Hasil pencarian

INDONESIA pernah mengalami “zaman perunggu” ketika hanya berhasil meraih medali perunggu dalam ajang Asian Games. Namun semuanya berubah pada 1962. Salah satunya berkat medali emas yang disumbangkan Mohammad Sarengat. Sorip Harahap, penulis buku Asian Games I-X (KONI Pusat, 1987), menyebut “zaman perunggu” untuk merujuk tiga Asian Games yang diikuti Indonesia sebelum 1962. Zaman itu berubah ketika Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta. Peringkat Indonesia melonjak dari 14 pada Asian Games III di Tokyo menjadi runner up dengan 11 emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Ini melampaui target yang dipatok; hanya lima besar. Sprinter Mohammad Sarengat menyumbangkan dua medali emas dalam cabang lari 100 meter dan lari gawang 110 meter serta perunggu di nomor 200 meter. Selain menjadi pelari tercepat di Asia, dia memecahkan rekor Asia untuk lari gawang 110 meter dengan waktu 14,4 detik dan lari 100 meter dengan 10,5 detik, mematahkan rekor sprinter Pakistan, Abdul Khalik, dengan 10,6 detik pada Asian Games II di Manila, Filipina. “Bertahun-tahun nama Sarengat melegendaris di dunia atletik, dan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia,” tulis buku Olahraga Indonesia dalam Perspektif Sejarah 1945-1965. Sarengat lahir di Banyumas, 28 Oktober 1940. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengah pertama di Pekalongan, lalu melanjutkan sekolah menengah atas di Jakarta. Sejak SD hingga SMA, dia menjadi kiper kesebelasan sepakbola di sekolahnya. Karena jenuh kerap menghuni bangku cadangan di klub Indonesia Muda Surabaya, dia iseng terjun ke atletik. Ternyata di cabang ini bakatnya. Kegigihannya berlatih, apalagi ketika ikut pelatnas untuk Olimpiade 1960, membuatnya tidak lulus SMA pada 1959. Dia baru lulus SMA pada 1961. Menurut Ensiklopedi Jakarta , Sarengat bingung melanjutkan pendidikannya karena masalah biaya. Letnan Jenderal GPH Djatikusumo, mantan kepala staf Angkatan Darat (AD) pertama, menyarankan Sarengat masuk dinas AD. Sarengat pun mendapatkan beasiswa masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di tahun pertama tidak naik tingkat karena ikut Asian Games IV. Dia baru menyelesaikan pendidikan dokter pada 1971. Sarengat adalah contoh atlet yang baik. Dia berpretasi dalam bidangnya dan menyelesaikan pendidikan dokter. Sarengat mundur dari gelanggang atletik sejak Ganefo (Games of the New Emerging Forces) pada 1963 di Jakarta. Dia kemudian menjadi dokter tentara AD dengan pangkat terakhir kolonel CKM (Corps Kesehatan Militer). Ketua tim dokter kepresidenan, Brigjen dr. Rubyono Kertapati, mengusulkan tiga dokter, salah satunya Sarengat, sebagai dokter pribadi Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978) dan kemudian Wakil Presiden Adam Malik (1978-1983). Selepas itu, Sarengat kembali berkiprah dalam dunia keolahragaan. Kali ini, dia sebagai ketua bidang pembinaan prestasi PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) dan sekretaris jenderal KONI Pusat (1986-1990). Di juga pernah menduduki kursi anggota MPR RI tahun 1987. Sarengat mendirikan Sports Campus Wijaya Kusuma (SCWK), klinik rehabilitasi pengguna narkoba. Klinik ini dia bangun setelah anak lelakinya terjerat narkoba dan berhasil disembuhkan. “Sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Mahaesa karena telah menyelamatkan anak saya, saya akan mendedikasikan hidup untuk membantu dan mencegah orang lain menjadi korban penyalahgunaan narkoba,” kata Sarengat, dikutip The Jakarta Post , 19 Oktober 2001. SCWK menekankan pentingnya olahraga sebagai bagian penting dari proses rehabilitasi. Penghuni klinik dapat memilih olahraga basket, sepakbola, bolavoli, tenis, dan beladiri. “Kami sangat percaya pada filsafat mensana in copore sano (jiwa yang sehat berada dalam badan yang sehat),” kata Sarengat. Pada 2009, Sarengat terserang stroke dan komplikasi penyakit. Dia, yang pernah menjadi manusia tercepat di Asia, wafat pada 13 Oktober 2014.

