Hasil pencarian

SETELAH menjadi polemik, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan tidak akan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS atau foreign terroris fighter  (FTF) dari Suriah. Menkopolhukam Mahfud MD menyebut berdasarkan data dari CIA, terdapat 689 WNI yang bergabung dengan ISIS.

JULI 1948. Matahari nyaris di atas ubun-ubun. Teriknya membekap jalur Cianjur-Bandung, ketika sebuah sedan meluncur dari arah Jakarta. Di Kampung Belendung, tetiba tujuh anggota polisi NICA (Pemerintah Sipil Hindia Belanda) menghentikan mobil yang berisi lima orang Belanda (salah satunya seorang perempuan). Begitu mobil berhenti, para polisi gadungan itu langsung berupaya melakukan peringkusan. Alih-alih menyerah, para penumpang sedan tersebut (yang ternyata anggota militer Belanda) malah melakukan perlawanan. Terjadilah pergumulan dan tembak menembak yang berakhir dengan tewasnya keempat lelaki Belanda itu. Sedangkan yang perempuan ditawan dan tak ada yang mengetahui bagaimana nasib dia selanjunya. “Orang-orang yang menyamar sebagai polisi itu tak lain adalah Koim dan gerombolannya,” ungkap Raden Makmur (93), salah seorang anggota Lasykar Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI) di Cianjur. Koim adalah salah satu jagoan yang sangat ditakuti di wilayah utara Cianjur pada masa revolusi. Selain dikenal sebagai pejuang, dia pun kerap menjalankan praktek-praktek teror dan kriminalitas guna memenuhi kebutuhan pasukannya. Sebagai target, Pasukan Koim memilih orang Belanda dan orang-orang Indonesia yang dianggap pro Belanda (sipil maupun militer) . “Saat melakukan penjarahan, dia tak segan-segan berlaku kejam kepada para korbannya,” ujar Makmur. Kebrutalan Pasukan Koim, membuat militer Belanda geram. Mereka lantas mengirimkan satu unit Baret Hijau dari KST (Korps Pasukan Khusus) untuk memburu kelompok tersebut. Pada Agustus 1948, Koim berhasil diringkus di Purwakarta. Dia kemudian dibawa ke Penjara Cianjur dan baru pada 1950 menghirup udara bebas. Baru beberapa hari menikmati udara luar penjara, dia diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan. Saat menuju tempat pertemuan itulah,  di Jembatan Mande tetiba seorang lelaki mendekatinya lalu menembak kepalanya dengan supucuk pistol. Maka tamatlah riwayat Koim, sang jagoan dari Cianjur utara. Di Cibarusa (beberapa puluh kilometer dari tempat Koim beroperasi) usai proklamasi muncul seorang jagoan bernama Pak Macan.  Begitu pula di Karawang ada figur Camat Nata dan Pak Bubar,  dua tokoh dunia hitam yang karena kebutuhan revolusi “terpaksa” diangkat sebagai pejabat pemerintahan (camat dan bupati). “Malah Pak Macan dilantik sebagai kepala keamanan di Cibarusa oleh Presiden Sukarno sendiri saat dia sedang berkampanye melewati wilayah itu pada akhir 1945,” ungkap sejarawan Robert B.Cribb kepada Historia. Menurut peneliti sejarah Indonesia John R.W. Smail, sejatinya istilah “jago” diambil dari “ayam jago”. Kata itu mengacu kepada karakteristik seorang lelaki yang senang berkoar, garang dan bersenjatakan golok. “Haruslah dipahami bahwa jago tidak lebih dari sekadar penjahat pedesaan, sejenis dengan bandit di Eropa,” ungkap Smail dalam Bandung in the Early Revolution, 1945-1946 (diterjemahkan menjadi Bandung Awal Revolusi, 1945-1946 ). Namun kelompok jago adalah institusi sosial yang diakui, kendati menyimpang. Mereka memiliki mitos-mitos yang dapat dibuktikan kebenarannya, misteri yang diyakini secara kolektif dan para pemimpin kharismatik, meskipun cakupannya terbatas. Semua itu memang sengaja diciptakan sebagai alat teror guna menuntut ketaatan dan penciptaan situasi eksploitatif terhadap rakyat. “Kasus-kasus seperti itu juga terjadi di Bandung, Cimahi dan Padalarang,” ungkap Smail. Umumnya para jago juga memiliki hubungan baik dan simbiotik  dengan lasykar-lasykar besar seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan LRDR (Lasykar Rakjat Djawa Barat). Pada Desember 1945, tersebutlah seorang jago bernama Soma. Dia mengangkat dirinya sebagai camat setelah merebut kekuasaan dari seorang pamongparaja di Cisarua, sebuah kawasan perbukitan yang terletak di utara Cimahi. Setelah berkuasa, Soma menyebarkan rumor bahwa dirinya ada untuk membagikan kekayaan para hartawan kepada rakyat. Gerombolan Soma kemudian merajalela sedikit ke barat. Di Padalarang, mereka mengambilalih suatu pusat misionari Katholik untuk dijadikan markas besar dan menciptakan sejenis “republik jago” di kawasan tersebut. Demi menghindari para jago itu, para pamongpraja yang sebelumnya berkuasa terpaksa menyingkir ke kota. Kekosongan politik di tingkat kecamatan dan desa itu langsung diisi oleh para jago binaan Soma. Kentalnya suasana anti pamongpraja yang dianggap hanya sebagai bekas begundal Jepang memunculkan suatu bentuk kekuasaan yang lebih “anti feodal dan merakyat serta revolusiener”. Euforia itu terasa konkret jika melihat penampilan para kepala desa yang jauh berbeda dengan di masa kekuasaan Jepang dan Hindia Belanda. Seorang bekas pamongpraja yang diangkat sebagai camat, secara radikal merubah penampilannya menjadi lebih “revolusiener”: santai, berambut gondrong dan kerap membawa sepucuk pistol ke mana-mana. Hal itu wajib dia lakukan, karena jika masih mempertahankan “kesantunan kaum priyayi”, dia tidak bisa bertindak lugas bahkan akan segera dilibas. “Hanya dengan bergaya seperti itulah, dia dapat memelihara keteraturan sosial,” ungkap Smail. Pada perkembangan berikutnya, aksi para jago itu memunculkan kegerahan di kalangan pejabat Republik yang berkuasa di kota-kota. Segera setelah “kegaduhan” itu, mereka menugaskan satuan-satuan TKR untuk menumpas semua kekacauan tersebut ke pelosok-pelosok. Karawang dan Bekasi adalah dua wilayah yang kali pertama dibersihkan. Pada awal 1946, TKR meluncurkan operasi militer di Cibarusa (republik jago di kawasan perbatasan Cianjur-Bekasi) guna melibas Pak Macan dan gerombolannya. “Pak Macan sendiri mencoba kabur dari operasi yang keras itu, namun penasihat politiknya dari API (Manaf Roni) terbunuh dalam pertempuran,” ungkap Cribb dalam Gangsters and Revolutionaries . Pak Bubar juga tak lepas dari target operasi. Dikisahkan saat berhadapan dengan para prajurit TKR, dia berupaya kabur dengan mengandalkan ilmu menghilangnya. Tetapi militer yang bermata lebih tajam segera memberondongnya dengan senapan otomatis sehingga menyebabkan sang jagoan itu tewas seketika. Di wilayah Bandung dan sekitarnya, jaringan para jago perlahan namun pasti mulai menuju kehancuran setelah Resimen Pelopor dari TKR melucuti sekaligus membubarkan API. Alasan resmi pejabat Republik menyebutkan bahwa penumpasan itu terpaksa dilakukan karena mereka memberlakukan kelompoknya sebagai “republik dalam Republik”, tidak mematuhi otoritas sipil dan militer resmi, melakukan teror dan melakukan kontak dengan pihak musuh (Belanda). Di Karawang, penumpasan terhadap LRDR oleh militer Indonesia malah memunculkan dendam yang berkarat di kalangan para anggota lasykar dan para jago. Alih-alih tunduk kepada aturan Republik, mereka malah membelot ke kubu musuh dan memasrahkan dirinya untuk dipersenjatai lalu secara bahu membahu terlibat dalam operasi militer pertama Belanda menghabisi kaum Republik.*

JOHANNES Baptista (J.B.) Sumarlin, mantan Menteri Penertiban Aparatur Negara (PAN) dan Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan Orde Baru, wafat pada 6 Februari 2020. Jenazahnya dimakamkan di San Diego Hill, Karawang, Jawa Barat, pada 10 Februari 2020. Sepanjang hayatnya, Sumarlin dikenal sebagai sosok bersih, berintegritas, dan berani. “Beliau bahkan tidak segan menyamar sebagai pegawai RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) dalam rangka membongkar praktik korupsi yang ada dan untuk mencari tahu sendiri siapa saja pelakunya,” kenang Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan dalam upacara serah terima jenazah J.B. Sumarlin di Kementerian Keuangan, Jakarta, 10 Februari 2020.

