Hasil pencarian

PADA 1960-an, akan dihelat pagelaran wayang kulit di Istana. Ia salah satu kesenian yang disukai Sukarno. Sukarno memilih sendiri dalang favoritnya, Ki Gitosewoko dari Blitar. Lima hari sebelum pagelaran, Gitosewoko sudah berada di Istana. “Apakah sudah siap?” tanya Sukarno kepada Gitosewoko. Percakapan pun berlanjut membahas cerita hingga sanggit atau penggarapan. Sukarno berpesan, “Gito, semua mengharapkan pagelaran nanti sukses. Berusahalah tidak mengecewakan penonton.” Sukarno juga mengarahkan, “Gatotkaca tidak boleh sering memukul. Usahakan sekali memukul lawannya tumbang. Lalu Arjuna lebih tepat jika kau bawakan dengan laras (nada, red ) dua atau lima, jadi lebih terkesan jantan. Suaranya harus kau tegaskan! Bukankah ksatria besar macam Arjuna, tidak tepat bila memiliki suara klemak-klemek , tidak bertenaga?” Kerewelan Bung Karno terhadap pagelaran wayang kulit tidak berhenti di situ. Jelang malam pagelaran, dia kembali memeriksa sendiri tatanan instrumen gamelan. Gamelan harus berada di atas panggung yang sejajar dengan kursi penonton. Lampu penerangan nantinya tidak boleh lebih dari 250 watt. Lalu instrumen gong tidak boleh menutupi penglihatan penonton. Dan terakhir, para pesinden harus berada di belakang dalang. Soal pesinden, Sukarno pun punya favorit: Nyi Tjondrolukito dari Yogyakarta. Nyi Tjondrolukito, yang bernama kecil Turah, seperti dicatat dalam buku Apa dan Siapa , berguru kepada Larasati dan Madularas di kepatihan Danurejan dan mendapat nama Penilaras. Dia kemudian disunting Ki Tjondrolukito, bangsawan yang ahli tari sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VIII (1880-1939). Pada era Sultan Hamengkubuwono VIII, setiap dia istirahat di Kali Urang, selama dua bulan tanpa henti, diadakan pagelaran karawitan. Ini adalah ujian. Jika seniman itu benar-benar mengabdi kepada seni, maka dia akan tahan dengan padatnya pagelaran. Nyi Tjondrolukito adalah seniman produk zaman Sultan Hamengkubuwono VIII yang tahan uji, baik dari segi mental, moral maupun keterampilan. Menurut Nyi Tjondrolukito, Sukarno sejajar dengan Sultan Hamengkubuwono VIII soal selera pada kesenian Jawa. Namun, Sukarno memiliki nilai lebih. “Bung Karno pandai meluhurkan seni lahir dan batin. Sedangkan para raja Jawa dahulu hanya seninya saja. Raja Jawa dulu pandai meluhurkan keseniannya, namun seniman-senimannya masih dipandang sebagai abdi,” ujar Nyi Tjondrolukito kepada Herman Pratikto, penulis cerita silat Bende Mataram , seperti dikutip dalam majalah Warta Para Psikologi No. 10 tahun III. Salah satu contoh bagaimana Sukarno mengayomi seniman Istana adalah kepeduliannya kepada kesehatan Ki Gitosewoko. Sekali waktu, Gitosewoko mengeluh kepada Nyi Tjondrolukito. “Bapak (Bung Karno, red ) melarang saya mengisap candu. Kalo begitu, saya akan cepat mati,” ujar Gito. Ki Gitosewoko memang pengisap candu semasa jayanya. Sukarno membujuknya supaya berhenti, karena alasan kesehatan. Bahkan dia menjanjikan hadiah jika Ki Gitosewoko dapat meninggalkan candu. Tidak di situ saja. Sukarno pun tak marah ketika Ki Gitosewoko menggadaikan salahsatu gamelan istana. Mungkin butuh uang, Ki Gitosewoko menggadaikan sebuah kempul atau salahsatu perangkat gamelan, dari dalam Istana ke seorang kawannya di Kediri. Tidak ada yang tahu bagaimana Ki Gitosewoko membawanya keluar Istana. Sewaktu Sukarno memeriksa perangkat gamelan. Dari sepintas melihat, dia tahu ada kempul yang hilang. Tanpa banyak bicara, dia memerintahkan beberapa orang untuk menyelidiki kemana raibnya gamelan Istana. Pendek kata, posisi kempul sudah diketahui. Sukarno yang menerima laporan itu lalu memerintahkan untuk menebus kembali kempul supaya dapat kembali ke Istana. Suatu saat, dalang Ki Gitosewoko berjalan di dekat perangkat gamelan Istana. Dia kaget, kempul yang dia gadaikan sudah kembali ke tempatnya. “Melihat kempul sudah ditempatnya, Mas Gito langsung pingsan,” ujar Ki Kasido, adik Ki Gitosewoko, dalam majalah Warta Para Psikologi .*

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menuai kritikan dari berbagai pihak karena pernyataannya soal wacana lokalisasi prostitusi. Menurutnya, prostitusi tidak dapat dihilangkan selama manusia masih berada di muka bumi ini. Dia menganalogikan prostitusi dengan sampah. “Analogi sederhana, pelacuran mirip sampah masyarakat. Selama masyarakat ada pasti produksi sampah. Kita bisa tidak hilangkan sampah itu? Tidak bisa. Makanya negara-negara maju menyediakan lokalisasi supaya gampang mengontrol (prostitusi),” kata Ahok (24 April 2015), dikutip CNN Indonesia . Wacana Ahok ini mengingatkan kita pada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966-1977) yang berusaha menyelesaikan masalah prostitusi dengan melokalisasinya. Di pengujung masa jabatan periode pertamanya (1966-1971), Ali membuat kebijakan kontroversial dalam menangani pelacuran di ibukota. Awalnya ketika dia meninjau langsung tempat pelacuran di sepanjang Kramat Raya dan Senen. “Saya ngilu menyaksikannya. Di antara wanita-wanita itu ada anak-anak kecil yang masih belasan tahun umurnya. Ada pula yang disebut ‘becak komplit’ karena kendaraan roda tiga itu membawa keliling wanita ‘P’. Seketika itu juga saya kemukakan secara terbuka, kita harus berdaya upaya agar keadaan yang mencolok itu ditertibkan,” kata Ali dalam Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi , karya Ramadhan KH. Ali mendapat ide melokalisasi wanita tuna susial ketika berkunjung ke Bangkok, Thailand. Seorang dari kedutaan besar Indonesia di Thailand, menuntun Ali ke tempat lokalisasi itu. “Hal ini menimbulkan pikiran pada saya, untuk menerapkan apa yang saya lihat itu di Jakarta,” kata Ali. Rencana Ali ditentang keras. Ali dituding “memperbolehkan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita, dan menjauhkan kemungkinan rehabilitasi bagi wanita yang sadar.” Namun Ali tetap yakin jalan menanggulangi pelacuran adalah dengan melokalisasi mereka. “Melokalisasi berarti