NAMA Brigadir Jenderal TNI Musannif Ryacudu tercatut dalam susunan Dewan Revolusi, sehari setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965. Saat itu, Musannif menjabat Panglima Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Dewan Revolusi sendiri diumumkan oleh Letkol Untung Sjamsuri, pemimpin operasi G30S, lewat siaran Radio Republik Indonesia pada pagi hari, 1 Oktober 1965.

“Sebagaimana yang diketahui dalam susunan Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Untung pada 1 Oktober 1965, terdapat namanya [Musannif] yang juga diisukan sebagai simpatisan PKI,” tutur Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam otobiografi Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu.

Musannif Ryacudu lahir di Mesir Ilir, Bahuga, Way Kanan, Lampung pada 28 Februari 1924. Dia jebolan tentara sukarela Gyugun Sumatra Selatan di masa pendudukan Jepang. Selain Musannif, beberapa nama lain yang kelak dikenal dalam ketentaraan Indonesia, seperti Maludin Simbolon, Alamsyah Ratu Perwiranegara, Makmun Murod, Bambang Utoyo, Harun Sohar, dan Ibnu Sutowo juga jebolan Gyugun Sumatra Selatan.

Prajurit Tanpa Rasa Takut

Sebelum bertugas di Kalimantan, Musannif telah menjalani berbagai medan tempur dan operasi militer. Sebagai putra daerah, selama perang kemerdekaan, Musannif ikut angkat senjata dan memimpin pasukan menghadapi Belanda di Palembang dan Lampung. Namanya tercatat dalam Perang Lima Hari di Palembang dan pertempuran di Ogan Komering Ilir.

“Beberapa kali Kapten Musannif Ryacudu harus keluar masuk hutan untuk mengepung dan dikepung Belanda. Saat ada pertempuran di Ogan Komering Ilir, dia sempat tertembak dan di evakuasi ke Tanjungkarang, Lampung. Istrinya yang mendapat kabar dari seorang kurir langsung menyusul menggunakan moda kereta api. Beruntung, nyawa prajurit yang kehabisan rasa takut itu bisa diselamatkan,” catat Sudarmono dalam Mayjen M. Ryacudu: Prajurit Perang dari Mesir Ilir.

Sepanjang periode 1950-an, Musannif terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan. Paruh pertama 1950, dia memimpin batalion menumpas gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Garut-Tasikmalaya, Jawa Barat, kemudian Aceh Tenggara.

Pada paruh kedua 1950, Musannif memimpin pasukan yang jauh lebih besar, Resimen Infantri V untuk menumpas Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Jambi. Memasuki tahun 1960, Musannif dari Teritorium II Sriwijaya diperbantukan untuk operasi Irian Barat. Di bawah kendali operasi (BKO) pemerintah pusat, dia menjalankan operasi teritorial ekonomi dan pemerintahan dalam misi pembebasan Irian Barat pada 1962.

“Pulang dengan kemenangan, Ryacudu menamai anak bungsunya Iriana Trimurthy. Iriana diambil dari Irian Barat. Bapak ikut perang bebasin Irian Barat,” kata R.A. Zuhariah, istri Musannif Ryacudu, dalam 100 Tokoh Terkemuka Lampung: 100 Tahun Kebangkitan Nasional.

Panglima Tanjung Pura

Ketika Indonesia menentang pembentukan negara Federasi Malaysia, Presiden Sukarno melacarkan konfrontasi Ganyang Malaysia. Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani menunjuk perwira-perwira paling kompeten dan dapat dipercaya untuk memimpin komando di Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagai Deputi Wilayah (Deyah) Kalimantan, Yani menempatkan Mayor Jenderal TNI Maraden Panggabean.

“Sedangkan di Kodam Kalimantan Barat ditempatkan Brigadir Jenderal Ryacudu, Kodam Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal Sobirin Mochtar, Kodam Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Amirmachmud, dan Kodam Kalimantan Timur Brigadir Jenderal Soemitro,” tulis Herry Gendut Janarto dalam biografi Matiur M. Panggabean, istri Maraden Panggabean, Bunga Pansur dari Balige: Pengabdian dan Keteguhan Iman Seorang Istri Prajurit.

