Hasil pencarian

PERTEMUAN penyintas 1965 yang tergabung dalam Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) di Kompleks Coolibah, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 14 April 2016, diteror dan dibubarkan oleh organisasi massa, di antaranya Front Pembela Islam dan Pemuda Pancasila. Kepolisian dari Polsek Cianjur yang mestinya menjamin keamanan tak berdaya oleh tekanan massa antidemokrasi tersebut. Padahal, belum lama Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menindak tegas kelompok-kelompok antidemokrasi. Para penyintas berjumlah sekira 80 orang dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan, berusia 70-80 tahun tersebut akan dilibatkan dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18-19 April 2016. Simposium ini terselenggara atas prakarsa Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Komnas HAM, Dewan Pers Indonesia, Institute for Peace and Democracy, Forum Silaturahmi Anak Bangsa, dan lima universitas. “Aksi teror dan pembubaran pertemuan penyintas dari YPKP 1965 ironisnya berlangsung ketika mereka sedang membahas inisiatif untuk simposium nasional tentang 1965 yang disponsori Menkopolhukham,” kata Reza Muharam, aktivis IPT65, kepada Historia. Reza menegaskan kejadian tersebut menunjukkan sekali lagi bahwa para penyintas 1965 dan keluarganya sejak setengah abad yang lalu masih saja menjadi korban stigma dan teror. Tujuan teror jelas untuk menciptakan rasa takut dan membungkam mereka yang menyuarakan kebenaran dan menuntut adanya keadilan menyangkut tragedi 1965. Pembubaran tersebut juga menunjukkan masih adanya kekuatan sisa-sisa Orde Baru yang tidak ingin kejahatan kemanusiaan 1965 ini diungkap ke publik secara terang benderang. “Namun, kami yakin upaya mereka untuk terus menutupi kasus 1965 pada akhirnya akan sia-sia. Kita hidup di era globalisasi informasi, Perang Dingin sudah lama selesai dan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sudah menjadi standar universal bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara internasional,” kata Reza. Kejadian teror ini, lanjut Reza, hanya menunjukkan urgensi harus adanya penyelesaian kasus 1965 yang menyeluruh. Rekonsiliasi bukanlah metode untuk penyelesaian suatu kasus impunitas. Ia adalah produk akhir dari proses penyelesaian yang mengakomodir hak-hak korban, yaitu hak atas kebenaran, keadilan, reparasi dan adanya jaminan negara bahwa hal serupa tidak terulang lagi. Dan prasyarat bagi adanya proses menuju rekonsiliasi ini adalah diterapkannya azas kesetaraan secara hukum, dan adanya jaminan keamanan terhadap warga yang dilindungi negara. “Menkopolhukam jika serius hendak menjalankan instruksi presiden untuk ikut menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, sesuai dengan fungsinya harus ikut bertanggungjawab atas terselenggaranya jaminan keamanan itu,” kata Reza.

“Negara kembali gagal melindungi korban pelanggaran HAM 65,” tegas Bedjo Untung, ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) di YLBHI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat, 15 April 2016. YPKP berdiri pada 1999 dan aktif mengadvokasi hak-hak penyintas prahara 1965. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pembubaran paksa Lokakarya Pelanggaran HAM 1965 di Wisma Coolibah, Cimacan, Ciajur, Jawa Barat, pada 14 April 2016, karena mendapat tekanan dari berbagai ormas antidemokrasi. Acara yang diselenggarakan YPKP tersebut bertujuan menyatukan pendapat para penyintas 1965 untuk dibawa ke Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18-19 April 2016. Bedjo menerangkan, sejak pagi 14 April 2016, wisma didatangi ratusan orang beserta aparat kepolisian. Di antara ormas-ormas tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila, dan Forum Masyarakat Cianjur. Mereka menuntut dan mengintimidasi pemilik wisma agar tidak menerima tamu dari YPKP karena dianggap orang-orang ateis dan komunis. Pemilik wisma akhirnya memutuskan untuk membatalkan acara karena diteror ormas. Padahal menurut Bedjo, sehari sebelumnya, dia telah mengurus perizinan dan mendapat jaminan dari kepolisian setempat. Pembubaran seperti ini bukan kali pertama terjadi. Acara yang bersenarai dengan pengungkapan peristiwa 1965 memang acap kali berujung pembubaran dan aksi sepihak. “Negara tidak memberikan jaminan keamanan, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan bersuara. Kami akan terus melaksanakan acara ini meskipun dibatalkan,” kata Bedjo. YPKP kemudian meneruskan acara diskusi dan lokakarya di Komnas HAM. YPKP mengindikasikan keterlibatan intelijen dalam penyadapan informasi terkait acara tersebut. Menurut Bedjo, seminggu sebelum pelaksanaan acara, beberapa pengurus YPKP di daerah (Pemalang, Pati, Cilacap, Pekalongan) –yang bahkan belum mendapat undangan lokakarya– menerima telepon dan diinterogasi oleh aparat intelijen setempat.    Banyak pihak menyayangkan dan menyesali aksi intoleran kemarin. Pada hakikatnya acara tersebut hendak mewadahi aspirasi para penyintas tragedi 1965 yang hak-hak kemanusiannya dirampas ketika rezim Orde Baru berkuasa, untuk selanjutnya disuarakan di simposium nasional. Namun, mereka tetap membuka pintu rekonsiliasi. “Saya sangat kecewa sekali dengan aparat keamanan yang tidak melindungi kita sebagai warga negara tapi kita tidak gentar,” tutur Ariyanto (sersan purnawirawan), 75 tahun. Lelaki sepuh itu mengaku dipenjara sepuluh tahun (1968-1979) di Solo oleh pemerintah karena terkena imbas komandannya yang dituding tidak setia pada rezim Orde Baru. Sampai hari ini, Ariyanto tidak pernah menerima pensiunannya sebagai TNI dan kehidupannya dipersulit oleh citra negatif eks tapol (tahanan politik).  Hal senada disampaikan Syamsul Ilal, 75 tahun. Menurut simpatisan YPKP Medan itu, banyak korban tragedi 1965 di Sumatera Utara yang tanah-tanahnya dirampas oleh negara, dijadikan perkebunan dan dijual ke pihak swasta. Oleh karena itu, melalui forum tersebut dia berharap persoalan agraria itu dapat diadvokasi dan diteruskan dalam simposium nasional.   “Sejak awal YPKP tidak menolak mekanisme rekonsiliasi maupun proses hukum nonyudisial tetapi tanpa menegasikan penegakan proses hukum dan pengungkapan kebenaran,” kata Bedjo Untung. Menurut Reza Muharam, anggota pengarah IPT1965, pembubaran tersebut punya muatan dan kepentingan politis untuk menggagalkan proses pengungkapan kebenaran dari masa lalu Indonesia yang kelam. Hal ini berkaitan menjelang penyelenggaraan simposium nasional yang akan dijadikan pijakan kebijakan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pasca 1965.    “Padahal, bagian paling penting dari pemecahan masalah kejahatan HAM adalah pengungkapan kebenaran tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan motif politik di balik kejadian pelanggaran HAM tersebut. Banyak kelompok-kelompok yang tidak menginginkan kasus 1965 dibuka,” ujar Reza. Namun Reza optimis, simposium yang akan datang tetap dapat dijadikan momentum pengungkapan kebenaran, bahwa tahun 1965-1966 telah terjadi kejahatan kemanusiaan dan genosida politik yang sampai sekarang masih terjadi.

