Hasil pencarian

Di tepi Sungai Batang Hari terhampar gugusan percandian Muaro Jambi. Tak jauh dari Sungai Kampar Kanan di Riau ada lagi kompleks percandian Muara Takus. Semuanya menunjukkan kesamaan latar belakang agama, yakni Buddha Mahayana aliran Vajrayana. Jika diperluas hingga ke Sumatra Utara, ada pula tinggalan yang punya kesamaan latar belakang kepercayaan, yaitu di kawasan PadangLawas dekat aliran Sungai Sirumambe, Sungai Batang Pane, dan Sungai Barumun. “Pada rentang waktu yang sama di Pulau Sumatra ini ada pusat-pusat peribadatan yang dilatarbelakangi agama Buddha Vajrayana,” kata Ery Soedewo, peneliti Balai Arkeologi Sumatra Utara, dalam diskusi via zoom tentang “Candi Muara Takus: Dulu, Kini, dan Esok, yang diadakan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat beberapa waktu lalu. Berkembangnya Sekte Ery menjelaskan, Vajrayana atau Tantrayanamerupakan salah satu sekte dalam Buddha Mahayana. Tantrayana merupakan sekte utama di Sumatra sejak abad ke-8. Waktu keberadaannya bersamaan dengan di Jawa. Menurut John Miksic, arkeolog dan sejarawan Asia Tenggara dari National University of Singapore dalam “The Buddhist-Hindu Divide in Premodern Souhteast Asia” yang terbit di Nalanda-Sriwijaya Centre Working Paper Series No.1 (September 2010) pengaruh Buddha Mahayana sudah tampak dalam Prasasti Talang Tuo dari tahun 684 yang ditemukan di Palembang. Isi prasasti itu tentang harapan penguasa semua yang ada di kebun, termasuk kelapa, pinang, aren, sagu, buah-buahan, bambu, kolam, dan bendungan bisa membawa kesejahteraan semua makhluk. “Keinginan agar pemikiran Bodhi akan lahir pada semua orang, lalu penyebutan tiga permata ( ratna ) dan tubuh intan mahasattva , diakhiri dengan harapan bahwa semua akan mencapai pencerahan, konsep ini dapat dihubungkan dengan Vajrayana atau Tantrayana yang muncul di Nalanda dari sekolah Yogacara tidak lama sebelum tahun ini,” tulis Miksic. Miksic menyebut walaupun pada abad ke-11 hingga ke-13 aliran Theravada terlihat di Situs Kota Cina, timur laut Sumatra, aliran ini tidak berdampak besar. “Arca-arca Buddha, Wisnu, dan Siva lingga ditemukan di sana. Gambar-gambar Buddha menyerupai gaya dari Sri Lanka dan India Selatan, memungkinkan kehadiran Theravada di situs Pelabuhan itu,” jelasnya. Sebaliknya, lanjut Miksic, aliran Vajrayana berkembang di Sumatra selama beberapa abad berikutnya. Selama periode ini, kecuali untuk Kota Cina, semua biara dan kompleks candi yang terkenal dibangun di Sumatra. Sisa-sisa nya memberikan banyak indikasi evolusi lokal. Kendati tetap ada hubungan dengan wilayah India Selatan, ditandai dengan prasasti Tamil. Maraknya aliran itu pun membawa Sumatra sebagai salah satu pusat studi Tantrayana pada masanya. Hingga seorang tokoh penting dalam penyebaran Tantrayana di Tibet, Atisa Dipankara, datang ke Sumatra pada abad ke-11. Atisa berlayar ke Sumatra untuk berguru pada seorang pakar dalam tradisi Boddhisatva yang dikenal sebagai Guru Suvarnadvipa. Seusai menamatkan pendidikannya, Atisa diundang penguasa Tibet untuk meluruskan kesalahpahaman berkaitan dengan ajaran Hinayana, Mahayana, dan Tantrayana. Di Tibet, India Utara, Nepal, dan Bhutan, Buddhisme Tantrayana masih dipraktikkan hingga saat ini. Percandian di Padang