Prostitusi di Jakarta, Sejak Ali Sadikin Sampai Ahok

Prostitusi selalu datang dan pergi tetapi tetap ada, tak terhapuskan. Selalu ada perselisihan menyoal akar dan penyelesaiannya.

Hendri F. Isnaeni

Pekerja seks komersial di Jakarta tahun 1949. (IPPHOS).

27 Apr 2015

3 menit membaca

Diperbarui: 28 Apr

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menuai kritikan dari berbagai pihak karena pernyataannya soal wacana lokalisasi prostitusi. Menurutnya, prostitusi tidak dapat dihilangkan selama manusia masih berada di muka bumi ini. Dia menganalogikan prostitusi dengan sampah.

“Analogi sederhana, pelacuran mirip sampah masyarakat. Selama masyarakat ada pasti produksi sampah. Kita bisa tidak hilangkan sampah itu? Tidak bisa. Makanya negara-negara maju menyediakan lokalisasi supaya gampang mengontrol (prostitusi),” kata Ahok (24 April 2015), dikutip CNN Indonesia.

Wacana Ahok ini mengingatkan kita pada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966-1977) yang berusaha menyelesaikan masalah prostitusi dengan melokalisasinya. Di pengujung masa jabatan periode pertamanya (1966-1971), Ali membuat kebijakan kontroversial dalam menangani pelacuran di ibukota. Awalnya ketika dia meninjau langsung tempat pelacuran di sepanjang Kramat Raya dan Senen.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang

Postingan Terkait

Lihat Semua

Relief yang menggambarkan kegiatan seks di dinding Kuil Khajuraho, India. (Wikimedia Commons).

Prostitusi Masa Jawa Kuno

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Albertus Jacobus Duymaer van Twist. (Wikimedia Commons).

Regulasi Membatasi Prostitusi

Pekerja seks komersial di Jakarta tahun 1949. (IPPHOS).

Remang Terang Prostitusi

PREMIUM

Kampus UI Tak Jadi di Ciputat

Mengapa dosen UI rumahnya di Ciputat, sementara kampusnya di Depok? Begini ceritanya.

Skandal Korupsi Proyek Beras Sintetis

Proyek beras sintetis Tekad menjadi skandal korupsi pada awal pemerintahan Soeharto. Dua pengusaha ditangkap di Jepang.

Ahmad Subardjo, The Guarantor of Independence

It was not without reason that Ahmad Subardjo was nicknamed “The Guarantor of Independence” in Indonesia. However, he was absent when Sukarno proclaimed independence.

Sudiro Berencana, Pusat Memutuskan

Saat memimpin Jakarta, Sudiro dihadapkan pada kondisi berantakan. Putar otak demi pembangunan kota, termasuk cari dana di luar lungsuran dari pusat. Sering pula gagasannya ditolak pemerintah pusat.