Aceh menjadi salah satu persinggahan para pelaut dunia yang datang ke Nusantara. Sejak era pelayaran, wilayah itu telah membuka diri dengan dunia luar. Posisinya yang strategis (ada di sekitar Malaka dan penghubung dataran Asia), menjadi sebab banyak bangsa singgah ke negeri paling ujung di pulau Sumatera tersebut. Terbukanya pelayaran mengantarkan bangsa-bangsa  dalam interaksi yang lebih dalam dengan penduduk Aceh. Aktifitasnya tidak hanya tercatat oleh bangsa pendahulu (Tiongkok dan Arab) saja, tetapi juga oleh masyarakat Eropa yang datang belakangan. Para pelaut Barat menggambarkan kehidupan penduduk lokal dalam catatannya, termasuk cara hidup yang terasa asing di mata mereka. Cara Berpakaian Catatan yang menyebutkan nama Aceh muncul pada pertengahan abad ke-16. Tome Pires, penjelajah Portugis, menyebutnya sebagai Achin . Pires menjadi penjelajah Eropa pertama yang menulis daerah itu pada catatan penjelajahannya, Suma Oriental . Berdasarkan peta bertahun 1540, wilayah kuasa Aceh membentang hingga ke pedalaman. Aceh, kata Pires, adalah negeri pertama yang dapat ditemukan setelah menelusuri terusan Pulau Sumatera. Gambaran lebih jelas tentang penduduk Aceh datang dari penjelajah Prancis Francois de Vitre. Ia tiba di Aceh pada 26 Juli 1602 ketika kekuasaan dipegang oleh Sultan Ali Riayat Syah. Berdasar penggambaran Vitre diketahui bahwa kebanyakan orang Aceh pada waktu itu hanya mengenakan pakaian berupa ikat pinggang yang dililitkan pada tubuh untuk menutupi bagian kemaluan. Sedang bagian lain dibiarkan terbuka. Pakaian yang digunakan penduduk biasanya dari belacu biru, bahan paling bagus yang bisa ditemui di sana, dengan warna merah lembayung. Menurutnya, kebiasaan orang Aceh yang suka memakai sorban juga sungguh aneh. Sorban itu diikat seperti gulungan sedemikian rupa hingga ujung kepalanya tak tertutup. Sementara seorang pedagang Inggris bernama Peter Mundy menyebut jika semua laki-laki mencukur rambut di bibir atas dan dagungnya. Semua orang Aceh berjalan tanpa alas kaki, baik raja maupun penduduk biasa. Menjelang akhir abad ke-17, cara berpakaian sebagian besar penduduk Aceh mulai berubah. Dikisahkan Guillaume Dampier, dikutip Denys Lombard dalam Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) , di Aceh sudah banyak perempuan yang mulai menggunakan perhiasan di telinganya. “Yang paling terkemuka dari mereka memakai kupiah yang pas di kepala, terbuat dari kain wol yang diwarnai merah atau warna lain dan yang bentuknya seperti topi tanpa tepi … mereka memakai celana pendek dan orang bangsawan memakai sepotong kain sutera yang longgar di atas pundak … mereka tetap telanjang kaki, hanyalah yang kaya-kaya yang memakai semacam sandal,” tulis Dampier. Perihal Makan Penduduk Aceh digambarkan tidak terlalu banyak makan. Para pelaut Barat menganggap kebiasaan itu aneh. Karena mereka dapat menghabiskan banyak makanan dalam satu waktu. Sehingga orang Aceh disebut terlalu sederhana soal makanan. Penduduk di negeri itu hampir selalu makan nasi dengan sedikit ikan dan sedikit sayur. Hanya orang kaya dan terpandang yang makan dengan ayam yang dibakar atau direbus untuk persediaan satu hari penuh. “Seandainya ada dua ribu orang Kristen di negeri mereka, maka segera mereka akan kehabisan sapi dan unggas,” ungkap Dampier. Namun Lombard sendiri menyebut pandangan para penjelajah terhadap kebiasaan makan orang-orang Aceh terlalu dangkal. Mereka tidak memperhitungkan adanya “waktu makan”, yang berlaku di kalangan masyarakat Aceh. Karena para penduduk biasanya menyiapkan makanan untuk sehari penuh, sehingga tidak dihabiskan dalam satu waktu. Sistem Pernikahan Mengenai sistem perkawinan di Aceh, peneliti Belanda Snouck Hurgronje telah membahasnya lengkap dalam Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial . Namun penelitiannya itu baru dilakukan pada abad ke-19. Kajian terdahulu tentang permasalahan tersebut datang dari penjelajah Prancis Augustin de Beaulieu abad ke-17. Dalam De Rampspoedige Scheepvaart der Franschen naar Oostindien, onder’t beleit van de Heer Generaal Augustyn van Beaulieu, met drie Schepen uit Normandyen , Beaulieu mengungkapkan sejumlah kebiasaan di dalam praktek pernikahan orang Aceh yang tidak ia pahami. Malah orang Prancis ini menyebutnya sebagai hal yang menarik. Ia mengatakan bahwa sistem itu dijalankan sesuai hukum agama yang berlaku di negeri itu. “Mereka memperistri perempuan sebanyak yang mereka inginkan atau dapat mereka hidupi, tetapi salah satu di antara perempuan itu adalah istri utama dan anak-anaknyalah yang menjadi pewaris sah. Mereka tidak memperlihatkan istri mereka atau mengizinkannya ke luar rumah. Si suami biasanya memperoleh dara muda dan ia harus membayar untuk memperolehnya dari orang tuanya, dan harus memberinya sebagian dari harta bendanya sebagai warisan,” ucap Beaulieu seperti dikutip Lombard. Mengenai harta dalam keluarga, perempuan harus memberikan seluruhnya kepada sang suami. Namun ia tetap menerima sebuah surat yang dapat digunakan untuk mengklaim hartanya itu jika suatu saat mereka bercerai. Sementara jika perpisahan terjadi karena si suami meninggal, istri menerima harta bawaan di luar mas kawin ketika suami menyuntingnya, dan harta itu tidak dapat diklaim oleh pihak manapun. Sedangkan perihal perceraian, Lombard mengatakan jika di Aceh perempuan mendapat beberapa keuntungan yang tidak dikenal di daerah-daerah Islam lain yang lebih ke barat. Suami tidak bisa mencampakkan istrinya begitu saja. Perceraian dapat terjadi apabila keduanya menginginkan hal tersebut. “Jika si suami mempunyai keinginan sedemikian dan si istri tidak, si suami mempunyai piutang berupa maharnya dan harus membayar bunga baru. Demikian juga si istri tidak dapat kawin lagi. Dan mereka terpaksa tinggal bersama, sekalipun mereka tidak bercampur,” ungkap Lombard.