SEJAK era reformasi, nama-nama gedung di kompleks DPR/MPR bernama Nusantara I sampai V. Pada masa pemerintahan Soeharto, yang kental dengan nuansa Jawa, nama-nama gedung dan ruangan itu berasal dari Sanskerta. Gedung DPR/MPR dibangun atas perintah Sukarno. Semula ditujukan untuk penyelenggaraan Conference of the New Emerging Forces (Conefo). Proyeknya digarap pemenang sayembara, yaitu tim dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang dipimpin Sujudi Wirjoatmodjo, arsitek jebolan Technische Universitat Berlin Barat. Pemancangan tiang pertama pada 19 April 1965. Pembangunan terhenti karena meletus peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada 9 November 1966, Soeharto, sebagai ketua Presidium Kabinet Ampera, menginstruksikan untuk melanjutkan proyek gedung Conefo, namun peruntukkannya akan menjadi gedung parlemen. Keputusan ini diambil setelah proyek peremajaan gedung DPR GR di Lapangan Banteng, terhenti. Menteri Pekerjaan Umum menerjemahkan instruksi Soeharto dengan membubarkan Komando Proyek New Emerging Force dan membentuk badan pelaksana bernama Proyek Pembangunan Gedung DPR/MPR RI. Secara bertahap, pembangunan gedung selesai dan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR: Main Conference Building pada Maret 1968, Secretariat Building dan Gedung Balai Kesehatan (Maret 1978), Auditorium Building (September 1982), dan Banquet Building (Februari 1983). Pemberian nama gedung yang semua pakai bahasa Inggris kemudian diubah menggunakan bahasa Sansekerta: Grahatama, Lokawirabasha Tama, Pustakaloka, Grahakarana, dan Samania Sasanagraha. “Yang jelas semua menggunakan bahasa Sanskerta yang amat sulit bahkan untuk orang Jawa, apalagi mereka yang datang dari seberang,” tulis Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi . Tak jarang, nama-nama ruangan ini salah diucapkan oleh anggota parlemen. Salim Said mencontohkan Ismail Hassan Metareum, ketua Partai Persatuan Pembangunan yang juga wakil ketua DPR/MPR, dalam sebuah sidang salah menyebut ruang utama paripurna sebagai ruang Kartasasmita , yang disambut tawa anggota parlemen. Maklum, Kartasasmita adalah nama keluarga Ginandjar, tokoh politik terkemuka saat itu. Pada 1998, gedung DPR/MPR diduduki mahasiswa, Orde Baru pun tumbang. Semua hal yang berbau Orde Baru mulai digugat. Termasuk dominasi bahasa Jawa. Beberapa waktu berselang, muncul usulan dari anggota DPR/MPR untuk mengubah nama-nama gedung dan ruangan tersebut. “Saya mengusulkan perubahan dan penyederhanaan nama ruang rapat di gedung DPR,” tulis Salim Said, yang di awal reformasi menjadi anggota Badan Pekerja MPR. Salim Said lalu membuat dan mengedarkan petisi mengenai perubahan nama. Setelah berhasil menghimpun hampir 300 tanda tangan anggota parlemen, dia menyerahkan petisi itu kepada Afif Ma’roef, sekretaris jenderal DPR/MPR, pada September 1998. Menurut Afif Ma’roef, usulan perubahan nama itu sudah tercetus sejak keanggotaan DPR/MPR periode 1992/1997. “Sudah diusulkan, cuma tidak terlalu direspons, jadi dibiarkan saja,” ujar Afif kepada Panji Masyarakat terbitan tahun 1999. Rapat pimpinan DPR pada 18 November 1998 memutuskan membentuk Tim Penggantian Nama-nama Gedung MPR/DPR RI yang dipimpin Wakli Ketua DPR Korkesra Fatimah Achmad. Tim segera bekerja. Rapat terakhir pada 14 Desember 1998 memutuskan menyetujui penggantian nama gedung-gedung DPR/MPR. Maka, gedung-gedung yang menggunakan bahasa Sansekerta pun berubah: Grahatama menjadi Gedung Nusantara, Lokawirasabha Tama (Gedung Nusantara I), Ganagraha (Gedung Nusantara II), Lokawirasabha (Gedung Nusantara III), Pustakaloka (Gedung Nusantara IV), Grahakarana (Gedung Nusantara V), Samania Sasanagraha (Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI), dan Mekanik Graha (Gedung Mekanik). Perubahan juga terjadi pada nama ruangan, yang cukup menyebut ruang sidang atau ruang fraksi, komisi, dan paripurna.

PADA 209 SM, Chen Sheng, petani asal Yangcheng, memimpin 900 orang untuk melakukan kerja paksa pembangunan megaproyek Kaisar Qin. Tujuan mereka, kota Yuyang, masih jauh. Mereka harus bergegas. Sebab, menurut hukum Dinasti Qin/Chin (221-206 SM), siapapun yang telat akan dihukum mati. Nahas, baru sampai di desa Dazexiang, hujan deras turun selama beberapa hari. Banjir memaksa mereka berkemah dan menghentikan perjalanan. Mereka gelisah. Dalam kegelisahan itu, Chen Seng bertemu dengan Wu Guang, yang juga mengawasi dan memimpin 900 orang untuk kerjapaksa. Kesamaan nasib membuat mereka menjadi akrab. “Kita masih beribu-ribu li jauhnya dari Yuyang. Apakah kita akan membiarkan diri kita dibunuh?” ujar Chen, dikutip Lin Handa dan Cao Yuzhang dalam Kisah-Kisah dari 5000 Tahun Sejarah China, Jilid 1 . Wu mengajak Chen kabur, namun Chen tak menyetujuinya. Ketimbang kabur, Chen memilih memberontak terhadap penguasa lalim. Memberontak baginya lebih terhormat, meski risikonya juga hukuman mati. Wu setuju. Kaisar Qin berupaya mewujudkan mimpinya membangun banyak bangunan, seperti Istana Efang dan Tembok Raksasa. Untuk itu, kaisar merekrut para petani, termasuk dari enam kerajaan terakhir yang ditaklukkan, melalui sistem perpajakan terpusat yang dia buat. “Jumlah petani yang diambil Qin Shi Huangdi untuk membangun Istana Efang dan Tembok Raksasa dan yang direkrut sebagai tentara untuk pertahanan perbatasan melebihi dua juta jiwa,” tulis Xiaobing Li dalam China At War: An Encyclopedia . Kesewenang-wenangan kaisar menimbulkan kebencian di hati petani dan rakyat kebanyakan, termasuk Chen. Chen dan Wu segera menyusun siasat. Yang paling awal, dia memanfaatkan takhayul. Di atas sehelai sutra putih, Chen menuliskan “Chen Sheng adalah raja.” Kain itu lalu dimasukkan ke perut ikan yang selanjutnya dijual. Kebetulan, pembelinya adalah beberapa prajurit di kesatuan yang dipimpinnya. Mereka terheran-heran. Siasat kedua, dalam kegelapan malam, Wu mengendap ke kuil di sekitar perkemahan. Sembari menirukan lolongan serigala, Wu berteriak mengatakan: Chu Raya bangkit dan Chen Sheng adalah raja. Keesokan harinya, Chen menjadi buah bibir di antara rombongan. Namun, siasat itu masih belum cukup menginformasikan mayoritas akan rencana gerakan Chen. Setelah membunuh pejabat pengawas, Chen berorasi di hadapan rombongannya mengenai rencana pemberontakan. “Orang-orang bersumpah kepada para dewa bahwa mereka akan berperang bersama untuk menggulingkan Dinasti Qin. Mereka juga bersumpah setia kepada Chen Sheng dan Wu Guang,” tulis Lin Handa dan Cao Yuzhang. Setelah menguasai desa Dazexiang dan Chenxian (Huaiyang) di Provinsi Henan, Chen dan Wu mengumumkan berdirinya sebuah rezim baru bernama Zhangchu di mana Chen menjadi raja dan Wu panglima militernya. Keduanya mengatasnamakan Pangeran Fusu –pewaris sah Dinasti Qin yang bunuh diri akibat tipudaya– dan Jenderal Xiang Yan yang dicintai rakyat. Selanjutnya, mereka menguasai desa Qi, Zhi, Cus, Ku, Zhe, dan Qiao. Ketika merebut desa Chen, kekuatan mereka menjadi berlipat; mencakup puluhan ribu infantri, seribu kavaleri, dan 600-700 kereta kuda. Di sinilah para kepala desa mendaulat Chen menjadi raja dengan gelar “Pembesar Chu.” Chen dan Wu terus menyerukan kepada petani di berbagai tempat untuk memberontak terhadap Dinasti Qin. Mereka juga mengirim balabantuan pasukan dan peralatan. Dalam sekejap, semua wilayah yang menderita di bawah Dinasti Qin memberontak. Namun, pengkhianatan menewaskan Chen dan Wu. Perlawanan petani tetap berlanjut. “Setelah kematian Chen dan Wu,” tulis Xiaobing Li, “Liu Bang, salah seorang pemimpin petani, akhirnya menggulingkan Qin dan mendirikan Dinasti Han.”

