SETELAH Belanda hengkang, Indonesia berusaha membenahi sistem tata kesehatan masyarakat. Dengan kembalinya dokter Eropa ke negeri masing-masing, jumlah dokter di negara baru ini pun amat minim, pun layanan kesehatan ibu dan anak.

Untuk mengatasi minimnya jumlah dokter, pemerintah meminta bidan, mantri, bahkan perawat bertindak sebagai pemimpin layanan kesehatan di pedalaman. Mereka harus memberi layanan kesehatan umum, layanan persalinan dan postpartum, cek kesehatan, Keluarga Berencana, vaksinasi, dan konsultasi kesehatan warga.

Sebagai ujung tombak dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak khususnya di pedalaman, para bidan lulusan RS Budi Kemulyaan berkumpul pada 15 September 1950  untuk merumuskan tujuan bersama. Mereka sepakat membentuk perkumpulan yang bertujuan menghidupkan rasa persaudaraan sesama bidan dan perempuan pada umumnya dan menyokong kerjasama dengan pemerintah dalam menjaga kesehatan rakyat.

Lantaran perkumpulan itu bersifat amat lokal, para bidan kembali berkumpul pada 24 Juni 1951. Kali ini bidan dari berbagai daerah hadir. Selain Suleki Soemardjan, bidan lulusan kebidanan RS Jebres Solo yang merupakan istri sosiolog kondang Selo Soemardjan, hadir pula Bidan Fatimah Muin, Sri Mulyani, Sukaesih, dan kawan-kawan. Pertemuan ini menyempurnakan hasil musyawarah sebelumnya dan melahirkan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Fatiman Muin terpilih sebagai ketuanya.

Pertemuan itu juga membahas langkah IBI dalam mendukung program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diluncurkan pemerintah pada 1951. Dalam upaya meningkatkan KIA, pemerintah berencana membangun Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) di desa-desa. Untuk merealisasikannya, Kementerian Kesehatan mengadakan Kursus Tambahan Bidan (KTB) pada 1953. Sebagai koordinator para bidan, peran IBI dilakukan dengan mendata ketersediaan bidan di daerah.

Ruang lingkup dan tugas bidan pun meluas pasca-mendapat KTB. Bidan tak hanya melayani pengawasan kehamilan, pertolongan kehamilan, dan perawatan ibu nifas. Lebih jauh, mereka yang sudah menjalani KTB ditugasan untuk memberikan layanan kesehatan secara umum di masyarakat.

Dikutip dari Bidan Sebuah Perjalanan Karier, Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, penasehat Ikatan Bidan Indonesia, mengatakan layanan KIA berkaitan dengan kelangsungan hidup, di mana tingkat kesehatan yang optimal sangat menentukan keselamatan bangsa. Pernyataan Sarwono sejalan dengan buku Pedoman dan Berita yang diterbitkan Departemen Kesehatan pada 1966. Disebutkan  buku itu bahwa pemeliharaan kesehatan masyarakat, ibu, bayi, dan anak dilakukan dalam rangka mempertinggi (meningkatkan) ketahanan revolusi.

Model layanan kesehatan di era kolonial yang hanya bisa diakses segelintir orang pun ditinggalkan. Akses kesehatan pasca-kemerdekaan diharapkan dapat diakses semua rakyat dan “mencari sistem baru yang sesuai dengan sosialisme Indonesia.”

Para bidan yang bertugas memimpin BKIA menjadi garda tedepan dalam penyediaan layanan pemeriksaan pra dan pasca-persalinan, pemeriksaan bayi dan anak, termasuk pemberian vaksinasi, imunisasi, serta penyuluhan mengenai pemeliharaan kesehatan. Masalah gizi anak dan pelayanan Keluarga Berencana pun jadi urusan para bidan yang bertugas di BKIA.

Selain bertugas di BKIA, para bidan juga bertanggung jawab atas pengawasan kesehatan di lingkungan tugasnya. Mereka tak jarang melalukan kunjungan ke rumah warga yang sakit untuk memberikan penyuluhan tentang perawatan kesehatan. Pengawasan kesehatan anak prasekolah di Taman Kanak-Kanak pun menjadi tugas para bidan.

Pada Kongres IBI 1955, Suleki terpilih sebagai ketua IBI menggantikan Ruth Soh Sanu yang menjadi ketua sejak 1953. Dalam Bidan Indonesia Menyongsong Masa Depan yang diterbitkan bertepatan dengan 50 tahun IBI, Mustika mencatat bahwa kala kondisi politik sedang tak menentu akibat pemilu 1955, IBI berusaha melakukan konsolidasi agar persatuan para bidan tak terpengaruh polarisasi politik dan tetap teguh pada tugas kemanusiaan. Sosialisasi program KIA pun terus dilakukan. Suleki bahkan menyumbangkan rumahnya di Jalan Johar Baru Jakarta Pusat pada IBI untuk dipakai sebagai BKIA.

Pada perkembangan selanjutnya, pelayanan KIA terintegrasi dengan layanan kesehatan yang tersedia di Puskesmas. Bidan tetap mengepalai BKIA, sementara manajerial Puskesmas tetap dipegang oleh kepala Puskesmas yang seringnya dijabat dokter umum.

Keberhasilan program BKIA pun bisa ditilik dari menurunnya masalah kurang gizi, Angka Kematian Ibu, atau Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan data statistik 1950-an, jumlah angka kematian ibu mencapai 55.000 sementara AKB mencapai 600.000 karena kurang perawatan. Angka ini terus menurun. Pada 1960, AKB yaitu 216 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada akhir 1980 AKB menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup.*