Hasil pencarian

PADA 25 Maret 1960, pemerintah Kerajaan Belanda mengumumkan akan mengirim kebangaan Angkatan Laut-nya: kapal induk Karel Doorman ke perairan Papua. Kebijakan ini diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns. Pengiriman Karel Doorman bertujuan untuk memperkuat pertahanan Belanda di Papua. Mendatangkan Karel Doorman seolah menjadi jawaban dari pemerintah Belanda, setelah asetnya di Indonesia dinasionalisasikan antara 1957-1959. Hal ini sekaligus meneguhkan sikap Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Papua. Karel Doorman yang berbobot 18.040 ton adalah satu-satunya kapal induk milik Kerajaan Belanda. Namanya diambil dari nama Laksamana Karel Doorman, panglima Angkatan Laut Belanda yang gugur saat melawan Jepang dalam pertempuran laut Jawa pada 1942. Saat itu, masih belum banyak negara di dunia yang mempunyai kapal induk, kapal super besar yang dapat mengangkut pesawat-pesawat tempur. Menurut Harian Umum, 29 April 1960, ekspedisi Karel Doorman ke Papua mengangkut pesawat-pesawat jet pemburu Hawker Hunter untuk ditempatkan di Pangkalan Udara Biak. Selain itu, serdadu-serdadu wajib militer Belanda yang akan dibentuk menjadi “Batalion Papua” turut dibawa. Baca juga:  Debat Pendiri Bangsa Soal Papua Presiden Sukarno meradang sekaligus cemas. Menurutnya, Karel Doorman dapat menyulut perang dan mengancam kedaulatan Indonesia. Kekhawatiran Sukarno bukan tanpa alasan. Angkatan Perang Indonesia dipastikan belum siap jika sewaktu-waktu Karel Doorman berniat melancarkan agresi ke Indonesia. Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Menteri Keamanan Nasional dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam memornya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama , mengungkapkan, “kita belum mampu untuk itu (berperang) dan juga pangkalan-pangkalan serta kekuatan-kekuatan laut kita adalah rawan jika Karel Doorman datang dengan kapal-kapal pembantunya”. Desas-desus tentang Karel Doorman membuat publik Indonesia kian tegang. Berbagai cara ditempuh untuk menutup gerak Karel Doorman mendekati kawasan Nusantara. Sukarno  menginstruksikan agar pertahanan Indonesia di perbatasan Maluku diperkuat. “Cuti militer di Maluku dan Irian Barat dicabut. Seluruh rakyat dalam keadaan waspada,” tulis Harian Umum, 28 Mei 1960. Baca juga:  Ketika Bung Hatta Menolak Papua Untuk mengantisipasi laju Karel Doorman , Sukarno menemui pemimpin Mesir Gammal Abdul Nasser. Sukarno dan Nasser sepakat pengiriman kapal induk Belanda ke Papua bertentangan dengan prinsip Konferensi Asia Afrika. Harian Umum, 28 April 1960 mewartakan pernyataan bersama kedua pemimpin itu: mengutuk Belanda mengirimkan Karel Doorman. Pada 31 Mei 1960,  Karel Doorman bertolak dari pelabuhan Rotterdam menuju Papua diiringi dua kapal pemburu Groningen dan Limburg serta satu kapal tanker minyak Mijhdrecht. Demi menghindari masalah dengan pemerintah Mesir, Karel Doorman tidak melewati Terusan Suez yang merupakan rute terdekat. Akibatnya, jalur yang lebih jauh harus ditempuh yaitu melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Ketika Karel Doorman direncakan merapat di pelabuhan Yokohama, Jepang, untuk mengisi pasokan minyak dan air, Duta Besar Bambang Sugeng langsung bereaksi. “Indonesia memprotes Jepang tentang mampirnya Karel Doorman , ” tulis Sin Po, 12 Agustus 1960. Baca juga:  Menlu Belanda Sponsori Papua Merdeka, Sukarno: Dia Bajingan! Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Zentaro Kosaka, Sugeng mengancam akan kembali ke Indonesia dan mengisyaratkan pemutusan hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang. “Kosaka mengubah keputusannya, dengan alasan bahwa dia tidak ingin menjual suatu persahabatan dengan negara Asia, hanya demi sebuah kapal induk,” tulis Masashi Nishihara dalam Sukarno Ratnasari Dewi & Pampasan Perang: Hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1966 . Kendati negara sahabat Indonesia mempersulit pelayarannya,  Karel Doorman tak dapat dicegah menginjak Papua. Belanda juga punya sekutu. Untuk kebutuhan logistik dan bahan bakar, Karel Doorman memperolehnya dari Australia. Karel Dorman berlabuh di Papua pada 1 Agustus 1960.  Hollandia (Jayapura), Biak, dan Manokwari adalah kota-kota yang disinggahi Karel Doorman. Selama tiga minggu mengadakan pawai bendera, Karel Doorman dimanfaatkan sebatas pada kegiatan-kegiatan sosial, pelayaran kecil, dan demo-demo pesawat terbang untuk menarik simpati rakyat lokal.  “Kehadiran Karel Doorman mengangkat moral orang-orang Belanda di Papua. Unjuk kekuatan itu juga memperbesar kepercayaan orang-orang Papua terhadap Belanda,” tulis sejarawan Belanda, Pieter Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri. Baca juga:  Jenderal Nasution dan Senjata Uni Soviet Safari Karel Doorman di Papua, selain memakan biaya ekonomi yang tinggi, berdampak politis yang cukup besar. Di Indonesia, Belanda dicap sebagai musuh revolusi. Sukarno meresmikannya dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Dia tak ingin kalah gertak. “Belanda malahan mengirimkan Karel Doorman -nya. Satu negara rentenir kecil yang sebenarnya sudah jatuh seperti Nederland itu, yang masih bernafsu kolonialisme. Sekarang dengarkan saudara-saudara! Dalam keadaan yang demikian itu, tidak ada gunanya lagi hubungan diplomatik dengan negeri Belanda. Saya perintahkan Departemen Luar Negeri memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda!” seru Sukarno dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1960, “Jalannya Revolusi Kita” dikutip Mochamad Said dalam Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat . Meski tak menimbulkan kontak senjata, insiden Karel Doorman mendorong Indonesia untuk segera meningkatkan kemampuan Angkatan Perang-nya. Pada akhir tahun 1960, Sukarno mengutus Jenderal Nasution ke Moskow. Misi Nasution: memperoleh senjata berat tercanggih milik Uni Soviet. Hubungan Indonesia-Belanda memasuki era konfrontasi militer.

