Hasil pencarian

JAKARTA, 19 Mei 1998. Fadli mulai merasa tegang ketika memasuki kawasan Senayan. Bersama sekira 6.000 mahasiswa Front Nasional (gabungan dari tiga perguruan tinggi: Universitas Nasional Jakarta, Universitas Jayabaya Jakarta dan Universitas Pakuan Bogor), ia merasa menghadapi situasi hidup dan mati.   “Sebelumnya kami mendapat informasi, Gedung DPR/MPR dijaga ketat oleh tentara. Jadi untuk memasukinya kami harus bertempur dulu dengan mereka,” kenang eks mahasiswa Universitas Pakuan tersebut. Begitu rombongan bus dan kendaraan yang memuat rombongan Front Nasional mencapai kawasan Taman Ria, situasi ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan para mahasiswa. Memang ada beberapa panser milik Korps Kavaleri AD dan sekira dua kompi prajurit Korps Marinir AL yang tengah berjaga-jaga. Namun, mereka membiarkan begitu saja rombongan mahasiswa melaju ke Gedung DPR/MPR. “Situasi begitu absurd, kami yang sudah siap bertempur ternyata dibiarkan begitu saja. Tak ada bentrok dan tak ada sama sekali suara tembakan,” ungkap Faizal Hoesein, Koordinator KM UNAS (Keluarga Mahasiswa Universitas Nasional). Setiba di muka pintu gerbang Gedung DPR MPR, alih-alih dihadang, rombongan mahasiswa malah disambut secara baik-baik oleh pasukan Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat). Para prajurit berbaret hijau itu menyilakan para korlap (koordinator lapangan) untuk mengatur secara tertib barisannya. Mereka lantas menyilakan para mahasiswa untuk masuk secara berbanjar. Sementara di kanan kiri, para prajurit bersenjata lengkap mengawal. “Baru setelah semua kawan-kawan masuk, kami dilepas,” ujar Faizal. Apa yang menyebabkan tentara membiarkan para mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR? Tidak Biasa Secara politis, sejatinya para mahasiswa  memerlukan untuk menduduki Gedung DPR/MPR. Menurut Muchtar E. Harahap dan Andris Basril, pendudukan itu harus mereka lakukan guna mendesakkan isu penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR. “Ada semacam persepsi di kalangan para pimpinan mahasiswa bahwa tidak ada cara lain untuk melakukan desakan secara konstitusional kecuali melalui para wakil rakyat yang berada di Gedung DPR/MPR,” tulis Muchtar dan Andris dalam Gerakan Mahasiswa dalam Politik Indonesia. Maka sejak 19 Mei 1998, arus kedatangan mahasiswa terus mengalir deras ke Gedung DPR/MPR. Mereka tidak hanya datang dari kawasan Jabodetabek semata, tapi juga ada yang dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur bahkan ada yang khusus datang dari luar pulau Jawa. Hingga menjelang detik-detik pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, massa mahasiswa yang sudah terkumpul mencapai jumlah kira-kira 60.000 orang. Bagi Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sintong Panjaitan, fenomena tersebut sesungguhnya tidak biasa. Menurut eks perwira Kopassus itu, dalam situasi kacau seperti pada Mei 1998, seharusnya ABRI tidak membolehkan seorang pun masuk ke Gedung DPR/MPR. “Karena itu, saya heran mengapa Gedung DPR/MPR bisa diduduki secara mudah oleh massa mahasiswa kala itu?” ujar Sintong. Dalam biografinya,  Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando , Sintong sangat meyakini bahwa tidak terlalu sulit bagi ABRI saat itu untuk mencegah massa mahasiswa masuk ke Gedung DPR/MPR. Namun nyatanya mereka tidak melakukan upaya pencegahan tersebut. Padahal saat itu kekuatan ABRI di Jakarta sangat besar dan Presiden Soeharto yakin mereka ada di belakangnya. “Presiden Soeharto sudah mempercayakan masalah-masalah keamanan dan ketertiban kepada ABRI,” ujar Sintong seperti disampaikan kepada penulis Hendro Subroto. Campur Tangan Elite Bisa jadi melonggarnya penjagaan Gedung DPR/MPR terkait dengan alotnya pergumulan yang terjadi di tingkat elit termasuk elit militer. Edward Aspinal, pengamat politik Indonesia asal Australia berpendapat, menjelang kejatuhan Soeharto, sejatinya militer Indonesia tidak lagi ada dalam suatu kesatuan sikap. “Orang bilang di sekitar Soeharto ada kelompok 'tentara hijau' yang lebih cenderung berpihak ke Islam dan kelompok 'tentara merah-putih' yang lebih nasionalis,” ungkap Edward dalam suatu diskusi di PIJAR Indonesia pada 1997. X-Pos edisi 28 Februari-6 Maret 1998 malah secara gamblang menyebut perseteruan dua kelompok itu mengerucut kepada nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto dan Jenderal Wiranto. Menurut buletin yang beredar secara gelap menjelang kejatuhan Presiden Soeharto tersebut, Prabowo sangat kuat di Jakarta sedangkan Wiranto menguasai Markas Besar ABRI. Dalam konteks seperti itu, keberhasilan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR tidak terlepas dari berjalannya secara efektif lobi-lobi politik yang dilakukan oleh para intelektual yang memiliki kedekatan dengan para mahasiswa. Majalah Time edisi 30 Maret 1998, menyebut adalah Hermawan Sulistyo dan Daniel Sparingga yang beberapa kali menjalin kontak rahasia dengan elit militer. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana para mahasiswa dapat diperbolehkan melakukan aksinya. Namun analisa yang dilansir oleh Time itu dibantah oleh keduanya dalam majalah Gamma edisi 8 Agustus 1999. Yang jelas pendudukan mahasiswa terhadap Gedung DPR/MPR tidaklah berlangsung lama. Dua hari setelah lengsernya Soeharto sebagai presiden, nyatanya massa mahasiswa bisa “diusir” secara mudah oleh tentara.

