PERLAWANAN politik terhadap Jepang mulai bergejolak setidaknya pada akhir tahun 1944, saat Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengucapkan janjinya di hadapan sidang Parlemen Kerajaan ke-85 tanggal 7 September 1944. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan bahwa “Hindia Timur” akan diberikan kemerdekaannya “di kemudian hari”.
Perlawanan terbuka terhadap Jepang mendapat hukuman kejam. Oleh karena itu, para pemuda dan tokoh-tokoh nasionalis non-kolaborator seperti Sutan Sjahrir mengambil langkah berjuang melalui gerakan bawah tanah.
“Sjahrir termasuk di antara sedikit politisi sebelum perang yang menolak ambil bagian dalam pemerintahan selama pendudukan Jepang. [...] Karena sangat mecemaskan pengaruh indoktrinasi Jepang terhadap pemuda Indonesia, dengan sendirinya ia menemukan hubungan-hubungan dengan para mahasiswa Fakultas Kedokteran yang paling sedikit terdampak oleh indoktrinasi itu,” tulis Benedict Anderson dalam Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
