Masyumi dinilai banyak kalangan sebagai salah satu partai yang para kader dan pemimpinnya punya kepribadian perjuangan, tidak pernah pecah kongsi antara asas partai dengan perilaku kader dan pemimpinnya. Meskipun berusia tidak sampai genap 15 tahun, kemudian membubarkan diri besama Partai Sosialis Indonesia pada 1960, akibat perseteruan politik yang tidak bisa dihindari dengan penguasa Orde Lama.

Demikian paparan A.M. Fatwa, ketua pembina Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI), dalam pembukaan peluncuran buku Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi, di Jakarta, 26 Januari 2014. Buku karya SU Bajasut ini terbit kali pertama pada 1972, dan terbitan terbaru kali ini mendapat suntingan dari Lukman Hakiem, penulis biografi tokoh-tokoh Masyumi. 

Prawoto Mangkusasmito, tercatat sebagai ketua umum Masyumi terakhir. Pria kelahiran Tirto, Grabag, Magelang, Jawa Tengah, pada 4 Januari 1910 ini, terpilih menjadi ketua umum Masyumi pada Muktamar IX di Yogyakarta tahun 1959.

Prawoto sangat teguh dalam pendirian dan sangat hangat dalam pergaulan pribadi dan keluarga. Harry Tjan Silalahi, ketua Partai Katolik Indonesia pada 1971, pernah bertanya kepada I.J. Kasimo, mengapa Partai Katolik Indonesia dekat dengan Masyumi? “Tokoh-tokoh Masyumi dan Prawoto memiliki integritas,” kata Kasimo.

Fatwa menambahkan, kebesaran jiwa tokoh Masyumi bukan hanya pada Prawoto, melainkan juga Mohammad Natsir yang akrab dengan J. Leimena (Partai Kristen Indonesia) dan Arnold Mononutu (Partai Nasional Indonesia). Kasman Singodimedjo yang dipenjara pada masa Orde Lama, mengantar jenazah Sukarno ke Blitar, bahkan Buya Hamka yang bernasib sama dengan Kasman, mengimami salat jenazah Sukarno. Sedangkan, Sjafruddin Prawiranegara terkenal dengan ucapannya: “Jangan pernah kehilangan objektivitas meskipun terhadap mereka yang tidak kita sukai.”

Sepuluh tahun setelah kepergian Sukarno, muncul tulisan yang mengecilkan perannya. “Tulisan yang intinya menyebut Sukarno sebagai tokoh yang mudah bertekuk lutut itu,” kata Fatwa, “dibantah keras oleh Mr. Roem dengan data dan argumen yang kokoh.”

Muhajir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, memandang bahwa alam pikiran dan jejak perjuangan Prawoto dilandasi dengan keyakinan dan pemahaman agama yang utuh.

“Ajaran agama Islam bila dipahami secara benar, maka tidak ada agama lain yang merasa terancam,” kata Muhajir dengan mengambil contoh persahabatan Prawoto dengan tokoh-tokoh dari agama lain.

Gambaran lain mengenai sosok Prawoto, dilukiskan dengan peristiwa pertemuan menjelang pembubaran Masyumi di Istana Merdeka pada 28 Juni 1960. Busana yang digunakan Prawoto tampak kontras dengan tamu lainnya: M. Yunan (Masyumi), Sjahrir dan Soebadio Sastrosatomo (PSI) yang mengenakan jas lengkap. Prawoto hanya mengenakan sarung, berpeci, bersandal kulit, dan baju koko.

“Prawoto secara simbolis ingin menempatkan bahwa Sukarno adalah (juga) rakyat biasa” kata pengamat politik, Fachry Ali.

Kesederhanaannya pun diungkapkan oleh pemimpin koran Indonesia Raya, Mochtar Lubis. “Jenggot dan kumisnya, peci, kacamata, dan kain sarung yang paling suka dipakainya setiap hari,” kata Lubis.

Menurut Fachry, salah satu tulisan Prawoto yang menarik dalam buku ini adalah “Jiwa dan Semangat 1945 Masyumi Menolak Suatu Machsstaat” yang disampaikan sebagai sikap partai dalam pandangan umum Konstituante pada 4 Mei 1959. Tulisan ini adalah tanggapan balik dari “Konsepsi Presiden” yang dicetuskan pada 21 Februari 1957 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan kembali ke UUD 1945. Konsepsi Presiden tersebut jawaban atas kemandekan dan kekacauan politik yang diakibatkan sistem demokrasi parlementer.

Dalam tulisannya, Prawoto mengungkapkan bahwa Demokrasi Terpimpin akan memunculkan seorang “mahapemimpin” dan “pemimpin dari suatu kekuasaan yang menempatkan dirinya di atas hukum, permulaan dari pertumbuhan ke arah suatu negara kekuasaan (machts-staat) tidak dapat diterima.”

Menurut Fachry, ketika Prawoto menyebut dan mengungkapkan penolakkannya terhadap sistem politik yang mengakomodasi terciptanya “mahapemimpin” telah sekaligus mengungkapkan sikap dan kesadaran genuine-nya tentang demokrasi.

“Status seorang ‘mahapemimpin’ sangat berbahaya karena punya kecenderungan bertindak di luar sistem, dan di atas itu, berpotensi mengangkangi hukum itu sendiri,” kata Fachry.  

Harry Tjan, menjelaskan bahwa machtsstaat tidak menerjemahkan “roh keadilan” dengan baik, bahkan jauh membelakangi, sedangkan recthstaat (negara berdasarkan hukum) menjelma sebagai “roh keadilan.” Itulah konsepsi Prawoto tentang hukum dan keadilan.