SEMULA namanya Kusno, kemudian diganti menjadi Sukarno. Dalam otobiografinya, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia , Sukarno menceritakan alasan penggantian nama itu karena dia sakit-sakitan, seperti terkena malaria dan disentri. Ternyata, ada cerita berbeda di balik perubahan nama itu. Cerita itu terdapat dalam riwayat singkat ibu Sukarno, Ida Ayu Nyoman Rai, Bung Karno Anakku , karya Soebagijo I.N. Buku ini semula berjudul Pengukir Jiwa Soekarno, terbit tahun 1949. Ide mengganti nama datang dari kakak perempuan Sukarno, yaitu Karsinah. Pada suatu hari, Karsinah bertanya kepada adiknya, “Kus, Kus…Bagaimana Kus, pendapatmu, apabila nama kita ini diganti saja?” “Mengapa diganti yu? Apa salahnya kita memakai nama Karsinah dan Kusno?” “Saya rasa Kus, nama kita ini tidak begitu sedap didengar oleh telinga. Ayah kalau memanggil saya, Nah… Karsinah… Nah… Karsinah… Ah, tidak sedap nian di telinga. Dan apabila memanggil engkau: Kusss… Kus… Tikus atau bagaimana engkau itu?” Kusno diam sejenak. Memikirkan usul kakaknya itu, kemudian dia berkata, “Saya pikir-pikir benar juga engkau, yu. Sebenarnya bagi saya sendiri juga tidak senang dipanggil Kus itu. Kus itu singkatan dari Tikus atau bagaimana? Atau singkatan dari… kakus, barangkali. Ah, tidak… saya tidak mau lagi dipanggil Kus. Walau oleh ayah atau ibu sekalipun.” Mereka kemudian menyampaikan rencana mengganti nama kepada ayahnya, Raden Soekemi Sosrodiharjo. Ayahnya menyetujuinya dan menyerahkan kepada mereka untuk memilih sendiri nama yang diinginkan. Namun, ayahnya memberikan syarat: “Nah, hendaknya nama baru itu mulai dengan huruf Jawa KA, sedang permintaanku kepadamu Kus, supaya nama yang akan engkau pilih mulai dengan huruf Jawa SA dan akhirnya huruf NA.” “Tidak pernah ada orang menerangkan mengapa guru Sosro mengajukan syarat yang demikian itu,” tulis Soebagijo. Karsinah memilih nama Karmini, sedangkan Kusno memilih nama Sukarno. “Ayah, nama yang saya pilih Su-kar-no! Sukarno, Pak, seperti nama adipati Awonggo, perwira yang sakti tiada tandingan itu ayah.” “Jadi, mulai saat sekarang ini Kusno sudah tidak ada?” tanya ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. “Tidak ada, Bu. Yang ada hanyalah Sukarno. Ini, Bu, Sukarno, anakmu laki-laki ini.”*

KERIBUTAN soal tempat lahir Sukarno tampaknya sudah mereda. Tim komunikasi Presiden Joko Widodo telah bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan menyebut tempat lahir Sukarno di Blitar, padahal di Surabaya. Namun, bagaimana jika ternyata nama keluarga yang digunakan anak-anak Sukarno tidak sesuai dengan apa yang diberikan dan diinginkan Sukarno. Dalam amanatnya pada Musyawarah Nasional Teknik di Istora Olahraga Senayan Jakarta, 30 September 1965, Sukarno menegaskan: “Saudara-saudara, saya mendidik kepada Guntur, kepada Megawati: He Guntur, engkau harus membantu kepada pembangunan sosialisme. Megawati, engkau harus membantu kepada pembangunan sosialisme. Ayo, tentukan sendiri, engkau mengambil jurusan apa di dalam studimu? Guntur milih teknik! Megawati milih teknik,” kata Sukarno dalam Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara. Sukarno menegaskan nama keluarga yang diberikannya kepada anak-anaknya: “Guntur Sukarnaputra. He wartawan, kenapa wartawan itu selalu salah tulis. Guntur Soekarnoputra, salah! Sukarnaputra. Begitu pula Megawati Sukarnaputri. Bukan Soekarnoputri, meskipun namaku adalah Sukarno.” Beberapa buku menulis nama keluarga itu Sukarnaputra atau Sukarnaputri. Misalnya, buku Republik Indonesia Volume 5: Djakarta Raya , terbitan resmi Kementerian Penerangan tahun 1957, menyebut Megawati Sukarnaputri. “Di tengah-tengah suatu taman diadakan pelajaran untuk kanak-kanak keluarga Istana dimana tidak ada perbedaan bagi Megawati Sukarnaputri dengan anak si tukang kebun, mereka sama-sama mendapat didikan di suatu tempat yang disediakan.” Menariknya, buku-buku asing terbitan tahun 2000-an juga menulis Megawati Sukarnaputri . Begitu pula dengan Guntur. Buku Pedoman Pokok Pelaksanaan Deklarasi Marhaenis yang diterbitakan DPP Partai Nasional Indonesia tahun 1965, menyebutkan “kemudian pembacaan ikrar oleh Bung Guntur Sukarnaputra . Disusul dengan penyerahan jenis ‘padi Marhaen’ hasil karya saudara Martief Djemain anggota Petani Djawa-Timur kepada Bapak Marhaenisme Bung Karno.” Mengapa Sukarno memilih nama Karna? Karna merupakan pengganti Kusno, nama lahir Sukarno. Sakit-sakitan menjadi alasan bapaknya, Raden Sukemi Sosrodiharjo, mengganti nama Kusno menjadi Karna, anak Batara Surya atau Dewa Matahari dengan Dewi Kunti, yang lahir melalui telinga. Karenanya Karna juga berarti telinga. Karna, kata Raden Sukemi yang mengagumi kisah Mahabarata, adalah pahlawan terbesar dalam Mahabarata, setia pada kawan-kawannya, memiliki keyakinan tanpa mempedulikan akibatnya, dikenal karena keberanian dan kesetiaannya, seorang panglima perang dan pembela negara. “Aku selalu berdoa agar anaku menjadi seorang patriot dan pahlawan besar dari rakyatnya,” kata Raden Sukemi seraya berharap “semoga engkau menjadi Karna yang kedua.” “Nama Karna dan Karno sama saja. Dalam bahasa Jawa huruf A dibaca O. Awalan Su pada kebanyakan nama kami berarti baik, paling baik. Jadi Sukarno berarti pahlawan yang terbaik,” kata Sukarno dalam otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Sejak masa sekolah tandatangannya dieja Soekarno, namun setelah Indonesia merdeka Sukarno memerintahkan semua OE ditulis menjadi U. “Nama Soekarno sekarang ditulis menjadi Sukarno,” kata Sukarno. “Tidak mudah bagi seseorang untuk mengubah tandatangan seteah berumur 50 tahun, jadi dalam hal tandatangan aku masih menulis S-O-E .” Sukarno tidak menyebut alasan mengapa dia memberikan nama keluarga Sukarnaputra atau Sukarnaputri. Barangkali, dengan memberikan nama itu, Sukarno seperti halnya bapaknya, Raden Sukemi, mengharapkan anak-anaknya menjadi seorang Karna.*

