Hasil pencarian

BUKTI-bukti baru menyingkap bagaimana taktik Inggris selama Perang Dunia II dan pikiran para perwira Jerman yang terlibat dalam Holocaust. Seorang pengungsi, yang direkrut dinas rahasia Inggris, mengungkapkannya. Pengungsi itu bernama Fritz Lustig, pensiunan akuntan dari Muswell Hill berusia 93 tahun. Dia adalah salah satu dari sekira seratus pengungsi, sebagian besar Yahudi Jerman, yang lari ke Inggris dan kemudian direkrut intelijen Inggris untuk menyadap obrolan para perwira Nazi  yang ditahan di sel-sel tersembunyi di sekitar London. Dia mendengar diskusi para tawanan Jerman tentang keterlibatan mereka dalam Holocaust dan kekejaman lainnya selama Perang Dunia II.

SEKIRA akhir abad ke-19, Chailley Bert, seorang pelancong asal Prancis, mencatat bahwa terdapat es dari ujung ke ujung Pulau Jawa hingga gunung-gunung dan desa. Bert jelas berlebihan. Namun penggunaan es sebagai teman minuman sudah menjadi umum di Hindia kala itu. Sekira 1895, musafir Prancis Delmas, yang mampir di Batavia, mencicipi “segelas besar sidre-syampanye , minuman lezat, yang dibuat dengan buah-buahan negeri itu, es dan soda.” Menurut Denys Lombard, es merupakan lambang “kenyamanan” yang sudah semestinya di negeri tropis dan pengawet bagi makanan yang mudah rusak. Pada pertengahan abad ke-19, kapal-kapal yang datang dari Amerika Utara membawa berbalok-balok es ke berbagai pelabuhan besar di Nusantara. Sekira 1869, keluarga-keluarga kaya di Batavia “hanya minum air yang berasal dari es yang mencair, yang didatangkan dari Boston.”

PEMBUATAN terowongan bawah tanah untuk mengendalikan air telah dilakukan Dinasti Mataram Kuno di bawah wangsa Sanjaya, yang membangun Gangsiran Aswatama . Nama Aswatama diambil dari tokoh pewayangan. Aswatama adalah putra pandita Drona. Untuk membalas dendam kematian ayahnya dalam perang Baratayudha, dia menggali lorong bawah tanah atau gangsiran , yang berujung di perkemahan Pandawa. Nahas, Aswatama tewas oleh keris Pasopati yang ditendang bayi Parikesit, cucu Arjuna, hingga menancap di dadanya.

Di musim hujan, selokan –yang dipenuhi sampah– sering meluap dan menimbulkan banjir. Namun, di masa pendudukan Jepang, selokan telah menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari kerja paksa ( romusha ) dan menekan kekurangan pangan .  Pada 1940, Dorodjatun dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwono IX. Tak lama kemudian Jepang datang. Di Jakarta, pada 1 Agustus 1942, dia dilantik untuk kali kedua sebagai Sultan Yogyakarta oleh Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang. Sultan menerima wewenang dari Jepang untuk mengurus pemerintahan Kesultanan yang dinamai Kochi  (Daerah Istimewa).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan umat Islam tak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Mengikuti upacara Natal Bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Demikian bunyi fatwa tentang perayaan Natal Bersama yang dikeluarkan MUI pada 7 Maret 1981. Kala itu MUI dipimpin Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), sedangkan ketua Komisi Fatwa-nya adalah Syukuri Ghozali. Fatwa tersebut dilatarbelakangi fenomena yang kerap terjadi sejak 1968 ketika Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 1-2 Januari dan 21-22 Desember. Lantaran perayaan Lebaran berdekatan dengan Natal, banyak instansi menghelat acara perayaan Natal dan Halal Bihalal bersamaan. Ceramah-ceramah keagaman dilakukan bergantian oleh ustadz, kemudian pendeta. Menurut Jan S. Aritonang dalam Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia , Hamka mengecam kebiasaan itu bukan toleransi namun memaksa kedua penganut Islam dan Kristiani menjadi munafik. Hamka juga menilai penganjur perayaan bersama itu sebagai penganut sinkretisme.