mempersempit ruang gerak mereka dan dengan demikian mereka akan terbina,” kata Ali. Ali mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. Ca.7/1/13/70 tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab. SK ini diikuti dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam SK dan instruksi gubernur, SK walikota Jakarta Utara, SK kepala dinas sosial dan lain sebagainya. Menurut Endang R. Sedyaningsih dan Mamahit dalam Perempuan-perempuan Kramat Tunggak , dengan SK Gubernur No. Ca.7/1/39/71, pejabat-pejabat lokal diinstruksikan untuk menutup dan memindahkan praktik-praktik pelacuran di wilayah Jakarta Utara, Angke dan Jelambar di Jakarta Barat, Rawa Bangke di Jakarta Timur; ke Kramat Tunggak di Jalan Kramat Raya Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara. Kramat Tunggak telah menjadi tempat pelacuran sejak 1950-an, ketika itu masih bercampur dengan rumah-rumah penduduk. Selain itu, tempat pelacuran di Jakarta Utara berada di Cilincing, Kalibaru, Koja Utara, Pejagalan, Pademangan, dan Penjaringan. Di wilayah kota Jakarta lain juga terdapat lokasi semacam itu. “Para germo dari wilayah yang ditutup diminta segera mendaftarkan diri ke Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, dan para pelacurnya agar segera mengikuti germo-germo yang telah berada di lokalisasi,” tulis Endang dan Mamahit. Kramat Tunggak yang berdiri di atas tanah seluas 11,5 hektar dimaksudkan sebagai tempat rehabilitasi bagi pelacur dan germo, sehingga salahsatu syarat utamanya mereka sudah pernah menjalankan usaha pelacuran di tempat lain. Oleh karena itu, umumnya para germo di Kramat Tunggak pernah mempunyai bordil di tempat lain. Mereka pindah karena penggusuran untuk pembangunan atau ditutup pemerintah daerah. Di Kramat Tunggak, para germo –yang disebut ibu asuh atau bapak asuh serta pelacurnya disebut anak asuh– rata-rata mempekerjakan 5-10 pelacur, paling banyak mencapai 60 pelacur. Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila, unit pelaksana teknis dari Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, melakukan rehabilitasi dan resosialisasi (rehab dan resos) di Kramat Tunggak. Panti ini mengklaim program rehab dan resos dari 1972 sampai 1993, berhasil mengirimkan 11.624 pelacur kembali ke kehidupan normal: 2.795 orang menikah, 6.229 kembali ke keluarganya, dan 1.420 mencari pekerjaan yang lebih layak. Kendati demikian, waktu dibuka Kramat Tunggak hanya terdapat 300-an dengan 76 germo, jumlah mereka meningkat pada 1980-an dan 1990-an mencapai 2.000 pelacur dan 228 germo. Lokalisasi-lokalisasi pelacuran yang ditutup berangsur hidup dan marak kembali. Pada 1997, di kota Jakarta kurang lebih sepuluh lokasi pelacuran tidak resmi, yang sewaktu-waktu hilang karena razia atau penggerebekan, tidak lama kemudian muncul kembali seperti di Rawa Malang, Kali Jodo, dan Boker. Ali Sadikin pun menyadari bahwa soal pelacuran sudah berada di tengah dunia sekian ratus tahun kalau tidak sekian ribu tahun. “Memang, tidak mudah menyelesaikan masalah wanita tuna susila itu. Lebih gampang membicarakannya daripada menolong mereka,” kata Ali. Kramat Tunggak akhirnya ditutup pada Desember 1999. Di sini kemudian dibangun Jakarta Islamic Center, lembaga pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta.*

TRI Rismaharini, walikota Surabaya, Jawa Timur, menutup kawasan prostitusi Dolly pada 18 Juni 2014. Penutupan bertumpu pada tiga alasan utama: Peraturan Daerah No 7/1999, harkat dan martabat perempuan, dan anak-anak. Menyikapi penutupan tersebut, sikap warga terbelah dua: mendukung atau menolak. Ini lumrah dalam polemik prostitusi di pelbagai zaman. Prostitusi pernah mendapat ruang hidup secara legal dalam masyarakat kolonial. Saat Hindia Belanda Timur berada dalam kuasa Prancis, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (menjabat 1808-1811) mengeluarkan aturan perihal prostitusi. Kaisar Napoleon ikut membidani lahirnya aturan itu. Dia melihat daya tempur tentara Prancis mengendor akibat penyakit kelamin. Sumber penyakit kelamin berasal dari penularan lelaki durjana kepada perempuan pekerja seks. Tapi, Napoleon justru membebankan kewajiban pemeriksaan kesehatan hanya kepada perempuan pekerja seks. Mereka mengikuti pemeriksaan medis secara rutin. “Ini berarti bahwa prostitusi dibolehkan,” tulis Liesbeth Hesselink, “Prostitution: A Necessary Evil,” termuat dalam Indonesian Women in Focus suntingan Elsbeth Locher Scholten dan Anke Borkent-Niehof. Aturan itu berumur pendek karena Prancis hengkang dari Hindia Belanda Timur pada 1813. Prostitusi pun merebak tanpa kendali. Terusik maraknya sebaran penyakit kelamin dan prostitusi ilegal, sekelompok masyarakat mendesak pemerintah kolonial mengeluarkan aturan perihal prostitusi. Menurut mereka, prostitusi sudah jadi kebutuhan alamiah laki-laki. Orang mustahil menolak prostitusi sebab mereka membutuhkannya. Muncullah sebutan untuk prostitusi: “kejahatan yang dibutuhkan.”  Pemerintah kolonial berpihak pada kelompok pendukung prostitusi. Mereka mengeluarkan Reglement tot wering van de schadelijke gevolgen, welke uit de prostitutie voortvloejen (Aturan untuk melawan dampak buruk prostitusi) pada 1852. Ini berarti prostitusi kembali menemukan pijakan legal. Berdasarkan aturan 1852, para perempuan pekerja seks wajib mendaftarkan diri ke polisi. Pemerintah kolonial berharap pendaftaran itu bisa menekan prostitusi ilegal. Perempuan pekerja seks juga harus memeriksakan kesehatannya saban minggu ke dokter. “Jika seorang perempuan pekerja seks terinfeksi penyakit kelamin, dia harus masuk rumahsakit dan tidak boleh pergi hingga sembuh,” tulis Liesbeth. Harapan pemerintah kolonial meleset. Sebaran penyakit kelamin dan prostitusi liar tetap semarak. Penentang prostitusi pun bersuara keras. Kata mereka, aturan 1852 sangat konyol. Tidak ada cukup polisi dan dokter untuk mengurus prostitusi. Argumen lain mereka ialah soal moralitas dan dosa agama. “Secara bertahap, suara para penentang