Hasil pencarian

BERITA dan foto di harian de Volkskrant edisi Jumat 16 Oktober tentang eksekusi di Indonesia pada zaman perang kemerdekaan dulu, diteruskan oleh televisi dan radio Belanda yang lebih lanjut mengupas foto-foto itu. Memang hanya foto dan slides yang ditemukan di Verzetsmuseum (Museum Perlawanan) Gouda, penjelasan lain tidak ada. Kepada NPO-Radio 1, radio publik Belanda, sejarawan Louis Zweers, spesialis foto-foto dekolonisasi Indonesia, menyatakan penemuan terakhir itu tidak menyertakan konteksnya. Itu berarti, demikian Zweers, tidak ada informasi mengenai di mana, kapan, siapa dan apa yang sebenarnya terjadi. Padahal informasi semacam itu, termasuk siapa yang berada di belakang kamera, esensial bagi foto-foto sejarah. Memang, segera setelah foto tersebar, termasuk di media sosial, publik langsung bereaksi dengan melontarkan pelbagai pertanyaan, seperti siapa saja korban eksekusi itu? Di mana dan kapan eskekusi ini terjadi? Mengapa bagian bawah tubuh korban tidak berpakaian dan hanya ditutupi jerami atau rumput? Tidak semua pertanyaan dikupas oleh televisi dan radio Belanda. Salah satunya adalah kenyataan bahwa enam orang yang dieksekusi itu dalam keadaan setengah telanjang, bagian bawah tubuh mereka tidak berpakaian. Dalam foto bagian itu ditutupi jerami atau rumput. Mengapa demikian? Inikah bentuk pelecehan seksual terhadap orang Indonesia? Pertanyaan ini tidak dilontarkan dalam pengupasan lebih lanjut oleh media elektronika Belanda. Mungkin karena orang tidak tahu jawabannya. Mungkin pula karena orang risih untuk berbicara tentang sesuatu yang jelas-jelas berkaitan dengan moral dan susila. Tiadanya pembahasan jelas memungkinkan spekulasi. Apalagi karena masih ada foto telanjang lain.  Foto inilah yang tampaknya bisa memberi penjelasan. Pada foto yang lebih gelap ini terlihat tiga orang. Dua orang Indonesia tidak berpakaian, mereka hanya membawa pakaian. Sedangkan orang lain yang juga berwajah Indonesia mengenakan seragam militer dan membawa senapan. Menariknya di bawah foto ini tertera kalimat bahasa Belanda: “ Voor een verhoor of onderzoek moesten Indonesiërs zich soms geheel ontkleden ”, artinya untuk interogasi atau penyidikan orang-orang Indonesia kadang-kadang harus sepenuhnya melepas busana. Kalimat seperti itu menggiring kita pada kesimpulan bahwa sebelum dieksekusi enam orang tersebut terlebih dahulu telah diinterogasi dan pada saat itu mereka harus melepas pakaian, sepenuhnya telanjang. Mungkin ini untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa senjata, jadi tidak berbahaya bagi para interogator. Selain itu juga tidak tertutup kemungkinan bahwa telanjang merupakan penghinaan serta pelecehan seksual tidak langsung. Louis Zweers, dalam wawancara dengan NPO-Radio 1 mengungkap perihal kapan dan di mana foto-foto ini diambil. Menurutnya foto itu diambil di Bandung pada awal tahun 1946. Walaupun dalam wawancara dengan Radio 1 itu, Zweers tidak menjelaskan bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu, tetapi dengan melihat foto-foto lain yang ada, Bandung adalah kesimpulan yang masuk akal. Dalam berita harian de Volkskrant edisi Jumat 16 Oktober juga diungkap foto parade militer di depan hotel Savoy Homann di Bandung. Maka bisa dipastikan foto-foto lain yang ada dalam himpunan itu juga diambil di Bandung dan sekitarnya. Lebih lanjut Zweers menegaskan bahwa pada waktu itu situasi Bandung kacau balau. Dalam kekacauan itu paling sedikit ada pasukan Inggris-India (Gurkha) dan satuan-satuan KNIL, keduanya bersama-sama menghadapi para pemuda Indonesia yang berupaya mempertahankan kemerdekaan, menyusul proklamasi 17 Agustus 1945. Zweers yakin enam orang Indonesia yang dieksekusi merupakan dampak bentrokan antara pasukan KNIL dengan para pemuda Indonesia. Yang penting bagi pakar foto dekolonisasi Indonesia ini adalah prajurit Belanda belum tiba. “Mereka baru tiba di Jawa pada bulan Maret 1946,” demikian Zweers. Dengan begitu yang bertanggung jawab bagi eksekusi itu adalah pasukan KNIL yang biasanya terdiri dari orang-orang Indonesia sendiri, orang-orang Ambon, Minahasa dan juga orang Jawa. Foto-foto yang ditemukan di Gouda itu, demikian Zweers, merupakan fase awal upaya Belanda merebut kembali Indonesia. Periode awal menjelang kedatangan pasukan Belanda ini memang sudah diwarnai kekerasan. Korbannya juga termasuk warga sipil, bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga warga sipil Belanda, termasuk kalangan Indo yang berdarah campuran Indonesia Belanda. “Periode Bersiap” demikian julukan orang Belanda terhadap periode ini. Ditemukannya foto-foto di Gouda ini semakin memperkeras seruan supaya dilakukan penelitian menyeluruh terhadap perang kolonial Belanda. Termasuk apa yang disebut Periode Bersiap yang merupakan masa-masa penuh trauma bagi kalangan Indo-Belanda.