SUKU Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang menyebut diri sebagai Urang Kanekes, kini menghadapi ancaman di tengah modernitas. Tuntutan melestarikan adat-istiadat terbentur kebutuhan hidup dan desakan pengaruh budaya luar. “Sekarang yang terjadi memang ada tuntutan untuk konservasi. Menjaga tetap asli. Tapi juga ada kebutuhan perut,” ujar sosiolog Imam B. Prasodjo, dalam diskusi “Baduy Dulu dan Kini” di Bentara Budaya, Jakarta, Jumat, 8 April 2016. Imam mencermati kondisi lingkungan kurang mendukung pelestarian adat di Baduy. Salah satunya soal pengadaan air. Adat Baduy tidak membenarkan penggunaan selang plastik ataupun penampungan air  berbahan plastik. Padahal seringkali mereka dihadapkan pada kondisi sulit air. Kebutuhan akan penampungan air akhirnya memunculkan dialog-dialog alot di antara masyarakat Baduy. Menurut Imam, masyarakat Baduy Luar kini telah memanfaatkan tong air plastik yang diletakkan di perbatasan kampung. “Tong air plastik tidak boleh masuk ke tanah Baduy Dalam. Saat ini saya lagi mengusahakan mereka bisa pakai gentong tanah liat supaya bisa tetap mematuhi adat,” jelas dia. Menurutnya, seiring perkembangan zaman, kewajiban masyarakat Baduy untuk terus melestarikan adat terbentur kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Tak hanya perkara sulitnya air, masyarakat Baduy pun akhirnya seringkali “dipaksa” berkompromi dengan budaya baru. Misalnya, alat kontrasepsi kini digunakan masyarakat Baduy Dalam. “Soal ini memang hanya akan jadi perdebatan panjang yang tidak selesai-selesai. Kalau saya, yang penting bagaimana mereka bisa hidup nyaman,” ucap Imam. Adapun Cecep Eka Permana, arkeolog Universitas Indonesia, mencermati perubahan yang terjadi pada masyarakat Baduy diawali dengan adanya ledakan penduduk. Berdasarkan catatan pertama demografi, penduduk Baduy tahun 1888 hanya berjumlah 291 jiwa yang menempati sepuluh kampung. “Hari ini, berdasarkan informasi Pejabat Bidang Pemerintahan Desa Kanekes, Supri, penduduk Baduy berjumlah 11.667 jiwa atau 3.402 kepala keluarga, yang bermukim di 64 kampung,” papar Cecep. Data itu berlawanan dengan kenyataan lahan tempat tinggal mereka yang tidak beranjak dari seluas 5.101,85 ha. Hitungan ini belum termasuk ladang untuk adat maupun lahan suci yang tidak boleh dibuka untuk apapun. “Orang Baduy masih memegang pikukuhnya. Tapi masalahnya lahan mereka untuk melakukan perladangan sudah terbatas,” katanya. Sementara untuk menerapkan teknologi pertanian di lahan sempit, lagi-lagi terbentur larangan adat. Jangankan teknologi modern, memelihara binatang berkaki empat untuk membantu mengolah tanah pun dilarang. Mereka juga dilarang memakai cangkul, apalagi traktor. Air langka, hutan habis, lahan menyempit, kini mereka masih harus menerima kedatangan turis-turis masuk ke kampung mereka. Tak disangkal orang-orang luar ini selain mendatangkan penghasilan tambahan juga berpotensi merusak kebijakan adat Baduy. Dalam hal ini, Cecep menghimbau kepada semua pihak untuk berhati-hati membawa pengaruh luar ke dalam komunitas Baduy. Menurutnya, masyarakat Baduy telah memiliki kearifan lokal sendiri dalam mengolah lingkungan dan membangun permukiman. “Baduy Luar berada di garda depan sebagai barikade penyaring pengaruh yang tak sesuai dengan pikukuh Baduy. Meski tak jarang benteng ini ada yang retak sehingga perlu modifikasi kembali,” tutur Cecep. Imam berpendapat, pemerintah  harus membangun Pusat Informasi Baduy. Bukan untuk promosi, tapi untuk memberi bekal para turis soal kearifan budaya Baduy yang harus mereka hormati dan patuhi selama menginjak tanah Baduy. “Problem orang luar itu datang bawa plastik, buang seenaknya. Mereka ini perusak,” tegas Imam.

