AMNESTI Internasional merilis laporan berjudul "The State of the World′s Human Rights" pada 24 Mei 2012. Laporan itu menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian global. Salah satu akibatnya, menurut laporan itu, pelanggaran HAM meningkat.

Bukan barang baru sebetulnya bila Dewan Keamanan atau PBB secara keseluruhan mendapat kritik keras. Sejak akhir 1950-an Sukarno berulangkali mengkritisi PBB. Dalam pandangannya, PBB sudah tak netral. Kepentingan bangsa-bangsa baru selalu dikalahkan oleh negara besar. Sukarno memberi contoh, PBB tak menghukum Amerika Serikat, Inggris, atau negara besar lain yang mencampuri bahkan mengganggu urusan dalam negeri negara lain.

Baca juga: 

• Ada Karena Desakan PBB

• Peran Adam Malik di PBB

"Dewan Keamanan yang seharusnya mencegah peperangan justru sering menghasut peperangan", kritik Presiden Sukarno dalam Sidang Umum PBB 1960.

Dalam Sidang Umum PBB 1960 Sukarno mengucapkan pidato "To Build The World a New". Ada lima kritik yang dihadirkan Sukarno kepada PBB. Pertama, Sekretariat Jenderal PBB berada di tempat yang tak netral (AS). "Dia harus dipindahkan ke Jenewa, Asia, Afrika atau tempat-tempat lain yang berada di luar konflik kepentingan."

Kedua, PBB lahir dalam keadaan masyarakat dunia yang baru terbebas dari ketakutan perang. Akibatnya, menurut Sukarno, banyak piagam PBB mencerminkan konstelasi politik dan kekuatan saat ia lahir sehingga tak mengakomodasi realitas global yang berubah begitu cepat. Ketiga, organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer, dan kekuatan dunia tahun 1945. "Negara-negara besarlah yang menentukan perang dan damai." Sukarno menyarankan, "Karena itu keanggotaannya harus dibuka untuk negara berkembang."

Keempat, sekretariat PBB perlu ditinjau ulang. Kelima, salah satu kesalahan badan internasional ini adalah menolak suatu bangsa untuk bergabung. Keenam, harus ada pembagian lebih adil di antara personil PBB dalam lembaga-lembaganya.

Orang-orang yang hadir dalam sidang itu terkesima. Tepuk tangan riuh mengiringi kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Sukarno. Mangil Martowidjojo, komandan Datasemen Kawal Pribadi (DKP) Resimen Tjakrabirawa, ingat betul suasana saat itu. Sejak Sukarno memasuki ruangan, kenangnya dalam Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967, para hadirin bertepuk tangan. "Di PBB yang terdiri dari bangsa-bangsa di dunia ini para pemimpinnya berkumpul di New York, dibikin oleh Bung Karno menjadi pendengar yang baik, yang tekun, yang sungguh-sungguh, seperti kalau Bung karno berpidato di depan rakyat atau para pemimpin Indonesia di tanah air tercinta."

Baca juga: 

• Kampanye Gagal Sukarno di Forum Internasional

• Sukarno: Pemersatu atau Pembelah?

Namun, PBB yang dimotori negara-negara maju tak menghiraukan teriakan Sukarno. Mereka seakan malah menantang. Perestuan penyatuan Kalimantan Utara dengan Malaya menjadi salah satu tindakan yang membuat Sukarno kian muak terhadap PBB. Sukarno sendiri kian gencar mengusung gagasan pembangunan dunia baru. Bersama negara-negara seperti RRT, Vietnam, dan Korea Utara, Indonesia membidani Conference of New Emergencing Force (Conefo).

Puncaknya, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. "Bila keadaan sudah berubah, pasti Indonesia akan kembali," ujar Sukarno.