BANGUNAN di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta lebih ramai dari biasanya pada Selasa siang, 27 Oktober 2015. Pengunjungnya murid sekolah, wartawan, dan umum. Tiga ibu-ibu dari instansi pemerintahan asik berfoto di ruang tamu. Tuan rumah sibuk berbenah untuk memperingati Sumpah Pemuda dengan pameran bertajuk “Kisah Perjuangan SM Amin.” Sekira 89 tahun silam, bangunan bergaya Eropa itu juga kedatangan banyak orang. Para pemuda dari berbagai daerah hadir mengikuti Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Sejak 1925, rumah itu sudah ramai. Pemiliknya, Sie Kong Liang, menjadikannya tempat indekos mahasiswa. “Awalnya Jong Java, baru tahun 1927-an dari berbagai daerah. Mohammad Yamin, A.K. Gani kos di sini,” ujar Dwi Nurdadi, pekerja dan pemandu Museum Sumpah Pemuda. Dengan biaya sekira f.7,50 per bulan, mereka menempati kamar-kamar di bagian belakang. Para anggota Jong Java yang kebanyakan mahasiswa STOVIA mendirikan grup kesenian Jawa Langen Siswo. Rumah itu menjadi markas dan tempat latihan menari Jawa. Sehabis makan malam bersama, mereka berdiskusi mengenai hal-hal di lingkungan masyarakat. Mereka kemudian mendiskusikan masalah politik dan pergerakan. Seiring berjalannya waktu, jumlah mahasiswa yang kos di rumah itu bertambah. Mereka berasal dari berbagai daerah dan perguruan tinggi. Di antara mereka, sebagaimana dicatat dalam Peranan Gedung Kramat Raya 106 dalam Melahirkan Sumpah Pemuda , terdapat Moh. Yamin, Amir Sjarifuddin, Surjadi (Surabaya), Surjadi (Jakarta), Asaat, Abu Hanifah, AK Gani, Hidajat, F Lumban Tobing, Sunarko, Kuntjoro, Amir, Rusmali, Tamzil, Sumanang, Sambudjo, Urip, Mokoginta, dan Hasan. Di rumah Kramat 106, mereka semakin aktif mendiskusikan masalah sosial-kemasyarakatan, politik dan pergerakan nasional. Pada 1928, mereka namakan rumah itu Indonesische Clubgebouw (IC) –nama populer lain, Indonesische Clubhuis. Banyak pemuda-pelajar tertarik. Mereka bukan hanya mendapat banyak kawan dan wawasan, tapi juga ajang untuk mengasah diri. Amir Sjarifuddin salah satunya. “Seluruh aktivisme ekstra-kurikuler Amir berkembang dari Sekolah Hukum melalui Kramat 106, di mana para mahasiswa hukum dan kedokteran paling progresif tinggal,” tulis Gerry van Klinken dalam Lima Penggerak Bangsa yang Terlupakan: Nasionalisme Minoritas Kristen . Selain studi dan mengurus IC, kesibukan Amir antara lain adalah mengedit jurnal Indonesia Raja milik PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) dan mengajar di Universitas Rakjat di Gang Kenari. Syarat menjadi pimpinan IC tidak mudah, yaitu harus berprestasi baik dalam studinya dan wajib mendekati rakyat. IC berjejaring dengan tempat lain yang menjadi basis pemuda pergerakan, seperti gedung milik Husni Thamrin di Gang Kenari dan Gedung Perguruan Rakyat di Salemba. Merekalah yang menggerakkan terselenggaranya Kongres Pemuda II pada 1928. Persiapan matangnya sering berlangsung di rumah itu. Kramat 106 pula yang menjadi tempat sidang ketiga Kongres Pemuda II, di mana untuk kali pertama W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya menggunakan biolanya. Biola itu dipajang di rak kaca yang berada di sebelah kiri museum. “Yang kita punya asli, itu biola WR Supratman. Jadi koleksi kita yang paling penting ya gedung sama biolanya,” ujar Dwi. Kisah di Kramat 106 harus berhenti pada 1934 karena IC tidak mampu membayar sewa kepada Sie Kong Liang. Setelah mendapatkan pernyataan bersalah yang ditandatangani Roesmali, ketua IC, Sie Kong Liang membawa masalah itu ke pengadilan. IC menang berkat pembelaan Moh. Yamin dan Amir Sjarifuddin. Kong Liang naik banding. Atas saran Yamin dan Amir, para pengurus IC tak menghadiri sidang dan melarikan diri. Mereka pindah ke Kramat Raya 156 dan membalik nama IC menjadi CI dengan ketua AK Gani untuk menghindari endusan pemerintah kolonial. Sepeninggal IC, rumah itu bergonta-ganti penghuni sebelum akhirnya jadi bangunan cagar budaya dan Museum Sumpah Pemuda.

KETIKA Sultan Alaudin, raja Gowa XIV, menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan, seluruh kerajaan taklukannya di Sulawesi Selatan pun harus ikut. Namun, persekutuan kerajaan dalam ikrar tellu bocco , yakni Bone, Soppeng dan Wajo tidak menerima begitu saja. Ajakan masuk Islam oleh Gowa dianggap sebagai upaya menanamkan kekuasaan di wilayah kerajaan itu. Akhirnya, selama empat tahun, Gowa menyerang tiga kerajaan itu. Perang ini dikenal dengan nama Musu Selleng (Peperangan Islam). Sidenreng dan Soppeng diislamkan pada 1690, Wajo pada 1610 dan Bone pada 1611. Perkembangan Islam di Bone begitu pesat. Raja Bone XIII, La Maddaremeng Matinroe ri Bukaka (periode1631-1640), menerapkan aturan-aturan Islam dengan ketat, tak hanya dalam wilayahnya melainkan ke kerajaan tetangga seperti Soppeng dan Wajo. La Madderemeng, mengeluarkan perintah untuk tidak lagi mempekerjakan ata (budak). Menurutnya, semua umat Islam adalah orang yang merdeka. Bila seseorang mempekerjakannya maka harus memperoleh nafkah sewajarnya. Selain pembebasan budak, La Madderemeng juga menghancurkan berhala dan tidak mengijinkan kepercayaan leluhur yang tidak sesuai syariat Islam. Namun, tindakan itu tak begitu disenangi rakyat dan kalangan istana, bahkan ibunya sendiri, We Tenrisoloreng Datu Pattiro. Kerajaan tetangga yang merasa tertekan dengan aturan La Maddaremmeng secara perlahan menggalang kekuatan dengan kerajaan Gowa. Pada 1640, tulis Mattulada dalam Menuyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah , mengatakan bila We Tenrisoloreng Datu Pattiro ibunda sang raja melakukan perjalanan dan menuju Makassar untuk meminta perlindungan pada Sultan Malikussaid, raja Gowa XV (periode 1639-1653) pengganti Sultan Alaudin yang mangkat. Dalam lontara’ kerajaan Gowa Tallo, beberapa kali utusan kerajaan Gowa menuju Bone untuk meminta penghentian aturan tersebut, namun tak pernah digubris La Madderemeng. Akhirnya, perang pun kembali berkobar. Gowa didukung Wajo, Soppeng dan Sidenreng menghimpun pasukan dalam jumlah besar dan menyerang Bone. Pada 1644, Bone ditaklukkan. La Maddaremeng ditangkap dan ditawan di Makassar. Sementara adiknya La Tenriaja yang mendukung segala aturan La Madderemeng, melarikan diri. Kekalahan inilah yang kemudian dalam lontara’ Bone dituliskan, “Naripoatana Bone seppulo pitu taung ittana.” (maka diperbudaklah (Bone) tujuh belas tahun lamanya). Kekosongan takhta di kerajaan Bone saat itu, menunjuk Karaeng Patingaloang sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa sekaligus paman dari Sultan Malikussaid menjadi raja. Namun, permintaan tersebut ditolak. Dan akhirnya Sultan Malikussaid menjadi raja Bone sekaligus Gowa. Beberapa tahun kemudian, La Tenriaja muncul dan menghimpun kekuatan. Dewan adat Bone mengangkat La Tenriaja sebagai raja tanpa sepengetahuan Gowa. Sultan Malikussaid bersama Karaeng Patingalloang memimpin pasukan untuk memerangi Bone. Bone kalah dan ratusan orang Bone menjadi tawanan termasuk La Tenriaja. Sekutu kerajaan Gowa, kemudian meminta pembagian rata tawanan dari Bone untuk dijadikan budak. Di Gowa, praktik dan sistem perbudakan berlangsung sejak lama. Sejarawan Universitas Hasanuddin Edwar Poelinggomang dalam Makassar Abad XIX , mengutip ikrar Tunipalangga, raja Gowa X (periode 1546-1565) yang berbunyi “ Makkanama na mammio (aku bertitah dan kamu menaati).” Di Makassar penduduk-penduduk taklukan dijadikan budak. Digunakan oleh pedagang atau pemilik tanah sebagai pendayung, pengangkut beban, dan pekerja di lahan pertanian. Maka tak heran, sistem budak ini menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan budak, baik dari Kalimantan, Timor, Manggarai, Solor, dan Tanimbar.