PERSAINGAN partai di tingkat nasional tak selalu tercermin di tingkat lokal. Pada 1960-an, ketika kelompok komunis dan nasionalis bisa bekerjasama di tingkat nasional, di Gunung Kidul justru terjadi persaingan, terutama antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Persaingan itu menghapus cerita tentang Gerakan Rakyat Indonesia (Gerinda), partai berbasis massa tradisional yang cukup besar. Namanya jarang disebut-sebut. Padahal, di Gunung Kidul, Gerinda berada di urutan kedua dengan delapan kursi, setelah PKI dengan 18 kursi dalam pemilihan DPRD tahun 1958. Massa Gerinda yang “tetap” menyebabkan partai ini tak tampak dalam persaingan yang keras dengan partai lain.

SETELAH vakum selama masa pendudukan Jepang, Pakempalan Kawula Ngayogyakarta (PKN) muncul kembali pada 1951 sebagai partai politik dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerinda). Ketuanya dipegang Pangeran Suryodiningrat, pendiri PKN. Meski tak punya cabang-cabang di daerah, kecuali wakil-wakil penerangan partai di tiap kabupaten, Gerinda mendapat sambutan hangat. Mereka meraih kursi lumayan dalam pemilihan DPRD Yogyakarta tahun 1957. Pesaing utamanya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang belum sembuh benar akibat pukulan telak militer karena Peristiwa Madiun 1948. Dari total 57 kursi, PKI meraih 14 kursi. Diikuti oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8 kursi dan Gerinda 6 kursi.

Kelompok kanan reaksioner Belanda selalu menganggap Sukarno seorang pengkhianat atau quisling –diambil dari nama Perdana Menteri Norwegia yang bekerjasama dengan tentara Nazi selama Perang Dunia II– yang menjual bangsanya kepada Jepang. Sebaliknya, kaum republiken menganggap kolaborasi Sukarno dengan Jepang hanyalah perkara strategi perjuangan merebut kemerdekaan. Justru orang-orang yang anti-Jepang dan anti-Republik serta pro-Belandalah yang pantas disebut quisling; salah satunya Mas Slamet, pendiri Partai Demokrat. Mas Slamet tak hanya mencap Indonesia sebagai bentukan Jepang, dia juga menganggap bendera merah putih sebagai produk Jepang. “Mr. Slamet di dalam surat terbuka kepada Ratu Wilhelmina terkesan tidak mengenal makna simbolis bendera merah putih bagi gerakan nasional di negerinya,” tulis Harry A. Poeze dalam Di Negeri Penjajah.

SETELAH lama mengalami masa diaspora, bangsa Israel berusaha kembali ke tanah yang dijanjikan. Mereka mendambakan rumah bagi bangsa Yahudi sendiri. Dan Palestina menjadi pilihan mereka, sebagai tanah yang dijanjikan. Dari sini, perang pun dimulai. Perang Arab-Israel pertama pecah pada 1948. Israel menang meski dikeroyok enam negara Arab. Peperangan berikutnya terjadi pada 1956, 1967, dan 1973. Keadaan genting di Timur Tengah mendorong pembentukan pasukan perdamaian PBB (UNEF) .  Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda yang tergabung dalam UNEF.

KAJIAN mengenai pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia, bahkan kajian atas politik negara secara umum, akan mengalami perombakan dengan diluncurkannya film dokumenter The Act of Killing  yang disutradarai Joshua Oppenheimer dan baru-baru ini diluncurkan di Toronto International Film Festival. The Act of Killing  berbeda dari berbagai film dokumenter dengan tema serupa yang selama ini pernah ada. Inilah film panjang pertama tentang pembunuhan massal 1965-1966 yang menampilkan para pelaku pembantaian, bukan korban atau simpatisan, sebagai tokoh utama. Dalam film ini, mereka mantan tokoh organisasi paramiliter Pemuda Pancasila yang ikut membantai ratusan orang pengikut atau yang diduga komunis di Sumatra Utara, sebagai bagian dari pembantaian berlingkup nasional yang seluruhnya memakan hampir satu juta jiwa.

