Hasil pencarian

Istana Cipanas 7 Juli 1953. Hartini resmi menjadi istri ke-4 dalam hidup Presiden Sukarno. Kendati acara pernikahan itu dirahasiakan, namun tak ayal kabarnya tetap tertiup ke luar Istana Cipanas. Orang-orang kemudian sibuk memperbicangkannya. Organisasi Persatuan Istri Tentara (Persit), Kongres Wanita Indonesia (Kowani), dan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) melakukan demonstrasi menolak pernikahan tersebut. Perwari bahkan mendukung penuh keputusan istri pertama Sukarno, Fatmawati, keluar dari Istana Negara. Seperti tak mau kalah dengan para aktivis organisasi-organisasi perempuan itu, jurnalis perempuan senior S.K. Trimurti pun angkat pena. Di Suluh Indonesia , harian kaum nasionalis yang menjadi pendukung utama Presiden Sukarno, Trimurti “menghabisi” Bung Karno dalam suatu tulisan berjudul “Bandot Tua Memakan Daun Muda". Tulisan itu membuat geger istana. Bukan saja karena yang mengkritik adalah pengikut setia Bung Karno sejak era pergerakan melawan kolonialisme Belanda, namun juga kalimat-kalimatnya menohok perasaan Bung Besar. Namun yang terkena getah langsung dari tulisan tersebut adalah Suluh Indonesia . “Sebagai wartawan Suluh Indonesia yang mangkal di Istana, saya kemudian dilarang untuk datang ke Istana Negara selama tiga bulan oleh Kolonel R.H. Sugandhi, salah satu ajudan Presiden Sukarno,” kenang Satya Graha, eks awak koran yang berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI) itu. Soal kritik ini, sebelumnya kejadian yang lebih seru dialami oleh Rosihan Anwar, jurnalis terkemuka dari Pedoman . Dia pernah diintimidasi oleh Menteri Perekonomian era Kabinet Sukiman yakni Soejono Hadinoto. Ceritanya, suatu hari di tahun 1951,  Pedoman via Kili-Kili (tulisan pojok khas koran tersebut) mengkritik kebiasaan Soejono yang kerap menggunakan voorrijders lengkap dengan sirene setiap keluar dari kantornya. “Buat zaman itu, hal seperti ini dianggap sebagai tidak biasa,” ungkap Rosihan Anwar dalam Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi . Dikritik demikian, Soejono tersinggung. Beberapa hari usai penayangan tulisan pojok itu, sekitar pukul dua siang, tetiba Soejono muncul dengan dua pengawalnya di kamar redaksi Pedoman . Dia kemudian menghampiri Rosihan yang saat itu tengah menulis. Sambil melotot, dia memarahi Rosihan. “Ayo kalau kamu laki-laki, mari kita sekarang juga berkelahi! Aku tantang kamu!” teriaknya. “Ada apa ini?” jawab Rosihan dalam nada tenang. “Ada apa?! Seperti tidak tahu. Sudah menulis tentang orang, kok bertanya ada apa? Ayo berani enggak berkelahi dengan aku?!” ujar Soejono masih dalam nada keras. Rosihan tidak meladeni mau Soejono. Alih-alih menerima tantangan, dia malah menyarankan Soejono untuk menggunakan prosedur hak jawab kalau memang merasa kritik Pedoman tidak benar. “Ah, saya tidak mau berkelahi. Jika memang tidak senang dengan tulisan itu, silakan menulis sanggahannya,” jawab Rosihan. “Ja, je bent een vis wift. Je bent een lafaard (Ya, kau perempuan yang hanya banyak ngomong. Kau seorang penakut),” ledek Soejono. “Terserah!” kata Rosihan. Sejurus lamanya Soejono Hadinoto berdiri di depan meja Rosihan dengan tatapan mata merah menyala. Rosihan sendiri hanya meladeni dengan sikap tenang-tenang saja. Mungkin karena bosan atau merasa tidak diladeni, pada akhirnya Soejono dan dua pengawalnya pergi meninggalkan redaksi Pedoman. Rupanya dendam sang mentri belum juga sirna. Beberapa hari kemudian saat menghadiri suatu resepsi, Rosihan bersirobok dengannya di beranda belakang Istana Negara. Refleks Soejono kembali melayangkan tantangan. “Ayo bilang, kapan kita berduel dengan badik dan di dalam sarung. Ayo, berani?!” gertaknya. Rosihan hanya mengangkat bahu seraya menjawab: “ Dat is te middlelueuws voor mij, nee hoor (Cara itu bagi saya terlalu abad pertengahan, saya tidak mau melakukannya).” Sejak itu, Soejono tak pernah lagi membahas soal “ajakan berduel” tersebut. Ketika dia dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri, dia malah menjadi seorang kawan yang baik untuk Rosihan. Gegara tulisan pojok pula, dua media ternama saat itu, Merdeka dan Indonesia Raja,  pernah saling hantam. Tulisan pojok Merdeka yang menyebut diri sebagai dr. Clenik menyebut gaya tulisan Mas Kluyur , tulisan pojok kepunyaan Indonesia Raja , sebagai gaya straatjongen (berandalan). Mas Kluyur membalas serangan itu dengan pertanyaan: mengapa setiap kritik atau bentrokan pendapat harus dimaki dengan kata-kata kasar oleh dr. Clenik ? Besoknya dr. Clenik malah menyebut Mas Kluyur dengan makian baru: straatmeid (pelacur). Kili-Kili sendiri menyebut gaya dr. Clenik itu sebagai “upaya usang” untuk menaikan oplah. Tahun 1964, “pertempuran berdarah-darah” juga terjadi antara Suluh Indonesia vs Harian Rakjat . Adalah Satya Graha, wakil pemimpin redaksi Suluh Indonesia , yang mendengar pada sutau hari mendapat laporan bahwa ratusan eksemplar korannya telah ditemukan berserakan sepanjang jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari para informan terpercaya, Satya Graha mendapat kabar bahwa itu merupakan ulah para buruh kereta api yang berafiliasi ke SOBSI, organisasi buruh yang terkait dengan PKI. Mereka mendapat perintah dari pihak  Harian Rakjat , koran kiri saingan berat  Suluh Indonesia . “Cara mereka memang kasar, maka saya putuskan untuk membalas aksi mereka tersebut,” kenang Satya. Dia lantas meminta tolong kepada para buruh kereta api yang berafiliasi dengan KBM, organisasi buruh onderbouw  Partai Nasional Indonesia, untuk “menahan” koran  Harian Rakjat  supaya terlambat datang ke pelosok-pelosok tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Dibandingkan aksi mereka, cara saya itu bisa dikatakan masih halus lho,” kata Satya. Rupanya aksi balasan tersebut sampai ke telinga Presiden Sukarno, yang secara pribadi memang dekat dengan Satya. Maka pada suatu pagi, usai sarapan, Sukarno pun memanggil Satya. “Satya, kamu sekarang sudah mulai  komunistophobia  juga ya?” selidik Bung Karno “Lho, maksudnya bagaimana, Pak?” “ Aku dengar kamu mulai menyusahkan  Harian Ra k jat. ” Mendengar jawaban Bung Karno tersebut, Satya langsung maklum: dia telah dilaporkan oleh orang-orang PKI. Tanpa ragu dia lantas menceritakan duduk persoalan pertamanya mengapa semua itu terjadi. Lantas bagaimana reaksi Bung Karno? “Dia diam saja, tapi sepertinya paham dengan apa yang saya sampaikan,” ujar Satya. Suluh Indonesia  memang kerap memilih “jalur keras” terkait dengan PKI. Saat ramai-ramainya aksi sepihak yang dilakukan oleh aktivis-aktivis tani komunis, koran kaum nasionalis itu pun tampil mengecam aksi-aksi tersebut sebagai “revolusi kebablasan”.