SELINTAS lubang besar di dinding tanah merah laiknya terowongan pertahanan gerilyawan Viet Cong. Saat menuruni tangganya yang berjumlah 132, situasi rapat dan terlindungi sangat terasa. Begitu rapatnya hingga saat memasuki lebih dalam, bau lembab tanah yang mendominasi udara pengap pun menyeruak tajam di rongga hidung. Menurut pemandu Jefry (45), di goa yang panjangnya 1470 meter tersebut –sisanya 4730 meter belum tereksplorasi– ribuan pekerja paksa ( romusha ) mati menggenaskan. Bukti kisah horor tersebut terekam dari banyaknya ruangan mirip penjara yang difungsikan sebagai tempat penyiksaan. Dengan rongga berbentuk setengah lingkaran yang rata-rata tingginya dua meter – kecuali beberapa rongga memaksa para pengunjung membungkuk– goa ini ditujukan untuk pertempuran gerilya panjang melawan Sekutu. “Lihat saja dari bentuk arsitekturnya, goa ini sengaja diciptakan oleh tentara Jepang dengan ujung-ujung terowongan rahasia yang menembus punggung lain dari bukit itu,” ungkap Jefry.  Tujuannya saat musuh masuk lewat pintu utama, para serdadu Jepang bisa cepat keluar dari ujung-ujung goa itu, untuk berbalik mengepung musuh yang terjebak di dalam. Jadi, selain sebagai benteng pertahanan, goa ini juga berfungsi sebagai penjebak musuh. Laiknya benteng pertahanan, goa ini terbagi dalam beberapa ruang untuk rapat, sidang, makan, tahanan, enam ruang amunisi, 12 ruang tidur, 12 barak militer, dan dua ruang tidur romusha . Untuk ventilasi, lorong gua memiliki beberapa saluran lubang ke atas tanah. Di beberapa sudut, terdapat lorong yang menembus bukit ke arah jalan raya untuk menangkap penduduk yang biasa menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil panen. “Selain merampas hasil tani penduduk, para tentara Jepang itu menangkapi orang-orang setempat untuk menambah jumlah romusha di goa itu,” ujar Jefry. Kekejaman serdadu Jepang terhadap para romusha dibuktikan lewat sebuah lubang yang mengarah ke bibir jurang Ngarai Sianok. Fungsi lubang tersebut, kata Jefry, sebagai pembuangan mayat romusha yang melawan. Sebelum menjadi mayat, biasanya korban diisolasi terlebih dahulu dalam tempat sempit dalam goa tanpa diberi makan dan minum. ”Di sini mereka buang mayatnya,” kata Jefry sambil menunjuk sebuah lubang seukuran tubuh manusia yang saat ini sudah ditutup oleh semen. Sejak didirikan tahun 1942, goa ini tetap menjadi rahasia. Hingga pada sekitar September 1946, sekelompok pencari kayu bakar menemukan goa ini di balik semak belukar yang lebat. Ketika ditelusuri lebih lanjut memang tak ada yang tersisa di goa itu, kecuali beberapa pucuk pistol dan batok-batok kelapa –tempat makan dan minum romusha – yang berserakan. Menurut Sukidi, beberapa senjata yang ditemukan tersebut, diabadikan di Museum Tri Daya Ekadarma. “Sepertinya sebelum meninggalkan goa ini, tentara Jepang sempat mengangkut amunisi mereka,” ungkap pegawai museum yang terletak berhadapan dengan Taman Wisata Panorama Ngarai Sianok. Pada 11 Maret 1986, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan meresmikan goa peninggalan tentara Jepang itu sebagai tempat wisata sejarah di Bukittinggi. Sejak resmi menjadi tempat wisata inilah, Goa Jepang mengalami berbagai renovasi. Dinding-dindingnya yang semula asli dari cadas, kemudian ditempeli semen. Menurut Jefry, hal tersebut terpaksa dilakukan sebagai antisipasi pengurangan kadar kelembaban dan mencegah dirusaknya dinding goa oleh tangan-tangan jahil. Tentu saja, upaya itu banyak menimbulkan protes, terutama dari kalangan peneliti dan pecinta sejarah. Mereka menyebut penyemenan itu sebagai suatu kecerobohan karena menghancurkan kondisi asli Goa Jepang Bukittinggi.