KOTA Tashkent meriah pada 5 September 1956. Bendera dan spanduk menghiasi banyak titik ibukota Uzbekistan itu. Orang-orang berjajar di jalan-jalan utama. Di bandara Internasional Tashkent, orang-orang rela berjubel menanti kedatangan tamu agung dari negeri nun jauh di timur. A. Hakimov, ketua Soviet Uzbekistan dan Kazy Zianuddin Babachanov, anggota Pimpinan Dewan Agama Islam Asia Tengah dan Kazakhstan, tampak berada di antara kerumunan itu. Bersama A. Rasjdov, ketua Presidium Soviet Uzbekistan, dan tokoh-tokoh penting setempat, Hakimov langsung menyambut tamu agung tadi, Sukarno, begitu pesawatnya mendarat. Hampir berbarengan, para siswi dari berbagai sekolah ibukota langsung memberikan bunga-bunga indah kepada presiden Republik Indonesia itu. Setelah pidato sambutan singkat oleh Hakimov dan pidato balasan Sukarno, rombongan tamu dari Indonesia langsung menuju penginapan yang telah disediakan. Sukarno menaiki sebuah sedan terbuka yang dihiasi mawar. “Hampir seluruh penduduk Tasjkent, kota terbesar di Asia Tengah, keluar untuk menyambut para tamu dari Indonesia itu. Jalan-jalan berkumandang dengan pekikan-pekikan: ‘Hidup, Bung Karno! Merdeka! Hidup persahabatan rakyat Indonesia dan Soviet’,” tulis buku Perjalanan Bung Karno! Selama di Uzbekistan, rombongan Sukarno dipandu langsung oleh Presiden Uzbekistan Shar Rasjidov. Menurut Ganis Harsono dalam Cakrawala Politik Era Sukarno ,  penghormatan itu merupakan perintah langsung dari Moscow. “Waktu Sukarno sampai di Moskow, Presiden Voroshilov telah mengangkat Shar Rasjidov –presiden Republik Uzbekistan dan wakil ketua Presidium Soviet Tertinggi USSR– untuk mengantar para tamu Indonesia itu,” tulis Ganis. Sukarno dan rombongan menyempatkan diri salat di Masjid Pusat Sjech-Tillja. Mereka disambut Mufti Isjan Babachan bin Abdulmadjitchan, ketua Dewan Agama Islam untuk Asia Tengah dan Kazakhstan. Setelah saling berkenalan, Sukarno ngobrol banyak hal, termasuk mengenai prinsip negerinya yang menjamin toleransi kehidupan umat beragama. Setelah itu, rombongan Sukarno berkeliling ke berbagai kota dan menyinggahi tempat-tempat penting seperti pabrik kimia Chirchik atau pertanian kolektif kapas Kzyl-Uzbekistan. Di Kzyl-Uzbekistan, rombongan Sukarno antusias berkeliling meninjau perkebunan. Setelah beraudiensi dengan petani-petani di sana, rombongan mendapat jamuan makan siang. Selepas makan, suasana makin cair ketika mereka mendapat suguhan orkes yang memainkan musik tradisional plus tarian lokal. Para tamu Indonesia ikut menari bersama. Presiden Sukarno tampak gembira sambil memainkan sebuah alat musik tabuh mirip rebana. Sebagai tanda mata, A. Matkabulov, ketua Pertanian Kzyl-Uzbekistan, menghadiahkan seekor kuda Karabair kepada Sukarno. Setelah kembali ke ibukota, Sukarno melanjutkan tur ke berbagai tempat. Dia antusias saat berkunjung ke University Pedagogical. Selain masuk ke laboratorium dan ruang-ruang lain kampus itu, dia amat menikmati bincang-bincang dengan orang-orang setempat, terutama mahasiswa. Kepada mereka Sukarno menyampaikan salam pemuda Indonesia. Di kampus itu Sukarno mendapat kehormatan berpidato di aula kampus. Tuan rumah juga mengajak rombongan Sukarno ke gedung opera. Di sana, selain menonton pertunjukan musik dan teater, mereka juga mendapat suguhan tarian tradisional yang dipentaskan Tamara Khanum, penari terbesar Asia Tengah asal Uzbekistan. Performa Khanum memukau Sukarno sehingga dia mengundang khusus penari berdarah Armenia itu untuk pentas di Indonesia. Khanum memenuhi undangan itu setahun kemudian. “Khanum yang lalu diikuti rombongan (kesenian, red. ) lain Uzbek, dalam tur dua bulannya mengadakan 26 pementasan dan diterima langsung oleh Presiden Sukarno,” tulis Frederick Charles Barghoorn dalam Soviet Cultural Offensive . Sukarno menghadiahinya sebuah baju bordir asli Indonesia yang kini terpajang di Memorial-House Museum of Tamara Khanum. Renat Urazajev, pegawai dinas ceramah lokal, amat gembira akan kunjungan Sukarno ke kotanya itu. Kebahagiaannya makin bertambah karena kunjungan itu bertepatan dengan kelahiran putrinya. Untuk mengabadikan kunjungan itu, dia segera mengirim telegram kepada Sukarno yang isinya permohonan pemberian nama oleh Sukarno kepada bayinya. Dengan senang hati Sukarno membalas telegram itu. Si jabang bayi olehnya diberi nama Julduz berarti bintang. Puncak kunjungan Sukarno ke Tashkent ditandai dengan pidato di Stadion Pakhtakor (kini Dinamo Stadium). Sama seperti pidatonya di kota-kota lain Soviet sebelumnya, setelah membuka pidato dengan ucapan terimakasih, Sukarno memperkenalkan dasar negaranya, Pancasila, kerjasama Indonesia-Soviet, perjuangan global melawan penghisapan dan ketidakadilan, dan kesan dirinya terhadap Uzbekistan. “Saya menjadi merasa sangat gembira bahwa saling hormat-menghormati dan persahabatan hidup antara rakyat-rakyat kita, antara rakyat Indonesia dan rakyat Soviet Uni. Saya meminta pada saudara semua untuk di dalam hati berkata, ‘Hidup persahabatan antara rakyat semua negara. Hidup saling hormat-menghormati antara semua bangsa. Hidup untuk dunia baru’,” kata Sukarno dalam pidatonya. “Sekali lagi, stadion itu meledak dibarengi pekikan-pekikan keras ‘merdeka! Merdeka! Merdeka!’” tulis buku Perjalanan Bung Karno! Sukarno amat terkesan terhadap Uzbekistan. Banyaknya persamaan, termasuk keramahan penduduknya, membuat dia kerap menyebut Uzbekistan seperti rumahnya sendiri. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Samarkand, dia sempat menuliskan surat kenang-kenangan. “Hari ini saya meninggalkan Tasjkent. Tetapi hati saya akan selalu teringat kepada saudara-saudara dan kebaikan budi saudara-saudara. Selamat tinggal, selamat bekerja. Hiduplah persahabatan kita. Jauh di mata, dekat di hati,” tulis Sukarno dalam surat bertanggal 6 September 1956 itu.*

