Hasil pencarian

TUAK tidak hanya minuman bagi beragam kalangan dalam upacara penetapan sima , prosesi sumpah dan kutukan, dan hiburan. Ia juga salah satu jenis minuman yang disuguhkan kepada raja. Bahkan, Raja Singhasari, Kertanegara, mati saat dia minum tuak. Kitab Pararaton , gubahan tahun 1478 dan 1486 tanpa disebutkan penggubahnya serta disalin pada 1613, menggambarkan akhir hidup Kertanegara yang diserang Jayakatwang, raja Gelang-Gelang, bawahan kerajaan Kediri. Dia kemenakan raja Kediri, Seminingrat, jadi saudara sepupu Kertanegara. Baru setelah mengalahkan Kertanegara, dia menduduki ibukota Daha dan memerintah Singhasari sebagai negara bawahan. Kitab Pararaton menyebut, Jayakatwang menyerang Kertanegara (pada 1291) saat “ Sira Bathara Siwa Budhha pijer anadhah sajeng atau Batara Siwabuda (Kertanegara masih meminum minuman keras).” Pada bagian selanjutnya disebutkan bahwa kematian Kertanegara di tempat minum tuak (Sambi atutur kamoktanira bhathara sang lumah ring panadhahan sajeng). Menurut Ery Soedewo, arkeolog Balai Arkeologi Medan, peristiwa kematian Kertanegara dalam kondisi mabuk bersama para brahmana sebagaimana tersua dalam Pararaton dan prasasti Gajah Mada, sebenarnya adalah gambaran praktik ritus Buddha Tantrayana yang dianut oleh Kertanegara. “Jadi bukan kegemaran Kertanegara terhadap minuman keras khususnya tuak ( sajeng ),” tulis Ery Soedewo, “Produk Local Genius Nusantara Bernama Tuak,” dalam Jejak Pangan dalam Arkeologi. Buddha Tantrayana yang dianut oleh Kertanegara tujuan akhirnya adalah sunyaparamananda , yaitu tingkatan hidup sebagai Adibuddha yang abadi, yang mengecap kebahagian tertinggi ( paramananda ), yang hakikatnya ialah kasunyatan ( sunya ). Untuk mencapai itu, menurut tulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugraho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II, “salah satunya dengan meminum minuman keras ( madya ), orang yang melaksanakannya akan dapat mencapai tingkatan sunyaparamananda semasa dia hidup dengan ditahbiskan sebagai jina .”*

TAGAR #SaveGBK menjadi trending topic di twitter . Tagar itu muncul sebagai bentuk penolakan atas rencana konser boy band asal Inggris, One Direction, pada 25 Maret mendatang, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Pasalnya, penyelenggaraan konser itu berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Asia U-23. Para netizen menganggap GBK adalah stadion sepakbola, bukan untuk konser. Sukarno membangun GBK karena Federasi Asian Games menetapkan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games IV pada Agustus 1962. Syarat minimum yang harus dipenuhi tuan rumah adalah ketersediaan kompleks multiolahraga. Maka, Sukarno mengeluarkan Keppres No. 113/1959 tanggal 11 Mei 1959 tentang pembentukan Dewan Asian Games Indonesia (DAGI) yang dipimpin Menteri Olahraga Maladi. Sebagai insinyur teknik sipil, dan juga karena memiliki ambisi dan selera tinggi dalam proyek-proyek pembangunan, Sukarno tak tinggal diam. Dia turun tangan, mulai dari pemilihan tempat sampai perancangan. Awalnya Sukarno mengusulkan lokasi dekat Jalan MH Thamrin dan Menteng, yaitu kawasan Karet, Pejompongan, atau Dukuh Atas –usulan lain adalah kawasan Bendungan Hilir atau Rawamangun. Arsitek Frederik Silaban, yang mendampingi Sukarno meninjau lokasi melalui helikopter, tak menyarankan pemilihan Dukuh Atas karena akan memperparah kemacetan dan juga rawan banjir. Sukarno pun mengalihkan perhatian dan menetapkan kawasan Senayan seluas kurang lebih 300 hektar. Pilihan ini disetujui Frederik Silaban. Setelah diberikan pengertian dan ganti rugi, warga kampung Senayan sekira 60.000 jiwa dipindahkan ke perumahan baru di Tebet, Slipi, dan Ciledug. Pada 8 Februari 1960, Sukarno memancangkan tiang pertama proyek pembangunan GBK. Pemancangan tiang keseratus secara simbolis dilakukan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev. “Sesuatu yang bisa dimaklumi oleh karena proyek pembangunan stadion tersebut memperoleh bantuan kredit lunak sebesar 12,5 juta dollar AS yang disediakan pemerintah Uni Soviet,” tulis Julius Pour dalam Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno . Sukarno meresmikan GBK, yang berdaya tampung 110.000 orang, pada 21 Juli 1962. Keunikan GBK yang dibanggakan Sukarno terletak pada atap temu gelang , yang dianggapnya sebagai yang pertama di dunia. Sukarno mendapat inspirasi atap temu gelang ketika melihat air mancur di halaman Museo Antropologia de Mexico di Mexico City. Sejak itu, Indonesia memiliki kompleks yang menyediakan beragam fasilitas: stadion utama untuk sepakbola, gedung dan lapangan berbagai cabang olahraga, gedung serbaguna untuk acara kesenian, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Bahkan, agar kegiatan di