aturan prostitusi menguat. Dan sampai puncaknya pada 1 September 1913 ketika pemerintah kolonial memberlakukan Undang-Undang Kesusilaan Publik,” tulis Liesbeth. Maka, rumah bordil dan pergermoan jadi ilegal. Menurut Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda , Polisi Susila Hindia Belanda lekas bergerak memberantas prostitusi begitu UU itu berlaku. Tapi prostitusi tak lantas mati. Para pelakunya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Pemilik hotel, restoran, dan tempat hiburan malam menyediakan jasa seks berbayar terselubung. Catatan RDGPH Simons, ahli demartologi Batavia, bahkan menyebut prostitusi di Surabaya berkembang menjadi delapan jenis pada 1939. “Yang ditemukan di warung-warung kopi kecil di dekat pelabuhan dan kota pelabuhan tua; prostitusi jalanan dari kampung setempat; rumah-rumah bordil di pusat kota; rumah bordil kampung di pinggiran kota; pelayanan berbeda dari pelayan wanita pribumi; pelayanan yang lebih beragam dari pelayan wanita Belanda; prostitusi Eropa di rumah bordil yang terorganisasi; dan terakhir prostitusi homoseksual dan waria,” tulis John Ingleson, “Prostitusi di Kolonial Jawa,” termuat dalam Perkotaan Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial .*

DUKUNGAN Indonesia kepada kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel telah dilakukan sejak era Presiden Sukarno. Baginya, tiap bangsa punya hak menentukan nasibnya sendiri tanpa melalui pengaturan dan campur tangan negara lain. Sedari awal, Indonesia tak mau mengakui Israel yang diproklamasikan David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948, karena merampas tanah rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia tak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben Gurion tak pernah ditanggapi serius pemerintah Indonesia. Mohammad Hatta hanya mengucapkan terimakasih, namun tak menawarkan timbal-balik dalam hal pengakuan diplomatik. Sukarno juga tak menanggapi telegram ucapan selamat dari Israel. Sewaktu Sukarno mulai menggagas Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1953, Indonesia dan Pakistan menolak keras diikutsertakannya Israel dalam konferensi tersebut. Keikutsertaan Israel bakal menyinggung perasaan bangsa Arab, yang kala itu masih berjuang memerdekakan diri. Sementara Israel adalah bagian dari imperialis yang hendak dienyahkan Sukarno dan pemimpin-pemimpin dunia ketiga lainnya. Dalam pidato pembukannya di KAA pada 1955 yang juga dihadiri pejuang Palestina Yasser Arafat, Sukarno menyatakan bahwa kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya. Maka dari itu, tulis Ali Sastroamidjojo dalam Tonggak-Tonggak di Perjalananku, Bung Karno mengajak supaya bangsa-bangsa Asia dan Afrika di dalam Konperensi ini membentuk satu front anti-kolonialisme dengan membangun dan memupuk solidaritas Asia-Afrika. “Imperialisme yang pada hakikatnya internasional hanya dapat dikalahkan dan ditundukkan dengan penggabungan tenaga antiimperialisme yang internasional juga,” ujar Sukarno dalam pidato hari ulangtahun Republik Indonesia ke-21 pada 17 Agustus 1966, sebagaimana dimuat dalam Revolusi Belum Selesai. Pasca KAA, solidaritas Asia-Afrika menguat dan semangat antikolonialisme makin membara di dada rakyat kedua benua. Sukarno makin keras mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Hal itu dia lakukan dengan berbagai cara, tak terkecuali melalui olahraga. Maulwi Saelan, pengawal Sukarno, masih ingat betul pengalamannya tatkala sepakbola menjadi salah satu alat perjuangan Indonesia di pentas politik internasional. Menurut Maulwi, pada 1958 Indonesia tinggal selangkah lagi masuk ke ajang Piala Dunia. Di penyisihan wilayah Asia Timur, Indonesia berhasil menundukkan Tiongkok. Indonesia tinggal memainkan pertandingan penentuan melawan Israel sebagai juara di wilayah Asia Barat. Namun, Sukarno melarangnya. “Itu sama saja mengakui Israel,” ujar Maulwi menirukan omongan Sukarno, kepada Historia . “Ya, kita nurut. Nggak jadi berangkat,” lanjut mantan penjaga gawang tim nasional yang pernah membawa Indonesia menahan imbang Uni Soviet dalam Olimpiade Melbourne 1956. Perlawanan terhadap Israel kembali dilakukan oleh Sukarno ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962. Pemerintah Indonesia tak memberikan visa kepada kontingen Israel dan Taiwan. Meski alasan resmi yang dikeluarkan adalah, Indonesia tak mempunyai hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut, tapi alasan politik antiimperialisme Sukarno mendasari kebijakan tersebut. Saat itu, negara-negara Arab sedang bersengketa dengan Israel yang ditopang Barat. Sedangkan China dikucilkan dunia internasional setelah Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintahan China yang sah. Sukarno melihat hal ini sebagai bentuk penindasan negara-negara Old Established Forces (Oldefos) terhadap New Emerging Forces (Nefos). Akibatnya, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menskors keanggotaan Indonesia dengan batas waktu yang tak ditentukan. Alih-alih patuh, Sukarno justru memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia keluar dari IOC pada Februari 1963. Sukarno terus melawan. “Sebagai jawabannya Sukarno membentuk Ganefo yang diadakan tahun 1963, yang menjadi pertanda kebesaran bangsa ini dan pertanda ketidaktergantungan pada kekuatan-kekuatan dunia yang ada,” tulis John D. Legge dalam Sukarno: Biografi Politik . Semasa pemerintahan Sukarno pula Indonesia aktif mendukung perjuangan kemerdekaan di berbagai penjuru dunia dengan bantuan dana dan lain sebagainya. Tak hanya di tingkat pemerintahan, rakyat Indonesia juga aktif mendukung kemerdekaan Palestina dan bangsa-bangsa lain seperti Aljazair dan Afrika Selatan. Melalui OISRAA (Organisasi Indonesia untuk Setikawanan Rakyat Asia-Afrika) yang berdiri pada 1960 dan tergabung dalam AAPSO (Organisasi Solidaritas Rakyat Asia-Afrika), kerjasama perjuangan tersebut diintensifkan. Hingga saat kekuasaannya sudah direbut Jenderal Soeharto pada 1966, Sukarno tetap pada pendiriannya dalam hal perjuangan rakyat Palestina melawan Israel. Dalam pidatonya pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-21, Sukarno menyatakan, “Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa antiimperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel!”*

