PADA Pemilu 1987, dominasi Partai Golkar sebagai petahana menghadapi ancaman serius. Keterlibatan anak-anak Sukarno seperti Megawati dan Guruh dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi daya tarik bagi masyarakat, khususnya sisa-sisa simpatisan PNI untuk meraup suara mengambang. Namun, yang paling mengganggu bagi pejabat Orde Baru, adalah munculnya wacana kabinet bayangan, seolah-olah tandingan kabinet resmi.
“Saya mendapat tugas kampanye secara intensif di banyak tempat di seluruh Pulau Jawa. Yang pertama di Bojonegoro, di mana saya mengatakan bahwa PDI akan membentuk kabinet bayangan,” kata Kwik Kian Gie dalam Menelusuri Zaman: Memoar dan Catatan Kritis.
Kwik Kian Gie merupakan ekonom-intelektual yang saat itu baru bergabung dengan PDI. Dalam struktur PDI, Kwik menjadi kepala badan penelitian dan pengembangan (balitbang), yang pada debutnya sebagai politisi memperkenalkan UU Persaingan Ekonomi.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