EMPAT kapal, The Duke , The Duchess , The Marquiss , The Batchelor Frigate , berlayar meninggalkan pantai Amerika Selatan pada 10 Januari 1710. Pelayaran tersebut dipimpin kapten asal Inggris, Woodes Rogers. Mereka mengambil rute samudera Pasifik menuju Guam. Perjalanan tidak semulus yang dikira, persediaan makanan menipis dan kebocoran salah satu kapal menjadi ujian bagi awak kapal. “Persediaan makanan dan minuman menipis, jatah dijaga dengan ketat. Setiap orang hanya memperoleh sepotong daging dan 1,5 pon gandum sehari, sementara jatah untuk budak negro lebih sedikit lagi,” tulis Frieda Amran dalam bukunya Batavia, Kisah Kapten Woodes Rogers dan Dr Strehler .

BERLIKUNYA jalur politik yang ditempuh Belanda menghadapi Republik Indonesia usai Perang Dunia II membuat Panglima Tentara Belanda Letjen Simon Hendrik Spoor “gerah”. Lamanya waktu yang dibutuhkan dengan hasil tak tentu pula dari diplomasi membuat Spoor “nekat” mengambil jalan sendiri yang berbeda dari para politisi negerinya. “Pemerintah merasa terpaksa untuk menempuh langkah terakhir. Dari Anda sekalian diminta kesediaan untuk melaksanakan tahap terakhir, mengingat bahwa setelah perundingan-perundingan tak berkesudahan, kesabaran telah terkuras habis dan tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh,” begitu petikan dagorder  (perintah harian) Letjen Simon Hendrik Spoor tertanggal 18 Desember 1948.  Dagorder dari sang legercommandant  itu diterima berbagai kesatuan tempur Belanda yang dilibatkan dalam “Operatie Kraai” (Operasi Gagak) menjelang embarkasinya dari Pangkalan Udara (Lanud) Andir dan Semarang pada dini hari, 19 Desember 1948. Operasi serangan kilat ke ibukota republik, Yogyakarta, itu ibarat penuntasan Agresi Militer I (Juli 1947) yang dianggap tak memuaskan karena pihak republik masih “bernafas”.  “Operasi militer dengan mengadopsi serangan kilat Jerman terhadap Belanda saat Perang Dunia II, Blitzkrieg –serangan kilat. Ini adalah rencana besar yang mereka sebut Operatie Kraai dengan melibatkan pasukan khusus KST (Korps Speciale Troepen), dan pasukan-pasukan organik di bawah komando Brigade T (Tijgerbrigade) dari Semarang. Serangan yang dibagi dua gelombang dengan gerakan bersamaan menuju satu titik temu, Yogyakarta,” tulis Wawan Kurniawan Joehanda dalam Djocjakarta: Mereka (Pernah) Di Sini: Des 1948-Juni 1949. Dari dagorder  itu, militer Belanda hendak mencapai tiga tujuan utama. Pertama , menangkapi para petinggi pemerintahan RI. Kedua , merebut semua kantong-kantong militer republik. Ketiga , mengepung dan menghancurkan kekuatan lawan.  Kala itu kota Yogyakarta praktis nyaris tanpa tentara republik. Selain hanya ada segelintir perwira pengamat Komisi Tiga Negara (KTN) dari Amerika Serikat dan Australia, hampir segenap Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) sedang menggelar latihan perang di luar Yogyakarta. Di Yogyakarta hanya tersisa pasukan pangkalan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di Lanud Maguwo, kepolisian, dua peleton kadet Militaire Academy (MA), dan kompi markas Brigade X pimpinan Letkol Soeharto.  “Panglima Teritorium Jawa pertengahan bulan Desember 1948, Kolonel A.H. Nasution sedang melakukan inspeksi ke Jawa Timur. Praktis Yogyakarta ‘kosong’. Pasukan Siliwangi yang ada pada waktu itu sudah mulai meninggalkan ibukota, bergerak kembali memasuki Jawa Barat sesuai perintah pimpinan. Pasukan Brigade X yang diperbantukan pada Pangkalan Udara Maguwo hanya tinggal satu kompi,” tulis Subdisjarah TNI AU dalam Peran TNI-AU pada Masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949 keluaran.  