SELAMA 1993 sampai 1994, setiap kali kereta api yang kutumpangi memasuki Stasiun Jatinegara, sejenak aku menengok ke kiri. Kupandangi tembok Lembaga Pemasarakatan Cipinang yang terlihat begitu angkuh. “Suatu saat aku akan berada di sini. Cepat atau lambat rezim Soeharto akan memenjarakanku,” gumamku.

GEDUNG Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) begitu "angker” bagi tokoh-tokoh oposisi, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Satu per satu mereka diperiksa sebagai saksi Peristiwa 27 Juli 1996. Mereka antara lain Megawati Soekarnoputri, Ridwan Saidi, Aberson M. Sihaloho, Sophan Sophiaan, Sabam Sirait, Soetardjo Soerjogoeritno, Sukowalujo Mintorahardjo, Julius Usman, dan Permadi.

EUFORIA Piala Dunia 2018 di Rusia kian terasa. Dalam pesta sepakbola terbesar sejagat edisi ke-21 ini, Panama –dan Islandia– bakal unjuk gigi sebagai debutan. Panama memang “bocah” baru yang prestasi sepakbolanya masih segelintir. Selain juara ketiga (1948) dan juara pertama (1950) turnamen Confederacion Centroamericana y del Caribe de Futbol, pendahulu CONCACAF (Konfederasi Sepakbola Amerika Tengah dan Karibia), prestasi tertinggi Panama adalah masuk ke putaran final Piala Dunia 2018. Ketidakstabilan politik dan pergolakan dalam negeri menjadi faktor penting yang membuat Panama tak bertaji. Selain itu, popularitas sepakbola di negeri berpenduduk empat juta jiwa itu masih di bawah bisbol, tinju, dan basket. Publik Panama lebih kenal dan memuja maestro bisbol Mariano Rivera, Bruce Chen, Manny Sanguillen atau legenda tinju Roberto Duran ketimbang pesepakbola macam Luis Ernesto Tapia atau Rommel Fernandez. Perhatian pemerintah terhadap sepakbola pun tak besar. Panama baru punya induk organisasi sepakbola (FEPAFUT) pada 1937 atau 34 tahun setelah merdeka. Tak heran bila infrastruktur sepakbola Panama amat minim. Era Baru Kendati sudah punya beberapa klub amatir sejak 1920-an dan kejuaraan amatir Liga Nacional sejak 1925, minimnya perhatian menyisakan banyak kekurangan pada persepakbolaan Panama. Kekurangan-kekurangan itu menjadi cambuk bagi para aktivis sepakbola Panama seperti Gary Stempel untuk makin keras berupaya memajukan persepakbolaan negerinya. Stempel yang lahir di Panama City, 15 Desember 1957, merupakan aktivis sepakbola Panama. Saat usianya lima tahun, anak mantan pebisbol Panama itu ikut orangtuanya pindah ke Inggris, negeri asal ibu Stempel. Di Inggris Stempel bergabung dengan klub lokal Millwall. Stempel belajar banyak soal sepakbola Inggris. Para aktivis sepakbola Panama, di sisi lain, tak kenal lelah memperbaiki persepakbolaan negerinya. “Tak ada dukungan. Kami sering kekurangan materi untuk pelatihan, kadang kami juga tak punya bola. Bukan hal aneh latihan di lapangan-lapangan bisbol atau saat melihat sepatu para pemain kami rusak. Semua pihak berkorban secara ekonomi hanya untuk datang ke lapangan demi latihan karena para pemain tak diberi uang transport untuk perjalanan mereka,” kenang Stempel, dikutip mondofutbol.com . Hasil perjuangan itu, pada 1988 berdiri Asociacion Nacional Pro Futbol (ANAPROF). Asosiasi ini yang menjalankan liga profesional. Berdirinya ANAPROF, yang lantas bertransformasi jadi Liga Penamena de Futbol (LPF), jadi momen lepas landas sepakbola Panama dan timnasnya ke level lebih tinggi. Liga profesional itulah yang jadi tempat penerapan ilmu Stempel sepulangnya 34 tahun berguru di Inggris. Mula-mula, Stempel menjadi pelatih klub lokal San Fransisco dan Panama Viejo. Dia bergerilya ke berbagai wilayah untuk mencari pemain klub-klubnya. “Para pemain saya berasal dari anak-anak jalanan dan semua dari mereka punya masalah. Sebagian tak pernah kenal ayahnya. Sebagian lagi ibu mereka di penjara hingga harus melakukan dua-tiga pekerjaan selain latihan sepakbola, demi menafkahi saudara-saudara mereka,” cetusnya, dilansir The Sun , 24 Desember 2017. Gary Stempel, kembali ke Panama untuk mengasuh tim U-17 (Foto: fepafut.com) Latar belakang para pemainnya yang bermasalah membuat Stempel memberikan penanganan khusus. Dia tak hanya mengasah skill , tapi juga intens melakukan pendekatan kepada masing-masing bocah. Di luar itu, Stempel mesti kuat karena besarnya tekanan gang kriminal. “Jika Anda kalah dua laga berturut-turut yang tentu saja saya pernah alami, Anda akan mendapatkan ancaman pembunuhan dari geng-geng,” ujar Stampel, disitat Football Paradise , 21 Desember 2017. Kerja keras Stempel membuahkan hasil manis. Dia membawa Panama Viejo empat kali juara liga dan dua gelar juara lain. Stempel lalu dipercaya menangani timnas U-20 tahun 2002 dan membawa tim itu lolos Piala Dunia U-20 tahun berikutnya. Lima tahun berselang, dia dipercaya melatih tim senior. Pada 2009, berhasil membawa timnya menjuarai UNCAF Nations Cup. Di tahun yang sama, Stempel membawa Panama hingga perempatfinal Gold Cup. Salah satu binaannya, Ramon Torres, kini jadi pilar terpenting Panama menembus Piala Dunia 2018. “Dia datang dari jalanan. Kami benar-benar mengasahnya dari nol,” kata Stempel. Sejak itu, sepakbola tak lagi olahraga yang dipandang sebelah mata di Panama. Sepakbola berhasil lepas dari bayang-bayang pamor bisbol. Warisan Stampel kini masih sangat terasa. Stampel kini mengabdi di timnas Panama U-17.