TAK lama setelah menjabat Menhankam/Pangab, Jenderal M. Jusuf, menerima laporan mengenai tawaran membeli pesawat tempur jenis A-4E dan A-4F Skyhawk milik Angkatan Udara Israel dengan harga yang cukup murah. Israel mau melepas 32 pesawat itu karena akan menggantinya dengan pesawat tempur yang lebih canggih jenis F-16 Fighting Falcon. “Menurut Jusuf, laporan itu didapat dari Asintel Hankam (Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan) L.B. Moerdani, yang mempunyai jaringan baik dengan pihak Israel,” tulis Atmadji Sumarkidjo dalam biografi Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit . Jusuf menyetujui pembelian pesawat tempur itu. Tetapi, dia meminta Moerdani agar merancang skenario yang baik sehingga asal usul pembelian pesawat itu tidak diketahui masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, dan pasti menentangnya. “Baru pada tahun 1979 informasi tersebut dilepas ke pihak Mabes (Markas Besar) TNI-AU,” tulis Atmadji. Menurut Jim Winchester dalam Douglas A-4 Skyhawk: Attack & Close-Support Fighter Bomber, Wakil Presiden Amerika Serikat, Walter Mondale, menawarkan 16 Skyhawk waktu berkunjung ke Jakarta pada Mei 1978. Sisanya, 14 Skayhawk (kursi tunggal) dan dua Skayhawk (dua kursi) diserahkan pada November 1979, pesawat ini tipe A-4E dan TA-4H dari Israel. “Ada kemungkinan bahwa Israel yang memulai penjualan, tetapi penjualan itu diperantarai oleh Amerika Serikat untuk menghindari kepekaan Muslim Indonesia,” tulis Jim Winchester. Pada 1980, sejumlah perwira penerbang dipilih secara ketat untuk dilatih menerbangkan Skyhawk, salah satunya Letnan Satu F. Djoko Poerwoko. Dalam bukunya, My Home, My Base , Djoko menceritakan bahwa sebelum sampai ke Israel untuk berlatih, mereka harus melakukan usaha “penyesatan”, antara lain tidak memakai paspor Indonesia sehingga tidak bisa dilacak memasuki Israel. Sepulang latihan selama empat bulan, mereka juga harus menyiapkan alibi bahwa mereka berlatih dan “jalan-jalan” di Amerika Serikat. Operasi latihan hingga persawat itu sampai di Indonesia diberi sandi Operasi Alpha. Dua kali operasi, Alpha I dan Alpha II, masing-masing diberangkatkan sepuluh penerbang. “Pilot-pilot Indonesia dilatih oleh Squadron No. 141 di Etzion, Israel, dan segera setelah selesai pelatihan, skuadron pesawat itu dikirimkan ke Indonesia,” tulis Jim Winchester. Menurut Atmadji, kepada media massa disampaikan bahwa pesawat Skyhawk itu didatangkan dari Amerika Serikat. Namun, ada sejumlah pihak yang tahu bahwa pesawat itu eks Angkatan Udara Israel, tetapi dijelaskan lagi bahwa pesawat itu dibeli lagi oleh Amerika Serikat untuk dijual kepada Indonesia. “Sesuai dengan peraturan yang berlaku di AS, pesawat-pesawat yang dibeli dari mereka melalui fasilitas khusus boleh dijual kepada negara lain bila disetujui oleh AS. Kebetulan, baik AS maupun Israel sepakat untuk menjual dua skuadron pesawat itu kepada Indonesia. Pembayarannya melalui kredit ekspor kepada AS,” tulis Atmadji. Pada peringatan Hari ABRI 5 Oktober 1980, pesawat-pesawat Skyhawk mengadakan fly-pass (terbang formasi) bersama pesawat yang benar-benar baru yaitu F-5E Tiger II buatan Northtrop Corporation, Amerika Serikat. Walaupun bekas, namun kemampuan pesawat Skyhawk masih prima berkat pemeliharaan Angkatan Udara Israel yang sangat baik. Diprediksi pesawat-pesawat itu dapat beroperasi selama 10 tahun, namun kenyataannya dapat digunakan selama 20 tahun. Mulai tahun 2004, pesawat-pesawat itu secara bertahap dipensiunkan.*

SALAH satu memorabilia yang dipamerkan di Taman Tino Sidin di Yogyakarta adalah kuitansi pinjaman uang sebesar Rp7 juta untuk penyelesaian rumah. Jangka waktu pinjaman selama satu tahun tanpa bunga. Kuitansi tanggal 20 November 1981 itu ditandatangani penerima pinjaman: Tino Sidin. Yang menarik, pemberi pinjaman itu orang nomor satu Republik Indonesia: Presiden Soeharto. Tino tinggal di Yogyakarta, tetapi lebih banyak bekerja di Jakarta. “Belum punya rumah sendiri. Lucu ya! Padahal kenalan saya orang gede-gede,” kata Tino Sidin dalam Apa & Siapa  Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982. Tino berpetuah tentang hidup sederhana. “Jangan ngoyo cari duit, dulu kita lahir juga tidak membawa apa-apa.” Menurut arsitek Bambang Eryudhawan, cerita pinjaman itu berawal ketika Tino diundang ke Cendana (rumah Soeharto) mengantar Agus Prasetyo, siswa TK di Probolinggo yang menjadi juara melukis di Tokyo Jepang. “Saat berpisah, Pak Tino menyisipkan kertas ke Pak Harto dengan isi ingin jumpa pribadi. Pada November 1981 bisa jumpa pribadi. Lantas dapat pinjaman itu, untuk uang muka kredit rumah,” kata Bambang Eryudhawan kepada Historia . Tino Sidin lahir di Tebingtinggi, Sumatra Utara, 25 November 1925 dari orangtua keturunan Jawa. Sejak kecil dia berbakat menggambar. Ketika pendudukan Jepang, dia menjadi kepala bagian poster kantor penerangan Jepang di Tebingtinggi. Setelah Indonesia merdeka, selain sebagai anggota Polisi Tentara Divisi Gajah Dua Tebingtinggi, dia menjadi guru menggambar di SMP Negeri Tebingtinggi. Dia bersama Ismail Daulay mendirikan Angkatan Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Medan pada 1945. Kuitansi pinjaman uang sebesar Rp7 juta dari Presiden Soeharto kepada Tino Sidin. (Dok. Bambang Eryudhawan). Bersama dua orang temannya, Nasjah Djamin dan Daoed Joesoef, Tino merantau ke Yogyakarta. Mereka bergabung dengan Seniman Indonesia Muda, membuat poster-poster perjuangan. Dia juga bekerja sebagai pegawai bagian kesenian di Kementerian Pembangunan Pemuda (1946-1948) dan bergabung dengan Tentara Pelajar Brigade 17 (1946-1949). Tino kembali ke kampung halaman dan menetap di Binjai. Dia aktif di dunia pendidikan dan kesenian dengan menjadi guru Taman Siswa Tebingtinggi, ketua Palang Merah Remaja Kabupaten Langkat, dan ketua ASRI Binjai. Tino kemudian kembali ke Yogyakarta. Setelah belajar di ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) Yogyakarta, dia mendirikan Pusat Latihan Lukis Anak-anak (1969-1977). Sementara itu, kawannya Daoed Joesoef menjadi menteri P&K (Pendidikan dan Kebudayaan). “Banyak orang yang naik, karena temannya naik. Saya mungkin begitu juga,” kata Tino. Tino pun mengisi acara Gemar Menggambar di TVRI