang berhaji dengan dibekali biaya besar dan pakaian mewah.  Menurut Michael Wolfe dalam Haji , karena ingin mempermudah para jemaah haji di abad-abad mendatang, Zubaidah membiayai penggalian seratus sumur di sepanjang jalur al-Kufa di Irak selatan sampai ke Mina di Mekah. Air merupakan kebutuhan mendasar bagi para jemaah haji di daerah yang gersang itu. Saluran itu, tulis Wolfe, “abu-abu yang kelihatan usang dan terbuat dari batu serta bata melalui proses peleburan. Ini adalah saluran air yang cukup besar yang berasal dari abad ke-8.” Pembuatan saluran dan sumur-sumur itu menelan biaya sebesar 1.500.000 dinar. “Zubaidah merupakan sosiawan yang jarang tandingannya. Sampai sekarang saluran air itu terkenal dengan Air Zubaidah (mata air Zubaidah),” tulis Huzaemah T., “Konsep Wanita Menurut Quran, Sunah, dan Fikih,” termuat dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual . Selain itu, menurut Huzaemah, Zubaidah membuat banyak masjid, waduk untuk irigasi, dan jembatan di wilayah Hijaz, Syam, dan Bagdad. Bahkan, dia bersama suaminya berjasa dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Mekah. Menurut Christiaan Snouck Hurgronje dalam Tulisan-tulisan Tentang Islam di Hindia Belanda , di waktu biasa sumber-sumber air tersebut memasok air lebih dari cukup ke kota Mekah untuk keperluan rumahtangga, mencuci pakaian, dan mandi. Persediaan air di sumur-sumur itu tidak berkurang walau lama tak turun hujan. Terkait sumber air tersebut, Dr Dickson, wakil Inggris di Dewan Kesehatan Internasional, melaporkan mengenai ibadah haji pada 1885: “Tempat-tempat penampungan air di Arafah diisi dengan air jernih dari pipa air Zubaidah dan setiap orang dengan sesuka hati boleh mengambil air dari situ dengan cuma-cuma; tetapi oleh karena orang tidak mengambil tindakan untuk melarang mandi di tempat itu, maka airnya lalu tidak layak (untuk diminum).” Seorang ulama takjub dengan amal saleh Zubaidah. Dalam mimpinya, ulama itu bertanya kepada Zubaidah: “Pahala apa yang engkau terima dari Allah sebagai balasan atas amalmu membangun oase ini?” Zubaidah menjawab: “Pahalanya sudah diberikan Allah kepada rakyat yang memberikan keringat dan tenaganya untuk membangun sungai ini.” “Zubaidah hanyalah istri khalifah,” tulis Jalaluddin Rakhmat dalam The Road to Muhammad . “Artinya, dia sekadar memberi perintah saja; sebenarnya, yang membangun adalah rakyat.”

NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij) stasiun radio Hindia Belanda. DESEMBER 1936, sepucuk surat tiba di kantor radio NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij) , stasiun radio Hindia Belanda. Seorang pendengar protes atas siaran azan yang tak tepat pada waktunya. Tak lama berselang, surat-surat pendengar lain mulai berdatangan, memprotes hal yang sama. NIROM didirikan di Amsterdam pada 1928, direncanakan jadi stasiun radio yang menangani siaran ke seluruh Jawa, dan dalam tiga tahun ke seluruh Hindia Belanda. Namun, karena beberapa kendala teknis, baru pada 1 April 1934 NIROM resmi mengudara. NIROM sebenarnya stasiun radio swasta yang diberikan lisensi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengimbangi stasiun-stasiun radio yang didirikan bumiputera. NIROM memiliki lima studio cabang lengkap dengan stasiun transmisinya: Batavia, Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya. Awalnya, dengan alasan eksklusitivitas, NIROM hanya menyiarkan siaran-siaran berbahasa Belanda. Namun pada 1935, diperluas dengan program-program “ketimuran” yang ditujukan untuk pendengar berbahasa Melayu. “Walaupun dikontrol pemerintah Hindia Belanda dan didesain untuk melayani orang-orang Eropa di Hindia Belanda, NIROM juga bermaksud merangkul pendengar non-Eropa, dari bumiputera hingga Tionghoa Peranakan dengan program-program ketimurannya,” tulis Peter Keppy, “Keroncong, Concours and Cooners; Home-grown Entertainment in Early Twentieth-century Batavia” dalam Linking Destinies: Trade, Towns, and Kin in Asian History  yang disunting Peter Boomgaard, Dick Kooiman, dan Henk Schulte Nordholt . Untuk menarik simpati bumiputera, mulai April 1936 NIROM menyiarkan kumandang azan setiap waktu salat magrib tiba. Awalnya, azan hanya terdengar di wilayah Jawa Timur, yang masuk dalam jangkauan stasiun radio NIROM Surabaya. Pada akhir 1936, setelah dilakukan beberapa perbaikan teknis, NIROM Surabaya meluaskan jangkauan siarannya hingga Jawa Tengah. Sementara itu, NIROM Bandung juga mulai menyiarkan kumandang azan magrib. Di sinilah awal mula berbagai keluhan dan protes muncul. Karena mendengar kumandang azan yang berbeda waktunya dengan masjid setempat, para pendengar di Jawa Tengah mengirim surat keluhan ke NIROM. Menurut Philip Bradford Yampolsky dalam “Music and Media in the Dutch East Indies: Gramophone Records and Radio in the Late Colonial Era, 1903-1942” , disertasi untuk meraih gelar doktor di Universitas Washington, para pendengar mulai menulis surat keluhan atas kumandang azan magrib yang disiarkan pada waktu yang salah. Hal ini terjadi akibat masuknya waktu salat magrib di Jawa Tengah terjadi setelah waktu salat magrib di Jawa Timur, dan lebih cepat daripada di Bandung. Karena mustahil bagi NIROM untuk menyiarkan azan tepat waktu di semua wilayah, akhirnya pada Mei 1937 mereka memutuskan hanya mengumandangkan azan seminggu sekali. Azan disiarkan Kamis sore, sebagai pengingat kaum bumiputera untuk melakukan salat Jumat keesokan harinya. Di tengah berbagai protes dan keluhan yang dilayangkan pendengar, NIROM berkilah. Mereka memberikan alasan atas perubahan itu. “Siaran azan hanya digunakan sebagai bentuk simbolik, untuk mengingatkan masyarakat atas kewajiban agamanya,” tulis Philip. Dua tahun berselang, pada 1938, surat-surat keluhan tetap berdatangan ke kantor NIROM. Mereka menuntut NIROM menghentikan siaran azannya. “Beberapa surat itu menyatakan, apabila kamu (NIROM) tidak bisa menyiarkan azan tepat waktu, kalau begitu jangan siarkan saja sama sekali,” tulis Philip.

