top of page

Bahasa Indonesia di Dewan Rakyat Hindia Belanda

Fraksi Nasional menggunaan bahasa Indonesia dalam Dewan Rakyat (Volksraad) untuk meninggikan dan memuliakan bahasa Indonesia.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Sidang Volksraad dan MH Thamrin. Foto: KITLV dan koleksi Museum MH Thamrin.

19 Feb 2013
2 menit membaca

Diperbarui: 19 Mar

KONGRES Pemuda II, 28 Oktober 1928, menetapkan “satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.” Bahasa Indonesia dapat diterima karena tidak mengancam dan tidak eksklusif.


“Dan belakangan, bahasa Indonesia menjadi pertanda pertumbuhan keyakinan akan Indonesia,” tulis RE Elson dalam The Idea of Indonesia, “sebagaimana ketika fraksi Thamrin mulai menggunakan bahasa Indonesia untuk kali pertama dalam perdebatan Volksraad pada 1938.”


Muhammad Husni Thamrin, wakil Betawi dan ketua Fraksi Nasional di Dewan Rakyat Hindia Belanda (Volksraad), mewujudkan tuntutan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, 25-27 Juni 1938, agar Fraksi Nasional menggunakan bahasa Indonesia.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang
bg-gray.jpg
Walikota Perempuan Pertama Ditangkap di Bandara
Pemilihan Augustine Magdalena “Tiene” Waworuntu sebagai walikota Manado menjadikannya walikota perempuan pertama pasca pembubaran RIS. Pemilihannya menimbulkan polemik daerah-pusat, hingga menyeret militer.
bg-gray.jpg
Pembuangan Semaoen ke Belanda
Dibuang ke Belanda tak menghentikan pergerakan Semaoen. Bekerjasama dengan kelompok sosialis dan komunis serta para pelaut Indonesia. Namun, keputusan membuat kesepakatan dengan Perhimpunan Indonesia mengakibatkan pemecatan.
bg-gray.jpg
Senjakala Semaoen
Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.
bg-gray.jpg
Empat Wajah Pengadil Perkara
Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.
transparant.png
bottom of page