Hasil pencarian

SSEJAK masih jadi RUU, isu Omnibus Law Cipta Kerja (OLCK) selalu ramai oleh pro-kontra. Maka begitu disahkan menjadi undang-undang, OLCK menuai penolakan di sebagian masyarakat hingga memantik aksi turun ke jalan yang berujung pada kerusuhan di sejumlah provinsi pada Kamis (8/10/2020). Omnibus Law RUU Cipta Kerja mulai jadi polemik setelah penggodokannya dimunculkan lewat Sidang Umum MPR RI pada Agustus 2020. Terdapat ribuan pasal yang merupakan turunan dari 70 UU di dalamnya. Pemerintah sebagai pengajunya berdalih untuk mempermudah investasi demi pertumbuhan ekonomi. Klaster ketenagakerjaan yang sangat berkaitan dengan nasib buruh jadi salah satu pemicu kerusuhan. Terlebih, ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait isi RUU Cipta Kerja yang di beragam linimasa tak bisa diakses publik. Dalam program Mata Najwa bertajuk “Mereka-Reka Cipta Kerja”, Rabu (7/10/2020), Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengkritik tajam metode omnibus law karena di Indonesia tak ada landasan hukumnya. “Kita enggak ada dasar hukum untuk membahas Omnibus Law. UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengakomodir tata cara pembentukan omnibus. Omnibus ini tidak berangkat dari gagasan, ini berangkat dari kepanikan kegagalan negara mengelola negaranya, mengelola pemerintahannya, akhirnya muncullah ide omnibus dari Sidang Umum MPR,” ujar Haris. Menanggapi Haris, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, situasi pandemi COVID-19 memperparah kebutuhan akan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu metode omnibus law dipilih sebagai solusi agar mempermudah masuknya investasi asing yang selama ini acap terbentur berbagai aturan sektoral. Massa dari sejumlah elemen buruh dan mahasiswa yang berkeras menuntut pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja. (Fernando Randy/ Historia.id ). “Investasi masuk itu kan problem utama terjadi apa yang disebut dengan ego sektoral. Kita akui bahwa terjadi ego sektoral antar-kementerian-lembaga, aturan tumpeng-tindih antara kabupaten, kota, provinsi. Itulah salah satu kenapa UU Omnibus Law ini lahir,” timpal Bahlil. “UU ini melakukan sinkronisasi lewat norma standar pelayanan yang ada. Dulu sekalipun kita punya izin, di pusat sudah ada, tapi kalau izin lokasi di daerah belum diteken bupati/gubernur, itu enggak ada instrumen pusat untuk bisa melakukan kontrol,” sambungnya. Sinkronisasi jadi kata kunci yang diamini Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas. “Sinkronisasi ini adalah terkait perizinan dasar. Ini kan tumpang-tindih di antara kementerian satu dan kementerian lain. Ini yang kita sinkronkan. Jadi benar 79 yang akhirnya jadi 73 UU yang disinkronisasi dari sisi untuk perizinan perusahaan. Kalau mau dengarkan semua KL (klaster), semua kewenangannya enggak akan lepas. Itulah pentingnya omnibus, mensinkronkan satu kewenangan yang bisa diambil dalam satu keputusan yang tepat,” tuturnya. Pertanyaannya, apa itu Omnibus Law dan bagaimana urgensinya sehingga pembahasan RUU-nya dikebut oleh DPR hingga disahkan pada pada Senin (5/10/2020) lalu? Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 yang mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. ( dpr.go.id ). Mula Omnibus Law dari Tanah Paman Sam Menurut pakar linguistik asal Swedia Tore Janson dalam A Natural History of Latin , lema omnibus berakar dari bahasa Latin yang artinya “untuk semua”. Dalam bidang legislasi dan hukum tata negara, omnibus law ( bill ) diartikan sebagai satu paket UU yang meliputi beragam perbedaan regulasi sektoral. Terkadang, omnibus law dianggap anti-demokrasi lantaran membatasi peluang untuk perdebatan. Walau kemunculannya di Indonesia menimbulkan bara, metode omnibus law bukan perkara asing di berbagai belahan dunia. Indonesia jadi satu “kasus” baru lantaran omnibus law digunakan untuk UU Cipta Kerja. Indonesia mengikuti beberapa negara lain yang menggunakan omnibus law sebagai metode pembuatan legislasi. Pada 2016, Selandia Baru menggunakanya terkait Kemitraan Trans-Pasifik. Sebelumnya, Serbia juga menggunakannya saat menangani status otonomi Vojvodina pada 2002. Jauh sebelum itu, Kanada menggunakan metode omnibus law untuk mengamandemen UU Hukum Pidana (1968), Republik Irlandia juga menggunakannya ketika dalam proses amandemen kedua UUD-nya (1941). Amerika Serikat bahkan pernah empat kali menggunakannya sejak pertengahan abad ke-19. Omnibus law pertama adalah omnibus law tentang Compromise of 1850, paket undang-undang yang terdiri dari lima UU terpisah yang disahkan Kongres Amerika Serikat pada September 1850. UU kompromi itu diketuk palu demi merampungkan perdebatan berkepanjangan di parlemen terkait status satu wilayah yang diserahkan Meksiko pasca-Perang Amerika-Meksiko (1846-1848) via Traktat Guadalupe Hidalgo, 2 Februari 1848. Wilayah yang diserahkan Meksiko (merah) pasca-Perang Amerika-Meksiko. (Free Documentation License). Wilayah luas di barat daya Amerika yang dimaksud adalah wilayah yang kini terpecah jadi negara bagian California, Utah, Arizona, New Mexico, Colorado, dan Wyoming. Yang dipermasalahkan tak lain menyangkut perkara apakah wilayah tersebut akan dijadikan negara bagian bebas atau wilayah yang masih melegalkan perbudakan. “Traktat itu mengubah wilayah Amerika lebih luas hanya dalam satu hari dari seluas 1.753.588 mil per segi menjadi 2.944.337 mil per segi – meluas hampir 68 persen dari pesisir timur ke barat. Di satu sisi, hal itu jadi kemenangan tersendiri tapi di sisi lain, jadi ancaman kehidupan bernegara,” tulis sejarawan John C. Waugh dalam On the Brink of Civil War: The Compromise of 1850 and How It Changed the Course of American History. “Fakta itu memperbarui kebuntuan sektoral yang pahit dan lagi-lagi membahayakan keseimbangan politis yang rapuh antara negara-negara bagian yang melegalkan perbudakan dan yang tidak, di mana persoalan itu sejak lama memecah-belah persatuan negara-negara bagian di selatan dan utara,” tambahnya. Namun, percikan-percikan yang muncul dari wilayah baru itu mulanya tak disadari Presiden Zachary Taylor (1849-1850). “Pada awal Desember (1849) ia mengatakan: ‘Amerika Serikat saat ini adalah pemerintahan permanen paling stabil di seluruh dunia.’ Faktanya, di antara 31 anggota kongres terpilih di Washington, masih bertikai hebat soal isu apakah perbudakan diperbolehkan atau tidak di wilayah-wilayah baru ini,” imbuh Waugh. Melihat perdebatan berkepanjangan itu, Henry Clay Sr., senator dari Negara Bagian Kentucky, pada 29 Januari 1850 mengemukakan gagasan UU Omnibus sebagai langkah kompromi. Dalam gagasan omnibusnya itu terkandung delapan resolusi terpisah. “Delapan resolusi ini dileburkan bersama-sama dengan tujuan menciptakan kompromi yang bersahabat tentang semua persoalan kontroversial antara negara-negara bagian yang bebas dan negara-negara bagian yang melegalkan perbudakan,” ungkap Clay, dikutip Gary Matthews dalam More American Than Southern . Ilustrasi Senator Henry Clay Sr. saat menyerukan usulan Omnibus Law pada 1850. (Library of Congress). Usulan omnibus Clay itu mengundang polemik hingga enam bulan setelahnya. Terlebih salah satu isi omnibus yang diusulkannya menyinggung klaster terkait UU Pelarian Budak tahun 1793, yang substansinya adalah negara-negara bagian Utara yang bebas perbudakan wajib mengembalikan para budak yang kabur dari negara-negara bagian Selatan. “Pada 22 Juli (1850) Clay menyampaikan pidato terakhirnya di Senat, menyerukan disahkannya UU Omnibus. Jika disahkan, California akan menjadi negara bebas budak seperti halnya negara-negara bagian Utara, dan penghapusan perdagangan budak di Washington DC, sementara negara-negara bagian Selatan akan mendapat kepastian yang lebih tegas terkait UU Pelarian Budak. Kompromi ini, ditegaskan Clay, merepresentasikan reuni dari persatuan (Amerika),” lanjutnya. Sayangnya, usulan Clay justru mendapat tentangan baik dari para senator dari negara bagian Utara maupun Selatan. Sepekan setelah pidatonya itu, usulan omnibus Clay ditolak mayoritas kongres. Kendati begitu, metode serupa diusulkan lagi oleh senator dari Negara Bagian Illinois Stephen Douglas. Douglas membongkar-pasang poin-poin dari sejumlah UU di paket omnibus awal usulan Senator Clay untuk menyusun paket UU baru guna diajukan kembali ke kongres. Senator Stephen Arnold Douglas (kiri) & peta Amerika pasca-Compromise 1850. (Library of Congress). Menukil biografi The Life of Stephen A. Douglas karya William Gardner, lima poin UU terpisah yang disusun Senator Douglas terkandung substansi antara lain: Diizinkannya praktik perbudakan di Washington DC, namun perdagangan budaknya dilarang; Menetapkan berdirinya negara bagian California sebagai negara bagian yang bebas perbudakan; Menetapkan berdirinya Utah dan New Mexico sebagai negara bagian yang menentukan sendiri legislasi perbudakan; Menentukan perbatasan baru negara bagian Texas dengan merujuk Perang Amerika-Meksiko dan kompensasi USD10 juta kepada negara bagian New Mexico terkait beberapa area yang diklaim Texas; Menetapkan UU Pelarian Budak tahun 1850 yang memberi kewenangan warga sipil menangkap para budak pelarian, serta menolak hak hukum budak di pengadilan. Paket UU itulah yang pada medio September 1850 disetujui dan disahkan kongres. Salah satu faktor yang membuatnya disahkan tak lain adalah digunakannya hak eksekutif Presiden Millard Fillmore yang sedari awal memberi dukungan. Fillmore berharap paket “Compromise of 1850” itu bisa menghindarkan Amerika dari perang saudara. “Klimaks perdebatan memang pada akhirnya berlalu, namun di balik itu Kongres Amerika sejatinya masih terbelah. ‘Omnibus’ telah disahkan, itupun setelah fragmen-fragmen awalnya dibongkar dan disusun kembali menjadi beberapa UU terpisah. Kompromi besar telah tercapai dan persoalan perbudakan dinyatakan selesai,” tulis Gardner. Namun, kompromi via UU omnibus itu hanya bertahan satu dekade. Perang Saudara Amerika pecah setelah itu (1861-1865). Salah satu penyebabnya adalah, 11 negara bagian memutuskan memisahkan diri dan mendirikan Confederate States of America tak lama setelah Abraham Lincoln, tokoh yang ingin menghapuskan perbudakan, terpilih jadi presiden tanpa pemungutan suara di 10 negara bagian di Selatan.

