TIGA jenderal polisi “kena gebuk” Presiden Prabowo Subianto karena tersangkut penyadapan terhadap berbagai pihak, termasuk presiden. Para jenderal itu kini sudah dijadikan tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Ketiganya dijerat tiga pasal berlapis yang berkaitan dengan penyadapan atau akses ilegal terhadap sistem elektronik, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 32 UU ITE. Listyo juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden –posisinya untuk sementara dipercayakan kepada Letjen TNI Ariyo Windutomo.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, bisa saja pasal tentang makar turut ditambahkan seandainya dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan indikasinya. Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan ada tindakan yang mengarah ke sana.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” tutur Prasetyo, di laman resmi kepresidenan, Rabu (4/11/2026).

Dalam KUHP Nasional, perkara makar termaktub dalam Pasal 191 hingga Pasal 196. Dari enam pasal itu, makar dikategorikan dalam tiga bentuk: makar terhadap presiden dan wakil presiden, terhadap pemerintahan yang sah, dan terhadap wilayah negara.

“Syarat konstitutif dari makar adalah adanya ‘niat’ yang sudah diwujudkan dalam ‘permulaan pelaksanaan’. Artinya ada reinterpretasi makar dalam KUHP Nasional 2023, yaitu serangan fisik yang nyata atau upaya kekerasan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah atau merongrong kedaulatan wilayah. Hal ini penting untuk membedakan antara tindakan makar dengan hak meyatakan pendapat, berorganisasi, dan berunjuk rasa yang dijamin oleh konstitusi,” tulis Dr. Subagyo Sri Utomo dalam KUHAP & KUHP Nasional: Sejarah, Implementasi dan Penerapan.

Upaya menggulingkan kekuasaan yang sah yang dimaksud adalah dalam konteks upaya-upaya inkonstitusional. Perihal ini pernah di-warning Presiden Soeharto pada September 1989 ketika dirinya secara tiba-tiba melayangkan peringatan keras.

“Orde Baru bertekad melaksanakan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Berarti secara konstitusional. Silakan, untuk melakukan apa saja. Sampai untuk menggantikan saya silakan. Jalannya ada, asal konstitusional. Tapi di luar dari pada itu, jangan tanya. Tak peduli politisi atau jenderal, yang mencoba-coba bertindak inkonstitusional, saya gebuk,” tegas Presiden Soeharto meski sambil tersenyum.

Menggebuk Siapa Gerangan?

Pesawat McDonnell Douglas DC-10 maskapai Garuda Indonesia masih dalam perjalanan membawa rombongan Presiden Soeharto kembali ke tanah air pada suatu hari di bulan September 1989. Presiden Soeharto baru saja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) di Beograd, Yugoslavia (kini Serbia), 4-7 September 1989, yang dilanjutkan muhibah ke Moskow, Leningrad (kini St. Petersburg), Tashkent, dan Samarkand yang semua berada di Uni Soviet.

Jurnalis Antara AJF Makiwawu, yang bersama rombongan wartawan Istana ikut dalam penerbangan itu, masih ingat kejadiannya. Dalam artikel “Akan Saya Gebug” di buku kumpulan 34 Wartawan Istana Bicara tentang Pak Harto, dia mengenang beberapa wartawan yang ikut dalam rombongan Presiden Soeharto itu antara lain Fikri Jufri dari Tempo, Jakoeb Oetama dan Ansel da Lopez dari harian Kompas, dan Chaeruddin dari stasiun televisi TVRI.

Seperti biasa jika ada waktu luang dalam perjalanan, Presiden Soeharto membuka diri untuk wawancara. Fikri Jufri yang berkesempatan mengawalinya dengan melontarkan pertanyaan tentang strategi pembangunan nasional jangka waktu mendatang dan persoalan-persoalan yang harus ditanggulangi dengan segera. Namun mereka terkejut bukan main dengan jawaban Soeharto yang jauh dari pertanyaan itu.

“Tiba-tiba saja Presiden mengemukakan: ‘Pergantian Presiden di negeri ini harus melalui konstitusi. Di luar konstitusi akan saya gebug, apakah pemimpin politik atau jenderal akan saya gebug!’ ujar Pak Harto dengan senyum khasnya tanpa bernada amarah. Bahkan beliau sempat tertawa. Kami seluruh rombongan wartawan terhenyak. Mengapa tiba-tiba Pak Harto mengutarakan pernyataan yang ‘keras’? Apa gerangan yang terjadi, apa latar belakang beliau menyampaikan hal tersebut?” kenang Makiwawu.

Makiwawu dan para wartawan lain pun terdiam, hanya bisa saling lirik. Namun mereka saling paham untuk tidak meminta Presiden Soeharto mengelaborasikannya lebih jauh saat itu juga. Sebab, perjalanan ke Eropa Timur sebelumnya sudah menguras tenaga dan pikiran presiden.