Warga muslim dan Kristen di Tolikara, Papua, berdamai. Sebagai rasa syukur mereka mengadakan kenduri. Biasanya dengan bakar babi, namun diganti dengan sapi. “Seharusnya potong babi, tapi saudara muslim tidak makan babi. Jadi kami cari sapi,” ujar Sekretaris Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli, Pendeta Marthen Jingga, dikutip cnnindonesia.com . Toleransi seperti itu pernah dilakukan oleh Sunan Kudus. Bedanya, Sunan Kudus justru tidak menyembelih sapi untuk menghormati masyarakat Kudus yang saat itu masih memeluk agama Hindu. Sapi adalah hewan yang disucikan oleh umat Hindu. Menurut Hasanu Simon dalam Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa, Sunan Kudus lebih mengikuti gaya Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Dia tidak melakukan perlawanan frontal terhadap adat dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku. “Sunan Kudus sering menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang tertera dalam Surat Sapi Betina, Surat Al-Baqoroh. Dalam acara-acara pesta Sunan Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena hal itu akan melukai hati pemeluk Hindu yang masih merupakan agama mayoritas penduduk Kudus. Sebagai gantinya Sunan Kudus akan menyembelih kerbau,” tulis Hasanu Simon. Kebiasaan Sunan Kudus ini, lanjut Simon, masih diikuti oleh sebagian masyarakat Kudus sampai sekarang. Banyak desa-desa di daerah Kudus yang sampai sekarang masih melarang sehingga peternakan kerbau di desa-desa tersebut masih berkembang, sementara di tempat lain ternak kerbau sudah diganti dengan sapi sejak dekade 1960-an karena kerbau membutuhkan pakan yang banyak dan tempat-tempat basah untuk berkubang. Menurut Solichin Salam dalam Menara Kudus , sebuah cerita rakyat di Kudus menyebutkan bahwa masyarakat Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena dahulu Sunan Kudus pernah merasa dahaga, kemudian ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. “Maka sebagai rasa terima kasih Sunan Kudus, masyarakat di Kudus dilarang menyembelih binatang sapi,” tulis Solichin. Dalam Koridor , Mustofa Bisri (Gus Mus) menyebut bahwa figur Sunan Kudus dikenal sebagai ulama fiqh yang andal dan kukuh memegang prinsip; panglima perang dan ahli strategi politik –seperti ketika menjadi panglima perang Kerajaan Demak menaklukan Kerajaan Majapahit; dan ulama toleran dengan tidak menyembelih sapi untuk menghormati Kiai Telingsing, salah seorang pengikut Sunan Kudus yang semula beragama Hindu. Denys Lombard menguraikan bahwa Kiai Telingsing (The Ling Sing) adalah anak Sunan Sungging dengan seorang perempuan Tionghoa. Dia lahir di Tiongkok dan disuruh ayahnya datang ke daerah kudus untuk menyebarkan agama Islam, sebelum para wali pertama berdakwah dan sebelum Kesultanan Demak didirikan. “Sementara Sunan Kudus yang dipandang sebagai tokoh dari sejarah penyebaran Islam di Jawa, dan tak syak lagi merupakan tokoh kota Kudus yang paling tersohor, ternyata memandang Kiai Telingsing sebagai ‘kakak’ dan gurunya,” tulis Lombard, “Seputar Makam Kiyai Telingsing di Jawa Tengah,” termuat dalam Ziarah dan Wali di Dunia Islam suntingan Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot. Makam Kiai Telingsing terdapat di Kampung Sunggingan Kudus Jawa Tengah. Sunggingan berarti "kampung tukang kayu" (dari kata sungging, juru ukir dan tukang kayu) karena menurut cerita lokal, Kiai Telingsing adalah tukang kayu yang bersama Sunan Kudus menyiarkan Islam di daerah itu dan menyebarkan teknik-teknik perkayuan.