SELAIN memiliki kepercayaan diri besar, mantan Wakil Presiden Adam Malik dikenal sebagai pejabat yang tak peduli protokoler. “Semua bisa diatur,” demikian kalimatnya yang terkenal. Almarhum Joesoef Isak, mantan pemred Merdeka  dan sekjen Persatuan Wartawan Asia-Afrika yang bersahabat dengan Adam, ingat betul sifat Adam itu. Joesoef sendiri pernah datang ke sebuah acara formal di mana Adam menjamu tamu-tamunya. Meski keduanya lama tak bertemu, Adam tak melupakannya. “Dia sedang bincang dengan tamu-tamu. Begitu lihat saya, dia langsung panggil dan datangi saya,” kata Joesoef tangannya menirukan gerakan Adam, kepada Historia . Ketidakpedulian Adam pada protokoler itu pernah mengakibatkan “Bapak Brimob” M. Jasin menjadi repot. Kisahnya terjadi saat Jasin menjalani pendidikan di Jerman Barat (Jerbar) sekitar 1962. Suatu hari, Jasin diajak Dubes RI untuk Jerbar Lukman Hakim SH ke Wina, Austria untuk mencari informasi keadaan tanah air kepada rombongan Presiden Sukarno yang sedang singgah di kota tersebut. Rombongan yang di dalamnya terdapat Wakasad Jenderal Gatot Soebroto dan Kolonel Mas Isman itu akan melanjutkan perjalanan ke Moskow, Uni Soviet. Mereka dijemput Dubes RI untuk Soviet Adam Malik di Wina. Di situlah Jasin bertemu Adam. “Bung Adam mengajak saya untuk ikut rombongan Presiden ke Moskow. Kepadanya saya katakan, ‘Bung Adam harus tahu bahwa sekarang ini saya hanya bertugas belajar dan tidak memiliki jabatan. Apakah Presiden Soekarno setuju jika saya ikut rombongan?’” kata Jasin dalam memoarnya, Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang: Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia. “Semua bisa diatur. Tidak apa-apa, ikut saja,” jawab Adam santai. Jasin pun menyelinap ke dalam rombongan dan ikut ke Moskow. Usai sambutan kemiliteran di Bandara Internasional Moskow, anggota rombongan bersalam-salaman dengan perwakilan tuan rumah. Saat itulah Adam berulah sehingga mengagetkan Jasin. Adam memperkenalkan Jasin kepada kepala Kepolisian Uni Soviet sebagai Kapolri. “Saya berbisik kepada Bung Adam, ‘Bung, saya kan bukan Kapolri.’ Bung Adam balas berbisik, ‘Diam sajalah, supaya dilayani baik,’” kata Jasin dalam testimoninya di buku Sukarni Dalam Kenangan Teman-Temannya. Ulah Adam membuat Jasin mendapat fasilitas kelas satu. Selain mendapat kamar super VIP di Hotel Sovietskaya, Jasin juga mendapat dua ajudan dari Kepolisian Soviet yang standby  menjaga keamanannya sekaligus memenuhi semua permintaannya. Karuan fasilitas itu membuat Dubes RI untuk RRC Sukarni, yang juga hadir ke Moskow, bingung karena fasilitas yang diterimanya berbeda. Dia lalu menanyakannya pada Jasin mengapa dapat kamar lebih besar dari yang dia dapat. “Ini akibat ulah Bung Adam, saya diperkenalkan kepada mereka sebagai Kepala Polisi RI,” jawab Jasin. Jasin ikut saat rombongan presiden mengunjungi Mausoleum Lenin. Malamnya, sepulang dari Mausoleum, wajah Lenin terus membayangi Jasin. “Pada malam pertama di Hotel Sovietskaya saya dihinggapi rasa takut tidur di tempat tidur yang diperkirakan dapat ditiduri oleh 10 orang dalam ruangan yang sangat luas. Saya berusaha menutup mata, tetapi rasanya terbayang Lenin berdiri di muka tempat tidur saya. Maklumlah, paginya saya turut dalam acara berkunjung ke Museum Lenin. Saya bangun dan membuka jendela besar kamar, sehingga saya dengar kesibukan lalu lintas. Saya berharap, dengan berbuat demikian, akan hilang rasa takut itu. Saya kemudian kembali ke tempat tidur,” kenang Jasin. Upaya itu tak membantu Jasin bebas dari rasa takutnya. Dia tetap tak bisa tidur. Dia bahkan kaget setengah mati ketika suara ribut memenuhi kamarnya. Suara itu ternyata datang dari seekor burung gagak yang masuk. Maka Jasin buru-buru mengusirnya. Namun, tetap saja Jasin tak bisa tidur. Karena diliputi ketakutan, Jasin pun menuju kamar Sukarni yang terletak di lantai yang sama. Dia berharap Sukarni sudi menemaninya tidur di kamarnya. Jika Sukarni menolak, Jasin berencana ingin menumpang tidur di kamar Sukarni. Pintu kamar Sukarni pun diketuk Jasin. Namun karena berulangkali ketukan pintunya tak membuat Sukarni bangun, Jasin terpaksa kembali ke kamarnya sambil gelisah. Lelahlah yang akhirnya membuatnya bisa tidur. Di acara makan siang keesokannya, Jasin bertemu Sukarni yang mengajaknya makan siang ke rumah dinas Adam. Keduanya lalu menuju rumah dubes. Jasin merasa perlu membicarakan “jabatan Kapolri dadakan”-nya dengan Adam. “Saya masih tetap memikirkan ‘keberanian’ Bung Adam ‘mengangkat’ saya dari tugas belajar ke kedudukan sebagai Kepala Kepolisian RI di negeri Uni Soviet yang protokol dan intelnya ketat. Bagiamana jika ketahuan? Pasti akan muncul permasalahan diplomatik dan Kepala Kepolisian Negara RI yang sebenarnya mengajukan protes. Pikiran saya menjadi kacau mengharapkan Bung Adam lekas kembali agar ia menenangkan diri saya.” Maka sembari makan siang, Jasin mengutarakan kegelisahannya kepada Adam. Sukarni yang tak tahu apa-apa hanya mendengarkan. “Bung Jasin jangan pikirkan hal itu lagi. Saya sendiri telah menyelesaikan hal itu dengan Pimpinan Kepolisian Uni Soviet. Saya sudah minta kepada Attache Militer kita untuk mengurus perjalanan pulang Bung kemblai ke Jerman. Tinggallah beristirahat semau Bung!” kata Adam menjawab, dikutip Jasin. Jasin lega mendengar jawaban Adam. Dia lalu beralih ke Sukarni. “Di sana saya ceritakan apa yang saya alami tadi malam. Bung Karni tertawa terbahak-bahak. Katanya, ‘Masakan seorang jago medan perang takut kepada setan!’”*

KABAR dari masa lalu itu merebak menjelang 30 September 2020. Tetiba beberapa kalangan di media sosial menyebut bahwa sejatinya pihak yang menculik sekaligus membunuh tokoh nasional dari Jawa Barat Oto Iskandar di Nata pada Desember 1945 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tergabung dalam Laskar Ubel-Ubel Hitam. Sumber yang mereka rujuk adalah buku Ayat-Ayat yang Disembelih  karya Anab Afifi. Sejarawan Iip D. Yahya menyebut anggapan tersebut terlalu gegabah dan menyederhanakan masalah. Pembunuhan tokoh berjuluk Si Jalak Harupat (Ayam Petarung) itu sesungguhnya memiliki latar belakang masalah yang sangat kompleks. Iip juga mengeritik beberapa kesalahan dasar terkait Oto Iskandar di Nata dalam buku Ayat-Ayat yang Disembelih . Salah satunya soal nama kelompok yang dikaitkan dengan pembunuhan Oto. “Sepengetahuan saya nama kelompok itu adalah Laskar Hitam, bukan Laskar Ubel-Ubel Hitam,” ujar penulis buku Oto Iskandar di Nata the Untold Stories  itu. Kalau pun mau disebut pelakunya PKI, kata Iip, kita harus merunut dulu secara historis apakah saat kejadian itu berlangsung, sebagai organisasi resmi PKI sudah ada lagi? Sebagai catatan,  usai melakukan pemberontakan pada 1926, PKI dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Para pengikutnya kemudian terceraiberai dan sebagian dibuang ke Digul (Papua). Pertanyaan Iip itu sesungguhnya telah dijawab oleh Siswoyo dalam otobiografinya, Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri: Memoar Anggota Sekretariat CC PKI  yang disusun oleh Joko Waskito. Menurut salah satu tokoh komunis Indonesia itu, PKI baru kembali mendeklarasikan secara resmi partainya setelah mereka mengadakan Konferensi Nasional pada awal 1947 di Surakarta. “Kongres IV menghasilkan pengurus baru PKI… [yang secara organisasi] masih menggunakan pola lama seperti digunakan PKI Angkatan 1926,” ungkap Siswoyo. * Jalan Kapas No. 2 Jakarta pada suatu hari di bulan Desember 1945. Sanusi Hardjadinata tengah berbincang akrab dengan Oto Iskandar di Nata ketika beberapa pemuda mendatangi mereka berdua. Setelah berbincang sebentar, para pemuda yang nampaknya berasal dari satu kelompok laskar tersebut kemudian membawa Oto. Entah kemana. Sejak itulah Oto menghilang dari peredaran. Menurut Mujitaba bin Murkam (salah seorang anggota Laskar Hitam yang menjadi satu-satunya pelaku yang diadili pada 16 Agustus 1958), para pemuda itu membawa Oto ke Rumah Tahanan Tanah Tinggi. Dari situ, dia lantas dipindahkan ke penjara polisi di Tangerang. Oto kemudian jatuh ke tangan Laskar Hitam yang pada sekira pertengahan Desember 1945 mengeksekusinya di Pantai Mauk. “Pak Oto dieksekusi dengan cara ditusuk dengan pisau belati bagian lehernya,” ujar Iip. Kematian Oto meninggalkan misteri lain mengenai Laskar Hitam. Menurut Iip dalam bukunya, Laskar Hitam merupakan unit khusus dari Pasukan Berani Mati pimpinan Abdullah. Mereka pendukung kuat dari Achmad Chairun, seorang komunis yang mendirikan Republik Tangerang pada 18 Oktober 1945. Belakangan gerakan separatis itu kemudian berhasil ditumpas oleh kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Sejarawan Rushdy Hoesein mengamini pendapat Iip. Kendati tidak menutup kemungkinan ada unsur komunis-nya, namun dia memiliki pendapat bahwa Laskar Hitam tak sepenuhnya bercorak ideologis dan lebih cenderung kental warna kriminalnya. “Kita tahulah saat ini wilayah pesisir Tangerang diramaikan dengan para jago, garong dan para penyamun bersenjata. Saya pikir Laskar Hitam itu lebih menyerupai kelompok-kelompok tersebut,” ujarnya. Ketika pulang dari wilayah Banten, Maroeto Nitimihardjo (tokoh pemuda Menteng 31) pernah ditahan dan nyaris dibunuh oleh Laskar Hitam. Untunglah