Meringkus Loyalis Sukarno

Letjen TNI Soeharto menggunakan Supersemar untuk menangkap 15 menteri pendukung Presiden Sukarno. Sisi kelam menjelang terbitnya Orde Baru.

Martin Sitompul

Kiri-kanan: Jenderal TNI A.H. Nasution, Chaerul Saleh, J. Leimena, dan Soebandrio. (Nationaal Archief).

21 Mar 2024

4 menit membaca

Diperbarui: 22 Des 2025

CHAERUL Saleh tak pernah menyangka tanggal 18 Maret 1966 menjadi hari Jumat petaka dalam hidupnya. Wakil Perdana Menteri (Waperdam) III merangkap Ketua MPRS itu masuk dalam daftar menteri yang ditangkap atas perintah Letjen TNI Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat. Kepada rekannya, Mohammad Achadi yang menjabat Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Chaerul berujar tanpa curiga mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang

Postingan Terkait

Lihat Semua

Gedung rektorat Universitas Indonesia di kampus Depok. (Bisri/Historia.ID).

Kampus UI Tak Jadi di Ciputat

Ilustrasi pedagang beras di pasar induk Cipinang, Jakarta. (IPPHOS/Perpusnas RI).

Skandal Korupsi Proyek Beras Sintetis

A statue of Ahmad Subardjo in a reenactment of the drafting of the Proclamation text at the Museum of the Drafting of the Proclamation (munasprok.or.id)

Ahmad Subardjo, The Guarantor of Independence

PREMIUM

Kampus UI Tak Jadi di Ciputat

Mengapa dosen UI rumahnya di Ciputat, sementara kampusnya di Depok? Begini ceritanya.

Skandal Korupsi Proyek Beras Sintetis

Proyek beras sintetis Tekad menjadi skandal korupsi pada awal pemerintahan Soeharto. Dua pengusaha ditangkap di Jepang.

Ahmad Subardjo, The Guarantor of Independence

It was not without reason that Ahmad Subardjo was nicknamed “The Guarantor of Independence” in Indonesia. However, he was absent when Sukarno proclaimed independence.

Sudiro Berencana, Pusat Memutuskan

Saat memimpin Jakarta, Sudiro dihadapkan pada kondisi berantakan. Putar otak demi pembangunan kota, termasuk cari dana di luar lungsuran dari pusat. Sering pula gagasannya ditolak pemerintah pusat.