kompleks GBK dapat disaksikan seluruh rakyat Indonesia, bersamaan dengan persemian GBK, diresmikan pula TVRI (Televisi Republik Indonesia). Untuk menghormati Sukarno, kompleks olahraga serbaguna tersebut dinamakan Gelora (Gelanggang Olahraga) Bung Karno. Namun, penguasa Orde Baru menggantinya menjadi Stadion Utama Senayan. Pada 2001 Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan nama Gelora Bung Karno. Kompleks GBK, bagi Sukarno, tidak hanya untuk keperluan olahraga, memupuk persaudaraan bangsa-bangsa di dunia melalui olahraga, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan. “Nah, aku sekarang bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah engkau tidak bangga punya stadion seperti ini? Apakah engkau tidak bangga bahwa stadion yang hebat ini milik bangsa Indonesia?”*

AMERIKA Serikat berusaha menggagalkan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Caranya dengan merencanakan pembunuhan tokoh utamanya seperti Sukarno dan Zhou Enlai, hingga menandinginya dengan membentuk Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO, South East Asia Treaty Organization). Sekretaris Jenderal KAA Roeslan Abdulgani mengetahui hal itu. “Berita-berita sandi yang kita terima dari Amerika menunjukkan bahwa di sana ada kecurigaan dan kekhawatiran tentang jalannya Konperensi Bandung ini. Diperkirakan bahwa kolonialisme Barat akan menjadi bulan-bulanan dan sasaran pokok. Apalagi akan hadirnya RRC. Ini akan merugikan kedudukan Amerika di Bandung,” kata Roeslan dalam Bandung Connection . Roeslan berusaha menetralisir kekhawatiran AS itu demi hubungan baik Indonesia-Amerika. Sekonyong-konyong dia teringat peristiwa penting bagi sejarah Amerika pada 18 April 1775: Revolusi Amerika. Kebetulan Roeslan diminta Sukarno memberi masukan untuk pidato pembukaan KAA pada 18 April 1955. Untuk itu, dia segera menghubungi Hughes Cumming, duta besar AS di Indonesia, meminta beberapa referensi seputar Revolusi Amerika. Di tengah Revolusi Amerika, seorang pemuda, Paul Revere, memacu kencang kudanya di tengah malam, dari pelabuhan Boston di kota Concord distrik New England, untuk memberitahu kedatangan pasukan Inggris. Dia pun telah membangkitkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme Inggris. Peristiwa itu diabadikan oleh penyair kenamaan Henry Wadsworth Longfellow dalam syairnya: Paul Revere’s Ride (1860). “Jadi jelas,” kata Roeslan, “tanggal 18 April 1775 adalah hari bersejarah bagi bangsa Amerika dalam perjuangannya melawan kolonialisme. Kenapa tidak kita kaitkan saja kedua kejadian itu, yang tanggal jatuhnya bersamaan, jiwanya juga bersama, hanya tahunnya berbeda?” Sukarno setuju pada saran Roeslan. Itulah sebabnya dalam pidato pembukaan KAA, Sukarno mengatakan: “Perjuangan melawan kolonialisme berlangsung lama, dan tahukah Tuan-tuan, bahwa hari ini adalah hari ulang tahun yang masyhur dalam perjuangan itu? Pada tanggal 18 April 1775, kini tepat 180 tahun yang lalu, Paul Revere pada tengah malam mengendarai kuda melalui distrik New England memberitahukan tentang kedatangan pasukan-pasukan Inggris dan tentang permulaan Perang Kemerdekaan Amerika, perang antikolonial yang untuk pertama kali dalam sejarah mencapai kemenangan. Mengenai perjalanan berkuda di tengah malam ini penyair Longfellow menulis: A cry of defiance and not of fear/A voice in the darkness, a knock at the door/And a word that shall echo for evermore… (Teriakan menentang, bukan karena takut/Suara di malam gelap, ketokan pintu/dan sepatah kata yang akan berkumandang sepanjang masa…)” Menurut Roeslan, suara Sukarno yang menggelegar di Gedung Merdeka memberikan pengaruh, terutama pengaruh psikologis kepada wartawan-wartawan Amerika yang hadir meliput acara. “Dubes Amerika Hughes Cummings datang berseri-seri kepada saya siang hari itu (Senin, 18 April 1955, red ) mengulurkan tangannya,” kata Roeslan. Setahun kemudian, ketika ke Amerika Roeslan menceritakan kepada Hughes Cummings bahwa “tanggal 18 April 1955 itu adalah hasil ‘jepitan’ Hari Sucinya Agama Buddha dan Agama Islam.” Sekretariat Bersama KAA semula menentukan pembukaan tanggal 15 April, namun bertepatan dengan hari suci agama Buddha. Sehingga delegasi dari negara-negara beragama Buddha seperti Burma, baru tiba di Indonesia tanggal 16 April malam atau selambatnya 17 April. Begitu pula dengan penutupan, panitia memutuskan penutupan dilakukan pada 23 April, karena 24 April mulai puasa Ramadan. Jadilah penyelenggaraan KAA 18-23 April 1955, terjepit oleh dua acara suci agama Buddha dan Islam.*

KOMISI Church mendapatkan sejumlah petunjuk bahwa CIA pernah berencana membunuh Presiden Sukarno. Rencana tersebut terungkap dari kesaksian Richard Bissel, mantan wakil direktur bidang perencanaan CIA, kepada Komisi Church.