Luasnya yang tak sampai 2 km membuat Pulau Penyengat bisa dikelilingi dengan berjalan kaki. Kendati mungil, Kerajaan Melayu Riau-Lingga pernah membangun ibu kota di sini. Setidaknya 46 peninggalan cagar budaya terdapat di Pulau Penyengat. Ada yang masih utuh, tapi ada pula yang hanya pondasi atau dinding, seperti Masjid Raya Sultan Riau, Istana Raja Ali Yang Dipertuan Muda VIII, perigi atau sumur, dan Benteng Bukit Kursi, serta bekas dermaga kuno. "Beragam bangunan peninggalan sejarah yang terkait dengan peranan Pulau Penyengat sebagai pusat pertahanan, pemerintahan masa Kerajaan Riau-Johor dan Riau-Lingga," ujar Surjadi, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, dalam seminar daring berjudul "Warisan Budaya Pulau Penyengat, Tantangan, dan Peluang Pelestarian serta Pengelolaannya" yang diadakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat . Karenanya Pulau Penyengat dinobatkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dua tahun lalu. "Ini satu-satunya pulau seluas 1,12 km persegi yang pernah menjadi pusat kerajaan besar, bukan kerajaan kaleng-kaleng," kata Surjadi. Titik Penting Kesejarahan Marsis Sutopo, arkeolog Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, menjelaskan bahwa Kerajaan Melayu di Kepualauan Riau berasal dari Melayu di Johor, di ujung Semenanjung Malaka. Ketika terjadi pertempuran dengan Belanda, pusat Kerajaan Melayu pindah ke Kepulauan Riau yang pusatnya di Pulau Bintan pada awal abad ke-18. Dari sana, Sultah Mahmud Syah III memindahkan pusat pemerintahan ke Daik, Pulau Lingga pada 1787. Lalu pindah lagi ke Pulau Penyengat pada awal abad ke-20, dari tahun 1900–1911. "Ada peperangan dengan Belanda, Pulau Penyengat ditinggalkan,"  kata Marsis . Ketika membangun Daik Lingga, Sultan Mahmud Syah III juga membangun Pulau Penyengat. Konon, pulau ini menjadi mas kawin saat sultan menikah dengan Engku Putri. "Terkenal sebagai Pulau Mas Kawin, karena saat Sultan Mahmud Syah meminang Raja Hamidah sebagai permaisuri, ia menjadikan Pulau Penyengat sebagai mas kawin, walaupun konteks mas kawin ini masih dalam perdebatan," kata Surjadi. Namun, beberapa bangunan di Pulau Penyengat sengaja dihancurkan supaya tak diambil alih Belanda. "Dalam sejarahnya ada proses bumi hangus waktu Belanda mengambil alih," kata Surjadi. Pulau Penyengat juga menyimpan titik kesejarahan penting terkait proses pemisahan kekuasaan Inggris dan Belanda di semenanjung. Pasca wafatnya Sultan Mahmud Syah III di Lingga , Sultan Tengku Abdul Rahman menjadi penggantinya. Padahal, putra sulung sultan adalah Tengku Hussin. Raja Hamidah sebagai pemegang regalia kerajaan tak merestui penobatan Tengku Abdul Rahman. Ia menolak menyerahkan regalia sebagai tanda ditabalkannya sultan. Menurutnyapentahbisan Tengku Abdul Rahman sebagai raja melanggar pakem kerajaan. Inggris memanfaatkan situasi itu. Ketika Inggris dan Belanda membuat perjanjian di London pada 17 Maret 1824, Inggris mengangkat Tengku Hussin sebagai Sultan Johor di Singapura. "Ini yang akhirnya dimanfaatkan Inggris, yaitu ditabalkan Sultan Hussin di Singapura. Ini awal pecahnya Johor menjadi Riau-Lingga," kata Surjadi. Sedangkan Sultan Abdul Rahman Syah bertahan sebagai Sultan Riau-Lingga dari1824–1832. Persoalan Tata Kota Kuno Sayangnya, selama ini belum banyak yang mempelajari kota kuno di Pulau Penyengat. Tujuannya untuk merekonstruksi tata letak, misalnya rumah raja, alun-alun, dan rumah-rumah pejabat tinggi pada masa lalu. "Ada bangunan istana, ini pusat istana atau rumah sultan? Ada juga bekas situs kedaton," ujar Marsis. Dalam hal ini, rekonstruksi fungsi ruang juga memungkinkan untuk dikerjakan. Pasalnya sisa-sisa bangunan masih banyak yang bisa ditemukan. Berbeda dengan di Daik, sisa istana tak lagi utuh. Kendati bangunan lainnya, seperti masjid sultan masih ada. Sedangkan di hulu sungai di Pulau Bintan, sisa bangunannya hanya sedikit. Lebih sulit untuk membayangkan bagaimana tata kotanya. "Bisa dibandingkan (Pulau Penyengat, red. ) dengan tata kota di Daik. Dari sana bisa diambil kesimpulan, bagaimana tata kota pada masa Melayu Kepulauan, baik di Daik maupun di Penyengat," kata Marsis. Selama ini kajian di Pulau Penyengat kebanyakan berkaitan dengan masalah zonasi bagi perlindungan situs-situs cagar budaya. "Ini tantangan baru untuk melakukan kajian di Pulau Penyengat. Tata kota Pulau Penyengat sebagai pusat kerajaan tentu punya,"  u jar Marsis. Menurut Marsis, peristiwa lokasi pemerintahan Melayu Johor yang berubah menjadi Riau-Lingga Daik merupakan hal menarik. Tantangannya membangun narasi Kerajaan Melayu yang waktu itu bisa menguasai dunia maritim atau laut di sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Riau sendiri. "Ini hal menarik," ujar Marsis, "Ini bukan kerajaan daratan tapi yang warna lautnya lebih banyak, ada pelabuhannya. Ini pusat kerajaan yang berbasis pada kelautan."

Sukarno sebagai manusia memiliki hobi dan kesukaan lain. Ini adalah hobi dan kesukaan Bung Besar.

Di puncak kekuasaannya, Sukarno memiliki serenceng gelar kebesaran. Mulai dari Proklamator Kemerdekaan, Pemimpin Besar Revolusi, hingga Penyambung Lidah Rakyat.  Kendati demikian, dengan kuasa yang dimilikinya Bung Karno tidak selalu bisa berbuat sekehendaknya. Apalagi untuk kepentingan keluarganya. Ali Sadikin menjadi salah seorang pejabat yang berani menolak permintaan Sukarno. Pada periode 1964—1966, Ali Sadikin menjabat Menteri Koordinator Urusan Maritim dalam Kabinet Dwikora I. Sebagai menteri dalam kabinet, Ali Sadikin kerap kali berurusan dengan presiden. “Ada yang mengatakan bahwa dulu kemauan dan kehendak Bung Karno tidak bisa dicegah. Pengalaman saya, ya, bisa,” ujar Ali Sadikin dalam Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi yang disusun Ramadhan K.H.   Kepentingan Mertua Sekali waktu Presiden Sukarno memanggil Menko Urusan Maritim Ali Sadikin. Rupanya Bung Karno meminta bantuan Ali Sadikin untuk kepentingan sang mertua, Hasan Din. Menurut Ali, Bung Karno tidak bilang harus dipenuhi, tapi bertanya, “Bisa nggak ?” Alih-alih menuruti, Ali malah menimbang-nimbang. Ali Sadikin membawa berkas-berkas Hasan Din ke kantornya. Bersama para stafnya, Ali Sadikin mempelajari masalah dalam berkas tersebut. Ternyata Ali Sadikin tidak dapat memenuhi permintaan Sukarno untuk membantu proyek mertuanya. Setelah Ali Sadikin menjelaskan duduk persoalannya, Bung Karno berkata, “Baiklah kalau begitu.” Selesai persoalan. “Ini orang benar-benar hebat. Ia tidak mempergunakan kekuasannya sebagai presiden untuk soal-soal begitu,” kenang Ali Sadikin. Walau terpaksa menolak, sebagai pembantu presiden Ali Sadikin merasa dihargai oleh Sukarno. Menurut Ali, Sukarno sama sekali tidak marah. Apalagi sentimen. Buktinya Bung Karno masih sering mengajak Ali Sadikin bersama istrinya, Nani berlenso ria di Istana. Ali Sadikin bahkan dipercaya Sukarno untuk memimpin ibu kota Jakarta sebagai gubernur pada 1966. Melayani Istri Kejadian yang persis serupa juga pernah dialami Hoegeng Iman Santoso. Pada 1965, Bung Karno mengundang Hoegeng beserta istrinya Mery ke Istana Bogor. Saat itu, Bung Karno meminta Hoegeng untuk mengisi salah satu kementrian baru yang akan dibentuk. Hoegeng bersedia. Namun setelah itu, Bung Karno mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mery mengenai para istrinya.  “Mery kenal dengan Bu Fatmawati?” kata Sukarno “Kenal, kami satu pengajian,” jawab Mery. “Bagaimana dengan Haryati? tanya Sukarno lagi. “Kenal,” ujar Mery, “soalnya waktu di Surabaya, rumah Haryati berhadapan dengan rumah kami.” “Lalu dengan Bu Hartini?”   “Belum.” “Bu Dewi?” “Belum juga.” “Nah, Mery,” pinta Sukarno, “Kamu layani salah satu istri saya yang Mey kenal.” Hoegeng dan Mary sama terdiam mendengar permintaan Sukarno. Menurut Hoegeng, zaman itu pelayanan yang habis-habisan terhadap istri Bung Karno maupun istri menteri menjadi suatu mode. Pelayanan itu bahkan dibarengi dengan membeo-nya cara hidup para istri menteri. Sementara itu, Hoegeng tahu betul istrinya tidak ingin larut dalam mode semacam itu. Semua istri Bung Karno dianggapnya sama saja Akhirnya, Mery menolak secara halus permintaan Sukarno untuk melayani istrinya. Mery beralasan kalau hanya meladeni satu orang, maka tidak enak dengan yang lain. Perlakuan demikian akan menimbulkan ketegangan nantinya. Mendengar itu, Bung Karno hanya mengangguk seraya berkata, “Ya, itu betul.” Jawaban tersebut tentu diluar dugaan Mery dan Hoegeng. Padahal, mereka telah siap pasang telinga apabila mendengar Bung Karno marah.    “Dari jawaban Bung Karno terhadap pendirian kami, saya menyimpulkan betapa demokratnya beliau. Ia tidak marah dengan keterusterangan kami,” kata Hoegeng dalam wawancara dengan wartawati Tempo  Leila S. Chudori pada 22 Agustus 1992, sebagaimana terkisah dalam jilid ketiga  Memoar Senarai Kiprah Sejarah . Tidak lama setelah kejadian itu, Hoegeng pun ditunjuk Sukarno sebagai Menteri Iuran Negara (setara Dirjen Pajak) dalam Kabinet Dwikora II. Selepas jadi menteri Sukarno, Hoegeng kemudian meniti puncak kariernya di kepolisian sebagai Kapolri periode 1968—1971. Dia dikenal sebagai polisi jujur dan anti suap. “Begitu kagumnya saya pada Bung Karno,” kenang Hoegeng, “Buat saya, ia adalah pemimpin yang demokrat dan seorang Bapak Negara.”