saat situasi kritis, seorang komandan mereka bernama Haji Jaya mengenal Maroeto dan sebaliknya Maroeto pun mengenal baik Haji Jaya. “Ia seorang pejuang lama yang ikut pemberontakan PKI tahun 1926 di daerah Banten,” ungkap Maroeto seperti dituturkan kepada anaknya Hadidjojo dalam Ayahku Maroeto Nitimihardjo Mengungkap Rahasia Gerakan Kemerdekaan. Berkelindan dengan pendapat Rushdy Hoesein, Maroeto menyebut Laskar Hitam lebih seperti kelompok petualang semata. Usai Republik Tangerang tertumpas, Laskar Hitam itu disinyalir berubah menjadi kelompok penjahat sejati yang dikenal orang-orang Tangerang kala itu sebagai Gerombolan Mat Item. Dalam kasus pembunuhan Oto, Iip meyakini bahwa Laskar Hitam hanyalah pelaku lapangan. Itu terbukti dari ketidaktahuan mereka kepada Oto yang merupakan salah satu orang penting di Republik Indonesia. Dengan kata lain, Laskar Hitam hanya menerima “order” dari “orang berkuasa” untuk menghabisi Oto yang disebut-sebut sebagai “penjual Bandung kepada Belanda”. Soal itu diakui Mujitaba saat diperiksa Jaksa Priyatna Abdurrasyid. “Mujitaba mengaku membunuh Oto Iskandar di Nata karena ia mendapat perintah tidak jelas dari siapa,” ungkap Priyatna Abdurrasyid dalam otobiografinya, Dari Cilampeni ke New York: Mengikuti Hati Nurani yang disusun oleh Ramadhan K.H. Benarkah tuduhan tersebut? Iip meragukannya. Menurutnya dengan latarbelakang Oto yang sangat republiken dan loyal kepada Sukarno-Hatta, hal tersebut sangat jauh panggang dari api. Oto tak lebih dari korban intrik politik saat itu. Pendapat Iip diperkuat oleh Atih Amini, salah seorang putri Oto, yang mengatakan bahwa sebelum terjadinya penculikan tersebut, dalam sepucuk surat kepada ibunya (istri Oto) Raden Ajeng Sukirah, sang ayah mengeluhkan dirinya sedang difitnah seseorang. Beruntung “keluhan Oto” itu sempat diabadikan oleh Nina Herlina Lubis dalam bukunya Si Jalak Harupat, Biografi Oto Iskandar di Nata, 1897-1945 : “…Sepertinya Bapak tengah mendapat ujian dari Tuhan. Tiada cara lain selain pasrah kepada takdirNya. Dalam situasi seperti ini tentu saja saya ada dalam kondisi prihatin karena tengah difitnah orang lain…” demikian dalam surat Oto yang aslinya berbahasa Sunda itu.*

SEBUAH kapal kecil berlabuh di dermaga Victoria di Pelabuhan Melbourne, Australia. Satu per satu penumpangnya turun. Mereka berkulit cokelat. Sejumlah kaki-laki mengenakan sarung berwarna cerah. Sejumlah perempuan memakai kebaya. Mereka semua pengungsi dari Indonesia. Jumlahnya 67 orang.

MAYJEN TNI Moersjid pulang ke Indonesia setelah dua tahun bertugas sebagai duta besar di Filipina. Moersjid tiba di Jakarta pada Oktober 1969. Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) menggelar upacara penerimaan kembali kedatangan Moersjid. Pada akhir bulan November, Letjen TNI Umar Wirahadikusumah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pagi hari tanggal 8 Desember, Moersjid diminta melapor kepada Umar. Seyogianya Moersjid dan Umar kolega dekat karena sama-sama perwira dari Divisi Siliwangi. Tapi Ketika Moersjid datang menghadap KSAD, Umar menyodorkan secarik kertas. Siapa nyana, isinya bertuliskan surat penahanan. “Sid, ini surat penahanan,” kata Umar seperti dituturkan Siddharta Moersjid, putra Moersjid kepada Historia.ID . Isi surat pun dibacakan. Umar kemudian melempar pulpen agar segera dipakai Moersjid untuk tanda tangan. Moersjid melempar balik pulpen tersebut. Akibatnya, tinta berceceran di kemeja Umar. Dengan tenang, Moersjid mengambil pulpennya sendiri dan meneken surat penahanan itu. Selama empat tahun Moersjid ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Bertahun berselang setelah bebas, Moersjid mengenang kembali kejadian “pulpen terbang” itu kepada seorang wartawan. “Mungkin Jenderal Umar tidak sengaja atau, bisa saja mendadak pulpennya terlepas dari tangan?” tanya si wartawan. Jawab Moersjid, “Kami perwira tinggi dalam sebuah upacara resmi. Sengaja atau tidak, dia menghina kehormatan seorang perwira. Langsung pulpennya saya slenthik , untung hanya kena di bajunya,” tulis Julius Pour dalam obituari tentang Moersjid di Kompas , 25 Agustus 2008. Insiden dengan Marshall Green Insiden itu terjadi di Manila International Airport. Dalam sebuah jamuan, emosi Moersjid terpantik mendengar ocehan Marshall Green. Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk kawasan Timur Jauh itu mengajukan tanya bernada hinaan tentang keadaan Presiden Sukarno. Moersjid, tentara tulen berpostur besar itu hampir saja menghajar Green. Menurut Moersjid, pertanyaan itu tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang pejabat tinggi. Pada saat itu, Bung Karno memang gencar diberitakan terjungkal di ujung kekuasaannya. Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan. Arsip-arsip Kementerian Luar Negeri AS yang telah dideklasifikasi di kemudian hari membuktikan peranan AS dalam menyokong gerakan anti-Sukarno. Terlepas dari adanya keterlibatan AS, percekcokannya dengan Marshall Green menyebabkan Moersjid dipanggil kembali ke Jakarta. “Dua minggu setelah insiden, saya dipanggil pulang. Hanya saya dan Green yang terlibat, kok Jakarta langsung mencopot saya? Jelas, Green lebih dipercaya dan lebih kuasa, ini kan tai kucing namanya,” kata Moersjid dikutip Julius Pour. Sekembalinya dari Manila, Moersjid diinterogasi. Di saat yang sama, bergulir wacana untuk mengadili Sukarno. Kesalahannya pun dicari-cari. “Ada isu Bung Karno belikan rumah untuk seorang perempuan Filipina. Mungkin Moersjid diperiksa agar memberikan info yang merugikan Bung Karno. Karena tidak mau, ia (Moersjid) ditangkap,” ujar sejarawan Asvi Warman Adam kepada Historia . Moersjid, perwira lapangan yang apolitis itu harus menelan pil pahit. Dari Rumah Tahanan Militer (Budi Utomo), Moersjid kemudian menghabiskan masa tahanannya di RTM Nirbaya. Padahal, kata Asvi, Moersjid bukan orangnya Nasution, Yani, apalagi Soeharto; juga tidak terlalu dekat dengan Sukarno. Selama Moersjid berada dalam tahanan, sang istri Siti Rachmah mesti berjuang sendiri menghidupi keluarga dengan enam orang anak sambil berjualan roti. Pilu merundung kalbu Siti Rachmah sehingga dia membakar semua atribut Angkatan Darat milik suaminya, lengkap dengan seragam dan sederet tanda jasa. Barangkali untuk menyalurkan rasa kecewa.  Beruntunglah, duka itu tidak larut lebih lama lagi. Pada 1973, Moersjid kembali berkumpul bersama keluarga setelah dibebaskan dari tahanan. Pertanyaannya: Siapa? Sepanjang karier militernya, Moersjid merasakan bermacam palagan. Dia mulai angkat senjata sejak era revolusi. Jiwa tempurnya kian terasah kala menumpas pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat kemudian Permesta di Sulawesi Utara. Dalam operasi pembebasan Irian Barat, Moersjid nyaris gugur berkalang samudra dalam insiden Laut Aru. Pada pertengahan 1962, Moersjid menjadi perwira tinggi mendampingi Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani sebagai Deputi I/Operasi. Setelah itu, Moersjid sempat menjabat wakil menteri pertahanan, lalu duta besar di Filipina hingga kemudian terhempas dalam tahanan rezim Orde Baru. Bintang gemilang Moersjid mendadak pudar paska prahara politik tahun 1965. Jenderal yang dijuluki “si jago tempur” itu harus menepi karena intrik. Sehari sesudah bebas dari tahanan, terbitlah keputusan bahwa Moersjid dipensiunkan dalam pangkat mayor jenderal pada usia 48 tahun. Usia yang tidak lazim bagi perwira aktif untuk purnabakti. Setelah pensiun, Moersjid menyepi dan hidup seperti orang sipil biasa. Namanya tidak lagi diperhitungkan. Dia bahkan berniat ingin menjadi satpam karena tiada pekerjaan yang pas dilakoninya.     “Da... Da... Kayaknya Papa jadi satpam paling cocok,” kata Moersjid kepada anaknya Siddharta pada suatu percakapan. “Ada sih yang ajakin dia kerja, tapi bawaannya gitu, ya susah (terlalu tegas),” tutur Sida kepada Historia . Kendati dapat hidup bebas, masih ada konflik batin yang menyisa dalam diri Moersjid. Bagi Moersjid, hanya ada satu pertanyaan yang belum terang terjawab. Siapa yang punya inisiatif menjerumuskan dirinya ke dalam tahanan? “Yang menandatangani suratnya memang KSAD. Tapi siapakah yang memerintahkan? Ini misteri yang mungkin tidak akan terjawab,” ujar Siddharta. Dalam obituarinya, Julius Pour menulis tajuk, “Moersjid: Siapa Telah Memfitnah Diriku?”. Atas apa yang terjadi menimpa dirinya, Moersjid selalu berkata “Saya contoh terbaik the right man in the wrong place . (Orang yang benar di tempat yang salah).” Menurut sesepuh TNI AD Letjen TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo, Soeharto mendapat masukan yang mengatakan bahwa Moersjid seorang perwira Sukarnois. Selain mereka yang dicap “kiri”, di masa peralihan menuju Orde Baru, orang-orang yang dianggap dekat dengan Sukarno juga turut “dibersihkan”. Moersjid dimasukan pada kategori terakhir. “Rupanya ada orang-orang di sekitar Presiden Soeharto yang menganggap Pak Moersjid seorang Sukarnois,” kata Sayidiman kepada  Historia . Namun, Sayidiman tidak tahu pasti siapa orang yang dimaksud. Indikasi mengarah kepada Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru , Nasution menyebut nama Moersjid sebanyak 12 kali. Pada halaman 180, Nasution mengatakan, “Jenderal Mursid adalah seorang jenderal yang dipercayai oleh Presiden”. Dan pada halaman  306, Nasution menyebut, “Mursid adalah pengaggum Bung Karno.” Meski demikian, tudingan Moersjid seorang perwira Sukarnois bukan menjadi alasan yang tepat menjerumuskannya ke dalam tahanan. Sebab, kalau benar demikian, tentulah Moersjid yang dipilih Sukarno menggantikan Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Namun, Sukarno malah mementahkan Moersjid lantaran dianggap “tukang gelut”. Pertanyaan itu tetap tidak terjawab hingga akhir hayat Moersjid. Sebelum meninggal, Moersjid berpesan kepada keluarganya agar jangan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebagai pejuang dengan sejumlah tanda jasa, Moersjid sejatinya layak mendapat tempat di sana. "Saya pikir itu alasan pribadi," kata Siddharta mengenai keinginan ayahnya yang enggan dimakamkan di Kalibata. Dalam usia 82 tahun, Moersjid wafat pada 13 Agustus 2008. Taman Giritama, Tonjong, Bogor menjadi pusaranya. Prosesi militer mengiringi acara pemakaman sebagai wujud penghormatan terakhir bagi Moersjid.*