DUKUNGAN Indonesia kepada kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel telah dilakukan sejak era Presiden Sukarno. Baginya, tiap bangsa punya hak menentukan nasibnya sendiri tanpa melalui pengaturan dan campur tangan negara lain. Sedari awal, Indonesia tak mau mengakui Israel yang diproklamasikan David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948, karena merampas tanah rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia tak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben Gurion tak pernah ditanggapi serius pemerintah Indonesia. Mohammad Hatta hanya mengucapkan terimakasih, namun tak menawarkan timbal-balik dalam hal pengakuan diplomatik. Sukarno juga tak menanggapi telegram ucapan selamat dari Israel. Sewaktu Sukarno mulai menggagas Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1953, Indonesia dan Pakistan menolak keras diikutsertakannya Israel dalam konferensi tersebut. Keikutsertaan Israel bakal menyinggung perasaan bangsa Arab, yang kala itu masih berjuang memerdekakan diri. Sementara Israel adalah bagian dari imperialis yang hendak dienyahkan Sukarno dan pemimpin-pemimpin dunia ketiga lainnya. Dalam pidato pembukannya di KAA pada 1955 yang juga dihadiri pejuang Palestina Yasser Arafat, Sukarno menyatakan bahwa kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya. Maka dari itu, tulis Ali Sastroamidjojo dalam Tonggak-Tonggak di Perjalananku, Bung Karno mengajak supaya bangsa-bangsa Asia dan Afrika di dalam Konperensi ini membentuk satu front anti-kolonialisme dengan membangun dan memupuk solidaritas Asia-Afrika. “Imperialisme yang pada hakikatnya internasional hanya dapat dikalahkan dan ditundukkan dengan penggabungan tenaga antiimperialisme yang internasional juga,” ujar Sukarno dalam pidato hari ulangtahun Republik Indonesia ke-21 pada 17 Agustus 1966, sebagaimana dimuat dalam Revolusi Belum Selesai. Pasca KAA, solidaritas Asia-Afrika menguat dan semangat antikolonialisme makin membara di dada rakyat kedua benua. Sukarno makin keras mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Hal itu dia lakukan dengan berbagai cara, tak terkecuali melalui olahraga. Maulwi Saelan, pengawal Sukarno, masih ingat betul pengalamannya tatkala sepakbola menjadi salah satu alat perjuangan Indonesia di pentas politik internasional. Menurut Maulwi, pada 1958 Indonesia tinggal selangkah lagi masuk ke ajang Piala Dunia. Di penyisihan wilayah Asia Timur, Indonesia berhasil menundukkan Tiongkok. Indonesia tinggal memainkan pertandingan penentuan melawan Israel sebagai juara di wilayah Asia Barat. Namun, Sukarno melarangnya. “Itu sama saja mengakui Israel,” ujar Maulwi menirukan omongan Sukarno, kepada Historia . “Ya, kita nurut. Nggak jadi berangkat,” lanjut mantan penjaga gawang tim nasional yang pernah membawa Indonesia menahan imbang Uni Soviet dalam Olimpiade Melbourne 1956. Perlawanan terhadap Israel kembali dilakukan oleh Sukarno ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962. Pemerintah Indonesia tak memberikan visa kepada kontingen Israel dan Taiwan. Meski alasan resmi yang dikeluarkan adalah, Indonesia tak mempunyai hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut, tapi alasan politik antiimperialisme Sukarno mendasari kebijakan tersebut. Saat itu, negara-negara Arab sedang bersengketa dengan Israel yang ditopang Barat. Sedangkan China dikucilkan dunia internasional setelah Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintahan China yang sah. Sukarno melihat hal ini sebagai bentuk penindasan negara-negara Old Established Forces (Oldefos) terhadap New Emerging Forces (Nefos). Akibatnya, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menskors keanggotaan Indonesia dengan batas waktu yang tak ditentukan. Alih-alih patuh, Sukarno justru memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia keluar dari IOC pada Februari 1963. Sukarno terus melawan. “Sebagai jawabannya Sukarno membentuk Ganefo yang diadakan tahun 1963, yang menjadi pertanda kebesaran bangsa ini dan pertanda ketidaktergantungan pada kekuatan-kekuatan dunia yang ada,” tulis John D. Legge dalam Sukarno: Biografi Politik . Semasa pemerintahan Sukarno pula Indonesia aktif mendukung perjuangan kemerdekaan di berbagai penjuru dunia dengan bantuan dana dan lain sebagainya. Tak hanya di tingkat pemerintahan, rakyat Indonesia juga aktif mendukung kemerdekaan Palestina dan bangsa-bangsa lain seperti Aljazair dan Afrika Selatan. Melalui OISRAA (Organisasi Indonesia untuk Setikawanan Rakyat Asia-Afrika) yang berdiri pada 1960 dan tergabung dalam AAPSO (Organisasi Solidaritas Rakyat Asia-Afrika), kerjasama perjuangan tersebut diintensifkan. Hingga saat kekuasaannya sudah direbut Jenderal Soeharto pada 1966, Sukarno tetap pada pendiriannya dalam hal perjuangan rakyat Palestina melawan Israel. Dalam pidatonya pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-21, Sukarno menyatakan, “Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa antiimperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel!”*