“Berita ‘akan saya gebug’ dari dalam pesawat Garuda DC-10 itu, keesokan harinya menjadi headline seluruh suratkabar. Tentu saja semua terkejut. Analisa spekulatif muncul di mana-mana. Siapa yang beliau maksud dan apa penyebabnya? Pertanyaan ini terus menggelayuti pikiran saya. Ternyata, pernyataan Pak Harto itu muncul disebabkan karena saat beliau melakukan perjalanan kunjungan marathon, telah terjadi demonstrasi ketika Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini mengunjungi Kota Bandung. Tetapi apa substansi yang menjadikan Pak Harto bereaksi keras, terus terang informasi itu masih sumir,” tambahnya.

Sebelumnya, 5 Agustus 1989, unjuk rasa besar pecah di Bandung. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mendemo Mendagri Rudini yang datang ke Gedung Serba Guna ITB. Ia punya agenda jadi tamu penerimaan mahasiswa baru dan pembukaan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila).

Buntut dari demonstrasi itu sejumlah mahasiwa ditangkap, ditahan, dan disiksa aparat dari Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional di Daerah (Bakorstanasda). Total ada 11 mahasiswa yang ditangkapi Bakorstanasda, dua di antaranya Fadjroel Rachman (kini Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan) dan Jumhur Hidayat (kini Menteri Lingkungan Hidup).

Mereka berunjuk rasa untuk memboikot Mendagri Rudini terkait konflik agraria dan penggusuran lahan dan permukiman di Pulau Panggung, Lampung Selatan. Alhasil, para mahasiswa itu dikriminalisasi dan pada 7 September, enam dari 11 mahasiswa yang didakwa. Mereka divonis hukuman penjara sama rata tiga tahun pada 7 September 1989.

Sebelumnya, awal Juni 1989, tiga aktivis Kelompok Studi Sosial Proklamasi Yogyakarta –Bambang Isti Nugroho, Bonar Tigor Naipospos, dan Bambang Subono– ditangkap di Yogyakarta. Penyebabnya, mereka kedapatan membawa dan menjual buku-buku karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

Viralnya pernyataan Soeharto yang terbit di berbagai media massa turut dipertanyakan Komisi I DPR ketika beraudiensi dengan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno dan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Jenderal L.B. Moerdani pada 26 September 1989. Anggota Komisi I dari Fraksi Karya Pembangunan, Anang Adenansi, yang pertama menanyakan itu ke Pangab Try Sutrisno.

“Pertanyaan yang sebenarnya wajar-wajar saja. Sebab, ketika istilah gebuk itu dilontarkan, Pak Harto tak merinci lebih jauh. Jawaban Try? ‘Supaya kita tidak terseret dalam kerancuan berpikir, kita perlu menyatukan pikiran’ katanya. Sebab, katanya, jenderal-jenderal mana yang mau digebukin. ‘Pak Harto sadar, Orde Baru mengalami tantangan-tantangan dari semua jurusan. Jawaban saya tidak mengajak Saudara-Saudara mencari-cari siapa. Kita harus berintrospeksi diri. Supaya pembangunan ini lebih mantap’,” tulis Editor edisi 30 September 1989 lewat artikel “Menafsir Arti Gebuk”.

Moerdani juga ditanyakan hal senada oleh anggota Komisi I Fraksi Persatuan Pembangunan, Imran Rosyidi, karena menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Moerdani hanya menjawab diplomatis.

“Gebuk itu kan dari bahasa Jawa, yang berarti memukul dengan kayu atau rotan. Kok harus takut. Tidak ada apa-apa. Yang digebuk itu yang inkonstitusional. Sedang yang konstitusional ya tidak digebuk, nggak diapa-apain. Jadi kalau ditanyakan pada saya, sekali lagi saya jawab: tak ada apa-apa,” kata Moerdani dalam artikel yang sama.

Hingga kini, setelah Soeharto lama tiada, siapa gerangan yang akan digebuk Soeharto masih sumir. Itu jadi semacam peringatan keras karena hampir satu dekade sebelumnya Soeharto juga pernah “menggebuk” tokoh-tokoh yang terlibat dalam Petisi 50 pada Mei 1980. Petisi para tokoh politik dan pensiunan jenderal itu dianggap mengarah ke aksi makar.

“Kata-kata gebuk, sewaktu Soeharto pulang dari Jepang; ‘Siapa saja akan saya gebuk, walaupun Jenderal ataupun sarjana.’ Dan ternyata Soeharto betul-betul menggebuk Letjen Purn. H.R. Dharsono dan Ir. Sanusi, sehingga masuk penjara,” kenang Letjen (Purn.) M. Jasin yang juga ikut dalam Petisi 50, dalam memoarnya, Saya Tidak Pernah Minta Ampun kepada Soeharto.