Hasil pencarian

PAHLAWAN Revolusi Siswondo Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, pada 4 Agustus 1918. Ia anak keenam dari sebelas bersaudara. Ayahnya merupakan pedagang bernama Kromodihardjo. Parman menjalani pendidikan dasar di Hollandsch Inlandsche School (HIS) Wonosobo. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebried Lager Onderwijs (MULO setara SMP) Yogyakarta.  Pada 1937, Kromodihardjo meninggal dunia. Parman pun batal melanjutkan pendidikan ke Algemeene Middelbare School (AMS setara SMA). Parman lalu membantu ibunya berdagang di Pasar Wonosobo.  Setelah dua tahun membantu ibunya, Parman melanjutkan pendidikan di AMS dan setelahnya masuk Sekolah Tinggi Kedokteran (STOVIA) di Jakarta. Pendidikan kedokteran Parman terhenti karena invasi Jepang pada 1942.  Pada suatu hari pada masa pendudukan Jepang, Parman bertemu polisi militer Jepang di Wonosobo. Dari polisi militer itu Parman mendapatkan informasi bahwa pemerintah pendudukan Jepang membutuhkan penerjemah bahasa Inggris.  Kesempatan itu langsung diambil Parman yang punya keterampilan berbahasa Inggris. Meski bekerja di Kenpeitai, Parman memiliki cita-cita Indonesia merdeka. Ia pun membantu teman-temannya yang berjuang melawan Jepang secara sembunyi-sembunyi. Aktivitas itu membuat Jepang mencurigai Parman dan menangkapnya. Namun, tidak lama kemudian, Parman dibebaskan. Parman bahkan dikirim ke Jepang untuk mengikuti pendidikan Kenpei Kasya Butai. Sekembalinya dari Jepang, Parman kembali bekerja di Kenpeitai. Setelah Indonesia merdeka, Parman memilih masuk militer dengan bergabung ke Tentara Keamanan Rakyat. Pada Desember 1945, Parman diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara Yogyakarta. Awal 1949, Parman turut bergerilya menghadapi Agresi Militer II Belanda. Setelahnya, Parman ditugaskan menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. Saat itulah Parman berhasil mengungkap dan mengaggalkan rencana Angkatan Perang Ratu Adil pimpinan Raymond Westerling masuk ke Jakarta.  Diangkat menjadi Kepala Staf G pada Maret 1950, Parman dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Militer pada 1951. Sekembalinya dari AS, Parman bertugas di Kementerian Pertahanan. Pada masa inilah Parman terlibat dalam sekelompok perwira yang mendesak Presiden Sukarno agar membubarkan parlemen, 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut membuat posisi politik AD merosot di mata sipil dan di internal, hampir membuat perpecahan.  Di Tentara Teritorium (TT) V/Brawijawa, Jawa Timur, Panglima Kolonel Bambang Sugeng menjadi korban perpecahan itu. Keputusannya menunjuk Letkol Suwondo sebagai penggantinya untuk melaksanakan tugas harian karena kesehatan Bambang memburuk, justru berbuntut ricuh. Bambang tak mengetahui Suwondo terlibat Peristiwa 17 Oktober. Maka ketika dia mengetahuinya dan langsung mengambil alih kembali pimpinan serta memanggil Suwondo untuk meminta penjelasan, dia justru dilawan. Bahkan, dalam siaran radio Suwondo yang dikutip Edi Hartoto dalam Panglima Bambang Sugeng , Bambang termasuk yang kalau perlu ditangkap. Upaya kup di Brawijaya itu akhirnya dapat digagalkan KSAD. “Nasution segera mengutus dua orang pengikutnya, Letkol S. Parman dan Letkol Suprapto ke Jawa Timur dengan perintah untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu buat menyelesaikan krisis itu, tetapi mereka mendapati Divisi Brawijaya sudah begitu bersatu di bawah pengaruh B. Supeno sehingga mereka terpaksa kembali ke Jakarta tanpa dapat mempengaruhi situasi di Jawa Timur. Pada waktu yang bersamaan, markas divisi mengumumkan bahwa Suwondho telah dipecat oleh Markas Besar Angkatan Darat, dan bahwa komandan resimen yang paling senior, Letkol R. Sudirman, menggantikan Suwondho sebagai penjabat Panglima Divisi Brawijaya,” tulis Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI . Namun, kedekatan Parman dengan Nasution membuatnya tidak disukai Presiden Sukarno. Setelah Nasution meletakkan jabatannya dan digantikan Kolonel Bambang Sugeng, nasib Parman mengikuti Nasution. Setelah PRRI, Parman yang dekat dengan Nasution kembali berhubungan baik dengan presiden. Parman akhirnya diangkat menjadi Atase Militer RI di London pada 1959. Tugas ini dijalaninya selama tiga tahun. Pada periode tersebut, sebagaimana dicatat Nasution dalam memoar berjudul Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Masa Orde Lama , Parman menjadi salah satu Atmil yang ikut menjalankan kampanye Irian Barat di Eropa Barat. Parman tergabung bersama Kolonel Pandjaitan di Bonn dan Kolonel Rachmat Kartakusumah di Paris dalam Operasi C, diplomasi senyap untuk mempengaruhi sikap tokoh-tokoh penting di Belanda. Pada 1962, Parman dipanggil pulang ke Indonesia seiring beralihnya pimpinan AD dari Nasution ke Ahmad Yani. Parman ditunjuk sebagai Asisten I Menpangad yang mengurusi bidang intelijen. Pada 1964, Parman mendapat kenaikan pangkat sebagai mayor jenderal. Sebagaimana Yani, Parman menjadi perwira kepercayaan Sukarno. “Pak Parman sering ke Istana, sarapan dengan Bung Karno,” ujar Kolonel (purn.) Maulwi Saelan, wakil komandan Tjakrabirawa, kepada Historia . Kedekatan itu membuat Parman menjadi andalan presiden selain Yani dalam hal informasi di tubuh AD. Temasuk dalam kaitannya dengan persaingan Sukarno-Nasution, presiden juga pernah memanggil Parman dan menginterogasinya berjam-jam. Sebagaimana presiden, Yani juga mengandalkan Parman untuk urusan tersebut.  “Panglima AD (Pangad) Yani menugaskan Jenderal S. Parman dan Panjaitan untuk mengikhtiarkan agar pulih hubungan saya dengan Bung Karno karena diperlukan oleh AD,” kata Nasution.  Kemesraan hubungan dengan presiden diperlukan AD untuk menghadapi PKI dalam segitiga perpolitikan nasional saat itu yang bertumpu pada presiden di tengah. Parman merupakan salah satu perwira yang menolak tegas wacana Angkatan Kelima gagasan PKI yang akan mempersenjatai buruh dan tani dipersenjatai untuk mengimbangi tentara.  Di Seminar AD yang dihelat Menpangad Yani di Bandung (3-9 April 1965) untuk mereorientasi posisi politik AD, Parman menjadi peserta yang vokal. “Mayjen Soeprapto dan Mayjen Parman, serta Brigjen Suwarto beberapa kali berusaha untuk mengajukan soal posisi Angkatan Darat berhadapan dengan PKI dan pemerintah, tetapi Brigjen U. Rukman, dengan disokong Kolonel A. Sjukur, berhasil mencegah pembahasan mengenai soal itu,” tulis Sundhaussen. Parman, adik petinggi Politbiro CC PKI Ir. Sakirman, terus menjadi andalan Yani untuk mendapatkan informasi tak hanya soal kekuatan PKI namun juga soal isu Dewan Jenderal yang berhembus sejak awal 1965. Parman ikut Yani menghadap presiden untuk menjelaskan soal tersebut. Sehubungan dengan itu, Parman juga ditugaskan untuk menjalin kontak intensif dengan berbagai kedutaan.  “Jabatan S. Parman sebagai pejabat intelijen menyebabkan ia banyak mengetahui kegiatan rahasia PKI. Karena itulah ia menjadi salah seorang pejabat teras Angkatan Darat yang termasuk daftar yang akan dilenyapkan PKI,” tulis tim peneliti Departemen Sosial RI dalam Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional Seri IV .   Jabatan Asisten I Menteri Panglima Angkatan Darat itu menjadi posisi terakhir Parman karena pada dini hari 1 Oktober 1965 dia menjadi korban penculikan kelompok Gerakan 30 September 1965. Parman diculik pasukan Pasopati di rumahnya dan dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, masih dalam keadaan hidup.  Pada 4 Oktober 1965, Parman ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di Lubang Buaya. Keesokan harinya, 5 Oktober, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama dengan korban G30S lain, termasuk Menpangad Yani.*

AKSI Mayor Boyke Nainggolan di Medan menggegerkan sampai ke Jakarta. Lewat sandi “Sabang-Merauke, dia melancarkan operasi militer menguasai kota dan menggasak uang di Bank Indonesia cabang Medan. Kolonel G.P.H. Djatikusumo, Deputi KSAD untuk Sumatra Utara sampai melarikan diri ke Belawan mencari perlindungan di markas Angkatan Laut (ALRI). Setelah itu, Boyke dan pasukannya dari Batalyon Infantri 131 meninggalkan kota Medan. Rencananya, Boyke akan bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) bersama atasannya Kolonel Maludin Simbolon yang telah lebih dahulu membangkang. Boyke menggerakkan pasukannya sebagai perlawanan atas sikap pemerintah pusat yang dirasa semena-mena terhadap aspirasi daerah luar Jawa. Namun, Mayjen Abdul Haris Nasution yang menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) terang-terangan menyebut Operasi Sabang Merauke (OSM) sebuah kudeta dan mencap Boyke Nainggolan sebagai pemberontak. “Kami perlu cepat bertindak, karena jika Mayor Boyke Nainggolan dapat bertahan beberapa hari, maka diperkirakan bahwa Resimen 3 Tapanuli akan memihak ke PRRI, mungkin juga Aceh menyusul, sehingga separuh Sumatra jadi PRRI,” ujar Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua . Sampai ke Tapanuli Nasution segera mengerahkan kekuatan penggempur. Pada 17 Maret 1958, sepasukan parakomando dari kesatuan RPKAD (kini Kopassus) diterjunkan ke Belawan. Selain itu, Batalyon 322/Siliwangi dibawah pimpinan Mayor Syafei turut didatangkan untuk menghadapi pasukan Boyke. Operasi ini diberi sandi “Sapta Marga”. Menurut buku Siliwangi dari Masa ke Masa  yang diterbitkan Kodam Siliwangi, serangan balasan ke kota Medan dilakukan dari dua arah. Dari arah Belawan dibawah pimpinan Djatikusumo. Sementara itu, dari kota Brastagi di bawah pimpinan Letkol Djamin Gintings yang ditunjuk sebagai panglima Teritorium I/Bukit Barisan menggantikan Simbolon. Pukul 07.30 pagi kota Medan telah dikuasai oleh pasukan pemerintah. Di sisi lain, Boyke Nainggolan dengan pasukannya telah melarikan diri ke arah Tapanuli. Dalam pelariannya, mereka menghindari rute biasa, yaitu melalui Pematang Siantar dan Tebing Tinggi.  