KUNTILANAK merupakan dedemit berkelamin perempuan dalam khazanah lelembut Nusantara. Ia digambarkan sebagai wanita menyeramkan yang suka mengambil anak kecil atau mengganggu wanita baru melahirkan. Tak hanya perawakannya, suara kuntilanak juga menakutkan dan bikin orang merinding ngeri.
Namun, di era Orde Baru, kuntilanak dimaknai secara politis. Istilah “kuntilanak wangi” kerap dipakai untuk memasung gerakan-gerakan organisasi wanita. Dengan label itu, gerakan perempuan didomestifikasi agar tidak mengulang sejarah gemilang Gerakan Wanita (Gerwani) yang progresif.
“Di dalam masyarakat Indonesia banyak perempuan aktivis yang betul-betul berjuang untuk hak-hak perempuan, tentang seksualitas, tentang perkawinan, dan tentang hal apa saja yang terjadi, mereka disebut Gerwani baru, seolah-olah itu sesuatu yang jelek dan buruk,” kata Saskia Wieringa dalam diskusi bukunya Kuntilanak Wangi The Nighmare Parfume di Rumah ICW, Jakarta Selatan, 23 September 2026.
Buku Kuntilanak Wangi berasal dari paper Saskia, yang diterbitkan pertama oleh Kalyanamitra pada 1988, dan diterjemahkan oleh eks tahanan politik (tapol) Hersri Setiawan. Pada edisi kedua diterbitkan oleh Komunitas Bambu pada 2026 dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia.
Penghancuran Gerakan Perempuan
Dalam Kuntilanak Wangi, Saskia, sejarawan yang menekuni studi gender di Indonesia, meneliti organisasi perempuan di Indonesia sebelum dan sesudah 1965. Peristiwa 1965 menjadi titik tonggak penting dalam historiografi perempuan Indonesia modern.
Sebelum 1965, organisasi perempuan seperti Gerwani aktif memperjuangkan pendidikan, hak-hak perempuan, kesejahteraan anak, hingga perubahan sosial dan politik. Namun, setelah 1965, sejarah tersebut mengalami patahan ketika Gerwani dihancurkan dan dilekatkan dengan stigma melalui propaganda, yang menjadikan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai bagian dari narasi politik.
Menurut Saskia, penghancuran gerakan perempuan telah dimulai sehari setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Koran-koran yang berafiliasi dengan militer Angkatan Darat (AD), seperti Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, secara gencar dan masif memberitakan kekejaman Gerwani pada malam jahanam ketika para jenderal dieksekusi di Lubang Buaya.
Dalam pemberitaan tersebut, para aktivis Gerwani yang menari-nari tanpa busana setelah membunuh para jenderal, digambarkan bak kuntilanak. Tak heran, narasi-narasi sesat seperti Gerwani yang menyilet-nyilet kemaluan para jenderal, masih kekal dalam memori kolektif masyarakat Indonesia sampai saat ini.
“Gerakan perempuan yang sampai sekarang pun masih di bawah bayang-bayang fitnah yang diciptakan oleh Soeharto,” sambung Saskia. “Kita harus menghancurkan fitnah-fitnah tentang perempuan, tentang Gerwani, dan mesti mengerti apa yang terjadi. Gerwani memang organisasi yang betul-betul menghubungkan hak-hak perempuan dengan situasi politik. Mereka satu-satunya organisasi yang berhasil memperjuangkan perempuan sampai ke desa-desa, memperhatikan nasib petani perempuan, buruh perempuan, juga bekerja sama kalau ada bencana alam.”
Sejak berdiri tahun 1954, menurut aktivis perempuan Mira Diarsih, Gerwani telah banyak menyumbangkan kontribusi terhadap gerakan perempuan Indonesia. Ia menjadi daya lawan dan agensi bagi kelompok perempuan hingga di tingkat akar rumput. Namun, jejaknya tidak banyak diangkat dalam sejarah.
Setelah satu dekade berkiprah, Gerwani sebagai organisasi perempuan dibunuh secara fisik, psikologis, dan ideologis. Namun, setidak-tidaknya dokumentasi perjuangan Gerwani terekam dalam terbitan mereka, majalah Api Kartini, yang luput dari pemusnahan Ord Baru dan telah didigitalisasi.
