Sutan Sjahrir menyusun teks proklamasi untuk dibacakan pada 15 Agustus 1945. Naskah itu dikirimkan ke berbagai tempat di Jawa. Ia berharap Sukarno dan Hatta membacakan proklamasi itu.

Saat Proklamasi, sebagian tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hadir. Siapa saja mereka?

Dalam catatan sejarah, rumah pembacaan Proklamasi sering berpindah kepemilikan. Ada yang mengatakan rumah ini milik pengusaha Arab. Ada pula yang menyebut milik advokat Belanda.

Kronologi tanggapan petinggi militer Sekutu terkait gejolak perubahan pasca-proklamasi.

Belanda melarang perayaan hari kemerdekaan Indonesia di wilayah yang didudukinya. Meski demikian, rakyat tetap merayakannya dengan mengakali larangan tersebut.

PM Belanda Mark Rutte menyatakan pengakuannya terhadap 17 Agustus 1945 di sela perdebatan di Parlemen Belanda. Pengakuan resmi pertama sejak 78 tahun.

“Sayalah yang bertanggung jawab atas keamanan, berlangsungnya upacara yang sangat penting itu yang meresmikan lahirnya suatu negara baru: Indonesia Merdeka.”

Versinya simpang siur. Kesaksian pelaku dan dokumentasi sejarah menunjukkan kepemilikan rumah sempat berpindah tangan beberapa kali. Berakhir di tangan pemerintah Indonesia melalui transaksi jual-beli dengan pemilik awal.

Sukarni mengusulkan teks Proklamasi rumusan pemuda. Ahmad Subardjo lupa menyampaikannya kepada Sukarno dan Hatta.

Menyusul permintaan maaf Perdana Menteri Mark Rutte kepada penduduk Indonesia, anggota parlemen Sjoerd Sjoerdsma usul supaya pemerintah Belanda mengakui proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagian besar responden tidak menerima sikap Belanda yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Kelompok pemuda berbeda jalan setelah Proklamasi kemerdekaan. Sempat ada yang menodongkan pistol ke kelompok lain.

Rakyat mengumpulkan dana sebelum Indonesia merdeka. Digunakan untuk keperluan menjelang Proklamasi.

Bagaimana para tokoh menggambarkan suasana detik-detik perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.

Untuk mengetahui bagaimana pendapat publik Indonesia mengenai penjajahan Belanda di Indonesia, harian nasional Belanda <i>De Volkskrant</i> dan <i>Historia.ID</i> bekerja sama melakukan jajak pendapat. Hasil jajak pendapat ini akan disiarkan oleh <i>De Volkskrant</i> dan <i>Historia.ID</i> pada November 2021.