PADA Konferensi Asia Afrika April 1955, delegasi dari Tunisia, hanya sebagai peninjau. Negara di Afrika Utara itu, bersama Aljazair dan Maroko, masih dijajah Prancis. Konferensi Lima Perdana Menteri di Bogor pada 1954, menegaskan dalam maklumatnya bahwa “Para Perdana Menteri menyatakan bantuan seterusnya dari mereka terhadap tuntutan dari bangsa Tunisia dan Maroko untuk kemerdekaan nasionalnya dan hak yang sah dari mereka untuk menentukan nasibnya sendiri.”   Pada awal tahun 1951, pemimpin perjuangan kemerdekaan Tunisia, Habib Bourguiba, datang ke Jakarta, untuk meminta dukungan pemerintah Indonesia. “Kami terima beliau, bukan sebagai tamu asing akan tetapi sebagai teman seperjuangan lama, yang sama-sama berjuang di satu front kemerdekaan tanah air dari penjajahan yang berabad-abad itu,” kata Muhammad Natsir, dalam Budaya Jaya , Vol. 9, 1976. Natsir selaku perdana menteri melakukan kunjungan balasan ke Mesir pada 1952, dimana pemerintah Mesir membantu menyediakan kantor bagi para pejuang kemerdekaan dari Tunisia, Aljazair, dan Maroko di Kairo. Sekembali dari lawatan tersebut, Natsir membentuk Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Afrika Utara. Panitia ini diketuai oleh Natsir, sekretaris jenderal Hamid Algadri, bendahara IJ Kasimo, anggota A.M. Tambunan dan Arudji Kartawinata. Dalam Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan , disebutkan bahwa “panitia ini berhasil memberikan bantuan walaupun tidak begitu besar dalam arti materiil tapi besar dalam arti moril bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara tersebut.” Panitia mengusahakan kantor bagi utusan dari Tunisia, Aljazair, dan Maroko, di Jalan Cik Ditiro No. 56 Jakarta Pusat (kemudian sempat jadi kantor kedutaan besar Aljazair, sebelum pindah ke Jalan HR Rasuna Said Kav 10-1 Kuningan Jakarta Selatan). Menurut Hamid Algadri, para utusan itu antara lain Taieb Slim dan Tahar Amira dari Tunisia; Lakhdar Brahimi dan Muhammad Ben Yahya, Muhammad Yazid, dan Husen Ait Ahmad dari Aljazair; dan Allal Fassi dari Maroko. “Mereka sering berkunjung di Jalan Tosari No. 50 (rumah Hamid, red ) dan menganggapnya seperti rumah keluarga sendiri,” kata Hamid dalam memoarnya Mengarungi Indonesia. Sekalipun mereka tidak mempunyai status diplomatik, tetapi setiap 17 Agustus mereka selalu diundang untuk menghadiri upacara peringatan hari ulangtahun Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ketika Maroko dan Tunisia sama-sama merdeka pada 1956, Aljazair berada pada puncak perjuangannya. Prancis kewalahan menangani perlawanan rakyat Aljazair. Lakhdar Brahimi, kelak menjadi menteri luar negeri Aljazair, masih di Jakarta selama enam tahun sebagai wakil dari Front Kemerdekaan Nasional (NLF). Majalah Merdeka , 4 Juni 1955, melaporkan seluruh rakyat yang pernah merasakan penjajahan akan berdiri menyokong perjuangan rakyat Aljazair. “Dan Konferensi Asia Afrika baru-baru ini juga menyatakan sokongan mereka sepenuhnya terhadap rakyat Afrika Utara melawan penjajahan,” tulis Merdeka . Aljazair baru merdeka pada 1962. Setelah berhasil merebut kemerdekaan, pemerintah Tunisia dan Aljazair memberikan penghargaan tertinggi, Wism Jumhuria dan Al Istihqaq Al Watani , kepada Mohammad Natsir dan Hamid Algadri selaku ketua dan sekretaris jenderal Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Afrika Utara.*

BEBERAPA waktu lalu heboh jam tangan merek Richard Mille milik Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Kabar yang beredar, harga jam tangan itu fantastis: mencapai satu milyar. Moeldoko, yang punya koleksi jam tangan, kemudian membantingnya untuk membuktikan jam tangan tersebut palsu. Jam tangan Sukarno juga pernah terlempar ketika dia sedang berbicara menggebu-gebu dalam suatu rapat pada 1950-an. Saking bersemangat mengacung-acungkan tangan, jam tangannya yang bannya kendor meleset lepas dari pergelangan tangan. “Terbang tinggi ke udara hampir mengenai langit-langit Istana Negara lalu melesat ke bawah laksana kapsul Apollo langsung menghunjam lantai marmer yang sekeras batu itu,” kata Guntur Soekarnoputra dalam Bung Karno & Kesayangannya. Pidato terhenti sejenak. Panitia tergopoh-gopoh mengambil jam tangan itu dan memberikannya kembali kepada Sukarno. Setelah jam tangan tadi masuk kantong jasnya, Sukarno bicara menggebu-gebu lagi. Sukarno berpikir jamnya pasti ringsek. Namun, waktu diperiksa di kamar seusai rapat, jam tangannya masih bekerja dengan baik. Karena pengalaman inilah Sukarno setia pada satu merek jam: Rolex. Menurut Guntur, sejak masa muda, Sukarno adalah seorang yang penepat waktu maka ke manapun pergi selalu memakai jam tangan. Pada mulanya, Sukarno tidak pilih-pilih merek. Merek apa saja pokoknya tepat dan rancangannya lumayan. Apalagi waktu di daerah Republik susah mencari barang-barang yang sedikit mewah akibat blokade ketat Belanda. “Kalau ada orang Kiblik (Republik) pulang dari Jakarta dan memakai arloji merek yang top-top, Bapak paling-paling cuman pegang-pegang dan lihat-lihat saja sambil telan air liur,” kata Guntur. Begitu pula ketika suatu waktu Sukarno berbincang dengan seorang komandan tentara Belanda yang mengenakan arloji dengan penutup kulit. “Sambil mengacungkan ibu jarinya Bapak bilang bahwa arloji sang komandan hebat dan bagus,” kata Guntur. “Serdadu kolonial tadi manggut-manggut sambil tertawa terbahak-bahak karena kesenangan dipuji oleh rajanya kaum ekstremis.” Barulah setelah kejadian jamnya terlempar dan jatuh itu, Sukarno memilih satu merek. Menurut Maulwi Saelan dalam Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66 , ketika Sukarno terusir dari Istana, pada 1968 tim pencatat barang-barang Sukarno yang ditinggalkan di Istana Merdeka mendata sekira 13 buah jam tangan merek Rolex. Namun, meski memilih merek Rolex, Sukarno juga memiliki jam merek lain: Patek Pilipe, Girard Perregaux, HMT Sitison, Omega, Longines, Hamilton, dan Seiko.*

