Hasil pencarian

Ho Im sebutan untuk iklan dukacita kalangan Tionghoa. CALON presiden Joko Widodo tak ambil pusing dengan kampanye hitam yang menyebut dirinya keturunan Tionghoa dan bernama Oey Hong Liong. Namun Jokowi angkat bicara ketika kempanye hitam itu sudah keterlaluan berupa berita dukacita “RIP Ir. Herbertus Joko Widodo (Oey Hong Liong)” yang beredar di jejaring sosial. Jokowi menyebut kampanye hitam itu “brutal”.  Menurut Iwan Awaluddin Yusuf, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam Media, Kematian, dan Identitas Budaya Minoritas , iklan dukacita erat kaitannya dengan upaya penyebarluasan kabar meninggalnya seorang etnis Tionghoa kepada keluarga dan sanak famili sesama Tionghoa. Mereka menyebut iklan dukacita sebagai Ho Im. “Iklan berita keluarga tentang kematian dan perkawinan bagi pembaca Tionghoa peranakan lebih penting daripada editorial yang hebat,” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik . Selain pesan kematian, iklan dukacita menyampaikan pesan lain. Bagi keluarga dari orang Tionghoa yang semasa hidupnya menjalin bisnis dan perdagangan, pemasangan iklan dukacita diharapkan memberi tahu relasi bisnis almarhum. Ditinjau dari aspek ekonomi media, iklan dukacita relatif stabil dalam menyumbang pemasukan. Media di masa lampau maupun sekarang mengandalkan iklan berita keluarga, baik iklan dukacita maupun sukacita. Benny mencontohkan, Sin Po memperoleh banyak pelanggan karena memuat iklan berita keluarga. Begitu pula dengan Pewarta Soerabaia yang dikenal sebagai harian yang memuat iklan berita keluarga terlengkap. Saking pentingnya iklan dukacita, menurut Iwan, sering terjadi percekcokkan hanya karena nama seseorang famili lupa dicantumkan atau salah tulis. Karenanya, biasanya ada “ahli” yang membantu pihak yang berduka. Begitu ada anggota keluarga yang meninggal dunia, seorang anggota keluarga, biasanya anak mendiang, segera mengajak bermusyawarah untuk menentukan waktu penguburan. “Setelah disepakati dan memperoleh hari dan tanggal baik, mereka segera menghubungi biro iklan atau yayasan pelayanan kematian untuk mempersiapkan iklan dukacita,” tulis Iwan. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, semua yang berbau Tionghoa dilarang. Soeharto menutup semua suratkabar Tionghoa, kecuali Harian Indonesia yang dikelola pemerintah dan dikuasai militer. Dalam Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia , Leo Suryadinata menjelaskan Harian Indonesia adalah harian dwibahasa Tionghoa dan Indonesia, “yang menjadi populer di antara etnis Tionghoa untuk memasang pemberitahuan mengenai kematian, perkawinan, iklan, dan sebagainya.” Harian Indonesia juga menjadi satu-satunya suratkabar berbahasa Tionghoa sampai tahun 1998. Menurut Aimee Dawis dalam Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas , harian ini jarang memuat gambar tokoh Tionghoa dalam kolom-kolomnya. “Satu-satunya gambar orang Tionghoa yang selalu dimuat surat kabar ini adalah foto dalam iklan dukacita,” tulis Aimee Dawis. Iklan dukacita atau Ho Im bagi sebagian masyarakat Tionghoa dianggap tradisi. “Walaupun demikian,” tulis Iwan, “tidak semua etnik Tionghoa mengekspresikan kematian lewat iklan dukacita.”*

Perempuan bermain dakon atau congklak, 1910. (KITLV). BU BEI menimang angannya kembali ke masa kanak-kanak. Ketika tengah gandrung bermain congklak dengan menggunakan biji sawo kecik, keasyikan itu terhenti. Ibunya berpikiran lain. “Kamu tidak pantas main congklak. Kamu sudah gede,” kata sang ibu yang ingin mempersiapkan anaknya menjadi seorang priyayi. Begitulah Arswendo Atmowiloto dalam novel Canting memotret kehidupan keluarga priayi Jawa. Salah satunya kebiasaan bermain congklak. Congklak atau dakon merupakan permainan tradisional yang populer di Jawa. Ia dimainkan segala umur, lelaki maupun perempuan. Menurut A.J. Resink-Wilkens dalam Het Dakonspel (Permainan Dakon), permainan dakon biasa dimainkan anak-anak perempuan dari kalangan bangsawan. Menurut James Dananjaya dalam Folklor Indonesia , permainan ini tersebar luas di Asia dan Afrika, yang terkena pengaruh kebudayaan Islam. Di Srilanka namanya canka , di Semenanjung Melayu disebut conkak , di Filipina cunkayon , dan di Afrika mankala . Sementara dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia , Dennys Lombard menyebut permainan ini sama dengan mangala yang terdapat di berbagai tempat lain di Samudera Hindia, Madagaskar, dan Turki, setidaknya sejak abad ke-17. Dakon, menurut Lombard, berasal dari kata daku atau saya , yang mengesankan penonjolan ego. Ia merupakan contoh terbaik dari permainan tradisional yang nonkompetitif. Tujuannya untuk menghibur melalui hubungan timbal-balik yang menenangkan daripada merangsang sebuah persaingan ilusi. Ketika orang Eropa memainkannya untuk kali pertama, dengan terkejut mereka menyadari bahwa permainan ini berbeda dari “dam-daman” (catur Jawa); tujuan permainan tersebut bukanlah untuk “menang.” “Peraturannya memang dibuat demikian rupa sehingga permainan dapat berlangsung berjam-jam