Pada September 1965, Pramoedya Ananta Toer mengirim surat kepada Kerajaan Belanda melalui Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Surat itu berisi permintaan Pram kepada pemerintah Belanda agar mengembalikan karya-karyanya yang dirampas saat Agresi Militer Belanda pertama pada 1947. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Jaksa Agung, kantor berita Antara , serta redaksi Lentera Bintang Timur . Pram meminta empat naskah yakni tiga perempat bagian dari naskah Di Tepi Kali Bekasi , novel Sepuluh Kepala Nica dan dua karya terjemahannya. Selain itu, ia juga menuntut Belanda mengembalikan satu buku hariannya. Di Tepi Kali Bekasi ditulis Pram pada 1947 berdasarkan kisah revolusi yang terjadi sejak bulan-bulan pertama revolusi sampai tentara Belanda menduduki Bekasi pada 1946. Bercerita tentang perlawanan para pemuda Indonesia terhadap tentara Jepang, Inggris-India, dan tentara Belanda, serta adanya kontra revolusi dari dalam negeri. Naskah itu dirampas oleh Marinir Belanda pada 27 Juli 1947. Seperempat bagian naskah Di Tepi Kali Bekasi yang bisa diselamatkan kemudian diterbitkan dengan judul yang sama oleh Usaha Penerbitan Gapura, Jakarta pada 1951. Sementara itu, Pram menulis Sepuluh Kepala Nica pada 1946. Menurut Koh Young Hun dalam Pramoedya Menggugat , pada pertengahan 1946 Pram diangkat menjadi perwira persuratkabaran letnan dua yang memimpin 60 prajurit dan bermarkas di Cikampek. Pada masa inilah Pram menulis novel Sepuluh Kepala Nica . Kisah novel ini berangkat dari kejadian-kejadian revolusi selama tiga bulan pertama revolusi Indonesia di Jakarta. Novel ini sama sekali belum pernah diterbitkan. A. Teew dalam Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer menyebut naskah Sepuluh Kepala Nica dihilangkan oleh Penerbit Balingka, Pasar Baru, Jakarta. Pram juga menuntut dua naskah terjemahannya dikembalikan yakni Moeder, Waarom Leven Wij atau Bunda, Mengapa Kita Hidup? karya Lede Zielens dan terjemahan Het Rijk der Mensen atau Bumi Manusia karya Antoine de Saint-Exupery. Menurut Pram, naskah-naskah itu lenyap ketika ia ditangkap tentara Belanda di rumah tumpangannya di Gang Mangga, Kemayoran, Jakarta, dua hari setelah Agresi Militer Belanda pertama tahun 1947. Bersama penangkapan itu, rumah digeledah dan naskah-naskah Pram pun disita. “Penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan sampai berulang-ulang kali, terakhir oleh kesatuan dari basis Commando Batavia tentara Belanda,” tulis Bintang Timur , 5 September 1965. Selain karya-karya tersebut, Pram juga menyebut satu buku hariannya yang dirampas tentara Belanda. Buku harian itu tebalnya 5 cm dan terbuat dari kertas kuning buatan Padalarang serta diikat dengan tali sepatu militer Republik. Buku harian ini ditulis pada rentang 1941 hingga 1946. Buku harian ini dirampas dari tangan Soegiarto, seorang bekas kopral dalam Kesatuan Bung Pram, yang ditugaskan khusus untuk mengambil buku harian tersebut. Antara bulan Februari hingga Juni 1947, Soegiarto ditangkap di Bekasi ketika hendak memasuki Jakarta. Ia dijebloskan ke penjara Glodok selama empat bulan. Sementara buku harian Pram langsung lenyap dirampas. Pada 1948, Pram pernah meminta secara lisan melalui Sersan Mayor Vos dari Basis Komando Batavia. Saat itu Pram sedang dipenjara di Bukit Duri. Sersan Vos, terkait naskah Di Tepi Kali Bekasi , menjawab sambil tersenyum: “Oh, itu tulisan tuan sendiri? Interessant .”   “Pada akhir surat gugatannya itu, pengarang Pramoedya Ananta Toer menutup bahwa setelah lebih dari 17 tahun naskah-naskah tersebut berada di tangan Kerajaan Belanda, maka sekarang dituntut untuk menyerahkan kembali kepada yang berhak dan jika tidak ada kemungkinan kembali untuk menyerahkannya maka pengarang ini menuntut diadakannya ganti rugi,” tulis Bintang Timur . Menurut Pram, ganti rugi tersebut bukan untuk keuntungan pribadinya melainkan akan digunakan untuk mendirikan sanggar serbaguna dan biro penghimpunan materi-materi sejarah modern Indonesia. Angga Okta Rachman, cucu Pram yang juga mengurusi arsip Pram, mengatakan bahwa ia sendiri belum pernah melihat surat itu maupun mengetahui adakah balasan dari Kerajaan Belanda. "Mungkin dibalas mungkin enggak . Tapi kalau dibalas pun pasti sudah kena vandalisme Oktober 65 di rumah Pram. Yang jelas sampai saat ini, aku nggak pernah liat surat itu di arsip Pak Pram. Juga naskah-naskah dan buku hariannya tidak pernah dikembalikan," ujar Angga kepada Historia . Surat Pram tampaknya memang tak membuahkan hasil. Hingga kini kita tak bisa membaca Sepuluh Kepala Nica , tiga perempat Di Tepi Kali Bekasi,  maupun buku hariannya.