SABAR Anantaguna, mantan pimpinan pusat Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organ kebudayaan yang kerap dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), mengembuskan nafas terakhir di RS Cipto Mangunkusumo Jumat (18/7), pukul 1.45 WIB. Setelah disalatkan usai salat Jumat di masjid yang berjarak 50 meter dari rumahnya, jasadnya dimakamkan di TPU Duren Sawit, Jakarta Timur. S. Anantaguna lahir di Klaten, Jawa Tengah, 9 Agustus 1930, dengan nama Santoso bin Sutopangarso. Setelah beranjak dewasa, tanpa diketahui alasannya, dia mengganti namanya menjadi Sabar Anantaguna. Dia pernah aktif dalam riuh-rendah masa revolusi Indonesia. Namanya tidak begitu terkenal karena dia memang orang bawah tanah. “Dia pekerja bawah tanah yang baik,” ujar Martin Aleida, mantan wartawan Harian Rakjat yang bertugas meliput di istana presiden periode 1960-an. Martin yang menghadiri prosesi pemakamannya tampak lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Martin bercerita, tahun 1960-an, dirinya pernah sebulan tinggal seatap dengan Anantaguna di ruang belakang perpustakaan PKI. “Dia pendiam,” kata Martin. “Selama tinggal bersama, kami hanya bicara yang penting-penting saja. Walau satu meja saat makan maupun sarapan, kami diam-diaman. Dia baca koran, saya baca koran.” Perpustakaan itu kini menjadi mess Aceh di Menteng, Jakarta. Pasca huru-hara 1965, Anantaguna dipenjara selama 13 tahun (1965-1978) tanpa pernah diadili. Lepas dari penjara Orde Baru, dia kerja serabutan untuk bertahan hidup. Jangankan pimpinan Lekra macam dia, anggota biasa saja dikucilkan dari masyarakat. Anantaguna juga kembali ke identitas kecilnya. Pada 1980, ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan sayembara menulis, dia mengirim naskah berjudul Mewarisi dan Memperbaharui Kebudayaan Nasional. “Naskah itu saya kirim atas nama Santoso,” katanya saat dijumpai di Tebet, 17 Januari 2011, di sela diskusi buku Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara. “Eh, menang. Juara satu. Hadiahnya diambil langsung ke P dan K dengan menunjukkan KTP.” Anantaguna berkawan dekat dengan Njoto, salah satu pimpinan tertinggi PKI dan penulis pidato Sukarno. Mereka berkawan sejak kanak-kanak. Hingga dewasa pun mereka masih berkawan. Ketika PKI ulang tahun saat masih berjaya, Anantaguna membuat puisi: Ulangtahun Partaiku / Perasaanku, djuga ulangtahunku . Puisi berjudul “Kepada Partai” ini sangat terkenal pada masanya. Puisi lainnya tentang komunis berjudul “Potret Seorang Komunis”: Adakah duka lebih duka yang kita punya / kawan meninggal dan darahnya kental di pipi / tapi kenangan kesayangan punya tempat dalam hati / Adakah tangis lebih tangis yang kita punya / badan lesu dan napas sendat di dada / tapi hasrat dan kerja berkejaran dalam waktu. Dalam Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia , Pramoedya Ananta Toer menyatakan bahwa sajak “Potret Seorang Komunis” karya Sabar Anantaguna dan “Demokrasi” karya Agam Wispi merupakan prestasi sastra realisme sosialis yang telah mendapatkan bentuk dan pengucapan yang tepat. Menurut penyair Asep Sambodja, Anantaguna adalah salah satu penyair Lekra yang kuat dalam menyampaikan pesan namun tidak kehilangan greget kepenyairannya. Puisi-puisinya merupakan ekspresi dari hasil penyelaman dan penghayatan yang masuk ke lubuk sanubari masyarakat. Dan selalu saja yang menjadi perhatian untuk dibelanya adalah rakyat kecil. “Tidak salah kalau seorang Pramoedya Ananta Toer terpikat dengan puisi-puisi Anantaguna,” tulis Asep dalam blognya (7 November 2009) Puisi Anantaguna kerap dimuat koran Harian Rakjat , organ PKI dengan oplah terbanyak pada 1960-an. Puisinya terangkumdalam kumpulan puisi Yang Bertanah Air Tidak Bertanah (1962), Kecapi Terali Besi (1999), dan Puisi-puisi dari Penjara (2010). Cerita pendeknya, bersama cerpenis A.A. Zubir, Agam Wispi, Sugiarti, dan T. Iskandar A.S. masuk dalam kumpulan cerita pendek Api 26 (1961). Beberapa tahun terakhir ini, Anantaguna yang tidak gampang ditemui menjalin hubungan baik dengan sejumlah anak muda. Terutama yang bergiat di ranah kebudayaan. Dia kerap berpesan, “Berhentilah meratapi masa lalu. Berpikirlah untuk hari ini dan masa depan.” Di pengujung usianya, Anantaguna masih berkarya. Dia menulis puisi dan esai. “Terakhir ke rumahnya baru-baru ini, saya dikasih tiga bundel kumpulan puisi dan kumpulan esai,” ujar Okky Tirto, pendiri komunitas Mata Budaya di pemakaman Anantaguna. “Waktu itu beliau bilang, ‘Bung, karena keterbatasan dana dan fisik, saya tak bisa keluar-masuk perpustakaan. Untungnya saya selalu ikuti berita. Ini jadinya’.” Jika tak ada aral melintang, kumpulan esai berjudul Kebudayaan dan Globalisasi akan terbit akhir tahun ini. Saat mengantar jenazah Anantaguna ke pusara, Okky yang merupakan cicit Tirto Adhi Soerjo, salah satu perintis pers Indonesia, mengirimi puisi berjudul “Kepada Anantaguna” via whatsApp . Begini cuplikannya: Penyair mati sisakan puisi / Apa guna sajak bicara sendiri.