PADA 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta. Dia digantikan wakilnya, BJ Habibie, yang saat itu juga diambil sumpah sebagai presiden. Inilah pertemuan terakhir mereka. Habibie kemudian sempat berbicara melalui telepon pada 9 Juni 1998, sehari setelah Soeharto ulang tahun ke-77. Selain mengucapkan selamat hari jadi, Habibie juga minta bertemu, namun Soeharto menolaknya. “Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua,” kata Soeharto.

PELEPASAN saham Pemprov DKI sebesar 26,25 persen di PT Delta Jakarta menjadi sorotan. Pemprov berpotensi meraup satu triliun rupiah dari penjualan saham, sekaligus juga bakal kehilangan dividen 38 miliar rupiah per tahun. Jumlah dividen ini cukup besar di antara perolehan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI. Kontribusi BUMD —dulu disebut Perusahaan Daerah— untuk menggemukkan kas Pemprov DKI berbeda satu sama lain. Bergantung pada kinerja, bidang usaha, dan laba bersih mereka. Ada Perusahaan Daerah berkinerja baik dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menghasilkan laba bersih yang tinggi. Tapi ada juga Perusahaan Daerah berkinerja buruk dalam bidang usaha menyangkut kebutuhan keseharian rakyat sehingga laba bersihnya rendah. Berikut ini riwayat singkat dan gambaran kinerja masa lalu sejumlah Perusahaan Daerah Pemprov. PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jaya Perusahaan Daerah pertama Pemprov DKI. Berdiri pada 1961 dari gagasan Soemarno, gubernur Jakarta 1960-1964 dan 1965-1966. Pemerintah Daerah ketika itu menaruh modal senilai dua juta rupiah, sedangkan pihak swasta berkontribusi setengah juta rupiah. Gerak BPD Jaya berputar pada penghimpunan dan penyaluran dana untuk pembangunan. “Tahun 1961 Bank Pembangunan Daerah boleh bergerak 80 persen dalam bidang pembangunan daerah Jakarta dan 20 persen dalam bidang Bank Umum dalam hubungannya dengan pembangunan,” tulis Soemarno dalam Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966. Pemda Jakarta mengambil-alih semua saham BPD Jaya dari pihak swasta pada 1967. Kemudian Ali Sadikin, gubernur Jakarta 1966-1977, mengembangkan fungsi BPD Jaya melampaui fungsi bank umum. Antara lain menjadi penggerak kegiatan ekonomi pedagang lemah, pelaksanaan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka. “Dengan penetapan kebijaksanaan yang dimaksud di atas, hasil usaha BPD Jaya, baik dalam bentuk pengumpulan dan pengerahan dana terus meningkat,” tulis Ali Sadikin dalam Gita Jaya. Sekarang BPD Jaya berubah nama jadi PT Bank DKI. PD Dharma Jaya Bergerak dalam bidang penyediaan, pemotongan, dan penyaluran daging hewan ternak seperti sapi dan ayam. Pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor lb.3/2/17/1966 tanggal 24 Desember 1966. Perusahaan ini gabungan dari Jawatan Kehewanan DKI, Perusahaan Peternakan Negara Unit Yojana, dan Pelaksana Kebutuhan Daerah Jaya dan Niaga Jaya. Pada awal pendiriannya, PD Dharma Jaya menghadapi tantangan berat. “Modal hanya terdiri dari barang-barang ( assets ) tidak bergerak yang umumnya dalam kondisi tua dan banyak yang rusak, bahkan tidak sedikit yang tidak dapat dipergunakan lagi,” tulis Ali Sadikin. Selain itu, jumlah tenaga kerja melampaui kebutuhan nyata perusahaan. Untuk memecahkan masalah tersebut, Ali Sadikin merehabilitasi alat-alat produksi, meningkatkan efisiensi, dan membekukan usaha-usaha yang tidak produktif. Dia juga mengoordinasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Jakarta dengan PD Dharma Jaya dan menyediakan mobil pengangkut. PD Dharma Jaya merumuskan ulang visi dan misinya sekaligus membuat rencana jangka panjang pada 1985 setelah keluar Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1985. Dua poin pentingnya antara lain peningkatan operasi dan laba bersih dan menjadi pemimpin di bidang perdagangan dan industri daging. Tapi sekarang PT Dharma Jaya justru terlilit masalah internal dan ketiadaan dana untuk menyediakan daging murah atau subsidi. Perusahaan Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Perusahaan ini berawal dari nasionalisasi terhadap perusahaan asing bernama Bataviasche Vorkers Mastschappij NV pada 1954. Kepemilikannya berada di Kementerian Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata. Lingkup usahanya meliputi penyediaan, perawatan, dan penyelenggaraan transportasi massal. PPD menjadi milik Pemerintah Jakarta melalui Peraturan Pemerintah No. 229 Tahun 1961 pada masa Gubernur Soemarno. “Dasar pertimbangan adalah bahwa perusahaan negara yang menyelenggarakan pengangkutan penumpang untuk umum dengan kendaraan bermotor khusus dalam wilayah Daerah Swatantra lebih tepat dikuasai, diasuh, dan dibimbing oleh Pemerintah Daerah itu,” tulis Ali Sadikin. Saat awal menjadi milik Pemerintah