Lawas Menurut Miksic, salah satu daerah yang sangat penting untuk melacak jejak ajaran Buddha di Sumatra adalah Padang Lawas. Banyak pakar purbakala sepakat bahwa kepurbakalaan di PadangLawas adalah peninggalan dari peradaban yang banyak dipengaruhi aliran Vajrayana. Sukawati Susetyo, arkeolog Pus at Pene lit ian Arke ologi Nas ional (Puslit Arkenas) yang pernah meneliti Padang Lawas, menjelaskan bahwa stupa, stambha, arca-arca Dhyani buddha, dan Dhyani Boddhisatva di situs itu menunjukkan percandian bernapas ajaran Buddha. L ebih khusus lagi ditemukan Prasasti Tandihat yang bersisi mantra upacara Tantra. Lalu di halaman biaro -nya ditemukan arca raksasi bertaring dengan mata melotot. “Ini mengindikasikan ada unsur Tantra,” kata Sukawati dalam diskusi via zoom tentang “Percandian di Padang Lawas Potensi Budaya Untuk Kemajian Bangsa” yang diadakan BPCB Aceh. Prasasti Si Sangkilon juga menyebut pemujaan terhadap arca Yamari, tokoh yang sangat dipuja dalam Buddha Tantrayana.Ditambah lagi arca Heruka di Biaro Bahal II. Heruka adalah dewa terpenting dalam Buddha Tantrayana yang dipuja saat upacara Bhairawa. Sementara itu, relief Yaksha menari berbentuk manusia berkepala hewan di Biaro Pulo saat ini masih dijumpai dalam festival keagamaan di Bhutan, Nepal, dan Tibet. “Di Buthan juga terdapat tarian yang menggambarkan pengadilan setelah meninggal. Malaikatnya ada yang digambarkan berkepala hewan,” kata Sukawati. Penduduk di Sepanjang Sungai Batanghari Napas kepercayaan yang sama juga teridentifikasi di situs-situs arkeologi di sepanjang Sungai Batanghari, mulai dari hilir hingga hulu di Dharmasraya, Sumatra Barat. Hampir semua situs menunjukkan masyarakatnyapenganut ajaran Buddha, khususnya Vajrayana. Menurut arkeolog Puslit Arkenas, Bambang Budi Utomo,konon aliran Buddha di sini dipercaya sebagai aliran yang kemudian berkembang di Kepulauan Jepang. Keberadaannya seiring dengan aktivitas pelayaran niaga dengan Tiongkok. Dari Tiongkok, aliran ini dibawa oleh para biksu dalam rombongan saudagar melalui jalan darat, menyebrang ke Kepulauan Jepang. “Keberadaan aliran ini terlihat pada arca-arca Buddha yang ditemukan di DAS Batanghari, terutama arca-arca logamnya,” tulis Bambang dalam Rumah Peradaban Sriwijaya di Muarojambi: Persinggahan Terakhir . Di Muaro Jambi terdapat Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Gedong I dan II, Candi Kedaton, Candi Astano, dan kepurbakalaan lainnya. Hariani Santiko, arkeolog Universitas Indonesia, dalam “The Structure of Stupas at Muara Jambi” termuat di majalah arkeologi Kalpataru , Vol. 23 No. 2, November 2014,menjelaskantemuan sisa-sisa bata dengan inskiripsi “bija-mantra”, torehan-torehan bunga padma ,dan beberapa arca,menunjukkan Muaro Jambi bernapaskan ajaran Buddha. Khususnya pada Candi Gumpung, ahli epigrafi Boechari pada 1985 pernah membaca inskripsi yang menjadi peripih candi itu. Ia berpendapat bahwa peripih itu berupa susunan dewa-dewa dalam Vajradhatu-mandala. Artinya , Candi Gumpung bersifat Buddha Vajrayana . Entah siapa yang memulai, sekira abad ke-13, penduduk Batanghari rupanya menjalin hubungan dengan Kerajaan Singhasari di Jawa. Pada 1286, Raja Singhasari, Sri Maharaja Kertanegara yang juga menganut Tantrayana mengutus