PADA 21 Februari 1830 atau empat hari menjelang bulan puasa tiba, Pangeran Diponegoro tiba di Menoreh, pegunungan perbatasan Bagelen dan Kedu. Kedatangannya berdasarkan kesepakatan yang dibuatnya bersama Jan Baptist Cleerens, pada 16 Februari 1830, di daerah Remokamal tepi kali Cincinggoling. Cleerens adalah utusan De Kock untuk menemui Diponegoro. Kabar kedatangan Diponegoro tercium masyarakat. Meski mendapat predikat musuh Belanda nomor wahid, masyarakat masih mengelu-elukannya. Dia datang diiringi 700 prajurit. Di sana dia tinggal di sebuah rumah besar, berdinding bambu, dan beratapkan daun kelapa. Rumah singgahnya itu terletak di sebuah kawasan tanjung, di tepi Kali Progo, yang oleh masyarakat disebut daerah Metesih. "Pesanggrahan itu letaknya tepat di sebelah barat laut Wisma Keresidenan Kedu," kata Peter Carey dalam surel kepada Historia . Di pesanggrahan itu, pengikut Diponegoro membengkak menjadi 800 orang. Sebagian besar bersenjatakan tombak. Pasukannya sekarang tampil dalam balutan sorban dan jubah hitam, pemberian Cleerens. Setiap pagi selama bulan puasa, Diponegoro beserta 800 orang prajuritnya tetap giat berlatih olah kanuragan dan menjalankan ibadah. “Dia mempunyai suatu batu yang lebar dan lurus dekat Kali Progo untuk ngibadah (beribadah, red. ),” kata Peter Carey. Awal Maret 1830, Diponegoro berpesan kepada De Kock melalui Cleerens, bahwa selama bulan puasa dia takkan melakukan pembicaraan apapun soal perang. Jika ada pertemuan, itu pun hanya ramah-tamah biasa. De Kock menerimanya. De Kock bahkan bermanis muka kepada Diponegoro dengan memberinya seekor kuda yang bagus warna abu-abu dan uang f10.000 yang dicicil dua kali untuk biaya para pengikutnya selama bulan puasa. Dia juga mengizinkan anggota keluarga Diponegoro yang ditawan di Yogyakarta dan Semarang, untuk bergabung dengan sang pangeran di Magelang. Bukan hanya De Kock yang menyambangi Diponegoro. Anggota staf senior De Kock, seperti ajudan sekaligus menantunya, Mayor F.V.H.A. de Stuers, dan Residen Kedu, Valck, sering berkunjung ke pesanggrahan Dipanegoro di Metesih sambil minta diberitahu apa saja keperluannya. Masyarakat Kedu pun banyak yang berkunjung di pesanggrahan pangeran. Mereka banyak yang membawakannya gula Jawa, meski sebenarnya Diponegoro tak suka makanan yang manis. Dia tetap menerimanya sebagai tanda penghormatan mereka kepadanya sebagai pemimpin Jawa ( lajering Jawa ). De Kock bertemu dengan Diponegoro dalam tiga kesempatan yang berbeda: dua kali saat jalan subuh di taman keresidenan dan sekali ketika dia datang sendiri ke pesanggrahan pangeran. Perlakuan De Kock yang manis ternyata bermuatan politis. Dia membiarkan Diponegoro menikmati jaminan keamanan semu, sembari berharap sang pangeran menyerah tanpa syarat. “Motif dan cara tidak terhormat seperti ini tentu tidak dikatakan secara terbuka, namun dalam pandangan De Kock, apa boleh buat, tujuan menghalalkan segala cara,” tulis Peter Carey dalam Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855) . Namun, sikap manis De Kock selama bulan puasa tak dapat meruntuhkan pendirian Diponegoro. Tumenggung Mangunkusumo, mata-mata yang ditanam residen Valck dalam kesatuan Diponegoro, melaporkan bahwa Diponegoro tetap kukuh dalam niatnya untuk mendapat pengakuan sebagai sultan Jawa bagian selatan. Tapi perwira senior Belanda lain menyatakan bahwa Diponegoro sebagai ratu paneteg panatagama wonten ing Tanah Jawa sedaya  (ratu dan pengatur agama di seluruh Tanah Jawa). Mendengar kabar tersebut De Kock mengambil langkah tegas. Pada 25 Maret 1830, dua hari sebelum bulan puasa berakhir, dia memberi perintah rahasia kepada dua komandannya, Louis du Perron dan A.V Michels, untuk mempersiapkan kelengkapan militer guna mengamankan penangkapan sang pangeran. Gencatan senjata yang berlangsung selama Ramadan berakhir tragis: Diponegoro ditangkap pada hari kedua lebaran, 28 Maret 1830.*