PERINGATAN hari kemerdekaan tiba. Puluhan ribu orang berkumpul di sekitar Istana Negara pada 17 Agustus 1959. Mereka mendengar pidato Sukarno berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita.” Salahsatu pokok pidatonya ajakan menggali kembali kepribadian nasional di pelbagai bidang. Misalnya kebudayaan. “Pemerintah akan melindungi Kebudayaan Nasional, dan akan membantu berkembangnya Kebudayaan Nasional, tetapi engkau pemuda-pemudi pun harus aktif ikut menentang imperialisme kebudayaan, dan melindungi serta memperkembangkan Kebudayaan Nasional,” kata Sukarno. Menjawab pidato Sukarno, Achmad Narod mengajukan gagasan menarik untuk bidang kebudayaan. Tak banyak keterangan tentang latarbelakang Achmad Narod.Yang terang, dia mencanangkan pembentukan aksara dan angka kesatuan nasional Indonesia pada 1962. Dia menilai Indonesia bangsa besar; punya warisan adiluhung berupa ragam aksara dari nenek moyang. Tapi tak ada usaha dari pemerintah dan individumengarah ke pembentukan aksara kesatuan. Kekayaan aksara Indonesia tak kalah oleh Thailand, Burma (Myanmar), Laos, Kamboja, Korea, Jepang, atau Srilanka. Mereka semua punya aksara nasional, sedangkan Indonesia tidak.Indonesia sudah punya negara kesatuan dan satu bahasa kesatuan, tapi belum kesampaian memiliki aksara kesatuan. Menurut Achmad Narod, ini kekurangan besar bangsa Indonesia. Jika tak ada usaha pembentukan aksara nasional, bahasa nasional bakal melemah. “Bahasa dan aksara adalah seperti ruh dan jasad. Bahasa akan menjadi sangat miskin dengan tiada ada aksara. Bahasa yang tidak beraksara, pada hakikatnya adalah seperti dialek,” tulis Achmad Naroddalam majalah Penelitian Sedjarah, Juni 1962. Achmad Narod lantas menjalin beberapa aksara Nusantara untuk menjadi aksara kesatuan. Antara lain aksara Batak, Lampung, Sumatra, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.Tambahan lain berasal dari aksara Caka (Sunda, Jawa, dan Madura) dan Latin.Dari penjalinan itu, dia mendapat 19 aksara. Dia mengklaim aksara-aksara itu mudah dibaca. Bahkan untuk orang paling buta huruf latin sekalipun.Tapi dia tetap mempertahankan nilai seni aksara itu. Susunan dan bunyi aksara kesatuan meliputi “DJA-GA-PA-DA-WA-NG-SA-A-TJA-RA-NJA-TA-MA-NA-KA-LA-BA-HA-JA”. Aksara Makassar, “Dja” mengawali abjad kesatuan ini. Pengakhirnya berasal dari aksara Batak, “Ja”. Ini penting sebagai simbol pengikat seluruh wilayah Indonesia. “Inilah satu lambang dari Bhinneka Tunggal Ika, terjalin dalam huruf kesatuan Indonesia,” tulis Achmad Narod. Soal penerapannya, Achmad Narod menjamin aksara kesatuan mampu menulis kata-kata bahasa asing. Ia juga sangat aplikatif untuk menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan. Demi kemudahan dan kelancaran menulis, dia sengaja menghilangkan tanda-tanda diakritik, yakni tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf itu, misalnya tanda pada . “Dalam huruf Indonesia baru hanya mengenal tanda-tanda yang berada di akhir huruf ( suffix ).” Achmad Narod berharap gagasannya beroleh tempat di kalangan generasi muda. Tujuannya, “agar generasi yang akan datang mempunyai satu potensi nasional yang kukuh.” Dia mengambil bangsa Tiongkok sebagai contoh bangsa besar yang mempunyai satu aksara nasional. Tapi gagasan Achmad Narod menghilang tanpa jejak. Dalam nomor-nomor penerbitan berikutnya, majalah Penelitian Sedjarah tak memuat tanggapan tentang gagasannya. Hingga sekarang, orang lebih mengedepankan pelestarian dan penggunaan aksara daerah ketimbang menggagas aksara nasional.