LEMBAB, pengap, lusuh, dan suram. Di banjiha , ruang semi bawah tanah berukuran kecil, seperti itulah keluarga Kim hidup di sebuah komplek apartemen padat di Seoul, Korea Selatan. Mereka hidup pas-pasan dengan mengandalkan nafkah ayah sebagai pelipat kardus pizza  part-time . Kakak-beradik dari keluarga Kim, yakni Ki-jeong (diperankan Park So-dam) dan Ki-woo (Choi Woo-shik), sampai harus berebut ruang sempit di kamar mandi yang klosetnya lebih tinggi dari lantai untuk mendapatkan sinyal telepon. Keluarga Kim jelas mendambakan punya kehidupan di atas kelayakan. Gambaran kemiskinan di negeri terkaya ke-12 dunia (per 2019) itulah yang ditonjolkan sutradara Bong Joon-ho dalam film black comedy  berjudul Parasite . Film itu mencetak sejarah di Academy Awards ke-92 di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (9/2/2020) malam waktu setempat. Dari dari enam nominasi, Parasite menggondol empat Piala Oscars. Salah satunya, kategori Best Picture  alias film terbaik. Parasite  menjadi film Asia dan berbahasa asing pertama yang menang kategori prestisius itu. Namun tiada “ butterfly effect ” dalam kegemilangan itu. Kegirangan tim produksi dan para pemerannya di atas panggung Academy Award ke-92 itu tak serta-merta menular ke sesama orang Korea Selatan, terutama para penghuni banjiha . Seperti Song Sung-geun, pria berusia 82 tahun yang tinggal di salah satu banjiha  di komplek apartemen area Samseog-dong, Distrik Gwanak, selatan Seoul, misalnya. “Udaranya lembab dan saya tidak suka tinggal di sini. Tetapi saya tidak mampu punya tempat tinggal lain yang lebih baik,” ujarnya pasrah kala berkisah kepada Daisuke Shimizu, koresponden The Asahi Shimbun  di Seoul, Senin (10/2/2020). Salah satu penampakan "banjiha" di salah satu kota di Korea (Foto: locationkorea.com ) Penonton di segenap penjuru dunia hingga para juri- voter Piala Oscar mungkin hanya bisa melihat kenyataan itu dari 132 menit Parasite . Pun dengan para awak produksi hingga para pemainnya, hanya merasakan “gregetnya” hidup melarat seperti Song-geun selama masa produksi. Orang-orang seperti Song-geun lah yang benar-benar merasakan realitasnya. Di distrik apartemen yang sama masih ada sekira 200 keluarga seperti Song-geun yang terpaksa tinggal di banjiha . Song-geun sendiri tinggal di sebuah banjiha dengan luas 30 meter persegi tanpa kamar mandi –lebih buruk dari gambaran keluarga Kim di film Parasite . Selain banjiha -nya berudara lembab, jendela hanya setinggi jalan. Maka, itu rentan polusi baik udara maupun air. Bajinha itu juga rentan banjir jika hujan lebat lantaran posisinya berisisipan dengan drainase dari belasan hingga puluhan lantai apartemen di atas kepala mereka. Lingkungannya jelas kurang sehat. Data statistik pemerintah Korsel per 2015 mencatatkan, sekira 360 ribu keluarga tinggal di banjiha di berbagai kota di negeri itu. Sekira 220 ribu di antaranya berada  di Seoul, baik yang hak milik maupun sewa. Memang tidak semua yang tinggal di bajinha hidup di bawah garis ‘ kemisqueenan ’. Beberapa dari mereka di merupakan kelas menengah yang tak sanggup membeli tempat tinggal yang lebih laik mengingat tingginya harga properti di “Negeri Ginseng” itu. “Kami mungkin bukan orang paling miskin, namun saya yakin apartemen-apartemen semi bawah tanah adalah simbol kemiskinan,” kata Kim Young-nam, perempuan berusia 61 tahun penghuni banjiha di apartemen Distrik Mapo yang jadi salah satu lokasi pengambilan gambar film Parasite. Bunker Serangan Nuklir Sebelum munculnya film Parasite , jarang ada film-film Korea yang menggambarkan kehidupan masyarakat menengah dan miskin yang tinggal di banjiha . Parasite membuka mata dunia lebih lebar terhadap gambaran lebih utuh Korea sebagai negara kaya. Di balik beragam bidang industri yang gemerlapan, banyak kehidupan sulit masyarakat kelas proletar yang tersembunyi di baliknya. “Tempat tinggal seperti ( banjiha ) di film itu sangat serupa dengan psikologi protagonis kita. Kita menjadi negara kaya dengan sangat cepat. Dan orang-orang yang tak mampu mengejar ketertinggalan, akan merasa tersesat. Dan mereka merasakan inferioritas. Masalah ekonomi bukan sekadar angka. Namun juga tentang emosi yang besar,” tutur Bong Joon-ho, dinukil NPR Illinois , 5 November 2019. Kolase "banjiha" alias apartemen semi bawah tanah yang digambarkan film "Parasite" (Foto: CJ Entertainment) Gedung-gedung apartemen di Korea dibangun sebagai pengganti permukiman tapak yang banyak hancur usai Perang Korea (1950-1953). Utamanya di kota-kota besar seperti Seoul dan Busan seiring Korsel membangun perekonomiannya berbasis industri yang tentu mengundang urbanisasi. “Ekonomi Korea (Selatan) mulai tumbuh sejak awal 1960-an dan telah bertransformasi dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Blok-blok apartemen di kota-kota dan kompleks-kompleks industri juga mulai dibangun,” ungkap Damian Harper dkk dalam Lonely Planet Korea. Kompleks-kompleks apartemen itu mulai dibangun pada 1961. Pemerintahan militer saat itu memercayakan pembangunannya kepada Korea National Housing Corporation. Kompleks apartemen yang dibangun adalah Mapo Apartments, yang dibangun di atas lahan bekas kompleks penjara. “Lalu dilanjutkan dengan Kompleks Apartemen Hangang di Ichondong, Seoul yang merepresentasikan desain terbaru untuk gedung apartemen. Desainnya kemudian ditiru untuk gedung-gedung apartemen lain di Distrik Banpo, Yeongdong, dan Jamsil pada 1970,” tulis Jung In-ha dalam Architecture and Urbanism in Modern Korea. Di tengah pembangunan itu, Korsel tetap dihantui konflik dengan saudaranya dari utara (Korut). Utamanya pada 1968, saat banyak infiltran militer Korut yang berupaya membunuh Presiden Korsel Park Chung-hee. Potensi eskalasi konflik bersenjata kian terasa kala kapal AL Amerika Serikat USS Pueblo ditangkap militer Korut pada 22 Januari 1968. Di tahun itu juga sekelompok infiltran militer Korut menyatroni Blue House (Istana Kepresidenan Korsel) untuk membunuh Presiden Park, namun gagal. Kompleks Apartemen Mapo pada 1963 (Foto: Repro "The Birth of the Apartment A Translated Modernity in South Korea") Sebagai langkah preventif untuk melindungi warganya jika terjadi perang lagi, pada 1970 pemerintah Korsel mengeluarkan kebijakan agar setiap gedung apartemen yang dibangun harus mempunyai ruang bawah tanah sebagai bunker darurat saat terjadi serangan bom maupun nuklir dari utara. “Dalam satu komplek apartemen terdiri dari tiga gedung yang memiliki tangga eksterior, sebuah ruangan semi bawah tanah dan pilotis (dinding penopang beton bertulang, red. ), sesuai kebijakan pemerintah tentang bangunan permukiman yang punya batasan jumlah lantai. Pembangunan ruang semi bawah tanah paling disukai pengembang karena tak terhitung dalam batasan lantai yang ditetapkan pemerintah,” lanjut In-ha. Mulanya, pemerintah melarang setiap pengembang maupun pemilik apartemen menyewakan atau menjual banjiha itu lantaran diperuntukkan khusus untuk situasi darurat. Namun tingginya kebutuhan permukiman akibat kebutnya laju industri dan perekonomian Korsel pada 1980-an membuat pemerintah melegalkan praktik jual-beli atau sewa banjiha untuk hunian.