TAK lama setelah menjabat Menhankam/Pangab, Jenderal M. Jusuf, menerima laporan mengenai tawaran membeli pesawat tempur jenis A-4E dan A-4F Skyhawk milik Angkatan Udara Israel dengan harga yang cukup murah. Israel mau melepas 32 pesawat itu karena akan menggantinya dengan pesawat tempur yang lebih canggih jenis F-16 Fighting Falcon. “Menurut Jusuf, laporan itu didapat dari Asintel Hankam (Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan) L.B. Moerdani, yang mempunyai jaringan baik dengan pihak Israel,” tulis Atmadji Sumarkidjo dalam biografi Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit . Jusuf menyetujui pembelian pesawat tempur itu. Tetapi, dia meminta Moerdani agar merancang skenario yang baik sehingga asal usul pembelian pesawat itu tidak diketahui masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, dan pasti menentangnya. “Baru pada tahun 1979 informasi tersebut dilepas ke pihak Mabes (Markas Besar) TNI-AU,” tulis Atmadji. Menurut Jim Winchester dalam Douglas A-4 Skyhawk: Attack & Close-Support Fighter Bomber, Wakil Presiden Amerika Serikat, Walter Mondale, menawarkan 16 Skyhawk waktu berkunjung ke Jakarta pada Mei 1978. Sisanya, 14 Skayhawk (kursi tunggal) dan dua Skayhawk (dua kursi) diserahkan pada November 1979, pesawat ini tipe A-4E dan TA-4H dari Israel. “Ada kemungkinan bahwa Israel yang memulai penjualan, tetapi penjualan itu diperantarai oleh Amerika Serikat untuk menghindari kepekaan Muslim Indonesia,” tulis Jim Winchester. Pada 1980, sejumlah perwira penerbang dipilih secara ketat untuk dilatih menerbangkan Skyhawk, salah satunya Letnan Satu F. Djoko Poerwoko. Dalam bukunya, My Home, My Base , Djoko menceritakan bahwa sebelum sampai ke Israel untuk berlatih, mereka harus melakukan usaha “penyesatan”, antara lain tidak memakai paspor Indonesia sehingga tidak bisa dilacak memasuki Israel. Sepulang latihan selama empat bulan, mereka juga harus menyiapkan alibi bahwa mereka berlatih dan “jalan-jalan” di Amerika Serikat. Operasi latihan hingga persawat itu sampai di Indonesia diberi sandi Operasi Alpha. Dua kali operasi, Alpha I dan Alpha II, masing-masing diberangkatkan sepuluh penerbang. “Pilot-pilot Indonesia dilatih oleh Squadron No. 141 di Etzion, Israel, dan segera setelah selesai pelatihan, skuadron pesawat itu dikirimkan ke Indonesia,” tulis Jim Winchester. Menurut Atmadji, kepada media massa disampaikan bahwa pesawat Skyhawk itu didatangkan dari Amerika Serikat. Namun, ada sejumlah pihak yang tahu bahwa pesawat itu eks Angkatan Udara Israel, tetapi dijelaskan lagi bahwa pesawat itu dibeli lagi oleh Amerika Serikat untuk dijual kepada Indonesia. “Sesuai dengan peraturan yang berlaku di AS, pesawat-pesawat yang dibeli dari mereka melalui fasilitas khusus boleh dijual kepada negara lain bila disetujui oleh AS. Kebetulan, baik AS maupun Israel sepakat untuk menjual dua skuadron pesawat itu kepada Indonesia. Pembayarannya melalui kredit ekspor kepada AS,” tulis Atmadji. Pada peringatan Hari ABRI 5 Oktober 1980, pesawat-pesawat Skyhawk mengadakan fly-pass (terbang formasi) bersama pesawat yang benar-benar baru yaitu F-5E Tiger II buatan Northtrop Corporation, Amerika Serikat. Walaupun bekas, namun kemampuan pesawat Skyhawk masih prima berkat pemeliharaan Angkatan Udara Israel yang sangat baik. Diprediksi pesawat-pesawat itu dapat beroperasi selama 10 tahun, namun kenyataannya dapat digunakan selama 20 tahun. Mulai tahun 2004, pesawat-pesawat itu secara bertahap dipensiunkan.*

PADA Konferensi Asia Afrika April 1955, delegasi dari Tunisia, hanya sebagai peninjau. Negara di Afrika Utara itu, bersama Aljazair dan Maroko, masih dijajah Prancis. Konferensi Lima Perdana Menteri di Bogor pada 1954, menegaskan dalam maklumatnya bahwa “Para Perdana Menteri menyatakan bantuan seterusnya dari mereka terhadap tuntutan dari bangsa Tunisia dan Maroko untuk kemerdekaan nasionalnya dan hak yang sah dari mereka untuk menentukan nasibnya sendiri.”   Pada awal tahun 1951, pemimpin perjuangan kemerdekaan Tunisia, Habib Bourguiba, datang ke Jakarta, untuk meminta dukungan pemerintah Indonesia. “Kami terima beliau, bukan sebagai tamu asing akan tetapi sebagai teman seperjuangan lama, yang sama-sama berjuang di satu front kemerdekaan tanah air dari penjajahan yang berabad-abad itu,” kata Muhammad Natsir, dalam Budaya Jaya , Vol. 9, 1976. Natsir selaku perdana menteri melakukan kunjungan balasan ke Mesir pada 1952, dimana pemerintah Mesir membantu menyediakan kantor bagi para pejuang kemerdekaan dari Tunisia, Aljazair, dan Maroko di Kairo. Sekembali dari lawatan tersebut, Natsir membentuk Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Afrika Utara. Panitia ini diketuai oleh Natsir, sekretaris jenderal Hamid Algadri, bendahara IJ Kasimo, anggota A.M. Tambunan dan Arudji Kartawinata. Dalam Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan , disebutkan bahwa “panitia ini berhasil memberikan bantuan walaupun tidak begitu besar dalam arti materiil tapi besar dalam arti moril bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara tersebut.” Panitia mengusahakan kantor bagi utusan dari Tunisia, Aljazair, dan Maroko, di Jalan Cik Ditiro No. 56 Jakarta Pusat (kemudian sempat jadi kantor kedutaan besar Aljazair, sebelum pindah ke Jalan HR Rasuna Said Kav 10-1 Kuningan Jakarta Selatan). Menurut Hamid Algadri, para utusan itu antara lain Taieb Slim dan Tahar Amira dari Tunisia; Lakhdar Brahimi dan Muhammad Ben Yahya, Muhammad Yazid, dan Husen Ait Ahmad dari Aljazair; dan Allal Fassi dari Maroko. “Mereka sering berkunjung di Jalan Tosari No. 50 (rumah Hamid, red ) dan menganggapnya