dan hanya sekali-kali terhenti karena kekalahan (yaitu habisnya biji di dalam lubang tertentu) salah satu pemain,” tulis Lombard. Bukti arkeologis mengenai permainan ini ditemukan dalam ekskavasi di Panjunan, Banten, pada 1983 yakni berupa Bidak Congklak Terakota. Pada masanya situs ini merupakan pabrik tembikar. Bidak Congklak Terakota yang terbuat dari tanah liat tersebut kini menjadi koleksi Museum Nasional. “Artefak tanah liat yang dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder antara lain berupa barang permainan seperti congklak… , ” tulis Heriyanti Ongkodharma dalam Kapitalisme Pribumi Awal Kesultanan Banten 1522-1684 . Tinggalan arkeologis pada masa prasejarah (megalitikum) berupa batu monolit juga disebut batu dakon, mengambil sebutan dari bidak permainan dakon karena kemiripannya. Batu Dakon biasanya berdampingan dengan menhir. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, ada dua pandangan mengenai fungsi Batu Dakon. Kalangan ahli prasejarah beranggapan lubang di batu itu berfungsi sebagai altar sesajian seperti kembang-kembangan atau biji-bijian. Kalangan lainnya beranggapan fungsinya sebagai proyeksi peta bintang seperti di dataran tinggi India. “Apakah Batu Dakon punya pertalian dengan permainan dakon tentu harus dilakukan penelitian lebih lanjut,” katanya kepada Historia.*

Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Subic, Filipina. ( subicbayliving.com ). PEMERINTAH Filipina dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan peningkatan kerja sama militer, 28 April 2014. Kerja sama ini muncul menyusul sengketa antara Filipina dan China terkait kepemilikan pulau karang di Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini memungkinkan militer Amerika memiliki akses ke sejumlah pangkalan militer, pelabuhan, dan lapangan udara hingga sepuluh tahun ke depan. Namun, Amerika tak diperkenankan membangun pangkalan militer secara permanen. Kesepakatan ini menuai protes dari sebagian rakyat Filipina yang berdemonstrasi di kedutaan besar Amerika di Manila. Kehadiran militer Amerika di Filipina sudah lebih dari seabad. Pada 1898, setelah mengalahkan Spanyol, Amerika menguasai Filipina sesuai Perjanjian Paris. Rakyat Filipina di bawah Emilio Aguinaldo, yang memimpin perjuangan kemerdekaan FIlipina dari tangan Spanyol, melancarkan perlawanan hingga 1902. Tapi militer Amerika terlalu besar untuk dikalahkan. “Hal itu (kolonialisme Amerika di Filipina) berlangsung hingga Jepang menguasai Filipina dalam Perang Dunia II,” tulis Glenn P. Hastedt dalam Encyclopedia of American Foreign Policy . Amerika kembali menggenggam Filipina ketika Perang Dunia hampir berakhir. Tapi gerakan kemerdekaan rakyat Filipina tak pernah berhenti. Melalui Perjanjian Manila, Amerika akhirnya memberi kemerdekaan kepada Filipina pada 4 Juli 1946. Tapi cengkeraman Amerika terus berlanjut melalui Perjanjian Pangkalan Militer yang ditandatangani kedua negara pada 14 Maret 1947. Maka, Amerika pun membangun Pangkalan Angkatan Laut Teluk Subic dan Pangkalan Angkatan Udara Clark. Sebagai imbalannya, Amerika memberikan pelatihan dan peralatan militer terbatas kepada militer Filipina. Bagi Amerika, Filipina merupakan tembok terdepan di sebelah utara Asia Tenggara dari gempuran komunisme, terutama dari China. Apabila Filipina jatuh ke tangan komunis, menurut teori domino yang dianut Amerika, wilayah-wilayah di selatannya bakal mengikuti. Filipina juga merupakan garis pelindung Amerika di Pasifik dari serangan negara lain. Peran yang tak kalah penting adalah sebagai penjamin kepentingan ekonomi Amerika. Sejak awal, tentangan muncul. Senator Tomas Confesor, misalnya, mengecam perjanjian pangkalan militer dengan Amerika karena tak memberi banyak maslahat buat rakyat Filipina. “Kita berada dalam orbit ekspansi imperium Amerika. Imperialisme belum mati,” ujarnya, sebagaimana disitir Stephen R. Shalom, profesor ilmu politik dari William Paterson University, New Jersey, Amerika Serikat, dalam “Securing the US-Philippine Military Bases Agreement of 1947”, dimuat wpunj.edu . Namun kuatnya kaki tangan Amerika di jajaran elite pemerintahan Filipina, terutama semasa pemerintahan Ferdinand Marcos, membuat upaya penghapusan pangkalan militer Amerika seolah berjalan di tempat. Baru setelah Presiden Qorazon Aquino naik ke tampuk kekuasaan pada 1986, upaya tersebut mendapat angin segar. Kaum kiri menjadi penggerak utamanya. Pada 1991, melalui voting, Senat sepakat menutup Pangkalan Angkatan Laut Teluk Subic dan Pangkalan Angkatan Udara Clark.*