Dari sekian nominasi di Academy Awards ke-92 di Teater Dolby, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (9/2/2020) malam waktu setempat, film Joker jadi sorotan yang paling menonjol. Film yang diadaptasi dari komik itu masuk 11 nominasimeski hasilnya sekadar dua Piala Oscar, di kategori aktor utama terbaik (Joaquin Phoenix) dan musik scoring orisinil terbaik (Hildur Guðnadóttir). Film 1917 yang masuk di 10 nominasi, membawa pulang tiga Piala Oscar.Masing-masing dari kategori sound mixing terbaik (Mark Taylor dan Stuart Wilson), sinematografi terbaik (Roger Deakins), dan efek visual terbaik (Guillaume Rocheron, Greg Butler, dan Dominic Tuohy).Ia mengalahkan Avengers: Endgame yang laris dan populer . Yang menjadi kejutan adalah gemilangnya film Korea Selatan Parasite , yang menyabet empat Piala Oscar sekaligus. Masing-masing dari sutradara terbaik (Bong Joon-ho),   naskah orisinil terbaik, film fitur internasional terbaik , dan best picture . Hebatnya, di kategori Best Picture ia mengalahkan The Irishman , Ford v Ferrari , Jojo Rabbit , Joker , Little Women , Marriage Story , 1917 , dan Once Upon a Time in Hollywood . Parasite mencetak sejarah d al am perhelatan Academy Awards , yakni sebagai film Asia pertama yang menang kategori film terbaik. Lantas, bagaimana sejarah Academy Award itu sendiri? Trofi Penyatu Industri Film Semua bermula dari berdirinya Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)pada 11 Mei 1927. Organisasi itu dinisiasi pemilik rumah produksi Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Louis Burt Mayer. AMPAS didirikan sebagai organisasi yang jadi wadah bagi penyelesaian sejumlah sengketa para pelaku film di Hollywood.Setahun kemudian, Mayer menawarkan ide apresiasi para pelaku film. “Saya menemukan cara terbaik menangani (para pekerja film) adalah dengan mengalungkan medali kepada mereka. Jika saya bisa memberikan mereka piala dan penghargaan, mereka akan ‘saling bunuh’ dalam persaingan produksi film sebagaimana keinginan saya. Itu alasannya Academy Award diciptakan,” ujar Mayer dalam biografi yang dituliskan Scott Eyman, Lion of Hollywood: The Life and Legend of Louis B. Mayer. Para petinggi AMPAS lantas memutuskan pemberian penghargaan Academy Award Merit akan diberikan kepada 17 kategori yang merepresentasikan 17 cabang AMPAS. Mulai dari kategori aktor terbaik hingga penulis naskah terbaik. Namun, baru pada 1929 Academy Awards pertama dihelat sebagai ajang apresiasi karyadan para pelakunya dalam kurun 1927-1928, di Hotel Hollywood Roosevelt. Para pemenangnya ditentukan berdasarkan voting ribuan anggota AMPAS. Nama-nama pemenang sudah diberikan ke sejumlah media cetak dan radio tiga bulan sebelum upacara penganugerahan. Namun kebijakan itu diubah setelah tahun 1930.Nama-nama pemenang baru diberikan ke media beberapa jam sebelum malam penganugerahan, untuk keperluan percetakan suratkabar. Namun, kebijakan itu rawan kebocoran.Pada Academy Awards ke-12, Los Angeles Times sudah memuat bocoran nama pemenangsebelum malam penganugerahan, 29 Februari 1940. AMPAS lalu mengubah kebijakannya untuk Academy Awards ke-13, yang berlaku hingga sekarang, bahwa nama-nama pemenang hanya akan dituliskan di dalam selember kertas tertutup amplop. Amplop itu baru akan dibuka di atas panggung malam penganugerahan. Malam anugerah Academy Awards pertama pada 1929. ( oscars.org ). Trofi dan Julukan “The Oscars” Simbol penghargaan Academy Award berupa trofi berlapis emas 24 karat berbobot 8,5 pon (±3,8 kilogram) dan tinggi 13,5 inci (34,3 sentimeter).Wujud trofi bergaya art deco itu berupa sosok seorang ksatria berdiri di atas gulungan film sambil memegang pedang. Trofi itu didesain Cedric Gibbons, sineas di Hollywood kala itu. “Sketsa desainnya dibuat pada saat dia bosan di rapat komite Academy (AMPAS, red). Saat dia bosan mendengarkan pidato tentang pentingnya imej yang kuat, Cedric Gibbons menggambar sesosok ksatria Perang Salib tanpa pakaian sedang menancapkan pedangnya ke sebuah gulungan pita film,” tulis Anthony Holden dalam The Oscars. Saat Mayer menggagas ajang Academy Award, dia meminta Gibbons membuat trofi apresiasinya. Untuk menyempurnakan desain dari sketsa awalnya, Gibbons menggunakan Emilio Fernández,aktor yang dikenalnyadari sang pacar Dolores del Río, sebagai modelnya. Hasil penyempurnaan sketsa Gibbons itu menjadi acuan pematung George Stanley dalam membuat trofi, dengan pengawasan Guido Nelli dari California Bronze Foundry. Trofi itu dinamai Academy Award of Merit. Sejak 1939, trofi itu lebih beken disebutThe Oscars atau Piala Oscar. Ada tiga individu yang mengklaim sebagai yang pertama mempopulerkan istilah The Oscars. Pertama adalah Bette Davis, aktris yang memenangi trofi itu lewat film Dangerous (1935)di Academy Awards 1936. Ia menyebut trofi itu sebagai Piala Oscar karena sosok ksatria telanjang di trofi itu mengingatkannya pada bokong suaminya, Harmon Oscar Nelson. Austin Cedric Gibbons (kiri) desainer trofi Academy Award of Merit/The Oscars yang lantas dibuat pematung George Maitland Stanley. ( Los Angeles Magazine , Februari 2016/Dok. Keluarga Stanley). Klaim kedua berasal dari Margaret Herrick, pustakawan AMPAS. Mengutip Emanuel Levy dalam All About Oscar: The History and Politics of the Academy Awards , Herrick menyebut nama “Oscar” saat melihat patung emas itu pertamakali pada 1931, merujuk pada nama sepupunya, Oscar Pierce yang acap ia juluki “Paman Oscar”. Klaim ketiga datang dari kolumnis Sidney Skolsky. D i artikelnya yang dimuat New York Daily pada 1934, Skolsky menyematkan kata “Oscar” untuk me ledek trofi itu .  “ Will you have a cigar, Oscar ?” tulisnya. “Itu malam Academy Award saya ketika saya menjuluki trofi itu. Saya tak berusaha mengklaimnya secara hukum. Saya hanya ingin membuat trofi itu lebih humanis… Tahun-tahun berikutnya ketika merujuk penghargaan Academy, saya selalu memakai kata ‘Oscar’. Dalam beberapa tahun kemudian nama itu diterima dan diakui. Terbukti nama itu nama yang magis,” kata Skolsky dalam memoarnya yang dirilis pada 1975, Don’t Get Me Wrong, I Love Hollywood. Pada 1939, AMPAS menetapkan julukan “The Oscars” bermula dari Herrick secara tersirat. Sementara,Skolsky diakui sebagai pihak pertama yang menyebut julukan itu secara tersurat.