TAHUN 2013, di kawasan pesisir pantai losari Makassar, berdiri gedung serba guna. Namanya Celebes Convention Center . Gedung ini dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kebanggaan. “Inilah yang saya bilang, kenapa tak menggunakan bahasa Indonesia saja. Kenapa harus memasukkan bahasa asing,” kata Guru Besar Bahasa Indonesia Universitas Hasanuddin, Muhammad Darwis. “Mulai ibukota negara sampai ke ibukota provinsi, bahkan pada ibukota kabupaten kita menyaksikan bahasa Inggris berkibar-kibar sebagai nama gedung dan badan usaha,” lanjut Darwis. Fenomena ini, kata Darwis, menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia tak memiliki prestise oleh penuturnya sendiri. Dianggap bahasa kelas dua dan tidak menjanjikan kemajuan ataupun kemodernan. Padahal, dekade awal tahun 1980-an, pemerintah Indonesia menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia secara intens. Di beberapa ruas jalan terpasang plang peringatan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia. Sekolah-sekolah pun diwajibkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Namun apakah itu cukup? Darwis dalam pengamatannya mengatakan, semua itu seolah tak memiliki dampak. Pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi teladan dan contoh dalam berbahasa, dianggap lalai. “Kalau dengar pidato sambutan pejabat dalam beberapa acara, maka yang terdengar adalah bahasa Indonesia berbumbu bahasa asing (Inggris),” katanya. “Bahkan di kota besar, seperti Jakarta, atau juga Makassar, beberapa keluarga kini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan. Saya kira ini sangat ironis,” lanjutnya. Bagaimana dengan bahasa daerah? Indonesia yang memiliki 1.128 etnik dan sekitar 729 ragam bahasa asli, setiap tahun memiliki penurunan jumlah penutur. “Bahasa Indonesia saja dianggap kelas dua, apalagi bahasa daerah” kata Darwis. Di Sulawesi Selatan, bahasa Bugis merupakan penutur mayoritas. Namun dalam kajian Darwis, di beberapa tempat seperti Bone akan lebih cepat mengalami kepunahan dibanding wilayah Sidrap. “Di Bone, bahasa Bugis memiliki strata sosial. Penggunaan bahasa berbeda bersama kalangan bangsawan dan masyarakat biasa. Sementara di Sidrap tak mengenal itu, jadi akan lebih lama bertahan,” katanya. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Alwi Rachman mengatakan, kehilangan bahasa daerah diibaratkannya seperti bencana kebudayaan. “Hilangnya bahasa daerah akan menghilangkan pengetahuan atas etnik dan kekayaan budaya itu,” katanya beberapa waktu lalu. Dia mencotohkan, bagaimana kata silussureng (ungkapan untuk menunjukkan saudara kandung, atau pengangkatan ikatan persaudaraan, ikatan darah, dalam satu lubang rahim kelahiran) menjadi begitu sakral bagi masyarakat penutur Bugis. “Bayangkan kata itu diganti dengan saudara, atau saudara angkat. Tentu tidak sesakral bahasa aslinya. Dan tidak merangkup pengetahuan dalam etnis itu,” katanya.

Pada 5 Oktober 1951 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun TNI lahirlah Sapta Marga TNI. Kode etik prajurit ini dianggap penemuan penting dalam rangka konsolidasi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Menurut TB Simatupang, kepala staf APRI (menjabat 1950-1953) dalam Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos , latarbelakang lahirnya Sapta Marga adalah untuk menghindari perpecahaan dalam tubuh TNI oleh tarikan dari ekstrem kanan dan kiri. Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD Menegakkan Negara Kesatuan RI menyebutkan bahwa tim perumus Sapta Marga diketuai oleh Kolonel Bambang Supeno dengan Sekretaris Mayor Guritno. Rumusan Sapta Marga ini disusun bersama oleh para pemikir di lingkungan TNI dan para pemikir bangsa seperti Husen Djajadiningrat, Supomo, Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Yamin. Tim perumus tersebut dibentuk oleh gabungan kepala staf APRI. Menurut Simatupang, mereka bekerja keras bahkan rupanya mengadakan pertemuan-pertemuan dalam suasana mendekati mistik, dan akhirnya mereka melaporkan hasil pekerjaannya kepada gabungan kepala staf. “Hasil pekerjaan mereka oleh gabungan kepala staf kemudian diperbaiki, disempurnakan, kata-katanya diperjelas dan diadakan sistematik yang nyata, sehingga seluruh pekerjaan itu dapat dirumuskan dalam 7 pokok,” kata Simatupang. Mengenai nama tujuh pokok itu, Simatupang lebih suka istilah sederhana, yaitu pedoman prajurit. Tetapi, hampir semua hadirin dalam rapat itu menolaknya. Mereka menghendaki nama yang mentereng. Mereka mencontohkan Pancasila, andaikata disebut lima pokok atau lima prinsip maka daya tariknya tidak akan pernah besar. Sedangkan nama Pancasila menimbulkan dimensi-dimensi yang membangkitkan imajinasi, “sehingga dengan nama Pancasila menjadikan lima prinsip itu menjadi pedoman yang mempunyai daya tarik dan daya pikat yang sangat besar.” Oleh karena itu, kata Simatupang, mereka menghendaki untuk pedoman prajurit juga dirumuskan suatu nama yang dapat membangkitkan dimensi kesetiaan, imajinasi, dan daya tarik yang besar. Simatupang pun bertanya, ada usul untuk nama itu, mereka menyebut Sapta Marga. “Reaksi saya yang pertama ialah marga apa itu?” Sebagai orang Batak, Simatupang mungkin menghubungkan marga sebagai “kelompok kekerabatan,” padahal marga yang dimaksud adalah “pegangan hidup.” “Tetapi kemudian memang saya menyadari bahwa masalah ini tidak dapat dihadapi secara rasional belaka, dan oleh sebab itu saya menyetujui usul agar kepada pedoman prajurit diberikan nama Sapta Marga,” kata Simatupang.