Jakarta, PPD mempunyai seratusan bus Leyland berwarna kuning. Terpampang tulisan khas di kaca depannya, “Bis ini dibeli dengan uangmu, peliharalah baik-baik,” tulis Djaja, 13 Juli 1963. Manajemen PPD berjalan cukup baik pada dekade 1960-an. Bus-busnya baru, sopir berkendara santun, dan kernet bisa hidup layak. Tapi masuk dekade 1970-an, manajemen PPD “Semakin hari, semakin rusuh akibat manajemen gado-gado yang masih terlalu amatir dan kampungan,” tulis Ekspres , 19 April 1971. PPD pun merugi puluhan tahun. Sekarang PPD telah banyak berbenah. Bus-bus baru berdatangan dan beroperasi melayani penumpang dalam Busway . PPD kembali memperoleh laba sejak 2012. PT Delta Djakarta Serupa PPD, PT Delta Djakarta bermula dari perusahaan asing pada 1932. Berkedudukan di Batavia, perusahaan ini bernama De Archipel Brouwerij milik orang Jerman. Menurut Bisuk Siahaan dalam Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir , kepemilikannya berpindah ke orang Belanda menjelang Perang Dunia II. Namanya pun berganti jadi De Orange Brouwerij. De Orange Brouwerij terus berkembang. Hingga datanglah masa nasionalisasi terhadap perusahaan asing pada 1957. Kepemilikannya beralih ke perusahaan Indonesia dan diserahkan ke Pemerintah Jakarta pada 1964. Namanya ganti lagi jadi PT Budjana Djaja-Pabrik Bir Jakarta. Anker jadi nama produknya. Seiring terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada 1967, kota Jakarta mulai berubah. Salah satu pengaruh UU PMA bagi Jakarta adalah kehadiran tempat hiburan malam. Tempat-tempat itu menyediakan bir dan pengunjungnya cukup ramai. Ali Sadikin melihat potensi menguntungkan dari situasi tersebut. Dia menggagas bentuk kerja sama yang titik beratnya terletak pada peleburan seluruh sistem perusahaan ( join venture ) dengan modal swasta asing. “Sebagai pilot project dari usaha-usaha kerja sama tersebut di atas, dapat dikemukakan sebagai contoh join venture antara Pabrik Bir Anker Jakarta dengan pihak pemilik semula NV Bier Brouwerij de Drie Hoofijzers,” tulis Ali Sadikin. Dan mulai 1970, perusahaan itu menyandang nama PT Delta Djakarta Perhitungan Ali Sadikin jitu. PT Delta Djakarta tumbuh sebagai perusahaan bir raksasa dan menjadi salah satu Perusahaan Daerah yang berkinerja baik dengan laba positif.

DALAM kunjungan ke Jakarta pada 2008, Prof. John L. Esposito menyatakan rasa kagumnya terhadap kecintaan kaum Muslim terhadap agamanya. Namun dia mengkritik ekspresi itu kerap kali tidak disertai semangat untuk memahami Islam lebih mendalam. Akibatnya, banyak kelompok Islam yang terjatuh dalam tindak radikalisme. “Sedangkan gerakan radikalisme agama merupakan taman bermain paling nyaman bagi para agen intelijen dan ini membahayakan masa depan agama itu sendiri,” ujar Guru Besar Studi Islam di Universitas Georgetown, Amerika Serikat itu. Pernyataan Esposito bisa jadi benar. Menurut Karen Armstrong dalam The Batlle for God , (lewat badan intelijen) negara-negara di dunia sering menggunakan kelompok-kelompok keagamaan sebagai instrumen untuk memainkan kepentingan mereka. Kasus HAMAS (Gerakan Pertahanan Islam) di Palestina, menjadi salah satu contohnya.  “Israel pada awalnya mendukung HAMAS, sebagai cara untuk meruntuhkan PLO,” ujar perempuan yang dijuluki sebagai “Duta Besar Islam di Dunia Barat” tersebut. Pendiri WikiLeaks Julian Assange memperkuat pendapat Karen Armstrong. Dalam suatu wawancara dengan sebuah surat kabar Argentina yang dikutip Russia Today edisi 25 Maret 2015, Assange mengatakan: “Jaringan kami mengungkapkan bahwa Israel selalu mendukung HAMAS terutama pada masa awal kelompok ini berkembang, tujuannya untuk memecah perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka.” ISIS (Negara Islam Irak dan Syam) yang menjadi biang keladi kerusuhan berdarah di Mako Brimob dan beberapa kota di Indonesia belakangan ini, juga disinyalir sebagai organ yang dibentuk para agen Mossad (Badan Intelijen Israel), CIA (Badan Intelijen AS) dan M16 (Badan Intelijen Inggris). Berbagai kalangan mengakui hal tersebut, termasuk Edward Snowden, eks anggota NSA (Badan Keamanan Nasional AS) yang membelot ke Rusia. Kasus Indonesia Di Indonesia, pemanfaatan kelompok-kelompok radikal oleh para agen rahasia sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Salah satunya adalah DI/NII (Darul Islam/Negara Islam Indonesia), gerakan yang menjadi cikal bakal adanya dua gerakan Islam radikal pada hari ini: Jamaah Islamiyah (JI) yang menginduk ke Al Qaidah dan Jamaah Anshar Daulah (JAD) yang berafiliasi kepada ISIS. Kisah tersebut bermula dari kejadian pada 1 Agustus 1962, saat DI/NII memutuskan untuk mengakhiri pemberontakan mereka terhadap pemerintah RI (Republik Indonesia) yang sudah berusia 13 tahun. Keputusan itu dicetuskan oleh 32 