pada 1978. Pekerjaannya sebagai pendidik “menggambar” menasional. Sejak 1980, dia menjadi penatar guru gambar tingkat TK dan SD seluruh Indonesia. Program ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan, bukunya Gemar Menggambar sebanyak 6 jilid disahkan menjadi buku pegangan guru SD seluruh Indonesia. Popularitas Tino melambung seantero negeri. “Ketika dia dibawa Daoed Joesoef meninjau ke Kalimantan Selatan (1979) masyarakat setempat mengelu-elukan Tino lebih dari sang menteri,” tulis Apa & Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982. “Anak-anak, pramuka, ibu-ibu berebutan mengeroyok. Petugas keamanan kewalahan.” Popularitas itulah yang membuatnya dilirik sutradara untuk membintangi film Nakalnya Anak-Anak (1980). “Pernah nama awak dipasang segede gajah di poster film, padahal awak hanya muncul lima menit di film itu,” kata Tino. Tino menikah dengan Nurhayati pada 1950 dan dikaruniai lima orang anak perempuan. Dia meninggal pada 29 Desember 1995.*

BEBERAPA waktu lalu, kota Medan terasa mencekam. Di kota penghasil penganan Bika Ambon itu, dua organisasi pemuda tersohor terlibat bentrok: Pemuda Pancasila (PP) versus Ikatan Pemuda Karya (IPK). Aksi anarkis berdarah pecah di Jalan Thamrin, 31 Januari 2016, yang menjadi kawasan pertokoan orang-orang Tionghoa. Seorang ketua ranting IPK tewas dikeroyok dan ditombak anggota PP. Bentrokan meluas ke sejumlah kawasan dalam kota. Pasca tragedi itu, status kota Medan siaga satu. Di Medan, sudah menjadi rahasia publik jika dua organisasi ini merupakan perkumpulan para preman. Preman. Kata itu begitu identik dengan kota Medan. Reputasi preman telah bermula sejak zaman kolonial Belanda di awal abad 20. Mereka adalah kuli non-kontrak atau tenaga lepas yang dibayar harian. Tuan-tuan kebun Belanda ( Planters ) yang menjadi penguasa tanah Deli menyebutnya “ Vrije Man” yang berarti orang bebas. Meski dipekerjakan, para Vrije Man acap kali menjadi gangguan bagi tuan kebun Belanda dalam menjalankan usahanya. Menurut Kompas , 30 November 1986, Vrije Man muncul sebagai pembela kuli kontrak asal Jawa, Tionghoa, dan India yang disiksa mandor kebun atas perintah tuan kebun. Beraneka keresahan ditebarkan oleh Vrije Man . Merusak tanaman kebun, minum-minum sampai mabuk dan memancing keributan, hingga menantang berkelahi merupakan cara Vrije Man unjuk taji terhadap penguasa kebun. Sebagai tanda balas jasa, para Vrije Man digratiskan untuk mengambil makanan dan minuman di warung. Dari konteks inilah istilah Vrije Man berubah menjadi “preman”. “Ia menjadi akronim untuk ‘pre minum dan makan’. Pre disingkat dari prei yang asalnya dari vrije . Bebas minum dan makan,” tulis Kompas . Di masa mempertahankan kemerdekaan, preman turut serta dalam perjuangan revolusi. Peristiwa Jalan Bali pada Oktober 1945 menjadi salah satu medan juang preman Medan melawan penjajah. Di masa ini, kelompok preman pejuang yang paling terkenal adalah Laskar Naga Terbang pimpinan Timur Pane. “Anggota-anggota dari pasukan Naga Terbang ini kebanyakan dari anak-anak Medan, yang mulanya berasal dari jagoan-jagoan kota Medan yang dibina oleh Matheus Sihombing,” tulis Forum Komunikasi Ex Sub Teritorium VII Komando Sumatera dalam Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara . Memasuki tahun 1950-an, eksistensi preman masih cukup diterima di tengah masyarakat. Wali Kota Medan, Haji Moeda Siregar (menjabat 1954-1958) bahkan pernah memberikan penghargaan kepada preman. Saat itu, preman Medan berperan mendamaikan perkelahian antarsuku yang terjadi antara pemuda Aceh dengan pemuda Batak. Preman juga membantu menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang mengalami pencurian atau perampokan. Preman akan mencari pimpinan copet dan rampok setempat agar barang-barang yang dicuri lantas dikembalikan kepada pengadu. Pada masa pemerintahan Sukarno, preman terhimpun ke dalam organisasi pemuda bernama Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila didirikan sebagai organisasi sayap Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang dibentuk Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959. Pemuda Pancasila secara formal diresmikan dalam kongres IPKI tahun 1961. “Pemuda Pancasila dihadirkan untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 ketika banyak kelompok pemuda saat itu beralih mendukung Nasakom,” tulis Loren Ryter, “Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto′s Order” dalam Violence and The State in Suharto′s Indonesia suntingan Ben Anderson. “Ketika Presiden Sukarno menyerukan mobilisasi umum untuk pembebasan Irian Barat, Pemuda Pancasila mendukungnya dengan mempersiapkan diri bertempur sebagai milisi,” tulis Ryter. Mereka tergabung ke dalam front Pasukan Djibaku Irian Barat (PDIB). Effendi Nasution alias Pendi “Keling”, adalah preman legendaris dan mantan petinju yang dikenal sebagai pemimpin Pemuda Pancasila kota Medan. Menurut Pendi Keling, mencuri, merampok, dan tindak kejahatan lainnya haram bagi preman. “Banyak cara terhormat, yang penting preman itu bukan bandit. Misalnya, menjaga keamanan bandar dan arena perjudian, menjadi pengawal pengusaha kaya, menjaga pusat-pusat keramaian dan bioskop. Dan sesekali mendapat order memukuli jagoan pengusaha lain,” kata Pendi Keling menjelaskan cara preman menghidupi diri, dikutip Kompas . Pada nyatanya, prahara 1965 menandai penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan yang dilakukan oleh preman. Di Sumatera Utara, oknum preman dalam Pemuda Pancasila menjadi pelaku penjagalan kaum komunis. Mereka membersihkan orang-orang yang berafiliasi dengan PKI sampai ke akar-akarnya. “Semua sayap PKI menjadi target mereka: Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), dan lembaga masyarakat Tionghoa (Baperki),” tulis Ryter. Seiring waktu, di Medan makin banyak preman yang tergabung dalam perkumpulan berbasis organisasi kelompok pemuda. Aktivitasnya pun kian rapat dengan dunia kriminal. Pertarungan dan bentrokan antarorganisasi pemuda kerap kali terjadi. Mulai dari masalah sepele hingga rebutan lahan keamanan bisa memicu kerusuhan anarkis. Dari pertikaian antarpreman yang banyak terjadi, tak pelak, masyarakat sipillah yang paling dibuat resah. Pada paruh kedua tahun 1980, premanisme menjadi satu dari 53 jenis kejahatan yang setiap 24 jam harus dilaporkan Polda Sumatera Utara ke Mabes Polri.*