CHEN Seng hanyalah anak seorang buruh miskin dari Yangcheng, Provinsi Henan, Tiongkok. Seperti juga ayahnya, Chen bekerja sebagai buruh tani yang menggarap ladang milik seorang tuan tanah. Tapi Chen bukan pemuda biasa. Dia buruh yang berlawan dan menentang. Dari buku Kisah-Kisah dari 5000 Tahun Sejarah China karya Liu Handa dan Cao Yuzhang diperoleh kisah bahwa Chen hidup pada masa kekaisaran Qin Er Shi (Hu Hai). Qin bertakhta sejak 210 sampai dengan 207 Sebelum Masehi. Di bawah Qin, ratusan ribu rakyat Tiongkok mengalami penindasan, dikerahkan di dalam berbagai proyek megah ambisi kaisar, mulai dari pembangunan istana sampai mausoleum. Bagi Qin, seorang kaisar tak perlu melakukan apa-apa kecuali menikmati hidup. Chen satu dari ratusan ribu orang rakyat yang dikerahkan di dalam proyek kekaisaran itu. Suatu hari, Chen bersama ribuan pekerja paksa lainnya dikirim ke wilayah utara Tiongkok. Di tengah perjalanan, hujan badai datang menghumbalang. Banjir menghadang misi mereka. Tak ada jalan lain kecuali mendirikan kemah dan bermalam menunggu air surut. Tapi ternyata banjir tak kunjung mereda sementara tengat waktu semakin mendesak. Para pekerja semakin resah, terlebih ancaman hukuman mati di bawah titah kaisar menunggu di depan apabila mereka telat tiba di lokasi pekerjaan. Chen yang gelisah bertemu dengan Wu Gung, pemuda pekerja lain yang juga bernasib sama dengannya. Mereka berdua menggalang solidaritas pekerja dan merencanakan sebuah perlawanan. Semula banyak pekerja menolak rencana nekatnya. Semua dilanda ketakutan atas hukuman mati dari kaisar apabila rencana pembangkangan gagal. “Jika kita kabur dan tertangkap, kita pasti dibunuh. Kita juga akan dibunuh jika memberontak gagal. Memberontak lebih menarik daripada menyerahkan diri kepada penjagal. Orang-orang sudah cukup menderita di bawah Qin,” kata Chen Sheng. Tak lama kemudian, pecahlah pemberontakan petani terbesar pertama di negeri Tiongkok itu. Chen Sheng dan Wu Gung berhasil menguasai beberapa wilayah dan dinobatkan sebagai raja sebelum akhirnya tewas di tangan seorang pengkhianat. Wu Guang pun bernasib sama dengan sekondannya. Dia mati dibunuh oleh pengawalnya sendiri di Xinyang. Berabad setelah Chen Sheng dan Wu Gung mengobarkan pembangkangan di Tiongkok, Haji Hasan dari Cimareme, Garut menolak untuk membayar pajak panen padi kepada pemerintah kolonial. Hasan menganggap kewajiban setor padi sebanyak empat pikul padi untuk setiap pemilik lahan sawah 5 bau lebih (1 bau = 7.096 M2) terlalu memberatkan. Apalagi dengan harga beli 4,5 gulden untuk tiap pikulnya, jauh di bawah harga pasaran saat itu. Tak ada jalan lain bagi Hasan kecuali menolak menyerahkan padinya kepada pemerintah kolonial. Tak cukup hanya menolak, Hasan mengajak seluruh keluarganya mengangkat kelewang melawan pemerintah. Nyali Hasan memang jauh lebih besar ketimbang seluruh nyali polisi kolonial yang mengepung rumahnya. Namun senjata yang polisi gunakan jauh lebih digdaya ketimbang sebilah golok miliknya. Setelah berbutir pelor melesat menembus tembok bilik anyaman bambu rumah Haji Hasan, dzikir dan takbir lambat laun berubah menjadi jeritan dan isak tangis. Hasan dan beberapa anggota keluarganya tewas seketika pada 7 Juli 1919. Kisah perlawanan selalu muncul dalam setiap zaman dipenuhi penindasan. Ia hadir dalam berbagai bentuknya. Pada masa Orde Baru, Wiji Thukul tak lagi mengangkat kelewang. Dia menggenggam pena, mengungkai kata, seperti dalam Sajak Suara ini: Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan di sana bersemayam kemerdekaan apabila engkau memaksa diam aku siapkan untukmu : pemberontakan! Seperti Chen Sheng, Wu Gung dan Haji Hasan, riwayat Thukul dituntaskan lewat sebuah penculikan. Dan dari setiap pemberontakan orang-orang tertindas, lahir perubahan di dalam sejarah. Kepada mereka kita patut menaruh hormat.*

FILM ini dibuka dengan sebuah adegan yang sedikit mengganjal hati: Jaya (Tio Pakusadewo), eksil yang bermukim di Praha, masih harus bekerja pada usia senja. Tapi baiklah, mungkin latar belakang periode film ini menceritakan ketika Jaya masih berusia di bawah 60 tahun, usia pensiun sebagaimana umumnya warga di Ceko yang lahir sebelum 1950, berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial di Republik Ceko, Ministerstvo práce a sociálních vêcí .