tokoh dan ulama DI/NII (terdiri dari orang-orang terdekat Imam DI/NII S.M. Kartosoewirjo). Mereka antara lain Adah Djaelani, Danu Muhammad Hasan, Tahmid Rahmat Basuki, Dodo Muhammad Darda, Ateng Djaelani dan Djaja Sudjadi. Ikrar kesetiaan terhadap pemerintah RI tidak sia-sia karena beberapa waktu kemudian pemerintah RI (lewat tentara) mengganjar mereka dengan berbagai “hadiah”. Untuk para eks kombatan DI/NII setingkat prajurit dan perwira disediakan modal usaha dan biaya untuk memulai hidup baru di wilayah transmigrasi. Sedangkan untuk para petingginya, mereka langsung dibina oleh Kodam Siliwangi dan dimodali untuk berbisnis. “Seperti Ateng Djaelani dan Adah Djaelani, mereka dijadikan penyalur minyak tanah di Bandung dan Jakarta,” ujar Solahudin dalam NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia . Hubungan mesra antara eks anggota DI dengan tentara semakin kuat manakala mereka dilibatkan dalam penumpasan orang-orang PKI (Partai Komunis Indonesia) pasca Peristiwa 1 Oktober 1965. Pihak tentara menunjuk pentolan Kodam Siliwangi seperti H.R. Dharsono dan Aang Kunaefi serta beberapa pejabat BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) yakni Ali Moertopo dan Yoga Sugama untuk berkoordinasi dengan para petinggi DI. “Dalam operasi itu, pihak tentara hanya memberikan pinjaman senjata sedangkan untuk soal-soal teknis termasuk logistik, orang-orang DI membiayai sendiri,” ungkap Sholahudin. Sukses memberangus eks anggota PKI, para tokoh DI/NII diarahkan oleh para petinggi BAKIN untuk terlibat dalam proyek pemenangan Golkar (Golongan Karya) dalam Pemilihan Umum 1971. Kendati sempat terjadi perdebatan di kalangan internal eks anggota DI/NII, pada akhirnya ajakan itu diterima. “Lewat Pertemuan Situaksan, Bandung (yang ditengarai dananya dari BAKIN) pada 21 April 1971, sekitar 3000 eks anggota DI menyatakan siap mendukung Golkar,” kata Solahudin. Perkembangan selanjutnya DI/NII bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan bersenjata kembali. Sejak pertengahan tahun 1970-an, ruang lingkup perjuangan mereka tidak lagi hanya semata di Jawa, namun juga sudah meluas hingga Sumatera dan Sulawesi. Aksi-aksi DI/NII semakin militan, kreatif dan mulai berjejaring secara internasional, terutama setelah mereka mendirikan JI dan JAD. Apakah mereka sudah terlepas dari kuasa para agen rahasia? Dalam dunia intel, tak ada yang bisa menjamin itu tidak terjadi.

DIPUJA dan dihujat. Dua hal itulah yang selang-seling diterima Arsene Wenger sepanjang 22 tahun mengasuh klub London utara Arsenal FC. Sanjungan setinggi langit menghampirinya kala dia membawa The Gunners dua kali menyabet double winners –raihan trofi Premier League dan FA Cup– pada musim 1997/1998 dan 2001/2002. Pujian kian deras kala Arsenal menutup musim 2003/2004, tim ini mengukir rekor tak terkalahkan sepanjang musim, mengulang Preston North End 115 tahun sebelumnya. Namun, cercaan dan makian langsung menghampiri Wenger begitu prestasinya jeblok. “ Wenger Out !” kata slogan yang pernah diusung fans Arsenal saat performa tim itu buruk. Belakangan, terutama pada 2017, tekanan terhadapnya untuk menyudahi masa bakti di Emirates Stadium kian intens. Sejumlah kelompok fans menginginkan pergantian rezim Wenger. Les Professeur (sang professor), julukan yang diberikan media Inggris pada Wenger yang tak pernah berhenti menggali pelajaran sepakbola modern, resmi meninggalkan Arsenal pada 13 Mei 2018. Kepergiannya tak hanya meninggalkan kenangan manis buat fans Arsenal, dia meninggalkan banyak hal berharga buah inovasinya kepada sepakbola Inggris. Apa saja warisan revolusioner Wenger yang dikenang? Diet Pemain Urusan nutrisi jadi satu dari sekian pekerjaan rumah (PR) pertama Arsene Wenger kala datang ke Arsenal, 1996. Wenger merombak asupan makanan para pemainnya, tak ada lagi santapan utama macam steak atau camilan cokelat Mars di kamp latihan. Wenger menggantinya dengan beragam makanan sehat seperti wortel mentah dan seledri, brokoli, ikan atau ayam rebus, hingga kentang tumbuk. “Menurut saya di Inggris makanan mereka terlalu banyak mengandung gula, daging dan justru kurang sayuran. Padahal gaya hidup kita berkaitan erat dengan kesehatan,” ungkap Wenger di Evening Standard , 18 Oktober 1998. Arsene Wenger "mereformasi" gaya hidup dan nutrisi para pemainnya (Foto: arsenal.com) Wenger “belajar” soal nutrisi dengan diet ketat sejak menukangi klub Jepang Nagoya Grampus Eight. Dia kagum pada gaya hidup orang Jepang yang menjaga kesehatan dengan makanan-makanan rebusan. Soal alkohol, Wenger tak serta-merta melarang, Namun, hampir setiap waktu dia mengingatkan alhokol bakal merusak otot dan metabolismenya. Perombakan Metode Latihan Penerapan diet dan penggantian asupan makanan pemain Arsenal