RM Djajeng Pratomo di usia tua (kiri) dan mengenakan kostum tari Jawa (kanan). (Aboeprijadi Santoso/Historia.ID). RADEN Mas Djajeng Pratomo genap seabad pada 22 Februari 2014. Hidup mandiri di apartemen di desa ‘t Zand di ujung utara Belanda, Djajeng lama tersisih dari perhatian media di Belanda maupun Indonesia. Dia lahir di Bagan Siapi-api, kota pasar ikan di pantai timur Sumatra, putra sulung Dr. Djajengpratomo dari Pakualaman Yogyakarta. Ayahnya, Djajengpratomo, mengenyam sekolah kedokteran yang diperuntukkan bagi kaum ningrat, STOVIA, di Batavia. Dia salah satu alumnus pertamanya. Asal-usulnya yang memberinya privilese pendidikan itulah yang justru membuat dirinya insyaf akan status diri dan patrianya sebagai bagian dari sistem negeri jajahan. Ini melahirkan aspirasi kebangsaan dan mendorongnya ikut gerakan nasionalis pimpinan Dr. Soetomo. Djajengpratomo mempelopori pelayanan kesehatan di klinik di Bagan Siapi-api. Berkat perannya –dia mahir berbahasa Tionghoa untuk melayani mayoritas penduduk yang asal Tionghoa– namanya diabadikan pada rumahsakit lokal: RSUD Dr. Pratomo. Djajeng Pratomo –semula namanya Amirool Koesno, kemudian digantinya dengan nama ayahnya– bernasib hampir serupa. Seperti ayahnya, privilese yang memungkinkannya masuk sekolah menengah Koning Willem II School di Batavia membuat dirinya sadar sebagai anak jajahan. Menyusul adiknya, Gondho Pratomo, Djajeng pada 1935 bertolak ke Belanda untuk melanjutkan studi kedokteran di Leiden. Justru di Belanda Djajeng menemukan budaya aslinya. Dia menggemari, mempelajari, dan mementaskan tari Jawa melalui kelompok seni tari De Insulinde. Tahun 1930-an adalah tahun krisis. Naziisme-Hitler berkuasa di Jerman dan mengguncang Eropa. Djajeng menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI), sebuah klub sosial mahasiswa Indonesia di Belanda yang didirikan pada 1922 dan kemudian berkembang jadi organ politik kebangsaan yang gigih melawan kekuatan fasis.  Nama Djajeng tak terpisahkan dari Stijntje ‘Stennie’ Gret, gadis Schiedam yang dijumpainya di sebuah toko buku pada 1937. Stennie meminati perkembangan di Hindia dan tertarik pada seni tari Jawa. Bersama Djajeng, yang kemudian jadi suaminya, keduanya menjadi mitra di bidang budaya sekaligus sekutu politik. Dasawarsa 1930-an merupakan hari-hari bahagia mereka. Dua sejoli ini sering menikmati pergelaran jazz di teater prestisius Pschorr di Coolsingel, Rotterdam, dan De Insulinde mementaskan tarian Jawa oleh Djajeng di Koloniaal Instituut van de Tropen di Amsterdam. Di mana ada Djajeng, di situ ada Stennie. Juga ketika De Insulinde mementaskan tari di London untuk menghimpun dana guna membantu Tiongkok yang kala itu diduduki tentara Jepang. Tahun 1940-an menjadi masa bergolak yang penuh tragik. Di bawah pendudukan Nazi, PI jadi ilegal. Polisi Jerman memburu para aktivisnya. Pada 1943 Djajeng dan Stennie ditahan di kamp Vught. Tahun berikutnya mereka dikirim ke kamp maut Nazi di Ravenbruck dan Dachau di Jerman. “Di Dachau,” Djajeng berkisah, “saya melihat tumpukan mayat setiap hari.” Sebagai tenaga kerja paksa untuk pabrik pesawat terbang Messerschmitt, setiap hari dia menyaksikan orang digantung mati. Jika ada peluang, Djajeng mencoba menyelamatkan tawanan, tutur salah seorang yang diselamatkannya. Sementara di kamp Ravenbruck, Stennie mencat-hitam rambut para tawanan perempuan agar tampak muda ketika penguasa kamp memerintahkan untuk membinasakan para tawanan jompo. Selamat dari derita kamp, Djajeng dan Stennie dibebaskan tentara Sekutu namun baru bertemu kembali pada September 1945, sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka lalu menikah sebagai warga negara Indonesia pada Februari 1946 dan melanjutkan pekerjaan politik untuk membela kemerdekaan Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer I pada Juli 1947, PI menggelar protes massal di Concertgebouw, Amsterdam. Kampanye membela kemerdekaan Indonesia membawa mereka ke Eropa Timur. Di Praha, Djajeng dan kawan-kawannya turun ke jalan dan dengan bangga mengibarkan bendera Merah-Putih ketika dia memimpin delegasi Indonesia di World Federation of Democratic Youth. Kampanye itu bahkan berlanjut sampai Serajewo dan kota kota lain di Yugoslavia. Kembali ke Belanda, mereka bergerak di bawah tanah selagi pecah perang kemerdekaan di Indonesia. Djajeng dan Stennie dua kali berencana pulang ke Indonesia, namun membatalkannya. Kali pertama karena agresi militer I dan kali kedua karena terjadi pembantaian 1965-1966. Lalu, dengan alasan pragmatis, mereka beralih ke kewarganegaraan Belanda pada 1975. Akhirnya, setelah kurun enam dasawarsa, Djajeng dan Stennie sempat menginjakkan kaki di Indonesia. Kembali di Belanda, Djajeng tetap aktif politik di front internasional, dan baru berhenti ketika Stennie jatuh sakit dan meninggal pada 2010. Djajeng, Stennie, dan kamerad-kameradnya tergolong generasi yang meyakini bahwa sejarah selalu bergerak maju. Dengan begitu mereka merumuskan idealisme dan kekuatan politiknya berdasarkan solidaritas internasional. Kini mereka hidup di dunia yang telah berubah radikal. Namun perubahan itu tidaklah seperti yang mereka bayangkan dan proyeksikan. Meski begitu, Djajeng tak merasa kecewa. Dia masih mencintai Indonesia, dengan seni tari, musik gamelan, serta kulinernya. Djajeng kini tak mampu lagi berbahasa Indonesia. Namun, dengan semangat internasionalnya, idealisme kepatriotan dan aksi-aksi perjuangannya, Djajeng Pratomo adalah salah satu patriot istimewa Indonesia.* *) Dengan terima kasih atas perantaraan Ny. Marjati Pratomo.