Proses memerdekaakan diri tidak hanya dilakukan para pendiri negeri   ini   melalui perjuangan fisik. Upaya jauh lebih mendasar yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan membangun ilmu pengetahuan yang terbebas dari unsur penjajahan. Usai proklamasi, upaya menyebarkan pengetahuan pun dilakukan dalam berbagai aspek, seperti pembangunan institusi pendidikan tinggi atau pengembangan riset. Ada pula upaya memelihara dan mengembangkan pengetahuan untuk tujuan yang lebih praktis. Ilmu pengetahuan tersebut amat dibutuhkan setelah kemerdekaan untuk membangun negara dan mendidik warganya. “Dari pendekatan inilah proyek penelitian ini berjalan. Bagaimana Indonesia pasca-merdeka mencoba membangun kembali budaya pengetahuannya,“ kata Profesor Remco Raben dari Universitas Amsterdam dalam pembukaan seminar “The Construction of Indonesian Knowledge Culture since Independence” di UGM, Rabu, 5 Februari 2020. Upaya mengorganisasi ilmu pengatahuan untuk membangun masyarakat amat kentara pada awal kemerdekaan. Contohnya, pembentukan Sekolah Tinggi Islam –institusi pendidikan tinggi Islam pertama di Indonesia; kini menjadi Universitas Islam Indonesia– di Yogyakarta pada 1946. Upaya membangun institusi pendidikan Islam itu sudah dirintis pada masa pra-kemerdekaan. Masyumi yang sudah punya gagasan untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi negara baru ini, menyelenggarakan Sidang Umum Masyumi untuk membahas pembangunan perguruan tinggi Islam tersebut. Hasilnya, pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta  pada 8 Juli 1945. Dua hari berselang, sebagaimana dicatat Ramlah Mardjoened dalam K.H. Hasan Basri 70 Tahun , para mahasiswa STI mendirikan Persatuan Pelajar Sekolah Tinggi Islam. Namun karena pendudukan Jakarta oleh Sekutu, STI dipindahkan ke Yogyakarta pada 1946.  Sebagai presiden pertama, Sukarno juga mendorong para intelektual menciptakan pengetahuan yang dapat dipraktikkan langsung oleh rakyat bawah. Dalam pidatonya kala dinobatkan sebagai doctor honoris causa oleh UGM pada 1951, Sukarno menyebut bahwa dirinya tidak pernah puas pada ilmu pengtahuan bila tidak berguna bagi masyarakat. Pengetahuan tanpa praktik menjadi tak berarti karena kunci pengetahuan ada pada keberguanaannya bagi masyarakat. Upaya mengkonstruksi budaya pengetahuan terus berlanjut. Dalam pidatonya di Univeristas Padjajaran, September 1957, Sukarno menekankan pentingnya membangun karakter berbangsa yang sehat. Guru besar Ilmu Kesehatan Anak UI Profesor Sudjono Pusponegoro juga menekankan pada mahasiswanya betapa penting memahami perubahan sosial ekonomi masyarakat di samping mempelajari ilmu kedokteran. Usaha meningkatkan pengetahuan di era Sukarno cukup berhasil, khususnya dilihat dari cepatnya pertambahan jumlah mahasiswa dan besarnya keterlibatan negara dalam dunia pendidikan. Remco mencatat, ada tiga hal yang mempengaruhi berkembangnya budaya pengetahuan Indonesia pada dekade awal kemerdekaan. Pertama,  keinginan untuk membangun negara; kedua , kewajiban sosial akademisi; dan ketiga, keikutsertaan masyarakat untuk membentuk pengetahuan budaya baru. Upaya semacam itu menurutnya bisa dimasukkan dalam kerangka dekonolisasi. Tanggung jawab sosial dan nasional pada para akademisi lebih dititikberatkan untuk keuntungan masyarakat di mana perspektif macam ini amat berbeda dari praktik kolonial. “Kemerdekaan berpengaruh pada perkembangan pengetahuan budaya Indonesia. Di samping itu, sejarah pengetahuan masih terpinggrikan dalam historiografi Indonesia. Padahal, pengetahuan menjadi dasar pembangunan agraria, pendidikan, atau industri pertambangan. Dekolonisasi bisa menjadi alat analisis yang berguna untuk melihat pilihan politik,” kata Remco. Lebih jauh, Remco menjelaskan bahwa sejarah ilmu pengetahuan banyak didominasi oleh epistimologi Barat. Hal ini terlihat jelas pada analisis tajam dan deskripsi kaku antara asal ilmu pengetahuan Barat dan bagaimana Indonesia memaknai, menggunakan, dan memproduksi ilmu pengetahuan. Alasan inilah yang menurutnya penting untuk meneliti ilmu pengetahuan budaya di Indonesia pada dekade awal setelah kemerdekaan. Periode ini memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia menyikapi ilmu pengetahuan peninggalan kolonial. “Ketiadaan diskusi tentang dekolonisasi di Indonesia menajdi menarik sekaligus mengejutkan,” lanjut Remco. Pembahasan tentang konstruksi budaya pengetahuan tersebut lebih lanjut dilakukan dalam seminar yang dihadiri lebih dari 20 peneliti sejarah, di antaranya Mikihiro Moriyama dari Univeristas Nanzen, Eline Kortekaas dari Universitas Amsterdam, dan Didi Kwartanada sebagai peneliti independen. Seminar itu sendiri merupakan program kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, Amsterdam, dan Leiden yang didanai Nederlanse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Dewan Penelitian Belanda) sebagai bagian dari program “Decolonizing Knowledge. Postcoloniality and the Making of Modern Indonesia’s Knowledge Culture 1945-1970”. Dengan menelusuri upaya Indonesia membentuk pengetahuan, penelusuran lebih jauh tentang produksi pengetahuan bisa dilakukan. Selain itu, penelusuran juga tidak hanya berkutat pada institusi formal, seperti pusat penelitian, universitas, dan lembaga yang memegang didominasi konsepsi ilmu pengetahuan Barat namun juga praktik pengetahuan yang berkembang dan hidup di masyarakat.