IDRIS Sardi wafat pagi tadi sekira pukul 07.30 WIB di rumah sakit Meilia Cibubur, Depok. Pemain biola terbaik Indonesia itu menderita sakit lambung sejak Desember 2013. Almarhum dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Kalangan musisi menyebutnya maestro, meski yang bersangkutan enggan kata “maestro” itu dialamatkan padanya. Perlambang kerendahan hati. “Dia termasuk orang pertama di Indonesia yang menggarap musik orkestra,” kata pengamat musik Bens Leo kepada Historia . Dan ternyata, Idris Sardi-lah yang menularkan semangat bermusik kepada Addie MS, pemimpin Twilite Orchestra. “Setelah mendapat bekal dari Idris Sardi, Addie memberanikan diri terbang ke Amerika untuk belajar musik. Kursus singkat delapan bulan. Dan jadilah Addie MS yang sekarang. Idris Sardi itu gurunya Addie MS,” ujar Bens Leo. Ayah aktor Lukman Sardi itu tak hanya piawai memainkan tangga nada. Dia juga pandai bercerita dan melawak. Bila para musisi berkumpul, Idris selalu tampil dengan ceritanya. “Ceritanya ada saja. Tak ada habis-habisnya. Dia pandai membuat suasana menjadi ceria,” ujar Theodore KS, sahabat Idris Sardi, kepada Historia . “Orangnya lucu. Suka bercanda. Tapi kalau sudah bicara musik, dia serius.” Pria yang kerap berkain sarung itu lahir di Batavia, 7 Juni 1938. Ayahnya, Pak Sardi, seorang pemain biola di studio Radio Republik Indonesia ( RRI ) sekaligus pembuat ilustrasi musik untuk film. Dari ayahnya inilah Idris mengenal biola. “Saya sering disuruh bangun pagi oleh ayah. Lalu berlatih biola. Waktu itu umur saya 6 tahun,” Idris mengurai lakon hidupnya kepada Historia dalam wawancara di studio Musica, Pancoran, Jakarta Selatan, 18 April 2012. Melihat keseriusan Idris, ayahnya menyerahkan Idris berguru kepada dua pemain biola asal Hongaria, Frank Sabo dan Hendrik Tordasi. “Ayah menyuruh saya ke tempat mereka jalan kaki.” Pada 1953, ayahnya meninggal dunia. Idris yang kala itu berusia 16 tahun menjadi tulang punggung keluarga. Dia menerima tawaran RRI menggantikan posisi ayahnya sebagai pemain biola. Di RRI , Idris berkenalan dengan Bing Slamet. “Kami sering berdiskusi soal musik. Bahkan di atas becak,” kata Idris. Bersama Bing Slamet, Idris membentuk Eka Sapta pada 1963. Mereka mengajak sejumlah musisi seperti Ireng Maulana (gitar pengiring), Itje Kumaunang (gitar melodi), Benny Mustafa (drum), Darmono ( vibraphone ), dan Kamid alias Mulyono (konga). Latar belakangnya dari jazz hingga keroncong. Presiden Sukarno pernah mengundang Eka Sapta main di Istana Bogor. Kelompok ini kerap mengiringi penyanyi terkenal masa itu. Satu di antaranya Ernie Djohan. Kelompok musik ini berhasil mendirikan studio rekaman sendiri, Metropolitan, pada 1970. Usai itu, mereka jalan sendiri-sendiri tanpa menyatakan bubar. Idris meneruskan lakon ayahnya sebagai pembuat ilustrasi musik film. Alhasil, sederet Piala Citra memenuhi rumahnya. “Di Indonesia, barangkali, barulah Idris Sardi yang benar-benar dapat kita kategorikan sebagai komposer musik film yang sebenarnya,” tulis Suka Harjana, “Musik Film Belum Dianggap Penting” termuat dalam Musik antara Kritik dan Apresiasi.

Kampanye Partai Rakyat Indonesia pada Pemilu 1955. (Repro Bung Tomo Suamiku ). SIAPA tak kenal Sutomo alias Bung Tomo? Dia dikenang dengan aksi heroiknya dalam Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Setelah Indonesia merdeka, dia tertarik mendirikan partai politik. Maka, pada 20 Mei 1950, berdirilah Partai Rakyat Indonesia (PRI). Kantor pusatnya di Jalan Gondangdia Lama 18 Jakarta. Menurut Sulistina Soetomo, istri Bung Tomo, PRI adalah perubahan wajah dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), yang didirikan dan dipimpin Bung Tomo selama masa revolusi. “Inilah satu-satunya partai di saat itu yang berlandaskan Pancasila. Lambangnya adalah pohon kelapa,” ujarnya dalam Bung Tomo Suamiku .  Sejarawan AB Lapian menyebut, PRI didirikan karena adanya pertentangan di antara berbagai kepercayaan agama, aliran golongan, dan gejala-gejala lain yang membahayakan keselamatan rakyat dan negara. “Dengan maksud menghentikan gejala-gejala tersebut, maka para pejuang ‘45 menyatukan diri dalam suatu organisasi yang diberi nama Partai Rakyat Indonesia (PRI). PRI berdasarkan Pancasila dan bertujuan mempertahankan dan menegakkan kedaulatan negara kesatuan RI,” tulis Lapian dalam Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959 . Untuk membesarkan partai, Bung Tomo kerap bolak-balik Malang-Jakarta. “Bung Tomo sibuk bukan main dengan partainya. Jarang di rumah,” kata Sulistina. Dalam Menembus Kabut Gelap: Bung Tomo Menggugat , Bung Tomo mengklaim partainya mendapat sambutan hangat dari rakyat. “Dalam waktu singkat kita berkembang di seluruh Indonesia. Dari Sumatera sampai ke Bandaneira (Maluku). Cabang-cabangnya tumbuh dengan pesatnya, beribu-ribu ranting timbul secara spontan.” Ketika Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956) terbentuk, Bung Tomo ditunjuk sebagai menteri negara. Kabinet Burhanuddin merupakan kabinet koalisi dari berbagai partai. Namun karena wakil dari Masyumi mendominasi, banyak yang menyebutnya sebagai Kabinet Masyumi. Keikutsertaan PRI dalam Kabinet Burhanuddin malah merugikan. Ia kerap mendapat serangan dari partai oposisi: PNI dan PKI. Dampaknya terasa di Bali. Made Geria dan Oka Dewangkara, pemuka PRI, memperhitungkan Bali akan menyumbang tiga kursi untuk DPR. Namun, PNI dan PKI menebar kampanye negatif bahwa Bung Tomo sudah dipimpin orang Masyumi dan hendak mengislamkan rakyat Bali. “Rakyat yang