PADA 21 Juni 1970, Presiden Sukarno mengebuskan napas terakhirnya. Di pengujung hidupnya, dia jalani dengan memilukan. Setelah dijatuhkan pada Maret 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto menjadi presiden, Sukarno menjadi tahanan rumah di Istana Bogor, kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta (Sekarang Museum Satria Mandala). Jusuf Wanandi, mantan aktivis KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), menyebut bahwa beberapa oknum dari intelijen Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang ingin membuktikan keterlibatan Sukarno dalam gerakan makar PKI (mungkin tanpa perintah Soeharto) menetapkan Bung Karno berstatus tahanan rumah, sementara penyelidikan berlangsung. “Laporan resmi pemeriksaan ini tidak pernah dikeluarkan,” katanya dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998 . Sukarno dikucilkan dari rakyatnya di Wisma Yaso sejak pengujung Desember 1967. “Bahkan, keluarga dan kerabatnya pun sulit menemui Bung Karno. Untuk membesuk Bung Karno, mereka harus mendapat izin lebih dulu dari otoritas yang berwenang,” tulis sejarawan Bob Hering dalam Soekarno Arsitek Bangsa . Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta dua periode (1966-1977), pernah menengok Sukarno di Wisma Yaso, mengungkapkan “keadaan tempat tinggal itu kotor, kotor sekali. Kebunnya tidak diurus. Di dalam ruangan di rumah itu debu di mana-mana. Padahal Bung Karno sangat menyukai kebersihan, sangat tidak senang dengan kekotoran. Jangankan pada kekotoran yang begitu tampak dan bertumpuk, debu sedikit pun tidak beliau senangi. Beliau sangat teliti, mencintai keindahan dan kebersihan.” “Saya menjadi amat sedih. Pikiran saya, kok, mengapa tega-teganya orang terhadap beliau, sampai beliau –pemimpin bangsa itu– diperlakukan seperti itu. Saya yakin, beliau pasti menderita. Apakah itu disengaja? Masa’ ada yang sengaja berbuat begitu?” kata Ali dalam Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi karya Ramadhan KH. Sesudah jatuh sakit selama waktu singkat dan tanpa perawatan yang baik, Sukarno meninggal pada pukul tujuh pagi, 21 Juni 1970. Dia dalam otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, berwasiat agar dimakamkan “di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus. Aku ingin beristirahat di antara bukit yang berombak-ombak dan di tengah ketenangan. Benar-benar keindahan dari tanah airku yang tercinta dan kesederhanaan darimana aku berasal. Dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani Marhaen.” Selain itu, menurut sejarawan Asvi Warman Adam, sahabat Sukarno, Masagung dalam buku Wasiat Bung Karno (yang baru tebit tahun 1998) mengungkapkan bahwa Sukarno telah menulis semacam wasiat, masing-masing dua kali, kepada istrinya Hartini (16 September 1964 dan 24 Mei 1965) dan Ratna Sari Dewi (20 Maret 1961 dan 6 Juni 1962). “Di dalam salah satu wasiat itu dicantumkan tempat makam Bung Karno, yakni di bawah kebun nan rindang di Kebun Raya Bogor,” tulis Asvi dalam Bung Karno Dibunuh Tiga Kali . Namun, Presiden Soeharto dalam otobiografinya menyatakan bahwa sebelum memutuskan tempat pemakaman Sukarno, dia mengundang para pemimpin partai dan pelbagai tokoh masyarakat. “Jelas, Soeharto menganggap ini masalah politik yang cukup pelik. Jadi, pemakaman tidak ditentukan oleh keluarga, tetapi melalui petimbangan elite politik,” tulis Asvi. Soeharto pun memutuskan untuk memakamkan Sukarno di Blitar, di samping makam ibunya, pada 22 Juni 1970. Pemakaman di Blitar itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1970 tertanggal 21 Juni 1970. Menurut Jusuf Wanandi, Soeharto mengingkari pesan akhir Sukarno yang ingin dikubur di bawah pohon yang rindang di Istana Bogor. Tapi itu akan menempatkan makamnya terlalu dekat dengan Jakarta dan dapat dipolitisasi oleh para pendukungnya. “Sekali lagi kita menyaksikan kehebatan Soeharto dengan nalurinya untuk tetap berjaya,” kata Jusuf Wanandi.*

FOTO lama yang terpampang di buku IPPHOS, Remastered Edition itu berbicara banyak. Dalam nuansa hitam putih, nampak masyarakat Jakarta tumpah ruah. Sepanjang Bandara Kemayoran-Istana Negara Jakarta, ratusan ribu manusia menyemut. Mereka memekik, tertawa dan ada pula yang menangis. Teriakan “merdeka” bercampur baur dengan pekikan “Hidup Bung Karno”, membentuk suara bergemuruh dalam lautan massa. Demikian deskripsi yang dilukiskan oleh Presiden Sukarno dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya penulis Amerika Serikat, Cindy Adams. Pada 28 Desember 1949, Presiden Sukarno kembali menginjakkan kaki di Jakarta. Itu terjadi setelah pada 1946, demi keamanan, ia terpaksa menyingkir dari ibu kota Republik Indonesia (RI) yang sudah mulai dikuasai tentara Belanda. Setelah dua tahun berkantor di Istana Negara Yogyakarta, pada 19 Desember 1948, militer Belanda menangkap sekaligus mengasingkan Presiden Sukarno beserta pejabat-pejabat RI lainnya ke Pulau Sumatra. Namun, diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949, otomatis membebaskan Sukarno cum suis sekaligus mewajibkan Belanda untuk mengembalikan mereka ke Yogyakarta. Setelah beberapa jam singgah di Yogyakarta, dengan menumpang pesawat KLM (maskapai penerbangan Kerajaan Belanda) yang secara terburu-buru dicat simbol Garuda Indonesia Airways (GIA), Sukarno terbang menuju Jakarta. “Pesawat itu adalah satu-satunya pesawat dari Garuda Indonesia Airways yang berumur satu hari,” ujar Sukarno. Dalam Kronik Revolusi Indonesia , Pramoedya Ananta Toer dan kawan-kawan melukiskan kedatangan Presiden Sukarno di Jakarta sebagai sebuah pesta rakyat. Sejak subuh, rakyat Jakarta dan sekitarnya telah datang dari berbagai pelosok. Terlebih rencana kedatangan rombongan Presiden Sukarno telah diumumkan sebelumnya lewat Radio Republik Indonesia (RRI). “Riuh rendah sorak ribuan rakyat yang sejak pagi berjejal-jejal menunggu di Kemayoran,” ujar Pram yang menulis buku tersebut bersama Koesalah Soebagyo Toer dan Ediati Kamil. Tepat pukul 11.40, pesawat yang ditumpangi Presiden Sukarno beserta rombongan mendarat secara mulus di Bandara Kemayoran, Jakarta. Begitu turun dari pesawat, ia dijemput dengan mobil terbuka (pinjaman dari pengusaha Dasaad) dan dikawal secara ketat oleh sepasukan tentara dan polisi. Sambil berdiri tegak, sepanjang jalan menuju Istana Negara, Sukarno tak henti-hentinya memberikan salam dan melambaikan tangannya kepada ratusan ribu massa yang meneriakan namanya secara bersemangat. “Rakyat berlari ke depan kendaraan kami. Yang lain terlanggar. Ada lagi yang terdorong. Beberapa diantaranya pingsan. Kami diserbu rakyat. Aku tidak bisa maju setapak pun. Rakyat bergelantungan di sisi kendaraan, kap mobil, di tangga. Rakyat menggapai-gapai kepadaku untuk mencium jariku,” demikian Sukarno menuturkan. Melalui kerja keras para prajurit dan polisi yang berupaya membukakan jalan, Sukarno akhirnya bisa tiba di tangga Istana Negara. Sesampai di puncak tangga, ia lantas mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya. Lautan manusia yang tadinya bergemuruh pun sontak terdiam. Sama sekali tak ada yang bergerak. “Alhamdulillah! Kita merdeka!” Suara bergemuruh kembali membahana. Kota Jakarta kembali tenggelam dalam suka cita dan pesta.*