HUTAN Rawakalong, Sumedang pada pertengahan Januari 1948. Kapten Sentot Iskandardinata menatap tajam Letnan Muda Soedarja. Ketika perwira pertama itu menyampaikan pesan Kolonel A.H. Nasution bahwa seluruh pasukan TNI (termasuk Batalyon 27 Tarumangera yang dipimpinnya) diwajibkan melakukan gencatan senjata dengan Belanda, Sentot menyatakan ketidakpercayaannya. Terlebih sebagai konsekuensi dari Perjanjian Renville, seluruh kekuatan Divisi Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Yogayakarta. “Apakah kamu tidak salah mendengar perintah,Letnan?” tanya Kapten Sentot. “Jika Kapten tak percaya, ini saya bawakan koran-koran yang memuat hasil perjanjian dengan Belanda itu,” ujar Soedarja sambil menyodorkan seberkas dokumen. Alih-alih menerimanya, Sentot malah menatap kosong tumpukan-tumpukan kertas tersebut. Kekekecewaan yang sama juga dirasakan oleh Letnan Kolonel A.E. Kawilarang, Komandan Brigade II Surjakantjana Divisi Siliwangi. Ketika menerima perintah itu lewat Letnan Islam Salim, dia betul-betul terkejut luar biasa. Walau terpaksa menerimanya, hati Kawilarang tak bisa menyembunyikan kekesalannya kepada pemerintahnya. “Bukan main bencinya saya, ketika mendengar kabar itu. Seperti (mendengar) halilintar di siang bolong rasanya. Tapi kami mampu menguasai diri: tunduk kepada perintah atasan, perintah (pemerintah) pusat,” ujar Kawilarang dalam otobiografinya, Untuk Sang Merah Putih (disusun oleh Ramadhan KH). Awal Februari 1948, para prajurit Siliwangi mulai keluar dari hutan dan gunung di seluruh Jawa Barat. Mereka bukan saja membawa diri mereka masing-masing tetapi ada juga yang mengikutsertakan seluruh anggota keluarganya. Menurut buku  Hijrah Siliwangi  yang diterbitkan oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, jumlah keseluruhan peserta hijrah adalah 30.000 orang. Sebagai titik temu seluruh rombongan Divisi Siliwangi dari pelosok Jawa Barat, dipilihlah Cirebon. Dari kota udang tersebut, mereka berangkat ke wilayah Republik dengan menggunakan tiga cara: diangkut dengan kapal laut menuju Rembang, menggunakan kereta api hingga Yogyakarta dan berjalan kaki hingga Wonosobo atau Gombong. Selanjutnya dari kedua kota itu, rombongan menggunakan kereta api dan truk menuju Yogyakarta dan sekitarnya. Saat menuju tempat tujuan hijrah inilah, pihak Belanda dikejutkan dengan performa prajurit-prajurit Siliwangi. Kendati berpakaian compang-compang, mereka tetap menunjukan disiplin tinggi laiknya tentara profesional. Termasuk saat seluruh prajurit harus menyerahkan senjata masing-masing guna diangkut secara terpisah, sesuai kesepakatan dengan pihak pengawas dari Komisi Tiga Negara (KTN). “Berbeda dengan penggambaran yang kerap ditulis koran-koran Belanda bahwa TNI itu sejenis kumpulan perampok dan ekstrimis, mereka justru terlihat seperti pasukan yang sangat teratur dan memiliki disiplin,” ujar Piere Heyboer dalam  De Politionele Acties . Namun tak ayal, pandangan merendahkan tetap diperlihatkan oleh pasukan Belanda, terutama para serdadu yang sebelumnya kerap terlibat dalam pertempuran brutal dengan anak-anak Siliwangi. Unit KST (Korps Pasukan Khusus) dan Batalyon Andjing NICA misalnya. Saat pelaksanaan hijrah, mereka sering berlaku sinis dan menghina seperti dilakukan kepada para prajurit dari Brigade II Surjakantjana. Ceritanya, sebelum bergerak ke titik kumpul di Cirebon, pasukan Siliwangi dari wilayah Cianjur, Sukabumi dan Bogor, yang langsung di pimpin Letnan Kolonel A.E. Kawilarang menunggu dahulu di Purabaya (suatu kawasan dekat Cimahi). Mereka dikawal secara ketat oleh satu kompi baret hijau Angkatan Darat Kerajaan Belanda (KST) pimpinan Letnan Pertama Henk Ulrici, yang merupakan tangan kanan Kapten R.P.P. Westerling. Karena merasa berlarut-larut dan tidak pasti, pada suatu kesempatan Kawilarang menanyakakan kepada Ulrichi: kapan pasukannya akan dibawa ke Cirebon? Ulrici menjawab dengan suara keras: “ Ya spoedig. Maar die gekke Kapitein Soegih Arto heft zich nog niet over gegeven en wij weten niet waar hij is”  ( Ya, secepatnya, tetapi Si Gila Kapten Soegih Arto -Komandan Batalyon 22- itu belum menyerah dan kami tidak tahu di mana dia sekarang). Mendengar jawaban itu, Kawilarang berang dan langsung membentak Ulrici: “Kepergian Siliwangi tidak ada hubungannya dengan kata “menyerah”! Ini adalah atas dasar perjanjian Indonesia dengan Belanda! Letnan, kalau bicara harus hati-hati dan jangan berteriak-teriak kepada saya!”demikian seperti dipaparkan Soegih Arto dalam biografinya, Pengalaman Pribadi Letjen (Purn.) Soegih Arto . Belum habis rasa marah Kawilarang, tiba-tiba seorang sersan baret hijau beretnis Minahasa (satu etnis dengan Kawilarang) melapor kepada Ulrici bahwa satu lagi kelompok “rampokers” telah datang dan siap bergabung dengan rombongan besar. Tanpa banyak cakap, Kawilarang mendekati Si Sersan itu dan langsung memakinya habis-habisan. Usai dimaki-maki, alih-alih melawan, Si Sersan itu langsung ngeloyor  pergi.*