DI sudut ruang pamer Erasmus Huis, Jakarta, di mana sekira 60 foto orang Jawa-Suriname dipamerkan dari 20 September-15 November 2014, film pendek berjudul Javaanse Jongen: Its Way of Life diputar berulang-ulang. Soundtrack- nya lagu pop Jawa-Suriname berjudul “Lagu Tentrem”, dinyanyikan Stanlee Rabidin yang juga tokoh sentral film tersebut. Dalam pameran ini juga tersedia belasan buku mengenai Jawa-Suriname yang bisa dibaca pengunjung. Tahun 2015, genap 125 tahun migrasi orang Jawa ke Suriname, koloni Belanda. Mereka menjadi pekerja kontrak di perkebunan sebagai pengganti budak yang dilarang tahun 1863. Sebelum mereka, pekerja kontrak berasal dari India-Britania, yang banyak ulah dan menuntut upah besar. Gelombang pertama imigran dari Jawa datang pada 1890. Mereka, berjumlah seratus orang Jawa, ditempatkan di Marienburg, perkebunan tebu terbesar di Suriname. Periode 1890-1916, rerata orang Jawa datang ke Suriname berjumlah 700 orang per tahun. Jumlahnya berlipat pada 1916 setelah pekerja kontrak India-Britania tak lagi dipakai. Pekerja kontrak dari Jawa meneken kontrak kerja selama lima tahun. Gajinya 60 sen untuk pekerja pria dan 40 sen untuk pekerja perempuan. Setelah kontrak selesai, mereka diizinkan pulang ke Jawa. Jika ingin menetap, mereka diberi uang 100 gulden dan sepetak tanah. Kehidupan kuli kontrak mengenaskan. Pemerintah tak menyediakan sarana pendidikan. Pemerintah khawatir, jika mereka menjadi pandai, mereka keluar dari perkebunan dan bekerja di kota. Johannes Coenraad Kielstra, mantan wakil jaksa di Hindia Belanda yang jadi gubernur Suriname (1933-1944), membuat kebijakan baru terhadap pekerja kontrak. Dia ingin membuat Suriname menjadi lebih berasa Asia. Imigran yang datang tidak ditempatkan langsung di perkebunan, melainkan disiapkan desa-desa khusus. Di desa ini, para imigran, termasuk dari Jawa, berhak membuat aturan sipil sendiri dan mengembangkan budaya asli mereka. Hingga jelang Perang Dunia II, jumlah imigran dari Jawa mencapai 30 ribu orang. Tercatat 7.684 orang kembali ke Jawa ketika perang berakhir. Gema kemerdekaan Indonesia sampai ke Suriname. Muncul keinginan kembali ke Jawa karena mereka merasa seperti di pengasingan. Namun mereka juga dihadapkan pada masalah kewarganegaraan. Pemerintah Belanda memberi waktu dua tahun kepada orang Jawa untuk memilih kewarganegaraan: warganegara Indonesia atau Belanda. Situasi politik Suriname pun mendukung hal ini. Partai politik bisa dibentuk berdasarkan etnis. Orang Jawa membentuk dua partai: Persekutuan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS) dan Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI). KTPI, dipimpin Iding Soemita, memiliki komitmen memperbaiki nasib orang Jawa di Suriname dan menganjurkan anggotanya menjadi warganegara Indonesia. Sementara PBIS, dengan pentolannya, Salikin Hardjo, menganjurkan pendukungnya memilih warganegara Belanda. Ketika Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949, Salikin ditunjuk sebagai wakil masyarakat Jawa di Suriname. Pendirian Salikin berubah setelah pengakuan kedaulatan. Dia mendirikan Jajasan ke Tanah Air (JTA) pada Mei 1951, yang mendorong orang Jawa Suriname kembali ke Jawa. Dalam waktu singkat dia berhasil menghimpun 2.000 keluarga. Pemerintah Indonesia menerima permintaan JTA dengan syarat repatriasi tidak ditujukan ke Jawa karena sudah padat. Pemerintah memberi lahan seluas 2.500 hektar di daerah Tongar, sebelah utara Pasaman, Sumatra Barat. Mereka tiba di Tongar dengan kapal Lengkoeas pada 1954 dan mendirikan desa. Asa membangun kehidupan yang lebih baik di negeri asal, buyar. Mereka menghadapi kesulitan keuangan. Tanah juga sulit diolah. Beberapa dari mereka akhirnya memilih kembali ke “tanah pengasingan”. “Hanya hutan. Tak ada rumah, tak ada tempat buang hajat. Hanya barak besar yang disediakan. Setiap keluarga diberi jatah 4x4 meter. Tahun 1959, kami pindah ke Padang, sebab keadaan di sana tidak aman. Dan bulan Oktober 1964, kami memutuskan pulang kembali ke Suriname,” ujar Roemdjinah Wagina Soenawi, seperti dikutip Yvette Kopijn dan Harriette Mingoen dalam Stille Passanten: Levensverhalen van Javaans-Surinaamse Ouderen in Nederland . Karena kesulitan itu, Salikin kena hujat. Orang Jawa di Suriname pun memutuskan tidak pulang ke Indonesia dan memilih menjadi warganegara Belanda.*

SANOESI Hardjadinata, gubernur Jawa Barat (1951-1957), rupanya ingin menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan KAA. Demi kesuksesan hajatan bangsa-bangsa Asia-Afrika itu, Sanusi membentuk tim panitia lokal pun yang diketuai dirinya sendiri. Tim panitia lokal itu beranggotakan 14 orang dari lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat. Tugas tim panitia lokal KAA meliputi persiapan akomodasi, ruangan rapat, kendaraan, telekomunikasi, alat keperluan konferensi, hingga urusan konsumsi bagi para delegasi KAA. Ada 14 hotel, 15 tempat istirahat swasta, 8 gedung pemerintah dan 8 rumah milik Palang Merah Indonesia disediakan untuk menampung 1.300 peserta KAA. Pada setiap wisma penginapan peserta KAA juga telah disiagakan klinik pengobatan dengan dukungan 3 dokter, 3 juru rawat, 6 mobil ambulan.Tak hanya itu, 10 kamar khusus di rumah sakit St. Borromeus juga sudah dipesan, persiapan apabila sewaktu-waktu ada keadaan darurat. Untuk membawa delegasi dari penginapan ke tempat konferensi, panitia lokal KAA menyiapkan 143 mobil, 30 taksi, 20 bus, lengkap dengan sopirnya yang berjumlah 230 orang. Agar mobil tetap bisa berjalan, panitia lokal telah menimbun stok bahan bakar bensin sebanyak 175 ton liter. Bandung tak ingin gelap gulita saat perhelatan akbar itu dilangsungkan. Maka pasokan