SETELAH bebas dari pengasingannya di Bengkulu, Sukarno bersama istrinya, Inggir Garnasih, tiba di Jakarta pada 9 Juli 1942. Dia meninggalkan kekasihnya: Fatmawati. Dia lalu mengirimkan pesan atau bingkisan untuk Fatmawati melalui utusannya: Samaun Bakri. Samaun bersama Abdul Karim Oey dan dr. Djamil mengurus pernikahan Fatmawati dengan Sukarno yang diwakilkan teman dekatnya, opseter (pengawas) Sarjono, pada 1 Juni 1943. Samaun kemudian membawa Fatmawati dan orangtuanya ke Jakarta. “Rombongan kami terdiri dari ayah, ibu, saudara Samaun Bakri (utusan Bung Karno), paman ibuku Moh. Kancil (penjahit pakaian Bung Karno waktu di Bengkulu) dan aku sendiri,” kata Fatmawati dalam Catatan Kecil Bersama Bung Karno Volume 1 . Siapa Samaun Bakri? Samaun lahir pada 28 April 1908 di Nagari Kurai Taji, Sumatra Barat, dari pasangan Bagindo Abu Bakar dan Siti Syarifah. Samaun mengenyam pendidikan Vervolgschool setara sekolah menengah pertama, Sumatra Thawalib di Padang Panjang, kursus-kursus politik, dan bahasa asing. Awal tahun 1926 dia bekerja di kantor residen Padang. Namun, baru beberapa bulan bekerja dia keluar karena tak terima dengan keangkuhan orang Belanda. Samaun memilih jalan pergerakan. Sedari muda, dia pernah menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Muslim Indonesia (Permi). Ketika partai-partai pergerakan dibubarkan pemerintah kolonial, dia bergabung dengan Muhammadiyah. Pada 1929, dia menjadi wartawan suratkabar Persamaan . Melalui harian ini, dia mengkritik pemerintah kolonial, seperti kontrolir Pariaman, Spits. Sehingga, Spits melalui kepala Nagari Kurai Taji, Moehammad Noer Majolelo, mengusir Samaun. Majolelo, yang masih keluarganya, membekali Samaun tujuh ringgit. “Samaun, sebenarnya kau terlalu besar, sedang daerah ini terlalu kecil untuk perkembangan bakatmu. Lebih baik kau pergi ke kota besar. Ini uang sekadar biaya. Pergilah! Saya aman dari semburan Spits dan kau bisa berkembang, mungkin nanti kau jadi orang besar,” kata Majolelo, seperti ditirukan Fuad S. Bakri, anak Samaun Bakri, kepada Historia . Baru-baru ini Fuad dan Teguh Wiyono menerbitkan biografi Samaun Bakri Sang Jurnalis & Misteri Jatuhnya RI-002. Samaun bersama Siti Maryam (istri ketiganya) dan Abdul Muis (anak dari istri pertama) pergi ke Medan. Tak lama kemudian dia pergi ke Bengkulu. Di sini dia aktif di Muhammadiyah dan sebagai wartawan suratkabar Sasaran . Karena dibredel pemerintah kolonial, dia mendirikan suratkabar Penabur . Samaun memimpin penyambutan Sukarno, yang dipindahkan dari tempat pengasingan Ende ke Bengkulu, pada 14 Februari 1938. Di Bengkulu, Samaun berteman akrab dengan Sukarno. “Dia pernah menjadi wakil majelis pemuda Muhammadiyah daerah Bengkulu. Dia jadi kurir Bung Karno. Di Jakarta dia dekat dengan Bung Karno dan menjadi orang kepercayaan Presiden,” kata Abdul Karim Oey dalam Mengabdi Agama, Nusa dan Bangsa, Sahabat Karib Bung Karno . Pada masa pendudukan Jepang, Samaun menjadi pembantu KH Mas Mansyur, salah seorang dari Empat Serangkai (bersama Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara) yang memimpin Pusat Tenaga Rakyat (Putera), organisasi bentukan Jepang. Dia juga menjadi anggota Jawa Hokokai . Samaun bersama golongan muda seperti Sayuti Melik, BM Diah, Adam Malik, dan Sukarni menjadi saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Pascakemerdekaan, Samaun menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Jawa Barat plus anggota Badan Pekerja KNIP. Dia juga sempat menjadi pembantu Walikota Jakarta Soewirjo. Ketika Sekutu datang, Samaun dan keluarga meninggalkan tempat tinggalnya sejak pendudukan Jepang di Jalan Maluku No 5 Menteng, Jakarta, dan pergi ke Jawa Barat. Dia menjadi sekretaris penjabat Gubernur Jawa Barat Mr Datuk Djamin merangkap anggota Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MP3) yang memutuskan membumihanguskan kota Bandung pada 23 Maret 1946. Untuk mengenang peristiwa yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api itu, Samaun menulis buku Setahoen Peristiwa Bandoeng . Dari Jawa Barat, Samaun diangkat menjadi wakil residen Banten pada 1947. Dia ditugaskan pemerintah pusat di Yogyakarta mengangkut 20 kg emas dari tambang emas Cikotok untuk membeli pesawat. Emas tersebut diangkut dengan pesawat Dakota RI-002 milik Bobby Earl Freeberg. Pesawat lepas landas dari lapangan udara Gorda, Serang, menuju Tanjung Karang Lampung. Namun, dari Tanjung Karang menuju Bukittinggi, pesawat hilang kontak pada 1 Oktober 1948.  Reruntuhan pesawat baru ditemukan pada 14 April 1978 di bukit Punggur, Lampung. Kerangka Samaun bersama empat awak pesawat lainnya –anehnya kerangka Bob Freeberg tidak ada– dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang pada 29 Juli 1978. Samaun menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari pemerintah Indonesia tahun 2002.*