seperti rumah keluarga sendiri,” kata Hamid dalam memoarnya Mengarungi Indonesia. Sekalipun mereka tidak mempunyai status diplomatik, tetapi setiap 17 Agustus mereka selalu diundang untuk menghadiri upacara peringatan hari ulangtahun Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ketika Maroko dan Tunisia sama-sama merdeka pada 1956, Aljazair berada pada puncak perjuangannya. Prancis kewalahan menangani perlawanan rakyat Aljazair. Lakhdar Brahimi, kelak menjadi menteri luar negeri Aljazair, masih di Jakarta selama enam tahun sebagai wakil dari Front Kemerdekaan Nasional (NLF). Majalah Merdeka , 4 Juni 1955, melaporkan seluruh rakyat yang pernah merasakan penjajahan akan berdiri menyokong perjuangan rakyat Aljazair. “Dan Konferensi Asia Afrika baru-baru ini juga menyatakan sokongan mereka sepenuhnya terhadap rakyat Afrika Utara melawan penjajahan,” tulis Merdeka . Aljazair baru merdeka pada 1962. Setelah berhasil merebut kemerdekaan, pemerintah Tunisia dan Aljazair memberikan penghargaan tertinggi, Wism Jumhuria dan Al Istihqaq Al Watani , kepada Mohammad Natsir dan Hamid Algadri selaku ketua dan sekretaris jenderal Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Afrika Utara.*

PRESIDEN Sukarno berencana mengunjungi Jepang awal 1958. Konsul Jenderal Indonesia di Tokyo, Iskandar Ishak, kelabakan mencarikan pengamanan yang memadai. Padahal beredar rumor bahwa kelompok anti-Sukarno diam-diam masuk Jepang dan mencoba membunuhnya. “Kelompok itu diduga dari PRRI/Permesta,” kata sejarawan Aiko Kurasawa kepada Historia beberapa waktu lalu. Namun, lanjut Aiko, Kepolisian Tokyo menolak menyediakan pengamanan dengan dalih Sukarno melakukan kunjungan tidak resmi. Menurut Masashi Nishihara dalam Japanese and Sukarno’s Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966 , orang kepercayaan Sukarno, Kolonel Sambas Atmadinata, menteri muda urusan veteran, menghubungi kawannya semasa perang, Oguchi Masami. Dari Masami, dia mendapat saran menggunakan pengawal pribadi. Mengikuti saran ini, Ishak meminta Yoshio Kodama, tokoh sayap kanan dan organisasi bawah tanah yakuza. Kodama menyerahkan tugas itu kepada salah satu pengikutnya yang menonjol, Kobayashi Kusuo. Kobayashi adalah direktur utama Dai Nihon Kyogyo , perusahaan konstruksi Jepang –diduga kedok dari organisasi bawah tanah “Polisi Ginza” yang berkuasa di distrik Ginza, Tokyo. Kobayashi juga penasihat kelompok patriotik kekaisaran, Kusunoki Kodotai. “Kobayashi setuju untuk merekrut duapuluh anggota kelompok ini untuk menjaga Sukarno,” tulis Nishihara. “Kubo Masao kemudian diminta bertindak sebagai penghubung antara para gangster, polisi, dan presiden. Dia dipilih mungkin karena dia bisa berbicara bahasa Inggris dan bos Kobayashi, Kodama, adalah dewan direksi perusahaan milik Kubo, Tonichi Trading Company.” Keamanan Presiden Sukarno dan rombongannya pun terjamin selama delapan hari di Jepang. Selain itu, Sukarno mendapatkan hiburan dari perempuan-perempuan cantik. Dengan pengamanan dan hiburan yang diberikannya, Tonichi Trading Company mendapat banyak proyek pembangunan di Indonesia yang didanai dari pampasan perang. Di balik semua itu, Kodama bukan hanya menggandeng sayap kanan dan yakuza tapi juga dinas intelijen Amerika Serikat (CIA). Kodama adalah bekas penjahat perang yang kemudian menjadi agen CIA. Dia juga salah seorang pendiri Liga Antikomunis Rakyat Asia. Menurut Robert Whiting dalam Tokyo Underworld , Kodama menyalurkan dana CIA secara rahasia kepada orang-orang Partai Liberal Demokrat (LDP) dan kelompok-kelompok antikomunis. Dana tersebut berasal dari perusahaan pembuat pesawat terbang Amerika Serikat, Lockheed Aircraft Corporation. Selama puluhan tahun Lockheed mengalirkan uang lebih dari US$12,6 juta dolar ke Jepang; sebagian besar digunakan untuk menyuap tokoh-tokoh politik terkuat di Jepang. Tujuannya untuk memuluskan penjualan pesawat Lockheed senilai US$1 miliar ke perusahaan All Nippon Airlines dan Badan Pertahanan Jepang. Ketika Sukarno berkunjung ke Jepang, Kodama mendapat tugas menyediakan hiburan dan memberikan penilaian tentang potensi Sukarno sebagai pemimpin nasionalis populer beralih menjadi komunis. “Kodama juga merupakan salah satu pemrakarsa pernikahan Presiden Sukarno dengan Naoko Nemoto atau dikenal dengan nama Dewi Sukarno,” tulis Whiting. Menurut Peter Dale Scott dalam American War Machine , penggulingan Presiden Sukarno pada 1965 dicapai sebagian oleh bantuan rahasia melalui dana Lockheed Corporation dan sebagian lagi oleh intervensi Ryoichi Sasakawa, seorang agen CIA berpengaruh, bersama temannya Yoshio Kodama, serta yakuza di Jepang. Pada Mei 1965, lima bulan sebelum kudeta anti-Sukarno pada September 1965, dana Lockheed dialirkan melalui dua perantara yang mendukung Jenderal Soeharto.*

UNTUK edisi Maulid April 1940, redaksi Pandji Islam meminta Sukarno menulis artikel tentang Maulid Nabi Muhammad Saw. Dia memenuhi permintaan itu dan menulis artikel berjudul “Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara.” Sukarno membuka dan menutup tulisannya dengan tamsil yang mengejutkan: Pada suatu hari, anjingnya menjilat air di panci dekat sumur. Anak angkatnya, Ratna Djuami berteriak, “ Papie , si Ketuk menjilat air di dalam panci!” Sukarno menjawab, “Buanglah air itu, dan cucilah panci itu beberapa kali bersih-bersih dengan sabun dan kreolin.” Ratna termenung sebentar, kemudian dia bertanya, “Tidakkah Nabi bersabda bahwa panci ini musti dicuci tujuh kali, di antaranya satu kali dengan tanah?” Sukarno menjelaskan, “Ratna, di zaman Nabi belum ada sabun dan kreolin! Nabi waktu itu tidak bisa memerintahkan orang memakai sabun dan kreolin.” Ketika menjalani pembuangan di Bengkulu, Sukarno memiliki dua ekor anjing jenis Dachshund pemberian seorang pemuda Belanda, Jimmy, anak Residen Bengkulu. Anjing tersebut sebagai tanda terimakasih atas privat bahasa Jawa yang diberikan Sukarno. “Ah, aku benar-benar sayang pada anjing-anjing