listrik ke kota Bandung pun ditambah, dengan membatasi pemakaian listrik di Jakarta dan Bogor. Generator-generator listrik cadangan sudah dipasangkan di gedung Merdeka, gedung Dwi Warna, kantor gubernur, gedung Swarga dan Hotel Orient. Bukan hanya delegasi pemerintahan dari Asia dan Afrika yang datang ke Bandung, wartawan mancanegara pun turut serta untuk meliput peristiwa bersejarah itu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, panitia menyediakan press room di gedung Dwi Warna dengan 2 kamar besar dan 6 ruangan kecil. Ruangan pers lebih besar juga tersedia dia gedung Merdeka, lengkap dengan barnya. Kantor Pos Telepon dan Telekomunikasi (PTT) menyediakan 20 frekuensi pesawat Morse bagi kantor-kantor berita yang hadir. “Para delegasi dan wartawan akan dapat mengkawatkan 100.00-200.000 kata setiap hari dari kantor pos, telegraf dan telepon,” catat majalah Berita KAA , No. 2, April 1955. Berikut ini adalah susunan tim panitia lokal KAA di Bandung, Jawa Barat: Ketua: Sanoesi Hardjadinata Sekretaris: Rd. Djoekardi Seksi Penginapan dan Makanan: R.S. Wangsadikoesoemah Seksi Keamanan: Memet Tanumidjaja Seksi Rapat: R.A. Kartadibrata Seksi Bangunan dan Ruangan: Ir. S. Santosa Seksi PTT: Leiwakabessy Seksi Protokol: R. Kartasa Wargadiradja Seksi Hiburan: R.O. Martakoesoemah Seksi Pameran: R.A. Hirawan Wargahadibrata Seksi Wanita: Emma Soemanegara Seksi Listrik: H.A. Petrus Seksi Kesehatan: Dr. M.H.A. Patah Seksi Penerangan: Osa Maliki

MOMENTUM bersejarah seperti KAA adalah peristiwa berharga bagi jurufoto mana pun. Kehilangan momentum dapat berarti kehilangan kesempatan mengabadikan sejarah dalam lembaran foto yang mereka bikin. Tak aneh jika para pewarta foto sampai harus berdesakan dan saling berebut untuk mendapatkan posisi terbaiknya saat memotret para delegasi KAA di Bandung, 18 April 1955. Terlebih ketika pemimpin perhelatan akbar bangsa Asia Afrika itu adalah Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai. Kedatangan Sukarno selalu dinanti para pekerja media. Seperti diberitakan oleh majalah Berita KAA , no 3 April 1955, demi mendapat gambar terbaik, dua pewarta foto hampir saja terlibat baku pukul. Ceritanya bermula ketika seorang pewarta foto dari Republik Rakyat Tiongkok tak terima kena sikut seorang fotograper Amerika. Wartawan yang tak diketahui namanya itu sedang bersiap mengambil gambar Sukarno, namun wartawan Amerika yang tubuhnya lebih besar menyenggol dan menyikutnya. Tak terima kena sikut dan tergeser dari posisi terbaiknya, mereka pun beradu mulut bahkan nyaris saling jotos. “ You know, I come from Great United States of America ,” kata pewarta foto berkebangsaan Amerika yang bekerja untuk National Broadcasting Hongkong itu, berlagak sombong. Tak ingin kejadian berlarut-larut, Mohammad Sabur, pengawal Presiden Sukarno turun tangan melerai mereka. Tak lama setelah kejadian, seorang anggota seksi penerangan KAA membisiki pewarta foto Amerika itu kalau lawannya berasal Peking, Tiongkok. Dia pun meminta maaf dan bergegas pergi. Dua wartawan tadi merupakan bagian dari puluhan wartawan dari berbagai negara sudah tiba beberapa hari menjelang KAA. Sejak awal April 1955, untuk mempermudah urusan mereka, panitia lokal di bawah pimpinan Gubernur Jawa Barat Sanoesi Hardjadinata sudah menyediakan press room di gedung Dana Pensiun dengan dua kamar besar dan enam ruangan kecil. Sementara itu di gedung Concordia sudah disediakan ruangan pers lebih besar, lengkap dengan barnya. Untuk keperluan pengiriman berita, Kantor Pos Telepon dan Telekomunikasi (PTT) Bandung menyediakan 20 frekuensi pesawat morse bagi kantor-kantor berita yang hadir. “Para delegasi dan wartawan akan dapat mengkawatkan 100.00-200.000 kata setiap hari dari kantor pos, telegraf dan telepon,” catat majalah Berita KAA , no 2 April 1955.*

KALA Charles Darwin (1809-1882) memperkenalkan On theOrigin of Species (1859), dia menjelaskan teori seleksi alam. Di buku keduanya, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871), dia menyebut manusia berevolusi dari kera. Namun teori ini bercela karena belum ada penemuan fosil makhluk “setengah kera, setengah manusia” sebagai bentuk transisi dari skema evolusi yang bisa menjadi bukti sahih. Ada mata rantai yang hilang (missing link) . Darwin menarik banyak pengikut di Eropa. Salah satunya Marie Eugene Francois Thomas Dubois, yang lahir di Eijsden, Limburg, Belanda pada 28 Januari 1858. Dia mulai mengenal teori Darwin melalui studi medisnya di Universitas Amsterdam. Berasumsi asal-usul manusia terletak di daerah tropis, pada 1887 dia bergabung dengan militer agar ditempatkan di Hindia Belanda. “Dubois mendasarkan argumennya dari Darwin yang dalam Descent of Man menyatakan nenek moyang manusia tinggal di daerah tropis, karena manusia (modern) telah kehilangan bulu-bulu di sekujur tubuh selama proses perkembangannya,” tulis Bert Theunissen dalam Eugene Dubois and the Ape-man from Java . Darwin menunjuk Afrika tropis di mana terdapat habitat gorila dan simpanse. Tapi Alfred Russell Wallace (1823-1913), pemikir teori evolusi lainnya, menyebut asal-usul manusia lebih dekat kepada siamang dan orang utan yang habitat alaminya di Asia Tenggara. Dubois menyepakati Wallace. Penelitian pertamanya dilakukan pada 1888. Dibantu pemerintah kolonial Belanda, dia menelusuri gua-gua di Padang, Sumatera. Perhatiannya lalu teralihkan ke Jawa kala muncul laporan temuan fosil Homo wajakensis (Manusia Wajak) oleh insinyur petambangan Belanda, B.D. van Rietschoten, di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur pada 1889. Dubois dan tim ekskavasinya memusatkan risetnya di Trinil, dekat lembah sungai Bengawan Solo. Hasilnya pada 1891, dia menemukan fosil tengkorak manusia berupa gigi, tulang paha, dan tempurung kepala. Dia meyakini fosil itu sebagai missing link yang dicari. Dia namakan fosil itu Pithecanthropus erectus (Manusia Jawa). Usianya 700.000 sampai 1.000.000 tahun, menjadi temuan fosil tertua di dunia saat itu. Pada 1894, Dubois menerbitkan