oleh Wenger bertujuan agar kondisi para pemain lebih segar untuk bisa mengikuti arahan-arahannya dalam latihan. Tony Adams cs. tak lagi diarahkan dengan sesi-sesi latihan fisik monoton yang banyak berlari. Wenger menerapkan sesi latihan pendek variatif dan enerjik serta selalu bersentuhan dengan bola. Sesi stretching pun selalu dengan bola. Semua sesi latihan diawasi ketat oleh Wenger yang nyaris tak pernah melepas stopwatch -nya. Arsene Wenger menyontohkan salah satu gaya stretching baru dengan bola (Foto: arsenal.com) “Saya menyukainya. Latihan sesi pendek, tajam dan intens. Sebelumnya, kami selalu berlari dan digenjot fisik. Tapi bersama Arsene latihan lebih variatif. Seperti sesi pergerakan tim, mengolah bola. Dia ingin semua pemain bergerak bersama, menciptakan banyak opsi pada permainan,” kenang eks-bek Arsenal Nigel Winterburn, dikutip John Cross dalam Arsene Wenger: The Inside Story of Arsenal under Wenger. Hasil dari pola latihan ala Wenger sangat terlihat di lapangan, permainan Arsenal yang  membosankan berubah jadi permainan cantik. Klub-klub lain pun mengadaptasi metodenya. Filosofi Permainan Atraktif Begitu bergabung, Wenger mengganti gaya permainan bertahan Arsenal yang dibentuk pelatih George Graham dengan permainan ofensif cepat dari kedua sayap. Seringkali, bek sayap ikut membantu serangan. Meski tak jarang membuka ruang pertahanan untuk dimanfaatkan musuh, pola penguasaan bola menjadikan permainan Arsenal lebih sedap dipandang. The Gunners tak lagi dicibir banyak orang sebagai tim yang membosankan. Gaya bermain Arsenal berubah total, dari bertahan menjadi ofensif dengan style yang atraktif (Foto: Repro "The Wenger Revolution") Filosofi permainan begini membuat Wenger berhasil menorehkan rekor 49 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan sejak Mei 2003-Oktober 2004. Rekor ini mematahkan rekor 42 laga tanpa pernah kalah Nottingham Forest pada November 1977-November 1978. “Terdapat filosofi, gaya bermain, dan kultur terkait bagaimana Anda ingin menerapkan permainan. Penting untuk klub terus berkembang dan buat saya, kebanggaan terbesar setiap pelatih adalah keyakinan terhadap ambisi positif dan filosofi,” cetus Wenger dikutip Ted Richards dalam Soccer and Philosophy. “Wenger membangun tim terbaik yang pernah saya hadapi. Tim 1998 mereka luar biasa. Pujian terbesar karena filosofi Wenger membuat kami mengubah cara bermain untuk menghadapi mereka,” puji mantan bek Manchester United Gary Neville dalam akun Twitter @GNev2 pada 20 April 2018. Membuka Gerbang Pemain dan Pelatih Asing Untuk mengembangkan gaya bermain atraktif Arsenal, Wenger butuh pemain asing yang karakternya berbeda dari pemain Inggris. Dia mendatangkan Marc Overmars dari Belanda hingga para kompatriotnya dari Prancis: Emmanuel Petit, Nicolas Anelka, dan Thierry Henry. “Petit dan Overmars merupakan pembelian penting. Melihat mereka beradaptasi dengan gaya di Inggris sangat menarik,” ujar Wenger, dikutip Amy Lawrence dalam The Wenger Revolution. Wenger tak alergi menurunkan 11 pemain utama dengan mayoritas pemain asing. Pada 2005 saat meladeni Crystal Palace, Wenger menurunkan tim tanpa satu pun asli Inggris: enam Prancis, tiga Spanyol, dua Belanda serta masing-masing satu pemain Jerman, Pantai Gading, Kamerun, Brasil, dan Swiss. Menengok bagaimana suksesnya Wenger, klub-klub lain tak segan merekrut lebih banyak pemain asing untuk dijadikan punggawa utama. Arsene Wenger bersama para pemain asingnya (Foto: arsenal.com) Sukses Wenger juga berdampak pada membanjirnya pelatih non-Inggris. Saat kedatangan Wenger, di kasta teratas Liga Inggris hanya ada satu pelatih asing, Ruud Gullit yang menakhodai Chelsea. Kini (musim 2017/2018), 13 dari 20 klub ditangani pelatih asing. Timnas Inggris kena imbas tak alergi menyewa pelatih asing: Sven-Goran Eriksson (2001-2006) dan Fabio Capello (2008-2012). Pemoles Calon Bintang Beda dari rival-rivalnya, Wenger enggan belanja pemain berlebihan. Wenger justru dikenal sebagai pemoles pemain muda berprospek cerah menjadi bintang. Sebut saja Patrick Vieira, Freddie Ljungberg, Anelka, Henry, Robin van Persie, Ashley Cole, Cesc Fabregas, hingga generasi Jack Wilshere dan Ainsley Maitland-Niles. Ada yang diasah dari akademi, ada pula yang dibeli dari klub lain dengan harga murah. Saat dijual, harga mereka amat menguntungkan manajemen klub. Francesc Fabregas i Soler, satu dari sekian pemain muda yang sukses diorbitkan Arsene Wenger (Foto: Instagram @cescf4bregas) Sir Alex Ferguson sudah lebih dulu memoles generasi Manchester United 1992 memang, namun Wenger lebih memberdayakan pemain muda non-Inggris. Inspirasi ini bertahan sampai sekarang. Hampir semua akademi tim-tim Liga Inggris ikut mengembangkan para pemain muda asing.