SELAIN dijajah Portugis, Belanda, Prancis, dan Jepang, Indonesia juga pernah dijajah Inggris. Ada anggapan bangsa yang dijajah Inggris akan bernasib baik. Benarkah? Sejarawan asal Inggris, Peter Carey menolak anggapan tersebut. Selama lima tahun menjajah Indonesia, Inggris banyak membawa kerugian. “Banyak yang katakan mungkin jika Indonesia dijajah oleh Inggris akan lebih baik, mereka banyak berkaca pada Malaysia dan Singapura. Tapi semua itu bohong,” ujarnya dalam seminar “Objects, Museums, Histories Between the Netherlands and Indonesia: the Case of Diponegoro,” di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (18/5). Menurut Peter Carey, ketika menginjakan kaki di Jawa, Inggris membuat kekacauan. Terlebih mereka adalah pencuri aset Indonesia nomor wahid. Dia menyoroti dua benda cagar budaya penting milik Indonesia yang masih berada di museum luar negeri. Prasasti Pucangan yang dikenal Calcutta Stone berada di Museum India dan Prasasti Sangguran atau dikenal dengan Minto Stone. Prasasti Pucangan berasal dari tahun 1041 M. Prasasti ini memuat sejarah awal pemerintahan Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan. Prasasti ini ditemukan pada masa Sir Stamford Raffles menjadi gubernur saat pemerintahan kolonial Inggris di Batavia. Dia mengirimkannya kepada Gubernur Jendral Lord Minto di Kalkuta, India. Sementara itu, Prasasti Sangguran yang berasal dari tahun 982 M ditemukan di daerah Malang. Prasasti ini dianggap penting karena menyebut raja Medang yang berpusat di Jawa Tengah, sebagai penguasa Malang. Kolonel Colin Mackenzie menghadiahkan prasasti ini kepada Raffles, yang oleh Raffles kemudian diserahkan kepada Lord Minto pada 1813. “Lord Minto berharap prasasti ini suatu saat akan bercerita kisah dari timur tentang kita,” tutur Peter Carey. Selama puluhan tahun, Prasasti Sangguran disimpan oleh pewaris keluarga Lord Minto di Skotlandia. Sudah berbagai cara dilakukan demi membawa pulang prasasti itu. Proses negosiasi dilakukan pemerintah Indonesia sejak 2004. Namun, hingga kini prasasti itu belum juga berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Sudah lebih dari 200 tahun prasasti itu masih berdiri di halaman belakang rumah keluarga Lord Minto dalam keadaan tertutup lumut dan lapuk. Padahal, kata Peter Carey, prasasti itu mengandung kutukan yang mengerikan. Prasasti yang bersisi penetapan Desa Sangguran sebagai sima atau tanah perdikan itu dilarang untuk dipindahkan dari tempatnya semula. Jika itu dilakukan kutukan akan menghujani pelaku. Nyatanya, mereka yang terlibat dalam pemindahan prasasti itu pun ketiban sial. Lord Minto sendiri, setelah menerima batu itu, dicopot dari jabatannya sebagai gubernur jenderal tanpa alasan jelas. Dia pulang ke Inggris dalam keadaan sakit dan meninggal dalam perjalanan menuju Skotlandia. Hal serupa terjadi pada Raffles. Dia ditarik pulang ke Inggris. Pada 1818 kembali ke India dan kembali dipulangkan pada 1823. Setelahnya dia pun meninggal pada 1826. Ranggalawe, Bupati Malang juga mengalami nasib tak lebih baik. Makam bupati ini tak pernah diketahui. Padahal dia telah memerintah sejak tahun 1770-1820. Seolah ingatan lokal atas sang bupati telah dihapus. Sementara pengembalian dua prasasti itu masih belum mencapai kejelasan, benda yang disimpan oleh keluarga keturunan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jean Chretien Baud telah berhasil dibawa pulang. Setelah 180 tahun menyimpan pusaka milik Pangeran Diponegoro, pada Februari lalu tongkat pusaka milik sang pangeran dikembalikan. Kini benda itu disimpan di Museum Nasional Jakarta.