MANTAN wakil komandan Resimen Tjakrabirawa Maulwi Saelan ingat betul kebiasaan Sukarno di Istana Negara saat mengisi waktu senggang. “Selain membaca atau bercengkerama, biasanya dia berkebun,” ujarnya kepada Historia . Kecintaan Sukarno pada pohon atau tanaman berangkat dari masa kecilnya yang dekat dengan alam. Dalam otobiografinya karya Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia , dia dan teman-temannya suka bila sebuah pohon tumbuh. Dengan daun dari pohon itu mereka bisa bermain sado-sadoan. Daun pohon tersebut berbentuk lebar di tengah dan runcing di ujung. Bagian tengah mereka jadikan kereta sado yang mengangkut penumpang, sementara ujungnya ditarik oleh kuda yang diperankan oleh salah satu di antara mereka. Berbeda dari teman-temannya, yang kebanyakan memilih menjadi penumpang, Sukarno lebih sering menjadi kuda atau kusir. Sewaktu menjalani pembuangan di Ende, Sukarno senang merenung di bawah sebuah pohon sukun. Pohon itu terletak di tanah lapang yang –berjarak sekira 700 meter dari rumahnya– menghadap Teluk Sawu dan bercabang lima. Pemandangan indah teluk dan rimbunnya dedaunan pohon yang memayunginya mampu mengusir kesepiannya. Di bawah pohon itulah dia menggali nilai-nilai leluhur. Lima cabang pohon itu konon menginspirasi Sukarno mensintesiskan nilai-nilai leluhur ke dalam lima sila (Pancasila). Kelak, penduduk menamakan pohon itu sebagai pohon Pancasila. Saat sudah berkuasa, Sukarno menaruh perhatian pada upaya pelestarian hutan. Hal itu tercermin dalam pidatonya pada Kongres Boeroeh Kehoetanan di Malang, 27 September 1946. Menurutnya, sebagaimana dikutip harian Merdeka , 1 Oktober 1946, “350 tahun kita tak bernegara. Kita ingin hidup bernegara. Kita berjuang menumpahkan darah untuk hidup. Hidup minta makan, makan minta padi, padi minta hutan. Tidak ada hutan, tidak ada sumber, tidak ada air.” Di berbagai tempat yang dia kunjungi, Sukarno biasa menyempatkan menanam sebuah pohon. Di Berastagi, ketika dia dan beberapa pemimpin Republik dibuang saat agresi militer Belanda kedua, sempat menanam sebuah pohon beringin di pekarangan rumah yang menjadi tempat penahanannya. “Itu beringin Sukarno. Pak Sukarno yang menanam,” ujar istri Sumpeno, penjaga rumah, kepada Historia . Pada 1960, Sukarno juga menanam pohon beringin di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pohon ini kemudian dikenal dengan nama “Beringin Sukarno.” Pada 1955, ketika naik haji, Sukarno tak hanya membawa banyak bibit pohon mimba tapi juga beberapa ahli untuk mengurusnya. Bibit-bibit itu kemudian ditanam di padang Arafah, dan pada gilirannya menghijaukan padang gersang. Kerajaan Saudi menyebut pohon itu “Syajarah Sukarno atau Pohon Sukarno” sebagai penghargaan atas jasa baik Sukarno. Ketika melihat kondisi Jakarta yang dianggapnya sudah tak representatif sebagai ibukota negara, Sukarno membuat rencana pemindahan ibukota ke Palangkaraya. Sukarno ikut membuat master plan, lengkap dengan sabuk hijaunya. “Oleh karenanya dapat dipastikan sabuk pohon atau jalur hijau atau hutan kota akan ditanam di sepanjang jalan-jalan protokol Kota Palangkaraya,” tulis Wijanarka dalam Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya . Pada 17 Juli 1957, Sukarno melakukan pemancangan tiang pertama sebagai penanda dimulainya pembangunan Palangkaraya. Namun, ibukota tak jadi pindah kesana, tetap di Jakarta. Tak hanya di luar, Sukarno juga menanam pohon di Istana Negara. “Itu pohon beringin yang di Istana dia yang tanam,” ujar Maulwi kepada Historia . Keterangan Maulwi diperkuat kesaksian ajudan Sukarno, Bambang Widjanarko dalam Sewindu Dekat Bung Karno . Menurutnya, sang presiden sangat perhatian kepada taman dan pepohonan yang mengisinya. Hampir tiap pagi dia meminta Bambang menemaninya berkeliling memperhatikan taman-taman Istana. Apabila ada pohon yang terlantar atau rusak, dia akan sangat marah. Selain menanyakan penyebab mengapa pohon yang dilihatnya bisa terlantar, Sukarno biasanya segera memanggil tukang kebun untuk merawat pohon tersebut. Seringkali, kata Bambang, Sukarno menanyakan nama-nama tanaman yang mereka berdua lihat untuk mengetes pengetahuan Bambang soal tanaman. Hal yang sama juga terjadi ketika Sukarno berada di Istana Tampaksiring, Bali. “Sukarno senang bekerja di kebun pagi hari dan menanam banyak pohon dan menghabiskan waktu di Istana dengan tangannya sendiri,” tulis Horst Henry Geerken dalam A Magic Gecko: Peran CIA di Balik Jatuhnya Soekarno. Kecintaan Sukarno terhadap pohon itu pula yang membuatnya ingin dimakamkan di sebuah tempat yang teduh oleh pepohonan. Dia tak ingin dimakamkan secara mewah. Dia hanya ingin dimakamkan secara sederhana yang mengesankan ketenangan dan kedekatannya dengan alam dan rakyatnya. Sukarno berwasiat: “Aku mendambakan bernaung di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus…Dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, dimana aku pertama kali bertemu dengan petani Marhaen.” Namun, rezim Orde Baru dengan alasan politik tidak memakamkan Sukarno di tempat yang diinginkannya itu, tapi di Blitar.*

MENDADAK masyarakat dihebohkan oleh pidato Presiden Jokowi yang salah menyebut tempat kelahiran Presiden Sukarno. Pidato tersebut disampaikan di Alun-Alun Blitar, Jawa Timur dalam rangka Hari Pancasila, 1 Juni kemarin. "Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran Proklamator kita, Bapak Bangsa kita, Bung Karno, hati saya selalu bergetar," kata Jokowi dalam pidatonya. Kontan para pengguna media sosial pun ramai-ramai membahas kekeliruan itu, bahkan sebagian menjadikannya bahan banyolan lewat hastag #HatiSayaBergetar. Jelas pidato Presiden Jokowi keliru. Karena presiden pertama Republik Indonesia itu lahir di Surabaya, bukan di Blitar. Penulis pidatonya, Sukardi Rinakit pun telah memberikan pengakuan serta permohonan maaf atas kekeliruan data sejarah itu. “Kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggung jawab saya,′′ ujar Sukardi lewat siaran pers yang dikirim melalui pesan singkat kepada para wartawan. Secara guyon, beberapa pengguna media sosial melontarkan lagi pertanyaan: “lahirnya normal atau lewat operasi caesar?“ dan sebagian lain mempertanyakan “mana bukti akta kelahirannya?”. Namun Bambang Eryudhawan, seorang arsitek dan juga pemerhati sejarah, punya bukti otentik ihwal kota kelahiran Presiden Sukarno di Surabaya. Kepada redaksi Historia.id dia menunjukkan buku induk Technische Hogeschool (TH, cikal bakal ITB Bandung) yang memuat data Sukarno semasa kuliah di sana. “Ini buku induk mahasiswa TH yang dibuat sejak TH berdiri pada 1920 sampai dengan masa sebelum kedatangan Jepang. Sukarno ada di nomor urut 55. Dia masuk TH Bandung pada 1921, artinya setahun setelah TH didirikan,” kata Bambang yang juga alumnus ITB dan dikenal sebagai arsitek ahli konservasi bangunan kuno itu. Pada data dalam buku induk itu disebutkan jika Sukarno (tertulis di sana "Raden Soekarno") lahir di Surabaya pada 6 Juni 1902, bukan 1901 sebagaimana yang resmi dikenal sebagai tahun kelahirannya. “Tahun itu salah. Itu lumrah karena biasanya dulu anak yang mau masuk sekolah usianya dibuat muda atau bahkan sengaja dituakan oleh orang tuanya. Kemungkinan besar