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melepas saham di perusahaan bir PT Delta Jakarta bertepatan malam pertama Ramadan 1439 H/2018 M. Jumlah sahamnya sebesar 26,25 persen dengan nilai jual mencapai satu triliun rupiah. Kepemilikan saham di perusahaan bir itu berakar dari upaya Pemprov DKI Jakarta mencari sumber dana pembangunan di luar dana dari pemerintah pusat. Salahsatu upaya mencari sumber alternatif adalah melalui pembentukan perusahaan daerah.        Pada awal kemerdekaan, pemerintah Jakarta belum mampu merumuskan secara jelas bagaimana cara memperoleh dana untuk pembangunan kota. Jakarta masih bergolak oleh api revolusi. Soewirjo, walikota Jakarta 1945-1951, berkutat pada ikhtiar menciptakan keamanan dan ketertiban kota. Tentara Sekutu dan Belanda hadir di Jakarta dan memantik perlawanan dari pejuang Republik. Jakarta juga sempat punya dualisme pemerintahan: Soewirjo dan Administrasi Sipil Belanda. “Pemerintah kota, karena ada dua macam, tidak dapat berjalan dengan lancar,” kenang Soewirjo dalam Karya Jaya: Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966 . Sehingga urusan mencari sumber dana jadi terbengkalai. Sjamsuridjal, walikota Jakarta 1951-1953, bertekad menyejajarkan Jakarta yang berangsur tenteram dengan kota-kota metropolitan di luar negeri. Dia punya banyak program untuk mewujudkan tekadnya. Tapi sumber dana pembiayaannya masih gelap. Tekadnya pun gagal maujud. Konsep pencarian sumber dana pembangunan Jakarta mulai agak terang pada masa Sudiro, walikota Jakarta 1953-1959. Dia punya prinsip, “mengadakan pemerintahan yang baik, dengan tersedianya biaya yang cukup, diperoleh dari dan diusahakan dengan kekuatan sendiri.” Sudiro tak ingin bergantung pada satu sumber dana pembangunan. Dia berupaya mencari sumber dana selain subsidi dari pemerintah pusat. Antara lain dari pajak bandara, jalan berbayar, dan penaikan harga bensin di Jakarta. Tapi dia kesulitan menjalankan rencananya. “Menggali sumber-sumber baru biasanya tidak direstui oleh pemerintah pusat,” catat Sudiro dalam Karya Jaya. Soemarno, gubernur Jakarta 1960-1964, mengalami hal serupa Sudiro. Gagasannya untuk mencari alternatif sumber dana pembangunan sempat beroleh penolakan dari Departemen Keuangan. Soemarno berencana membentuk Bank Pembangunan Daerah untuk mengelola dana dari masyarakat dan perusahaan swasta. Dana bank itu terpisah dari dana pemerintah pusat. Soemarno mengupayakan sebagian besar modal bank tersebut berasal dari pemerintah Jakarta. Sisanya dari perusahaan swasta. “Dua juta rupiah di antaranya dari pemerintah daerah dan setengah juta rupiah dari Maskapai Asuransi Bumi Putera 1912,” terang Soemarno dalam Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya . Dengan kepemilikan lebih besar keuntungan dari suka bunga pinjaman pun bisa berpulang lebih besar ke pemerintah daerah. Tapi gagasan Bank Pembangunan Daerah terbentur oleh ketiadaan dasar hukum. Maka, Departemen Keuangan menolaknya. Soemarno lapor kepada Presiden Sukarno. Departemen Keuangan pun berubah sikap mengiyakan pembentukan Bank Pembangunan Daerah pada 1961. Inilah Perusahaan Daerah pertama milik pemerintah Jakarta. Gagasan Soemarno mulai kelihatan hasilnya. Bank Pembangunan Daerah menyalurkan pinjaman untuk biaya pembangunan Pasar Cikini, peremajaan Pasar Senen, peternakan Babi, dan jalan. Selain membentuk bank, Soemarno juga mengadakan perusahaan patungan antara pemerintah daerah dengan swasta seperti PT Pembangunan Jaya dalam bidang konstruksi dan rekreasi; PT Surya Jaya dan PT Sinar Jaya dalam bidang penerbitan dan pemberitaan; PT Terigu Jaya dan Yayasan Kebutuhan Pokok Jakarta dalam bidang pangan. Dari inisiatif Soemarno muncul pula badan-badan khusus untuk mengelola kebijaksanaan dalam wilayah atau proyek tertentu seperti Otorita Pluit, Otorita Cempaka Putih, Yayasan Perumahan Pulo Mas, Otorita Pembangunan Proyek Senen, Otorita Krekot Dalam, dan banyak lagi sepanjang 1962-1964. Kepemilikan modal dan kendalinya berasal dan berada lebih besar pada pemerintah Jakarta, seperti dalam Perusahaan Daerah. Ali Sadikin, gubernur Jakarta 1966-1977, menjelaskan dalam Gita Jaya bahwa Perusahaan Daerah terbagi atas beberapa golongan. Pertama , Perusahaan Daerah eks Gemeente Bedrifen Verondering yang bertujuan pelayanan publik semata. Kedua , Perusahaan Daerah yang bermula dari penyerahan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan mencari laba dengan penyertaan modal swasta nasional atau asing. Ketiga, perusahaan bentukan pemerintah Jakarta berstatus perseroan terbatas. Keempat , badan usaha yang diadakan oleh pemerintah Jakarta dalam lingkup wilayah, proyek, promosi usaha, jasa, dan rekreasi tertentu. Perusahaan Daerah bertambah lebih banyak pada masa Ali Sadikin. Penyebabnya dia berupaya menggenjot pendapatan daerah dari Perusahaan Daerah setelah melihat sulitnya memperoleh pendapatan dari pajak masyarakat. “Kesadaran, kemauan, dan kemampuan membayar pajak menurun,” kata Ali Sadikin dalam Prisma , No 5, Mei 1977. Menurut Albert Widjaja dalam “Pengembangan Pemerintah DKI Jakarta dari Segi Operasionalnya”, tercatat ada 159 Perusahaan Daerah sepanjang masa Ali Sadikin. Tapi semua bermasalah dari pijakan hukumnya. “Semua Perusahaan Daerah tersebut bergerak tanpa landasan hukum yang kuat, karena satu-satunya UU yang ada tentang Perusahaan Daerah dalam bentuk UU No. 5 Tahun 1962 telah dihapus dan belum ada penggantinya. Di samping itu, Perusahaan Daerah tersebut didirikan tidak berdasarkan peraturan daerah melainkan hanya SK (Surat Keputusan, red .) gubernur,” tulis Albert termuat di Kotapraja , No. 5 Tahun 1979. Tak aneh ketika Ali Sadikin hendak menaruh modal pemerintah Jakarta di perusahaan bir Anker pada 1971, tantangannya bukan hanya berangkat dari sudut agama dan moralitas, melainkan juga sudut legalitas. Mengabaikan keberatan orang soal legalitas, Ali Sadikin tetap menaruh modal di perusahaan bir tersebut. Dia mengatakan pemerintah Jakarta telah memperoleh izin dari menteri kehakiman untuk menjalankan kerja sama dengan swasta asing dan nasional sejak 1969. Selain sorotan sisi hukum, Perusahaan Daerah menerima kritik lantaran kontribusi untuk kas daerah jauh dari harapan. “Penerimaan dari Perusahaan Daerah sangat kecil sekali, yaitu di bawah 1%,” tulis Albert. Ali Sadikin akur dengan keadaan tersebut. Dia bilang, “iklim ekonomi pada waktu itu tidak menguntungkan dan kurang memberikan tempat bagi pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan-Perusahaan Daerah sebagai suatu unit ekonomi.” Satu demi satu Perusahaan Daerah tumbang atau merger. Jumlahnya hanya ada 27 buah pada zaman Wiyogo Atmodarminto, gubernur Jakarta 1987-1992. Tapi pada masa Wiyogo, kedudukan hukum Perusahaan Daerah lebih solid dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai nyata. Keadaan ini bertahan hingga sekarang.

