Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali ramai dibicarakan usai Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup di Kantor Presiden, Jakarta, akhir bulan lalu. Salah satu alasannya, wilayah Jakarta sudah penuh disesaki 30 juta penduduk atau lebih dari 10 persen populasi Indonesia.

“DKI Jakarta kini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Banyak negara memindahkan ibu kotanya, sementara kita hanya menjadikannya gagasan di setiap era Presiden. Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia?” tulis Jokowi di akun Twitter-nya, Senin (29/4).

Ini bukan pertama kalinya presiden Indonesia mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota. Proposal untuk pemindahan ibu kota ke Palangkaraya muncul awal 1950-an, di era Soekarno. Pun pemerintahan Jokowi sudah mempelajari kelayakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak 2017.

Jauh sebelum masa itu, memindahkan ibu kota negara sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi, khususnya dalam sejarah Jawa. Namun pada masa lalu, keputusan itu sering kali disebabkan karena adanya invasi musuh.

Epigraf Boechari dalam tulisannya, “Shift of Mataram’s Centre of Government”, menyebut hal itu masuk akal. Sebab, orang Jawa mempercayai keraton yang telah diserang musuh sudah tak suci lagi dan harus dipindah.

Ada pula kepercayaan terhadap siklus yuga. Dalam ajaran Hindu ada empat jenjang masa dalam siklus yuga, yaitu Dwaparayuga, Tretayuga, Satyayuga, dan Kaliyuga. Zaman Kaliyuga disebut pula zaman kegelapan. Berdasarkan itu, penguasa yang berada di generasi keempat diharuskan untuk memindahkan kerajaannya ke tempat lain agar terhindar dari kekacauan.

Hal itu terlihat ketika Sultan Agung memindahkan ibu kota ke Karta. Dia mewakili penguasa ke-4 dari Ki Ageng Pamanahan, sang pendiri dinasti. Amangkurat I juga memindahkan ibu kota dari Karta ke Plered. Dia merepresentasikan generasi ke-4 dari Panembahan Senopati, penguasa pertama Mataram Islam.

Sebelum Mataram Islam, beberapa kerajaan kuno pernah memindahkan ibu kota kerajaannya, di antaranya sebagai berikut:

Mataram Kuno

Ibu kota Mataram Kuno atau Medang misalnya, paling tidak pernah pindah dua kali pada periode Jawa Tengah. Buktinya dalam Prasasti Siwagraha (778 Saka/856 M) dan Prasasti Mantyasih I (829 Saka/907 M) disebutkan Mamratipura dan Poh Pitu sebagai ibu kota.

Dalam Prasasti Siwagraha disebutkan Dyah Lokapala ditahbiskan pada 778 Saka di Keraton Medang di Mamaratipura. Sementara Prasasti Mantyasih I mengisahkan seorang raja pada masa lalu yang tinggal di Keraton Medang di Poh Pitu.

Boechari menjelaskan ada beberapa desa bernama Medang tersebar antara Purwodadi-Grobogan dan Blora di bagian utara Jawa Tengah sekarang. Namun apakah dulunya desa-desa itu bagian dari pusat Kerajaan Mataram Kuno pada masa lalu, itu belum bisa dibuktikan.

Pada era Mpu Sindok atau Sri Isyana Vikramadhammatunggadeva sekira 929 M, kerajaan ini dipindahkan ke Jawa bagian timur. Banyak pendapat soal alasan kepindahannya.

Kahuripan

Airlangga pendiri Kerajaan Kahuripan, pernah memindahkan kerajaannya dua kali. Ibu kota pertama dibangun ketika dia ditahbiskan menjadi raja setelah hancurnya pemerintahan Dharmawangsa Tguh. Lokasinya di Wwatan Mas, sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Cane (943 Saka/1021 M). Dalam Prasasti Kamalagyan (959 Saka/1037 M), Kahuripan disebutkan sebagai lokasi keraton Airlangga.

Boechari berpendapat, perpindahan ini disebabkan adanya invasi musuh. Pendapatnya didasarkan pada Prasasti Terep dari 954 Saka (1032 M).

Ada kemungkinan juga kerajaan ini kembali dipindahkan ke Dahana(pura). Itu ditunjukkan dengan kemunculan kata “dahana” yang diukir dalam aksara kuadrat besar pada Prasasti Pamwatan (964 Saka/1042 M). Namun tak ada bukti soal alasan kepindahan ibu kota yang kedua ini.

Majapahit

Kerajaan Majapahit kemungkinan juga telah berpindah-pindah ibu kota beberapa kali. Penguasa pertamanya, Wijaya, membangun kerajaan di Tarik atau Trik yang ada di delta Sungai Brantas, sebelah timur Kota Mojokerto saat ini. Pendirian itu dikisahkan dalam naskah Pararaton, Nagakartagama, Kidung Ranggalawe, Kidung Harsawijaya, serta diabadikan dalam Prasasti Kudadu (1294 M) dan Prasasti Sukamrta (1296 M).

Sedikit sekali dari ibu kota pertama Majapahit ini yang tersisa sampai sekarang. Namun, belum lama ini, warga mendapati bekas bangunan bata, fosil kayu, dan hewan di areal persawahan dan makam di Dusun Kedungklinter, Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Diduga situs ini merupakan cikal-bakal Kerajaan Majapahit.

Berbeda dengan ibu kota pertamanya itu, lebih banyak bukti arkeologis ditemukan di Trowulan, Mojokerto. Hal ini yang menambah kemungkinan untuk menunjuk wilayah itu sebagai ibu kota Majapahit berikutnya.

Mataram Islam

Babad Tanah Jawi memberi bukti adanya perpindahan ibu kota pada masa Kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Pamanahan membangun sebuah permukiman di Kuta Gede, di mana Kota Gede, Yogyakarta kini berada. Kemudian anaknya, Panembahan Senapati, penguasa pertama Mataram, membangun tembok di sekelilingnya.

Cucu Panembahan Senapati, Sultan Agung, membangun keraton baru di Karta. Sementara anak dan pewaris takhta berikutnya memindahkan lokasi keraton ke Plered.

Pada 1677, ibu kota baru itu diserang pasukan Trunajaya yang memaksa Amangkurat melarikan diri ke barat dan tewas di Tegalarum. Setelah serangan itu, ibu kota baru dibangun di Wanakarta yang kemudian diberi nama baru Kartasura.

Pada 1724, Kartasura digempur oleh Cakraningrat IV dari Madura. Kemudian setelah takhta dikuasai Susuhunan Pakubuwono II, sebuah tempat baru dibangun di Surakarta pada 1744.