semula sudah berketetapan untuk memilih ‘pohon kelapa’ ternyata lalu meninggalkannya,” kata Bung Tomo. Pada pemilu parlemen 1955, PRI meraih suara 206.161 (0,55%) dan hanya berhak atas dua kursi di DPR –salah satunya untuk Bung Tomo. Dalam pemilihan anggota Konstituante, PRI meraih suara 134.011 (0,35%) dan beroleh dua kursi untuk Purboningrat dan Basuki Resobowo. Dalam evaluasinya, Bung Tomo menyebut beberapa faktor penyebab kegagalan partainya: anasir-anasir infiltrasi yang menggerogoti partai, kawan-kawan seperjuangan yang tak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kepartaian dan perkembangan masyarakat, tidak adanya “organisasi-organisasi imbangan” (organisasi sayap), tidak adanya pendidikan kader, dan tidak adanya alat-alat penerangan partai (corong partai seperti media massa).  Daya hidup PRI kian melemah setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 diberlakukan kembali. DPR dan Konstituante dibubarkan, dan sebagai gantinya dibentuklah MPRS dan DPR Gotong Royong, yang anggotanya ditunjuk atau ditetapkan presiden. PRI tidak dilibatkan dalam DPR Gotong Royong. Bung Tomo pun menggugat Presiden Sukarno ke Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada 24 Agustus 1960. Hakim Rochjani Su’ud memutuskan pembubaran DPR oleh Presiden Sukarno itu merupakan soal politik, sehingga gugatan Bung Tomo ditolak. Setelah Dekrit Presiden, muncul pula aturan baru kepartaian. Tak semua partai bisa meneruskan kegiatannya; hanya partai-partai yang disahkan presiden setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. PRI termasuk partai yang tak diakui, sehingga tulis Lapian, “PRI hilang dari gelanggang partai politik.” Tamatlah riwayat partai berlambang pohon kelapa.*

Gaya rambut pria Thai pertengahan abad ke-19 sebagaimana dipakai oleh para petinggi. Gaya rambut kaum wanita Thai ditunjukkan oleh ratu King Mongkut (Raja Siam) dari dinasti Chakri abad ke-18. (Repro Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 ). INILAH tren gaya rambut pria tahun 2014: tipis di bagian samping namun membiarkan lebat di bagian tengah dan menyisirnya ke belakang menjauhi muka. Gaya klasik ini disebut Pompadour, merujuk Madame de Pompadour, selir King Louis XV. Meski ada banyak variasi gaya ini, konsep dasarnya sama: rambut menyapu ke atas menjauhi wajah, terkadang bagian sisi dan belakang juga disisir ke atas. Pernah tren di kalangan perempuan modis pada abad ke-18, gaya ini dihidupkan kembali sebagai bagian dari tampilan Gibson Girl –istilah untuk kecantikan ideal seorang perempuan– pada 1890 dan terus bertahan sampai Perang Dunia I. Gaya ini sekali lagi menjadi mode bagi perempuan pada 1940-an. Versi pria dipopulerkan bintang rock and roll Elvis Presley pada akhir 1950-an. Variasi gaya ini terus dipakai lelaki dan perempuan pada abad ke-21. Gaya rambut Pompadour dikenal lebih awal di Siam (Thailand) dan Kamboja. Sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 , menyebutnya gaya rambut “sapu”: memotong rambut sekira tiga sentimeter dan mencukur rata kedua sisi pelipis. Orang Siam memakai gaya ini karena pengaruh Khmer. Orang Siam lalu memberi pengaruh kepada orang Kamboja. Ada beberapa cerita di balik gaya rambut sapu. Di Siam, Chiengmai Chronical , kronik kerajaan Chiengmai , menyebutkan pada abad ke-15 seorang mata-mata Chiengmai harus memotong pendek rambutnya agar tak menarik perhatian orang di Kerajaan Ayutthaya. Sebuah hikayat Melayu merujuk gaya rambut sapu perempuan dengan seorang raja Siam yang marah besar karena menemukan sehelai rambut panjang di nasinya. Cerita lainnya menyebut gaya rambut sapu perempuan di Siam dipakai untuk menipu orang Birma (sekarang Myanmar) yang menyerang supaya beranggapan bahwa kaum wanita di garis belakang pertempuran adalah juga serdadu pria. Anthony Reid menyimpulkan, rambut pendek model sapu pada mulanya dipaksakan penguasa Siam kepada orang Kamboja dan Thai sebagai tanda kerendahan status; yang kemudian mereka menjadi penduduk Siam pada 1590-an. Asosiasi rambut pendek dengan status budak masih berlaku di Birma sekira 1700. “Raja-raja Siam berikutnya agaknya telah menerima gaya itu sebagai ‘gaya nasional’,” tulis Reid. “Gaya sapu khas ini digemari di kedua negeri (Kamboja dan Siam) sampai abad ke-19.”*

Kiri-kanan: Ismail Marzuki, Mochtar Embut, dan Nortier Simanungkalit. MENJELANG pemilu pertama tahun 1955 diadakan sayembara lagu pemilu. Pemenangnya adalah lagu “Pemilihan Umum” hasil karya bersama Marius Ramis Dajoh (penulis lirik), Ismail Marzuki (melodi dan aransemen), dan GWR Tjok Sinsu (penggubah). “Setelah dilakukan penyesuaian di sana-sini, lagu tersebut diumumkan secara resmi sebagai lagu pemilihan umum pada 11 April 1953 di Studio RRI Jakarta,” tulis Teguh Esha dalam Ismail Marzuki: Musik, Tanah Air, dan Cinta. Liriknya: Pemilihan Umum/Kesana beramai/Marilah, marilah saudara-saudara/Memilih bersama para wakil kita/Menurut pilihan, bebas rahasia/Itu hak semua warga senegara/Njusun kehidupan adil sedjahtera. Selain lagu tersebut, menurut