VATIKAN pernah terlibat dalam perebutan harta warisan salah satu uskupnya. Hal ini disebutkan dokumen yang baru-baru ini dikeluarkan untuk publik. Dokumen tersebut juga menyebutkan soal bajak laut yang mencoba merampas harta tersebut ketika dikirim dari Portugal ke Prancis. “Sebagian besar dari dokumen ini berkaitan dengan aktivitas rekening dan inventarisasi Camera Apostolica (lembaga keuangan kepausan). Dari dokumen ini kita bisa melacak aktivitas para pengumpul dana kepausan dan mengetahui berbagai ‘peninggalan’ yang mereka wariskan setelah wafat,” tulis Charles Donahue Jr. dalam The Spoils of the Pope and the Pirates, 1357: The Complete Legal Dossier from the Vatican Archives . Buku ini berisi dokumen-dokumen Vatikan yang baru saja diterbitkan. Seperti dilansir livescience.com (3/10), kisah tersebut bermula ketika kapal Sao Vicente berangkat dari Lisboa, Portugal, pada awal 1357 menuju Avignon, Prancis, tempat Paus Avignon VI menetap. Kala itu, pusat pemerintahan kepausan dipindahkan ke Prancis karena ketidakstabilan politik di Italia. Kapal itu memuat kargo termasuk emas, perak, permata, dan perhiasan mahal lainnya yang sebelumnya dimiliki Thibaud de Castillon, uskup utusan Vatikan yang baru meninggal. Selama masa tugasnya di Portugal, Castillon menumpuk kekayaan dengan cara berbisnis dengan pedagang-pedagang di Prancis. Beberapa bahkan dilakukan dengan cara-cara tidak lazim dan dianggap perbuatan dosa oleh gereja, seperti mengambil untung besar (riba) dari bisnis lintah darat. Untuk mengelak tuduhan gereja, Castillon mengatakan bahwa kekayaannya adalah milik mitra bisnisnya di Montpellier Prancis, yakni Peire Laugautru dan Guilhem Parayre. Gereja menutup mata terhadap bisnis Castillon. Tapi ketika dia meninggal, Camera Apostolica bergerak cepat menyita harta peninggalannya. Untuk itu, kapal Sao Vicente dikirim. Ketika berlayar di dekat Cartagena, Spanyol, kapal diserang dua kapal bajak laut pimpinan Antonio “Botafoc” (Si Kentut Api) dan Martin Yanes. Menurut Daniel Williman dan Karen Ann Corsano, editor buku tersebut, kapal Botafoc bersenjata lengkap sehingga awak kapal Sao Vicente terpaksa menyerahkan muatannya. Tetapi Botafoc dan krunya tidak beruntung karena kapalnya karam di dekat kota Aigues-Mortes, Prancis. Tentara setempat menangkap mereka. “Para awak kapal Botafoc dihukum gantung. Sebab, dalam tradisi saat itu, mereka para bajak laut adalah hostes humani generis , musuh masyarakat yang tidak memiliki perlindungan hukum,” tutur Williman dan Corsano. Botafoc sendiri dan perwiranya dipenjara di Montpellier. Mereka lolos dari maut setelah menyogok seorang uskup dari kota Turin yang kebetulan sedang berada di Montpellier. Harta De Castillon yang berhasil direbut kembali didaftarkan sebagai harta kekayaan Vatikan. Sebagian besar kemudian digunakan untuk membayar gaji staf Vatikan dan hadiah untuk kaum bangsawan Eropa.

Tak terima 50 rekannya ditahan Israel, sekelompok pejuang Palestina di bawah pimpinan Youssef Majed membajak kapal pesiar Italia, Achille Lauro , yang berlayar di Laut Tengah dari Port Said, Mesir, pada 7 Oktober 1985. Pembajak menuntut pembebasan 50 rekan mereka. Dalam perjalanan kembali ke Port Said, lantaran tak mendapat izin berlabuh di Tartus, Syria, mereka membunuh seorang penumpang warganegara Amerika Serikat berdarah Yahudi, Leon Klinghoffer. Mayatnya dibuang ke laut. Setelah kapal berlabuh, para pembajak menuju Bandara Almaza, Mesir. Mereka lalu menumpang pesawat Egypt Air tujuan Tunisia, pusat gerakan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) –sebelum pindah ke Irak– pada tengah malam. Pesawat juga mengangkut Abu Abbas, pemimpin PLO, dan komandan sayap militernya, Ozzuddin Badrakkan. Penerbangan itu diperoleh dari pemerintah Mesir sebagai kompensasi atas penyerahan diri mereka. “Pada 10 Oktober, mereka naik penerbangan Boeing 737 Egypt Air di Port Said, dan dikawal pasukan Force 777, unit kontrateror Mesir,” tulis Nigel Cawthorne dalam Warrior Elite: 31 Heroic Special-Ops Missions from The Raid on Son Tay to The Killing of Osama Bin Laden . Sebagai pembalasan atas kematian seorang warganya, AS merancang operasi rahasia menyergap Egypt Air. Dewan Nasional mendiskusikannya dengan Presiden Ronald Reagan, dan Reagan memberi lampu hijau. “Kapal induk USS Saratoga baru saja berlayar dari Albania dan diperintahkan melakukan operasi hanya dua jam sebelum misi berjalan,” tulis David Miller dalam Illustrated Directory of Special Forces . Maka, dari geladak kapal induk, meluncurlah pesawat E-2C Hawkeye, EA 6B Prowler, dan tujuh jet tempur F-14 Tomcat. Mereka menguntit Egypt Air tanpa cahaya. Di sekitar Pulau Kreta, Yunani, pilot Hawkeye memerintahkan pilot Egypt Air, Ahmed Moneeb, mendarat di landasan udara NATO Sigonella di Sisilia, Italia. Karena perintah itu tak digubris, jet-jet Tomcat mengintimidasi dengan menyalakan dan menyorotkan lampu serta mengurung Egypt Air. Moneeb coba mengadakan kontak radio dengan Kairo tapi sia-sia lantaran sinyal sudah disumbat pesawat EA-6B Prowler. Semua pesawat akhirnya mendarat di Sigonella. Dunia gempar karena AS meringkus pesawat sipil dengan kekuatan militer, tak ubahnya tindakan teroris. Presiden dan rakyat Mesir marah karena wibawa mereka diinjak-injak. Demonstrasi anti-AS dan Israel muncul di Kairo. Di Sigonella, tim khusus antiteror AS yang dipimpin Mayjen Carl Stiner mendapatkan penolakan dari otoritas setempat. Permintaan AS untuk mengekstradisi empat pembajak plus Abbas dan Badrakkan ke AS juga ditolak pemerintah Italia. Stiner mengabarkan situasi di lapangan ke Gedung Putih. Reagan mengontak presiden Italia, Bethino Craxi, yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina, tapi gagal. Reagan lalu mengontak perdana menteri Italia. Di sambungan lain, Presiden Mesir Hosni Mubarak bernegosiasi dengan pemerintah Italia: bila Italia tak mengizinkan Egypt Air terbang bersama para pembajak, Mesir tak akan memberi izin pelayaran kapal Achille Lauro. Pemerintah Italia ambil sikap. Mereka memerintahkan pasukan Stiner mundur. Mereka menolak permintaan ekstradisi Abbas dan Badrakkan ke negerinya. Mereka juga mengadili empat pembajak: Youssef Majed, pembunuh Leon Klinghoffer, dijatuhi hukuman 30 tahun; sementara tiga pembajak lainnya lima tahun penjara. Abbas dan Badrakkan juga diadili dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terbukti otak di balik pembajakan namun mereka kemudian kabur ke Yugoslavia pada 1986. “Meksi pemerintah Italia menahan empat pelaku pembajakan kapal pesiar, mereka mengizinkan otak pimpinan komplotan melarikan diri ke Yugoslavia meski ada permintaan penahanan dari Presiden Reagan,” tulis Michael Bohn dalam The Achille Lauro Hijacking: Lessons in the Politics and Prejudice of Terrorism . Kesal, AS melayangkan protes ke pemerintah Italia, yang dianggap membiarkan pelarian itu. AS juga mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintahan Yugoslavia tapi ditolak. Abbas kemudian berpindah-pindah tempat sebelum menetap di Irak pada 1994 di bawah perlindungan Presiden Saddam Hussein. Dia ditangkap pasukan AS saat invasi Irak pada 2003 dan tewas dalam tahanan.

Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, Gujarat, sebelah barat India. Ayahnya menjabat perdana menteri di negara bagian tersebut, dan keluarganya banyak bekerja untuk pemerintah kolonial Inggris. Semasa kecil hingga beranjak remaja, Gandhi dikenal penakut. Dia takut ular, hantu, pencuri dan kegelapan. Sebagai penganut Hindu Waisnawa yang memuja Rama, dia diajarkan oleh Rambha, pembantu setianya, agar menyebut nama Rama untuk mengatasi ketakutan. “Penangkal yang efektif mengatasi ketakutan,” tulis Pascal Alan Nazareth dalam Keagungan Kepemimpinan Gandhi . Di usia 13 tahun, Gandhi menikahi Kasturba, gadis sekampungnya dan dikarunia empat anak laki-laki: Harilal, Manilal, Ramdas, dan Devdas. Lazimnya keturunan keluarga bangsawan –yang mendapatkan akses dari pemerintah kolonial–pada 1889 Gandhi berangkat ke Inggris. Dia kuliah ilmu hukum di Universitas College, London. Setelah lulus pada 1893, dia pulang ke India untuk menjadi pengacara. Karena sifat penakutnya, Gandhi gagal total dalam berdebat kasus pertamanya di pengadilan. “Saya berdiri, namun hati saya tenggelam hingga ke sepatu bot saya,” kenang Gandhi dalam Mahatma Gandhi: Sebuah Otobiografi . Semenjak itu, dia tidak pernah lagi pergi ke pengadilan sampai akhirnya merantau ke Durban, wilayah koloni Inggris di Afrika Selatan pada 1893. Alam Afrika yang liar mengubah Gandhi yang penakut jadi pemberani. Titik tolaknya, baru sepuluh hari di sana, dia dilempar keluar dari keretapi dalam perjalanan Durban-Johannesburg. Padahal, dia memiliki tiket kelas pertama dan berpakaian rapi. Salahnya, dia duduk di gerbong khusus kulit putih. Peristiwa itu, serta buku-buku yang dibacanya, antara lain Bhagawad Gita , Song Celestial karya Edwin Arnold, The Kingdom of God is Within You karya Tolstoy, Unto This Last karya John Ruskin dan Civil Disobedience karya Henry David Thoreaus, sedikit banyak mempengaruhi pikirnya. Gandhi terjaga. “Dia mengorganisir orang India yang tinggal di Afrika,” kata Gurjit Singh, duta besar India untuk Indonesia dalam acara “Celebrate Gandhi Jayanti–International Day of Non Violence” di Gandhi Memorial Intercontinental School, Jakarta, 2 Oktober 2014. Akumulasi dari pergerakan antidiskriminasi yang digagasnya terlihat pada 11 September 1906. Dalam rapat raksasa di lapangan umum kekaisaran di Johannesburg itu, Gandhi mendeklarasikan perjuangan tanpa kekerasan. Baginya, perjuangan tanpa kekerasan adalah senjata yang benar-benar berani. Menjadi budak dari rasa takut adalah bentuk terburuk dari perbudakan. Inilah cikal bakal gerakan Satyagraha yang legendaris itu. “Satyagraha adalah damai,” tulis Pascal. “Satyagraha merupakan latihan kekuatan, tidak melalui kekuasaan atas orang lain melainkan kekuasaan atas diri sendiri.” Satyagraha kali pertama dikumandangkan Gandhi secara terbuka pada Juli 1907. Nama kelompok ini mendunia ketika suratkabar ramai memberitakan aksi mereka pada September 1913. Kala itu, Gandhi memimpin pawai lebih dari duaribu massa Satyagraha ke Provinsi Transvaal. Di saat bersamaan, buruh perusahaan batubara Newcastle, mogok. Mereka protes terhadap keputusan Mahkamah Agung Transvaal bahwa pernikahan Hindu, Muslim dan Parsi tidak diakui. Juni 1914, tuntutan Gandhi dipenuhi. Pemerintah juga menghapuskan pajak tiga pound tahunan yang diberlakukan kepada buruh kontrak India. Nama Gandhi dan lakon perjuangannya sampai juga ke tanah Jawa. Tak sedikit kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia terilhami perjuangannya. Sukarno mempelajari dan mencontoh perjuangan Gandhi. Bahkan, Mohammad Hatta pernah dijuluki “Gandhi dari Jawa.” Duapuluh tahun Gandhi berjibaku di Afrika sebelum kembali ke India dan lebur dalam perjuangan kemerdekaan India. Ketika India merdeka pada 1947, Gandhi termasuk orang yang tidak setuju India dibelah dua: Islam ke Pakistan, Hindu di India. Gandhi meninggal di New Delhi pada 30 Januari 1948 dalam usia 78 tahun. Kematiannya simpang siur. Ada versi yang menyebut dia kena serangan jantung. Ada pula yang menyebut dia dibunuh oleh seorang lelaki karena menganggap Gandhi terlalu berpihak kepada kaum muslim.