Sejak bertugas di Kalimantan Barat, Musannif mulai dikenal Sukarno. Bahkan, Sukarno menyukai Musannif karena loyalitasnya. Musannif termasuk panglima yang sepenuh hati mendukung konfrontasi Ganyang Malaysia. Dia tak segan-segan membiayai operasi militer dengan uangnya sendiri.

Menteri Negara tanpa Portofolio, Oei Tjoe Tat, menyaksikan bagaimana loyalitas Musannif ketika ditugaskan untuk meninjau wilayah Pontianak, Sambas, dan Singkawang. Dari laporan Musannif, Oei Tjoe Tat mengetahui bahwa bantuan dana dari pusat untuk membiayai pasukan dan sukarelawan seringkali terkendala dan tidak memadai.

“Karena tak bisa menunggu lebih lama tibanya perbekalan dari Jakarta, dari dananya sendiri harus menalangi pengadaaan barang-barang kebutuhan pasukan-pasukannya,” kenang Oei Tjoe Tat dalam Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno yang ditulis Pramoedya Ananta Toer.

Sementara itu, Maulwi Saelan, wakil komandan Resimen Tjakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Sukarno, mengisahkan Musannif pernah berselisih dengan koleganya sesama panglima daerah di Kalimantan, Brigadir Jenderal TNI Soemitro atau lebih dikenal dengan Mitro Gendut.

Musannif dalam suatu rapat Komando Mandala Siaga (Kolaga) menghardik Soemitro. Persoalan bermula gara-gara Soemitro mencemooh Panglima Kolaga Marsekal Madya Omar Dani dan indoktrinasi ajaran Bung Karno.

“Siapa yang berani menentang Presiden Sukarno dengan ajaran-ajarannya, akan berhadapan dengan saya, Ryacudu,” sergah Musannif seperti dituturkan Maulwi Saelan dalam Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66.

Tak Terselamatkan

Setelah peristiwa G30S, Mussanif masih menjabat panglima Kodam Tanjung Pura hingga 1967. Dia sempat memimpin operasi penumpasan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Begitu pula dengan operasi penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia di Kalimantan Barat.

Dari panglima Kodam Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Musannif Ryacudu kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Komando Antar Daerah (Koanda) Indonesia Timur. Namun, dia tak lama menjabat karena segera dibebastugaskan. Saat itu sedang berlangsung peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Jenderal TNI Soeharto. Untuk mengisi pucuk pimpinan TNI AD, Soeharto menunjuk perwira-perwira teras pilihannya. Musannif tidak masuk dalam pilihan Soeharto.

Sayidiman Suryohadiprodjo dalam otobiografi Mengabdi Negara sebagai Prajurit TNI menyebut Musannif ditarik ke Mabes TNI AD di Jakarta. Namun, dalam biografi yang ditulis Sudarmono, Musannif disebut pensiun dini pada pertengahan 1970-an. Sementara itu, dalam otobiografi Alamsyah, Musannif disebut sebagai salah satu jenderal yang tak dapat diselamatkannya pasca G30S 1965.

Di awal masa Orde Baru, Alamsyah termasuk salah satu jenderal lingkaran dalam Soeharto. Dia pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara (1968–1972) dan Menteri Agama (1978–1983). Sebagai bentuk solidaritas sesama putra Lampung, Alamsyah berusaha mencari tahu penyebab Musannif dibebastugaskan.

Alamsyah berkali-kali membicarakan soal Musannif di Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam), tetapi tidak berhasil. Dia baru memperoleh jawaban setelah Musannif wafat pada 6 Maret 1987.

Namun, Alamsyah mengunci rapat-rapat informasi soal akhir karier militer Musannif. Selama menjadi panglima di Kalimantan Barat, Musannif memang diisukan dekat dengan ketua PKI setempat, tetapi rumor ini dibantah oleh Alamsyah.

“Setelah kurang lebih empat tahun Mayjen Ryacudu meninggal dunia baru datang kepada saya Letda (Purn.) Ishak Ibrahim, mantan ajudan Mayjen Ryacudu, menyampaikan kepada saya sebab yang sebenarnya Mayjen Ryacudu dibebastugaskan dan dipensiunkan, yang tidak perlu saya tuliskan dalam memoar ini,” kata Alamsyah.*

Bersambung ke tulisan kedua.