Firman Lubis dalam Jakarta 1950-an Kenangan Semasa Remaja , waktu itu populer pula sebuah lagu yang iramanya diambil dari soundtrack film Anna yang dinyanyikan Silvana Mangano namun liriknya diganti dengan tema pemilu. Anak-anak suka menyanyikannya. “Yang masih saya ingat baitnya ialah Bulan bintang Masyumi/Palu arit PKI/Kepala banteng itu adalah PNI...dst, ” kata Firman Lubis. Pada pemilu kedua atau pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1971, Mochtar Embut, komponis dan penulis lagu, membuat lagu “Pemilihan Umum” baru. Lagu ini kerap diputar menjelang dan sesudah siaran berita RRI . Liriknya: Pemilihan umum telah memanggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira/Hak demokrasi Pancasila/Hikmah Indonesia merdeka/Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya/Pengemban ampera yang setia/Di bawah Undang-Undang Dasar ’45/Kita menuju ke pemilihan umum. Lagu tersebut meraih penghargaan dari Departemen Dalam Negeri, dan digunakan selama enam kali pemilu di masa Orde Baru. Baru pada pemilu 1999, lagu itu diganti. Menurut majalah Gamma , Vol. 1, 1999, komponis dan penulis lagu Nortier Simanungkalit, diminta Lembaga Pemilihan Umum untuk menggubah lagu pemilu yang baru sebagai pengganti lagu karya Mochtar Embut. “Tawaran itu saya terima, karena saya yakin pemilu merupakan jalan keluar terbaik dari semua problem kita sekarang,” kata Simanungkalit. Apalagi, dia menganggap syair yang ditulis Embut, seperti Pemilihan umum telah memangggil kita/Sluruh rakyat menyambut gembira , terlalu sloganistis. Dia pun menuliskan lirik baru yang lebih tegas, seperti Pilih wakil dalam MPR dan DPR/D pusat dan daerah . “Dan yang paling pokok, jangan ada lagi tipu-menipu seperti dulu,” kata mantan anggota MPR periode 1987-1992 itu. Kendati diberi waktu sebulan untuk merampungkan lagu baru, hanya dalam waktu sepekan Simanungkalit menyelesaikan lagunya berjudul “Mars Pemilihan Umum” dengan aransemen Vicky Sianipar. Lagu ini kemudian dipakai sebagai mars untuk empat kali pemilu di era Reformasi (1999, 2004, 2009, dan 2014). Liriknya: Pemilihan umum kini menyapa kita/Ayo songsong dengan gempita/Kita pilih wakil rakyat anggota DPD, DPR dan DPRD/Mari mengamalkan Pancasila/Undang-Undang Dasar ‘45. Memilih presiden dan wakil presiden/Tegakkan reformasi Indonesia/Laksanakan dengan jujur adil dan cermat/Pilih dengan hati gembira/Langsung umum bebas rahasia/Dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.*

KALA ditugaskan sebagai letnan gubernur di Jawa pada 1811, Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826) harus mengatasi perbudakan yang merajalela. Ia menentang perbudakan atas dasar Slave Trade Act 1807, peraturan yang disahkan parlemen Inggris pada 25 Maret 1807 untuk menghapus perdagangan budak di wilayah koloni Inggris. Pada masa itu, memiliki budak merupakan lambang kekayaan dan status sosial. Para budak biasanya diperjualbelikan di pasar-pasar dengan harga yang beragam.  “Harga seorang budak laki-laki berkisar antara 10 sampai 30 dollar Spanyol, dan budak wanitanya antara 50 sampai 100,” tulis Raffles, mengomentari perbudakan di Bali, dalam The History of Java, Volume 2 . Pada masa Raffles berkuasa, jumlah penduduk di Batavia dan sekitarnya berkisar 300.000 orang, 18.972 di antaranya budak, yang kebanyakan datang dari Sulawesi dan Bali. Mereka yang terlibat dalam perdagangan budak tidak hanya orang Eropa, namun juga orang Tionghoa, Arab, dan pribumi. Raffles melakukan tiga langkah untuk menghapus perbudakan di Batavia pada 1812. Ia mengharuskan pemilik budak mendaftarkan budak-budaknya, mengenakan pajak khusus sebesar satu dollar Spanyol kepada pemilik budak untuk setiap budak berusia di atas delapan tahun, meneken aturan larangan mengimpor budak ke Pulau Jawa sejak 1813. Kerajaan-kerajaan di luar Jawa yang biasa memasok budak ke Batavia sejak masa VOC, protes. Armada Inggris juga kerap bentrok dengan pelaut-pelaut Makassar yang menyetor budak melalui perompakan. Ironisnya, menurut Tim Hannigan dalam Raffles and The British Invasion of Java, Raffles sendiri memiliki delapan budak di rumah peristirahatannya di Buitenzorg (Bogor). ​​​​​​​ Sikap pragmatis Raffles lainnya adalah ketika ia tak bisa menolak pengiriman ribuan budak dari Jawa ke Banjarmasin atas permintaan koleganya, Alexander Hare, yang baru menerima tanah luas dari Sultan Banjarmasin. Hare mendirikan kerajaan kecil di tanah itu yang ia namakan Maluka (lengkap dengan haremnya) dan budak-budak kiriman Raffles sebagai tenaga kerja. Di Inggris, skandal ini terkenal sebagai The Banjarmasin Enormity (Kekejian di Banjarmasin). Upaya menghapus perbudakan jauh dari kata berhasil. Tapi gagasan Raffles menjelma menjadi titik awal menuju ke arah sana. Beberapa saat sebelum lengser pada 1816, ia mendirikan The Java Benevolent Society (Perkumpulan Kebajikan Jawa) pada 8 Januari 1816. ​​​​​​​ Dalam laporannya, Statement of the Services of Sir Stamford Raffles (terbit 1824), Raffles mencatat, “Koloni-koloni Belanda akan dikembalikan tanpa syarat (kepada Belanda, red ), dan tanpa adanya kondisi yang menguntungkan kelas sosial yang tidak beruntung ini, yang bisa saya lakukan hanyalah mendirikan komunitas, the Java Benevolent Society, dengan harapan akan menarik perhatian penerus kita terhadap masalah (perbudakan) ini.” Java Benevolent Society berpusat di Batavia. Ia menjadi corong kaum antiperbudakan di Hindia Belanda, yang akhirnya baru resmi dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda per 1 Januari 1860.* ​​​​​​