Bahkan sekalipun sudah angkat kaki karena kalah melawan Jepang, Belanda berpikir bakal kembali menguasai Indonesia. Segala persiapan dilakukan. Termasuk mencetak mata uang Hindia Belanda yang baru. Persiapan itu mulai dilakukan pemerintah Belanda di London awal Desember 1942. Ratu Belanda memberi restu dengan mengeluarkan surat keputusan tanggal 2 Maret 1943. Uang kertas tersebut dicetak pada 1943 di American Bank Note Company, Amerika Serikat, dalam sembilan pecahan dari 50 sen hingga 500 gulden/rupiah. “Pada saat itu pemerintah telah memperkirakan bahwa DJB sulit untuk langsung berfungsi setibanya mereka di wilayah Hindia Belanda,” tulis Unit Khusus Museum Bank Indonesia dalam bahasan sejarah pra-Bank Indonesia dalam situs resminya . DJB adalah singkatan dari De Javasche Bank. Dalam uang kertas itu dicantumkan nilai gulden dalam bahasa Belanda dan nilai rupiah dalam bahasa Indonesia. Semua pecahan uang NICA menampilkan gambar Ratu Wilhelmina dan ditandatangani bersama oleh Pejabat Gubernur Letnan Jenderal H.J. van Mook dan Presiden DJB R.E. Smits. Dalam Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Repulik Indonesia , tim peneliti BI mengatakan, penggunaan kata “rupiah” pada uang NICA merupakan upaya Belanda untuk menarik hati rakyat Indonesia. Ketika diedarkan, 1 rupiah uang Jepang sama nilai tukarnya dengan 3 sen uang NICA. Dengan beredarnya uang NICA, perang mata uang terjadi di Indonesia. Rupanya harapan itu terwujud. Pendudukan Jepang berakhir. Sekalipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda tetap kembali ke wilayah bekas koloninya dengan membonceng Sekutu. Tak hanya membawa tentara sipil (NICA), Belanda juga membawa mata uangnya. Masyarakat menyebutnya dengan uang NICA atau “uang merah” karena pecahan 50 sen dan 10 rupiah yang banyak digunakan berwarna merah. Para petinggi NICA seperti Charles van der Plas dan Van Mook semula berpikir ulang untuk mengedarkan mata uang NICA. Mereka melihat kebijakan ini berisiko tinggi bagi rencana menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Namun para pemimpin di Belanda, seperti tercermin dari hasil sidang Kementerian Daerah-daerah Seberang Lautan yang diadakan 30 September 1945, telah memutuskan untuk menarik mata uang rupiah Jepang dan menggantinya dengan uang NICA. “Akhirnya, ada semacam persetujuan dari van Mook untuk mengedarkan mata uang NICA di luar Jawa dengan kurs penukaran 3 sen uang NICA untuk setiap 1 rupiah uang Jepang. Sedangkan peredaran uang NICA di Jawa dilakukan kemudian,” kata sejarawan Mohammad Iskandar dalam “’Oeang Republik’ dalam Kancah Revolusi” pada Jurnal Sejarah Vol. 6 No. 1, Agustus 2004. Indonesia bereaksi terhadap peredaran uang NICA tersebut. “Uang ini kita anggap tidak laku; janganlah diterima, supaya jangan timbul inflasi di sini,” demikian maklumat pemerintah Indonesia pada 2 Oktober 1945 dalam arsip Sekretariat Negara RI No.48 koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Suasana penukaran uang di Indonesia tahun 1947. (Cas Oorthuys/ geheugen.delpher.nl ). Ditodong Senjata Peredaran uang NICA berjalan mulus kecuali di Jawa dan Sumatra. Muncul perlawanan dari rakyat yang mematuhi maklumat pemerintah Indonesia bahwa uang NICA bukanlah uang sah oleh Republik Indonesia. Pada 3 Oktober 1945, para pelajar sekolah menengah di Yogyakarta merazia uang NICA. Mereka keluar-masuk kampung untuk menyita mata uang NICA. Dua hari kemudian, kaum buruh mengadakan rapat raksasa untuk menyatakan kebulatan tekad mendukung Republik Indonesia. Mereka menyatakan, dilansir harian Merdeka , 7 Oktober 1945, “semua bentuk tipu daya kaum imperialis seperti mendirikan NICA dan mengeluarkan mata uang kertas yang bertuliskan ‘Nederlandsch Indie’ akan ditentang.” Di Jakarta, banyak pedagang pribumi menolak menjual barang dagangan kepada orang Belanda. Mereka juga enggan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang NICA. Sementara iu kaum Republik di Bandung menyatakan penolakannya terhadap mata uang NICA. Demikian pula di Semarang, banyak rakyat yang tidak mau menerima uang merah.  Tidak jarang arena jual beli, sebagaimana diwartakan Berita Indonesia , 7 Oktober 1945, berubah menjadi arena perkelahian. Pihak Sekutu ikut turun tangan mengatasi perang mata uang tersebut. Pada 6 Oktober 1945, Brigjen Bethell selaku komandan penanggung jawab Sekutu sekaligus pemimpin pembebasan tawanan perang menerbitkan pengumuman tentang penggunaan senjata dan mata uang. Salah satu isinya menyatakan bahwa uang NICA tak berlaku dan hanya uang rupiah Jepang yang berlaku sebagai alat tukar. Namun, pada bulan-bulan berikutnya Sekutu memperlihatkan sikap tak konsisten. Memasuki tahun 1946, alih-alih netral, kebijakan Sekutu cenderung menguntungkan Belanda. Di sisi lain Belanda tetap menjalankan siasat memperluas peredaran uang NICA. Uang NICA senilai Lima Rupiah. ( Historia.id /Koleksi Museum Bank Indonesia). NICA sudah memperoleh akses ke kantor-kantor pusat bank Jepang di Jakarta pada 10 Oktober 1945. Bank-bank Jepang kemudian ditutup. DJB dihidupkan kembali dan diberi tugas sebagai bank sirkulasi. Pada 6 Maret 1946, NICA melalui komandan pasukan Sekutu Sir Montagne Stopford secara resmi mulai mengedarkan uang NICA emisi 2 Maret 1943. Pada bulan berikutnya, DJB membuka kembali kantor-kantor cabangnya di kota yang telah diduduki NICA. Melalui cabang-cabangnya inilah uang NICA diedarkan. Dengan demikian, uang NICA menjadi alat pembayaran yang sah di daerah-daerah pendudukan. DJB kemudian mengeluarkan uang kertas dengan tanda tahun 1946. Uang kertas DJB tersebut juga disebut sebagai uang kertas DJB emisi darurat 1946, terbit dalam pecahan 5, 10 dan 25 gulden/rupiah. “Ketiga pecahan ini tersu beredar di wilayah Indonesia hingga nantinya ditarik dari peredaran sehubungan dengan kebijakan Gunting Sjafruddin pada 1950,” tulis Unit Khusus Museum Bank Indonesia. Banyaknya mata uang yang beredar membingungkan rakyat kecil. Di Makassar misalnya, seperti dicatat Pramoedya Ananta Toer, dkk dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid 1, rakyat hanya mau menerima uang rupiah cetakan Jepang. Tapi kadang-kadang para pedagang dipaksa dengan todongan senjata untuk menerima uang NICA. Tapi, menggunakan uang NICA pun sama nahasnya. Pejuang atau Tentara Republik akan mencap siapa saja yang kedapatan menyimpan uang NICA sebagai mata-mata Belanda. Uang NICA senilai Sepuluh Rupiah. ( Historia.id /Koleksi Museum Bank Indonesia). Perang Mata Uang Pada 15 Maret 1946, pihak Republik mengeluarkan maklumat yang melarang penduduk mengedarkan uang NICA. Sebagaimana diberitakan majalah Pantja Raya , 1 April 1946, “Barang siapa menyimpan atau mengedarkan mata uang NICA akan mendapat hukuman berat.” Pihak Belanda pun melaporkan bahwa orang-orang yang memegang uang NICA dikeroyok tentara resmi Republik Indonesia di Wonotor, Probolinggo. Tak pelak, kehadiran uang NICA di tengah masyarakat seolah jadi momok menakutkan. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam.Setelah Bank Nasional Indonesia (BNI) berdiri pada 5 Juli 1946, pemerintah Republik menetapkan penarikan beberapa mata uang dari peredaran. Mata uang itu antara lain uang De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah pendudukan Jepang. Setiap penduduk hanya diperbolehkan memegang uang maksimal 50 rupiah Jepang untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan No. SS/1/25 tanggal 29 Oktober menetapkan berlakunya Oeang Republik Indonesia (ORI). Pada 30 Oktober 1946 pukul 00.00, ORI menjadi mata uang yang sah di wilayah Republik Indonesia. Hasil cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Kawalan ketat mengiringi pengiriman itu guna menghindari perampokan di tengah jalan.  