ATAS permintaan Mahbub Djunaidi, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Sukarno bersedia mengadakan ramah-tamah dengan para wartawan di Istana Bogor, 20 November 1965. Sukarno mendorong para wartawan agar meningkatkan kemampuannya dengan pengetahuan. “Wartawan-wartawan Indonesia ini perlu upgrading ,” kata Sukarno dalam Revolusi Belum Selesai . “Saya minta kepada semua wartawan-wartawan Indonesia. Banyaklah membaca.” Selain itu, Sukarno meminta para wartawan agar jangan membuat tulisan yang mendorong bangsa kepada self destruction (kehancuran), “sebagaimana perkataan Toynbee dan Gibbon, a great civilization never goes down unless it destroys itself from within. Satu peradaban besar tidak akan bisa turun, tidak akan bisa tenggelam, kecuali jikalau peradaban itu merusak dirinya sendiri dari dalam, merobek-robek dadanya sendiri dari dalam.” Sukarno prihatin dengan tulisan-tulisan wartawan belakangan ini yang mengarah ke “ self destruction dan berjiwa gontok-gontokan, gebug-gebugan, bakar-bakar semangat…” “Nah,” kata Sukarno, “saudara sebagai wartawan saudara punya pekerjaan itu sebetulnya gawat sekali. Oleh karena sampai sekarang ini apa yang ditulis di surat kabar dipercaya. Het volk gelooft het (rakyat percaya).” Sukarno mencontohkan sebuah berita mengenai perempuan hamil oleh ular. “Saya bilang nonsense !” Namun, pembaca yang mempercayainya menyatakan, “ Kapanparantos diserat, di serat kabar, kansudah ditulis di surat kabar.” “Nah, saudara-saudara, inilah kegawatan pekerjaan saudara-saudara,” Sukarno mengingatkan para wartawan: “Jangan sampai saudara-saudara mengeluarkan satu perkataan pun dari tetesan pena sudara yang tidak berisi satu kebenaran. Oleh karena tiap-tiap tetesan pena saudara dipercayai oleh pembaca.” “Jangan saudara dalam memegang pena itu lebih mengutamakan partai saudara daripada bangsa,” kata Sukarno. Waktu itu, setiap partai besar memiliki corong media. “Saudara sebagai wartawan itu sebetulnya bukan wakil partai, tetapi ialah wartawan daripada bangsa Indonesia. Wartawan daripada Revolusi Indonesia.” Lebih dari itu, Sukarno sangat mengkhawatirkan dan mengecam wartawan yang menulis berita fitnah. “Tanggungjawab saudara adalah tinggi sekali. Karena itu jangan sampai tulisan saudara itu sebetulnya adalah fitnah.” Menurut Sukarno, dari segala macam kejahatan, fitnah yang terjahat. Agama apapun tidak membenarkan fitnah. “Moral agama harus kita pegang tinggi, moral agama antara lain melarang, menjaga jangan sampai kita menjalankan fitnah,” kata Sukarno.*

PADA 25 Maret 1960, pemerintah Kerajaan Belanda mengumumkan akan mengirim kebangaan Angkatan Laut-nya: kapal induk Karel Doorman ke perairan Papua. Kebijakan ini diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns. Pengiriman Karel Doorman bertujuan untuk memperkuat pertahanan Belanda di Papua. Mendatangkan Karel Doorman seolah menjadi jawaban dari pemerintah Belanda, setelah asetnya di Indonesia dinasionalisasikan antara 1957-1959. Hal ini sekaligus meneguhkan sikap Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Papua. Karel Doorman yang berbobot 18.040 ton adalah satu-satunya kapal induk milik Kerajaan Belanda. Namanya diambil dari nama Laksamana Karel Doorman, panglima Angkatan Laut Belanda yang gugur saat melawan Jepang dalam pertempuran laut Jawa pada 1942. Saat itu, masih belum banyak negara di dunia yang mempunyai kapal induk, kapal super besar yang dapat mengangkut pesawat-pesawat tempur. Menurut Harian Umum, 29 April 1960, ekspedisi Karel Doorman ke Papua mengangkut pesawat-pesawat jet pemburu Hawker Hunter untuk ditempatkan di Pangkalan Udara Biak. Selain itu, serdadu-serdadu wajib militer Belanda yang akan dibentuk menjadi “Batalion Papua” turut dibawa. Baca juga:  Debat Pendiri Bangsa Soal Papua Presiden Sukarno meradang sekaligus cemas. Menurutnya, Karel Doorman dapat menyulut perang dan mengancam kedaulatan Indonesia. Kekhawatiran Sukarno bukan tanpa alasan. Angkatan Perang Indonesia dipastikan belum siap jika sewaktu-waktu Karel Doorman berniat melancarkan agresi ke Indonesia. Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Menteri Keamanan Nasional dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam memornya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama , mengungkapkan, “kita belum mampu untuk itu (berperang) dan juga pangkalan-pangkalan serta kekuatan-kekuatan laut kita adalah rawan jika Karel Doorman datang dengan kapal-kapal pembantunya”. Desas-desus tentang Karel Doorman membuat publik Indonesia kian tegang. Berbagai cara ditempuh untuk menutup gerak Karel Doorman mendekati kawasan Nusantara. Sukarno  menginstruksikan agar pertahanan Indonesia di perbatasan Maluku diperkuat. “Cuti militer di Maluku dan Irian Barat dicabut. Seluruh rakyat dalam keadaan waspada,” tulis Harian Umum, 28 Mei 1960. Baca juga:  Ketika Bung Hatta Menolak Papua Untuk mengantisipasi laju Karel Doorman , Sukarno menemui pemimpin Mesir Gammal Abdul Nasser. Sukarno dan Nasser sepakat pengiriman kapal induk Belanda ke Papua bertentangan dengan prinsip Konferensi Asia Afrika. Harian Umum, 28 April 1960 mewartakan pernyataan bersama kedua pemimpin itu: mengutuk Belanda mengirimkan Karel Doorman. Pada 31 Mei 1960,  Karel Doorman bertolak dari pelabuhan Rotterdam menuju Papua diiringi dua kapal pemburu Groningen dan Limburg serta satu kapal tanker minyak Mijhdrecht. Demi menghindari masalah dengan pemerintah Mesir, Karel Doorman tidak melewati Terusan Suez yang merupakan rute terdekat. Akibatnya, jalur yang lebih jauh harus ditempuh yaitu melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Ketika Karel Doorman direncakan merapat di pelabuhan Yokohama, Jepang, untuk mengisi pasokan minyak dan air, Duta Besar Bambang Sugeng langsung bereaksi. “Indonesia memprotes Jepang tentang mampirnya Karel Doorman , ” tulis Sin Po, 12 Agustus 1960. Baca juga:  Menlu Belanda Sponsori Papua Merdeka, Sukarno: Dia Bajingan! Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Zentaro Kosaka, Sugeng mengancam akan kembali ke Indonesia dan mengisyaratkan pemutusan hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang. “Kosaka mengubah keputusannya, dengan alasan bahwa dia tidak ingin menjual suatu persahabatan dengan negara Asia, hanya demi sebuah kapal induk,” tulis Masashi Nishihara dalam Sukarno Ratnasari Dewi & Pampasan Perang: Hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1966 . Kendati negara sahabat Indonesia mempersulit pelayarannya,  Karel Doorman tak dapat dicegah menginjak Papua. Belanda juga punya sekutu. Untuk kebutuhan logistik dan bahan bakar, Karel Doorman memperolehnya dari Australia. Karel Dorman berlabuh di Papua pada 1 Agustus 1960.  Hollandia (Jayapura), Biak, dan Manokwari adalah kota-kota yang disinggahi Karel Doorman. Selama tiga minggu mengadakan pawai bendera, Karel Doorman dimanfaatkan sebatas pada kegiatan-kegiatan sosial, pelayaran kecil, dan demo-demo pesawat terbang untuk menarik simpati rakyat lokal.  “Kehadiran Karel Doorman mengangkat moral orang-orang Belanda di Papua. Unjuk kekuatan itu juga memperbesar kepercayaan orang-orang Papua terhadap Belanda,” tulis sejarawan Belanda, Pieter Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri. Baca juga:  Jenderal Nasution dan Senjata Uni Soviet Safari Karel Doorman di Papua, selain memakan biaya ekonomi yang tinggi, berdampak politis yang cukup besar. Di Indonesia, Belanda dicap sebagai musuh revolusi. Sukarno meresmikannya dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Dia tak ingin kalah gertak. “Belanda malahan mengirimkan Karel Doorman -nya. Satu negara rentenir kecil yang sebenarnya sudah jatuh seperti Nederland itu, yang masih bernafsu kolonialisme. Sekarang dengarkan saudara-saudara! Dalam keadaan yang demikian itu, tidak ada gunanya lagi hubungan diplomatik dengan negeri Belanda. Saya perintahkan Departemen Luar Negeri memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda!” seru Sukarno dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1960, “Jalannya Revolusi Kita” dikutip Mochamad Said dalam Pedoman Untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat . Meski tak menimbulkan kontak senjata, insiden Karel Doorman mendorong Indonesia untuk segera meningkatkan kemampuan Angkatan Perang-nya. Pada akhir tahun 1960, Sukarno mengutus Jenderal Nasution ke Moskow. Misi Nasution: memperoleh senjata berat tercanggih milik Uni Soviet. Hubungan Indonesia-Belanda memasuki era konfrontasi militer.