Gubernur Jenderal Dr. Louis Joseph Maria Beel (kiri) & Legercommandant Letjen Simon Hendrik Spoor. (nationaalarchief.nl). Diplomasi Ditolak, Perang Bertindak Dalam bukunya Vom Kriege  (1832), jago militer asal Prusia Jenderal Carl von Clausewitz menuliskan, “perang adalah kelanjutan dari politik (diplomasi) dengan sarana lain.” Sangat mungkin “filosofi” itu mempengaruhi langkah Louis Joseph Maria Beel ketika menggantikan Hubertus Johannes van Mook sebagai letnan gubernur jenderal Hindia Belanda merangkap Wakil Tinggi Mahkota Belanda pada 1 November 1948 dalam konteks mengatasi buntunya perundingan-perundingan dengan pihak republik pasca-Perjanjian Renville (17 Januari 1948). “Pada 11 Desember 1948 perundingan terhenti sama sekali, ketika pihak Belanda memberitahukan kepada KTN bahwa, ‘negosiasi dengan bantuan komite (KTN, red. ) pada fase ini sia-sia, di mana hanya akan berujung pada pembicaraan-pembicaraan tanpa tujuan’,” lanjut buku Subdisjarah TNI AU.  Pemerintah kerajaan di Den Haag sudah memutuskan untuk mengakhiri perundingan dengan pihak republik. Beel juga menganggap opsi yang tersisa hanyalah opsi militer.  “Menurut Beel dengan tindakan militer, Republik (Indonesia) harus dienyahkan dan dalam daerah baru yang dikuasai harus didirikan negara bagian baru atau terdiri dari negara-negara bagian, dan dalam pada itu agar secepat mungkin didirikan pemerintahan peralihan federal yang berada di bawah pengawasan Belanda. Kabinet koalisi Belanda sebenarnya khawatir akan munculnya sanksi-saksi dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Amerika nantinya. Namun karena tidak ada jalan lain akhirnya menyetujui,” tulis PMH Groen dalam Mededelingen van de sectie militaire geschiedenis landmachtstaf. Rencana operasi militer pun disusun lagi oleh Kepala Staf Umum Letjen Dirk Cornelis Buurman van Vreeden. Menurut Himawan Sutanto dalam Y ogyakarta 19 Desember 1948: Jenderal Spoor (Operasi Kraai) vs Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No. 1) , rancangan awalnya sudah disiapkan Buurman sejak Januari 1948.  “Awal Januari 1948 Buurman merampungkan pengembangan rencana militer serangan merebut Yogya oleh tiga kolone tempur: merebut Yogyakarta dengan pasukan gerak cepat (KST dari udara), gerak ofensif dari Banyumas ke Yogyakarta, dan Brigade T digerakkan dari Semarang ke Yogyakarta,” tulis Himawan.  Muhammad Jusuf Ronodipuro (kiri) dan Horace Merle Cochran. (ANRI). Menteri Daerah Seberang Lautan Belanda EMJA Sassen mewakili kabinet Perdana Menteri (PM) Drees mengirim telegram ke Jakarta agar operasi militer dilakukan sebelum tanggal 21 Desember. Hal ini membuat Jenderal Spoor meradang dan mengancam akan mundur. Spoor menilai penundaan akan menghilangkan unsur dadakan. Kabinet akhirnya “mengalah”. Terlebih setelah mengetahui Presiden Sukarno bakal mengagendakan kunjungan ke luar negeri, yang artinya pucuk pimpinan republik itu akan lepas dari bidikan Belanda.  “Sidang kabinet Belanda memutuskan untuk mempercepat sehari serangan ke Yogyakarta (yaitu dari tanggal 20 Desember menjadi tanggal 19 Desember 1948) karena mendengar bahwa Presiden Sukarno akan berangkat ke India tanggal 19 Desember,” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam Kronik Revolusi Indonesia: Jilid V (1948). Di sisi lain, pada 15 Desember 1948 PM RI Mohammad Hatta kembali meminta bantuan Merle Cochran, utusan Amerika di KTN, untuk membuka kembali pintu negosiasi dengan Belanda. Cochran bersama utusan RI di KTN, Jusuf Ronodipuro, bolak-balik ikut terbang