ADA puluhan salinan berkas bertumpuk dan menyempil di salah satu sudut ruangan. Bersusun menggunakan map cokelat. Pada bagian atasnya tertulis kata: Bandit. “Dua tahun ini saya mengumpulkan referensi mengenai bandit di Makassar,” kata Taufik Ahmad, sejarawan Universitas Negeri Makassar sekaligus staf peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar. Salah satu nama yang menjadi legenda adalah I Tolok Daeng Magassing, yang bermarkas di wilayah Polongbangkeng –sekarang Kabupaten Takalar. Magassing adalah seorang kelahiran Gowa yang berasal dari daerah Limbung. Sebelum Gowa dikuasai Belanda, Daeng Magassing memiliki kedudukan sebagai salah seorang pemimpin pasukan kerajaan. Pada masa pemerintahan Gubernur A.J. Baron Quarles de Quarles (Mei 1908-Agustus 1910) dan Gubernur W.J. Coenen (Agustus 1910-Agustus 1913), Magassing bersama pasukannya melakukan aksi perampokan secara berkala dengan menggunakan senjata tajam. Aksi ini dianggap sebagai pembangkangan atas perintah Belanda. Maka dilakukanlah beberapa serangan menggunakan kekuatan militer. Magassing melancarkan aksinya di sekitaran wilayah pegunungan Lompobattang yang menjadi garis perbatasan Bagian Pemerintah Makassar dan Bontahain (sekarang Bantaeng). “Anda bayangkan, ketika pasukan I Tolok Daeng Magassing ini berhasil melakukan perampokan, beberapa kampung di wilayah Polongbangkeng menyambutnya bak pahlawan,” kata Taufik. Pada periode April hingga Agustus 1915, tercatat paling banyak aksi perampokan yang mencapai 150 tindakan dalam wilayah Afdeling Makassar. Kelompok Magassing melakukan perampokan terhadap kas distrik, bangsawan yang tidak mendukung gerakan, hingga perampokan pada sumber-sumber kas Belanda hasil pemungutan pajak rakyat. Dalam tradisi lisan masayarakat di Polongbangkeng, gerakan Magassing dikenal pula dengan istilah pagora patampoloa (kelompok perampok yang berjumlah 40 orang). Cerita dan kisah kepahlawanannya pun diabadikan dalam syair Sinrilik I Tolok Daeng Magassing yang melambangkan ketokohan bandit ini menjadi bagian penting dari nilai-nilai kepahlawanan masyarakat. Selain Sinrilik , sebuah nyanyin pengantar tidur untuk anak-anak di wilayah Polongbangkeng menyebutkan akan keberanian. Jari pabunduk pattuturang tau rewa (engkau adalah keturunan prajurit perang keturunan orang-orang berani). Meski demikian, kisah Magassing akhirnya ditumpas Belanda pada 17 November 1915, di daerah pedalaman Kampalak Polongbangkeng, dalam sebuah pengepungan. Namun, kekalahan Magassing rupanya tidak menyurutkan gerakan perlawanan rakyat pada Belanda. Gerakan-gerakan rakyat semakin subur, bahkan menjelang revolusi kemerdekaan. Perlawanan yang Dilupakan Polongbangkeng adalah wilayah Kerajaan Bajeng. Penamaan ini disematkan ketika dilaksanakan pertemuan dengan Kerajaan Gowa. Panji atau payung kebesaran dari Bajeng lebih tinggi dari Gowa. Maka disepakatilah untuk memotong tiang panji agar disejajarkan dengan Gowa. Polong artinya patah. Dan Bangkeng adalah kaki (tiang). Polongbangkeng juga berarti kaki (tiang) yang dipatahkan. Hingga abad ke-18, Polongbangkeng dikenal sebagai tempat para perampok dan para pemberani. Tahun 1856, seorang pemimpin perampok bernama Sumange Rukka bahkan memiliki anggota sebanyak 300 orang, yang diorganisir dengan begitu rapi. Edwar Poelinggomang dalam Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasan Makassar 1906-1942 , menyatakan bila aksi perampokan di Polongbangkeng dianggap sebagai sebuah perlombaan dan uji ketangkasan. Tak jarang, peminangan seorang perempuan akan disepakati ataupun ditolak dari keberhasilan merampok kelompok lain. Tak heran generasi-generasi para pemberani ini muncul setiap waktu, dari era Sumange Rukka, I Tolok Daeng Magassing, hingga Ranggong Daeng Romo pada masa revolusi kemerdekaan. Pada September 1945, Ranggong Daeng Romo tampaknya memahami situasi, dalam perebutan kemerdekaan. Dia mengumpulkan mantan algojo dari kesatuan-kesatuan bandit, sebagai kekuatan garis depan. Kelompok ini kemudian melakukan perlawanan kepada Belanda, menandai mata-mata yang akan dibunuh. Sementara untuk kebutuhan logistik pasukan, dilakukan perampokan-perampokan bangsawan kaya. Jika seseorang memiliki 10 ekor sapi, maka dicuri sebanyak 5 ekor atau setengah dari harta. Kelompok ini kemudian menggabungkan diri dalam Laskar Lipan Bajeng, yang kelak kemudian hari beruah menjadi Lapris (Laskar Perjuangan Rakyat Indonesia Sulawesi). Tercatat pada Desember 1945 hingga Februari 1947, Lapris melakukan aksi melawan Belanda mencapai ratusan kali. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, soal baru muncul. Pada 1950, ketika TNI merasionalisasi angkatan perang, dimana beberapa milisi rakyat dijadikan tentara. Namun apes untuk sebagian besar anggota Lapris, yang tak memiliki sekolah formal dan stigma sebagai bandit tak dapat diakomodir. Milisi garis depan akhirnya terpecah, ada yang menjadi TNI, kepala kampung, gerilyawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), masyarakat, dan kembali menjadi perampok. Pada 1960, tercatat jumlah perampokan di wilayah Gowa, Takalar, hingga Jeneponto, mencapai 12.000 ekor sapi dan kerbau. “Kelompok perampokan ini menggunakan kembali nama Kelompok 40. Jelas ini adalah upaya legitimasi gerakan I Tolok Daeng Magassing. Dan bentuk kekecewaan terhadap negara,” kata Taufik.