temuannya, lalu pulang ke Belanda untuk meyakinkan publik Barat. “Dia percaya Pithecantropus adalah missing link , bukan kera atau manusia, tapi di tengah-tengahnya. Komunitas sains Eropa tidak bisa menghargai pencapaiannya ini, dan dia menjadi frustrasi,” tulis Amir Aczel dalam The Jesuit and the Skull . “Dubois lalu menyembunyikan temuannya itu di bawah lantai rumahnya di Belanda, dan menolak untuk menunjukkannya pada siapa pun.” Baru pada 1923, Dubois memperlihatkan kembali Phitecanthropus erectus ke publik. Tahun-tahun setelahnya, dia habiskan untuk mempertahankan hipotesis “manusia kera” setelah fosil-fosil serupa kembali ditemukan: Sinanthropus pekinensis (Manusia Peking) di Cina pada 1927-1929 dan temuan G.H.R. von Koeningswald (1902-1982) di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 1931-1941. Sampai akhir hayatnya pada 16 Desember 1940, Dubois bersikukuh Phitecanthropus erectus berada dalam klasifikasi sendiri. Nantinya, semua temuan tersebut disatukan sebagai Homo erectus (manusia yang berjalan tegak). Pun begitu, sebagaimana dikatakan von Koenigswald, Phitecanthropus erectus adalah fosil “paling terkenal, didiskusikan, dan digunjingkan.” Semua berkat Dubois, yang petualangannya menyingkap evolusi manusia dapat dibaca secara komprehensif dalam The Man who Found the Missing Link: Eugene Dubois and His Lifelong Quest to Prove Darwin Right karya Pat Shinman. “Dubois adalah pionir penelitian asal-usul manusia, utamanya karena dia adalah orang pertama yang melaksanakan riset sungguh-sungguh untuk mencari fosil nenek moyang manusia,” tulis Carl C. Swisher III, Garniss H. Curtis, dan Roger Lewin dalam Java Man: How Two Geologist Changed Our Understanding of Human Evolution.*

SOSOKNYA agak samar tersaput tinta merah dalam lukisan koleksi Snouck Hurgronje, yang tersimpan di Universitas Leiden dengan codex 7398. Lukisan itu menggambarkan aktivitas Diponegoro beserta keluarganya di dalam benteng di Makassar (1833-1855). Dia sosok yang berdiri dekat Diponegoro, membantunya mengajarkan teks mistik Islam kepada putranya, Pangeran Ali Basah. Sosok yang tampil dengan figur berbeda: cebol, buncit, dan tak berbusana, itu adalah Banthengwareng. Banthengwareng (1810-1858) adalah pengiring (panakawan) Diponegoro yang paling setia. Dalam Babad Diponegoro (Manado) pada XXXVIII pupuh ( mijil ) 150, Banthengwareng disebut sebagai lare bajang , anak muda yang nakal dan bertubuh cebol. Menurut sejarawan Peter Carey, Banthengwareng kemungkinan turut dalam rombongan saat Diponegoro mendirikan markas besar pertama pada masa Perang Jawa, di Selarong, pengujung Juli 1825.Dia bergabung dengan pengiring lainnya: Sahiman alias Rujakbeling, Kasimun alias Wangsadikrama, Teplak alias Fikpak atau Rujakgadhung, dan Joyosuroto atau Roto. Sebagai pendamping yang paling intim, Banthengwareng bersama panakawan lainnya “memiliki gabungan peran; abdi pengiring, guru, penasihat, peramu obat, pembanyol, dan penafsir mimpi.” Di Selarong, Diponegoro semakin mempertebal mistik dan agamanya dengan berdiam diri di gua.Willem Andrian van Rees (1820-1898), perwira Belanda, melaporkan bahwa Diponegoro kerap ditemani pengikutnya yang paling intim ( panakawan ). Mereka tinggal di dalam gua, Guwo Secang, yang memiliki dapur. Para pengiring bertugas menyiapkan makan dan menemaninya selama puasa. Peran Banthengwareng sebagai pengiring yang setia mulai kentara, saat dirinya bersama Roto mendampingi Diponegoro, setelah lolos dari sergapan pasukan gerak cepat ke-11 di bawah komando A.V. Michiels, di wilayah pegunungan Gowong, sebelah barat Kedu, pada 11 November 1829.Diponegoro memutuskan berkelana masuk ke hutan-hutan wilayah barat Bagelen dengan hanya ditemani Banthengwareng dan Roto. Keadaan yang serba sulit itu dilukiskan dengan rinci oleh sejarawan militer Belanda, George Nypels dalam De Oorlog in Midden-Java van 1825 tot 1830 , bahwa Diponegoro bersama dua pengiringnya dalam keadaan serba kekurangan. Sering tidak mempunyai tempat berteduh dan tak cukup makanan. Diponegoro menderita luka di kakinya dan “mengidap sakit malaria yang membuat fisiknya sangat lemah,” tulis Nypels. Catatan militer Belanda lainnya, Pieter J.F. Louw dan Eduard Servaas de Klerck dalam De Java-Oorlog van 1825-1830 , menyebutkan bahwa Diponegoro berjalan terseret-seret karena kelelahan dan serangan malaria di sepanjang jalan setapak ke gubuk-gubuk petani. Di situ dia bersembunyi selama lebih dari tiga bulan, antara pertengahan November 1829 sampai pertengahan Februari 1830. Mereka menanggung derita itu dengan tabah hingga 9 Februari 1830, saat negosiasi Diponegoro dengan Kolonel Clerens dimulai. Ketika terjadi pertemuan yang berujung penangkapan Diponegoro pada 28 Maret 1830, Banthengwareng dan Roto hadir menunggu di halaman rumah residen Kedu. Kedua pengiring itu menemani di tiap jengkal perjalanan pengasingan Diponegoro (28 Maret-12 Juni 1830). Mereka hidup bersama Diponegoro dan keluarganya di tempat pembuangan, sekira tiga tahun di Manado. Pada 1839, Roto, terpaksa berpisah karena bergabung dengan Kiai Mojo ke Tondano, Sulawesi utara. Hanya Banthengwareng yang setia menemani Diponegoro ke Makassar, hingga akhir hayatnya. “Banthengwareng seringkali mengajar anak-anak Diponegoro selama berada di Makassar,” ungkap Peter Carey. Dia begitu dekat dengan Diponegoro bak keluarga sendiri. Banthengwareng memenuhi sumpah setianya hingga mati ( teguh pati ) untuk mengiringi dan mendampingi Diponegoro. Setelah Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855, dua tahun kemudian Banthengwareng meninggal dan dikebumikan di Kampung Melayu, Makassar, di areal pemakaman Diponegoro. Makamnya berukuran laiknya bayi berumur enam tahun. Pusaranya dibelah dinding pemisah areal pemakaman keluarga Pangeran Diponegoro; setengah makamnya berada di areal pemakaman keluarga, setengah lagi berada di luar areal. "Ini menandakan bahwa Banthengwareng dianggap sebagai bagian dari keluarga Diponegoro, walaupun dia berasal dari kalangan bawah,” ujar Peter Carey.*