Di kota-kota itu terdapat kesatuan TNI dibawah pimpinan Mayor Manaf Lubis yang setia kepada pemerintah. Konvoi pasukan Nainggolan mengambil jalur memutar dari Lubuk Pakam, Galang, Bangun Purba, dan Saribu Dolok kemudian menyusuri daerah pinggiran Danau Toba sampai di Parapat. Sebagian lagi berpencar ke Langkat menuju Aceh. Sebelum mengambil jalur memutar, iring-iringan pasukan Boyke Nainggolan sempat dihadang pesawat-pesawat tempur AURI jenis Mustang. Nasution menuturkan, komandan AURI setempat melapor bahwa ada satu konvoi besar menuju Tanjung Morawa keluar kota. Ia minta perintah ditembak atau tidak. Karena ragu, Nasution memerintahkan jangan ditembak. Padahal, konvoi tersebut merupakan pasukan Nainggolan yang menuju Pematang Siantar.      “Setelah mengalami beberapa rintangan, seperti serangan udara dekat Saribu Dolok sewaktu salah satu pesawat AURI yang menyerang tertembak jatuh dan serangan tidak berarti beberapa kali sepanjang jalan Saribu Dolok-Parapat, rombongan OSM (Operasi Sabang Merauke) sampai dengan selamat di Parapat,” tulisa Payung Bangun dalam Kolonel Maludin Simbolon: Lika-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa . Pada 19 Maret 1958, Boyke Nainggolan dan sebagian pasukannya berhasil memasuki Tapanuli. Untuk sementara waktu, Nasution mengehentikan pengejaran. Sebelumnya,  Nasution telah berjanji tidak akan menjadikan Tapanuli sebagai arena pertempuran selama komandan setempat tidak berpihak kepada PRRI. Pusat Bersiasat Nasution kemudian menjalankan siasat agar tentaranya dapat memasuki Tapanuli. Nasution melalui Letkol Djamin Gintings memerintahkan Mayor Sahala Hutabarat, komandan Resimen III yang memegang wilayah operasi Tapanuli menangkap Boyke Nainggolan. Perintah itu dengan berat hati ditolak oleh Mayor Sahala. Dalam mengambil putusan itu, menurut Payung Bangun, Mayor Sahala dipengaruhi berbagai pertimbangan. Pertama, pasukannya dalam keadaan tidak utuh karena sebagian besar berada di Aceh menghadapi pemberontakan Daud Beureuh. Kedua, Mayor Sahala tidak ingin masyarakat Tapanuli terkena imbas kekerasan dari sengketa antara pusat dengan daerah. Ketiga, kebanyakan perwira yang terlibat dalam OSM merupakan kawan seperjuangan Mayor Sahala semasa perang kemerdekaan. Dengan adanya insubordinasi dari Mayor Sahala itu, maka Nasution melancarkan operasi militer ke wilayah Tapanuli. Pada 11 April 1958, sebanyak tiga batalion dikerahkan mengepung Tapanuli. Dari Sidikalang bertolak pasukan Mayor Palawi didampingi Letkol Djamin Gintings merebut garis Sidikalang-Dolok Sanggul-Siborong-borong-Tarutung. Dari Parapat, bergerak pasukan Siliwangi pimpinan Mayor Syafei merebut Parapat-Porsea-Balige-Siborong-borong-Tarutung. Dari Rantau Parapat, pasukan Mayor Raja Sjahnan didampingi Kolonel Djatikusumo merebut garis Rantau Prapat-Kota Pinang-Gunung Tua-Padang Sidempuan-Sibolga. Ketika pasukan yang dipimpin Djamin Gintings akan memasuki Tarutung, dijawab dengan perlawanan oleh Mayor Sahala dengan menjalankan taktik gerilya. Mayor Sahala pun dianggap resmi melawan pemerintah. Tiada pilihan lain, bersama pasukannya yang setia, Mayor Sahala menyatakan bergabung dengan PRRI. “Dan pada 23 April, Tarutung diduduki dan di kota itu menyerahkan diri pula pasukan-pasukan Batalyon 131 bersama Mayor Boyke Nainggolan,” tulis Nasution. Pada 27 April 1958, Tarutung, Sibolga, dan kota-kota besar lainnya di Tapanuli telah dikuasai oleh pemerintah pusat. Namun itu semua bukanlah akhir, justru awal babak baru perlawanan terhadap pusat. Dalam otobiografinya  Berjuang dan Mengabdi , Maraden Panggabean menyebut, “terjadilah kemudian perang gerilya dan anti-gerilya selama tiga setengah tahun di Tapanuli,”*

HAGIA Sophia atau Ayasofya dalam lidah orang Turki masih dipermasalahkan dunia Barat setelah bangunan berusia 1.438 tahun itu diubah kembali jadi masjid. Bangunan yang didirikan pada abad keenam Masehi sebagai katedral Ortodoks itu sempat jadi masjid pada abad ke-15, lalu diubah jadi museum pada 1935, hingga akhirnya pada 10 Juli 2020 dikembalikan menjadi masjid oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Salah satu pemimpin yang gencar mengecam tindakan Turki adalah Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Ia sampai meminta dukungan Amerika Serikat untuk menekan Turki agar membatalkan keputusan kontroversial itu. Mantan Wakil Presiden Amerika Joe Biden mengamininya kala bertemu di Thessaloniki, Yunani pada 7 Oktober 2020. “Hal yang penting di mana kemarin mantan Wapres Amerika dan calon presiden, Joe Biden, menyatukan suaranya dalam gelombang protes global terkait transformasi (Hagia Sophia) menjadi masjid. Dia menyerukan kepada Turki untuk mengembalikan bangunannya sebagai monumen untuk semua umat manusia,” ujar Mitsotakis, dikutip Greek City Times , Kamis (8/10/2020). Meski dibanjiri protes pada Agustus silam, Erdoğan membela diri bahwa yang dilakukannya terhadap Hagia Sophia bukan hal yang luar biasa lantaran negara-negara Eropa juga banyak mengubah masjid menjadi gereja. Seperti Masjid Agung Córdoba di Spanyol, misalnya. Baca juga: Hagia Sophia dan Keteladanan Sahabat Rasulullah Mezquita-Catedral de Córdoba yang sudah dimasukkan UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak 1984. ( islamicart.museumwnf.org ). Di Spanyol banyak masjid yang tak lagi berdiri atau hancur sejak era Reconquista (perebutan kembali Semenanjung Iberia dari Islam ke Kristen) dalam kurun 711-1492. “Dalam peradaban kita sekarang, penaklukan bukan lagi dalam bentuk pendudukan atau perampasan – melainkan menyebarkan ajaran Allah di tanah yang ditaklukkan,” cetus Erdoğan medio Agustus 2020, disitat Global Security Review , 1 Oktober 2020. Namun entah karena minim pengetahuan sejarah, Erdoğan tak memperdulikan fakta historis bahwa Masjid Agung Córdoba, sebagaimana Hagia Sophia, mulanya didirikan orang-orang Visigoth (Jermanik Kuno) sebagai gereja Katolik pada abad ketujuh. Fungsinya baru diubah jadi masjid seabad kemudian (784 Masehi) menyusul penaklukan Semenanjung Iberia (kini Portugal, Spanyol, dan Andorra) oleh Kekhalifahan Umayyah. Memang pada 1236, pasca- Reconquista , masjid itu diubah lagi jadi gereja katolik oleh Raja Castilla Fernando III. Di masa itu, hampir semua masjid peninggalan era Kekhalifahan Umayyah hingga masa KekhalifahanQurṭuba (Córdoba) dihancurkan. Hanya sedikit dari peninggalan-peninggalan itu yang menyisakan bangunan utuh. Berikut 10 bangunan yang didirikan sebagai masjid yang kemudian diubah menjadi gereja di Semenanjung Iberia pasca- Reconquista : Masjid Agung Sevilla La Giralda, menara lonceng sisa peninggalan Mezquita de Sevilla alias Masjid Agung Sevilla. La Giralda atau menara lonceng setinggi 104,1 meter di salah satu pusat kota Sevilla, Spanyol masih berdiri tegak hingga kini. Terletak tepat di sebelah Catederal de Santa María de la Sede, gaya arsitektur menara itu berbeda lantaran menara itu lahir dari  masa berbeda. La Giralda satu-satunya bukti bahwa lokasi itu pernah berdiri Masjid Agung Sevilla dan ia sendiri merupakan menara masjidnya. “Masjid Agung Sevilla didirikan tahun 829 selama masa kekuasaan Abd ar-Rahman II (Emir Córdoba keempat, red ). Bangunannya memiliki aula sholat seluas 16 x 13 meter persegi. Di dalamnya ditopang 11 pilar yang berjajar hingga arah tembok kiblat, serta berkolom-kolom hiasan dari batu marmer yang menyokong lengkungan batu-batanya,” tulis Michael Greenhalgh dalam Marble Past, Monumental Present: Building with Antiquities in the Mediaeval Mediterranean . Baca juga: Teror di Masjid Al-Noor Pada masa Kekhalifahan Almohad, abad ke-12, bangunannya direnovasi. Namun baru pada tahun 1248 masjid itu diubah menjadi katedral setelah Pengepungan Sevilla, Juli 1247-November 1248, sebagai salah satu bab Reconquista. Meski begitu, katedral tersebut sempat mangkrak. Pada 18 Oktober 1356, hampir seluruh sisa bangunannya runtuh akibat dampak gempa bumi berkekuatan 7,1 SR. Pada 1506, di tempat reruntuhannya dibangun sebuah katedral tepat di sebelah La Giralda. Masjid Al-Mardum Mezquita Cristo de la Luz/Masjid Al-Mardum yang sempat berubah menjadi Kapel Salib Kudus. ( castillalamancha.es ). Walau tak seluas Masjid Agung Cordoba, ia masih utuh berdiri di kota Toledo sejak akhir abad ke-10. Masjid Al-Mardum atau populer disebut Mezquita Cristo de la Luz namanya diambil dari dari nama gerbang kota Bab al-Mardum. Sejak tahun 932 Masehi, Tulaytula alias Toledo menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah di bawah Khalifah Abd al-Rahman III. Bangunan masjid yang dibangun pada tahun 999-1000 Masehi (390 Hijriah) itu hanya berukuran 8 x 8 meter persegi dan tanpa menara masjid sebagaimana lazimnya masjid. “Tetapi motif-motif dekorasi Córdoba masih tampak, termasuk dua dekorasi melengkung yang ditopang barisan pilar yang memang seperti menirukan masjid lain. Strukturnya dibangun dengan bahan batu-bata. Sisi timur dan baratnya terdapat gerbang masuk dan mihrab -nya (tempat imam) berada di sisi selatan. Adapun sisi utaranya terdapat struktur atap melengkung yang terbuka sebagai tempat salat lantai dua,” ungkap Jonathan Bloom dan Sheila S. Blair dalam Grove Encyclopedia of Islamic Art & Architecture. Baca juga: Kala Khalifah Umar jadi Korban Penusukan Tak seperti banyak masjid lain, Masjid Al-Mardum punya “akta kelahiran”. Hingga kini tembok depan sisi barat dayanya masih jelas menampakkan sebuah tulisan berbahasa Arab: “ Bismillah (dengan menyebut nama Allah), Ahmad bin Hadidi telah membangun masjid ini menggunakan hartanya sendiri hanya mengharapkan balasan surga dari Allah. Masjid ini berdiri berkat pertolongan Allah di bawah arahan arsitek Musa bin Ali dan selesai pada bulan Muharram tahun 390 Hijriah.” Setelah Toledo direbut Raja Castilla Alfonso VI pada 1085, Masjid Al-Mardum diubah menjadi kapel dan pada 1186, Raja Alfonso VIII mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pasukan Ksatria Hospitalaria dari Ordo