Makam Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419). (M.J. (Marius) van Benthem Jutting/Tropenmuseum). SEBUAH naskah berisi ajaran Islam awal yang diajarkan kepada penduduk Nusantara tersimpan selama lebih kurang tiga abad di perpustakaan umum Marquis Cristino, Ferrara, Italia. Naskah kuna tersebut ditulis dalam aksara Jawa Kuna di atas lontar yang berjumlah 23 lembar, masing-masing berukuran 40 x 3.5 cm. Sebelum menjadi milik perpustakaan Marquis Cristino, naskah itu merupakan koleksi seseorang yang tak tertulis datanya. “Ketika buku ini ditulis, orang Islam di Jawa masih minoritas. Ini dapat dirujuk pada keterangan musafir Portugis, Tome Pires, yang mengunjungi Sedayu, tempat ditemukannya buku itu pada tahun 1515,” kata Abdul Hadi WM, guru besar Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, dalam seminar “Islam Indonesia dan Kebudayaan” yang dihelat di Universitas Paramadina, Jakarta, (19/6). Karena itu, ajaran fikih, tasawuf, dan ilmu kalam dalam buku itu tidak mendalam, serta etika yang diajarkan bersifat praktis. Naskah itu dibawa para pelaut Belanda dari pelabuhan Sedayu dekat Tuban menuju Eropa pada 1585. Beberapa sumber menyebut berbeda. Dalam Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa , Hasanu Simon menduga naskah itu dibawa para pelayar Italia atau rombongan misi Katolik Roma. Beberapa tahun sebelum masa Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC), antara 1598-1599, misionaris Katolik Roma pernah berkunjung secara teratur ke Pasuruan. Pada 1962, fotokopi naskah itu dikirim ke Leiden, Belanda. Harapannya ada ahli bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno yang mampu mengidentifikasi dokumen berharga itu. Akhirnya pada 1978, naskah itu diterbitkan Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde, Martinus Nijhoff, Den Haag, dengan judul An Early Javanese Code of Muslim Ethics, oleh GJH Drewes. Buku tersebut diterjemahkan Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan Alfikr Surabaya pada 2002 dengan judul Perdebatan Wali Songo: Seputar Makrifatullah . “Kropak Ferrara ditujukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan mereka yang masih di luar Islam,” tulis Hasanu Simon. Menurut Abdul Hadi, Drewes menisbahkan isi buku itu sebagai ajaran Maulana Malik Ibrahim (w. 1414). Sebab, pengarang buku menyebut dirinya khalifah , sebutan lazim di Jawa untuk ulama, pemimpin spiritual dan sekaligus imam masjid agung. Maulana Malik Ibrahim adalah imam masjid agung, sekaligus ulama dan pemimpin kerohanian. Judul risalah yang dimuat dalam naskah ini sama dengan judul risalah Imam al-Ghazali, Bidayat al-Hidayah (Menjelang Hidayah). Tetapi versi Maulana Malik Ibrahim adalah ringkasan dan tak semua yang diajarkan Imam al-Ghazali dikemukakan. Hal menarik lain, lanjut Abdul Hadi, dalam risalah pendek ini dijumpai 122 kata serapan dari bahasa Arab dan Persia. Terdapat pula beberapa perkataan yang diserap dari bahasa Melayu. Ini membuktikan bahwa pada awal abad ke-15 islamisasi bahasa dan kebudayaan Jawa sudah berlangsung serta menyentuh persoalan pandangan hidup, gambaran dunia, sistem nilai, etika, etos kerja, dan sebagainya. Di saat bersamaan banyak istilah keagamaan dan spiritualitas Islam dialibahasakan ke bahasa Jawa. Maulana Malik Ibrahim membuka risalahnya dengan kalimat: “Pada akhir zaman, ketika hari kiamat akan tiba, ulama sejati dan orang taat pada ajaran agama akan lenyap dan diganti orang yang suka berbuat bidaah yang menyebabnya rancunya ajaran Islam bercampur dengan ajaran keliru dan sesat.” “Inikah yang sedang terjadi di Indonesia?” kata Abdul Hadi.*

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi khatib dalam salat Jumat (24/4) siang tadi. Dia membacakan naskah khotbah dalam tiga bahasa: Indonesia, Inggris dan Arab di hadapan para pemimpin negara delegasi KAA yang melaksanakan salat Jumat bersejarah itu. Pada saat KAA, hari Jumat jatuh pada 22 April 1955. Salat Jumat dilakukan di masjid yang sama, Masjid Agung Bandung yang kini namanya menjadi Masjid Raya Bandung. Enampuluh tahun lalu Masjid Agung Bandung lebih meriah dari biasanya. Maklum, para delegasi peserta KAA yang beragama Islam turut beribadah disana, ditambah masyarakat Bandung sendiri yang menyemut disekitar masjid. Sebelum pukul 12.00, tampak Ali Sastroamidjojo beserta rombongan turun dari mobil Mercury, disusul delegasi dari Lebanon. Kemudian berturut-turut delegasi Syiria, dan Sudan tiba di masjid yang terletak Alun-alun Bandung itu. Kemudian tampak