BUKU Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global (SI) sudah di-soft launching Desember 2025 lalu. Namun hingga 31 Agustus 2026, baru lima dari 10 total jilidnya yang dirilis. Sejumlah sejarawan pun merespons dengan aneka catatan kritisnya.
Dalam diskusi Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) di Jakarta, 22 September 2026, sejarawan Dr. Sri Margana menyoroti klaim-klaim Pengantar dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon hingga pengantar editor utama ke-10 jilid buku tersebut. Margana mencatat setidaknya tujuh poin dari pengantar sang menteri. Di antaranya soal penulisan sejarah otonom dengan sumber mutakhir untuk memutakhirkan buku sebelumnya, Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang terbagi menjadi 9 jilid.
“Jadi dengan alasan IDAS itu sudah out of date, begitu ya, jadi perlu dimutakhirkan. Ini sudah dikritik oleh Prof. Truman (arkeolog Harry Truman Simanjuntak, red.), yang terjadi bukan pemutakhiran tetapi penggantian secara total. Bayangan saya sama seperti Prof. Truman. Cukup menambahkan saja di setiap jilidnya. Bayangan saya begitu. Apa sih yang mutakhir, penelitian terbaru? Dari penelitian yang sudah ada tapi belum masuk di IDAS, cukup ditambahkan saja, tidak perlu merombak total. Malah hilang semua dari konstruksi yang dari buku yang sudah sistematik menjadi seperti laporan penelitian,” ujar Margana.
Pengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga mencatat setidaknya ada 23 poin klaim yang terdapat dalam Pendahuluan editor utamanya. Beberapa poinnya memperdalam Pendahuluan atau Pengantar sang menteri, termasuk soal pemutakhiran IDAS yang dianggap warisan historiografis yang gagal mencerminkan realitas plural.
“Jadi IDAS itu (dianggap) usang, tidak mencerminkan realitas plural. Lalu terkait merajut benang merah keindonesiaan melalui pendekatan yang dikenalkan Sartono Kartodirdjo. Jadi di bukunya Prof Sartono itu di kata pengantar buku Sejarah Indonesia itu dia mengenalkan konsep integrasi. Indonesia ini untuk menulis Sejarah Nasional Indonesia itu harus mengusung konsep integrasi. Ini dipakai sebagai klaim juga di buku ini,” tambahnya.
Pertanyaan pokoknya, ujarnya, bagaimana menjalin kesinambungan sejarah awal Nusantara hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (periode 2014-2024)?
“Saya membayangkan ada ramalan Ratu Adil, Joko Widodo sebagai Satrio Piningit. Pertanyaan pokok ini relevan enggak dengan pokok judul utama buku ini? Apakah ini bisa mewakili pertanyaan umum buku ini? Relevan enggak?” tanyanya pesimis.
Ada pula klaim yang memilih pernyataan Prof. Sartono dan Ernest Renan soal terbentuknya sebuah bangsa sekaligus mengiritik buku Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (1983) karya Ben Anderson. Namun, realitas dalam SI sangat berbeda dari yang diklaim.
“Ben Anderson kan membuat Indonesia itu dari pemikiran pergerakan nasional, tokoh-tokoh itu membuat apa yang disebut imagine community, dari situlah Indonesia tercipta. Nah (klaim) ini ingin meng-counter ketika Indonesia sudah dibayangkan jauh sebelumnya. Menariknya dalam pengantar pendahuluan editor utama, bahkan hanya membahas dinamika kebangsaan dari tahun 1945. Padahal sebelumnya menentang Ben Anderson tapi editor utama mulai mengklaim ini,” ujar Margana kembali mempersoalkan.
Margana lebih jauh membedah SI jilid IV yang bertajuk Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi. Dari catatannya tentang judul 10 babnya, sudah tampak kelemahan kronologisnya.
“Di bab satu judulnya ada kata ‘Eropa’ tapi yang dibahas hanya Portugis. Saya juga tidak melihat ada sumber lokal, justru ini sumber-sumber Portugis semua, jadi klaim-klaim sebelumnya soal kritik sumber Barat atau sumber Portugis itu bias, itu tidak ada. Kronologinya kita enggak tahu Portugis dari periode berapa mulainya. Kemudian yang VOC di Nusantara juga tidak diketahui yang dibahas dari periode berapa sampai periode berapa karena dibahas lagi di bab enam. Keseluruhan konstruksi struktur bab ini kita enggak tahu kronologinya,” lanjutnya.