SEBULAN usai pengumuman maklumat pemerintah tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945 oleh Presiden Sukarno, TKR belum memiliki pemimpin tertinggi. Kendati presiden sudah menetapkan Soeprijadi sebagai Menteri  Keamanan Rakyat, namun sampai batas yang ditentukan, pemimpin pemberontakan pasukan Peta (Pembela Tanah Air) di Blitar itu tak juga muncul. Soeprijadi diperkirakan dibunuh oleh balatentara Dai Nippon. Berdasarkan situasi tersebut, formatur Kepala Markas Besar Oemoem (MBO) TKR, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo berinsiatif mengadakan rapat antarperwira. Pertemuan itu diadakan di Yogyakarta pada 12 November 1945, dengan melibatkan para perwira yang paling rendah berpangkat letnan kolonel atau menjabat sebagai komandan resimen. Dalam film Jenderal Soedirman yang baru-baru ini diluncurkan, digambarkan suasana rapat sedikit hangat. Namun sejatinya, situasi rapat tersebut berlangsung kacau, tidak disiplin dan  sangat panas. Menurut Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, sejak awal pun sudah ada kesan rapat perwira itu tidak akan berjalan tertib. Laiknya para koboy, para peserta datang ke ruangan rapat dengan masing-masing menyandang pistol di pinggang. “Saya menyebutnya sebagai rapat koboy-koboyan,” ujar Didi dalam biografinya Pengabdian Bagi Kemerdekaan karya Tatang Sumarsono. Kesemrawutan semakin menjadi-jadi saat setiap orang yang tampil bicara di forum selalu  diteriaki  kata “jelek” lalu dipaksa turun dari mimbar. Tak terkecuali, Menteri Keamanan Rakyat ad interim , Suljodikusumo, bekas daidanco Peta, dipaksa turun dari mimbar walaupun dia belum selesai berpidato. “Pokoknya rapat itu jauh dari sikap kedisiplinan sebuah organisasi tentara,” kenang  mantan Panglima Komandemen Jawa Barat tersebut. Begitu tiba pada sesi pemilihan panglima besar, suasana semakin riuh dan kacau. Setiap orang memaksakan diri untuk bicara di forum itu. Karena situasi ini, maka proses pemilihan pun dilakukan lewat pemungutan suara. Calon yang harus dipilih para peserta yakni Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V TKR Banyumas. Hasilnya, ternyata Kolonel Soedirman unggul dengan 23 suara, sedangkan Oerip hanya mendapatkan 21 suara. Dengan demikian, Soedirman menjadi panglima besar TKR, sedangkan Oerip Soemohardjo menjadi kepala staf TKR. Kendati dihasilkan dari “rapat koboy-koboyan,” Oerip dengan besar hati menerima keputusan tersebut. Tanpa merasa dirinya senior, dia lantas memberi selamat kepada Soedirman dan menyatakan janji akan loyal pada semua keputusan yang akan dikeluarkan oleh atasan barunya tersebut. Sebaliknya, Soedirman sendiri yang menyadari “kejuniorannya”, meminta mantan perwira KNIL itu untuk bersedia membantu tugas-tugasnya sebagai panglima besar. Kelak sejarah mencatat,  janji itu terus dipegang Oerip sampai meninggal pada 17 November 1948. Menurut Mayor Jenderal (Purn) Sukotjo Tjokroatmodjo, hubungan antara Oerip dan Soedirman lebih menyerupai  relasi “abang dan adik”. “Itu diperlihatkan dalam suasana informal, Pak Oerip lebih suka memanggil Pak Dirman sebagai dimas dan sebaliknya Pak Dirman sendiri  lebih senang memanggil Pak Oerip sebagai kangmas,” ujar wakil ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).   Begitu loyalnya Oerip kepada Soedirman, hingga suatu hari, kala kawan baiknya menyitir soal Oerip yang lebih pantas  menjadi panglima besar karena lebih senior dan berpengalaman, dengan santai Oerip menjawabnya, “Soedirman lebih cocok dibanding saya menjadi panglima karena sebagian besar prajurit kita adalah bekas anggota Peta,” ujar Oerip.

PASCA terbunuhnya enam perwira tinggi dan satu perwira pertama Angkatan Darat oleh gerakan militer yang menamakan dirinya Dewan Revolusi pada 1 Oktober 1965, banyak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ditahan, dibunuh, dan dihilangkan. Ironisnya, tidak semua orang-orang yang hilang atau terbunuh itu anggota PKI. Seperti yang terjadi pada Jopie Risakotta Klaarwater, kakek dari jurnalis senior dan host acara "Kick Andy": Andy F. Noya. Pada masa-masa menegangkan itu, Jopie menjabat sebagai kepala penjara di Watampone, Sulawesi Selatan. Selain itu, dia juga mengepalai lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Enrekang dan Sengkang. Bahkan, menurut Andy dalam biografinya, Andy Noya Kisah Hidupku , kakeknya itu pernah diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai direktur kepenjaraan Indonesia wilayah timur, namun tidak terwujud karena Jopie memiliki darah Belanda. Lantas mengapa Jopie bisa menjadi korban pembunuhan massa anti-PKI? Ceritanya, suatu hari Jopie mendapat titipan 40 tahanan PKI dari Corps Polisi Militer (CPM). Para petugas CPM itu berpesan bahwa para tahanan tersebut tak boleh dilepas atau diberikan kepada siapapun sebelum proses hukum dikenakan kepada mereka. Sebagai penanaggungjawab penjara Watampone, Jopie menerima tugas tersebut dengan patuh. Sementara itu, kabar penumpasan anasir-anasir PKI  di Jawa telah sampai di Sulawesi. Sekelompok massa anti-PKI mendatangi penjara Watampone. Secara beringas, mereka meminta kepada Jopie agar 40 tahanan PKI itu dikeluarkan untuk dihakimi melalui “peradilan rakyat.” Sebagai orang yang bertanggungjawab atas keberadaan para tahanan, Jopie menolak permintaan massa anti-PKI tersebut. Alih-alih mengeluarkan mereka, secara keras dia melarang orang-orang itu untuk masuk ke wilayah penjara. Mendapat sambutan seperti itu, tentu saja massa semakin beringas.  Mereka memaksa dan berteriak-teriak agar pintu penjara dibuka. “Tetapi, kakekku bergeming. Dia menolak membuka pintu penjara,” ujar Andy. Akibatnya massa menjadi buas dan kehilangan akal sehat. Entah siapa yang memulai, mereka langsung mendobrak pintu penjara dan menyerbulah puluhan orang ke dalam penjara. Jopie yang berusaha mencegah malah dibacok oleh salah seorang massa tersebut hingga tewas. Begitu pula wakil kepala penjara ikut menjadi korban bersama 40 tahanan PKI. “Menurut penuturan saksi dari penduduk setempat, tiga hari lamanya mayat kakekku tergeletak di halaman penjara tanpa ada yang berani memindahkannya. Bahkan, pihak keluarga yang datang dihalangi untuk menuju lokasi,” tutur Andy. Sebagai anak kesayangan Jopie, Mady, ibu Andy, sangat terpukul. Mady bermimpi Jopie pergi jauh sambil melambaikan tangan. Mendapat firasat buruk itu, Mady memohon sambil memeluk kaki Jopie agar tidak berangkat ke Watampone. Namun, Jopie bersikeras tetap berangkat menunaikan tugas. Mady masih juga mencoba berteriak memanggil-manggil Jopie sambil menangis ketika mobil dinas melaju meninggalkan rumah. Pada 1970, keluarga Andy mencoba melacak keberadaan kuburan kakeknya. Namun, masyarakat di Watampone tidak bisa menunjukkan secara persis dimana kuburannya. Menurut cerita yang berkembang di sana, Jopie dan wakilnya dikuburkan secara massal bersama 40 tahanan PKI yang dibantai. 42 jenazah itu dikuburkan dalam satu liang. “Sampai hari ini kerangka kakekku tidak pernah ditemukan, Kuburan massal itu masih menjadi misteri bagi keluarga kami. Lelaki kurus dan pendiam itu seakan lenyap ditelan bumi,” pungkas Andy.