pejabat tingginya untuk membawa dan mempersembahkan arca Amoghapasa sebagai hadiah kepada rakyat Dharmasraya. Menurut Bambang, persahabatan ini tampaknya terjalin cukup lama. Terindikasi dari gaya seni arca Prajnaparamitha yang ditemukan di reruntuhan Candi Gumpung. Prajnaparamitha adalah dewi ilmu penetahuan dalam ajaran Buddha Mahayana. Gayanya mirip dengan arca tokoh yang sama dari Candi Singhasari. Artefak Vajrayana dari Muara Takus Aliran Vajrayana juga dianut oleh penduduk yang berabad lalu menghuni wilayah sekitar Sungai Kampar Kanan, Riau. Tampak dari hasil penggalian oleh Ery Sadewo dan tim Balai Arkeologi Medan pada 2013. Dari gundukan tanah di kawasan sekitar candi utama Muara Takus, mereka menemukan artefak perunggu berwujud manusia berkepala gajah yang di identifikasi sebagai Ganapati atau Ganesha. Selain itu, cermin perunggu yang salah satu sisinya dilapisi emas dengan presentasi mencapai 83 persen, artinya hampir 24 karat. Temuan lain, vajra adalah alat upacara khas agama Buddha aliran Tantrayana. Bentuknya serupa dengan yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur, Jawa Tengah dan di muatan kapal karam di pantai utara Cirebon. Lalu temuan bata bertulis yang secara paleografis menunjukkan pertanggalan antara abad ke-11 hingga ke-13. Isinya mantra Buddha berbunyi: “ om ah bighnanta kr hum phat svaha ”. Menurut Ery, mantra itu adalah varian suatu mantra Amrtakundali(n) , sosok dewa pelindung yang berkaitan dengan Kuvera maupun Vinayaka (Ganesha). Dalam suatu mandala atau diagram magis Buddha Amrtakundali(n) berada di arah mata angin utara. “Nah , artefak-artefak tadi fungsinya apa dalam konsep Buddha Vajrayana?” kata Ery. Ery menjelaskan makna artefak-artefak itu dalam Buddha Vajrayana: cermin adalah simbol kebersihan hati dan vajra (petir atau berlian) adalah simbol pencerahan, sama dengan tokoh Ganapati atau Ganesha. “Dalam tradisi Buddha Mahayanan sosok ini adalah salah satu Boddhisatva yang mendampingi Avalokitesvara,” kata Ery. Maka, jelas candi yang oleh pihaknya disebut sebagai Candi Vajra di Kompleks Percandian Padang Lawas itu adalah candi yang dilatarbelakangi Buddha Mahayana, khususnya sekte Vajrayana. Berdasarkan data arkeologis yang ada di situs-situs tadi, belum bisa dipastikan apakah ada hubungan secara langsung. Namun , situs-situs itu diperkirakan berasal dan punya rentang waktu yang kurang lebih sama. Berdasarkan pertanggalan Candi Vajra di Muara Takus misalnya, diketahui aktivitas di sana terjadi sejak abad ke-10 hingga abad ke-17. Lalu biaro-biaro di Padang Lawas kemungkinan besar sudah ada sejak abad ke-11 hingga abad ke-14. “Apakah (Candi Muara Takus, red. ) difungsikan sebagai rumah ibadah sepanjang masa itu, ini belum bisa ditentukan. Muaro Jambi pun sama, sejak abad ke-10 akhir atau ke-11 awal sampai abad ke-14 M,” kata Ery. Begitupula latar belakang agamanya yang sama. Menurut Ery, ketika masa dibangunnya situs-situs itu, Buddhisme aliran Vajrayana atau Tantrayana memang tengah populer. “Nanti pada masa yang lebih muda lagi itu lebih Tantris lagi sifatnya, lebih demonic , muncul penggambaran-penggambaran raksasa dan sebagainya. Seperti yang di Sumatra Barat di Pulau Sawah, di D h armasraya, kemudian Singhasari di Jawa,” kata Ery.