KEBIJAKAN Jepang selama perang, baik di Jepang maupun di negera-negara jajahannya seperti Indonesia, dimaksudkan untuk kepentingan perang. Tujuan akhirnya membangun kawasan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Untuk itu, Jepang mencengkeram kehidupan rakyat pedesaan. Menurut Aiko Kurasawa, sejarawan Universitas Keio Jepang, kebijakan Jepang di pedesaan Jawa memadukan mobilisasi ( doin ) dan kontrol ( tosei ). Jepang memobilisasi rakyat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama padi, lalu menyerahkannnya dalam bentuk “wajib serah padi.” Jepang juga mengerahkan rakyat menjadi tenaga kerja paksa ( romusha ) di proyek-proyek pembangunan seperti lapangan terbang, benteng pertahanan, dan pabrik-pabrik militer. Untuk melancarkan mobilisasi tersebut, Jepang membentuk tonarigumi (rukun tetangga) dan nogyo kumiai (koperasi pertanian). Kebijakan mobilisasi Jepang dipadukan dengan kontrol ketat oleh pemerintah.Rakyat diharapkan mempunyai pemikiran yang seragam dan melakukan konformitas (kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang diberlakukan Jepang), seperti yang selalu terjadi dalam rezim-rezim totaliter. “Dengan demikian, mobilisasi di Jawa selalu dijalankan di dalam kerangka acuan yang ditetapkan oleh dan di bawah kontrol ketat pemerintah militer,” ujar Aiko dalam diskusi edisi terbaru bukunya, Politik Jepang di Jawa , di Aula The Japan Foundation, Jakarta Pusat, 15 September 2014. Buku ini diangkat dari disertasi Aiko di Universitas Cornell tahun 1988 dan kali pertama terbit dalam bahasa Indonesia pada 1993 berjudul Mobilisasi dan Kontrol . Selain dengan tangan besi militer, kontrol masyarakat juga dilakukan dengan propaganda, seperti melalui gambar hidup (film) dan menara bernyanyi (radio). Propaganda ini, kata sejarawan Didi Kwartanada, mengutip George Kanahele, pionir kajian pendudukan Jepang di Indonesia asal Hawaii, untuk “ winning the hearts and minds of the people .” Melalui layar lebar itu, kata Aiko, mungkin penduduk baru kali pertama mengenal Sukarno. “Semboyan Bung Karno seperti ‘mari kita berjuang bersama-sama Dai Nippon sampai mencapai kemenangan terakhir’ dan ‘Amerika kita setrika, Inggris kita linggis’ menarik hati penduduk desa, dan film-film semacam itu mempunyai pengaruh tertentu untuk mencegah meletusnya perasaan anti-Jepang,” kata Aiko. Selain propaganda melalui media massa, Jepang melakukan indoktrinasi melalui pembentukan wadah semimiliter ( seinendan , keibodan ) dan organisasi massa Jawa Hokokai ; pengenalan bahasa Jepang; menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah; dan melarang sekolah-sekolah Belanda. Selain itu, kegiatan di luar sekolah sebagai bagian dari indoktrinasi adalah Kursus Kiai yang disponsori Kantor Urusan Agama (Shumubu) . “Terkait indoktrinasi kiai pedesaan, ini mengingatkan kita pada ‘mobilisasi’ kaum rohaniawan untuk tujuan-tujuan politik yang masih berlangsung hingga hari ini,” ujar Didi. Akibat tekanan ekonomi yang buruk dan kemarahan terhadap para pemimpin desa yang dilematis antara kepentingan rakyat atau tuntutan pemerintah, muncullah pemberontakan di beberapa daerah, diawali oleh Pemberontakan Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya. Menurut Didi, dalam buku Aiko kurang dibahas soal ianfu (wanita penghibur) karena isu ini memang baru muncul pada 1990-an. Begitu pula peran orang Tionghoa di pedesaan. Padahal mereka memainkan peranan cukup penting dalam perekonomian desa, selaku pemilik penggilingan beras, juragan hasil bumi, maupun pembunga uang ( mindering ).