Kehadiran ORI menandai dimulainya babak baru perang mata uang. Uang ORI mulai memasuki daerah-daerah pendudukan melawan uang NICA. Rakyat menyambut antusias. Umpamanya, tukang becak di Jakarta lebih memilih dibayar uang ORI senilai 20 sen ketimbang 1 rupiah uang NICA. Di Pasar Tanah Abang, harga ayam potong harganya f2 uang NICA tapi para pedagang pribumi malah menawarkan dagangannya senilai Rp 50 uang ORI. NICA tak mau tinggal diam, Pada 15 Juli 1947, setelah hampir semua uang NICA beredar, DJB mulai mencetak uang kertasnya sendiri ( post-war banknotes ). Melalui Ordonansi 20 November 1947 keluarlah uang kertas pemerintah Belanda dengan tanggal emisi Batavia/Djakarta, Desember 1947, dengan pecahan 10 sen dan 25 sen. “Uang kertas pemerintah ini lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia serta dicantumkan kata ‘INDONESIA’ sebagai penerbit uang,” tulis Unit Khusus Museum Bank Indonesia. Kemudian saat uang tersebut habis, uang DJB dan uang pemerintah Hindia Belanda yang pernah beredar sebelum perang dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah mulai 27 Mei 1948. Dengan demikian, di wilayah yang diduduki Belanda beredar berbagai macam uang seperti uang NICA, uang kertas DJB, uang kertas dan uang logam pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang. Uang NICA senilai Seratus Rupiah. ( Historia.id /Koleksi Museum Bank Indonesia). Kenyataan Pahit Seperti halnya perang dalam palagan, persaingan uang NICA dengan uang ORI terus berlangsung. Setelah Belanda meninggalkan Yogyakarta menjelang akhir 1949, Menteri Negara/Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwono menetapkan ORI tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Begitu pula dengan uang NICA yang beredar selama masa pendudukan. “Kebijakan itu diambil karena pada hakikatnya p emerintah RI sangat kekurangan uang,” tulis Darsono dkk dalam Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia . Semula pemerintah Belanda meminta agar uang NICA dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah selama proses perundingan Konferensi Meja Bundar berjalan. Sultan menolak. Meski demikian, Sultan menawarkan usulan nan jitu. Dia mempersilahkan pihak Belanda melakukan survei guna mengetahui respon masyarakat Indonesia terhadap kedua mata uang tersebut. Pihak Belanda harus menerima kenyataan pahit.  Survei tersebut membuktikan bahwa masyarakat tetap memilih menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang sah. Uang NICA tak sanggup menyumpal warga Republik Indonesia yang ingin merdeka dan berdaulat.*

NAMA Noto Soeroto jarang sekali diperbincangkan baik dalam sejarah politik maupun senirupa Indonesia. Padahal, banyak literatur yang bisa mengungkap posisi Noto Soeroto dalam historiografi Indonesia. Di bidang seni rupa, ia punya peran baik sebagai budayawan maupun kritikus.

KAMPUNG Koncang terletak di Desa Sumurbandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada masa Hindia Belanda, dalam pembagian wilayah Karesidenan Banten tahun 1828, Onderdistrict Koncang merupakan bagian dari District Lebak Parahiang. Pada zaman penjajahan Belanda itu pernah terjadi peristiwa penting yang tak banyak diketahui orang, yaitu Perang Koncang. Peristiwa ini terekam dalam sastra lisan sebagaimana disebut Yetty Kusmiyati Hadish, dkk., dalam Sastra Lisan Sunda: Mite, Fabel, dan Legende (Proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979). "Di Banten terdapat tempat-tempat, gunung, sungai yang melahirkan berbagai cerita lisan, baik yang berlatar belakang perkembangan sejarah Banten maupun yang berdasarkan kepercayaan penduduk. Di antaranya … yang bertalian dengan penjajahan seperti 'Perang Koncang' di Rangkasbitung," tulis Yetty. Sayangnya, buku Yetty itu tidak memuat sastra lisan Perang Koncang tersebut, yaitu perlawanan rakyat karena menolak bayar pajak. Dalam sejarah, perlawanan yang terkenal karena menolak membayar pajak adalah Perang Kamang atau Perang Belasting di Sumatra Barat pada 1908. Sumber Perang Koncang masih minim , sehingga perlu penelitian lebih lanjut, baik melalui sejarah lisan maupun penggalian arsip, laporan pejabat kolonial, dan berita pada masanya. Sedikit keterangan Perang Koncang diceritakan Misbach Yusa Biran dalam memoar nya , Kenang-Kenangan Orang Bandel . Misbach lahir di Rangkasbitung pada 11 September 1933. Dia seorang penulis drama, cerpen, kolom, skenario film dan televisi, serta pelopor dokumentasi film dengan mendirikan Sinematek. Dia kemungkinan mendapat cerita Perang Koncang dari keluarganya, yaitu Uwa Ape, seorang jawara yang memiliki istri dari Koncang. "Saya disayang oleh jawara itu (Uwa Ape, red .) karena anak beliau sudah besar-besar dan isterinya yang terakhir tidak punya anak," kata Misbach. "Saya sering main di kebunnya, bergaul dengan jawara-jawara yang kerja di kebunnya. Saya dipanggul-panggul oleh Mang Gatot, jawara dari Koncang, adik isteri Uwa Ape." Menurut Misbach, jawara adalah jagoan. Orang yang memiliki ilmu kabedasan , tidak mempan senjata dan sebagainya, serta pemberani. Semua jawara bertindak sebatang kara saja, tidak mempunyai kelompok. Jawara yang sebetulnya tidak pernah bekerja. "Uwa Ape di masa mudanya berkeliling saja ke mana-mana. Mungkin orang beginimenunjang hidupnya dari 'uang jago' dari orang-orang yang menganggapnya sebagai godfather  yang akan menjamin mereka dari gangguan siapa saja yang sok jago," kata Misbach. Misbach mencatat bahwa Koncang sangat terkenal di Banten karena di sana lahir banyak jawara andal ( kedot menurut istilah Banten), berani, dan ampuh. Pernah penduduk desa ini membangkang tidak mau bayar pajak. Tidak bisa dihadapi oleh polisi biasa, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengirim banyak Marsose (Brimob-nya Belanda) ke Koncang. "Terjadi pertempuran antara penduduk Koncang dengan marsose. Banyak marsose yang tewas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Koncang itu," kata Misbach. Sayangnya, Misbach tidak menyebut tahun peristiwa Perang Koncang itu. Maka itu, lanjut Misbach, pemungut pajaknya harus lurah, atau di Banten disebut jaro , yang dipilih oleh rakyat. Yang dipilih jadi jaro adalah jawara yang paling kedot di daerah itu. Sehingga kalau rakyat membangkang, jaro berani mendesak dengan kekerasan. Kalau jaro kurang jago, dia akan segera mati terkapar. "Maka, jaro untuk Koncang harus jawara yang betul-betul tangguh karena di situ gudangnya jawara," kata Misbach.*

Rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (5/10/2020), berakhir. Setelah dibahas melalui 64 kali rapat, sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020, ketukan palu Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menandai omnibus law  resmi disahkan. RUU Cipta Kerja itu terdiri atas 15 Bab dan 174 Pasal. Putusan DPR tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang menilai langkah pengesahan RUU Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi kehidupan para pekerja di Indonesia. Dilansir BBC Indonesia , sejumlah kelompok buruh menyatakan perlawanannya terhadap undang-undang itu.   “Kami akan berusaha berjuang sekuat-kuatnya bagaimana mendesak agar terjadi pembatalan terhadap Omnibus Law. Pengalaman kami dulu, beberapa kali, misalkan pemerintah ingin melahirkan suatu regulasi, ketika ini bertentangan dengan prinsip dan asas konstitusi dan Pancasila, sekuat mungkin harus diperjuangkan,” kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos seperti dikutip BBC. Selain aksi turun ke jalan, kecaman juga banyak disuarakan publik di media sosial. Masyarakat beramai-ramai menolak putusan tersebut, dan mengecam DPR selaku lembaga legislatif di negeri ini. Aksi “mosi tidak percaya” kepada pemerintah juga menjadi trending di Twitter . DPR sebagai lembaga legislatif akarnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada masa itu lembaga legislatif yang mewakili rakyat pribumi di hadapan pemerintah Belanda dikenal sebagai Volksraad atau “Dewan Rakyat”. Dewan tersebut diisi oleh orang-orang terpilih yang mencerminkan suara para pribumi.  Wakil Para Pribumi Menurut Joko Darmawan dalam Sejarah Nasional “Ketika Nusantara Berbicara” , Volksraad terbentuk atas desakan dari pemuka-pemuka pergerakan di Indonesia dan orang Belanda yang menuntut adanya dewan perwakilan bagi orang-orang Hindia. Dewan ini merupakan parlemen untuk urusan bumiputra, yang hak-haknya secara resmi dijamin oleh hukum Belanda. Mulanya lembaga parlemen ini bernama “Dewan Kolonial”, namun kemudian namanya diubah menjadi Volksraad atau “Dewan Rakyat”. Volksraad dibentuk lewat keputusan Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie ( Indische Staatsrgeling ) Pasal 53 sampai Pasal 80 bagian Kedua tanggal 16 Desember 1916, serta diumumkan dalam Staatsblat No. 114 tahun 1916. Peraturan yang berlaku pada 1 Agustus 1917 itu memuat hal-hal yang berkenaan dengan Volksraad sebagai dewan legislatif. “Boleh jadi pembentukannya hanya semacam basa-basi politik pemerintahan kolonial saja. Lewat pemilihan yang bertingkat-tingkat dan berbelit, komposisi keanggotaan Volksraad pada mulanya tidak begitu simpatik,” tulis Azizah Etek, dkk dalam Kelah Sang Demang Jahja Datoek Kajo: Pidato Otokritik di Volksraad 1927-1939 . Pembentukan dewan rakyat itu tidak terlepas dari peran Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum dan Menteri Urusan Kolonial Belanda Thomas Bastian Pleyte. Stirum menghendaki anggota-anggota Volksraad nantinya berisikan orang-orang yang mewakili unsur-unsur di Hindia Belanda seluas-luasnya. “Ia sangat berharap, kepentingan Hindia Belanda dapat terwakili dalam