1 Juni 1945. Di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Sukarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Dalam pidato yang disaksikan puluhan peserta sidang itulah kemudian Pancasila lahir. Pada kesempatan itu, Sukarno menawarkan lima sila sebagai dasar negara: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, Ketuhanan. Lima sila itu kemudian dinamai Pancasila. Sukarno kemudian menawarkan lagi, “Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja.” Tiga sila itu adalah socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ketuhanan. Dan jika ingin satu sila, kata Sukarno, maka tiga sila tersebut jika diperas menjadi satu kata yakni gotong-royong. Polemik RUU HIP Apa yang disampaikan Sukarno 75 tahun yang lalu itu belakangan muncul lagi dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Yang disebut Sukarno sebagai Trisila dan Ekasila itu muncul dalam Pasal 7 RUU HIP. Merujuk draft RUU HIP pada laman resmi DPR, pasal 7 ayat (1) berbunyi, "Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan". Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa, "Ciri Pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan". Sementara ayat (3) berbunyi, "Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong". Pasal 7 RUU HIP ini kemudian menimbulkan polemik. Beberapa ormas Islam khawatir pemakaian frasa "Ketuhanan yang Berkebudayaan" akan membuat Indonesia menjadi sekuler. Frasa itu dianggap mengesampingkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" itu awalnya muncul dalam pidato Sukarno pada 1 Juni 1945. Setelah ia menjabarkan empat sila yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi dan Kesejahteraan sosial, maka sampailah ia menjelaskan sila kelima. "Prinsip Ketuhanan!" seru Sukarno. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, lanjutnya, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Ia menyebut bahwa yang beragama Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang beragama Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw, dan orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab agamanya. "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!" sebutnya. Dalam mengamalkan dan menjalankan agama, sambung Sukarno, juga hendaknya secara berkeadaban. Yakni dengan saling menghormati antaragama. Ia mencontohkan bahwa Nabi Muhammad Saw dan Nabi Isa juga telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid , tentang menghormati agama-agama lain. "Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!” jelasnya. Kekaburan Makna Seturut dengan apa yang dikatakan Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945, Yudi Latif, mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyebut bahwa frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" dipakai Sukarno sebagai semangat untuk mengembangkan asas Ketuhanan yang Maha Esa. Sama halnya dengan frasa "Ketuhanan yang berkeadaban". "Dengan ungkapan tersebut, bisa dipahami bahwa dalam pandangan Sukarno, asas Ketuhanan yang Maha Esa itu, dalam relasi politis-muamalahnya, hendaknya dikembangkan dengan semangat Ketuhanan yang berkebudayaan," kata Yudi Latif kepada Historia . Dalam tulisannya "Ketuhanan yang Berkebudayaan" dalam buku Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila , Yudi Latif menyebut bahwa asas Ketuhanan telah melalui perdebatan panjang para pendiri bangsa. Yang kemudian memunculkan mufakat pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila, jelas Yudi Latif, menyerupai konsepsi agama sipil atau civic religion yang melibatkan nilai-nilai moral universal agama. Namun, juga secara jelas dibedakan dari agama. Nilai moral Ketuhanan menjadi landasan pengelolaan kehidupan publik-politik dalam masyarakat multikultur-multiagama. Yang mana tidak menjadikan salah satu agama atau unsur keagamaan mendikte negara. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila juga merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong-royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan. "Dalam kerangka pencarian titik-temu ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang berpretensi menyudutkan agama ke ruang privat karena sila pertama Pancasila (sebagai konsensus publik) jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-politik," tulis Yudi Latif. Namun, Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama. Karena hal itu akan memunculkan tirani keagamaan yang bertentangan dengan pluralitas kebangsaan serta menjadikan penganut agama dan kepercayaan lain sebagai warga negara kelas dua. Lebih lanjut, perihal memeluk agama maupun menganut kepercayaan lain juga dijamin kebebasannya. Yudi Latif mencontohkan Wonsonegoro, seorang anggota BPUPKI adalah seorang teolog yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ( supreme being ) namun tidak otomatis memeluk atau menganut agama tertentu. "Lebih dari itu, kepedulian Pancaila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi," jelasnya. Namun, menurut Yudi Latif, kekaburan dalam melihat hubungan antara agama, Pancasila, dan negara kemudian menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah. Misalnya mengenai kecemasan bahwa Pancasila bisa menggantikan peran agama. Dalam konteks ini, Sukarno pernah berpidato pada peringatan lahirnya Pancasila di Istana Negara pada 5 Juni 1958. Pada kesempatan itu, Sukarno membantah pernyataan bahwa Pancasila merupakan perasan dari nilai-nilai Buddhisme. Demikian, ia juga tidak ingin Pancasila dipertentangkan dengan agama. "Saya minta janganlah menaruhkan Pancasila ini secara antagonistis terhadap kepada misalnya agama Islam, dan janganlah pula meletakkan Pancasila ini secara congruentie yang sama dengan misalnya agama Buddha, janganlah ditaruhkan secara antagonistis kepada agama Islam, jangan ditaruh secara congruentie kepada Agama Buddha. Jangan!" Hentikan Perdebatan Sementara itu, sejarawan Anhar Gonggong menyebut bahwa frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" memiliki maksud yang sederhana. Seperti yang sudah disampaikan Sukarno dalam pidatonya, supaya tidak ada egoisme agama yang menimbulkan pertentangan antaragama. "Itu yang dia maksud. Cuma menurut saya ya memang agak terlalu melenceng pemahaman itu karena untuk apa itu digunakan (dalam RUU HIP) wong sudah diterima Ketuhanan yang Maha Esa. Ya selesai kan," kata Anhar kepada Historia . Menurut Anhar, setelah pidato disampaikan dan Pancasila kemudian dibahas sebagai dasar negara, baik Trisila maupun Ekasila tidak lagi diperdebatkan. "Dan tidak pernah dibicarakan lebih lanjut. Begitu selesai bicara kan yang dibicarakan Pancasila. Nggak pernah ada yang dibicarakan Trisila, Ekasila," sebutnya. Anhar juga melihat misalnya, apa yang ditulis dalam RUU HIP itu berbeda dengan isi pidato Sukarno. Ia membandingkan kata "diperas" yang ada dalam pidato dengan kata "ciri" dalam RUU HIP. Keduanya berbeda. "Trisila dan Ekasila bukan ciri," kata Anhar. Anhar menambahkan bahwa pidato Sukarno 1 Juni 1945 merupakan konsep. Setelah konsep dibahas dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dalam alinea ke-4 diterima, konsep tersebut sudah tidak dipersoalkan lagi. "Kita udah selesai kok. Lalu kapan kita bekerja dengan baik, kapan kita saling menutupi apa yang pernah kita hadapi ketika kita masih berkelahi sebelum semua apa yang dimiliki, yang dikerjakan oleh pemimpin kita masa lampau, kita sudah warisi seperti sekarang?" ujarnya.