Santo Yohannes. Bangunannya tetap menjadi tempat peribadatan umat Katolik, Ermita de la Santa Cruz atau Kapel Salib Kudus. Masjid Al-Dabbagin Iglesia San Sebastián yang mulanya Masjid Al-Mardum. ( castillalamancha.es ). Selain Masjid Al-Mardum, di Toledo juga terdapat masjid dari era sama yang berubah jadi gereja, yakni Masjid Al-Dabbagin. Namun tempo pembangunan Masjid Al-Dabbagin tak seterang Al-Mardum. Bangunan Masjid Al-Dabbagin memiliki gaya arsitektur Mudéjar, bukan gaya Córdoba. Strukturnya masih utuh walau sudah tiga kali mengalami pengembangan bangunan pasca- Reconsquista . “Masjid Al-Dabbagin dibangun pada abad ke-10, di mana interiornya terdapat tiga aula sholat. Pada perkembangannya kemudian aulanya bertambah di sisi timur lautnya,” sebut Antonio Jesús García Ortega dalam Transformations of Mosques into Churches: Formalizing and Tracing in the Restructuring Processes of Toledo and Córdoba. Baca juga: Mula Kristen di Sri Lanka Ketika Toledo direbut Raja Léon dan Castilla, Alfonso VI, pada 1085, Masjid Al-Dabbagin diubah menjadi Gereja San Sebastián. Beberapa konstruksinya direnovasi pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13. Hanya menaranya yang masih asli dari era bangunan masjid. Ia berubah fungsi lagi pada 1916 dengan dijadikan aula musik dan museum. Keutuhan bangunannya membuat pemerintah Spanyol memasukkannya ke daftar Bien des Interés Cultural, semacam cagar budaya. Masjid Al-Mustimim Bagian luar dan dalam Mezquita de las Tornerías/Masjid Al-Mustimim. ( castillalamancha.es ). Tak jauh dari Masjid Al-Mardum, terdapat Masjid Al-Mustimim. Sejumlah pakar sepakat masjid ini dibangun pada pertengahan abad ke-11. “Karena ada tiga tulisan yang terukir di beberapa bagian bangunan. Satu ukirannya merujuk tahun 1032, ukiran kedua merujuk antara tahun 1932/1035, dan ketiga tahun 1075. Dari tiga sampel ini kita bisa simpulkan, terutama di ukiran kedua, bahwa hubus (landasan keagamaan) sudah berakar sejak awal abad kesembilan, di mana hal itu cukup membuktikan sudah terjadi Islamisasi secara besar-besara di kota Tulaytula (Toledo),” ungkap Sabine Panzram dalam The Power of Cities: The Iberian Peninsula from Late Antiquity to the Early Modern Period. Baca juga: Pandangan Westerling terhadap Islam Masjid ini diyakini didirikan di atas bekas sebuah bangunan untuk sistem saluran air era Romawi Kuno. Indikatornya merujuk pada temuan reruntuhan tangki air minum di lantai bawahnya. Sementara lantai dua yang kemudian dijadikan mihrab, diduga dijadikan tempat pertemuan atau tempat pemujaan Romawi Kuno. Saat Reconquista , masjid ini diduduki pasukan Raja Léon dan Castilla, Alfonso VI, (1805). Pada 1458, bangunannya diubah menjadi Gereja de las Tornerías meski pada 1505 beralihfungsi lagi menjadi penginapan, lalu kantor dagang karena lokasinya berada di jantung perekonomian kota Toledo. Kini, bekas masjid itu difungsikan sebagai Pusat Promosi Kerajinan Tangan Casilla la Mancha yang dikelola oleh Fundación Mezquita de las Tornerías. Masjid Aljama Martulah Igreja de Nossa Senhora da Anuncição yang mulanya Masjid Martulah. ( patrimoniocultural.gov.pt ). Tak seperti di Spanyol, di Portugal hampir semua masjid yang diubah menjadi gereja “wajahnya” ikut berubah. Satu di antara yang tak berubah adalah Igreja de Nossa Senhora da Anuncição (Gereja Kabar Sukacita kepada Santa Perawan Maria) di kota Mértola. Diungkapkan Robert M. Hayden dalam Antagonistic Tolerance: Competitive Sharing of Religious Sites and Spaces , di kota Mértola yang oleh pendatang Arab disebut Martulah, didirikan Masjid Aljama Martulah pada pertengahan abad ke-12, kala Mértola dikuasai Kekhalifahan Almohad. Ia dibangun di atas bekas reruntuhan bangunan pemujaan Romawi Kuno. Baca juga: Kisah Dua Paus dalam The Two Popes “Bentuk bangunannya mirip dengan gaya gereja-gereja pra-Katolik Roma di wilayah setempat. Pintu masuk utamanya terletak di sisi barat. Pada bagian interior terdapat struktur lengkungan gaya Moor dan di sisi utara dibangun tempat wudhu. Bangunan utamanya didesain dengan lima aula besar yang ditopang 20 pilar silinder, mirip seperti di Granada atau Maroko,” singkap Hayden. “Tetapi kekuasaan muslim tak bertahan lama di Mértola. Lewat sebuah kampanye besar Reconquista di pertengahan abad ke-13 yang dipimpin pasukan Ksatria Santiago, Mértola direbut dengan waktu singkat pada tahun 1238, menandakan berakhirnya rezim Islam di Mértola,” tambahnya. Masjid Aljama Mértola pun diambil alih dan ditukar guling menjadi gereja. Sejumlah atribut keagamaan Islam berganti atribut-atribut Nasrani. Menara masjid yang jadi tempat mengumandangkan adzan diubah jadi menara lonceng gereja. Sedikit perubahan struktur bangunan sekadar adanya penambahan dekorasi parapet atau sandaran tepi atap di atas bangunannya. Bersambung

Memasuki tahun 1965, demam pengganyangan Malaysia semakin merajalela di seluruh Indonesia. Pendaftaran menjadi sukarelawan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) diikuti oleh hampir semua kalangan: dari rakyat biasa hingga mahasiswa. Latihan militer menjadi kebiasaan. Semangat bela negara pun mencapai puncaknya. “Sebagai pemuda, saat itu rasanya malu kalau kita tidak mengikuti seruan Bung Karno untuk ikut mengganyang Malaysia,” kenang Ishak (76), eks anggota Gerakan Pemuda Marhaen (GPM). Di tengah euphoria tersebut, tetiba Ketua CC PKI D.N. Aidit dipanggil ke Istana Negara pada 14 Januari 1965. Sebelum menghadap Presiden Sukarno, Ketua CC PKI D.N. Aidit berbicara kepada Bernhard Kalb dari Columbia Broadcasting System (media Amerika Serikat) bahwa partai-nya akan mengusulkan kepada Bung Karno untuk mempersenjatai 15 juta buruh dan tani. Demikian menurut kabar sore yang diberitakan oleh Warta Bhakti , 14 Januari 1965.5. Selanjutnya isu yang dilontarkan oleh PKI itu menggelinding bak bola salju yang tak terbendung. Berbagai pihak bereaksi: pro maupun kontra. Menurut Siswoyo sejatinya ide yang kemudian dikenal sebagai “usul pembentukan Angkatan Kelima” itu tidak didukung oleh kalangan kaum merah semata. “Adapun TNI AU justru mendukung. Sedang dari parpol yang memberi dukungan antara lain PKI dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia),”ungkap eks anggota Sekretariat CC PKI saat itu dalam otobiografinya, Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri: Memoar Anggota Sekretariat CC PKI (disusun oleh Joko Waskito). Jika AURI mendukung penuh, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian terkesan berhati-hati. Sedangkan Angkatan Darat, malah sebaliknya: menentang keras pembentukan Angkatan Kelima. Ada dua versi terkait usul pembentukan Angkatan Kelima. Pertama, ide itu merupakan ide lama dari PKI. Menurut Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 , usul pembentukan Angkatan Kelima tersebut sejatinya merupakan inisiatif politik Aidit untuk melakukan semacam takeover atas suatu gagasan yang muncul sebelumnya pada kwartal terakhir tahun 1964. Kedua, ide tersebut datang dari Bung Karno sendiri. Saat berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dia mendapat masukan politik dari Pemimpin RRT Mao Zedong dan Perdana Menteri Chou En-lai untuk mempersenjatai buruh dan tani. Itu wajib hukumnya, kata mereka. Supaya lebih menguatkan perjuangan melawan kaum neo kolonialis-imperialis dalam Operasi Dwikora, Bung Karno harus memiliki sejenis pasukan seperti Tentara Merah-nya Mao. Sebagai bentuk keseriusan RRT, Chou En-lai (dengan disetujui oleh Mao) berkomitmen memberikan 100.000 pucuk senjata Tjung secara cuma-cuma kepada Indonesia. Diharapkan dengan bantuan senjata-senjata itu, Indonesia bisa membentuk sedikitnya 10 divisi bersenjata dari kalangan buruh dan tani.  "Terkesan pada mulanya Soekarno tertarik sedikit saja meskipun memperlihatkan sikap cukup menyambut baik gagasan itu dan untuk seberapa lama belum menunjukkan sikap persetujuan yang jelas. Agaknya, Presiden Soekarno masih memperhitungkan juga faktor reaksi dan sikap Angkatan Darat nantinya," tulis Rum Aly. Angkatan Darat memang tak pernah menyetujui ide tersebut. Menurut Yayu Rulia Sutowiryo alias Ibu A. Yani dalam Ahmad Yani, Suatu Kenang-kenangan , Menpangad Letnan Jenderal Ahmad Yani sudah lama gerah dengan kampanye PKI “satu tangan pegang bedil, satu tangan pegang pacul”. Yani mencium PKI memiliki maksud politik yang tersembunyi di balik itu semua. “Tujuannya adalah untuk mengimbangi TNI/ABRI dan selanjutnya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan,” ujar Yani seperti dikutip Yayu dalam bukunya. Yani menyatakan jika soal menghadapi nekolim pasalnya, alih-alih buruh dan tani, seluruh rakyat Indonesia pun pasti dipersenjatai. Dia mencontohkan Pertahanan Sipil (Hansip), Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR),  sebagai bentuk konkret organisasi buruh-tani yang dipersejatai. “Kalau yang saudara maksud buruh dan tani itu termasuk SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan BTI (Barisan Tani Indonesia), saya tidak setuju,” ujar Yani. PKI tentu saja menyanggah tuduhan Yani dan Angkatan Darat. Menurut Siswoyo, sebenarnya gagasan pembentukan Angkatan Kelima sudah dibahas lama dan melibatkan semua unsur Nasakom. Jadi matra baru itu tidak akan hanya berisi orang-orang komunis saja. Sebagai bukti, kata Siswoyo, PKI menyetujui jika jadi terbentuk, Angkatan Kelima itu akan dipimpin oleh seorang perwira non-PKI. “Bahkan inspeksi pasukan sudah dilakukan oleh Mayjen Achmadi, eks tokoh Tentara Pelajar Solo yang dicalonkan oleh Bung Karno sendiri sebagai Panglima Angkatan Kelima,” ungkap Siswoyo. Sejarah mencatat, ide Angkatan Kelima kandas seiring terjadinya Insiden Gerakan 30 September 1965. Alih-alih berhasil membentuk kekuatan alternatif layaknya Tentara Merah di Tiongkok, ratusan ribu buruh dan tani yang berafiliasi ke PKI malah menjadi tumbal perseteruan antara PKI dengan Angkatan Darat di pengujung tahun 1965.