pula Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang kedatangannya disambut sorak-sorai jamaah salat Jumat. Lalu muncul pula mufti El Hussaini dari Palestina dan delegasi Turki beserta Irak. Bertindak sebagai khatib salat Jumat saat itu adalah Menteri Urusan Wakaf Mesir Ahmad Hassan El Bakoury. Dalam khotbah berbahasa Arab itu dia menekankan arti keadilan, keselamatan dan kemerdekaan. “Surat wal‘asri menjadi pokok acara pidatonya. Zaman akan merugikan manusia jika manusia tidak mempergunakan masa itu,” tulis majalah Merdeka , 30 April 1955. Pada khotbah kedua, khatib dadakan itu lebih banyak mendoakan negara-negara peserta untuk menjaga perdamaian. Yang menarik adalah kehadiran dua delegasi dari Republik Rakyat Tiongkok, yang beragama Islam pada salat Jumat tersebut. Kehadiran mereka seperti menegaskan pidato Zhou Enlai, ketua delegasi Tiongkok pada sidang hari kedua tentang kebebasan beragama di negerinya. Pada Selasa, 19 April 1955, Zhou berpidato dalam bahasa Tiongkok dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tentang jaminan kebebasan menjalankan praktik ibadah agama di negaranya. “Kami kaum komunis adalah atheis, tetapi kami menghormati semua mereka yang beragama. Di Tiongkok, selain hidup tujuh juta kaum komunis, juga hidup puluhan juta kaum Muslimin, Budha, Kristen dan Katholik. Dalam delegasi RRT terdapat pula seorang ulama Islam. Masa hasut-menghasut pertentangan agama haruslah lenyap, sebab yang beruntung bukanlah kita!,” kata Zhou Enlai seperti dikutip Roeslan Abdulgani dalam The Bandung Connection .*

BATU nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur dianggap sebagai bukti tertua kehadiran Islam di Pulau Jawa. Meskipun demikian, hal itu belum berarti adanya islamisasi yang meluas di daerah Jawa Timur. Masyarakat setempat menciptakan legenda bahwa nisan itu adalah kuburan seorang putri raja bernama Putri Dewi Suwari, yang berperan dalam islamisasi Pulau Jawa. Tidak jauh dari Leran, terdapat nisan Maulana Malik Ibrahim, mubalig pertama yang datang dari India untuk menyebarkan Islam, yang meninggal pada 822 Hijriyah (1419 M). Karena itu, legenda lokal menghubungan Dewi Suwari dengan Maulana Malik Ibrahim sebagai murid atau istri sehingga Dewi Suwari menjadi pribumi pertama yang memeluk Islam. Sajarah Banten yang ditulis tahun 1662 atau 1663, sebagai sumber tertulis tertua yang menyebut situs Leran, menyebutkan masa islamisasi Tanah Jawa di mana tokoh Leran, Putri Dewi Suwari ditunangkan dengan raja terakhir Majapahit. Menurut arkeolog Prancis, Ludvik Kalus dan Claude Guillot, “Nisan Leran (Jawa) Berangka Tahun 475 H/1082 M dan Nisan-nisan Terkait,” termuat dalam Inskripsi Islam Tertua di Indonesia , nisan Leran sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat, tetapi tidak terdapat –dalam teks tertulis, legenda, ataupun peninggalan purbakala– unsur apa pun yang mengaitkannya dengan konteks sejarahnya yang benar di abad ke-11. Segala data cenderung menempatkannya dalam satu periode yang kira-kira sama dengan abad ke-15, yaitu masa islamisasi awal Pulau Jawa. Nisan Leran baru diteliti secara ilmiah pada 1920-an oleh peneliti Belanda J.P Moquette dan peneliti Prancis, Paul Ravaisse. Dari hasil inskripsi oleh Moquette dan kemudian Ravaisse menyajikan beberapa perbaikan, terbaca bahwa nisan itu bukan milik Putri Dewi Suwari, tetapi “ini makam orang perempuan yang tidak berdosa, tidak menyimpang, bint Maymun bin Hibat Allah. Dia meninggal hari Jumat delapan Rajab, tahun empat ratus tujuh puluh lima.” Ravaisse membaca tahun meninggalnya 475 H (1082 M) yang lebih banyak diterima, sedangkan Moquette membacanya tahun 495 Hijriyah (1102 M). Jelas, tahun kematian Fatimah jauh sekali dengan Maulana Malik Ibrahim. Siapakah Fatimah binti Maimun? Ada peneliti, seperti N.A. Baloch dari Pakistan, yang beranggapan bahwa Fatimah adalah putri dari Dinasti Hibatullah di Leran yang dibangun pada abad ke-10. Anggapannya didasari oleh keindahan tulisan kaligrafi kufi pada nisannya. “Saya tidak sependapat dengan Baloch karena tidak ditemukan kata sultanat sebelum namanya,” tulis arkeolog Uka Tjandrasasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara . “Oleh karena itu, menurut saya, itu hanyalah nisan kubur masyarakat biasa dan dianggap sebagai salah satu data arkeologis yang berkenaan dengan fakta komunitas Muslim pertama yang ditemukan di kawasan pantai utara Jawa Timur.” Sependapat dengan Uka, Kalus dan Guillot menyatakan bahwa “bint Maymun bin Hibat Allah rupanya berasal dari golongan sosial sederhana (dia tidak memiliki gelar apa pun!).” Selain nisan Fatimah sebagai nisan utama yang disimpan di Museum Trowulan, ternyata ada empat nisan lain. “Karena bentuk dan jenis batunya, nisan-nisan itu ternyata berkaitan erat dengan nisan utama. Tetapi inskripsinya jauh lebih rusak dan karena itu dikesampingkan selama ini,” tulis Kalus dan Guillot, yang meneliti nisan-nisan itu pada tahun 1999 dan 2000. Dengan demikian, kelima nisan itu harus dibahas satu kesatuan dan disebut “nisan-nisan Leran.” Berangkat