Indonesia ibarat rumah besar bagi Sukarno. Dia membangunnya dengan pikiran, tindakan, dan pengorbanan. Ke sinilah waktu hidupnya dicurahkan. Jika Indonesia adalah rumah besar, maka keluarga menjadi rumah kecilnya. Ke sinilah dia selalu kembali, memperoleh kelapangan setelah sumpek dengan urusan bangsa. Foto-foto mengungkapnya. Foto Keluarga Bung Karno. ( Foto : Wikimedia Commons ) Sukarno tak sungkan memperlihatkan ekspresi kecintaannya pada keluarga. Dalam sebuah foto, misalnya, Sukarno tampak mencium pipi anak anaknya di depan umum. Penuh cinta dan kehangatan. Dia tahu fotografer memotretnya, tapi membiarkannya. Momen saat Bung Karno mencium anak-anaknya. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno saat mencium salah satu anaknya Megawati.( Foto : Wikimedia Commons ) Pada lain kesempatan, Sukarno terlihat menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berjoget. Tampak salah satu putri mereka, Megawati Soekarno Putri, sosok yang kelak mengikuti jejak beliau menjadi Presiden Indonesia. Bung Karno tampak berjoget bersama Megawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno tampak tersenyum saat berfoto bersama anak dan istrinya. ( Foto : Wikimedia Commons ) Ketika kunjungan kenegaraan ke luar negeri, terekam pula bagaimana Sukarno tidak lupa berbahagia bersama keluarnya. Dalam kamera yang ketika itu masih analog dan belum digital,dia terekam bersama Guntur Soekarno Putra sedang menaiki salah satu wahana di Disneyland, Amerika Serikat. Mereka tampak ceria. Bung Karno saat mengunjungi Disneyland bersama Guntur. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno dan Megawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Tentang anak-anak, Bung Karno punya gagasan yang hampir mirip dengan pandangan orang Indonesia masa lampau : banyak anak, banyak rezeki. Ini tertuang dalam otobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat . Di situ Sukarno mengenang obrolannya dengan salah satu istrinya, Fatmawati yang dinikahinya saat Sukarno diasingkan di Bengkulu. Saat mereka sedang berjalan bersama, Sukarno berkata, “Saya menyukai perempuan yang merasa berbahagia dengan anak banyak. Saya sangan mencintai anak-anak.” Fatmawati pun menjawab singkat, tapi penuh makna. “Saya Juga.” Bung Karno bersama anak dan istrinya saat terekam oleh kamera fotografi. ( Foto : Wikimedia Commons ) Sarapan ala Bung Karno dan Bu Fatmawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Kelak Sukarno memperoleh lima anak dari perempuan yang juga akrab disapa Bu Fat tersebut. Mereka adalah, Guntur, Megawati, Rachmawati ,Sukmawati, dan Guruh. Semuanya pernah terekam kamera menikmati waktu dengan penuh kehangatan. Fotografi sekali lagi berhasil memainkan perannya, menangkap sisi-sisi kemanusiaan yang jarang terungkap. Bung Karno bersepeda bersama Fatmawati di India. ( Foto : geheugen.delpher/Charles Breijer )

Malam kian larut. Seorang lelaki menuju kamar mandi rumahnya. Dari celah-celah genting, dia melihat bintang-gemintang berpendar di langit. Satu bintang menarik perhatiannya. Sinarnya lebih cerlang daripada lainnya. Keluar dari kamar mandi, dia mengambil alat tulis dan kertas. Dia menuliskan sesuatu sembari bersenandung. Sebuah lagu tercipta. Bintang kecil di langit yang tinggi Amat banyak menghias angkasa Aku ingin terbang dan menari Jauh tinggi ke tempat kau berada Lagu tadi berjudul “Bintang Kecil”. Liriknya asyik, nadanya sederhana, dan pesannya kuat. “Lagu yang menceritakan tentang keindahan alam semesta dan keagungan Tuhan dan sebagai fantasi anak terhadap dunia dan cita-cita masa depan,” kata Mbah Wiro Kribo, pemerhati musik dari Solo, Jawa Tengah. Lagu “Bintang Kecil” sangat populer. Semua orang pasti pernah tahu dan menyanyikannya semasa kecil. Tapi mungkin tak banyak orang tahu tentang pencipta lagunya, Raden Gerardus Joseph Daldjono Hadisudibjo atau akrab dengan panggilan Pak Dal. Memperkenalkan Not Balok Pak Dal termasuk pendidik sekaligus pencipta lagu anak-anak segenerasi dengan Ibu Sud dan Pak Kasur. Mereka sama-sama produktif dan mencurahkan hampir seluruh hidupnya untuk kebaikan pertumbuhan anak-anak. Tapi tak seperti dua rekannya, nama Pak Dal relatif kurang bergaung di telinga banyak orang. Pak Dal lahir di Playen, tak jauh dari Gunung Kidul Yogyakarta, pada 11 Juli 1909. Itu menurut K. Usman dalam Komponis Indonesia yang Kita Kenal . Sedangkan menurut catatan wikipedia , lahirnya di Surakarta pada 21 Januari 1912. Pak Dal menempuh pendidikan keguruan (Kweekschool   setingkat SMA) di Muntilan, Jawa Tengah pada 1928. Di sini pula dia mempelajari musik melalui kelompok koor di gerejanya. Dia tampil sebagai soloist, kemudian berminat pada biola. Gurunya bernama Pater J. Awiek S.J. Berkat dorongan gurunya, Pak Dal terus mengakrabi dunia musik.   