Pada 1950, setelah berhasil mengamankan pemerintahan pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), Mohammad Natsir resmi melepas jabatan Menteri Penerangan di Kabinet Hatta I (1948-1949). Dia segera mengalihkan fokus kepada urusan lain, yakni mengemban amanah sebagai ketua Partai Masyumi. Natsir bertekad menjadikan partai berasas Islam itu garda terdepan perjuangan. Namun di tengah upaya tersebut, Natsir harus membuat keputusan yang sulit. Pada 22 Agustus 1950 di Istana, Presiden Sukarno menyampaikan keputusannya menunjuk Natsir menjadi formatur kabinet. Menurut Lukman Hakiem dalam Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan,  berdasar keputusan muktamar Masyumi tahun 1949, ketua partai dilarang menduduki jabatan di pemerintahan, termasuk menjadi perdana menteri. “Natsir merespon keputusan presiden itu dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan dia musyawarahkan dulu dengan pimpinan partai Masyumi. Sesudah mendapat persetujuan dari pimpinan partai, keesokan harinya Natsir kembali menemui Bung Karno, dan menyatakan kesiapannya melaksanakan tugas dari presiden,” tulis Lukman. Dalam melaksanakan tugas formatur kabinet, Natsir dibantu oleh dua pimpinan Masyumi lain: Sjafruddin Prawiranegara, dan K.H. Abdul Wahid Hasyim. Ketiganya sepakat membentuk kabinet yang akan diisi oleh sebanyak mungkin partai dan sebesar mungkin suara di parlemen. Mereka merasa harus mendapat dukungan luas agar sifat kesatuan nasional dari kabinet yang akan disusun benar-benar tercermin sebagai persatuan bangsa Indonesia. Selain Masyumi, mereka juga merasa perlu membuat basis dukungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) agar kebinet berdiri kokoh. Ketika Natsir menyampaikan pemikirannya itu kepada Sukarno, presiden merasa senang dan mendoakan agar Natsir dapat berhasil mengemban tugasnya.  Ternyata menjalankan keinginan baik itu tidaklah mudah bagi Natsir. Menurut Remy Madinier dalam Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Intergralism , sikap PNI seringkali bersebrangan dengan Masyumi, begitu pula sebaliknya. Sulit rasanya membuat kedua partai ini menyepakati sebuah hal bersama-sama. Banyak perundingan yang berujung perdebatan keras di antara keduanya, seperti ketika koalisi PNI dan PSI menolak usulan Masyumi soal bentuk Negara Kesatuan yang seharusnya dikelola dalam sistem pemerintahan presidensil bukan parlementer. Di dalam kabinet yang akan dibentuk Natsir, PNI menuntut hak yang sama dengan Masyumi. Bukan saja soal jumlah kursi, tetapi juga dalam menentukan posisi mana saja yang hendak mereka isi. PNI misalnya, meminta jatah Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. “Tuntutan yang tentu saja tidak bisa dipenuhi oleh Natsir, sebab bagaimanapun dirinyalah (sebagai Masyumi) yang ditunjuk oleh presiden menjadi formatur kabinet. Sebagai formatur, tentu saja Masyumi harus mendapat hak lebih, dibanding partai lain,” tulis Lukman. Demi tercapainya kabinet ideal yang dicita-citakan, Natsir mencoba menurunkan ego kepartaiannya. Dia memilih berdialog dengan pimpinan PNI untuk mencari solusi terbaik dari permintaan kursi tersebut. Beberapa kali Natsir menghubungi dua pimpinan PNI, Sidik Djojosukarto dan Sarmadi Mangungsarkoro. Tetapi tidak mudah menemui keduanya. Pimpinan PNI lainnya, Mr. Soewirjo, meski berhasil dihubungi selalu berdalih tidak bisa asal memutuskan dan perlu kesepakatan partai. Akibatnya, upaya berunding dengan PNI selalu terhambat. Ternyata Presiden Sukarno tidak begitu saja lepas tangan dalam upaya pembentukan kabinet ini. Dia mencoba mendukung Natsir karena rupanya presiden tidak ingin Natsir gagal dalam mewujudkan kabinet yang menurutnya sangat baik tersebut. Beberapa kali Sukarno mengundang Natsir dan beberapa pemimpin partai untuk mendiskusikan pembentukan kabinet itu. Meski para pimpinan beberapa partai sepakat menjalani koalisi, Natsir tatap tidak puas selama PNI belum bergabung memberi dukungan. Tanpa keikutsertaan partai yang dibentuk Sukarno itu, Natsir merasa penyusunan kabinetnya tidak akan ideal. Karena tidak kunjung mendapat dukungan PNI, Natsir merasa telah gagal menjalankan tugas. “Apa salah saya kepada PNI?” keluh Natsir kepada Anwar Harjono seperti ditulis Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan . Natsir lalu menghadap Sukarno bermaksud mengembalikan mandat yang diberikan kepadanya. Tetapi presiden menolak. Bantuan lain malah diberikan Sukarno dengan menawarkan diri berdiskusi dengan Djojosukarto dan Mangunsarkoro. Upaya itu juga ternyata mengalami kegagalan. Natsir kembali menemui Sukarno dengan maskud yang sama seperti sebelumnya. Namun Sukarno tetap pada pendiriannya menunjuk Natsir sebagai formatur. Natsir mulai ragu dengan keputusannya menjalankan kabinet. Melihat hal itu, Sukarno menegaskan keputusannya: membentuk kabinet dengan atau tanpa PNI di dalamnya. Menurut Lukman, itulah kali pertama Sukarno “meninggalkan” PNI untuk memberikan sokongan penuh kepada Natsir dalam pembentukan kabinetnya. “Di masa itu, Sdr. Natsir masih tetap favorit Bung Karno,” kata Mohammad Hatta seperti diutarakan Yusuf Abdullah Puar dalam Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan . Akhirnya pada 6 September 1950, Kabinet Natsir terbentuk. Sehari setelahnya, Presiden Sukarno secara resmi mengumumkan pendirian kabinet pertama