itu. Mereka tidur di kamarku. Aku memanggil mereka dengan mengetuk-ngetukkan lidahku. ‘Tuktuktuk’ dan karena aku tidak memberinya nama, mereka dikenal sebagai Ketuk Satu dan Ketuk Dua,” kata Sukarno dalam otobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Ketika kecil, Sukarno juga merawat dan tidur bersama anjingnya. “…aku tidur dengan Kiar, blasteran fox terrier dengan sejenis anjing Indonesia –aku tidak tahu persis jenisnya,” kata Sukarno masih dalam otobiografinya. “Penganut agama Islam umumnya tidak menyukai anjing, tetapi aku mengaguminya.” Tidak hanya itu, Sukarno juga dengan berani menjadikan kisah anjingnya “Ketuk yang menjilat air di panci” sebagai perumpamaan dalam tulisannya untuk menunjukkan bahwa “ Islam is progress , Islam itu kemajuan; dan kemajuan tersebut menghasilkan ciptaan baru.” Sebagai masyarakat yang terus berubah, Sukarno menekankan bahwa “kini bukan masyarakat onta tetapi masayarakat kapal udara.” Sukarno juga mengecam orang-orang yang berislam dengan cara menonjolkan penampilan, seperti berjubah dan menggenggam tasbih, tetapi royal mengkafirkan pengetahuan dan penemuan dari Barat. Ini yang dimaksud oleh Sukarno sebagai “mengambil abu dan bukan apinya Islam.” Tulisan Sukarno tersebut, menurut Bernhard Dahm dalam Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan , salah satu di antara artikel-artikel Sukarno yang dimaksudkan sebagai suatu upaya menuju modernisasi Islam di Indonesia. Artikel yang menunjukkan “interpretasi-interpretasi yang merdeka” tersebut terang saja mendapatkan penentangan, salah satunya dari Mohammad Natsir. Bagi ulama muda yang dikagumi Sukarno karena pengetahuannya itu, tamsil yang tampaknya polos itu, membuka peluang untuk menunjukkan bahaya yang terkandung dalam cara berpikir "merdeka" dalam agama. Natsir tidak menyangkal manfaat berpikir yang bebas dari tradisi . Dia mengakui bahwa dengan berpikir merdeka, iman bisa diperkukuh dan banyak tahayul yang melekat belakangan pada agama dapat dihilangkan. Tetapi, “akal merdeka zonder (tanpa) disiplin menjadikan chaos yang centang perenang – vrijheid zonder gezag is anarchie (kemerdekaan tanpa otoritas adalah anarki).”*

CALON Presiden Joko Widodo menulis artikel berjudul “Revolusi Mental” di harian Kompas (10/5). Menurut artikel yang menarik perhatian dan kritikan ini, revolusi mental dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep Trisakti yang dikemukakan Sukarno pada 1963: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya. Sukarno sudah mengemukakan gagasannya terkait revolusi mental dalam pidato pada peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1956 di Jakarta. Dalam amanat yang berjudul “Berilah Isi Kepada Hidupmu” ini, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia telah melampaui dua taraf perjuangan: taraf revolusi bersenjata (physical revolution) dan taraf mengatasi akibat-akibat perjuangan bersenjata (survival) . “Dan sekarang, kita berada dalam taraf investment , yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya, untuk pembangunan seterusnya. Dan telah saya jelaskan pula investment apa: investment of human skill, material investment, dan mental investment ,” kata Sukarno. Lebih lanjut Sukarno menguraikan bahwa investment of human skill adalah pemupukan modal berupa kejuruan (kepandaian khusus atau pertukangan, red ), keterampilan, keperigelan (pandai dan sigap dalam bekerja, red ). Material investment adalah pemupukan modal materi, barang, bahan, dan alat-alat. Dan mental investment adalah pemupukan modal mental berupa modal cara berpikir, pandangan hidup, tekad dan batin. “Untuk investment secara efisien, diperlukanlah iklim baik yang memungkinkan orang bekerja keras zonder (tanpa) gangguan-gangguan apapun juga,” kata Sukarno. Ganggung tersebut salahsatunya adalah kondisi politik. Sukarno menyinggung kerjasama partai-partai politik saat itu yang belum sesuai harapan. “Iklim baik itu harus diusahakan, antara lain dengan penyempurnaan hubungan antarpartai,” kata Sukarno. “Ya, sebenarnya hubungan antarpartai itu pun masuk dalam rangka mental investment yang saya maksudkan tadi. Mental kita harus berubah! Mental kita harus berevolusi! Mental kita harus mengangkat diri kita di atas kekecilan jiwa, yang membuat kita suka geger dan eker-ekeran (cakar-cakaran, red ) mempertengkarkan urusan tetek-bengek yang tidak penting.” Sukarno menyinggung hubungan partai politik tersebut karena pidatonya disampaikan pascapemilu 1955. Sukarno menyatakan, “parlemen pilihan rakyat telah tersusun, pemerintah koalisi telah terbentuk, program kerja pemerintah telah disetujui oleh seluruh DPR, mudah-mudahan kenyataan ini dapat memperbesar kemungkinan berkembangnya iklim yang baik, buat bekerja secara kontinyu guna memulai usaha-usaha investment dan pembangunan secara tingkat-meningkat dan berencana, menuju pelaksanaan cita-cita rakyat!” Kondisinya kurang lebih sama dengan keadaan sekarang menjelang pemilihan presiden dan pembentukan pemerintahan baru. Hubungan antarpartai atau koalisi partai harus berevolusi: dari transaksi politik bagi-bagi kekuasaan menjadi –seperti kata Joko Widodo– “kemurnian kerjasama” untuk mewujudkan Trisakti.*

