PADA Pemilu 1987, dominasi Partai Golkar sebagai petahana menghadapi ancaman serius. Keterlibatan anak-anak Sukarno seperti Megawati dan Guruh dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi daya tarik bagi masyarakat, khususnya sisa-sisa simpatisan PNI untuk meraup suara mengambang. Namun, yang paling mengganggu bagi pejabat Orde Baru, adalah munculnya wacana kabinet bayangan, seolah-olah tandingan kabinet resmi.

“Saya mendapat tugas kampanye secara intensif di banyak tempat di seluruh Pulau Jawa. Yang pertama di Bojonegoro, di mana saya mengatakan bahwa PDI akan membentuk kabinet bayangan,” kata Kwik Kian Gie dalam Menelusuri Zaman: Memoar dan Catatan Kritis.

Kwik Kian Gie merupakan ekonom-intelektual yang saat itu baru bergabung dengan PDI. Dalam struktur PDI, Kwik menjadi kepala badan penelitian dan pengembangan (balitbang), yang pada debutnya sebagai politisi memperkenalkan UU Persaingan Ekonomi.

Kwik pula yang menginisiasi gagasan kabinet bayangan sebagai pemantik program dan visi partai. Seperti kabinet formal, kabinet bayangan juga diisi oleh presiden, wakil presiden, dan sejumlah menteri dari kader partai yang dianggap layak untuk posisi tersebut.

Menurut Kwik, konsep kabinet bayangan mengadaptasi praktik bernegara di negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Di Eropa, kabinet bayangan disebut shadow cabinet. Di Inggris, istilahnya kitchen cabinet. Pada hakikatnya, setiap partai politik harus mempunyai ahli dalam bidangnya, mempunyai konsep dalam menyelenggarakan negara. Gagasan kabinet bayangan ini sempat bikin penguasa Orde Baru risih. Wakil Presiden Sudharmono sampai buka suara di TVRI bahwa Indonesia tak mengenal konsep kabinet bayangan.

“Ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kekuasaan. Bagaimana mungkin PDI sebagai partai politik berpikir ke arah sana? Kalaupun iya, jelas harus melalui jalur konstitusional dengan cara memenangkan pemilu. Apalagi dalam pemerintah Soeharto, siapa yang berani berpikir macam itu,” kata Kwik.

Di akhir pemilu, Golkar kembali menempati peringkat puncak, disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PDI. Meski Golkar memenangkan pemilu, PDI terus menggaungkan kabinet bayangan menjelang Pemilu 1992. Kwik yang telah menjadi anggota DPR-RI berprinsip kabinet bayangan tetap diperlukan sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik.

Sementara itu, menurut Ketua DPP PDI Sukawaluyo, manifestasi pembentukan kabinet bayangan memiliki sasaran yang jelas sebagai pengembangan fungsi lembaga politik. Bagaimana merumuskan kebijaksanaan dan keputusan politik sesuai derap pembangunan, serta bagaimana mengurus negara yang lebih baik.

“Itu semua sesungguhnya merupakan counterpart (mitra penyeimbang) yang sederajat dengan ketentuan-ketentuan yang ada,” kata Sukawaluyo dalam Kedaulatan Rakyat, 9 April 1992.

Sejumlah pejabat Orde Baru menanggapi soal kabinet bayangan. Menkopolkam Laksamana Sudomo menilai, pembentukan kabinet bayangan merupakan rekayasa politik yang biasa dihembuskan menjelang pemilu. Sudomo menentang konsep kabinet bayangan. Menurutnya, wacana kabinet bayangan oleh organisasi partai politik berpotensi membingungkan masyarakat, karena sifat dan arahnya yang tidak jelas.

“Melalui pembentukan kabinet bayangan itu, bisa juga bertujuan agar kiprahnya bisa diketahui oleh rakyat. Namun, saya heran kenapa dinamakan kabinet bayangan,” kata Sudomo dikutip harian Neraca, 15 April 1992.

Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno menegaskan, masyarakat tak perlu merisaukan isu kabinet bayangan. Dalam sistem politik di Indonesia, tidak dikenal adanya kabinet bayangan. “Nggak usah diributkan apa itu kabinet bayangan. Tidak ada itu kabinet bayangan di Indonesia,” tegas Try Sutrisno dalam harian Bernas, 30 November 1992.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Rudini bersikap lebih moderat. Menurutnya, organisasi sosial politik (orsospol) berhak membentuk kabinet bayangan. Merujuk seperti negara Jepang, kabinet bayangan dibentuk oleh orsospol biasanya berisikan orang-orang khusus untuk memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh kabinet resmi yang dibentuk oleh presiden.

“Silakan saja PDI membentuk kabinet bayangan, itu hak orsospol kok. Saya tidak mempunyai wewenang melarangnya,” kata Rudini dalam Berita Yudha, 10 April 1992, “Hanya saja, apakah kabinet bayangan itu nantinya disetujui atau tidak, itu soal lain, mengingat wewenang membentuk kabinet di tangan mandataris MPR/Presiden.”

Jenderal TNI (Purn.) Rudini. Sewaktu menjabat menteri dalam negeri, Rudini bersikap moderat terhadap isu kabinet bayangan. (Wikimedia Commons).

PPP dikabarkan mengikuti jejak PDI membentuk kabinet bayangan. Sama seperti kabinet bayangan PDI, kabinet bayangan PPP juga tidak dimaksudkan untuk menandingi kabinet formal. Dalam Kedaulatan Rakyat, 9 April 1992, Wakil Sekjen PPP H.M. Djafar Siddik menjelaskan, kabinet bayangan versinya tidak jauh berbeda dengan formasi kabinet formal.

Bila PDI dan PPP selaras membentuk kabinet bayangan, tidak demikian dengan Golkar. Sejumlah kader dan fungsionaris Golkar justru mengecam gagasan kabinet bayangan. Soegeng Widjaja, pengurus DPP Golkar, menilai kabinet bayangan sebagai sesuatu yang tidak dikenal Golkar dan bukan kebijakan resmi.

“Tokoh Golkar lain, Usman Hassan, menganggap berita tentang hal tersebut sebagai berita yang tak mempunyai bobot, jadi boleh dibuang ke keranjang sampah,” demikian berita Bali Post, 9 November 1992.

Meski gagasan kabinet bayangan menuai pro dan kontra, PDI tampil sebagai partai alternatif dan populis di tengah dominasi Golkar maupun segmentasi partai Islam dalam PPP. Menurut sejarawan Peter Kasenda dalam Peristiwa 27 Juli 1996, PDI berhasil mendefinisikan dirinya sebagai partai anak muda, partai metal, partai wong cilik –dan memberi kesan kepada masyarakat bahwa PDI adalah parpol alternatif yang terlihat dalam setiap kampanye, khususnya di DKI Jakarta.

PDI sendiri baru berhasil meraih kekuasaan dalam Pemilu 1999, setelah Orde Baru tumbang. Kwik Kian Gie, penggagas kabinet bayangan, menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin). Di masa kepresidenan Megawati, Kwik ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2001–2004. Setelah lama pensiun dari pemerintahan, Kwik wafat pada 28 Juli 2025 silam dalam usia 90 tahun.*