setelah Indonesia resmi memakai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bersahabat dengan Bung Karno membuat Hasjim Ning, pengusaha yang merupakan keponakan Bung Hatta, tahu begitu besar rasa kemanusiaan yang dimiliki sang presiden. Rasa kemanusiaan itu membuat Bung Karno kerap legawa  memaafkan lawan-lawan politiknya. Hasjim dapat menyaksikan langsung karena kerap diminta menemani presiden ngobrol dalam sarapan atau resepsi-resepsi lain di Istana. Salah satu peristiwa berkaitan dengan hal itu yang diingat Hasjim terjadi pada suatu siang di tahun 1960-an. Saat itu Hasjim diajak makan oleh Bung Karno. Melihat Bung Karno sedang senang, Hasjim pun membuka pembicaraan soal Des Husein, istri Kolonel Ahmad Husein. Kata Hasjim, beberapa waktu sebelunya Des Husein datang menemuinya dan minta agar diusahakan bisa menemui Bung Karno untuk membicarakan nasib A. Husein suaminya. Ahmad Husein merupakan panglima Dewan Banteng yang menjadi kekuatan utama PRRI dalam memaksakan tuntutannya kepada pemerintah pusat pada 1958. Penggunaan senjata oleh PRRI dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat sehingga dijawab dengan menggelar operasi militer –Operasi Tujuh Belas Agustus. Setelah secara militer PRRI dapat dikalahkan, satu per satu pemimpinnya memilih kembali ke pangkuan republik. Ahmad Husein termasuk di dalamnya. “Pemerintah pusat bergembira karena Achmad Husein telah menyerah tanggal 23 Juni lalu,” tulis wartawan Rosihan Anwar dalam Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965 . Para pemimpin PRRI itu lalu menjalani “rehabilitasi” di Jakarta. Husein tak terkecuali. Hal itu membuat Des Husein perlu membicarakannya dengan presiden. Untuk itulah Des Husein menemui Hasjim. Meski tak menjanjikan akan menolong, Hasjim bertekad untuk membantu Des Husein. “Maka ketika makan (siang, red .) itu aku bertanya apakah Bung Karno kenal dengan Des Husein,” kata Hasjim dalam dalam otobiografinya yang ditulis AA Navis, Pasang Surut Pengusaha Pejuang .  “Des Husein? Siapa itu?” kata Bung Karno balik bertanya pada Hasjim. “Istri A. Husein.” “Mengapa dia?” “Katanya dia mau datang menemui Bapak?” “Oh, suruh dia datang. Aku senang pada itu anak. Dulu waktu ibuku sakit dan dirawat di St. Carolus, dia yang merawat. Karena mengantuk oleh sebab kurang tidur menjaga ibuku, ketika ia pulang, tahunya ditabrak oleh trem. Suruh dia datang ke sini,” kata Bung Karno pula. Jawaban Bung Karno membuat Hasjim lega. Beberapa waktu kemudian, istri A Husein pun menemui presiden di Istana. Hasjim tak tahu bagaimana kelanjutan ceritanya karena dia tak ada di sana waktu pertemuan terjadi. Itu jelas bukan satu-satunya pengalaman Hasjim melihat kemurahan hati sahabatnya. Tentu yang paling sering disaksikan langsung Hasjim adalah perhatian Bung Karno kepada Bung Hatta –begitu pula sebaliknya. Namun kepada lawan politik yang paling keras pun Bung Karno tak pernah ragu memberi bantuan pribadi. Ketika mantan Perdana menteri Sjahrir sakit keras dan perlu dirawat ke luar negeri, Bung Karno membiayai pengobatannya ke Swiss. Hasjim tahu sejak awal lantaran Nyonya Sjahrir meminta bantuan Hasjim. Para pemimpin PRRI seperti M. Natsir atau Sjafruddin Prawiranegara pun diterima sebagai sahabat setelah kembali ke republik. Bahkan kepada keluarga Sjafruddin yang menderita ketika sang kepala keluarga ditahan, Bung Karno memberi dua mobil untuk mobilitas keluarga mereka. Dalam kaitan dengan pengampunan tokoh-tokoh yang terlibat PRRI itulah Hasjim kembali melihat bagaimana Bung Karno merespon permintaan maaf dari lawan politiknya. Itu terjadi pada 1966 ketika kekuasaan Bung Karno telah jauh berkurang akibat G30S. Saat itu Hasjim sedang di Istana menemani presiden yang kemudian menerima Jaksa Agung Soegih Arto. Saat sedang menerima jaksa agung itulah Bung Karno kedatangan tamu seorang perempuan. Nyonya Nawawi, tamu itu, datang bersama saudaranya untuk meminta pengampunan presiden atas keterlibatan suaminya dalam PRRI. Mayor Nawawi merupakan wakil kepala staf TT II Sumatera Selatan pada masa kepemimpinan Panglima Kolonel Barlian. Nawawi diutus Barlian mewakilinya ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KSAD sehubungan dengan meningkatnya gerakan daerah terhadap pemerintah pusat. “Akan tetapi apa yang dilakukan Nawawi setelah itu bukanlah pergi ke Jakarta, melainkan kabur ke Prabumulih bersama anak buahnya dengan membawa senjata lengkap. Peristiwa itu membuat situasi di TT-II menjadi goncang,” kata Ibnu Sutowo, panglima TT-II sebelum Barlian, dalam biografi yang ditulis Mara Karma, Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi . Setelah PRRI dihancurkan pemerintah, Nawawi menyerah dan ditahan di Jakarta. Karena itulah istri Nawawi perlu menghadap presiden. Ketika diterima Bung Karno, Nyonya Nawawi menangis memohon maaf presiden. Presiden pun langsung menanyakan Hasjim. “Apa jij  kenal perempuan yang lagi menangis itu?” “Kenal, Pak. Ia istri Nawawi. Dahulu, waktu Bapak di Bengkulu, ia sering menating air buat Bapak. Ia termasuk kerabat Ibu Fatmawati,” jawab Hasjim yang kenal baik dengan Nyonya Nawawi. Mendapat keterangan Hasjim, Bung Karno langsung bertanya kepada jaksa agung untuk mencari solusi. “Apa keberatannya kalau Nawawi dibebaskan?” “Tidak ada keberatannya, Pak,” jawab Jaksa Agung Sugih Arto. Tak lama kemudian, Nawawi pun bebas.