JAKARTA hari ini, 13 Oktober 2020, dibanjiri massa demonstran yang menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Salah satu penggerak demonstrasi adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Serupa dengan KAMI yang sekarang, 55 tahun yang lalu Kesatukan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) juga menjadi motor penggerak demonstrasi anti-pemerintah Sukarno yang gigih menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

HARI Museum Indonesia diperingati setiap 12 Oktober. Mula penentuannya berpatok pada penyelenggaraan Musyawarah Museum Seluruh Indonesia pertama di Yogyakarta pada 11–14 Oktober 1962. Persamuhan itu membicarakan tentang hari depan museum Indonesia dengan merumuskan peran dan permasalahan museum.

JAKARTA, awal 1965. Slogan “Nasakom Jaya” yang berada di bilangan Jalan M.H. Thamrin tetiba menjadi “cacat”. Entah siapa yang melakukannya, Nasakom yang merupakan kepanjangan dari Nasionalis Agama Komunis, imbuhan “kom”-nya  ada yang mencoret. Maka tinggalah kata “Nasa”. Peristiwa itu sampai ke telinga Presiden Sukarno. Tjtju Tresnawati (74) masih ingat bagaimana Si Bung Besar menjadi berang. Dalam suatu pidatonya yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI), Tjutju yang saat itu tinggal di wilayah Mayestik, Jakarta Selatan masih sempat merekam dalam benaknya kemarahan tersebut. “Siapa itu yang berbuat nakal mencoret kata 'kom'? Bawa ke hadapan saya, biar saya jewer!,” ujar Bung Karno seperti didengar oleh Tjutju dalam siaran RRI itu. Nasakom memang menjadi  kata yang suci selama berlangsung-nya era Demokrasi Terpimpin (1956—1967). Penyatuan kekuatan politik yang berbeda ideologi (nasionalisme, islamisme dan komunisme) untuk kepentingan revolusi, bagi Sukarno adalah suatu keniscayaan. Itu ditegaskannya saat berpidato dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-16. “Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” ujar Sukarno seperti diungkapkan Jan S. Aritonang dalam  Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia . Mau tidak mau, seluruh elemen politik mendukung ide Sukarno itu. PKI termasuk pihak yang mendukung habis-habisan konsep Nasakom. Sementara pihak Angkatan Darat (AD), terkesan  ogah-ogahan . Namun demi menghindari konflik langsung dengan Bung Karno, AD lewat Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani terpaksa “mendukung” Nasakom. “Bagaimana pun, Pak Yani adalah Menteri/Panglima Angkatan/ABRI yang paling akhir menyatakan dukungannya terhadap Nasakom,” ungkap Yayu Rulia Sutowiryo alias Ibu A. Yani dalam Ahmad Yani, Suatu Kenang-kenangan. Menurut Yayu, suaminya itu sebenarnya tidak setuju dengan konsep Nasakom. Bagi sang jenderal, Nasakom tak lebih upaya orang-orang komunis di Indonesia guna memuluskan tujuan politiknya. Yani juga percaya Nasakom sejatinya adalah gagasan yang sudah dimiliki PKI sejak 1954. Namun untuk menyatakan ketidaksetujuan itu, sangatlah sulit karena menentang Nasakom dianggap penguasa saat itu adalah sama dengan menentang Pancasila. Memasuki 1965, PKI semakin agresif dengan manuver-manuver politiknya. Berdalih mendukung ide-ide Bung Karno, mereka semakin gencar meniupkan kewajiban Nasakomisasi di semua bidang kehidupan. Yani yang paham maksud gerakan PKI itu tentu saja berupaya mengimbanginya. Secara tegas, dia menolak upaya Nasakomisasi di tubuh AD. “Yang diterima ABRI (Angkatan Darat) adalah 'Nasakom jiwaku' bukan Nasakomisasi. Pak Yani mendukung Nasakom. Tapi bukan sebagai ideologi. Sebab ideologi negara adalah Pancasila,” ungkap Yayu. Keyakinan Yani itu menabalkan dirinya sebagai salah satu musuh politik PKI. Sikap itu semakin terllihat ketika PKI merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-45 pada 1965. Kendati diundang untuk menghadiri peringatan tersebut, Yani menolak untuk hadir. “…Nasution dan Ahmad Yani tidak datang. Entah apa sebabnya,” ungkap Siswoyo dalam otobiografinya, Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri, Memoar Anggota Sekretariat CC PKI  (disusun oleh Joko Waskito). Alih-alih memilih untuk merapat ke grup pendukung Nasakom, Yani malah aktif “bergerilya” ke daerah-daerah guna membendung pengaruh PKI. Salah satu wilayah yang kerap dia kunjungi adalah Jawa Barat, yang secara militer saat itu menjadi tanggungjawab Mayor Jenderal Ibrahim Adjie (Pangdam Siliwangi). Laiknya Yani, Ibrahim Adjie adalah perwira tinggi yang termasuk dekat dengan Bung Karno. Kendati demikian, Adjie termasuk orang yang hubungannya sangat jauh dengan PKI. Wajar jika di antara Yani dan Ajie memiliki hubungan yang sangat dekat sejak awal 1960-an. "Yani dan MBAD secara berangsur-angsur menyadari potensi korps perwira Siliwangi dalam perjuangan melawan komunis," ungkap Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Salah satu saksi gencarnya Yani mengkampanyekan gerakan anti PKI adalah Priyatna Abdurrasyid. Menurut mantan tentara dan jaksa di Bandung itu, Yani kerap didapuk Adjie untuk berbicara di hadapan korps perwira Siliwangi. Dalam otobiografinya, Dari Cilampeni ke New York, Mengikuti Hati Nurani  (disusun oleh Ramadhan K.H.), Abdurrasyid masih ingat bagaimana dalam bahasa Belanda Yani mewanti-wanti anak-anak Siliwangi untuk waspada terhadap PKI. “Jongens, loop niet te hard van stapel. Communisten zijn gevaarlyk, wreed, en denizen voor niet terug  (Anak-anak, jangan nyelonong tanpa perhitungan. Orang-orang komunis itu berbahaya, dan tidak ada yang dapat menghalanginya).” Tapi Yani paham bahwa dirinya harus berhati-hati. Dia juga mafhum jika PKI berlindung di balik kharisma Bung Karno yang juga sangat dihormatinya. Dalam istilah Yayu, PKI kudhung lulang macan  (berkerudung kulit harimau): jika Yani langsung menghantam PKI maka dia kemungkinan besar akan menampar wajah Bung Karno. Bisa jadi karena kehati-hatiannya itulah, musuh politik Yani malah mendahuluinya.*

COVID-19 (virus corona ) lagi-lagi menghantui gelaran Serie A Italia. Pasca-kekusutan laga Juventus kontra Napoli pada 4 Oktober 2020, kini duel bertajuk Derby della Madonnina (duel antara dua tim sekota) antara Inter Milan kontra AC Milan yang akan dimainkan pada 17 Oktober 2020 berpeluang ditunda dengan dalih pandemi COVID-19. Dalam kasus Juventus kontra Napoli, pihak Juve bersikeras berhak menang WO sehingga mendapat tiga poin karena Napoli tak hadir di Juventus Stadium. Di sisi lain, Napoli batal tiba ke Turin lantaran pemerintah daerahnya melarang siapapun keluar dari kota Napoli. Dalam kasus derbi kota Milan, bisa jadi bakal ditunda mengingat beberapa anggota masing-masing kubu dikabarkan positif COVID-19. Di skuad Inter, Milan Škriniar, Alessandro Bastoni, Roberto Gagliardini, Ionuţ Radu, dan Radja Nainggolan absen karena corona.  Sementara, pasukan Rossoneri  (julukan AC Milan) kini masih kehilangan Léo Duarte dan Matteo Gabbia. Pelatih Milan Stefano Pioli sedikit beruntung lantaran pemain bintangnya, Zlatan Ibrahimović, dinyatakan sudah sembuh dari corona. Badan Perlindungan Kesehatan Kota Milan (ATS) menyatakan, duel Inter vs Milan masih bisa digelar asal disiplin mematuhi protokol kesehatan ketat, sesuai aturan yang diberlakukan Kementerian Kesehatan Italia. FIGC sebagai operator Serie A sangat diharapkan kerjasamanya dengan menggelar uji swab kepada para pemain dan ofisial dan hanya membolehkan pemain yang hasilnya negatif untuk masuk ke Stadion San Siro. “Syaratnya melakukan isolasi sebelum pertandingan dan melakukan uji swab sebelum masuk stadion. Kemudian dilanjutkan karantina setelah pertandingan. Jika pihak-pihak klub mematuhi aturan-aturan ini, kami takkan mengintervensi. Jika seorang pemain berkontak dengan orang yang positif ( corona ) tapi hasil tes dia negatif, merujuk protokol dia masih boleh berlatih dan bermain,” demikian pernyataan ATS, dikutip football-italia , Sabtu (10/10/2020). Koreografi fans Inter Milan (kiri) & AC Milan sebelum pandemi COVID-19 yang meramaikan Stadion San Siro (Foto: inter.it/acmilan.com ) Jika akhirnya duel itu bisa dihelat, Derby della Madonnina ke-226 (catatan laga resmi) itu akan jadi yang pertama tanpa gempita tifosi Inter di tribun utara dan fans AC Milandi tribun selatan. Laga terakhir keduanya dengan