ADA dua peristiwa pada awal karier Sarwo Edhie Wibowo sebagai tentara yang sempat jadi kontroversi dan penghalang kenaikan jabatannya. Dua hal tersebut diungkapkan oleh sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya, Sarwo Edhie dan Tragedi 1965 (Penerbit Buku Kompas, 2015) yang dibedah di Auditorium Universitas Bung Karno, Jakarta, 5 Oktober 2015. Kejadian pertama, saat terjadi Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948, sebagai komandan peleton, Sarwo pernah gagal mengkoordinasi pasukannya. Cerita tersebut muncul ketika pada saat itu, Kulonprogo yang merupakan daerah operasi Brigade IX pimpinan Ahmad Yani dibombardir militer Belanda. Untuk segera mencapai posisi komandan brigade-nya, Sarwo lantas memecah pasukannya ke dalam beberapa regu. Ternyata keputusan tersebut sangat fatal akibatnya. Alih-alih bisa bergerak secara sistematis, anak buah Sarwo yang kebanyakan masih sangat muda dan belum terlatih untuk melakukan perang gerilya malah menjadi kebingungan. “Banyak di antara mereka yang nangis-nangis dan minta pulang,” kata Peter. Kedua, menurut Peter, sebagai pimpinan pasukan komando, Sarwo dinilai banyak rekannya justru tak memenuhi kualifikasi sebagai seorang prajurit komando. Soal ini muncul pertamakali ke permukaan kala Menpangad Letjen Ahmad Yani mengangkatnya sebagai Kepala Staf RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat). Pengangkatan itu langsung ditolak oleh sebagian besar kalangan prajurit RPKAD terutama oleh Komandan Bataliyon II RPKAD Mayor Benny Murdani. Benny berkilah bahwa dibandingkan Letnan Kolonel (Inf) Widjojo Soedjono, calon kepala staf lain, Sarwo tidak ada apa-apanya. Penolakan itu berujung kepada mutasi Benny ke Kostrad hingga membuatnya patah arang dengan kesatuan baret merah itu dalam waktu yang cukup lama. Menurut Letnan Jenderal (Purn) Sintong Panjaitan, sejak itulah Benny seolah “haram” untuk mengenakan baret merah yang tadinya merupakan kebanggan dirinya. “Pak Benny baru mau lagi pakai baret merah pada tahun 1985, saat ada penganugerahan gelar Warga Kehormatan Baret Merah kepada Yang Dipertuan Agung Malaysia Sultan Iskandar,” ujar Sintong. Sepertinya saat itu Benny belum paham tentang hubungan dekat antara Sarwo dengan Yani sesungguhnya sudah berlangsung sejak zaman pendudukan Jepang. Dia juga tidak mengerti, saat bertugas di Wonosobo, Sarwo pernah kecewa karena pangkatnya diturunkan setingkat: dari kapten menjadi letnan karena suatu kesalahan. Makanya dalam sebuah kesempatan, Yani yang merasa tidak enak dengan kejadian itu, pernah berujar: “Saya sudah pernah membikin Sarwo kecewa, tetapi voortaan (selanjutnya) saya tidak akan melupakannya.” Keberuntungan Sarwo tiba saat dirinya ditugaskan menumpas orang-orang PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pada 1965-1966. Bukan hanya di mata para prajuritnya, dia pun mendapat tempat di kalangan organ-organ mahasiswa anti-Sukarno. Rupanya inilah yang membuat Soeharto was-was punya pesaing dan menjadikan karirnya meredup. “Soeharto tak mengenal konsep matahari kembar, dia percaya matahari harus satu yakni dirinya sendiri,” ungkap Peter.

WAJAH-wajah sepuh yang semula tersenyum itu mendadak murung ketika Martin Aleida, wartawan-cum-sastrawan pernah bekerja untuk Harian Rakjat , mengisahkan pengalamannya selama berada di tahanan Operasi Kalong di Jakarta. Beberapa di antaranya tampak tercekat menahan haru, sebagian lain tak kuasa membendung air mata yang terlanjur meleleh di pipi. “Saya ditahan tak jauh dari ruangan tempat Tarni, istri kawan saya Nyoto, ditahan bersama lima anaknya. Yang paling kecil, si Butet, baru berumur dua bulan.Masih bayi merah. Dan anak-anak itu selalu terbangun di tengah malam, mendengar jeritan mereka yang disiksa di ruangan lain yang tak jauh dari ruangan mereka,” kata Martin dalam pertemuan di Diemen, Sabtu, 10 Oktober 2015, yang dihadiri puluhan warga Indonesia yang terhalang pulang semasa Orde Baru. Martin datang ke Belanda awal pekan lalu untuk memberikan kesaksiannya di International People Tribunal (IPT)1965 yang bakal diselenggarakan di Den Haag November mendatang. Ini bukan pengadilan rakyat yang bakal menyeret pelaku kejahatan kemanusiaan ke muka pengadilan sebagaimana mahkamah internasional di Den Haag. IPT adalah inisiatif masyarakat yang sadar pentingnya pengungkapan kebenaran masa lalu dalam peristiwa 1965 -1966 dan menuntut negara Indonesia lebih serius menangani kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Inisiatif yang sama pernah dilakukan oleh Bertrand Russell dan Jean Paul-Sartre pada 1966 dalam kasus invasi Amerika Serikat ke Vietnam yang banyak menyebabkan tewasnya ribuan rakyat tak berdosa. Filsuf Inggris dan Prancis tersebut tergerak hatinya untuk menyelenggarakan sebuah tribunal, yang kelak disebut sebagai Russel-Sartre Tribunal, karena kepedulian mereka terhadap nasib manusia dan kemanusiaan. Tribunal juga diselenggarakan pada 2009-2012 untuk menggugat agresi Israel terhadap Palestina. Sementara itu keinginan untuk mengungkap kebenaran peristiwa 1965-1966 seraya menegakkan keadilan bagi para korban dan penyintas semakin menguat sejak kejatuhan Soeharto. Ikhtiar tersebut sesuai dengan semangat zaman demokrasi yang berlaku pada saat ini: bahwa martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan harus ditegakkan tanpa memandang keyakinan dan ideologi. Pesan itu pula yang disampaikan oleh Leila Chudori pada saat peluncuran novelnya, Pulang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Naar Huis . Novel yang mengisahkan tentang mereka yang terhalang pulang pasca-peristiwa 1 Oktober 1965 itu ditujukan kepada generasi muda yang ingin mengetahui apa yang terjadi setengah abad yang lalu. “Novel ini saya tulis untuk anak-anak muda di Indonesia agar mereka belajar sejarah kelam bangsanya,” kata Leila dalam diskusi yang diselenggarakan di International Institute voor Sociaal Geschiedenis (IISG, Institut Internasional untuk Sejarah Sosial), Sabtu, 10 Oktober 2015. Leila berkeliling Eropa untuk menjadi pembicara dalam sejumlah diskusi mengenai novelnya. Tema tentang kejahatan kemanusiaan pada peristiwa 1965-1966 memang menjadi perhatian masyarakat internasional akhir-akhir ini. Selain tentu karena tahun ini bersamaan dengan peringatan 50 tahun peristiwa, juga karena selama puluhan tahun peristiwa tersebut tak pernah diketahui oleh banyak orang. Dan kini banyak inisiatif untuk melawan pelupaan dan juga menyebarkan pengetahuan ihwal lembaran kelam sejarah bangsa.