Padahal, menurut Margana, yang diajarkan dalam metodologi sejarah pertamakali itu adalah kronologi. Pasalnya sejarah bicara perubahan dari waktu ke waktu. Pun filsafat sejarah, bicara tentang gerak sejarah dari satu titik ke titik tertentu serta faktor yang menggerakkan sejarah itu sendiri.
“Artinya harus ada paradigma pokok yang menggerakkan sejarah. Dalam hal ini, dalam konteks (periode) 1500-1800 itu paradigma sentralnya apa? Enggak jelas. Setiap bab paradigmanya beda-beda, enggak ada paradigma yang utuh secara keseluruhan. Jadi jilid ini tidak dimulai dengan penjelasan metode, sumber apa yang dipakai, apalagi metodologi. Hanya langsung ke tema-tema inti,” urai Sri Margana.
Melegitimasi Rezim
Prof. Asvi Warman Adam punya catatan tersendiri. Mengutip Prof. Dr. Kuntowijoyo dalam Indonesian Historiography in Search of Identity, ia menerangkan tiga gelombang penulisan sejarah. Pertama, periode 1957, momen terjadinya dekolonisasi sejarah. Lalu kedua, pada 1970-an, era penulisan sejarah menggunakan ilmu sosial oleh Prof. Sartono kendati juga muncul rekayasa sejarah oleh Nugroho Notosusanto. Ketiga, pada 1998, ketika penulisan sejarah menjadi kritik sosial atau sebagai pelurusan sejarah.
“Munculnya penulisan SI pada tahun 2024 ini saya ingin bertanya apakah sudah terjadi gelombang keempat? Kalau terjadi apakah itu akan berlanjut atau 1-2 tahun saja atau apa ciri-ciri dari gelombang keempat ini? Karena pada Orde Baru ada rekayasa sejarah dan desukarnoisasi, antara lain melarang peringatan Hari Lahir Pancasila, juga adanya (klaim) Moh. Yamin dan Supomo yang berpidato sebelum Sukarno (pada 1 Juni 1945, red.),” ujar Asvi.
Asvi melihat ada persamaan pada era Orde Baru dan sekarang, yakni ada upaya legitimasi rezim. Itu setidaknya ditengoknya dari Ikhtisar dan Pengantar editor umum, meskipun jilid kedelapan dan kesembilan belum resmi dirilis.
“Saya melihat bahwa sejarah itu digunakan oleh rezim ini untuk memberikan legitimasi. Pentingnya penguasaan sejarah telah dipahami oleh Prabowo Subianto sejak dini ketika menjadi menteri pertahanan di era (presiden) Joko Widodo. Ia membangun lorong sejarah di selasar gedung Kementerian Pertahanan, diisi dengen berbagai foto tentang sejarah pertahanan dari perspektif militer,” tambahnya.
Menurut Asvi, pembahasan tentang pelanggaran HAM di jilid 9, misalnya, hanya disebut sedikit. Semisal Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Peristiwa Talangsari (1989). Keduanya merupakan dampak penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru.
“Kita lihat di Jilid 9 itu memberikan legitimasi pada Orde Baru. Persoalan HAM hanya salah satu bagian kecil dan hanya satu atau dua pelanggaran HAM berat, (Peristiwa) Tanjung Priok dan Talangsari. Tidak ada penculikan aktivis, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, (Tragedi) Semanggi I, tidak ditulis dalam buku tentang Orde Baru. Jadi buku ini berkisah tentang kehebatan Orde Baru dan menghilangkan jejak kelam,” imbuh Asvi.
Lalu, di jilid 8 Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) ditempatkan sebelum jilid tentang Orde Baru. Pengantar editor umum oleh Asvi dilihat belum ada “kesepakatan” tentang penyebutan peristiwanya.
“Di IDAS, G30S/PKI sudah diubah jadi G30S saja. Sekarang di sini, memang belum terbit jilid 8, 9, 10, tapi di dalam pengantar G30S ditambah dalam kurung ‘G30S/PKI’. Jadi seakan-akan penulisnya masih ragu atau memilih dua-duanya. Jadi belum menentukan pilihannya. Tapi keduanya dipasang sekaligus. Juga G30S ditempatkan di jilid 8 sebelum jilid Orde Baru. Jadi artinya peristiwa yang terjadi tahun 1965, pembunuhan massal, tidak termasuk tanggung jawab Orde Baru karena terjadi sebelum Orde Baru,” tukasnya.
Komentar