masing-masing ditemani puluhan ribu Interisti dan Milanisti terjadi delapan bulan silam, 9 Februari 2020, yang berakhir 4-2 untuk kedigdayaan Inter. Jika derbi tetap digulirkan, akan jadi yang pertama tanpa penonton kendati bukan yang pertama Stadion San Siro menggelar laga dengan kursi kosong. Inter pernah menjamu Shahktar Donetsk tanpa penonton di leg kedua semifinal Liga Champions, 25 Agustus 2005. Musababnya, Inter disanksi UEFA akibat ulah suporternya di perempatfinal Liga Champions kontra AC Milan, medio April 2005. Hingga Februari 2020, sudah 225 kali duel tim sekota itu terjadi sejak pertamakali bersua, 10 Januari 1909. Kala itu kompetisinya masih bernama Prima Categoria. Derbi itu terjadi di markas AC Milan, Campo Milan di Porta Monforte, dan dimenangkan sang “saudara tua” AC Milan, 3-2. Secara statistik, hingga Februari 2020, dari 225 partai di berbagai ajang resmi, Nerazzurri (julukan Inter) 82 kali menang, sementara AC Milan baru 76 kali menang. Sisa 67 duel berakhir imbang. Madonnina Simbol Denyut Jantung Milan AC Milan yang didirikan pada 16 Desember 1899, lahir lebih dulu dibanding Internazionale Milano alias Inter (9 Maret 1908). Kelahiran Milan dibidani dua ekspatriat asal Inggris: Alfred Edwards dan Herbert Kilpin. Sedangkan Inter kelahirannya dibidani sejumlah eks pejabat teras Milan: Giorgio Muggiani; Enrico, Arturo, dan Carlo Hintermann; Pietro Dell’Oro; Hugo dan Hans Rietmann; Carlo Ardussi; serta Giovanni Paramithiotti. Nama terakhir terpilih jadi presiden pertama Inter. Berdirinya Inter Milan sebagai hasil rapat para tokoh di atas di Restoran L’Orologio tak lepas dari kekecewaan Muggiani cs. saat masih di manajemen AC Milan. Pasalnya, klub menetapkan kebijakan larangan terhadap pemain rekrutan non-Italia, tak peduli klub AC Milan didirikan ekspatriat Inggris. “Malam yang indah ini dinaungi warna kebanggaan kita: hitam dan biru dengan latarbelakang bintang keemasan. Kebanggaan kita yang akan disebut sebagai Internazionale, karena di dunia ini kita semua bersaudara,” kata Muggiani, dikutip Matteo Arrigoni dalam The History of Inter . Para pendiri Internazionale Milano alias Inter Milan (Foto: inter.it ) Kelahiran Inter pun menyulut persaingan, maka lahirlah Derby della Madonnina . Kendati begitu, tak ada catatan sejarah mengenai kapan tajuk duel sekota itu dimulai dan siapa pencetusnya. Derby della Madonnina merujuk pada patung tembaga berlapis emas Madonnina (Perawan Maria) di pucuk menara Duomo di Milano atau Katedral Milan. Menukil laman resmi katedral, duomomilano.it , desain patungnya dibuat seniman Giuseppe Perego pada 1769 dan pengerjaannya digarap pematung Giuseppe Antignati. Patung yang dalam dialek Milan disebut “Madunina” itu tak hanya jadi simbol kemegahan dan keindahan kota Milan, namun juga jadi simbol perlawanan. “Jika Duomo adalah simbol Milan di dunia, (patung) Madonnina yang bertengger di titik tertinggi menara katedral merepresentasikan jantung dan jiwa dari kota (Milan),” demikian pernyataan Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, pengelola katedral, di lamannya. Sejak pertengahan abad ke-18 hingga 1958, patung Madonnina jadi lambang dan titik tertinggi di kota Milan (108,5 meter di atas permukaan tanah). Ketinggiannya baru dikalahkan pada 1958 oleh Menara Pirelli (127 meter) yang dibangun sebagai simbol kebangkitan ekonomi Italia pasca-Perang Dunia II. Lantaran tradisi ratusan tahun di mana tak boleh ada bangunan lebih tinggi dari patung klasik itu, replika patung Madonnina pun ditempatkan di puncak Menara Pirelli. Duomo di Milano/Katedral Milan, di mana tampak patung Madonnina di pucuk menaranya (Foto: duomomilano.it ) Kebanggaan warga kota Milan terhadap patung Madonnina juga berangkat dari peristiwa Insiden Lima Hari di Milan ( Cinque Giornate di Milano ) atau pemberontakan pertama menjelang Perang Kemerdekaan Italia I, 18-22 Maret 1848. Diungkapkan Tim Chapman dalam The Risorgimento: Italy 1815-1871 , kota Milan sejak 1815 termasuk dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Austria yang dipegang Dinasti Hapsburg. Konflik antara Kerajaan Lombardo-Veneto, kepanjangan tangan Kekaisaran Austria di kota Milan, dengan warga kota Milan sudah tersemai sejak Januari 1848. “Di awal 1848 muncul protes-protes dan kampanye anti-Austria di Milan, ibukota wilayah Lombardi sebagai resolusi tahun baru. Warga kota Milan memboikot tembakau dan rumah-rumah judi yang sejak 1815 dimonopoli Austria, di mana total pajak per tahunnya bernilai 5,5 juta lira,” tulis Chapman. Kolase lukisan "Episodio delle Cinque Giornate" tentang peristiwa Lima Hari di Milan karya Baldassare Verazzi (Foto: Museo del Risorgimento) Sejak Januari itupula aksi-aksi protes dan kampanye menyulut kericuhan lantaran warga yang memboikot melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang masih membeli atau bermain judi. Austria tak tinggal diam, mengirim sekira 12 ribu pasukan di bawah Jenderal Joseph Radetzky von Radetz. “Konfrontasi pertama terjadi pada 3 Januari (1848), di mana sekumpulan massa anti-Austria diserang kavaleri pasukan Radetzky. Enam orang tewas dan 60 lainnya luka-luka. Aksi protes itu berakhir. Akan tetapi pada Maret (1848) ketika kabar Revolusi Wina, 13 Maret 1848, ketika Pangeran Metternich-Winneburg zu Beilstein dilengserkan dari jabatan perdana menteri dan kabur ke Inggris, terdengar sampai ke Milan, bara pemberontakan berkobar lagi,” sambung Chapman. Gejolak bermula lagi pada 18 Maret 1848. Walikota Milan Gabrio Casati menyerukan kepada ribuan warganya untuk turun ke jalan. Mereka lalu membuat 1.700 barikade di segenap titik kota untuk mengepung 12 ribu pasukan Jenderal Radetzky. Sejumlah tokoh dari Dewan Perang pemerintahan sementara kota Milan, seperti Carlo Cattaneo, mencari dukungan pemberontakan sampai ke Raja Sardinia Carlo Alberto I. Patung Madonnina setinggi 4,16 meter di puncak menara Katedral Milan (Foto: duomomilano.it ) Pada hari ketiga, 20 Maret 1848, Jenderal Radetzky mengungsikan pasukannya ke empat kota benteng di empat penjuru Milan: Verona, Legnano, Mantua, dan Peschiera del Garda. Selepas garnisun pasukan Radetzky, yang sebelumnya menjaga Katedral Milan, ikut melarikan diri, Luigi Torelli dan Scipione Bagaggi naik ke puncak menara untuk mengibarkan bendera triwarna: hijau-putih-merah di patung Madonnina. “Penampakan bendera (di patung Madonnina) itu, bersama dengan dibunyikannya sejumlah bel gereja, menguatkan semangat seantero kota dan membangkitkan kebanggaan warga kota Milan mengusir pasukan Austria,” lanjutnya. Semangat itu yang kemudian coba diambil Muggiani dkk. kala mendirikan Inter Milan enam dekade berselang saat nasionalisme pra-Perang Dunia I di Italia tengah merebak. Semangat itu tersua juga dari tempat rapat pendirian klub yang dipilih, Restoran L’Orologio, hanya berjarak sepelemparan batu dari patung Madonnina. Warna kebanggaan Inter, hitam-biru, pun diambil sebagai antitesis warna hitam-merah AC Milan. Koreografi dengan simbol Madonnina dengan slogan "ti te dòminet Milan" (Foto: sempreinter.com ) Meski derbi sudah sejak 1909, penyematan “Madonnina” pada derbi baru populer pada 1935. Utamanya setahun setelah munculnya tembang “Oh Mia Bèla Madunina” (Indonesia: “Madonna Kecilku yang Cantik”) karya Giovanni d’Anzi. Suporter kedua kubu mulai tumbuh sejak 1960-an, seiring dominasi kedua tim sekota itu di Italia. Lagu itu acapkali dinyanyikan kedua suporter tim yang fanatik. Saking fanatiknya, kedua suporter sempat terlibat sejumlah kerusuhan hebat pada 1980-an. Berangkat dari keprihatinan terhadap konflik suporter itu, beberapa petinggi suporter kedua kubu membuat semacam pakta perdamaian pada 1983. Pakta itu juga untuk mengakomodir kepentingan masing-masing mengingat sejak 1947, kedua klub sudah berbagi “rumah” di Stadion San Siro (duel pertamakali di Stadion San Siro terjadi pada 19 September 1926, dimenangkan Inter 6-3). Dalam kesepakatan perdamaian tak tertulis kedua ultras itu dimuat keputusan, setiap pemenang derbi berhak merentangkan spanduk bergambar patung Madonnina yang tersemat lirik lagu karya d’Anzi, “ti te dòminet Milan” (Anda mendominasi Milan), hingga derbi berikutnya dimainkan.