BARU-baru ini di tembok Candi Borobudur yang diteliti oleh tim arkeologis ditemukan kandungan urine yang cukup tinggi. Diduga pelakunya adalah pengunjung. Luasnya Candi Borobudur yang berbentuk labirin memungkinkan pengunjung kencing secara sembunyi-sembunyi. Hal ini menunjukan adanya dekadensi apresiasi dari masyarakat terhadap cagar budaya. Fakta mengejutkan tersebut dikuak oleh arkeolog Junus Satrio Atmodjo dalam Diskusi Integratif dan Hasil Penelitian Warisan Budaya yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kebijakan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Amarosa, Jakarta Selatan, 21 Desember 2015. Hasil penelitian yang dilakukan tim Puslitjakdikbud memaparkan adanya masalah mendasar dalam pengembangan cagar budaya di Indonesia. Paradigma terhadap cagar budaya dianggap masih sebatas peninggalan masa lampau. Pemanfaatannya dimaknai sekadar pada aspek ekonomi (pariwisata). Akibatnya ikatan terhadap cagar budaya meluntur. “Kecendrungan ada pada pemerintah (pusat maupun daerah) untuk mengembangkan cagar budaya ke aspek ekonomi. Ketika pemerintah tidak mampu merealisasikannya, mucul respons negatif dari masyarakat,” kata Sugih Biantoro, ketua peneliti Puslitjakdikbud. Di kawasan Candi Borobudur misalnya, masyarakat lokal mulai kehilangan ikatan dengan Candi Borobudur. Hal ini disebabkan keberadaan masyarakat lokal mulai tergusur oleh masyarakat pendatang, yang sama-sama bertujuan mendulang keuntungan dari kegiatan pariwisata. Nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam Candi Borobuduir justru terbengkalai. Selain di Candi Borobudur, hal yang sama juga terjadi di situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur. Masyarakat setempat kurang berpartisipasi terhadap pengembangan situs Trowulan dengan alasan sudah memeluk agama Islam. “Peninggalan masa lalu tak selamanya primitif. Setiap masa pasti ada puncak peradabannya. Kearifan peradaban itu harus dilestarikan, karena kearifan itu bisa menyelamatkan kehidupan di masa mendatang,” Perubahan paradigma mutlak dilakukan. Baik cagar budaya ataupun museum harus diupayakan menjadi ruang publik yang mengedukasi,” ujar Judi Wahjuddin, Direktur Cagar Budaya dan Permuseuman Kemendikbud. Menurut Junus, di antara pemerintah dan masyarakat harus bersinergi menjadikan cagar budaya sebagai kebanggaan dan kepentingan bersama. Dia merujuk kepada pengembangan situs Gunung Padang di Cianjur. Di sana masyarakat dan pemerintah daerah tengah antusias menjadikan Gunung Padang sebagai warisan budaya Sunda yang kaya nilai baik ekonomi, iptek, budaya, sejarah, hingga spiritual. Padahal, lanjut Junus, situs punden berundak serupa Gunung Padang banyak terdapat di tataran pegunungan Jawa dan Nusa Tenggara. Sementara itu, menurut Nur Barlian Venus Ali, Kepala Bidang Penelitian Kebudayaan Puslitjakdikbud, pendidikan dini di bangku sekolah dapat menjadi solusi jangka panjang menumbuhkan ikatan terhadap warisan budaya. “Kebudayaan bersenyawa dengan pendidikan. Saat ini muatan pusat dalam kurikulum pendidikan lebih dominan dibandingkan muatan lokal. Permainan tradisional, lagu-lagu daerah, alat-alat tradisional, cerita daerah bisa seyogianya dapat disisipkan kedalam kurukulum pendidikan kita.”

MAKAM bermarmer merah muda terpuruk di tengah makam-makam kecil. Beringin raksasa melindunginya dari matahari dan hujan. Helaian daun kering dan batu-batu hitam memenuhi bagian tengah tempat peristirahatan terakhir itu. Warga Desa Keramat, Tapos (perbatasan Bogor-Depok) mengenalnya sebagai makam Nyimas Utari Sanjaya Ningrum. “Sebenarnya nama beliau adalah Nyimas Utari Sandijayaningsih,” ujar Ustad Sukandi (42 tahun), tokoh masyarakat Desa Keramat. Sukandi mendengar kisah dari orang-orang tua di Desa Keramat bahwa Nyimas Utari merupakan agen intelijen Kerajaan Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo menugaskan dia untuk membunuh Gubernur Jenderal VOC pertama, Jan Pieterszoon Coen dalam penyerangan kedua Mataram ke Batavia. “Tugas itu berhasil dia jalani. Leher Coen berhasil dipenggalnya dengan golok Aceh,” ungkapnya. Keterangan Sukandi dibenarkan Ki Herman Janutama. Sembari mengutip Babad Jawa , sejarawan asal Yogyakarta itu menyebut bahwa pemenggalan kepala Coen merupakan misi rahasia yang sudah lama direncanakan dengan melibatkan grup intelijen Mataram,  Dom Sumuruping Mbanyu (Jarum yang Dimasukan Air). “Orang sekarang mungkin akan kaget kalau dikatakan militer Mataram memilik kesatuan telik sandi sendiri, tapi bagi kami yang akrab dengan manuskrip-manuskrip tua dan cerita-cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini tidak aneh,” ujar Ki Herman. Infiltrasi telik sandi Mataram ke Batavia sudah dirancang sejak 1627. Dengan mengerahkan orang-orang Tumenggung Kertiwongso dari Tegal, komandan kelompok intel Mataram Raden Bagus Wonoboyo membangun basis di wilayah bantaran Kali Sunter di daerah Tapos. Untuk melengkapi kerja-kerja rahasia tersebut, Wonoboyo mengirimkan putrinya yang memiliki kemampuan telik sandi mumpuni, Nyimas Utari, untuk bergabung dengan agen telik sandi asal Samudera Pasai, Mahmuddin. “Dia memiliki nama sandi: Wong Agung Aceh. Dia kemudian menikahi Nyimas Utari,” kata Ki Herman. Dari Aceh, kedua agen intelijen itu memasuki benteng VOC di Batavia dengan kamuflase sebagai pebisnis. Mereka memiliki kapal dagang yang disewa VOC untuk mengangkut meriam dari Madagaskar. Mereka lantas dipercaya Coen sebagai mitra bisnis VOC. Begitu dekatnya, hingga mereka memiliki akses ke kastil dan bergaul dengan Eva Ment, isteri Coen, dan anak-anaknya. Pada 1629, balatentara Mataram menyerbu Batavia. Di tengah kekacauan dan kepanikan, Nyimas Utari membunuh Eva dan anak-anaknya dengan racun lewat minuman. Mahmuddin berhasil menyelinap ke ruangan Coen dan membunuhnya. “Guna bukti kesuksesan misi mereka ke Sultan Agung, Nyimas Utari dengan menggunakan golok kepunyaan Mahmuddin memenggal kepala Coen,” ujar Ki Herman. Sambil membawa kepala Coen, Mahmuddin dan Nyimas Utari diloloskan pasukan penyelundup Mataram dari dalam benteng VOC. Namun, saat pelarian tersebut mereka dihujani tembakan meriam yang menewaskan Nyimas Utari. Mahmuddin membopong jasad istrinya hingga wilayah Desa Keramat, tempat dia dimakamkan. Kepala Coen diambil oleh Wonoboyo. Secara estafet, kepala itu dibawa lewat jalur Pantai Utara oleh tentara Mataram di bawah komandan Tumenggung Surotani. Sultan Agung memerintahkan untuk menanam kepala itu di baris ke-716 tangga menuju makam raja-raja Jawa di Imogiri. “Hingga kini, para peziarah yang paham cerita ini akan melangsungkan ritual pengutukan terhadap jiwa Coen dengan cara menginjak-injak tangga ke-716 seraya mengeluarkan sumpah serapah dari mulut mereka,” ujar Ki Herman. Kendati kematian Coen