SIMPOSIUM Nasional Tragedi 1965 usai digelar kemarin. Sebelum simposium diselenggarakan santer tersiar kabaritikad pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan pendekatan non-yudisial. Tujuannya hanya satu: rekonsiliasi bangsa. Rekonsiliasi di sini mengandung sejumlah masalah. Saya akan membahas tiga saja. Pertama , rekonsiliasi tidak punya definisi dan indikator yang jelas. Awalnya ini konsep yang muncul dari nilai-nilai keagamaan. Belakangan, rekonsiliasi menjadi istilah yang banyak dipakai dalam konteks pascaperang dan pascatransisi politik. Tidak ada ilmuwan yang bersepakat akan definisinya, bisa dalam arti sempit seperti saling memaafkan, namun bisa juga dalam arti yang lebih kompleks seperti hidup harmonis bermasyarakat. Akibat ketidakjelasannya, ia tak bisa dioperasionalkan dalam bentuk mekanisme yang khusus. Umumnya ia dilekatkan pada bentuk mekanisme lain: pengungkapan kebenaran lewat mekanisme komisi kebenaran, atau pengadilan. Dua yang disebut ini menjadi sebuah prasyarat, karena rekonsiliasi baru memiliki makna dan tujuan ketika ada sebuah kebenaran yang diterima bersama dan keadilan terutama bagi pihak yang dizalimi.  Kedua , rekonsiliasi adalah tujuan. Dia bukan cara yang dimanifestasikan lewat mekanisme tersendiri. Sebagai sebuah tujuan, dia tidak dapat direkayasa secara sosial politik dan dilihat hasilnya dalam waktu singkat. Rekonsiliasi membutuhkan proses, dan biasanya panjang melibatkan saling dialog dalam diskursus publik, dari  tingkat nasional hingga di dalam keluarga atau komunitas. Dalam hal ini, rekonsiliasi tidak diciptakan, tetapi ditumbuhkan. Proses-proses menumbuhkannya itulah yang harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Kanada dan Australia menumbuhkan rekonsiliasi terhadap kelompok penduduk asli ( indigeneous ) pasca pengungkapan kebenaran atas kejahatan berat yang dilakukan terhadap penduduk asli ini. Dari mulai menulis ulang sejarah, kegiatan pendidikan hingga akses sosial politik dan ekonomi dibangun bersama-sama oleh pemerintah federal maupun negara bagian, bersama dengan beragam komunitas masyarakat, untuk menumbuhkan saling hormat dan memastikan keadilan bagi masyarakat asli itu. Ketiga , rekonsiliasi adalah kompromi masa lalu dan masa kini. Untuk penguasa, rekonsiliasi berarti lebih sederhana lagi: kompromi kekuasaan. Ia merupakan medium bertemunya kepentingan penguasa represif untuk menjustifikasi kekuasaannya di masa lalu, dan kepentingan kekuasaan demokratis untuk mendapatkan keamanan bagi legitimasi yang didapat lewat mekanisme politik liberal. Karena itu seringkali ia menjadi antitesis dari upaya-upaya penegakan kebenaran dan keadilan atas sesuatu yang menjatuhkan legitimasi sejarah penguasa di masa lalu. Terutama dalam konteks transisi, saat elemen dari penguasa masa lalu masih bercokol kuat dalam liberalisasi politik, seperti di Indonesia, maka kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang mengancam dan pada saat yang sama dimanfaatkan untuk membangkitkan ketakutan di masyarakat. Narasi di seputar pascaterbunuhnya