A.A. MARAMIS punya tantangan besar ketika ditunjuk menjadi menteri keuangan pada 2 September 1945. Mengurus keuangan dan perekonomian negara yang baru lahir. Perlahan tapi pasti Maramis bekerja untuk meletakkan dasar-dasar Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari struktur organisasi hingga kebijakan-kebijakan awal keuangan Indonesia. Karena baru saja merdeka, sistem pemerintahan Jepang masih mempengaruhi berbagai lembaga di Indonesia. Gunseikanbu Zaimubu atau Departemen Keuangan Jepang juga menjadi patokan awal Kemenkeu. “Struktur organisasi Kementerian Keuangan banyak mengambil alih bentuk Gunseikanbu Zaimubu dengan berbagai perubahan agar sesuai dengan negara merdeka dan berdaulat,” tulis Tim Departemen Keuangan dalam Rupiah di Tengah Rentang Sejarah: 45 Tahun Uang Republik Indonesia, 1946-1991. Tak lama, sistem dan lembaga keuangan tinggalan Jepang segera dibereskan. Pada 29 September 1945, Maramis mengeluarkan dekrit yang mempreteli hak dan kewenangan pejabat pemerintahan tentara Jepang. Baik urusan menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang, pengeluaran negara, hingga segala urusan kas negara. Hak dan kewenangan itu diserahkan kepada Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada menteri keuangan. Baca juga:  Garis Hidup A.A. Maramis Maramis juga menyusun organisasi Kemenkeu yang pertama; terdiri dari lima penjabatan (eselon) I: umum, keuangan, pajak, resi candu dan garam, serta pegadaian. Langkah penting lainnya, demi kesatuan alat pembayaran yang sah, Maramis memerintahkan pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI). Kendati mengalami hambatan, usaha itu berhasil dengan terbitnya emisi pertama uang kertas ORI pada 30 Oktober 1946. Melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946, ORI ditetapkan berlaku secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Selanjutnya, 30 Oktober disahkan sebagai Hari Oeang Republik Indonesia. Mendirikan Bank Sentral Untuk mendukung kedaulatan Indonesisa di sektor ekonomi, diperlukan bank sirkulasi. Pada 19 September 1945, Sukarno-Hatta menandatangani Surat Kuasa Pemerintah Republik Indonesia bertanggal 16 September 1945 sebagai landasan yuridis bagi persiapan pendirian bank sirkulasi: Bank Negara Indonesia (BNI). Menurut Sri Margana dkk dalam Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia 1945-1953 , tak semua pihak yang setuju bahwa pendirian BNI merupakan jalan terbaik untuk mendirikan kebijakan moneter yang kuat. Ir. Soerachman Tjorkoadisoerjo, misalnya, menginginkan agar pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank (DJB) saja. Soerachman kala itu menjabat menteri kemakmuran. Sementara DJB merupakan bank sirkulasi Hindia Belanda sejak 1828 sampai dilikuidasi Nanpo Kaihatsu Ginko, bank sirkulasi era pendudukan Jepang. Baca juga:  Pabrik NIMEF dari Kopi Sampai ORI Tapi pemerintah sudah mengambil keputusan. Untuk mewujudkan impian itu, pada 9 Oktober 1945 didirikanlah Poesat Bank Indonesia (PBI). Badan ini bertugas mempersiapkan pembentukan BNI dan menjalankan kebijakan keuangan sebagaimana bank sirkulasi bekerja. Selain itu, PBI berperan memberikan kredit dengan bunga serendah-rendahnya dan menjadi pusat penyimpanan uang masyarakat. PBI juga mengeluarkan obligasi, menerima simpanan giro, deposito dan tabungan, serta memberikan informasi dan penerangan di bidang ekonomi. “Serta merta masyarakat mulai mempercayakan dan menyimpan uang mereka pada bank tersebut. Dalam waktu singkat terkumpulah sebanyak Rp 31 juta (uang Jepang) yang digunakan sebagai modal bank,” tulis Oey Beng To dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958) . Penduduk di gedung BNI. (ANRI). Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 berdirilah BNI sebagai bank sirkulasi dan bank sentral. BNI diresmikan pada 17 Agustus 1946 oleh Mohammad Hatta di gedung bekas DJB cabang Yogyakarta. PBI pun dilebur ke dalam BNI. Dalam masa perang, BNI mengalami banyak kesulitan. Tugasnya sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum cukup berat. Bank baru ini juga harus mengurusi cabang-cabang PBI di Jakarta, Solo, Malang dan Kediri yang beralih menjadi cabang BNI. Sementara Belanda terus merongrong. Urusan keuangan otomatis kena imbasnya. BNI keteteran. Peredaran ORI terhambat dan BNI tak mampu menjangkau beberapa kawasan Republik. Sri Margana dkk menyebut agresi militer Belanda I mendorong BNI untuk mendesentralisasi sistem keuangan. Pemimpin daerah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan uang yang dikenal dengan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Baca juga:  Mengenal Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) Lalu, setelah serangan Belanda terhadap Yogyakarta dan penangkapan para pemimpin Republik, kantor besar BNI ditutup. Satu-satunya cabang BNI yang masih berfungsi terdapat di Kutaraja, Aceh. Di sini ORI edisi terbaru yang dikeluarkan pada 17 Agustus 1948 dicetak dan diterbitkan dengan tanda-tangan menteri keuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi, Sumatra. “Uang ORI Baru (ORIBA) tersebut hanya mendapatkan sirkulasi yang terbatas di Aceh dan kawasan-kawasan tertentu Sumatera. Tetapi ORI tetap beredar dalam jumlah yang besar di seantero Indonesia, khususnya di wilayah Republiken yang setelah Agresi Militer Kedua telah berada di tangan Belanda,” tulis Sri Margana dkk. Peran BNI sebagai bank sirkulasi dan bank sentral berakhir melalui keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Gedung BNI. ( nationaalarchief.nl ). Nasionalisasi DJB KMB menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi dan bank sentral. “Alasan utama mengapa Belanda menginginkan agar posisi bank sentral dipertahankan oleh DJB dan bukan oleh BNI adalah karena kesepakatan bahwa hutang Hindia Belanda itu diturunkan kepada RI merdeka lewat RIS,” tulis Sri Margana dkk. Tak semua pemimpin Republik puas dengan penunjukkan DJB. Sumitro Djojohadikusumo yang jadi anggota penuh delegasi Indonesia di KMB salah satunya. Dia menginginkan agar BNI menjadi bank sentral. “Seperti Simatupang menginginkan tentara Republik menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), jadi bukan KNIL (Royal Netherlands Indies Army), begitulah saya menginginkan BNI menjadi bank sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak! Betapapun primitifnya TNI, ia adalah tentara kita! Sama juga dengan BNI. Saya merasa, itu adalah bank kita,” ujar Sumitro dalam Pelaku Berkisah . Baca juga:  Agen CIA Merampok Bank Indonesia Sri Margana dkk menyebut keputusan KMB itu merupakan bukti dari kegagalan BNI. BNI belum siap untuk menjadi bank sentral. Tenaga terdidik amat terbatas. Kemudian kebijakan desentralisasi keuangan dengan membolehkan percetakan ORIDA menunjukkan bahwa BNI tak pernah memiliki kontrol utuh atas arah moneter Indonesia. “Dibandingkan dengan DJB yang memiliki kemampuan yang lebih profesional, maka beralasan pula bahwa akhirnya DJB pula yang akan ditunjuk sebagai bank sentral RIS,” tulis Sri Margana dkk. BNI sendiri kemudian menjadi bank umum melalui UU Darurat No. 2 tahun 1955. Namanya berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946 (BNI ’46) setelah dikeluarkan UU No. 17 tahun 1968. Penambahan 1946 menegaskan eksistensi historis bank perjuangan ini. Baca juga:  Perampokan Javasche Bank dan Kisah Resort Gentisville Tugas-tugas yang sebelumnya diemban BNI pun dilimpahkan kepada DJB. Namun, saat itu pimpinan-pimpinan DJB masih dipegang oleh orang Belanda. Baru pada 15 Juli 1951 pemerintah mengangkat Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden direktur. Menurut Sri Margana dkk, kendati mendapat mandat, DJB tak pernah sepenuhnya berhasil sebagai bank sentral. Ini karena beberapa alasan. Pertama, DJB merupakan bank swasta dan hanya sebagian dimiliki oleh negara. Kedua, kaitan DJB dengan Negeri Belanda. Pasar uang DJB berada di Belanda. Sebagian besar dari hasil pembagian untung sampai kelebihan likuiditas tabungan ditransfer ke Belanda. “Hal di atas mengakibatkan DJB tidak bisa mewujudkan dirinya sebagai lenders of last resort , apalagi banker’s bank ,” tulis Sri Margana dkk. Hal itu pula yang mendorong pemerintah untuk menasionalisasi DJB. Di antara pemimpin Indonesia muncul keinginan untuk mengubah warisan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu caranya dengan menasionalisasi DJB. Baca juga:  Sejarah Lahirnya Bank Syariah di Indonesia Menurut Moh. Saubari, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan pada awal 1950-an, niat pemerintah itu diumumkan Menteri Keuangan Jusuf Wibisono pada akhir April 1951. Keputusan pemerintah itu kemudian disampaikan Perdana Menteri Sukiman kepada Parlemen (DPR) dalam bentuk saran resmi. Kemudian Komisi Nasionalisasi Bank Jawa dibentuk pada 3 Juli 1951. Komisi ini diberi wewenang untuk mengambil segala langkah persiapan yang diperlukan ke arah nasionalisasi dan merancang perundang-undangannya. Atas nasihat Komisi, pemerintah memutuskan melakukan nasionalisasi dengan membeli saham dari para pemegang saham dan sertifikat DJB. “Pembelian saham-saham itu berjalan lancar, dan dalam waktu singkat 97 persen seluruh saham sudah terbeli oleh pemerintah,” ujar Saubari dalam Pelaku Berkisah . Melalui UU No 11 tahun 1953 atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI), DJB diganti dengan badan baru, yakni Bank Indonesia (BI), yang bertindak sebagai bank sentral. Sesuai tanggal berlakunya UUPBI, 1 Juli kemudian diperingati sebagai hari lahir BI. Peralihan dari DJB ke BI tidak berjalan serta-merta. Hal ini terutama karena tenaga ahli dan kader-kader dalam jajaran pegawai BI masih terbatas. Dalam “Kursus-kursus Bank Indonesia di Masa Awal" yang dimuat lama bi.go.id disebutkan, dari segi kepegawaian, misalnya, dari delapan jabatan direktur muda, tak ada satu pun yang dijabat orang Indonesia. Begitu pula dari 32 pejabat di kantor pusat, hanya empat pejabat Indonesia. Baca juga:  Kasus Bank Vanuatu di Indonesia Melihat keterbatasan itu, Sjafruddin Prawiranegara selaku gubernur BI pertama menyelenggarakan kursus-kursus dan praktik kerja ( job training ) di kantor pusat BI dan di luar negeri. BI juga menyelenggarakan kursus pengawasan dan pemeriksaan bank lewat program “ bank examination course ”. Setelah BI berdiri, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yang diterbitkan pemerintah (Kemenkeu) dan BI. Pemerintah menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan BI menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. Sesuai UU No. 13 tahun 1968, demi keseragam dan efisiensi, BI diberikan hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Saat ini, uang rupiah memuat tanda tangan pemerintah (dalam hal ini menteri keuangan) dan BI berdasarkan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

MASIH ingat film Pengkhianatan G30S/PKI?  Dalam salah satu adegannya, ada seorang jenderal kesulitan tidur karena sakit kepala. Sang jenderal lalu membuat sketsa di atas kertas putih. Ketika istrinya menanyakannya sedang menggambar apa, jenderal tersebut menjawab sedang menggambar rencana Museum Perjuangan di Yogyakarta. Namun karena gambarnya dianggap aneh, sang istri pun berkomentar. “Kok kaya kuburan?” Jenderal yang digambarkan dalam film itu pun terdiam. Dialah Jenderal (Anumerta) Suprapto, satu dari enam perwira tinggi yang gugur oleh sepasukan Tjakrabirawa beberapa jam setelah adegan tersebut.  Raden Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920 dari pasangan Raden Pusposeno dan Raden Ajeng Alimah. Bungsu dari sepuluh bersaudara itu memiliki lima saudara lak-laki dan empat saudara perempuan.  Prapto, demikian Suprapto biasa dipanggil, menempuh pendidikan dasar di Hollandsche lnlandsche School (HIS, setingkat SD) di Purwokerto. Lulus dari HIS, Prapto melanjutkan ke Meer Uitgerbreid Lager Onderwijs (MULO, setingkat SMP) di Yogyakarta lalu Algemeene Middelbare School B (setara SMA) di kota yang sama.  Setelah lulus AMS pada 1941, Suprapto mengikuti pendidikan militer Koninklijk Militaire Akademie (KMA) di Bandung. KMA merupakan pendidikan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda –setelah pendudukan Belanda oleh Jerman Nazi– untuk merekrut pemuda pribumi guna dijadikan tentara yang akan digunakan untuk menghadapi Jepang pada Perang Pasifik. Suprapto tidak menyelesaikan pendidikan di KMA karena Jepang keburu masuk pada Maret 1942 dan diikuti kapitulasi Hindia Belanda. Suprapto dan para personil tentara Belanda lalu menjadi tawanan Jepang. Namun Suprapto melarikan diri dari tahanan dan kembali ke Purwokerto. Suprapto kemudian mengikuti pendidikan Cuo Seinen Kunrensyo (Pusat Latihan Pemuda) dan kemudian bekerja di Kantor Pendidikan Masyarakat Desa Banyumas, di Purwokerto. Di masa inilah Suprapto berkenalan dengan Soedirman, guru Muhammadiyah yang menjadi tokoh masyarakat dan di kemudian hari menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Hubungannya dengan Soedirman semakin erat dari hari ke hari. Mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana memajukan pemuda.  Ketika kemerdekaan diproklamasikan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, Suprapto yang tengah berada di Cilacap terpicu semangat revolusi. Ia pun aktif merebut senjata dari Jepang. Ia kemudian diserahi jabatan Kepala Bagian II Divisi V dan diberi pangkat kapten setelah Kolonel Soedirman membentuk dan menjadi komandan Divisi V TKR Purwokerto. Suprapto ikut mendampingi Soedirman dalam Pertempuran Ambarawa (12-15 Desember 1945) melawan pasukan Inggris. Usai Pertempuran Ambarawa, Suprapto diangkat menjadi ajudan Soedirman ketika sang komandan diangkat menjadi Panglima Besar TKR. Suprapto pun semakin aktif terlibat dalam perbaikan organisasi TKR.  