Diperbarui: 12 Agu
PRO dan kontra mengenai hasil penelitian dekolonisasi bergulir di arena perdebatan para anggota Tweede Kamer atau Parlemen Belanda pada Rabu (14/6/2023) waktu setempat. Namun yang menjadi sorotan setelahnya adalah pernyataan Perdana Menteri (PM) Mark Rutte yang turut hadir di sela perdebatan.
Sebelumnya, 15 anggota parlemen yang masing-masing mewakili partainya mempersoalkan setidaknya tiga hal terkait penelitian bertajuk “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950” (Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950) sejak 2017 dan hasilnya dalam publikasi penelitian tiga lembaga Belanda medio Februari 2022 lalu, yang menyebutkan adanya kekerasan ekstrem militer Belanda yang terstruktur.
Pertama, soal aspek hukum. Penelitian itu cenderung menggunakan istilah “kekerasan ekstrem”, bukan “kejahatan perang”. Kedua, adalah soal tanggung jawab dan permintaan maaf pemerintah terhadap para korban dan veteran Belanda itu sendiri. Ketiga, soal kompensasi dan rehabilitasi para veteran perang yang dianggap penjahat perang.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