data itu menggunakan data semasa Sukarno sekolah di HBS Surabaya,” kata dia. Tercatat dalam data buku induk itu ayah Sukarno bernama R. Sosrodihardjo, bekerja sebagai guru ( onderwijzer ) di Blitar. Ada sedikit perbedaan dalam penulisan nama ibunya yang dikenal Ida Ayu Nyoman Rai, tertulis dalam buku induk tersebut “Ida Nyomanaka”. Sukarno tercatat sebagai mahasiswa teknik sipil jurusan pengairan ( waterbouwkunde ). Bukan saja data diri Sukarno dan semua mahasiswa TH, seluruh mahasiswa yang pernah sekolah di sana pun dicatat secara lengkap oleh pihak universitas teknik pertama di Indonesia itu. “Buku ini mencatat semua nama mahasiswa baik yang lulus maupun yang tidak lulus dari TH. Bahkan apa pekerjaan mereka setelah lulus pun masuk dalam catatan,” kata Bambang. Nilai Sukarno semasa kuliah di TH pun dicatat dalam buku tersebut. Setelah sempat cuti selama hampir setahun pada 1921, dia melanjutkan kuliahnya pada tahun ajaran 1922/1923. Nilai yang diperoleh pada tahun itu adalah 5,85. Nilai pada 1923/1924 6,75, 1924/1925 6,28 dan nilai pada tahun ajaran 1925/1926 adalah 6,55. Bukti buku induk mahasiswa TH Bandung ini memperkuat keterangan Sukarno sendiri mengenai kota kelahirannya. Dalam otobiografinya Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia , Sukarno berkisah, “Karena merasa tidak disenangi di Bali, Bapak kemudian mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk pindah ke Jawa. Bapak dipindah ke Surabaya dan di sanalah aku dilahirkan,” demikian kata Sukarno memperjelas kota tempat kelahirannya itu.*

PADA 1960-an, akan dihelat pagelaran wayang kulit di Istana. Ia salah satu kesenian yang disukai Sukarno. Sukarno memilih sendiri dalang favoritnya, Ki Gitosewoko dari Blitar. Lima hari sebelum pagelaran, Gitosewoko sudah berada di Istana. “Apakah sudah siap?” tanya Sukarno kepada Gitosewoko. Percakapan pun berlanjut membahas cerita hingga sanggit atau penggarapan. Sukarno berpesan, “Gito, semua mengharapkan pagelaran nanti sukses. Berusahalah tidak mengecewakan penonton.” Sukarno juga mengarahkan, “Gatotkaca tidak boleh sering memukul. Usahakan sekali memukul lawannya tumbang. Lalu Arjuna lebih tepat jika kau bawakan dengan laras (nada, red ) dua atau lima, jadi lebih terkesan jantan. Suaranya harus kau tegaskan! Bukankah ksatria besar macam Arjuna, tidak tepat bila memiliki suara klemak-klemek , tidak bertenaga?” Kerewelan Bung Karno terhadap pagelaran wayang kulit tidak berhenti di situ. Jelang malam pagelaran, dia kembali memeriksa sendiri tatanan instrumen gamelan. Gamelan harus berada di atas panggung yang sejajar dengan kursi penonton. Lampu penerangan nantinya tidak boleh lebih dari 250 watt. Lalu instrumen gong tidak boleh menutupi penglihatan penonton. Dan terakhir, para pesinden harus berada di belakang dalang. Soal pesinden, Sukarno pun punya favorit: Nyi Tjondrolukito dari Yogyakarta. Nyi Tjondrolukito, yang bernama kecil Turah, seperti dicatat dalam buku Apa dan Siapa , berguru kepada Larasati dan Madularas di kepatihan Danurejan dan mendapat nama Penilaras. Dia kemudian disunting Ki Tjondrolukito, bangsawan yang ahli tari sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VIII (1880-1939). Pada era Sultan Hamengkubuwono VIII, setiap dia istirahat di Kali Urang, selama dua bulan tanpa henti, diadakan pagelaran karawitan. Ini adalah ujian. Jika seniman itu benar-benar mengabdi kepada seni, maka dia akan tahan dengan padatnya pagelaran. Nyi Tjondrolukito adalah seniman produk zaman Sultan Hamengkubuwono VIII yang tahan uji, baik dari segi mental, moral maupun keterampilan. Menurut Nyi Tjondrolukito, Sukarno sejajar dengan Sultan Hamengkubuwono VIII soal selera pada kesenian Jawa. Namun, Sukarno memiliki nilai lebih. “Bung Karno pandai meluhurkan seni lahir dan batin. Sedangkan para raja Jawa dahulu hanya seninya saja. Raja Jawa dulu pandai meluhurkan keseniannya, namun seniman-senimannya masih dipandang sebagai abdi,” ujar Nyi Tjondrolukito kepada Herman Pratikto, penulis cerita silat Bende Mataram , seperti dikutip dalam majalah Warta Para Psikologi No. 10 tahun III. Salah satu contoh bagaimana Sukarno mengayomi seniman Istana adalah kepeduliannya kepada kesehatan Ki Gitosewoko. Sekali waktu, Gitosewoko mengeluh kepada Nyi Tjondrolukito. “Bapak (Bung Karno, red ) melarang saya mengisap candu. Kalo begitu, saya akan cepat mati,” ujar Gito. Ki Gitosewoko memang pengisap candu semasa jayanya. Sukarno membujuknya supaya berhenti, karena alasan kesehatan. Bahkan dia menjanjikan hadiah jika Ki Gitosewoko dapat meninggalkan candu. Tidak di situ saja. Sukarno pun tak marah ketika Ki Gitosewoko menggadaikan salahsatu gamelan istana. Mungkin butuh uang, Ki Gitosewoko menggadaikan sebuah kempul atau salahsatu perangkat gamelan, dari dalam Istana ke seorang kawannya di Kediri. Tidak ada yang tahu bagaimana Ki Gitosewoko membawanya keluar Istana. Sewaktu Sukarno memeriksa perangkat gamelan. Dari sepintas melihat, dia tahu ada kempul yang hilang. Tanpa banyak bicara, dia memerintahkan beberapa orang untuk menyelidiki kemana raibnya gamelan Istana. Pendek kata, posisi kempul sudah diketahui. Sukarno yang menerima laporan itu lalu memerintahkan untuk menebus kembali kempul supaya dapat kembali ke Istana. Suatu saat, dalang Ki Gitosewoko berjalan di dekat perangkat gamelan Istana. Dia kaget, kempul yang dia gadaikan sudah kembali ke tempatnya. “Melihat kempul sudah ditempatnya, Mas Gito langsung pingsan,” ujar Ki Kasido, adik Ki Gitosewoko, dalam majalah Warta Para Psikologi .*