Dewan Rakyat tersebut dengan sebaik-baiknya meski ia mengakui keterwakilan daerah-daerah di luar Jawa sulit untuk dilakukan,” tulis Gamal Komandoko dalam Boedi Oetomo: Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa. Sidang Volksraad tahun 1927 di Batavia ( Nationaalarchief.nl ) Di dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Urusan Jajahan pada Juni 1917, Stirum berencana membuat daftar calon anggota yang akan duduk di Volksraad. Dia tidak ingin Volksraad hanya diisi oleh pejabat tinggi dan bangsawan pribumi yang secara kualitas tidak cukup baik untuk mewakili rakyat di bawahnya. Stirum juga berusaha menjauhkan Volksraad dari kesan sebagai “boneka pemerintah”. Pada 21 Januari 1918, hasil pemungutan suara untuk anggota Volksraad dari kalangan pribumi diumumkan. Benar saja, daftar anggota terpilih tersebut didominasi oleh kaum priayi, di antaranya: Abdoel Moeis, M. Aboekasa Atmodirono, R. Kamil, Radjiman Wedyodiningrat, R. Sastrowidjono, Abdoel Rivai, R.A.A.A. Djajadiningrat, R.A.A. Koesoemo Joedo, R.M.A.A. Koesoemo Oetojo, dan A.L. Waworoentoe. Demi menjaga keseimbangan antara bangsawan tinggi dan kalangan pribumi biasa di tubuh Volksraad, Stirum menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat lima anggota baru. Mereka adalah Tjipto Mangoenkoesoemo, Tjokroaminoto, Dwidjosewojo, P.A.A.P. Prangwadono, dan Teukoe Tjhi Mohamad Thajeb. “Meski fungsi Volksraad yang sesungguhnya bukanlah dimaksudkan sebagai parlemen dengan tanggung jawab membentuk undang-undang negara, namun demikian pembentukan Volksraad dianggap oleh sebagian besar orang Belanda sebagai langkah maju dalam perjuangan untuk mendapatkan otonomi Hindia Belanda,” tulis Komandoko. Rapat Volksraad tahun 1930. ( nationaalarchief.nl ). Tugas dan fungsi Volksraad baru secara resmi terlaksana pada 18 Mei 1918. Pengesahannya dilakukan langsung oleh Gubernur Jenderal Stirum. Sebagai ketua Volksraad pertama terpilihlah J.C. Koningsberger. Menurut Fajlurrahman Jurdi dalam Hukum Tata Negara Indonesia , Volksraad memiliki struktur keanggotaan yang terdiri dari satu orang ketua (diangkat oleh raja), dan 38 orang anggota –15 orang kalangan pribumi, dan 23 orang mewakili golongan Eropa dan Timur Asing– yang diangkat berdasar pemilihan, perwakilan provinsi, dan pengangkatan. Pada 1927 terjadi penambahan jumlah anggota Volksraad menjadi 55 anggota. Selama periode 1930 sampai 1940, Volksraad menjadi wadah tokoh-tokoh pergerakan Indonesia menyuarakan aksinya. Seperti dilakukan Soetardjo pada 1935 yang mengeluarkan petisi agar pemerintah Belanda bersedia mengadakan suatu perundingan bersama dengan perwakilan Indonesia untuk membicarakan nasib Indonesia di masa mendatang. “… karena dominasi Koloni Belanda saat itu hampir mencakup di semua aspek sehingga usul tersebut tidak mendapat respon,” tulis Darmawan. Dari lembaga legislatif itu jugalah terlahir banyak tokoh pergerakan penting Indonesa, di antaranya Haji Agus Salim, Aboel Moeis, Soetardjo, M.H. Thamrin, Oto Iskandar di Nata, dan sebagainya. Ada kejadian penting yang terjadi pada sidang Volksraad tahun 1938. Ketika itu untuk pertama kalinya bahasa Indonesia diperdengarkan di depan anggota Volksraad. Melalui pidato dari M.H. Thamrin tersebut, terbukalah jalan bagi bahasa Indonesia dikenal oleh dunia. Segala aktivitas Volksraad berakhir saat pasukan Jepang mendarat di Hindia Belanda pada 1942. Bagi para penjajah baru itu keberadaan Volksraad tidak diakui karena bekas peninggalan koloni sebelumnya. Kemudian setelah Indonesia merdeka, dewan legislatif dibentuk kembali dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Didirikan pada 29 Agustus 1945, dengan ketua pertamanya Kasman Singodimedjo.

Konon angka 13 acap menghadirkan nasib sial. Percaya atau tidak, itulah yang terjadi dengan Adrián San Miguel del Castillo, kiper Liverpool. Mengenakan nomor punggung 13, pengganti kiper utama Alisson Becker yang cedera bahu itu membuka petaka buat timnya dengan  blunder  saat “dipermak” Aston Villa 7-2. Stadion Villa Park, markas Aston Villa di kota Birmingham, jadi saksi bisu bagaimana jawara Liga Inggris musim lalu tak berdaya pada Minggu, 4 Oktober 2020. Petakanya berawal dari blunder Adrián saat mengoper bola di bidang permainan sendiri ketika babak pertama baru bergulir empat menit. Bola “liar”-nya langsung dikonversi Ollie Watkins menjadi gol Villa. Watkins lantas jadi pahlawan bagi “The Villans” (julukan Aston Villa) dengan membukukan hattrick.  Empat gol pelengkap lain disumbangkan Jack Grealish (dwigol), dan masing-masing satu gol dari John McGinn dan Ross Barkley. Dua gol Liverpool dihasilkan Mohamed Salah. Duel Liverpool kontra Aston Villa melengkapi kejutan di matchday keempat Liga Inggris 2020/2021 pada akhir pekan lalu. Sebelumnya, Manchester United digilas Tottenham Hotspur 1-6. Hasil itu jadi kekalahan terbesar Liverpool yang seolah memutar kembali memori pada 1963 ketika “The Reds” (julukan Liverpool) digasak Tottenham Hotspur dengan skor yang sama. “Selamat untuk Aston Villa. Mereka layak mendapatkan tiga poin yang maknanya begitu besar karena mereka tampil sangat baik. Hampir semua pemain kami melakukan kesalahan. Jelas yang pertama dari kesalahan Adrián, namun reaksi tim di depan gawang jauh lebih buruk. Inilah risikonya bermain terbuka dan ofensif,” tutur pelatih Liverpool Jürgen Klopp sebagaimana disitat laman klub , 4 Oktober 2020. Papan skor Villa Park menegaskan angka 7-2 bagi kemenangan Villa atas Liverpool. (Twitter @AVFCOfficial). Bagi Aston Villa, skor 7-2 itu jadi kemenangan terbesar kelima sepanjang sejarah klub di semua ajang kompetisi resmi. Kemenangan dengan skor terbesarnya terjadi lebih dari seabad lalu di pentas Football Association Challenge Cup (kini FA Cup), 3 Oktober 1886, kala mengubur Wednesbury Old Athletic, 13-0. “Saya sangat bangga pada tim. Mereka mengeksekusi rencana permainan dengan sempurna. Mereka menunjukkan kualitas, namun kepuasan terbesar saya adalah etos kerja keras tim. Jika pelatih seperti Klopp di akhir laga mengatakan ‘wow’ kepada Anda, maka Anda telah melakukan hal yang istimewa dan buat saya performa tim sangat istimewa,” kata pelatih Aston Villa Dean Smith, dikutip situs resmi klub . Sejarah Istimewa The Villans Sejak 1990-an, Aston Villa boleh dibilang merupakan klub medioker. Jangankan prestasi mentereng, reputasinya saja tenggelam oleh The Big Four yang senantiasa jadi pemuncak Liga Inggris: Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan Chelsea. Memasuki era 2000-an pun, saat status tim unggulan bertambah menjadi The Big Six dengan masuknya Tottenham Hotspur dan Manchester City, Villa tetap marjinal. Padahal, Villa dengan warna kebanggaan merah darah kombinasi biru lebih senior ketimbang lima nama klub kondang di atas. Selain usianya lebih tua, Villa sudah terjun sejak Liga Inggris pertamakali digulirkan, masih dengan nama The Football League, 1888-1889. Saat inagurasi Liga Inggris 132 tahun silam itu, Villa bukan hanya ikut berpartisipasi di antara 12 kontestan lain namun juga tampil sebagai runner-up . Klub-klub The Big Six saat ini belum lahir atau masih berkubang di arena amatir kala itu. Aston Villa Football Club (FC) didirikan di kota industri Birmingham pada 21 November 1874. Pendirinya adalah empat tokoh pemuda religius anggota Kapel Villa Cross pengikut Wesleyan (John Wesley): Jack Hughes, Frederick Matthews, Walter Price, dan William Scattergood. Mereka merupakan pemain kriket di tim Kapel Villa Cross. Keempat pemuda mewujudkan gagasan mendirikan perkumpulan sepakbola agar tim mereka tetap solid secara fisik dan mental selama libur musim dingin, saat kriket tak bisa mereka mainkan. Dari pertemuan di Heathfield Road, Birchfield, Birmingham itu keempat pemuda sepakat mengambil nama Aston Villa FC untuk menamakan klub baru tersebut. Nama itu hingga kini tak ditiru atau disamai klub manapun. Aston Villa di tahun 1879 dengan trofi Birmingham Senior Cup, tampak John Hughes (pojok kiri) salah satu pendirinya. ( Birmingham Mail ). Jurnalis dan kolumnis olahraga Richard Whitehead dalam Children of the Revolution mengungkapkan, nama klub diambil dari sebuah area di lingkup Villa Road, Lozells Road, dan Heathfield Road yang acap disebut penduduk setempat dengan “Aston Villa”. Penyebutan itu tak lepas dari keberadaan sebuah wisma bergaya Georgian di antara tiga jalan itu yang juga bernama Aston Villa. Di kemudian hari, 1937, wisma itu berubah menjadi sebuah bar bernama Villa Cross Pub. “Namanya yang indah menjadikan klubnya istimewa. Ada banyak tim dengan embel-embel nama United, City, Town, beberapa lainnya Wanderers dan Rovers, dan bahkan ada juga Albion. Namun hanya ada satu Villa. Rasanya (nama Villa) itu jadi nama terhebat dalam sepakbola,” tulis Whitehead. Hingga kini nama Aston Villa tetap bertahan dan memunculkan daya tarik tersendiri. Banyak figur ternama yang bukan fans langsung jatuh hati begitu mendengar nama klub. Salah satunya, aktor kawakan Hollywood Tom Hanks. “Pertamakali saya ke London untuk promosi film, sekitar 24 tahun lalu, saya melihat daftar skor di BBC One . Ada banyak tim yang belum pernah saya dengar namanya, seperti Stoke City dan Wolverhampton Wanderers. Lalu tiba-tiba muncul nama Aston Villa. Saya pikir, betapa nama yang indah. Lalu seorang wartawan bertanya apakah saya senang sepakbola? Saya jawab: ‘Ya, saya cinta Aston Villa.’ Sekalinya Anda mendeklarasikan kekaguman, selamanya takkan berubah,” kata Hanks pada 2012. Pesohor Hollywood, Thomas Jeffrey 'Tom' Hanks yang ngefans Aston Villa. ( avfc.co.uk ). Setelah menetapkan nama, keempat pendiri Aston Villa FC itu pun menghimpun rekan-rekan mereka di tim kriket untuk menjadi anggota tim sepakbolanya. Walter Price, salah satu pendiri, lalu secara aklamasi ditetapkan sebagai kapten pertamanya. “Tetapi Villa awalnya juga kesulitan untuk mencari lawan dan tujuan arah perkembangan mereka, mengingat semuanya aslinya pemain kriket. Tetapi keberuntungan hadir seiring datangnya seorang George Ramsay. Pemuda berusia 21 tahun asal Skotlandia yang membuat tim terkesan dengan skill sepakbola dan pengetahuannya terkait permainan. Ia pun didapuk jadi kapten baru klub,” ungkap Paul Brown dalam The Victorian Football Miscellany. “Ramsay paham bahwa jika klub ingin sukses, mereka harus memiliki lapangan sendiri dan memungut uang dari penonton. Dia juga yang menjadi sosok penting di balik upaya Villa memiliki markas permanen pertamanya, Perry Barr (kini Wellington Road),” lanjutnya. Perry Barr jadi kandang kedua Aston Villa (1876-1897) setelah Aston Park yang disewa tim sejak 1874 hingga 1876. Villa Park yang jadi stadion klub hingga kini baru menggantikan Perry Barr pada 1897. Villa Park baru dibangun pada 1894. Saat itu masih terdapat lintasan balap sepeda di sisi luar lapangannya. Kostum Villa saat itu masih berwarna merah tua kombinasi warna biru solid tanpa logo, sebagaimana disingkap Mike Bradbury dalam Lost Teams of the Midlands. “Terlepas adanya klaim mengatakan tim rugby lokal Aston Brook St. Mary’s jadi lawan pertama klub, faktanya yang tercatat jadi lawan pertama (Aston) Villa adalah Aston Unity, walau sayangnya catatan itu kurang detail soal waktu dan hasil pertandingannya” imbuh Bradbury. Adapun logo berupa perisai kombinasi warna merah tua dan biru dengan seekor singa berwarna kuning emas di dalamnya yang dipakai saat ini baru mulai dikenakan sejak 2000. Logo Villa saat berdiri hingga 1886 masih berupa kotak hitam dengan seekor singa berwarna merah di dalamnya. Kompetisi pertama yang diikuti Villa adalah Birmingham Senior Cup, kompetisi amatir di bawah naungan Birmingham County Football Association untuk wilayah West Midlands. Villa mengikutinya sejak 1876. Tiga tahun berselang, Villa sudah mentas di FA Cup yang hingga kini masih bertahan sebagai kompetisi nasional tertua di dunia. Era Kejayaan Meski baru ikut FA Cup pada musim 1879-1880, Villa sudah mampu merengkuh trofinya pada musim 1886-1887. Villa yang dipimpin William McGregor (presiden klub), saat itu mengalahkan West Bromwich Albion dua gol tanpa balas di final yang dihelat Stadion Kennington Oval, London, 2 April 1887. McGregor yang asal Skotlandia merupakan satu dari sejumlah tokoh yang membidani The Football League setahun berselang. “Aston Villa menjadi tim terhebat ketiga pada abad ke-19 dalam sepakbola Inggris karena William McGregor, sosok yang mewujudkan gagasan akan kejuaraan berkonsep liga. Berkat McGregor dan George Ramsay, Aston Villa bertransformasi jadi klub adidaya jelang pergantian abad ke-19 menuju abad ke-20,” tulis John Eunson dalam Sporting Scots: How Scotland Brought Sport to the World. Aston Villa dengan trofi FA Cup musim 1886-1887. ( fa-cupfinals.co.uk ). McGregor pula yang membuat Villa jadi satu dari 12 tim pertama yang melakoni ajang inagurasi The Football League (Liga Inggris) musim 1888. Partai pertama Villa di liga perdana itu berlangsung pada 8 September 1888 dengan menghadapi Wolverhampton Wanderers, yang berakhir 1-1. Di akhir musim, Villa keluar sebagai runner-up. Setelah itu, Villa merupakan tim langganan juara sejak akhir abad ke-19. Tujuh titel Liga Inggris sudah mereka koleksi. Gelar perdananya datang di musim 1893-1894. Namun butuh “puasa” hampir seabad buat Villa mengecap gelar terakhirnya, yakni pada musim 1980-1981. Di luar liga, Villa punya koleksi tujuh titel FA Cup, lima Piala Liga, dan satu FA Charity Shield (kini FA Community Shield) yang direbut tahun 1981. Di kancah Eropa, Villa boleh berbangga lantaran merupakan satu dari hanya lima klub Inggris (Manchester United, Liverpool, Nottingham Forest, dan Chelsea, selain Villa) yang pernah menyabet gelar European Cup (kini Liga Champions) , yakni musim 1981-1982. Aston Villa jadi satu dari hanya lima klub Inggris yang mengecap gelar Liga Champions, pada 1982. ( avfc.co.uk ). Era 1970-1980-an menjadi momen kebangkitan Villa setelah terpuruk sejak 1930-an hingga 1960-an. Raihan Liga Champions 1981-1982 jadi momen termanis sepanjang sejarah Villa. Gelar itu digapai setelah Villa mengalahkan raksasa Jerman Bayern Munich, 1-0, di partai final yang dimainkan di Stadion De Kuip, Rotterdam, 26 Mei 1982. Gol tunggal kemenangan Villa dicetak striker Peter Withe –yang merupakan pelatih timnas Indonesia periode 2004-2007– di menit ke-68. “Saya masih ingat betul dan rasanya masih baru terjadi kemarin. Tony Morley mengecoh satu, kemudian dua bek lawan. Saya dikawal (bek Bayern) Klaus Augenthaler namun dia merasakan ada bahaya dan maju untuk mencegat (Morley) dan menyebabkan saya tanpa pengawalan saat berlari menuju kotak penalti,” kenang Peter Withe pada 2001, dikutip Rob Bishop dalam Road to Rotterdam: Aston Villa FC Champions of Europe 1982. “Tony kemudian melambungkan bola ke mulut gawang dan dalam hati saya mengatakan: ‘Konsentrasi!’ Bola sempat memantul dari tanah saat menghampiri saya dan saya mengenainya dengan kaki di bagian antara tulang kering dan engkel sebelum bolanya terbang membentur mistar dan masuk (gol). Saya yakin kalau saya menendangnya seperti biasa malah akan bisa diselamatkan kiper (Bayern, Manfred Müller),” tandasnya.

DI masa perang, bukan hal mudah bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka untuk membuat mata uang sendiri. Dari sulitnya mencari bahan baku hingga mencari percetakan. Upaya mencetak uang di Surabaya gagal. Begitu juga di Jakarta. Nederlandsch-Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken atau disingkat NIMEF, sebuah pabrik percetakan di Kendalpayak, Malang, Jawa Timur, menjadi penyelamat. Lokasinya jauh dari medan-medan pertempuran yang sedang berkobar di berbagai kota. Wilayah ini juga dikuasai Republik. Menurut Fendy E.W. Parengkuan dalam biografi A.A. Maramis, SH. ,   pabrik NIMEF sempat menjadi tempat pembuatan bahan peledak semasa pendudukan Jepang. “Dengan berkuasanya pemerintah RI maka Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis mengubah nama pabrik menjadi PKPN (Pabrik Kaleng dan Percetakan Negara) Kendalpayak Malang,” tulis Fendy. Setelah NIMEF ditunjuk untuk mencetak uang, Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia segera mencari bahan-bahan. Kebutuhan kertas dibantu oleh Serikat Buruh Kertas Padalarang. Mesin pembuat kertas berhasil dibawa dari pabrik Padalarang sebelum dikuasai tentara Belanda. Sementara itu, bahan-bahan kimia didatangkan dari Jakarta dan dari laboratorium pabrik-pabrik gula di Jawa Timur. Maka, dengan bahan yang tersedia dan mesin-mesin percetakan NIMEF, uang Republik berhasil diproduksi. Pabrik NIMEF di Malang, kemudian juga Solo dan Yogyakarta, yang berhasil mencetak uang dijaga ketat. Untuk mengedarkannya, uang dimasukan ke dalam besek, kemudian dimasukan lagi ke karung goni dan diangkut dengan kereta api ke seluruh Jawa. Maka, 30 Oktober 1946, sebagai tanggal emisi pertama ORI, kemudian ditetapkan sebagai Hari Keuangan. NIMEF punya andil penting dalam lahirnya mata uang rupiah. Namun, siapa sangka, NIMEF berawal dari rumah sangrai kopi yang tumbuh menjadi salah satu pabrik paling besar di Hindia Belanda dan paling canggih pada masanya. Pekerja di pabrik percetakan NIMEF. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum). Produksi Kemasan Cerita bermula pada 1901. Dua orang Belanda, L. Schol dan H. Janssen van Raay, mendirikan rumah sangrai kopi Eerste Nederland Indie Koffiebranderij (ENIK) di Malang. Dengan menyewa sebuah rumah kontrakan, mereka memulai bisnis kopi kecil-kecilan. Perseroan terbatas ENIK ini hendak memasarkan kopi panggang dan kopi bubuk. Produknya hanya diedarkan di pasar-pasar. Perusahaan ini baru benar-benar beroperasi pada 1902. Namun, bisnis kopi ini ternyata berkembang pesat dalam waktu singkat. Modal perusahaan yang awalnya 26.900 gulden meningkat hampir dua kali lipat menjadi 50.000 gulden pada 1904. Pada tahun itu juga, perusahaan membeli tanah di Kendalpayak, sebuah desa di Malang. Mesin cetak dan mesin potong kemudian dibeli untuk memproduksi kemasan kertas yang sebelumnya dipasok dari Eropa. Dari sinilah, perusahaan mulai merambah ke produksi kemasan kertas. Pada 1908, NIMEF kembali melebarkan sayap. Dari kemasan kertas, mereka mulai memproduksi kemasan kaleng. “Akhirnya…. karena segala sesuatu sudah sedia, maka karena indahnya, orang lain pun suka pula memakai yang demikian, lalu perusahaan itu tidak saja membikin dalam pabriknya untuk dipakai sendiri, tapi juga untuk orang lain,” tulis wartawan kenamaan Parada Harahap dalam Indonesia Sekarang . Pada 1939-1940, Parada Harahap keliling Jawa dan mengunjungi beberapa pabrik besar, termasuk NIMEF. Pesanan berdatangan dari berbagai perusahaan. Menurut Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië , 1 Agustus 1927, hampir semua kebutuhan kemasan industri di Jawa bergantung pada perusahaan ini. Meski demikian, saat itu bahan mentah masih bergantung pada Amerika Serikat dan Jepang. “Lambat laun timbul kekurangan tempat, sehingga pada tahun 1911 dibuatlah bangunan pabrik baru,” tulis Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië . Dari bisnis sampingan, produksi kemasan kemudian dipisah dari produksi kopi. Perusahaan khusus kemasan lalu didirikan 1918 dan diberi nama Nederlandsch-Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken atau disingkat NIMEF. Pabrik percetakan NIMEF pertama di Malang. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum). Besar dan Canggih Masih di 1918, direktur NIMEF melawat ke Eropa untuk melihat perusahaan-perusahaan sejenis. Mesin-mesin dari Eropa kemudian didatangkan. Areal pabrik diperluas dan sekitar 400 orang Indonesia dipekerjakan. Mereka tinggal di satu kampung di sekitar pabrik. Gedung pabrik yang baru ini mulai beroperasi awal 1920. “Modal saham yang disetor sudah mencapai NLG 700.000,” tulis De Indische Courant , 6 September 1934. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam kantong kemasan dari karton untuk kebutuhan toko-toko. Selain itu memproduksi beragam kotak karton, dari kotak amplop hingga kotak obat. “Juga kotak-kotak tempat sabun mewah biasanya terlihat dikemas, dan kotak-kotak yang lebih bagus, yang digunakan di toko perhiasan besar untuk memajang benda-benda berharga, dibuat di sini,” tulis Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië . Tak hanya itu, beragam kebutuhan seperti buku kantor, kartu nama, hingga tiket untuk trem, kereta api dan bioskop dicetak di sini. Segala produk yang memungkinkan dicetak pada karton akan diproduksi NIMEF. Perkembangan pabrik begitu pesat. Mesin cetak perunggu serta dua mesin pengepres kecepatan tinggi yang digerakkan secara elektrik kemudian juga dimiliki NIMEF. Bahkan NIMEF mengembangkan ekspedisi langsung dari gudang pabrik yang terhubung dengan jalur trem uap Malang. Hal ini memungkinkan bongkar muat yang lebih efisien. “Perusahaan ini didukung oleh mesin gas dan juga oleh listrik. Sangat menarik untuk bisa melihat-lihat di sini,” tulis Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië . Pabrik percetakan NIMEF kedua didirikan di Bandung pada 1933. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum). Dari tahun ke tahun, omzet NIMEF terus meningkat. Pada 1932, ketika pabrik rokok Faroka dibuka, NIMEF mendapat kontrak untuk memproduksi semua kemasan dan keperluan percetakan lainnya. Mesin dari Eropa kembali dipesan secara khusus untuk kontrak ini. Pada saat yang sama, NIMEF mengembangkan kemasan timah seperti pelat iklan, kaleng cat, hingga kaleng teh dan minyak. Sementara itu, bagian percetakan karton NIMEF telah menjadi yang terbesar di Hindia Belanda. Pada 1933, NIMEF mulai melirik Jawa Barat untuk memperluas jangkauan pasar. “Secara bertahap bisnis mengambil skala besar dan untuk lebih bersaing dengan pabrik pengemasan yang ada di Jawa Barat, pabrik kedua didirikan di Bandung pada tahun 1933 di bawah kepemimpinan H.H. Proper,” tulis Soerabaijasch Handelsblad , 17 Juni 1935. Tahun-tahun selanjutnya, NIMEF semakin di depan. Dari segi teknologi maupun cakupan pasar. Agensi NIMEF kemudian dibuka di Batavia (Jakarta). Mereka juga memiliki toko sendiri bernama Toko NIMEF. Menurut Parada Harahap, NIMEF memiliki tidak kurang 1.101 pegawai Indonesia dan 40 orang Eropa. Pabrik ini juga memiliki klinik, rumah-rumah pondok, lapangan sepakbola, dan selalu membantu para pekerjanya yang ingin memiliki rumah dan pekarangan. Sebab, kata Parada Harahap, “NIMEF berpendapat seboleh-boleh kaum buruhnya itu hendaklah merasa betah di sana, turun-menurun sampai kepada anak-cucunya.” Pabrik percetakan NIMEF di Jakarta. (Wikimedia Commons/Tropenmuseum). Cagar Budaya Setelah Indonesia merdeka, pabrik NIMEF di Kendalpayak, Malang, dipakai pemerintah Indonesia untuk mencetak ORI. Kiranya dua tahun sejak akhir 1945 NIMEF terus memproduksi ORI. Namun, perannya harus berhenti pada 1947 ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I. NIMEF ditinggalkan. “Pabrik tersebut terpaksa dibumihanguskan tahun 1947 untuk mencegah jatuhnya ke tangan Belanda yang telah memulai agresinya 21 Juli 1947. Semua uang yang telah tercetak bersama barang-barang berharga lainnya dibawa mengungsi ke Yogyakarta di bawah pengawalan yang ketat,” tulis Fendy Di lahan bekas pabrik NIMEF di Malang kini berdiri kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara bangunan eks Toko NIMEF di Jalan Agus Salim sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Malang.

“PASUKAN KARBOL” adalah sebutan bagi taruna Akademi Angkatan Udara (AAU). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun pernah merasakan jadi pasukan karbol. Selain itu, Hadi yang jebolan AAU angkatan 1986 itu pernah menjadi Komandan Batalion Taruna AAU. Ketika melatih para pasukan karbol, Hadi sering kali unjuk kebolehan.   “Misalnya, saat para karbol sedang berlatih menembak, Hadi menerbangkan pesawat lalu sengaja terbang rendah dan bermanuver ke arah mereka,” demikian dikisahkan Eddy Suprapto dalam biografi Anak Sersan Jadi Panglima: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto . Menurut Chappy Hakim dalam kumpulan tulisan Awas Ketabrak Pesawat Terbang  panggilan “karbol” bermula pada awal 1960-an. Pelopornya ialah Letkol (AU) Saleh Basarah. Pada 1963, Basarah, Perwira Wing Pendidikan 001 yang merangkap anggota pelaksana proyek AAU sedang mengikuti pendidikan di Amerika Serikat tahun 1963. Saat berkunjung ke markas US Air Force (USAF) di Washington, Basarah menyaksikan para kadet udara sering dipanggil “The Dollies”, “Dooly”, “Mister Dooly”, dan sebagainya. Panggilan itu diambil dari nama jenderal USAF: James Harold Doolitle, seorang penerbang andal yang serba bisa. Pada Perang Dunia II, Doolittle dianugrahi Medal of Honor atas keberaniannya memimpin serangan balasan ke Jepang, empat bulan setelah Pearl Harbour dihancurkan. Operasi militer udara itu dikenal dengan nama “Serangan Doolitle”. Basarah kemudian mengadaptasikan tradisi di Amerika itu ke Angatan Udara (AURI). Dia memutuskan panggilan karbol untuk menyebut para taruna AAU. Nama “karbol” diambil dari julukan Marsekal Muda Abdulrachman Saleh, penerbang dan perintis AURI yang gugur ditembak pesawat Belanda. “Mengharapkan semua lulusan Akademi Angkatan Udara dapat mencontoh keteladanan dan mampu mencapai kualitas seorang perwira seperti Abdulrachman Saleh, maka para taruna AAU dipanggil dengan nama ‘karbol’,” tulis Chappy Hakim. Menurut Suprapto, tidak ada surat keputusan untuk itu. Saleh Basarah hanya mengumumkan secara lisan dalam apel pagi pataruna yang lazim disebut Apel Embun di Lapangan Belimbing. Tentu saja dengan sedikit penjelasan tentang sosok Abdul Rahman Saleh. Panggilan karbol langsung disetujui semua pihak. Namun, pasukan karbol angkatan 1965 harus merasakan getirnya pengalaman pahit. Itu terjadi pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 5 Oktober 1965. Pasukan karbol berjejer menyambut konvoi panser pengusung jenazah pahlawan revolusi yang akan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Kehadiran dan tindakan mereka di sana sebagai tanda ikut berkabung. “Pasukan karbol yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal korban G-30-S, mukanya diludahi oleh pasukan Angkatan Darat yang berada di atas panser,” kenang mantan panglima AURI Omar Dani dalam Pledoi Omar Dani:   Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran, dan Tanganku yang disusun Benedicta A. Surodjo dan J.M.V. Suparno. Menurut Omar Dani, AURI menjadi bulan-bulanan dan cemoohan banyak pihak karena dianggap terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Rundungan tidak hanya mendera pasukan karbol. Mobil perwira AURI seperti Laksda Aburachmat dan Lettu (AU) Chusnul Chotimah ditabrak oleh jip-jip pasukan RPKAD (kini Kopassus). Para ibu AURI yang berbelanja di pasar luar kawasan Pangkalan Halim Perdanakusumah juga ikut diludahi. Omar Dani sendiri menjadi pesakitan politik yang dijebloskan ke penjara selama hampir 30 tahun. Selama rezim Orde Baru berkuasa, sebagaimana diungkapkan sejarawan Asvi Warman Adam dalam kata pengantar Pledoi Omar Dani , hubungan antara Presiden Soeharto dengan Angkatan Udara sebagai suatu lembaga tidak pernah mesra. Dalam membangun industri kedirgantaraan, Soeharto lebih percaya kepada teknokrat B.J. Habibie ketimbang ahli dari Angkatan Udara. Selain itu, di masa Orde Baru kepemimpinan militer selalu “dikuasai” oleh Angkatan Darat yang menjadi Panglima ABRI. Dominasi itu patah memasuki era reformasi. Pada 2006, Marsekal Djoko Suyanto menjadi sebagai Panglima TNI di masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kini, Panglima TNI dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto yang juga perwira dari Angkatan Udara.*