tujuh perwira padaOktober 1965, misalnya, saat ratusan ribu orang dibunuh dan puluhan ribu lainnya hilang atau dipenjara tanpa proses pengadilan adalah contoh pertarungan kebenaran yang selama ini coba diungkap oleh masyarakat sipil. Upaya pengungkapan kebenaran itu bertabrakan dengan narasi pemerintahan Soeharto tentang pemberontakan kaum komunis yang dijadikan dalih pembunuhan massal tersebut. Ketika kelompok korban atau masyarakat sipil mendialogkan kebenaran kejahatan itu, elemen-elemen yang mempertahankan versi Orde Baru justru memukul balik kelompok masyarakat sipil tersebut dengan tuduhan komunisme gaya baru. Rekonsiliasi nasional yang diimpikan pemerintah Indonesia paling relevan dalam konteks peristiwa1965 ini. Dalam silang sengkarut narasi kesejarahan dan kemanusiaan ini, ada ribuan warga negara Indonesia yang masih terseok-seok mempertahankan hidupnya sebagai korban. Dalam keadaan demikian rekonsiliasi sebagai sebuah cara rekayasa oleh pemerintah adalah pilihan yang paling tidak tepat. Ada dua alasan untuk hal itu. Pertama , rekonsiliasi yang diinginkan pemerintah tidak memiliki prasyarat yang dibutuhkan, yakni kebenaran dan keadilan. Sejak 2006 Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Butuh waktu bertahun-tahun bagi pemerintah untuk mengajukan draft yang baru, dan DPR sepertinya tak mengindahkan legislasi RUU tersebut meskipun sudah ada dalam daftar Prolegnas. Pemerintah, dalam hal ini presiden, juga tidak pernah tegas terhadap Kejaksaan Agung yang tidak menindaklanjuti berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM termasuk kasus 1965 sejak 2012 lampau. Akibatnya, tidak ada kebenaran bersama, dan tidak ada keadilan; padahal keduanya adalah prasyarat utama bagi rekonsiliasi. Masyarakat Indonesia masih terbelah pada kepercayaan terhadap kesejarahan dan identitas berbangsanya masing-masing. Rekonsiliasi sebagai sebuah cara hanya akan lebih dalam lagi memecah dan membenturkan kelompok-kelompok masyarakat. Ini berakibat pada hal kedua, yakni rentannya legitimasi politik pemerintah yang berkuasa saat ini. Rekonsiliasi hanya akan menjatuhkan pemerintah yang berkuasa, karena inisiatif itu akan ditentang oleh mereka yang masih memegang teguh narasi Orde Baru yang berkawin dengan kepentingan elemen politik masa lalu yang masih haus kuasa. Peristiwa 1965 adalah tantangan yang terberat dan yang paling fundamental menggariskan kesejarahan dan standar berbangsa di negeri ini. Kalaupun ada upaya pemerintah menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu, kasus 1965 ini harus diselesaikan tersendiri, tidak sepaket dengan kasus-kasus lain yang menjadi keberlanjutan dari kekerasan masif yang terjadi dalam kasus 1965. Rekonsiliasi nasional dengan demikian, menjadi hasil positif yang kita harapkan terjadi beberapa tahun mendatang di saat kita semua bisa mengoreksi dan menerima sejarah gelap kekelaman kasus 1965 yang memburamkan kehidupan berbangsa kita di tahun-tahun berikutnya hingga hari ini. Penulis adalah peneliti untuk kajian-kajian keadilan transisi, HAM, dan demokratisasi.