SETIAP tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia ( RRI ) mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang (Hosokyoku) . Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada delapan buah, yakni bekas Hosokyoku , di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi (1945-1949), selain RRI , dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya Radio Pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan; Radio Internasional Indonesia di Kediri; Gelora Pemuda di Madiun; Radio Militer dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta; Radio Perjuangan di Semarang; dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dirk Fock meresmikan pemancar radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. Empat tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek ( shortwave atau SW) melalui pemancar PCJ dari laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Merujuk situs Radio Nederland Wereldomroep , sewaktu melakukan siaran percobaan itu, almanak bertanggal 11 Maret 1927. Untuk memuluskan ujicoba tersebut, beberapa hari sebelumnya pihak Belanda telah mengantar sebuah pesawat radio tombstone merek Philips seri 703 A kepada Sri Mangkunegara VII, penguasa Pura Mangkunegaran. Penguasa Keraton Solo itu mempercayakan Ir Sarsito melayani radio itu. Sejumlah orang berkumpul di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Sekian pasang mata tertuju pada Sarsito yang nampak hati-hati, putar-putar tuning mencari baris gelombang yang selaras. Terdengar suara bersuit-suit sangat keras. Terkadang menggelegar seperti geluduk. Tapi lebih sering, “menggero sebagai mengaumnya harimau. Maka terkejutlah sekalian pendengar karena ketakutan,” tulis SRV Gedenkboek , 1936. Begitu Sarsito menemukan gelombang yang tepat, terdengar suara orang berkata-kata. Sekali pun hanya berbisik-bisik, sekalian pendengar senang dan tertawa. Ketika mendengar suara musik yang tiada ketahuan siapa yang memainkannya, tercenganglah mereka. Itulah kali pertama orang-orang di Pura Mangkunegaran melihat dan mendengar radio. Dua puluh hari kemudian, Ratu Wilhelmina menyapa rakyat di wilayah koloninya dari laboratorium radio Philips. Siaran internasional yang dipancarkan secara live pada 31 Maret 1927 itu berhasil ditangkap di Australia, Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara, termasuk di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Sarsito, dalam Triwindoe Mangkunegoro VII Gedenkboek (1939) menceritakan, malam itu orang-orang di Pura Mangkunegaran berkumpul di Prangwedanan bersama Mangkunegara VII dan permaisuri Gusti Ratu Timur. Mereka mendengarkan siaran langsung pidato Ratu Wilhelmina. “Itu adalah suatu saat yang tak terlupakan,” kenang Sarsito. Setelah pidato live Sang Ratu, selain bertalian dengan kepentingan politik kolonial, Philips melihat prospek bisnis. Semenjak itu, “Philips langsung memproduksi radio secara massal,” kata Didi Sumarsidi, ketua komunitas pecinta radio kuno Padmaditya, kepada Historia di sela pembukaan pameran radio lama bertajuk Layang Swara, di Bentara Budaya Jakarta, 24 April lalu. Situs resmi Philips melansir, mereka mulai serius memproduksi radio sejak 1927. Hingga 1932, Philips telah menjual satu juta radio dan langsung menjelma jadi produsen radio terbesar di dunia. Bahkan Philips mendirikan pabrik di Hindia Belanda.*

SETELAH Jepang melihat bayang-bayang kekalahan dari Sekutu, dan Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, sejumlah tentara Jepang memihak Indonesia. Di negeri sendiri, sikap mereka menjadi catatan hitam. “Bahkan mereka yang lari dari kamp interniran dinilai pemerintah Jepang sebagai desertir, bahkan subversi,” ujar Aiko Kurasawa, guru besar Keio University, Jepang, dalam acara peluncuran dan diskusi buku Jejak Intel Jepang: Kisah Pembelotan Tomegoro Yoshizumi karya Wenri Wanhar, di aula Ir Sukarno, Universitas Bung Karno, Jakarta (13/9). Pada Juli 1944, Jepang berada di ujung tanduk. Kepulauan Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Garis pertahanan di Pasifik, yakni Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, bobol. Sebulan kemudian, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan Indonesia diperkenankan merdeka di kemudian hari. Berita tersebut menyebar. Pada Oktober 1944, Laksamana Muda Maeda berkunjung ke mess perwira Kaigun Bukanfu di Kebon Sirih 80 Jakarta. Kedatangannya ditunggu Tomegoro Yoshizumi, Shigetada Nishijima dan Sato Nobuhide. Mereka lalu berunding dan meruncingkan ide untuk mendirikan sekolah bagi kaum muda yang akan mengisi kemerdekaan. Nama sekolah itu adalah Asrama Indonesia Merdeka. Sukarno mengajar gerakan nasionalis; Hatta mengajar gerakan koperasi; Ahmad Subardjo mengajar hukum internasional; Sutan Sjahrir mengajar prinsip nasionalisme dan demokrasi; Iwa Kusuma Sumantri mengajar perburuhan. Wikana sebagai kepala sekolah mengajar gerakan pemuda. Dan Nishijima bersama Yoshizumi, memberi ceramah tentang perang gerilya dan pertanian. Di Sumatra Barat, beberapa tentara Jepang melatih penduduk Baso soal ketrampilan teknik, seperti memperbaiki mesin dan membuat senjata. Tak jarang penduduk diajarkan teknik bertempur. Ada tiga orang yang membantu rakyat Baso. “Mereka diberi nama Minangkabau. St. Marajo untuk si ahli mesin, St. Diateh untuk ahli pengobatan, dan Malin Kuning untuk si ahli ilmu sosial,” tulis Audrey Kahin dalam Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998 . Simpati beberapa orang Jepang ini merupakan sikap pribadi, bukan cerminan sikap pemerintah Jepang. “Seperti yang dilakukan Maeda dengan menyediakan rumahnya untuk menyusun naskah proklamasi merupakan inisiatif pribadi. Sikap ini bertentangan dengan kepentingan militer Jepang, terutama di Jawa yang dikuasai kalangan Angkatan Darat,” ujar Aiko. Menurut Aiko, ada beberapa alasan kenapa beberapa orang Jepang membelot. Antara lain sikap putus asa sebab kalah perang; bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit; sudah memiliki keluarga atau menikahi perempuan Indonesia. Juga didorong rasa benci kepada Sekutu.  “Yoshizumi adalah orang yang paling kuat cita-citanya dalam mendukung proklamasi,” ujar Aiko. Pemerintah Jepang memasukkan tentara yang menyeberang ke pihak Indonesia ke dalam catatan hitam. Sikap pemerintah Jepang baru melunak sekira 1990-an dimana ada usaha memulihkan nama baik mereka.