Tokoh pergerakan bawah tanah acapkali tidak mendapat tempat dalam panggung sejarah. Namanya sayup-sayup terdengar, antara ada dan tiada. Dalam sejarah Indonesia nama Djohan Sjahroezah jarang disebut-sebut walaupun turut memainkan peran penting dalam perjuangan merintis kemerdekaan. “Sosok Djohan tidak meninggalkan jejak kekuasaan, melainkan jejak keluhuran,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran buku Kesabaran Revolusioner Djohan Sjahroezah: Pejuang Kemerdekaan Bawah Tanah di Gedung Perintis Kemerdekaan Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2015.  Sepak terjang aktivis pergerakan, jurnalis, dan politikus kelahiran Palembang kelahiran 26 November 1912 tersebut mulai terungkap dalam buku setebal 414 halaman karya Riadi Ngasiran, seorang jurnalis yang datang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pribadi Djohan sukar terkuak dan pembawaanya yang low profile , terkesan enggan dikenal. Dia tipikal pejuang bawah tanah yang lebih banyak berperan sebagai simpul jaringan akar rumput massa Partai Sosialis Indonesia (PSI). Anak sulung Djohan, Ilya Arslaan, dalam kesempatan yang sama juga mengakui sifat diam sang ayah. “Kalau di rumah beliau cenderung mendengarkan ketimbang berbicara. Kalaupun berbicara dia hanya membicarakan teman-temannya saja,” tutur Ilya. Menurut sejarawan Bonnie Triyana kegiatan politik Djohan Sjahroezah memang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi. Dia memilih untuk berada di bawah tanah karena adanya represi dari pemerintah Belanda. “Selepas pemberontakan PKI tahun 1926, perlawanan terhadap otoritas kolonial membuat keadaan politik tidak memungkinkan bagi gerakan-gerakan perlawanan untuk tampil di muka,” kata Bonnie, pemimpin redaksi majalah Historia . Djohan adalah aktivis hasil pengaderan PNI-Pendidikan bentukan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Di PNI-Pendidikan, Djohan memulai pergulatannya dalam dunia pergerakan. Pada 1933, Djohan mendekam di penjara Sukamiskin, Bandung, selama 18 bulan. Pemerintah kolonial Belanda memenjarakannya karena tulisan-tulisannya yang menentang sistem kolonialisme termuat di Kedaulatan Ra’jat, suratkabar PNI-Pendidikan. Menurut Emil Salim, ketokohan Djohan lebih dikenal sebagai pencetak kader. Sebagai jurnalis, Djohan menjadi mentor bagi wartawan-wartawan muda seperti Adam Malik, Mochtar Lubis, Sukarni, dan lainnya. Pada 1937, Djohan bersama Adam Malik, Pandoe Kartawiguna, A.M Sipahutar, dan Sumanang mendirikan kantor berita Antara . Ketika pendudukan Jepang, Djohan adalah tokoh penting di balik pembentukan jaringan bawah tanah kaum antifasis di Surabaya. Menurut Bonnie, Djohan adalah politikus kawakan yang bisa merangkul semua golongan dan bergaul dengan berbagai kalangan kiri, termasuk dengan Tan Malaka yang justru secara politik berseberangan dengan Sjahrir. Dalam soal pertempuran di Surabaya, Djohan cenderung kepada memiliki sikap yang mendukung perlawanan arek-arek. Hal yang sama pula terjadi pada Tan Malaka yang mendukung pertempuran militan rakyat Surabaya. Sementara Sjahrir, melalui brosur  Perdjoangan Kita  mengeritik aksi heroik itu karena menelan banyak korban. “Djohan seperti matahari lain di kubu Sjahrir. Dia adalah sinar penerang yang lain,” kata Bonnie. Menjelang Pemilu 1955, Djohan menjabat sekretaris jenderal PSI, orang kedua setelah Sutan Sjahrir. Sekalipun sempat diwarnai perdebatan, Djohan-lah orang yang mencantumkan Marxisme sebagai ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI. Perhatiannya ditujukan terhadap kelas buruh dan tani yang berjuang mencapai kesejahteraan. Menurut Djohan ajaran Marxisme bukan monopoli kaum komunis dan diperlukan sebagai pisau analisa kondisi masyarakat tertindas. Namun Djohan menafsirkan cara perjuangan kelas yang tidak melalui pertentangan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. “Cara memperjuangkan pertentangan kelas tidak dengan cara totaliter melainkan dengan jalan demokrasi. Karena itu, sosialisme PSI adalah adalah sosialisme kerakyatan,” ujar Emil Salim. Kuncinya, lanjut Emil, ada pada pendidikan kader. Mendidik kelas-kelas buruh dan tani. "Apabila kelompok yang tidak berdaya ini dididik menjadi kekuatan penyeimbang, maka dia akan bisa mencapai cita-citanya tanpa kekerasan. Inilah inti sosialisme kerakyatan yang menjadi visi dari Djohan Sjahroezah yang masih relevan hingga saat ini.” Kendati sempat duduk sebagai Sekjen PSI, Djohan tetap memilih untuk berada di bawah panggung politik. Karier politiknya secara formal berakhir seiring pembubaran PSI pada Agustus 1960. Setelah sempat dipenjara di Madiun bersama pemimpin PSI dan Masyumi atas tuduhan subversif terhadap pemerintah Sukarno, Djohan wafat pada 1968. “Sebagai orang yang berjuang di bawah tanah, Djohan berada di bawah panggung kekuasaan untuk menopang mereka yang terbaik berdiri di atas panggung. Namun kesalahan Djohan adalah terlalu lama di bawah panggung sehingga panggung tersebut terlanjur diisi oleh orang-orang yang tidak pantas berada di atasnya,” pungkas Bonnie.