dari Yogyakarta ke Jakarta untuk meminta audiensi lagi dengan Beel. Tapi pada 16 Desember, Cochran dan Jusuf Ronodipuro justru mendapat jawaban berupa ultimatum dari Belanda: Pemerintah RI harus menerima segala usul Belanda dengan tenggat waktu 18 Desember pukul 10 pagi. “Jusuf Ronodipuro pukul 21.00 tanggal 18 Desember menerima telepon dari Istana Rijswijk (kini Istana Merdeka Jakarta). Ia diminta datang mengambil sebuah surat yang dialamatkan kepada delegasi Indonesia. Segera surat itu dibawa ke rumah Mr. Soedjono, Sekjen Delegasi RI. Mereka sangat terkejut membaca isinya. Sebab di situ Belanda menyatakan ‘mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 tidak lagi terikat kepada ketentuan-ketentuan gencatan senjata’,” ungkap Rosihan Anwar dalam  Sejarah Kecil Petit Histoire Indonesia: Jilid 3. Keadaan makin runyam. Pasalnya, Jusuf –yang kembali terbang ke Yogyakarta dan kembali lagi ke Jakarta malamnya– tak bisa mengirim telegram berisi pernyataan Belanda itu lantaran semua jalur komunikasinya ke Yogya diputus Belanda. Situasi kian runyam ketika di Lanud Kemayoran pukul 10 malam Jusuf dan Cochran hendak terbang untuk kesekian kalinya ke Yogya.  “Rupanya ini adalah jebakan yang sengaja dibuat dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak serius menanggapi surat tersebut. Namun pada kenyataannya semua alat komunikasi sudah diputus dan transportasi udara pun diblokade dengan tidak memberi izin terbang menuju Yogyakarta,” sambung Wawan.  Lanud Maguwo setelah direbut pasukan KST pada pagi 19 Desember 1948. (NIMH/defensie.nl). Jenderal Spoor akhirnya puas karena unsur dadakan operasinya berhasil. Meski begitu, militer republik yang tak mengendus rencana agresi kedua Belanda masih tetap eksis.  Panglima Markas Besar Komando Djawa Kolonel Nasution sejatinya telah menerima informasi kegiatan dan pemusatan pasukan Belanda pada awal Desember 1948. Selain itu, pasukan Belanda yang terdiri dari KST dan DST (Depot Speciale Troepen) diketahui melakukan latihan terjun payung di Lapangan Banteng, Jakarta. Meski diplomasi masih terus diperjuangkan oleh utusan republik, firasat akan datangnya agresi dari kalangan militer republik kian kuat seiring waktu. Hal itu turut disinggung Nasution dalam briefing- nya di Kediri dalam rangka persiapan peresmian pasukan Divisi I/Brawijaya pada 17 Desember 1948. “Kita tidak tahu kapan musuh akan menyerbu kita lagi, tetapi kita yakin musuh akan menyrang kita lagi. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa. Ini penderitaan kita semua. Untuk itulah kita di Yogyakarta mengadakan rapat bagaimana menghadapi musuh itu nanti,” ujar Nasution dikutip Nugroho Notosusanto dalam Markas Besar Komando Djawa. Maka, sejak sebulan sebelum agresi datang, solusi meladeni agresi sudah dipikirkan kalangan militer republik. Terutama setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan Perintah Siasat No. 1 tahun 1948 tanggal 9 November 1948. Inti perintah itu yakni setiap kekuatan militer agar bergerak fleksibel dan melancarkan perang gerilya di pedalaman. Maka ketika Belanda berhasil dengan unsur dadakannya, militer republik setidaknya tak mengalami kepanikan. Berbeda dari kalangan politisi sipil, termasuk presiden dan wakil presiden-perdana menteri, yang banyak ditawan setelah Lanud Maguwo diserbu dan secepat kilat direbut Belanda pada 19 Desember 1948 pagi. Pun di Jakarta, sejumlah delegasi RI di KTN seperti Sekjen Delegasi Mr. Soedjono dan Jusuf Ronodipuro ditawan pula.  “Republik telah diserang tanpa pemberitahuan,” tandas Jusuf Ronodipuro.*