PEREMPUAN bagi Sukarno merupakan makhluk Tuhan yang sepatutnya dimuliakan. Bung Karno sadar sebagai pemimpin harus jadi teladan bagi rakyatnya untuk menghormati perempuan. Tidak hanya kepada pengasuh masa bocahnya, Sarinah, atau ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai, ia acap menampilkan spirit tentang perempuan dalam naskah-naskah sandiwaranya. Dalam diskusi live di Youtube dan Facebook Historia.id bertajuk “Drama Bung Karno”, Selasa (30/6/2020), disebutkan Bung Karno punya minat berskala besar terhadap teater di masa pembuangannya di Ende dan Bengkulu dengan mendirikan Toneel-club Kelimoetoe dan kelompok sandiwara Monte Carlo. Dari tak kurang 17 naskah yang dibuatnya, Bung Karno acap menghadirkan tokoh-tokoh perempuan naskah-naskahnya. “Seperti di naskah Chungking-Jakarta . Ini cerita menarik tentang spionase. Di ending cerita ini salah satu spionnya ada muncul sosok Tionghoa perempuan yang menjadi tokoh lumayan sentral. Di (naskah) Rainbow , ada tokoh Putri Kencana Bulan,” tutur seniman teater Faiza Mardzoeki dalam diskusi itu. “Jadi, tokoh-tokoh perempuan di sini cukup aktif. Itu saya pikir spirit Bung Karno (tentang perempuan) cukup terasa di situ. Tapi saat itu Bung Karno tak menampilkan aktor-aktor perempuan, memang, tapi tokoh perempuannya dimainkan laki-laki. Padahal kalau kita lihat Teater Darnadella, misalnya, kan perempuan sudah ikut masuk,” lanjutnya. Baca juga: Bung Karno Dikerjai Anggota Grup Sandiwaranya Soal ini budayawan Taufik Rahzen punya pendapat lain. Menurutnya, Bung Karno memunculkan tokoh perempuan tetapi dimainkan aktor laki-laki karena gaya teater Bung Karno merupakan percampuran teater modern-tradisional. Di satu sisi naskah-naskahnya begitu kosmopolitan, di sisi lain Bung Karno terinspirasi dari ludruk. “Kenapa aktor perempuan enggak main di tonil-tonil Bung Karno? Itu mengikuti tradisi ludruk sebenarnya. Jadi ludruk di Surabaya itu hanya laki-laki yang main, tokoh perempuan ya yang memainkan laki-laki. Sementara perempuan siap di belakang meja dengan Bu Inggit sebagai penata produksinya,” kata Taufik. Para tokoh perempuan di teater garapan Bung Karno yang diperankan aktor-aktor lelaki (Foto: Repro "Bung Karno Maestro Monte Carlo") Inspirasi ludruk begitu kuat dalam karya-karya teater Bung Karno lantaran ketika bersekolah di Hoogere Burgerschool (HBS) di Surabaya, Bung Karno sering ikut pementasan drama yang terinspirasi gaya ludruk. “Sukarno muda sering terpilih memerankan wanita. Peran wanita cocok untuknya. Wajahnya begitu tampan sehingga terkesan ayu seperti perempuan. Untuk tampak seperti payudara perempuan, Sukarno menyumpalkan dadanya dengan dua potong roti manis. Dengan bedak, lipstick , dan gaun yang dikenakan, dirinya tampak bak gadis jelita,” tulis Walentina Waluyanti de Jonge dalam Tembak Bung Karno, Rugi 30 Sen . Baca juga: Negara Teater dan Teater Negara Bung Karno Totalitasnya memerankan perempuan sering membuatnya dapat komentar-komentar positif dan acungan jempol. “Untung saja dalam adegan aku tidak perlu mencium laki-laki,” kata Bung Karno, dikutip Walentina. Namun sehabis memerankan perempuan, Bung Karno tak mau rugi kehilangan dua buah roti manis yang digunakannya sebagai pengganjal dada. Meski sudah gepeng dan bercampur keringat dan aroma tubuhnya, tetap saja dua roti itu dilahapnya usai pentas. Inspirasi Inggit dan Fatmawati Menurut Taufik, peran perempuan dalam teater Bung Karno lebih banyak untuk urusan-urusan teknis di belakang layar. Di sinilah letak besarnya peranan Inggit. Ia membantu Bung Karno dalam membuat pamflet dan spanduk promosi, pembuatan kostum, hingga tata rias. “Baju-bajunya dia jahit tuh untuk karakter-karakternya. Betapa kita bisa bayangkan aspek produksinya sangat detail. Itu peran Inggit ya. Inggit juga selalu melakukan penataan make up untuk seluruh pemain,” sambung Faiza. Baca juga: Sukarno dan Seni Inggit Garnasih (duduk paling kanan) bersama keluarga Bung Karno di Ende sekaligus jadi pimpro teater Kelimoetoe (Foto: kemdikbud.go.id ) Inggit sejatinya punya makna besar dalam pembentukan ide naskah-naskah teater Bung Karno. Peran Inggit, dikatakan Taufik, membuat Bung Karno bebas bertualang dengan pemikiran-pemikirannya. “Peranan perempuan begitu besarnya di Bung Karno ini, itu Inggit. Ini periode. Bung Karno dibebaskan untuk berkelana dari sudut ide, dan itu dilindungi, dijaga, dipelihara, dirawat, diruwat oleh Inggit. Ketika Bung Karno dipenjara di Bandung, Inggit itu menggantikannya sebagai hoofdredacteur (pemimpin redaksi) Majalah Persatoean Indonesia . Inggit juga yang membangun dunia Bung Karno melalui bacaan-bacaan yang dikirimkannya,” papar Taufik lagi. “Enam puluh tokoh kutipannya dia gunakan dari ratusan buku dan itu peran Inggit. Tokoh-tokoh itu dibawa (dalam naskah teater) dengan simbol baru. Jadi kosmopolitannya Bung Karno awalnya dipengaruhi ayahnya, ibunya, baru kemudian oleh bacaan-bacaannya dan itu dimungkinkan oleh Inggit,” tambahnya. Baca juga: Teater Zonder Lentera Karya Sastrawan Peranakan Taufik menyebut kebersamaan Bung Karno dengan Inggit dalam sandiwaranya sebagai periode negara teater. Dalam periode ini Bung Karno mengkreasikan naskah-naskahnya dengan beragam imajinasi tinggi dengan inspirasi apapun yang dibacanya. Itu berubah ketika Bung Karno sudah bersama Fatmawati di Bengkulu bersama Teater Monte Carlo, gaya naskah Bung Karno mulai berubah ke periode teater negara. “Kalau enggak ada Fatma, mungkin enggak ada Sukarno yang realistis. Adanya yang idealis, membangun mimpi-mimpi atas dunia teater. Kalau Inggit adalah ibu bangsa, maka Fatmawati itu ibu negara. Dia yang membuat Sukarno realistis. Gagasannya sudah bicara kooperasi dan nonkooperasi. Sukarno menjadi orang yang sangat responsif, tergoda menjawab situasi zamannya,” sambung Taufik. Gedung Royal Cinema di Bengkulu, tempat kelompok tonil Monte Carlo acap manggung pada 1939 (Foto: Repro "Bung Karno Maestro Monte Carlo") Di periode teater negara itu, Bung Karno juga sering mempromosikan tokoh-tokoh perempuan. Salah satunya dalam naskah Rainbow, yang terinspirasi dari Tambo Bangkahoeloe, cerita rakyat daerah aslinya Fatmawati. Tokoh utama dalam naskah Rainbow , Putri Kencana Bulan, terinspirasi dari cerita rakyat itu dengan tokohnya Putri Gading Cempaka. “Perjalanan-perjalanan Bung Karno yang berhubungan dengan idelogi, agama, masyarakat, itu responsif sekaligus kreatif. Dan perjalanan bangsa kita mengikuti mentalitas Bung Karno ini. Peranan perempuan di dalam Sukarno itu amat besar di seluruh karya-karya dia. Jadi sripanggungnya itu memang tanpa (aktor) perempuan, tapi justru sebenarnya nilai dasar perempuan yang dimunculkan dalam karya-karya Bung Karno,” tandas Taufik. Maka selepas dari pembuangan hingga kemudian menjadi presiden, sikap Bung Karno dalam memuliakan perempuan mulai dinyatakan lebih terang. Tak lagi dalam karya-karya naskah teaternya, namun lewat buku Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjuangan Republik Indonesia. Buku tentang pengasuhnya itu dibuatnya sejak 1947 dan rampung pada 1951. Pada 1959, Bung Karno menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu untuk menghormati para perempuan yang berjuang di luar ranah domestik. Penghargaan Bung Karno pada kaum perempuan kemudian dilanjutkan pada 1964 dengan mengangkat sejumlah tokoh perempuan sebagai pahlawan nasional berbarengan dengan penetapan Hari Kartini setiap 21 April. Selain RA Kartini, yang diangkat menjadi pahlawan ialah Cut Nyak Dhien dan Cut Nyak Meutia. Baca juga: Kartini Martir, Bukan Pelakor!

