Televisi Masuk Desa

Pada masa Orde Baru, televisi merupakan barang mewah. Pemerintah pun membagikan televisi untuk dipasang di tempat-tempat umum, namun malah ditemukan di rumah bupati.

Aryono

TVRI dan peralatan siarannya. (Repro 30 Tahun Indonesia Merdeka).

26 Jul 2023

4 menit membaca

MENTERI Negara Bidang Ekuin (Ekonomi, Keuangan, dan Industri) merangkap Ketua Bappenas Widjojo Nitisastro melantik Astrid Susanto sebagai penasihat Bappenas pada 1974. Ahli komunikasi itu mendapat tugas meluaskan layanan televisi. Dia pun memberikan laporan pendek yang mencakup perlunya keseimbangan persyaratan teknis dan pertimbangan politis terkait persatuan nasional dan keamanan.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang

Postingan Terkait

Lihat Semua

Ilustrasi penangkapan Wali Kota Manado Augustine "Tiene" Magdalena Waworuntu di Bandara Mapanget. (Muhammad Awaludin Yusuf/Historia.ID).

Walikota Perempuan Pertama Ditangkap di Bandara

Semaoen dipanggul rekan-rekannya setiba di Amsterdam, Belanda pada 1923. (Repro Di Negeri Penjajah).

Pembuangan Semaoen ke Belanda

Semaoen setahun menjelang kepulangan ke Indonesia. (Suara Merdeka, 5 Februari 1955).

Senjakala Semaoen

PREMIUM

Walikota Perempuan Pertama Ditangkap di Bandara

Pemilihan Augustine Magdalena “Tiene” Waworuntu sebagai walikota Manado menjadikannya walikota perempuan pertama pasca pembubaran RIS. Pemilihannya menimbulkan polemik daerah-pusat, hingga menyeret militer.

Pembuangan Semaoen ke Belanda

Dibuang ke Belanda tak menghentikan pergerakan Semaoen. Bekerjasama dengan kelompok sosialis dan komunis serta para pelaut Indonesia. Namun, keputusan membuat kesepakatan dengan Perhimpunan Indonesia mengakibatkan pemecatan.

Senjakala Semaoen

Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.

Empat Wajah Pengadil Perkara

Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.