SEOLAH tak mempedulikan nyawa manusia, militer Israel meladeni demonstrasi “Great March Return” rakyat Palestina dengan tembakan. Akibatnya, lebih dari 100 orang tewas dan 1000 lainnya terluka. Israel mengklaim para serdadunya menjaga kedaulatan. Insiden berdarah itu menambah panjang deretan insiden berdarah yang sejak lama terjadi. Suasana makin dikeruhkan oleh peresmian Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yerussalem pada Selasa (15/5/2018). Meski banyak pemimpin dunia mengutuk dan mengecam keputusan itu, Presiden Donald Trump bergeming. AS bahkan mematahkan sejumlah resolusi yang dikeluarkan Dewan Kemanan (DK) PBB. “Apapun resolusinya akan di-veto AS. Mereka kan pegang hak veto,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana kepada Historia . Eksodus Penduduk Palestina Great March Return dihelat untuk memperingati eksodus besar-besaran orang Palestina. Dalam Perang Palestina 1948, sekira 700 ribu warga Palestina mengungsi dari tempat tinggal mereka akibat pendudukan Israel. Menurut Benny Morris dalam The Birth of Palestinian Refugee Problem Revisited , hingga kini para penyintas dan keturunan mereka tersebar di Yordania (dua juta), Lebanon (428 ribu), Suriah (478 ribu), Tepi Barat (788 ribu), dan Jalur Gaza (satu juta). Ratusan Ribu warga Palestina mesti terusir dari tanahnya akibat Perang Palestina 1948 hingga kini dikenal Hari Nakba (Foto: cojs.org ) Hari pengungsian itu dikenal sebagai Nakba atau Yawm an-Nakba, yang berarti Hari Bencana. Pada 1950-an, Liga Arab menyebutnya sebagai Hari Palestina. Oleh Yasser Arafat Hari Nakba ditetapkan secara resmi pada 1998. “Orang-orang Arab di Israel-lah yang awalnya mengajarkan para penduduk di wilayah Israel untuk memperingati Hari Nakba,” cetus mantan Wakil Walikota Yerusalem Meron Benvenisti dalam Son of Cypresses. Mempertanyakan Legalitas Kedubes Amerika Dalam peringatan 70 tahun Hari Nakba yang jatuh tahun ini, rakyat Palestina menggelar Gerakan 40 ribu warga Palestina di berbagai wilayah Gaza. Berbarengan dengan gerakan itu, AS meresmikan perpindahan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan itu ibarat menyiram bensin ke bara api hubungan Palestina-Israel. “Besar dugaan, motifnya Trump ingin mewujudkan janji kampanyenya,” ujar Hikmahanto. Trump berpijak pada undang-undang (UU) bernama Jerusalem Embassy Act (JEA) yang RUU-nya dicetuskan kali pertama oleh Senator Bob Dole di Komite Senat Bidang Luar Negeri dan Komite Kongres Bidang Hubungan Internasional Senat, 13 Oktober 1995. Setelah diluluskan Senat dan Kongres pada 24 Oktober 1995, JEA resmi jadi UU pada 8 November 1995. JEA berangkat dari prinsip AS bahwa Yerusalem berdasarkan sejarahnya merupakan bagian dari pemerintahan di bawah Inggris (Mandatory Palestine). Untuk memperkuat prinsip itu, AS menggunakan UU Yerusalem Israel yang –mengklaim Yerusalem sebagai ibukota Israel– diterbitkan Knesset (badan legislatif Israel) pada 30 Juli 1980. Kebijakan Trump meruntuhkan fondasi toleransi yang dibangun para pendahulunya. Meski ayat 3 JEA menyatakan bahwa Kedubes AS harus sudah dipindah dari Tel Aviv pada 31 Mei 1999, pemerintahan Clinton hingga Barack Obama senantiasa menunda pelaksanaannya. Mereka berpijak pada ayat 7, di mana presiden berhak menunda proses pemindahan kedubes selama enam bulan. Trump sebetulnya sempat mengikuti para pendahulunya, namun pada Desember 2017 dia mengakui Yerusalem adalah ibukota Israel meski kembali menandatangani penundaan pemindahan kedubes. Pada 15 Mei 2018, berbarengan dengan 70 tahun deklarasi kemerdekaan Israel, Trump meresmikan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang kemudian diikuti Guatemala. Kedubes AS di Yerusalem (Foto: wikimedia.org) Keputusan Trump yang menggugurkan sejumlah resolusi DK PBB itu menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Keputusan itu melanggar banyak hukum internasional sekaligus mencederai legitimasi AS sebagai penengah konflik Israel-Palestina. “Dunia harus terus menunjukkan penentangannya. Termasuk mengingatkan Trump, rakyat AS, dan kepentingan AS di luar negeri bisa jadi korban kebijakannya. Ditambah, dunia juga mesti mendorong Rusia atau negara-negara pemilik hak veto lainnya di DK PBB untuk melakukan tindakan unilateral yang bisa membuat Trump berpikir ulang,” lanjut Hikmahanto. Tindakan unilateral mesti diambil mengingat jika persoalan itu dibawa ke DK PBB, hasil resolusinya bisa kembali di-veto AS. “Atau masyarakat dunia hendaknya merangkul warga AS dengan harapan bisa dihentikan (atau dibatalkan) melalui lembaga peradilan di AS, atau bahkan mendorong agar Presiden Trump di- impeach (dimakzulkan),” tutup Hikmahanto.