Begitu Ki Mas Tanu dan komplotannya diamankan ke Afrika Selatan, VOC melancarkan secara gencar operasi perburuan Haji Prawatasari. Tidak cukup mengerahkan para serdadunya, VOC pun menghargai kepala Haji Prawatasari dengan uang 300 ringgit. Namun tak seorang pun tertarik dengan tawaran tersebut. Sementara itu, aksi-aksi perlawanan secara gerilya terus menerus dilancarkan oleh pasukan Prawatasari, mulai dari Utama, Bojonglopang (masuk Karawang), dan Kawasen di daerah Priangan Timur. Dia pun sempat menyusup kembali ke wilayah Jampang Manggung dan kemudian pindah ke wilayah Bogor untuk mengganggu lagi pinggiran Batavia. Situasi tersebut tentu saja menjadikan Gubernur Jenderal Joan van Hoorn (1704—1709) berang. Dia lantas mengeluarkan intruksi keras, ditujukan kepada para bupati Priangan. “Diwajibkan bagi seluruh bupati untuk mencegah masuknya para penjahat atau perampok seperti  Prawata  serta semua musuh Kompeni dan Kerajaan Cirebon ke daerah masing-masing. (Diwajibkan pula) untuk menyerahkan mereka hidup atau mati kepada Pangeran Aria Cirebon atau penguasa Kompeni di Cirebon, jika tidak mengindahkan intruksi ini maka para bupati akan dihukum dan dipecat."demikian menurut sejarawan Belanda F.de Haan dalam Priangan; de Preanger Regentschappen Onder het Nederlandsche Bestuur tot 1811. Menurut sesepuh Cianjur Aki Dadan, Prawata sadar bahwa seruan itu menempatkan dirinya ada dalam posisi berhadapan langsung dengan para penguasa Priangan termasuk dengan sang kakak, Aria Wiratanu II. Tidak ingin “menyusahkan” para bupati dan rakyat yang diam-diam selalu mendukung perjuangannya, Prawata dan pasukannya menyingkir ke wilayah Kertanegara di Banyumas. Grup pemburu dari VOC pun bergegas menuju tempat yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Purbalingga tersebut. Pada 1706, sepasukan serdadu VOC pimpinan Kapiten Zacharias Bintang (1660—1730) berhasil memukul mundur pasukan kecil Prawatasari dari Kertanegara. “Usai mengusir penjahat Radin Panwata Sari (Prawatasari) dari wilayah Kertanegara, Bintang pun mendirikan benteng di wilayah itu,” demikian penuturan Valentijn Zie dalam Oud en Niew Oost Indie . Kapiten Bintang merupakan salah satu perwira VOC terkemuka asal Manipa, Maluku. Menurut Zie, dia memiliki pengalaman tempur yang mumpuni. Pernah bertempur bersama Kapiten Jonker (masih sepupunya) di Palembang, Sailan, India dan dua tahun sebelum berhadapan dengan pasukan Prawatasari, Bintang dengan 500 prajurit Malukunya sempat mengalahkan pasukan Demak. Begitu mundur dari Kertanegara, Prawatasari dan pasukannya menyingkir ke Bagelen, suatu wilayah yang terletak di Purworejo. Di sinilah kemudian pada 1707 pasukan menak dari Cianjur itu dihabisi oleh kompeni. Haji Prawata sendiri tertangkap hidup-hidup dalam pertempuran itu. Tentara kompeni kemudian membawa sang haji ke Kartasura. Tidak lama setelah tertangkap, dia pun dihukum mati. Namun sebagian besar sesepuh Cianjur menyebut versi kisah ini sebagai omong kosong pihak Belanda semata. Menurut Aki Dadan, sesungguhnya Haji Prawatasari tak pernah dibawa hidup-hidup ke ibu kota Mataram tersebut. “Untuk apa dibawa ke sana? Kenapa tidak dibawa saja ke Batavia kalau memang dia bisa ditangkap hidup-hidup?” ujar Aki Dadan. Para sesepuh Cianjur yang diwakili Aki Dadan percaya bahwa saat diserang di Bagelen pada 12 Juli 1707, Haji Prawatasari memilih untuk melakukan pertarungan habis-habisan. Dalam kondisi terdesak, Haji Prawata memerintahkan para pengikutnya untuk masing-masing menyelamatkan diri.  “Haji Prawata sadar, saat itu ajal sudah datang menjemputnya dan menginginkan agar para pengikutnya selamat untuk meneruskan perlawanan terhadap VOC,” ujar Aki Dadan. Dalam kenyataannya, kata Aki Dadan, hanya 11 pengawal yang menuruti perintah  sang haji termasuk kakek buyutnya yang bernama Ayah Enggon. Sedang salah seorang dari mereka memilih untuk mendampingi Haji Prawatasari. Sepeninggal 11 pengawal tersebut, pertempuran pun terus berlangsung. Bumi Bagelen menjadi saksi bagaimana “dua maung dari Cianjur” mengamuk. Tanpa menghiraukan luka-luka yang memenuhi tubuh mereka, Haji Prawata dan sang pengawal terus melawan hingga mereka tumbang dan gugur dalam posisi saling melindungi di sebuah batu besar. “Menak yang masih membujang itu akhirnya perlaya (gugur)  dalam usia 28 tahun,”kata Aki Dadan. Selanjutnya tak ada kejelasan, kemana pihak  tentara VOC membawa kedua jasad pejuang tersebut. Yang jelas, hari ini menurut Aki Dadan di  Desa Bingkeng masuk dalam wilayah Kecamatan Dayeuh Luhur, Cilacap, ada dua makam yang dianggap  keramat dan diyakini sebagai tempat peristirahat terakhir “dua maung” itu. “Salah satu makam yang paling besar dikenal orang-orang sana sebagai makamnya Raden Aria Salingsingan,” ujar sastrawan Cianjur  itu. Versi mana yang benar? Hingga kini belum ada kejelasan. Mungkin seharusnya dengan adanya berbagai versi tersebut, memicu Pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk tim riset representatif untuk mengguar sejarah perjuangan Haji Prawatasari. Terlebih jika sosok tokoh itu akan dicalonkan kembali menjadi Pahlawan Nasional dari Jawa Barat di waktu mendatang.

Lahir dari keluarga pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah menjadi menteri di tiga kabinet yang berbeda.

CINTA Bung Karno terhadap seni tak hanya manis di bibir sebagaimana yang ia katakan. Seni sudah mendarah daging mengingat ia lahir dari orangtua campuran Jawa-Bali yang intim dengan seni. Tak heran hidupnya selalu “berselimut” seni, baik sebagai penikmat maupun pelaku seni. Mulai dari seni rupa, seni musik, sampai seni teater. “Aku bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena aku dilahirkan dengan perasaan halus dan darah seni,” ucap Sukarno dari bibirnya dalam otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat yang dituliskan Cindy Adams. Namun mengungkit seni teater dalam diri Sukarno mesti diakui tak banyak familiar dalam pengetahuan publik. Lebih tepatnya seni drama/teater yang di masa lampau beken dengan sebutan tonil. Bukan hanya sebagai penikmat, sang founding father juga pelaku, pekerja, sutradara, hingga penulis naskahnya. “Di kalangan teater bahwa Sukarno menulis naskah itu nyaris tidak ada percakapan. Jadi ini sesuatu yang baru. Faktor lain juga karena referensinya sangat sedikit. Jadi agak gagap juga membaca Sukarno sebagai seorang pekerja teater,” tutur Faiza Mardzoeki, penulis naskah, sutradara cum produser teater dalam diskusi live bertajuk “Drama Bung Karno” di Youtube dan Facebook Historia.id , Selasa (30/6/2020). Baca juga: Patung Bung Karno di Aljazair Karya Dolorosa Sinaga Giat Bung Karno dalam seni tonil atau teater dilakoni kala dalam masa pengasingan di Ende (Nusa Tenggara Timur) kurun 1934-1938, dan di Bengkulu pada titimangsa 1939-1942. Perannya tentu sebagai penulis naskah, hingga sutradara. Tak lagi jadi pemain sebagaimana yang sering pula ia lakoni kala terlibat dalam beberapa pertunjukan ludruk semasa sekolah di Surabaya. Mengutip Rhien Soemohadiwidjojo dalam Bung Karno Sang Singa Podium , selama di Ende, Bung Karno dibantu istri keduanya, Inggit Garnasih, membentuk kelompok tonil Kelimutu yang beranggotakan 47 pemain dan pekerja belakang layar. Sepanjang empat tahun di Ende, tak kurang 13 naskah sebagai anak rohani dari buah pikirannya, untuk dipentaskan di Gedung Imakulata. “Demikian juga ketika diasingkan ke Bengkulu, Bung Karno membentuk kelompok tonil Monte Carlo. Saat ini sebagian kostum dan peralatan kelompok Monte Carlo masih bisa