top of page

Riwayat dan Kinerja Perusahaan Daerah DKI Jakarta

Kilas balik kinerja Perusahaan Daerah DKI Jakarta. Dari urusan bus sampai bir.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Pengunjung Pameran Indonesia Classic N Unique Bus 2018 menunggu kesempatan naik ke Bus PPD lawas di Jakarta. Sumber foto: Hendaru/Historia

20 Mei 2018
4 menit membaca

Diperbarui: 27 Jul

PELEPASAN saham Pemprov DKI sebesar 26,25 persen di PT Delta Jakarta menjadi sorotan. Pemprov berpotensi meraup satu triliun rupiah dari penjualan saham, sekaligus juga bakal kehilangan dividen 38 miliar rupiah per tahun. Jumlah dividen ini cukup besar di antara perolehan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI.


Kontribusi BUMD —dulu disebut Perusahaan Daerah— untuk menggemukkan kas Pemprov DKI berbeda satu sama lain. Bergantung pada kinerja, bidang usaha, dan laba bersih mereka.


Ada Perusahaan Daerah berkinerja baik dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menghasilkan laba bersih yang tinggi. Tapi ada juga Perusahaan Daerah berkinerja buruk dalam bidang usaha menyangkut kebutuhan keseharian rakyat sehingga laba bersihnya rendah.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

bg-gray.jpg
Pemilihan AM. “Tiene” Waworuntu sebagai walikota Manado tak hanya menjadikannya walikota perempuan pertama pasca-dibubarkannya RIS. Pemilihannya juga menimbulkan polemik daerah-pusat, hingga menyeret militer.
bg-gray.jpg
Dibuang ke Belanda tak menghentikan pergerakan Semaoen. Bekerjasama dengan kelompok sosialis dan komunis serta para pelaut Indonesia. Namun, keputusan membuat kesepakatan dengan Perhimpunan Indonesia mengakibatkan pemecatan.
bg-gray.jpg
Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.
bg-gray.jpg
Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.
transparant.png
bottom of page