Tak lama setelah menjadi ajudan Soedirman, Suprapto menikahi perempuan asal Cilacap, Julie Suparti, pada 4 Mei 1946. Pasangan Suprapto-Julie dikaruniai dua anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Jabatan ajudan dilepaskan Suprapto pada 1948 karena diangkat menjadi Kepala Bagian II Markas Komando Jawa (MBKD) dengan pangkat mayor. MBKD yang berkedudukan di Yogyakarta dibentuk dan dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution dalam rangka menghadapi agresi Belanda II. Suprapto dan Nasution bisa bekerjasama dengan baik karena merupakan teman lama.  “Ia teman saya sejak masa Belanda, karena kami sama-sama menjadi taruna Akademi Militer. Pada masa Jepang, kami sama-sama menjadi instruktur pemuda dan mengikuti latihan Jepang bersama-sama,” kata Nasution dalam memoarnya, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru . Baik Nasution maupun Soedirman sama-sama dikenal secara dekat oleh Suprapto. Oleh karena itu, posisi Suprapto di MBKD menjadi penting lantaran saat itu sering terjadi perbedaan pendapat antara Nasution dengan Soedirman.  “Bersama Kolonel Abimanyu ia (Suprapto, red .) selalu menjaga jangan sampai terjadi kortsluiting  antara Pak Dirman dan saya,” sambung Nasution. Namun Suprapto tak lama di MBKD, karena pada Oktober 1948 dia dipercaya memegang jabatan Kepala Staf Divisi II yang juga membantu Gubernur Militer Daerah Surakarta-Pati-Semarang Kolonel Gatot Subroto. Surakarta saat itu sedang bergolak akibat Madiun Affair . Pada 1949, Suprapto diangkat menjadi Kepala Staf Teritorium IV/ Diponegoro dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Pengujung tahun berikutnya, Letkol Suprapto dipindahkan ke Jakarta untuk memegang posisi Kepala Bagian II Staf Umum Angkatan Darat, lalu Asisten I Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekira setahun kemudian. Pada waktu hampir bersamaan, Suprapto juga dipercaya mengemban jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Di masa itulah ia terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. “Soeprapto terdapat di antara perwira-perwira yang pada tanggal 17 Oktober 1952 menghadap Presiden dengan permintaan agar parlemen dibekukan,” tulis Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI .  Akibatnya, Soeprapto mengikuti Nasution yang harus melepaskan jabatannya. Jabatan Wakil KSAD diserahkan Soeprapto kepada Kolonel Zulkifli Lubis pada Desember 1953. Suprapto dipindahkan ke Kementerian Pertahanan untuk menjadi pembantu menteri dan beberapa bulan kemudian menjadi membantu sekretaris jenderal Kementerian Pertahanan.  Meski pangkatnya telah naik jadi kolonel pada 1 Juli 1954, Suprapto baru mendapat jabatan “mentereng” kembali pada 1 Januari 1956, yakni sekretaris Gabungan Kepala Staf (GKS). Di masa inilah Suprapto aktif mengatasi perpecahan AD. “Dia juga telah memainkan peran penting dalam penyelenggaraan Konferensi Yogyakarta dalam 1955,” sambung Sundhaussen.  Suprapto lalu mengikuti Kursus C Seskoad di Bandung yang dimulai pada 6 Agustus 1956. Pada 1959, Suprapto ditunjuk KSAD Nasution memimpin tim pemeriksa MBAD –yang di dalamnya juga terdapat Sutoyo Sismomihardjo– ke Semarang untuk memeriksa kasus penyelundupan gula yang dilakukan Panglima Diponegoro Kolonel Soeharto.  Pada Januari 1960, Suprapto diangkat menjadi Deputi Wilayah (Deyah) KSAD untuk Sumatera, berkedudukan di Medan, dengan pangkat brigadir jenderal. Ketika itu, Pemberontakan PRRI/Permesta dalam tahap akhir penyelesaian dan Suprapto bekerja keras untuk menjaga peristiwa serupa tidak terulang.  Suprapto mengupayakannya dengan merangkul para perwira yang terlibat PRRI, yang notabene merupakan veteran Perang Kemerdekaan. Upaya ini berhasil meredam potensi munculnya ketegangan baru. “Brigadir Jenderal Suprapto, Deputi KSAD untuk Wilayah Sumatera menerangkan kepada pers bahwa target keamanan seluruh Sumatera yang seharusnya selesai akhir 1962, kini bisa selesai akhir tahun 1961,” tulis Nasution. Setelah A. Yani menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad), pada Juli 1962 Suprapto ditarik ke Jakarta untuk menjadi Deputi II/Administrasi Menpangad. Pangkat Suprapto naik menjadi mayor jenderal pada Juli 1963.  Dengan jabatan tersebut, Suprapto tak hanya berkutat memperbaiki urusan administrasi AD namun juga aktif menangkis serangan-serangan PKI dalam pentas perpolitikan nasional. Suprapto menjadi salah satu perwira yang vokal dalam Seminar AD yang dihelat Letjen A. Yani di Bandung (3-9 April 1965) untuk mereorientasi posisi politik AD –kemudian melahirkan doktrin Tri Ubaya Cakti. “Mayjen Soeprapto dan Mayjen Parman, serta Brigjen Suwarto beberapa kali berusaha untuk mengajukan soal posisi Angkatan Darat berhadapan dengan PKI dan pemerintah, tetapi Brigjen U. Rukman, dengan disokong Kolonel A. Sjukur, berhasil mencegah pembahasan mengenai soal itu,” tulis Sundhaussen.  Semua upaya Suprapto dalam jabatan tersebut akhirnya berakhir ketika pada 1 Oktober 1965 dini hari dirinya diculik 19 anggota pasukan Kawal Kehormatan Tjakrabirawa pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Soeprapto gugur ditembak paginya. Pada 4 Oktober 1965, jenazah Suprapto diangkat dari sumur tua di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Esoknya, bertepatan dengan Hari ABRI, jenazah Suprapto bersama jenazah enam jenderal SUAD lain dan satu perwira menengah AD dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.*

A.A. MARAMIS sadar betul betapa pentingnya Republik Indonesia yang baru saja merdeka memiliki mata uang sendiri. Bukan semata bahwa Belanda datang kembali untuk menjajah, termasuk dengan memperkenalkan “uang NICA”, tapi juga mata uang sendiri merupakan simbol kedaulatan sebuah bangsa. Maka, sebagai menteri keuangan, Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Pencetakan uang semula dilakukan di Jakarta. Namun, karena alasan keamanan, dipindahkan ke daerah. Berdasarkan peninjauan ke beberapa daerah, Panitia menetapkan pencetakan uang dilaksanakan di Surabaya.  Pada awal November 1945, panitia telah mempersiapkan klise yang diperlukan. Maramis sudah membubuhkan tandatangannya pada bahan pencetak agar bisa segera dicetak dan diedarkan. Tapi rencana itu urung terlaksana karena meletus pertempuran di Surabaya. Setahun tertunda, akhirnya Oeang Republik Indonesia (ORI) selesai dicetak dan diedarkan pada 30 Oktober 1946. Itulah cikal bakal uang rupiah yang kita gunakan sebagai alat pembayaran. Hingga saat ini, tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Uang Nasional. Namun, tidak banyak yang mengetahui siapa sosok di balik hari bersejarah itu: A.A. Maramis. Nasionalis Minahasa Nama lengkapnya Alexander Andries Maramis. Dia lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 20 Juni 1897 dari pasanganAndries Alexander Maramis dan Charlotte Ticoalu. Maramis masih keponakan Maria Walanda Maramis, pejuang emansipasi perempuan asal Minahasa. Keluarga Maramis memiliki kedudukan istimewa di Minahasa. Orangtuanya pengusaha kopra yang kaya. Dengan status sosial yang mapan, Maramis berkesempatan mendapatkan pendidikan ala Belanda. Sekolah dasar ditempuhnya di Europeesche Lagere School (ELS) di Manado. Kemudian melanjutkan sekolah menengah di Hogere Burgerschool (HBS) Batavia. Lulus dari HBS, Maramis kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Leiden, Belanda. Selama di Leiden, dia terlibat dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Di sinilah patriotismenya mulai terbentuk. Maramis lulus dan membawa pulang gelar Meester in de Rechten (MR) tahun 1924. Meski lulusan Belanda, Maramis tak mau bekerja sebagai pegawai pemerintah. Dia memilih jadi pengacara. Mula-mula di Semarang, Palembang, dan selanjutnya Jakarta. Maramis juga larut dalam kegiatan politik. Dia aktif dalam organisasi pemuda, partai politik, perkauman Kawanua, sampai organisasi gerejani. Sikap nonkooperatifnya terhadap Belanda masih kuat. Dia menolak menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat). “Ia memang terkenal sebagai seorang yang berkepribadian kuat, pendiam, pintar, dan keras kepala,” tulis MPB Manus dkk dalam Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia II. Posisi Maramis kian penting semasa pendudukan Jepang. Dia menjadi anggota Poesat Tenaga Rakyat (Poetera), Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat), hingga Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Selain mewakili kelompok minoritas, pengalamannya sebagai ahli hukum internasional tentu diperhitungkan dalam BPUPKI. “Ia ikut dalam Panitia Sembilan yang membuat pembukaan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia merdeka, dan merupakan satu-satunya anggota yang beragama Kristen,” tulis Manus dkk. A.A. Maramis (kiri) dan Sam Ratulangi. (Wikimedia Commons). Bendahara Negara Setelah Indonesia merdeka, terbentuk Kabinet Presidensial. Dalam susunan kabinet, Maramis duduk sebagai menteri negara tanpa portofolio. Namun, dalam surat keputusan pengangkatannnya, dia juga diangkat sebagai wakil menteri keuangan. Sementara menteri keuangan ialah Dr. Samsi Sastrawidagda. Samsi hanya bekerja selama dua minggu lantaran sakit. Maka, pada 25 September 1945, Maramis ditunjuk untuk menggantikannya. Dengan demikian, Maramis merupakan menteri keuangan pertama Rapublik Indonesia secara de facto . Dia mengemban jabatan itu lagi pada Kabinet Amir Sjarifuddin I (1947) dan II (1947) serta Kabinet Hatta (1948). Selain menyusun organisasi Kementerian Keuangan dan memprakarsai pencetakan ORI, Maramis bertugas mencari dana untuk membiayai angkatan perang melalui perdagangan candu ke luar negeri. “Tujuannya ialah RI harus membentuk dana devisa di luar negeri guna membiayai pos-pos perwakilan RI di luar negeri, delegasi Indonesia yang berunding dengan pihak Belanda di Jakarta, dan membayar gaji para pegawai RI yang masih tinggal di Jakarta,” ungkap wartawan Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil: Petite Histoire Jilid 3 . Maramis, atas permintaan permintaan Kementerian Pertahanan, juga menyuplai opium kepada tentara untuk dijual di luar negeri. Hasilnya digunakan membeli tekstil, bahan pangan, dan alat perlengkapan. Menyusul Agresi Militer Belanda II dan penangkapan para pemimpin Republik, terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban, dekat Payakumbuh, Sumatra Barat, di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara. Maramis yang sedang berada di New Delhi, India, ditunjuk sebagai menteri luar negeri merangkap menteri keuangan. Perwakilan Indonesia di New Delhi berperan penting dalam mengembangkan hubungan diplomatik, diplomasi, dan membentuk opini dunia atas perjuangan Indonesia. Di New Delhi Maramis memimpin sebuah badan “Pemusatan Keuangan” sebagai saluran informasi dan bantuan keuangan untuk membantu berbagai keperluan urusan diplomatik Republik di luar negeri. “Perwakilan Indonesia di New Delhi menjadi pusat jaringan terpenting dalam hubungan-hubungan luar negeri Republik pada masa itu,” tulis Mestika Zed dalam Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia . Pemerintah Belanda punya penilaian khusus sehubungan kegiatan Maramis di luar negeri itu. “ Een daadkrachtige Minister van Buitenlandse Zaken en Financien in New Delhi (Seorang Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan yang bertindak tegas di New Delhi). Itulah Mr. Maramis menurut penilaian pihak Belanda,” kata Rosihan. Senjakala Selepas pengakuan kedaulatan, Maramis bertugas sebagai duta besar di berbagai negara: Filipina, Jerman Barat, Uni Soviet, dan Finlandia. “Setelah meletakkan jabatannya sebagai wakil Pemerintah RI di Uni Soviet dan Finlandia, ia bersama keluarganya menetap di Lugano, Swiss sampai tahun 1976,” tulis AS Lolombulan, A.M. Sondakh, dan H.J. Ulaen dalam Monumen Perjuangan di Provinsi Sulawesi Utara .     Pada 1974, Maramis tergabung sebagai salah satu anggota “Panitia Lima Kesatuan Tafsir Pancasila sebagai termaktub dalam UUD 1945” yang dipimpin Mohammad Hatta. Maramis sempat membubuhkan tanda tangan pada naskah perumusan kembali dasar negara pada 18 Maret 1975. Namun setelah itu Maramis yang kian sepuh jatuh sakit. Atas bantuan pemerintah dan kolega dekatnya, Maramis pulang kembali ke tanah air pada pertengahan 1976. Setelah berada setahun di Indonesia, Maramis wafat pada 31 Juli 1977 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Atas kiprah dan perjuangannya, Maramis dianugerahi sejumlah tanda kehormatan. Di antaranya Bintang Mahaputra Utama (1961), Bintang Gerilya (1963), dan Bintang Republik Indonesia Utama (1992). Lalu, pada 2019 Maramis mendapat gelar Pahlawan Nasional. Sebagai menteri keuangan pertama, Maramis berjasa menerbitkan uang nasional. Bahkan, pada 2007, Museum Rekor Indonesia mencatatkan nama Maramis sebagai menteri keuangan dengan tandatangan terbanyak pada uang kertas. Antara tahun 1945 sampai 1947, tandatangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda. Kementerian Keuangan mengabadikan A.A. Maramis sebagai nama sebuah gedung besar yang monumental di kompleks Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Gedung itu, diresmikan tahun 1828, semula dirancang sebagai pendamping istana gubernur jenderal di Bogor. Karena urung dilakukan, gedung itu dimanfaatkan sebagai kantor besar urusan keuangan negara. Ia juga menjadi tempat pertama Maramis sebagai menteri keuangan bekerja pada awal kemerdekaan. Gedung ini dinamai “Gedung A.A. Maramis I”.