PADA 1 Desember 1961, nama Niew Guinea diubah menjadi Papua, diikuti dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Lagu Hai Tanahku Papua mengiringi prosesi upacara itu. Hari itu, elite lokal Papua yang dibentuk pemerintah Belanda mendeklarasikan Negara Papua. Di Perserikatan Bang-Bangsa, Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns berkomitmen akan menyokong dekolonisasi Papua sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat per tahun hingga rakyat Papua mandiri. Kejadian itu membuat Presiden Sukarno berang. “Dia meledak,” kata Howard Jones, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dalam “Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume XXIII, Southeast Asia . ”Jones melanjutkan laporannya bahwa Sukarno mengumpat: “Luns, Luns, Luns. Dia bajingan! Pemerintah Uni Soviet harus memberitahu dia agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.” Sukarno kemudian mengumandangkan Trikora pada 19 Desember 1961. Joseph Luns adalah tokoh penting di balik lamanya kekuasaan Belanda di Papua. Joseph Marie Antoine Hubert Luns lahir pada 28 Agustus 1911 di Rotterdam. Dia menjabat Menteri Luar Negeri Belanda sejak 1952 dari Partai Katolik yang mengusung kebijakan mempertahankan Papua. Luns pernah mempengaruhi Presiden John F. Kennedy agar berpihak kepada Belanda dalam sengketa Papua. Kepada Kennedy, Luns menyatakan, bahwa setelah Papua, Sukarno berambisi terhadap bagian timur wilayah itu (Papua Nugini) yang dikuasai Australia. Tidak heran jika Joseph Luns adalah representasi orang Belanda yang menjadi musuh publik Indonesia. Setelah campur tangan Amerika Serikat, sengketa Papua selesai pada1963 dengan kemenangan bagi Indonesia. Perlahan, hubungan antara Indonesia dan Belanda dinormalisasi kembali sejak terputus pada 17 Agustus 1960. Sama halnya dengan hubungan Luns dan Sukarno yang mulai mencair. Luns mengunjungi Indonesia pada pertengahan tahun 1964. Sukarno menerimanya di istana. Mereka saling bercengkrama, seakan konflik Indonesia dan Belanda telah luput dari ingatan. Dalam Joseph Luns-Biografie karangan Rene Steenhorst dan Frits Huis yang dikutip Rosihan Anwar dalam Petitte Historie Jilid 1 , menceritakan pertemuan antara Sukarno dan Menteri Luar Negeri Belanda itu. “Saya punya sebuah koleksi seni yang diperoleh lewat bantuan beberapa orang saja. Saya bersedia memperlihatkannya kepada anda. Apakah anda bersedia?” tanya Sukarno. “Apakah saya mau, Tuan Presiden? Itu adalah keinginan hidup saya. Cuma saya tidak berani menanyakannya,” jawab Luns. Sukarno kemudian memperlihatkan lukisan wanita telanjang yang menjadi koleksi seni kegemarannya. “Itu benar-benar payudara yang montok ( weelderige boezems ), bukankah begitu Meneer Luns? Dan yang satu ini benar-benar untuk digigit.” Luns menanggapi, “Ya, tapi jangan dilakukan terlalu sering, he… he… he...” Di hari kunjungannya yang terakhir, Sukarno menceritakan kondisi kesehatannya kepada Luns. Sukarno pada saat itu akan menjalani operasi prostat. Sambil bercanda, Sukarno bertanya kepada Luns, apakah “kemampuannya” nanti akan berkurang. Dengan diplomatis Luns menjawab, “saya tidak belajar ilmu kedokteran, Tuan Presiden.” Setelah mengakhiri kiprah sebagai Menteri Luar Negeri Belanda pada 1971, Luns berkecimpung dalam dunia politik internasional sebagai Sekretaris Jenderal NATO (North Atlantic Treaty Orgnization). Joseph Luns meninggal di Belgia pada 17 Juli 2002.*

BEN MBOI (1935-2015), salah satu dari ratusan anggota DPRGR/MPRS yang memberhentikan Sukarno sebagai presiden dan melantik Soeharto sebagai presiden pada 27 Maret 1968. Namun, kemudian dia merasa menyesal setelah sebuah pengalaman menyentaknya ketika bertemu dengan orang-orang Afrika. Ben menceritakan pengalamannya itu dalam Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja. Pada 1971, dia mengambil gelar Master in Public Health di Belgia. Di sana, dia bertemu dokter-dokter dari Afrika dan Timur Tengah, antara lain Tanzania, Uganda, Kongo, Kamerun, Nigeria, Mesir, Irak, Iran, dan Kuwait. Mereka bertanya, “Anda dari mana?” Ben menjawab dari Indonesia. “Oh Indonesia Sukarno?” “Tidak,” kata Ben. “Indonesia Soeharto!” “Di mana Sukarno?” “Sukarno sudah disingkirkan dan sudah meninggal.” “Kenapa dia disingkirkan?” Ben menjawab seperti mode pada saat itu, “Sukarno bersimpati terhadap komunisme.” “Apa? Karena bersimpati pada komunis kamu singkirkan dia? Dia yang membawa kamu jadi merdeka, kamu singkirkan hanya karena dia bersimpati pada komunis? Astaga, kamu lebih pentingkan komunisme daripada kemerdekaan? Kamu tidak tahu terimakasih!” “Supaya Anda tahu, kami orang Afrika merdeka oleh getaran yang digerakkan oleh Sukarno, yang membangkitkan harga diri Afrika dan orang Afrika. Aneh, dia yang bawa kamu ke pintu gerbang kemerdekaan malah kamu singkirkan!” “Saya tidak dapat menjawab. Betapa pentingnya makna kemerdekaan itu. Betapa pentingnya seorang Bapak Bangsa itu, yang membawa kita ke pintu gerbang kemerdekaan,” kata Ben Mboi yang kemudian menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Salah satu getaran yang digerakkan Sukarno adalah Konferensi Asia Afrika pada 1955. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika, terutama yang belum merdeka, memenuhi undangan Sukarno untuk menghadiri Konferensi Bandung itu, untuk menuntut kemerdekaannya. Pada akhir 2005, Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki memberikan penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of OR Tambo kepada Sukarno. Penghargaan itu diterima oleh Megawati Sukarnoputri di kantor kepresidenan Union Buildings, Pretoria. Penghargaan diberikan kepada Sukarno karena dianggap memajukan dan mengembangkan solidaritas internasional untuk melawan penjajahan dan penindasan. Sukarno disebut sebagai pemimpin kharismatis yang menumbuhkan semangat nasionalis. Ironisnya, di dalam negeri masih ada yang menuduh Sukarno terkait peristiwa kudeta Gerakan 30 September 1965 (G30S). “Kok dibilang beliau mau membantu parpol yang mau meng-kup. Yang mau di-kup kan dia,” kata Megawati, dikutip dalam Kisah Istimewa Bung Karno . Ben mengakui bahwa memang masih ada kelompok yang menuduh Sukarno mengetahui, terlibat, bahkan dalang peristiwa G30S. “Malahan kita ketahui Bung Karno tidak suka pakai istilah G30S. Dia memilih memakai istilah Gerakan 1 Oktober atau Gestok,” kata Ben yang tidak yakin Sukarno bagian dari gerakan itu. Mengapa Sukarno memilih istilah Gestok? Menurut sejarawan Onghokham, G30S yang diberi akronim Gestapu (Gerakan September 30) adalah istilah Orde Baru, sedangkan Sukarno sendiri lebih senang menyebutnya Gerakan Satu Oktober (Gestok). Apabila dilihat dari sudut ketepatan sejarah memang istilah Gestok lebih tepat, sedangkan istilah Gestapu bernada politis dan hina bagi gerakan tersebut –Gestapu dihomonimkan dengan Gestapo, polisi rahasia atau alat teror fasisme Hitler. “Akan tetapi mau dikata apa, toh golongan yang memakai istilah Gestapu ini pemenangnya,” tulis Onghokham dalam Sukarno: Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965 . Akhirnya, Ben Mboi pun menyadari bahwa “oleh bangsa-bangsa Afrika Sukarno disamakan dengan Musa yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan kita, orang Indonesia, mencampakan dia dari ingatan sejarah. Mohon maaf, Bung Karno!"*