Oktober 1967. Ketegangan antar umat Islam dan Kristen terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada awal bulan itu, sekitar 20 gereja dan sekolah Kristen dirusak oleh sekelompok pemuda. Disinyalir perusakan dilakukan sebagai buntut pernyataan seorang guru sekolah Protestan di kota itu yang menghina agama Islam.

Sebelumnya, Juni 1967, gesekan antar umat juga terjadi di Meulaboh, Aceh Barat dan Sumatera Selatan. Sebuah gereja di masing-masing daerah dibakar oleh penduduk Muslim. Pemicunya adalah pembangunan gereja itu dianggap tidak pantas karena dilakukan di tengah pemukiman Muslim yang hanya dihuni oleh sedikit umat Kristiani saja.

“Sejak naiknya Orde Baru, hubungan umat Islam dan Kristen di Indonesia memperlihatkan perkembangan baru. Jumlah konflik Islam-Kristen menanjak tajam, terutama dalam bentuk penutupan, perusakan, dan pembakaran gereja,” ungkap Ihsan Ali-Fauzi, dkk dalam Kontroversi Gereja di Jakarta.

Kala itu, pembakaran gereja di Makassar menjadi isu nasional. Pemerintah berusaha keras mencari solusi penyesaian masalah yang ditakutkan terus menyebar. Tokoh-tokoh dari kedua agama pun diminta memberikan penjelasan dan membantu menyelesaikannya. Satu tokoh Muslim yang paling “diburu” tanggapannya terkait kejadian itu adalah Mohammad Natsir.

Saat peristiwa pembakaran terjadi, Natsir tengah melakukan kunjungan ke Timur Tengah. Mantan ketua Partai Masyumi itu baru tiba di tanah air pada Rabu, 4 Oktober 1967, tiga hari pasca kejadian. Setiba di Jakarta, beberapa wartawan media massa segera menyambangi kediamannya. Di antara wartawan yang mewawancarainya adalah J. Lasut dari Sinar Harapan.

Diceritakan Natsir dalam Islam dan Kristen di Indonesia, Lasut langsung menanyai soal tanggapan Natsir tentang tindakan pengrusakan gereja. Dengan spontan Perdana Menteri ke-5 Indonesia itu menjawab: “tidak baik”. Tetapi Natsir juga menekankan bahwa kejadian itu sebagai satu ekses. Begitu pula kegiatan kristenisasi terhadap orang-orang Islam merupakan satu ekses. Natsir lalu mengaitkannya dengan prinsip Pancasila, yang menyatakan adanya kebabasan menganut agama.

“Ini bukan berarti bahwa mengkristenkan orang-orang Islam itu sesuai dengan Pancasila. Kalau toh mau berlomba-lomba akan mengembangkan agama masing-masing itu silahkan dilakukan di kalangan bangsa Indonesia yang belum menganut suatu agama. Kalau orang Islam dikristenkan, itu bertentangan dengan prinsip itu,” ujar Natsir.

Natsir juga mempertanyakan pendirian gereja di Meulaboh, yang menurutnya di tempat itu hampir tidak dijumpai penduduk Kristiani. Ia menganggap bahwa kekuasaan materi dan keuangan yang dimiliki orang-orang Kristen bisa digunakan untuk upaya kristenisasi umat Islam yang kala itu hidup dalam kemiskinan. Kelemahan seperti itulah yang bisa menjadi ancaman bagi umat Islam Indonesia. Sebagai contoh, Natsir menyebut jika di Yogyakarta pernah ada pembagian beras oleh orang-orang Kristen kepada penduduk Muslim yang miskin dengan menganjurkan para penerima masuk Kristen.

“Kebebasan seperti itu adalah satu ekses, sebagaimana merusakkan gereja-gereja yang dimaksud itu juga adalah satu ekses pula. Dan kalau hal-hal seperti itu diteruskan, maka berakhirlah Pancasila sebagai platform atau mimbar bersama,” lanjut Natsir.

Perihal peristiwa pembakaran gereja, Natsir sadar bahwa hal itu pasti melukai umat Kristiani. Tetapi ia meminta kejadian tersebut jangan dilihat dari gejala yang terlihat saja, harus ditelusuri juga persoalan-persoalan yang ada di baliknya. Ibarat seorang sakit malaria, kepalanya panas, lantas diberi kompres es, tidaklah akan menghilangkan penyakitnya itu. Perlu dicari penyebab utama penyakit agar penanganannya tepat, karena kondisi panas hanyalah suatu gejala dari malaria saja.

Kepada para wartawan, Natsir menegaskan agar identitas orang-orang Islam jangan diganggu. Begitu juga sebaliknya. Baginya, perdamaian nasional hanya dapat tercapai jika tiap golongan agama menghormati identitas golongan lain. Di samping sekuat tenaga memelihara identitasnya masing-masing.

“Jiwa Kristus yang begitu murni jangan dipakai untuk tujuan yang tidak murni dan ikhlas jangan sampai menjadi sutau peaceful aggression, suatu penyerangan bersemboyan damai,” ucap Natsir.

Pemerintah sendiri melakukan berbagai upaya mediasi untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama di Makassar tersebut. Salah satunya mengadakan pertemuan pada 30 November 1967, bertajuk “Musyawarah Antar Umat Beragama”, di Jakarta. Menurut Andi Rahman Alamsyah, dkk dalam Gerakan Pemuda Ansor: Dari Era Kolonial hingga Pascareformasi, pemerintah mengundang tokoh-tokoh Islam dan Kristen untuk duduk bersama membahas penyelesaian masalah tersebut.