“Itu luar biasa sekali bisa memberi gambaran lebih utuh kepada kita bagaimana Gerwani bisa seprogresif dan sekuat itu. Dari situ kita banyak sekali belajar,” ungkap Mira, salah satu pendiri Kalyanamitra, lembaga swadaya yang memperjuangkan kesetaraan gender.
Pasca 1965, sebagai upaya penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI), Gerwani turut menjadi sasaran. Gerwani diberangus karena dianggap bagian dari PKI yang bertanggungjawab dalam peristiwa G30S 1965. Aktivis dan kader Gerwani ditangkap, disiksa, bahkan di beberapa daerah di Jawa ada yang dikubur hidup-hidup.
Kamp Plantungan
Kebanyakan dari mereka kemudian dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi, seperti Penjara Bukit Duri dan Penjara Plantungan. Bertahun-tahun mereka ditahan tanpa pengadilan. Setelah bebas, perundungan stigma masih melekat, yang mempersulit kehidupan mereka dan keluarganya.
Menurut Ita Fatia Nadia, sejarawan dari Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan (RUAS), penjara-penjara wanita untuk tahanan politik bukan sekadar kamp konsentrasi. Secara khusus, Ita menyebut, Penjara Plantungan sebagai tempat untuk mendisiplinkan seksualitas dan tubuh perempuan. Di sanalah tempat berlangsungnya dehumanisasi perempuan yang bertujuan untuk menghancurkan seksualitasnya.
Dari sejumlah tapol wanita yang ditemuinya, Ita menyebut, kekerasan seksual di Plantungan punya levelnya masing-masing: kader utama, kader kedua, dan pengikut. Kader utama mengalami penganiayaan yang paling sadis meliputi organ-organ vital seperti payudara, vagina, hingga rahim. Tidak hanya merepresi, tapi praktik itu juga mendemonisasi perempuan, yaitu proses politik dan representasi yang mengkonstruksi pada diri perempuan itu sebagai individu berbahaya.
“Jadi, tubuh dan seksualitas perempuan itu berbahaya. Karena dituduh menyimpang, terutama perempuan yang berpolitik sehingga perempuan sebagai subyek politik itu harus didelegitimasi. Perempuan yang berpolitik, perempuan yang berbicara tentang haknya itu harus didelegitimasi. Nah, dalam konteks perempuan politik itu kita menemukan demonisasi sering bekerja yang melebihi seksualitas. Jadi, seksualitas itu dijadikan alat utama untuk dihancurkan,” terang Ita.
Orde Baru kemudian membuat organisasi versi mereka seperti Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, yang efektif mereduksi gerakan perempuan menjadi patuh di bawah rezim yang patriarkis. Kedua organisasi ini diciptakan dalam rangka pengelompokan berbagai organisasi perempuan istri pegawai negeri.
Dharma Wanita bagi istri pegawai negeri sipil dan Dharma Pertiwi bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu matra angkatan bersenjata. Satu organisasi lagi adalah untuk Program Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Yang terang, organisasi perempuan ini mendomestifikasi peran perempuan sebagai pendamping suami untuk mendukung kinerja mereka dalam membangun negara. Namun, menurut Ita, proses pendisiplinan gerakan perempuan era Orde Baru telah dimulai sejak di kamp-kamp tahanan politik seperti Plantungan.
Di Plantungan, setiap pagi tapol wanita harus apel, memakai kebaya, dan menyatakan sumpah setia pada Pancasila seraya membungkuk hormat. Bila masih ada perempuan yang berani bicara politik, mereka akan dimasukkan ke unit kecil. Di unit kecil inilah mereka mengalami kekerasan seksual, diperkosa oleh petugas kamp sebagai hukuman.
“Plantungan itu buka sekadar kamp. Plantungan itu adalah kamp pendidikan politik,” jelas Ita. “Bagaimana seksualitas dan tubuh perempuan didisiplinkan untuk bisa nanti menjadi rujukan negara merumuskan Dharma Wanita. Jadi, Dharma Wanita itu laboratoriumnya adalah di Plantungan.”*
Komentar