PADA zaman revolusi kemerdekaan, sesama pejuang saling memanggil “bung”. Ia mengandung makna kesetaraan dan persaudaraan. Kata “bung” diambil dari varian bahasa Betawi, “abang” yang berarti “kakak laki-laki.” Kata “abang” juga umum dipakai di masyarakat Jawa. Sedangkan bagi kaum perempuan, panggilannya “zus”, dari bahasa Belanda, zuster , untuk sapaan kawan atau teman perempuan. “Bung Karnolah yang mula-mula mempopulerkan nama panggilan dan sebutan ‘bung’ untuk panggilan kepada setiap insan Indonesia yang revolusioner yang bercita-citakan melenyapkan imperialisme-kolonialisme dan kapitalisme dan bercita-citakan Indonesia merdeka,” tulis Achmad Notosoetardjo dalam Revolusi Indonesia Berdasarkan Adjaran Bung Karno. Suatu waktu, Sukarno menginginkan sebuah poster sederhana namun kuat sebagai propaganda membangkitkan semangat pemuda. Pelukis Affandi membuat poster dengan model pelukis Dullah sedang memegang bendera merah putih dan memutuskan rantai yang mengikat kedua tangannya. Pada poster itu, penyair Chairil Anwar memberinya kata-kata: “Boeng, Ajo Boeng!” Poster propaganda itu tersebar kemana-mana. Siapa nyana, Chairil memperoleh kata-kata itu dari para wanita tuna susila di Senen ketika mereka menawarkan jasa: “Boeng, ajo boeng…”  Menurut Parakitri T. Simbolon dalam Menjadi Indonesia , Sukarno memperkenalkan sapaan “bung” sejak terbentuknya Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 17-18 Desember 1927. “Dipanggil ‘Bung’ (panggilan akrab kepada saudara) sesuai anjurannya, Soekarno berhasil menjadikan semboyan seluruh cita-cita pergerakan, dan kebetulan juga ideologi PNI, yakni ‘merdeka’. Semboyan ini sangat gampang diteriakkan oleh, dan sangat kuat pesonanya pada, massa,” tulis Parakitri. George McTurnan Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia , menjelaskan bahwa kata “bung” yang dapat diterjemahkan sebagai “saudara” dapat disejajarkan dengan kata “warganegara” ( citizen ) dalam Revolusi Prancis tahun 1789 atau “kamerad” dalam Revolusi Rusia pada 1917. Gagasan yang mungkin dikandung kata “Bung” adalah sebuah sintesis dari istilah “saudara serevolusi”, “saudara nasionalis Indonesia”, dan “saudara serepublik”. “Tua-muda, kaya-miskin, presiden ataupun petani boleh saja –dan memang biasanya– saling memanggil dengan menggunakan kata ‘bung’,” tulis Kahin. Maksud menyapa dengan “bung”, menurut Notosoetardjo, “untuk mempererat hubungan satu dengan lainnya, merasa semua satu keluarga, senasib dan sepenanggungan, sama rata sama rasa, tanpa perbedaan tingkatan maupun kedudukan.” Setelah revolusi selesai, sapaan “bung” perlahan memudar. Dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, 6 April 1977, Mochtar Lubis, pendiri koran Indonesia Raya , menyatakan keprihatinannya, “‘Saudara’ atau ‘bung’, kata-kata menyapa yang begitu populer dan penuh kebanggaan dalam perjuangan kebangsaan hingga revolusi kemerdekaan, dianggap tak cukup hormat lagi untuk menyapa penguasa-penguasa kita sejak belasan tahun terakhir ini.” “Menegur atasan dengan ‘bung’ tiba-tiba kini kurang sopan. Harus memakai bapak, meskipun sang atasan baru berumur dua puluhan tahun, dan bawahan sudah berumur 60 tahun. atasan bersikap ideological , patronizing , dan authoritarian ke bawah,” kata Lubis. Bagaimana kalau kita galakkan lagi saling menyapa “bung”?

SLAMET Santoso, 54 tahun, telah 21 tahun menjadi hansip (pertahanan sipil) di desa Keseneng, kabupaten Semarang. Dia menanggapi dingin pembubaran hansip awal September lalu. “Saya kira kok sama saja, dibubarkan atau tidak. Hansip desa itu sudah menjadi pengabdian saja,” ujarnya kepada Historia . Menurut Slamet, untuk seragam pun dia peroleh dari bekas hansip sebelumnya. Tunjangannya bersumber dari Dana Alokasi Umum Desa (DAUD), yang dibayarkan dalam kurun setahun, dibagi 14 rekan hansip lainnya. Pembentukan hansip terkait dengan upaya pemerintah merebut Irian Barat. Pada 19 Desember 1961, Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat: gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda, kibarkan merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum.   Untuk mempersiapkan mobilisasi umum, Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution membentuk organisasi pertahanan sipil (hansip) melalui keputusan MI/A/00305/61 tanggal 30 Desember 1961. Pelaksanaan mobilisasi umum lalu ditetapkan melalui Perppu No 1/1962, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 14/1962. Perppu mengatur pengerahan warganegara berumur 18-50 tahun untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara. Tugasnya dibagi dua: perlawanan rakyat (wanra) yang membantu kesatuan angkatan bersenjata dan perlindungan masyarakat (hansip). Hansip ditempatkan berada di bawah wakil menteri utama pertahanan keamanan (Wampa Hankam), untuk melakukan koordinasi dari pusat hingga daerah. Wampa Hankam selanjutnya mengeluarkan SK No MI/A/72/1962 yang menegaskan hakikat hansip adalah non-militer. “Hakikat hansip adalah pertahanan non-militer. Lingkup hansip meliputi kegiatan perlawanan rakyat dan pertahanan sipil dalam arti sempit, yakni perlindungan masyarakat,” catat F. Sugeng Istanto dalam Perlindungan Penduduk Sipil . Angkatan Darat menjadikan hansip untuk membendung ide pembentukan angkatan kelima (mempersenjatai buruh dan petani) yang diusung Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini ditegaskan AH Nasution dalam Kekarjaan ABRI . Bahkan Menteri Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani, berdasarkan analisis yang dilakukan Staf Umum Angkatan Darat (SUAD), mengatakan bahwa hansip sudah cukup untuk sekadar melakukan usaha belanegara, tidak perlu sampai membentuk angkatan kelima. Menurut Verena Beittinger-Lee dalam (Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena , hansip dibentuk karena militer dan polisi membutuhkan bantuan sipil untuk menghadapi kekacauan dan kriminalitas . Maka, hansip digunakan bukan hanya untuk kampanye melawan Belanda dalam perebutan Irian Barat, tetapi juga kampanye Ganyang Malaysia, PGRS/Paraku (Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara), Operasi Trisula pasca-Gerakan 30 September 1965, sampai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah Orde Baru melalui Keppres No 55/1972 mengalihkan kedudukan hansip dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, pada 1 September 2014, pemerintah mencabut Keppres tersebut dengan Perpres No 88/2014. Dengan demikian, hansip dihapus. Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan satuan polisi pamong praja.