Perjuangan sudah menuju titik akhir. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, tahun 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tapi masih ada yang mengganjal. Sejumlah kesepakatan KMB tidak menguntungkan Indonesia. Menurut The Kian Wie dalam pengantar buku yang disuntingnya, Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an , ada empat masalah kontroversial yang kemudian mengganggu hubungan Indonesia-Belanda. Dua masalah politik berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan status Irian Barat (Papua). Dua masalah ekonomi menyangkut pengambilalihan utang pemerintah Belanda di Indonesia dan terus beroperasinya bisnis Belanda di Indonesia. “Mencapai kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi menghadapkan Pemerintah Indonesia pada masalah yang serius. Lantaran tidak dapat mengawasi segmen-segmen penting ekonomi Indonesia, gerak para pembuat kebijakan ekonomi Indonesia sangat terbatas,” tulis The Kian Wie. Baca juga:  Merentang Sejarah Uang Setelah KMB, dimulailah babak baru pemerintahan RIS, yang terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara boneka BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg) bentukan Belanda selama masa perang. Terbentuknya RIS mempengaruhi sistem keuangan, termasuk penggunaan mata uang. “Mata uang RIS diberlakukan oleh De Javasche Bank pada Januari 1950 bersamaan dengan pengesahan RIS dalam KMB. Mata uang ini menggantikan ORI,” kata peneliti sejarah ekonomi Servulus Erlan de Robert kepada Historia . Sesuai kesepakatan KMB, De Javasche Bank (DJB) berfungsi sebagai bank sirkulasi untuk RIS. Melalui DJB inilah mata uang RIS diterbitkan dan diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah. Penukaran Uang Pada 1 Januari 1950 terbit uang RIS atau juga disebut “uang federal” atau “uang DJB” dalam pecahan Rp5 dan Rp10 dengan tanggal emisi “Djakarta 1 Djanuari 1950” yang ditandatangani Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Uang RIS ini menampilkan gambar Sukarno, presiden RIS, sehingga juga dikenal dengan sebutan “emisi Bung Karno”. Kendati diterbitkan 1 Januari, uang RIS baru beredar dan digunakan pada bulan-bulan sesudahnya. Hal ini bukan tanpa alasan. “Pemerintah masih dalam proses untuk menciptakan sistem keuangan yang tunggal dengan mempersatukan beraneka ragam uang yang beredar di masyarakat,” tulis Sri Margana dkk dalam Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia, 1945-1953 . Baca juga:  Uang Invasi Jepang Pada tanggal yang sama, Sjafruddin mengumumkan bahwa uang kertas RIS menjadi alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah RIS. Oeang Republik Indonesia (ORI) dinyatakan ditarik dari peredaran dan hilang sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah terhitung 1 Mei 1950. Selama tenggat waktu itu, ORI masih berlaku sebagai alat pembayaran hanya di daerah di mana uang tersebut diproduksi.  Penyeragaman mata uang itu dilakukan untuk menghapus peredaran berbagai jenis mata uang dengan nilai tukar berbeda-beda, bahkan banyak pula yang palsu. Selain ORI dan ORIDA, beredar pula “uang NICA”. Baca juga:  Lahirnya Uang Putih Selain itu, Sjarifuddin mencetuskan kebijakan moneter yang terkenal dengan istilah “Gunting Sjarifuddin”. Uang kertas lama DJB dan mata uang Hindia Belanda pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi dua bagian. Kebijakan ini bertujuan menekan inflasi dan mendorong ekspor dari pelaku usaha dalam negeri. “Kita potong uang Belanda menjadi dua bagian, sebelah diubah menjadi uang Republik dan sebelah lagi dikonversikan menjadi obligasi keuangan. Jadi kita tidak dapat dituduh merampok separuh uang rakyat,” tutur Sjafruddin dalam Pelaku Berkisah . Uang RIS Lima Rupiah. ( Historia.id /Koleksi Museum Bank Indonesia). Tindak lanjut dari penyeragaman mata uang dilakukan pada 27 Maret 1950.Pemerintah RIS memutuskan menukarkan ORI maupun ORI daerah dengan uang RIS. Menurut Sri Margana dkk., kurs penukarannya f1 RIS setara Rp125 ORI, sedangkan untuk ORIDA disesuaikan dengan kondisi tiap mata uang. Namun, penukaran uang dari ORI ke uang RIS tidak serta merta berjalan seketika. Di Karesidenan Malang, misalnya, penduduk masih menggunakan ORI sebagai alat pembayaran. Sementara perusahaan jawatan pemerintah yang mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat hanya menerima pembayaran dalam bentuk uang RIS. Baca juga:  Dari Kopi Sampai ORI Untuk mengatasi masalah itu, Sekretaris Residen Arwoko mengirimkan telegram kepada pemerintah RIS pusat di Jakarta untuk meminta dispensasi agar diizinkan menunaikan pembayaran dengan ORI. “Tindakan ini perlu untuk menolong rakyat mendapat barang-barang yang dibutuhkan,” kata Arwoko dalam pesan telegramnya yang tersimpan di Arsip Sekneg Yogyakarta No. 160 koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Baca juga:  Mengenal Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) Masa penukaran uang dibatasi hingga 21 Juni 1950. Setiap orang hanya diperbolehkan menukar maksimum f 50. Sisanya harus diserahkan ke BNI untuk dibekukan. Hasil penukaran ORI dengan uang DJB yang baru diperkirakan hanya mencapai f 60 juta. “Jumlah tersebut amat rendah karena sebagian uang ORI telah dipalsukan selain adanya pembatasan penukaran hingga f 50 saja itu,” tulis Dawam Rahardjo dkk dalam Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa . Uang RIS Sepuluh Rupiah. ( Historia.id /Koleksi Museum Bank Indonesia). Penyehatan Rupiah Dengan beredarnya uang RIS, berakhirlah kekacauan sirkulasi uang yang berlangsung sejak lama. Selain itu, tercapai penyeragaman mata uang. Dalam ungkapan Oey Beng To, yang pernah menjabat direktur Bank Indonesia tahun 1960-an, dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (19450-1958) , kebijakan ini bertujuan untuk “penyehatan” atau “pembersihan” mata uang rupiah. Namun masalah tak serta-merta selesai. Pemerintah Indonesia tak leluasa mengendalikan perekonomian sepenuhnya karena sirkulasi uang masih dipegang oleh DJB. Apalagi DJB sangat bergantung pada pemerintah Belanda. Wacana nasionalisasi DJB pun mengemuka. Setelah serangkaian langkah persiapan, tindakan nasionalisasi akhirnya diambil Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo, termasuk juga masalah utang sesuai perjanjian KMB, tanpa menghiraukan Belanda. Baca juga:  Berbeda-Beda ORIDA Tetap Satu Juang “Saya nasionalisasi bank itu dan pecahlah protes, tetapi saya bisa mengatakan, ‘Saya sudah berkonsultasi dengan Anda.’ Sejak itu masalah keuangan diputuskan oleh dewan keuangan yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Ahli-ahli Belanda tidak diizinkan hadir,” ujar Sumitro dalam Pelaku Berkisah . Kendati Belanda berusaha mempertahankan kekuasaan atas DJB, nasionalisasi berjalan mulus. Nasionalisasi dilaksanakan dengan membeli saham-saham DJB dari para pemilik di dalam maupun luar negeri. Pada Desember 1951 DJB resmi dinasionalisasi, yang kemudian menjadi Bank Indonesia. Baca juga:  Perang Uang Palsu Masa Revolusi Sementara dari sisi politik, bentuk negara serikat memicu pertentangan antara kaum federalis dan unitaris, yang antara lain mewujud dalam sejumlah pemberontakan di daerah. Situasi politik dan gangguan keamanan itu tentu berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. Maka, pada 17 Agustus 1950, pemerintah Republik Indonesia menyatakan RIS bubar. Bentuk pemerintahan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan mata uang RIS menyusul kemudian. “Ketika RIS dibubarkan, istilah mata uang RIS juga berakhir walau sebetulnya mata uangnya sama-sama rupiah,” ujar Servulus Erlan. Tamatlah riwayat uang RIS yang singkat.