DESEMBER 1949. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mohammad Hatta menerima telegram dari Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vyshinsky. Bunyinya: “Atas nama pemerintah Uni Soviet, saya dengan hormat menginformasikan kepada Anda, sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda, pemerintah Uni Soviet memutuskan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan akan membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia.” Pada 3 Februari 1950, Hatta memberi balasan kepada pemerintah Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerima keputusan pengakuan dari Uni Soviet dan merencanakan hubungan diplomatik dengan negara yang wilayah mencakup Asia dan Eropa tersebut. Saling berbalas telegram itu merupakan bukti hubungan diplomatik kedua negara secara resmi. Namun jika dilihat ke belakang, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet sebenarnya telah dirintis sejak 1947. Melalui seorang tokoh muda komunis bernama Suripno, Indonesia telah lama mengincar pengakuan politik negara adidaya ini. Meski hubungan yang dijalin saat itu tidak mendapat pengakuan resmi pemerintah, bahkan terkesan ditutupi dari pemberitaan di dalam negeri. Diplomasi Rahasia Pertengahan 1947, Suripno meninggalkan Indonesia untuk menghadiri kegiatan kongres pemuda sedunia, World Federation of Democratic Youth (WFDY). Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan , menyebut jika Suripno mulai menetap di Praha begitu kongres selesai. Ia ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri Agus Salim sebagai wakil Indonesia di Eropa Timur. Ia diberi wewenang menjalin hubungan dengan pemerintah Uni Soviet. Sementara menurut berita Pelita Rakjat, 3 Juni 1948, mandat yang dibawa Suripno di Uni Soviet datang dari Sukarno. Presiden menunjuknya sebagai wakil resmi Indonesia. NJF Zandstra, direktur surat kabar De Vrij Pers  di Surabaya, pernah menemukan sepucuk surat bukti mandat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet di kediaman Suripno di Yogyakarta. “Ditemukan surat jalan, lengkap dengan stempelnya buat perjalanan Suripno dan sepucuk surat yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno, di mana diberikan kewajiban kepada Suripno untuk mengadakan hubungan persahabatan dengan negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Ditemukan juga sepucuk surat balasan dari Rusia yang ditulis dalam bahasa Roes,” tulis Pelita Rakjat , 30 Desember 1948. Rupanya di dalam negeri, hubungan dengan Uni Sovet itu harus dirahasiakan oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Hal itu dilakukan agar hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) tetap terjaga baik. Mengingat pada 1947-1948, sedang berlangsung perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh pihak AS. “Selaku ketua delegasi, Amir Sjarifuddin segan melukai pihak Amerika, yang memimpin perundingan. Lagi pula, delegasi Republik Indonesia mengharapkan bantuan pihak Amerika dalam menghadapi delegasi Belanda. Oleh karena itu, hubungan Uni Soviet-Indonesia tersebut tidak diumumkan,” tulis Muljana. Tidak hanya masa Amir Sjarifuddin, pada periode Kabinet Hatta pun hubungan Uni Soviet-Indonesia tetap dirahasiakan. Hatta pun segan dengan Amerika. Ia tidak ingin keputusan mengumumkan secara terang-terangan hubungan mereka dengan Soviet malah menjadi bumerang bagi usaha di dalam negeri. Apalagi hubungan dengan Soviet masih belum tentu arahnya. Namun melalui Suripno, kata Muljana, usaha diplomatik dengan Uni Soviet akhirnya menjadi jelas, Pemerintah Indonesia sepakat membuka hubungan konsuler pada awal tahun 1948. Diberitakan harian Pelita Rakjat , 28 Mei 1948, kesepakatan kedua negara baru benar terjadi pada 19 Mei 1948. Siaran resmi stasiun radio Moskow menyebut jika penandatanganan perjanjian hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet telah selesai. Pemberitahuan itu mengejutkan Kabinet Hatta. Suripno akhirnya dipanggil pulang dari Praha untuk memberikan keterangan terkait kesepakatan tersebut. Suripno tiba di Yogyakarta pada 11 Agustus 1948. Setelah memberikan keterangan kepada menteri luar negeri, Suripno didampingi sekertarinya Suparto menghadap Sukarno. Rupanya si sekertaris adalah Muso, salah satu tokoh PKI, yang mengasingkan diri ke Moskow pada 1926. Ia menggunakan nama Suparto demi memelihara keamanannya selama di Indonesia. Rahasia Bocor Setelah pertemuan dengan Sukarno, Suripno dan Muso memberikan ceramah di Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Keduanya menceritakan perjalanan hidupnya di Eropa. Tidak lupa mereka memuji-muji Uni Soviet, yang dirasa memfasilitasi keduanya dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Muso mengakui dirinya berandil besar dalam melancarkan proses pengakuan Uni Soviet kepada Indonesia. “Pengakuan itu sangat penting karena Uni Soviet adalah satu-satunya negara yang ditakuti Amerika Serikat,” ucap Muso. Demikianlah, hubungan Uni Soviet-Indonesia yang sekuat tenaga dirahasiakan Kabinet Amir Syarifuddin dan Kabinet Hatta, begitu saja dibocorkan Suripno dan Muso. Dalam waktu singkat, rahasia itu menjadi konsumsi publik. Pihak oposisi, yang banyak beraliran kiri, tidak membiarkan begitu saja kesempatan tersebut, Melalui pers mereka, berbagai tuduhan terhadap pemerintah dilayangkan. Hatta dianggap antek AS. Ia juga dituduh tidak konsisten memberantas imperialisme. Pers Belanda tidak ketinggalan menyebut Indonesia telah terpengaruh komunisme. Pada 22 Agustus 1948, Muso berbicara di alun-alun Yogyakarta. Kegiatan itu dihadiri oleh ribuan masyarakat dan beberapa mahasiswa Uni Soviet. Muso kembali menyebut Uni Soviet sebagai pihak yang berjasa. Ia menyudutkan pemerintahan Hatta dengan menyebut pilihannya dalam menjalankan perundingan Renville adalah kesalahan. “Intinya, Muso membakar hati rakyat dan mengobarkan antipati terhadap Kabinet Hatta,” tulis Muljana. Akibat bocornya informasi terkait hubungan Uni Soviet-Indonesia dari mulut Suripno dan Muso, tuntutan pelaksanaan persetujuan keduanya semakin gencar di masyarakat. Banyak yang menganjurkan, terutama dari golongan kiri, agar Indonesia memihak blok Uni Soviet dalam menghadapi Belanda. Menanggapi hal tersebut, Menlu Agus Salim dalam sidang KNIP menegaskan jika pemerintah tidak menutup pengakuan dari pihak manapun. Pemerintah juga tidak berencana membatalkan persetujuan yang telah disepakati. Mereka hanya perlu menimbang pilihan terbaik demi kepentingan kedaulatan Republik Indonesia.*