dari sinilah, Kalus dan Guillot, mengemukakan pendapat yang mencengangkan. Menurut mereka, andaikata nisan-nisan itu dibuat di tempat, maka harus dianggap adanya sebuah bengkel di Leran. Namun, tidak mungkin tokoh sederhana itu (Fatimah, red ) menyebabkan adanya sebuah bengkel di daerah yang begitu terpencil. Tidak hanya itu, satu nisan memiliki takik (torehan yang agak dalam). Kalus dan Guillot membandingkan nisan bertakik itu dengan sebuah nisan berinskripsi dari periode yang sama (abad ke-11) dari daerah sekeliling Laut Kaspia, yang diubah menjadi jangkar oleh tukang batu. “Kelima nisan Leran itu rupanya diambil dari pekuburan aslinya untuk dipakai sebagai tolak bara (pemberat, red ) pada sebuah kapal, sementara salah satunya digunakan sebagai jangkar. Menurut kami, itulah caranya batu-batu itu sampai ke Jawa,” tulis Kalus dan Guillot. Batu-batu itu sampai di Jawa kemungkinan besar antara abad ke-12 dan ke-14 karena pelabuhan Leran berhenti berfungsi pada abad ke-14. Dan di Nusantara, produksi lokal nisan baru muncul pada abad ke-14 di Trowulan, tempat yang tidak jauh dari Leran. Kalau demikian, apakah daerah asal batu-batu itu dapat dikenali? Kalus dan Guillot mengakui cukup sulit: “tulisannya bersifat unik meskipun beberapa unsurnya mengarah ke lingkungan Iran; teks inskripsinya mengingatkan pada Mesir namun bukan negeri itu saja; bingkai bersulur gelung menghasilkan kesimpulan yang sama; akhirnya jenis batunya sama sekali tidak mengarah kepada suatu sumber saja.” Kalus dan Guillot pun menyimpulkan “kehadiran Islam di Pulau Jawa tidak dibuktikan oleh nisan-nisan Leran; nisan tersebut terbawa ke sana secara kebetulan saja setelah diangkat dari tempat asalnya dan dipergunakan sebagai jangkar dan tolak bara (pemberat kapal) dalam sebuah kapal asing.” Memang, Kalus dan Guillot menegaskan “meninjau (baru atau ulang) prasasti kuno yang ada dapat mengguncang berbagai gagasan yang telah diterima sebagai kenyataan. Maka sejarah sebagaimana telah ditulis perlu dipertanyakan.”*

TIMUR Tengah dalam keadaan rawan karena konflik yang berkepanjangan. Teror ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam Irak dan Suriah) menyasar Saudi Arabia, di mana Mekah berada, tempat kaum Muslim menunaikan ibadah haji. Kendati demikian, pemerintah Indonesia tetap mengirim jemaah haji ke Mekah. Hal ini berbeda dengan kejadian di tahun 1915. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengirimkan jemaah haji karena pecah Perang Dunia pertama (1914-1918). Melalui Javasche Courant, 17 Mei 1915, pemerintah kolonial mengumumkan bahwa selama perang tidak dilaksanakan perjalanan ke Mekah dengan pertimbangan: biaya hidup di Hijaz terlalu mahal, perubahan kurs uang Turki terhadap gulden Hindia Belanda, dan maskapai pelayaran Belanda menetapkan tidak akan mengoperasikan kapal hajinya. “Keputusan tersebut sempat diprotes oleh pemerintah Turki yang turut serta dalam Perang Dunia I itu. Keikutsertaan Turki dalam perang tersebut telah menimbulkan keadaan yang luar biasa di Hijaz,” tulis Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji Indonesia. Saat itu,Mekah yang merupakan daerah Hijaz adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Turki bergabung dengan Blok Sentral bersama Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria, melawan Blok Sekutu, yaitu Prancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Keterlibatan Turki menyeret peperangan ke Timur Tengah. Selain tidak mengirim jemaah haji, pemerintah kolonial juga memulangkan jemaah haji yang biasa disebut koloni Jawah ( Ashhab al-Jawiyyin ) dari Jeddah. Karena maskapai pelayaran Belanda tidak beroperasi selama perang, pengangkutan jemaah haji itu dilakukan oleh konsorsium perusahaan Arab yang terdiri dari Said Umar Assagaf, Omar Nasif, dan Muhammad Ali, serta Alfred Holt di Liverpool, yang menetapkan Singapura sebagai pelabuhan haji. Jemaah haji yang berhasil dipulangkan sekira 5.000 orang. “Oleh karena kekurangan kapal, jemaah haji harus menunggu lama di Jeddah yang memerlukan banyak biaya. Sebagian di antara mereka bahkan terpaksa menandatangani kontrak kerja sebagai kuli kelapa sawit di Cocob,” tulis Shaleh. Jemaah haji yang terpaksa menetap di Hijaz itu karena tidak ada kapal haji atau karena selama ini tidak mempunyai tiket untuk pulang. Meskipun perang masih berlangsung, ada sekira 70 orang pada 1916 dan sepuluh orang pada 1917, yang tetap berusaha berangkat haji. Pada 1916, sebagian jemaah telah berada di Bombay, India. Karena tidak ada kapal haji yang akan ke Jeddah, pemerintah India meminta mereka kembali daripada tinggal di sana. “Rupanya beberapa orang calon haji nekat untuk melaksanakan haji pada masa peperangan tersebut melalui Bombay,” tulis Shaleh. Selanjutnya, entah mereka kembali ke Indonesia atau terus melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Yang jelas, ini membuktikan bagaimana jemaah Indonesia memiliki semangat yang menggebu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semangat itu terawat hingga kini.