terkesan mendadak, namun secara resmi kalangan sejarawan Belanda meyakini kematiannya karena penyakit kolera. Menurut H.J. De Graaf dalam Puncak Kekuasaan Mataram , pada 17 September 1629, Coen masih terlihat segar bugar saat memeriksa kesiapsiagaan tentaranya untuk mempertahankan Batavia. “Pada 20 September malam dia mendadak jatuh sakit dan sekitar jam satu malam dia meninggal dunia,” tulis De Graaf . Dalam Kisah Betawi Tempo Doeloe: Robin Hood Betawi , sejarawan Alwi Shahab mengutip versi Belanda yang menyebut jasad Coen kemudian dimakamkan di Balai Kota (kini Museum Sejarah DKI di Taman Fatahillah) dan kemudian dipindahkan ke De Oude Hollandsche Kerk (Gereja Tua Belanda yang kini menjadi Museum Wayang). Namun, sejarawan Sugiman MD dalam Jakarta dari Tepian Air ke Kota Proklamasi , meragukan bahwa makam itu berisi jasad Coen. Terlebih menurut arkeolog Chandrian Attahiyyat, para arkeolog Belanda memastikan bahwa di makam itu tidak ditemukan jasad berupa tulang belulang saat mereka melakukan penggalian pada 1939. Supaya komprehensif, seharusnya penggalian pun dilakukan di Imogiri. “Memang sejauh ini belum pernah ada penelitian arkelogi soal kebenaran versi Babad Jawa tentang terbunuhnya Coen,” ujarnya.*

SUATU hari, Ken Endok mengantarkan makanan untuk suaminya, Gajah Para, di ladang. Di tengah jalan, dia dihadang dewa Brahma dan disetubuhi. Suaminya tahu dan menceraikannya namun lima hari kemudian dia meninggal dunia. Karena malu, Ken Endok membuang bayinya, Ken Angrok, yang mengeluarkan sinar di malam hari. Ken Angrok hidup mengembara sebagai pencuri, perampok, pembunuh, dan pemerkosa. Dia dikejar-kejar rakyat dan utusan Tumapel atas perintah raja Daha (Kediri). Berkat bantuan dewa-dewa, dia selalu lolos. Bahkan dia diaku anak dewa Siwa dan penjelmaan dewa Wisnu. Ken Angrok menghambakan pada penguasa (akuwu) Tumapel, Tunggul Ametung, melalui perantaraan pendeta Lohgawe. Dia membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istri mudanya, Ken Dedes, yang sedang mengandung tiga bulan. Dia pun menjadi akuwu di Tumapel. Semua itu dibiarkan saja oleh keluarga Tunggul Ametung dan rakyat Tumapel. Setelah 40 tahun memimpin Tumapel, dia dinobatkan sebagai raja di Tumapel oleh para brahmana dari Daha. Sebagai raja, Ken Angrok bergeral Sri Rajasa san Amurwabhumi. Raja Daha, Dandan Gendis, pernah mengatakan hanya kalau Bhatara Guru sendiri turun ke bumi, kerajaannya dapat dikalahkan. Maka, atas izin para pendeta, Ken Angrok memakai nama Bhatara Guru untuk menyerang dan mengalahkan Daha. Dia menjadi maharaja di Tumapel (kemudian terkenal dengan nama Singhasari) pada tahun 1222. Kisah Ken Angrok tersebut termuat dalam kitab Pararaton atau Katuturanira Ken Anrok (gubahan tahun 1478 dan 1486 tanpa disebutkan penggubahnya) . Kisah Ken Angrok juga termuat dalam kitab Nagarakrtagama karya Mpu Prapanca yang ditulis tahun 1365 dan Kidung Harsawijaya . Nagarakrtagama menyebut Ken Angrok sebagai keturunan dewa yang lahir tanpa melalui kandungan atau tidak beribu. Sedangkan Kidung Harsawijaya menyebut Ky Anrok keturunan orang Pankur, anak Ni Ndok, yang menjadi raja dengan gelar Sri Rajasa. Sejarawan Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit , menafsirkan Ken Angrok sebagai anak dari hasil perbuatan tidak senonoh antara Ken Endok dan laki-laki lain, dewa Brahma. Ahli efigrafi Boechari lebih tegas lagi, menyebut perbuatan tidak senonoh itu sebagai pemerkosaan. Tetapi, siapa pelakunya, yang dilambangkan sebagai dewa Brahma? Boechari menafsirkan penulis kitab Pararaton berusaha menutupi kenyataan bahwa pemerkosa Ken Endok ialah orang yang berkuasa atas wilayah dan rakyat di situ, yaitu Tunggul Ametung. “Sebagai penguasa atau san amawa bhumi , dia luput jangkauan hukum, bahkan dia mempunyai kekuasaan untuk menyingkirkan laki-laki yang menjadi suami sah dari wanita yang berkenan di hatinya,” tulis Boechari dalam Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasastri. Jika merujuk kitab hukum pada masa itu, pemerkosaan termasuk tindak pidana paradara ; si pemerkosa bisa dijatuhi hukuman mati. Bahkan ada pasal yang menyebutkan suami perempuan yang diperkosa berhak membunuh si pelanggar kesusilaan itu. Boechori menguraikan beberapa alasan mengapa Ken Angrok adalah anak Tunggul Ametung dan Ken Endok. Dalam masyarakat yang berpegang pada caturwarna (pembagian masyarakat menjadi empat kasta: brahmana, ksatria, waisya, dan sudra), rasanya tidak mungkin seorang petani, yang setinggi-tingginya masuk kasta waisya (petani, prajurit, dan pedagang) dan tidak mustahil masuk kasta sudra (rakyat jelata), semudah itu dapat merebut kekuasaan dan mendapat dukungan para brahmana. Ken Angrok juga dengan mudah diterima penghambaannya oleh Tunggul Ametung, yang pernah memerintahkan penangkapannya karena mengacaukan daerah Tumapel. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Angrok dengan mudah memperistri jandanya, Ken Dedes, dan menjadi penguasa Tumapel tanpa campur tangan keluarga Tunggul Ametung dan rakyat Tumapel. Motif Ken Angrok membunuh Tunggul Ametung mungkin pertama-tama karena cinta, yang kedua karena hak waris. Dia merencanakan membunuh ayahnya sebelum anak Tunggul Ametung dan Ken Dedes lahir. Setelah berhasil, dia memperistri Ken Dedes agar semua warisan, termasuk kekuasaan atas Tumapel, jatuh kepadanya. Untuk itu, Ken Angrok memaksa Mpu Gandring menyelesaikan keris pesanannya dalam waktu lima bulan. Dengan memperhatikan struktur sosial dan kepercayaan zaman dahulu, Boechari telah memberikan tafsiran lain atas cerita Ken Angrok. “Mungkin pengarang Katuturanira Ken Anrok mau menyembunyikan dua hal, yaitu bahwa Ken Anrok terlahir di luar perkawinan, dan bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri,” tulis Boechari. Ken Angrok, pendiri dinasti Rajasa yang menurunkan raja-raja Singhasari dan Majapahit, meninggal pada tahun 1227 dan dimakamkan di Candi Kagenengan, kemungkinan terletak di atas Gunung Katu, Malang.*