dilihat dalam dua lemari di rumah pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu,” tulis Rhien. Diskusi live Historia.id bertema "Drama Bung Karno" bersama pelaku teater Faiza Mardzoeki dan budayawan Taufik Rahzen Menengok koleksi di atas, kentara betul bahwa Bung Karno mendalangi teater bukan semata menghabiskan jemunya tempo pada masa pengasingan, baik di Ende maupun di Bengkulu. Si Bung Besar ibarat seniman teater betul-betul lantaran kerap menyiapkan tetek bengeknya dari A sampai Z dengan cermat dan serius dibantu Inggit. Barangkali jika lakon sejarah negeri ini punya plot yang berbeda dan Sukarno tak sampai jadi proklamator dan presiden pertama, sangat mungkin dia mengambil jalan hidup di teater. “Yang menarik, bahwa Bung Karno itu dalam menjalankan kreativitas teater ini, dia sangat serius. Baik dari visi maupun dari segi yang sangat teknis. Bung Karno dari menyiapkan aspek teknis sampai visi yang ingin disampaikan, hingga melakukan audiensi dengan para pemain. Dan ini dilakukan dengan sangat teknis, tekun dan serius,” lanjut Faiza. “Kita bayangkan di 1930-an tentu perangkat dan peralatan teater belum selengkap sekarang. Dia harus berpikir secara detail agar naskahnya bisa diimplementasikan maksimal di atas panggung. Dia juga sudah harus punya imajinasi naskahnya di panggung seperti apa karena dia berhadapan dengan beragam masalah teknis,” tambahnya. Baca juga: Sukarno dan Seni Satu soal teknis misalnya, terkait pemahaman naskah oleh para pemainnya kala mendirikan kelompok tonil Kelimutu. Disebutkan Budayawan Taufik Rahzen, di masa 1930-an perkembangan literatur dan sastra di Ende baru berkembang di kalangan misionaris dan kongregasi Katolik asal Eropa, Societas Verbi Divini (SVD) atau Serikat Sabda Allah. Sementara para pemain yang direkrut Bung Karno, mayoritas masyarakat pesisir campuran, antara orang Ende, Buton, Makassar, Sabu, hingga Bima. “Mereka enggak bisa baca, umumnya buta huruf. Kemudian bahasa pun pakai Melayu Ende. Nah ayangkan Bung Karno membuat suatu naskah itu harus mengajarkan kepada pemain-pemain yang enggak bisa baca. Makanya naskah itu hanya sebagai kerangka saja dan Bung Karno harus mengulangi secara lisan untuk disampaikan kepada para pemainnya,” timpal Taufik. Kolase kelompok teater Bung Karno di Ende dan Bengkulu (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Atau soal teknis lainnya terkait pamflet maupun spanduk promosi yang tulisannya juga, atau perihal kostum. Dari sejumlah kostum yang dibuat, Bung Karno juga memikirkan bagaimana unsur modernitas bisa masuk ke panggung. “Kostum-kostumnya kalau saya lihat juga dipersiapkan dengan sangat serius, enggak terkesan amatir tuh. Ada semangat (kemajuan) zaman, enggak semua tradisional. Peran Inggit juga sangat penting dari kostumnya, bahkan juga Inggit selalu melakukan penataan make up untuk seluruh pemain perempuannya,” sambung Faiza lagi. Enigma Bung Karno dalam Sandiwara Setidaknya sekira 17 naskah teater yang pernah dihasilkan Bung Karno selama masa pembuangan di Ende dan Bengkulu. Di antaranya Rahasia Kelimoetoe, Taon 1945, Nggera Ende, Amoek, Rendo, Koetkoetbi, Maha Iblis, Anak Jedah, Dr. Sjaitan, Ero Dinamik, Djoela Goebi, Siang Hai Roembai , Rainbow , Hantoe Goenoeng Boengkoek hingga Djakarta-Chungking . Walau naskahnya terbilang sederhana, di mana seperti lazimnya dalam penulisan cerita tiga babak: permulaan, konflik, dan solusi, tetapi Bung Karno senantiasa “menitipkan” sandi-sandi tersembunyi, bak kode mesin Enigma untuk dikomunikasikan pada para penontonnya. “Kalau kita lihat perjalanan penulisan naskah sandiwara Bung Karno, itu akan mencerminkan nanti perkembangan bangsa kita. Jadi bukan naskah drama disebutnya, tapi naskah sandiwara. Kenapa sandiwara? Itu sandi kan rahasia ya. Kemudian wara itu kewacanaan. Jadi Bung Karno sebenarnya menggunakan sandiwara, kata-kata rahasia atau wacana rahasia untuk memberikan pesan kepada publik, termasuk publik internasional,” kata Taufik lagi. Baca juga: Utusan Seni Merangkap Telik Sandi Taufik melihat ada dua periode selama di Ende dan Bengkulu terkait penafsiran akan sandi-sandi terselubung dalam naskah tonil Bung Karno. Pertama , periode negara teater ketika Bung Karno merasa terisolasi di Ende dan baru mengembangkan diri lewat teater. Ide-ide naskahnya terselip kode-kode yang komunikatif tentang ideologi demokrasi hingga sosialisme, perkembangan sains, hingga masyarakat dan kemanusiaan. “Tema-tema yang dikembangkan selama empat tahun di Ende, sebenarnya semua kode rahasia yang digunakan untuk memberikan sinyal kepada gerakan perjuangan karena surat-surat itu sulit, disensor. Coba lihat Koetkoetbi . Itu sebenarnya kode: ‘Kalian harus mulai menghimpun diri untuk membangun gerakan bawah tanah’. Atau ketika menulis Taoen 1945 , di mana itu kode bahwa Asia mungkin akan masuk ke dalam fase baru pada 1945,” lanjutnya. “Misalkan lagi Djoela Goebi . Djoela plesetan dari gula, simbol dari kalangan buruh, karena perkebunan gula yang lagi jadi komoditas. Goebi itu ubi, jadi simbol petani. Jadi buruh dan petani itu harus bersatu. Ada lagi Amoek , itu kode untuk pemberontakan. Atau Nggera Ende . Itu kan sebenarnya suatu tarian bersama, kode bahwa semua harus bersatu. Jadi Bung Karno mengirimkan sandi-sandi sedemikian rupa dalam naskah teaternya,” papar Taufik. Spanduk promosi Teater Kelimutu dengan lakon Koetkoetbi (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Adapun periode Kedua , transisinya dimulai kala Bung Karno sudah pindah ke Bengkulu hingga zaman Jepang, yakni periode teater negara. Bahwa urusan negara sudah jadi yang utama dan teater digunakan Bung Karno sebagai cara mengelola negara. Dan salah satu faktor utamanya tak lain adalah Fatmawati yang kelak jadi istri ketiga Bung Karno. “Jadi Bung Karno sudah tak lagi seorang anak yang dijaga, dirawat, diruwat oleh Inggit karena sebelumnya peran Inggit membuatnya bebas berkelana dari sudut ide, mimpi dan dunia gagasan. Ketika ketemu Fatmawati, Bung Karno berhadapan dengan kehidupan dan kenyataan yang sebenarnya. Gaya naskahnya berubah. Bung Karno sudah mulai taktis. Kalau enggak ada Fatma mungkin enggak ada Sukarno dengan politik yang realistis, adanya idealis seperti Tan Malaka, membangun mimpi-mimpi atas dunia teater kalau tetap dengan Inggit,” sambungnya. Baca juga: Teater Zonder Lentera , Karya Sastrawan Peranakan Semisal naskah Bung Karno, Djakarta-Chungking . Lakon sandiwara yang menceritakan tentang spionase dan solidaritas antar kelompok perlawanan bawah tanah. “Di sini sinopsisnya menceritakan tentang dikirimnya dua pemuda dari suatu perkumpulan rahasia dari Jakarta ke China. Setting yang dibangun ada di Jakarta, Singapura dan China. Sangat menggambarkan solidaritas dan patriotisme. Naskah yang bahkan masih relevan jika ditampilkan di masa sekarang. Menariknya lagi, tema spionase seperti ini sangat jarang walau di layar lebar sangat digemari,” tutur Faiza lagi. Spanduk Teater Monte Carlo bertajuk Rainbow di Bengkulu (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Jika naskah di atas terinspirasi dari relasi antara Jakarta-Peking, sedikit berbeda jika mengungkit naskah Hantu Gunung Bungkuk. Menurut Taufik, naskah itu terinspirasi dari kondisi Turki sebagai “ The Sickman ” atau negara pesakitan. Bahwa hantu kekuatan Islam akan muncul di dalamnya sebagai kode-kode Bung Karno. “Sandiwara Bung Karno itu kan sandarannya sandi, rahasia, dan wara sebagai wacana. Kalau kita lihat bahasa Jawa kuno yang lama, itu disebut Alamkara, di mana dalam sastra, dia menciptakan dunia lain di dunia yang ada. Seperti halnya relief-relief di Candi Borobudur yang berupa cerita tafsiran Alamkara. Itu tidak ada dalam bahasa percakapan, lho, hanya dalam tulisan dan itu ada kode, pesan tesembunyi,” ungkap Taufik. “Sukarno kan sebenarnya ingin mengangkat Alamkara ini atau sandiwara, itu khasanah masa lampau dalam bentuk pertunjukan yang modern. Jadi melalui karya-karya sandiwara Bung Karno, kita bisa menyusuri sejarah intelektuaknya yang berkaitan dengan ide-ide global yang ada. Bukan semata-mata melihat sejarah intelektual politik, tetapi respons dia terhadap sains, kemanusiaan, hubungan antarbangsa, bisa ditangkap di naskah-naskahnya,” tandasnya. Baca juga: Makna Patung Bung Karno di Aljazair