SEMULA namanya Kusno, kemudian diganti menjadi Sukarno. Dalam otobiografinya, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia , Sukarno menceritakan alasan penggantian nama itu karena dia sakit-sakitan, seperti terkena malaria dan disentri. Ternyata, ada cerita berbeda di balik perubahan nama itu. Cerita itu terdapat dalam riwayat singkat ibu Sukarno, Ida Ayu Nyoman Rai, Bung Karno Anakku , karya Soebagijo I.N. Buku ini semula berjudul Pengukir Jiwa Soekarno, terbit tahun 1949. Ide mengganti nama datang dari kakak perempuan Sukarno, yaitu Karsinah. Pada suatu hari, Karsinah bertanya kepada adiknya, “Kus, Kus…Bagaimana Kus, pendapatmu, apabila nama kita ini diganti saja?” “Mengapa diganti yu? Apa salahnya kita memakai nama Karsinah dan Kusno?” “Saya rasa Kus, nama kita ini tidak begitu sedap didengar oleh telinga. Ayah kalau memanggil saya, Nah… Karsinah… Nah… Karsinah… Ah, tidak sedap nian di telinga. Dan apabila memanggil engkau: Kusss… Kus… Tikus atau bagaimana engkau itu?” Kusno diam sejenak. Memikirkan usul kakaknya itu, kemudian dia berkata, “Saya pikir-pikir benar juga engkau, yu. Sebenarnya bagi saya sendiri juga tidak senang dipanggil Kus itu. Kus itu singkatan dari Tikus atau bagaimana? Atau singkatan dari… kakus, barangkali. Ah, tidak… saya tidak mau lagi dipanggil Kus. Walau oleh ayah atau ibu sekalipun.” Mereka kemudian menyampaikan rencana mengganti nama kepada ayahnya, Raden Soekemi Sosrodiharjo. Ayahnya menyetujuinya dan menyerahkan kepada mereka untuk memilih sendiri nama yang diinginkan. Namun, ayahnya memberikan syarat: “Nah, hendaknya nama baru itu mulai dengan huruf Jawa KA, sedang permintaanku kepadamu Kus, supaya nama yang akan engkau pilih mulai dengan huruf Jawa SA dan akhirnya huruf NA.” “Tidak pernah ada orang menerangkan mengapa guru Sosro mengajukan syarat yang demikian itu,” tulis Soebagijo. Karsinah memilih nama Karmini, sedangkan Kusno memilih nama Sukarno. “Ayah, nama yang saya pilih Su-kar-no! Sukarno, Pak, seperti nama adipati Awonggo, perwira yang sakti tiada tandingan itu ayah.” “Jadi, mulai saat sekarang ini Kusno sudah tidak ada?” tanya ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. “Tidak ada, Bu. Yang ada hanyalah Sukarno. Ini, Bu, Sukarno, anakmu laki-laki ini.”*

KERIBUTAN soal tempat lahir Sukarno tampaknya sudah mereda. Tim komunikasi Presiden Joko Widodo telah bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan menyebut tempat lahir Sukarno di Blitar, padahal di Surabaya. Namun, bagaimana jika ternyata nama keluarga yang digunakan anak-anak Sukarno tidak sesuai dengan apa yang diberikan dan diinginkan Sukarno. Dalam amanatnya pada Musyawarah Nasional Teknik di Istora Olahraga Senayan Jakarta, 30 September 1965, Sukarno menegaskan: “Saudara-saudara, saya mendidik kepada Guntur, kepada Megawati: He Guntur, engkau harus membantu kepada pembangunan sosialisme. Megawati, engkau harus membantu kepada pembangunan sosialisme. Ayo, tentukan sendiri, engkau mengambil jurusan apa di dalam studimu? Guntur milih teknik! Megawati milih teknik,” kata Sukarno dalam Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara. Sukarno menegaskan nama keluarga yang diberikannya kepada anak-anaknya: “Guntur Sukarnaputra. He wartawan, kenapa wartawan itu selalu salah tulis. Guntur Soekarnoputra, salah! Sukarnaputra. Begitu pula Megawati Sukarnaputri. Bukan Soekarnoputri, meskipun namaku adalah Sukarno.” Beberapa buku menulis nama keluarga itu Sukarnaputra atau Sukarnaputri. Misalnya, buku Republik Indonesia Volume 5: Djakarta Raya , terbitan resmi Kementerian Penerangan tahun 1957, menyebut Megawati Sukarnaputri. “Di tengah-tengah suatu taman diadakan pelajaran untuk kanak-kanak keluarga Istana dimana tidak ada perbedaan bagi Megawati Sukarnaputri dengan anak si tukang kebun, mereka sama-sama mendapat didikan di suatu tempat yang disediakan.” Menariknya, buku-buku asing terbitan tahun 2000-an juga menulis Megawati Sukarnaputri . Begitu pula dengan Guntur. Buku Pedoman Pokok Pelaksanaan Deklarasi Marhaenis yang diterbitakan DPP Partai Nasional Indonesia tahun 1965, menyebutkan “kemudian pembacaan ikrar oleh Bung Guntur Sukarnaputra . Disusul dengan penyerahan jenis ‘padi Marhaen’ hasil karya saudara Martief Djemain anggota Petani Djawa-Timur kepada Bapak Marhaenisme Bung Karno.” Mengapa Sukarno memilih nama Karna? Karna merupakan pengganti Kusno, nama lahir Sukarno. Sakit-sakitan menjadi alasan bapaknya, Raden Sukemi Sosrodiharjo, mengganti nama Kusno menjadi Karna, anak Batara Surya atau Dewa Matahari dengan Dewi Kunti, yang lahir melalui telinga. Karenanya Karna juga berarti telinga. Karna, kata Raden Sukemi yang mengagumi kisah Mahabarata, adalah pahlawan terbesar dalam Mahabarata, setia pada kawan-kawannya, memiliki keyakinan tanpa mempedulikan akibatnya, dikenal karena keberanian dan kesetiaannya, seorang panglima perang dan pembela negara. “Aku selalu berdoa agar anaku menjadi seorang patriot dan pahlawan besar dari rakyatnya,” kata Raden Sukemi seraya berharap “semoga engkau menjadi Karna yang kedua.” “Nama Karna dan Karno sama saja. Dalam bahasa Jawa huruf A dibaca O. Awalan Su pada kebanyakan nama kami berarti baik, paling baik. Jadi Sukarno berarti pahlawan yang terbaik,” kata Sukarno dalam otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Sejak masa sekolah tandatangannya dieja Soekarno, namun setelah Indonesia merdeka Sukarno memerintahkan semua OE ditulis menjadi U. “Nama Soekarno sekarang ditulis menjadi Sukarno,” kata Sukarno. “Tidak mudah bagi seseorang untuk mengubah tandatangan seteah berumur 50 tahun, jadi dalam hal tandatangan aku masih menulis S-O-E .” Sukarno tidak menyebut alasan mengapa dia memberikan nama keluarga Sukarnaputra atau Sukarnaputri. Barangkali, dengan memberikan nama itu, Sukarno seperti halnya bapaknya, Raden Sukemi, mengharapkan anak-anaknya menjadi seorang Karna.*