BAGI Annie Senduk, kepala perawat di asrama kedokteran Jalan Kramat Raya 72 Jakarta, dan para tenaga kesehatan lain, mengatur jalannya layanan kesehatan di tengah krisis perang merupakan tantangan sulit. Selain harus berjibaku melawan penyakit tinggalan Jepang yang diderita rakyat, mereka juga harus siap membantu para pejuang di medan perang. Pada akhir kekuasaan Jepang, disentri merupakan satu dari beberapa penyakit paling banyak menyerang penduduk kota Jakarta. Ia menginfeksi 2.156 orang dengan rata-rata 150-600 orang di antaranya meninggal dunia. Menurut laporan tahunan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Jakarta, banyaknya warga yang terjangkit disebabkan oleh kurangnya bahan makan dan buruknya kebersihan lingkungan. Selama pendudukan Jepang, Bagian Penyakit Rakyat di DKK memiliki total 204.353 pasien. Sebanyak 42.506 di antaranya penderita malaria. Frambosia juga banyak diderita penduduk di kampung-kampung, dengan 26.508 pasien terdaftar. Sementara penyakit Honger Oedeem (busung lapar) dilarang dicatat oleh penguasa meski sebenarnya banyak ditemukan. Belum sempat mengatasi masalah kesehatan yang ditimbulkan pada masa Jepang itu, para tenaga kesehatan dihadapkan pada kedatangan Sekutu yang disusul NICA. Pertempuran yang terjadi kemudian mengharuskan mereka ikut terjun menyelamatkan nyawa para pejuang meski akibatnya para perawat, dokter, mantri, dan bidan berguguran di medan perang. DKK amat kekurangan tenaga kesehatan. Jumlah dokter di Jakarta yang semula 26 orang berkurang karena sebagain memilih berpihak ke NICA, mengungsi ke pedalaman, atau kembali ke negaranya. Alhasil, jumlah dokter pro-republik yang tersisa di Jakarta hanya 14 orang. Mereka bahu-membahu dengan perawat, bidan, mantri, dan mahasiswa kedokteran menjalankan layanan kesehatan. Para tenaga kesehatan yang amat terbatas itu mesti bekerja dengan minimnya alat-alat kedokteran dan obat-obatan. Jumlah rumah sakit saat itu amat sedikit. Para dokter seringkali harus mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan alat praktik. Beruntung ada bantuan Palang Merah sehingga DKK bisa membangun 83 pos pertolongan pertama pada kecelakaan yang tersebar di Jakarta. “Kami dan para mahasiswa kedokteran membentuk regu-regu penolong para korban perang,” kata Annie Senduk testimoninya di kumpulan memoar perempuan Sumbangsihku bagi Ibu Pertiwi.  Perawat dan mahasiswa kedokteran di Rumah Sakit Cikini, sambung Annie, ikut mengatur pos-pos Palang Merah untuk menangani korban yang berjatuhan. Hotel Du Pavilion digunakan sebagai gudang perbekalan dan obat-obatan. Nahas, lokasi itu kemudian diketahui NICA. Begitu mengetahui NICA hendak merebut Hotel Du Pavilion, para tenaga kesehatan berunding untuk mengatur strategi. Mereka berusaha memindahkan barang-barang ke luar kota karena di Klender dan Bekasi obat dan logistik sedang amat dibutuhkan. Setelah berhasil meminjam mobil dari Rumah Sakit Cikini, dokter-dokter Suwardjono Suryaningrat, Mahar Merdjono, Hussein Odon, Yusuf, dan Alex Kaligis datang untuk menjadi supir.  “Mereka datang dengan baju yang lusuh dan muka yang kuyu karena tidak mandi. Persis seperti supir-supir truk angkutan jarak jauh, kumal,” kata Annie. Sementara, Rumah Sakit Budi Kemulyaan (RSBK) memegang peran penting dalam layanan persalinan. RSBK membuka pelatihan tentang persalinan untuk para gadis. Sepanajang 1945-1947 ada 163 gadis yang mengukuti pendidikan kebidanan di rumah sakit ini. Namun, dari 6 biro konsultasi kebidanan yang dimiliki RSBK pada pertengahan 1946, jumlahnya berkurang karena beberapa biro ditutup lantaran kekurangan pegawai. Selama 20 bulan, RSBK telah menolong 1157 wanita hamil. Selain karena perang, kematian penduduk disebabkan beragam penyakit. Berdasarkan laporan Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Kotapradja Djakarta Raja   Sepanjang   1946 , DKK mencatat ada 25.248 kematian dalam setahun dengan 21.002 di antaranya merupakan orang Indonesia. Kematian karena disentri mencapai 2930 orang dengan 256 di antaranya merupakan bangsa Indonesia. Malaria juga menjadi penyakit mematikan yang mengancam warga Jakarta. Sepanjang 20 bulan setelah kemerdekaan, tercatat ada 421.195 orang berobat karena malaria. Untuk menanggulanginya, DKK akhirnya membagikan kina ke penduduk. Penyakit-penyakit yang juga menyerang warga Jakarta antara lain: typhus abdominalis  (545 pasien), para typhus  (21 pasien), dan frambusia (8574 pasien). RS rakyat Bidara Tjina berperan penting membantu ketersediaan layanan kesehatan dengan menampung pasien-pasien yang tidak mampu ditangani Rumah Sakit Perguruan Tinggi (RSPT). Namun, perjuangan tenaga kesehatan saat itu bukan semata menangani pasien dan penyediaan bantuan kesehatan untuk para pejuang, tapi harus siap mempertahankan kedaulatan kesehatan republik. Seluruh pegawai kesehatan menolak ketika DKK hendak diambil alih Gemeente Batavia pada 18 Januari 1948. Mereka mengancam meninggalkan kantor dan balai-balai pengobatan dan lebih memilih menjalankan pengobatan rakyat di pasar-pasar dibanding bekerja di bawah Gemeente Batavia. Sikap tegas mereka itu disambung dengan munculnya perjanjian Renville yang menggagalkan niat Gemeente Batavia untuk mengambil alih DKK. Usaha keras mereka untuk mempertahankan bagian penting dari pemerintah republik untuk kepentingan masyarakat di kota Jakarta itu kembali terusik ketika Gemeente Djakarta kembali berusaha mengambil alih DKK pada 24 Agustus 1948. Mereka juga diusir setelah RSPT diambil alih oleh NICA. Tenaga kesehatan yang menolak bekerja untuk Belanda diminta untuk angkat kaki dari sana. “Serta-merta seluruh dokter dan pegawai rumah sakit ramai-ramai keluar dari pintu rumah sakit sambil tertawa dan mencemooh tantara Belanda,” kata GA Siwabessy dalam biografinya, Upuleru . Meski DKK sebagai salah satu Djawatan pemerintah Kota Djakata gagal dipertahankan, para dokter tak habis akal. Bersama rekan dokter asli Jakarta yang dengan senang hati menampung, mereka lalu melanjutkan pemberian layanan kesehatan. Siwabessy, yang ditampung di rumah dokter Mursadik, kemudian membuka praktik bersama dokter Sarlono di garasi rumah Sarlono demi kepentingan kesehatan warga Jakarta. Profesor Moh. Ali Hanafiah dan Bahder Djohan juga membuka poliklinik di garasi rumah Hanafiah. “Klinik darurat ini diakui sebagai poliklinik resmi RI,” kata Siwabessy. Di sanalah para dokter RSPT ramai-ramai menyediakan layanan kesehatan di masa krisis perebutan kekuasaan sampai posisi DKK kembali ke tangan Republik setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

Pada 1975, sebagai wakil ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), A.R. Soehoed diangkat menjadi ketua tim perunding dengan Jepang untuk Proyek Asahan.