Selepas lulus dari Kweekschool Muntilan, Pak Dal mengajar musik di tiga sekolah dasar. Cara mengajarnya sangat berterima di benak anak-anak. Dia memperkenalkan not balok kepada mereka dengan cara yang mudah dicerna. Kegiatan mengajar di sekolah mempertemukan Pak Dal dengan Siti Purnami. Keduanya menikah pada 1933. Kelak anak mereka, A. Riyanto, menjadi salah satu komponis mumpuni di Indonesia. Mengisi Radio Ketika Jepang menjajah Indonesia, Pak Dal mendapat kerja tambahan sebagai pengisi radio dalam sesi siaran musik. Kebijakan Jepang membolehkan penggunaan bahasa Indonesia mendorong Pak Dal menciptakan lagu berbahasa Indonesia untuk acaranya. "Ia menciptakan lagu anak-anak untuk siaran radio di Solo, Yogyakarta, dan Jakarta," kata A. Riyanto dikutip K. Usman dalam  Komponis Indonesia Yang Kita Kenal. K. Usman menyebut Pak Dal sebagai perintis-penyiaran lagu-lagu Indonesia di radio zaman Jepang. Sementara itu, Kompas, 2 Oktober 1972, menulis, “Dalam siaran lagu-lagu, Pak Dal sering menyelipkan lagu-lagu Indonesia di antara lagu-lagu Jepang.” Tapi seiring melemahnya kekuatan Jepang, Pak Dal sedikit demi sedikit menghilangkan lagu-lagu berbahasa Jepang. Seluruh acaranya berisi lagu-lagu berbahasa Indonesia. Pak Dal terhitung sangat produktif menciptakan lagu semasa penjajahan Jepang. Pernah dia bisa sampai menciptakan enam lagu dalam sehari. Apa rahasianya? “Yah, memang demikian. Setiap komponis atau seniman, pasti pernah mengalami masa subur. Dalam masa subur ini, segala sesuatu yang tertangkap indra, ingin cepat-cepat saya curahkan dalam susunan nada,” terang Pak Dal. Di sisi lain, Pak Dal juga merasa dalam masa subur itu kadangkala terburu-buru menciptakan lagu. Sekadar mengisi kekosongan siaran lagu-lagu berbahasa Indonesia. Lagu itu bukan dari inspirasi yang mendalam sehingga hasilnya kurang baik. “Transpirasi (cucuran keringat) saja,” ungkap Pak Dal. Ini menjadi tekanan bagi Pak Dal. Karena itu, dia belajar menahan diri sembari terus memperbaiki lagu-lagu ciptaannya pada kemudian hari. Cara ini terbukti jitu. Pak Dal menciptakan lagu “Bintang Kecil” dengan sempurna. “Memperlihatkan kekuatan Pak Dal dalam penguasaan konsep penciptaan lagu anak-anak,” catat Karsono dalam “Nyanyian Melintas Zaman: Kajian Musikalitas Lagu Anak-anak dalam Dunia Pendidikan di Indonesia” termuat di jurnal Kumara Cendekia, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2014. Hubungan dengan Murid Pak Dal tak lelah untuk belajar. Meski sudah menciptakan “Bintang Kecil” dengan sempurna, dia masih memperdalam teori musik demi penyempurnaan lagu anak-anak. Dia melakukannya seraya mengajar siswa-siswi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) –setingkat SMA– di Yogyakarta. Dalam pandangan Pak Dal, SPG paling berperan dalam mempopulerkan lagu anak-anak. Karena itu, dia mempersiapkan siswa-siswi SPG dengan matang. Kelak mereka akan bersentuhan langsung dengan anak-anak dan membawakan lagu anak-anak ciptaannya sendiri. Seperti saat mengajar di sekolah dasar, Pak Dal memperoleh tempat istimewa di kalangan siswa-siswi SPG.  “Enak cara mengajarnya,” ungkap seorang mantan anak didik Pak Dal kepada Kompas . Dia mengisahkan Pak Dal kerap membawa gambang kecil ke kelas untuk melatih siswa-siswinya agar lebih teliti mengenal nada. Ini membentuk ikatan erat antara mereka. Hasilnya, hubungan Pak Dal dengan siswa-siswinya tak terputus setelah mereka berpisah. Banyak siswa-siswinya mengunjunginya untuk meminta saran dan nasihat dalam mendidik anak-anak. Tak jarang, mereka juga meminta diktat lagu-lagu ciptaan Pak Dal. “Saya jilid sendiri, saya kumpulkan sendiri, dan saya kasihkan,” kata Pak Dal. Diktat itu berisi lebih dari seratusan lagu ciptaan Pak Dal sejak zaman Jepang. “Lagu-lagunya selalu berisi pendidikan,” tulis Tempo , 29 Oktober 1977. Sebut saja lagu “Berlabuh”, “Peramah”, dan “Sopan”. Kepada siswa-siswinya, Pak Dal selalu mengingatkan jurus utama menciptakan lagu anak-anak. “Sederhana, lincah, dan gembira,” ujar Pak Dal. Praktik, Praktik, dan Praktik Meski belajar teori musik secara mendalam, Pak Dal mengkritik keras sistem pendidikan yang menekankan teori. Pendidikan harus ada praktiknya. Dia mendorong siswa-siswinya untuk berani menciptakan sendiri lagu anak-anak sebagai bagian dari praktik sebelum mereka mengajar di sekolah dasar. Selama siswa-siswinya belum bisa menciptakan lagu anak-anak, Pak Dal mengizinkan mereka menggunakan lagu dirinya dan orang lain. Tapi siswa-siswinya sering bingung. Sebab tak banyak lagu anak-anak yang berkualitas baik. Pak Dal membantahnya. Lagu anak-anak yang berkualitas baik itu banyak. Tapi mereka jarang muncul di TV ataupun radio. Keduanya lebih suka memutar lagu anak-anak bercita rasa pop. Sebab lagu itulah yang menguntungkan buat mereka. Ini berakibat pada pilihan hidup para komponis. Mereka terpaksa ikut arus dengan menciptakan lagu anak-anak bercita rasa pop. Seperti itulah lingkaran setan penciptaan lagu anak-anak pada 1970-an. Di tengah gempuran lagu anak-anak bercita rasa pop, Pak Dal wafat di Yogyakarta pada 15 Oktober 1977. Setelah itu, nama Pak Dal mulai dilupakan walau karyanya tetap bergaung. Dia sempat bercerita dukanya menjadi komponis. Anak-anak mengingat lagu dan namanya, tapi para orangtua lupa menatapnya.

Pada 1950, Indonesia kembali mengubah bentuk pemerintahannya dari Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Masyumi Mohammad Natsir ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai perdana menteri. Jabatan itu menjadi yang tertinggi bagi Natsir sekaligus yang pertama. Kabinet Natsir mulai menjalankan aktivitas kenegaraannya pada September 1950. Dalam Biografi Mohammad Natsir , Lukman Hakiem menyebut ada tiga tokoh yang mempengaruhi alam pikir seorang Natsir, yakni: Ahmad Hassan (pendiri Persis), Syaikh Ahmad Soorkati (pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah), dan Haji Agus Salim. Jika Ahmad Hassan adalah guru di bidang keagamaan, Agus Salim diakui Natsir sebagai guru di bidang politik. “Dalam mata rantai generasi kepemimpinan umat Islam Indonesia, M. Natsir adalah penerus kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934) dan H. Agus Salim (1884-1954). Karena itu dapatlah dikatakan bahwa sikap dan jejak langkahnya adalah kelanjutan sikap dan jejak langkah umat terdahulu,” tulis Thohir Luth dalam M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya . Pemikiran Agus Salim cukup besar mempengaruhi kegiatan berpolitik Natsir. Sejak masih aktif di Jong Islaminten Bond (JIB), pandangan-pandangan The Grand Old Man telah dikenal Natsir. Selain karena usia keduanya terpaut cukup jauh (24 tahun) pengalaman-pengalaman Agus Salim juga telah memberi pengaruh signifikan kepada seorang Natsir. “Kalau kita hendak menggunakan kualifikasi intelektual brilian pada salah seorang putra Indonesia, maka saya rasa paling pertama tepat adalah pada Haji Agus Salim,” kata Natsir seperti dikutip Dharma Setyawan dalam Haji Agus Salim: The Grand Old Man . “…dia itu seorang politikus, seorang diplomat yang ulung, seorang ilmuwan, dan pejuang.” Pernah pada suatu kesempatan, semasa menjabat pengurus JIB, Natsir dan beberapa kawan datang membawa satu masalah ke hadapan Agus Salim. Mereka pun terlibat perbincangan panjang. Setelah mendengar penjelasan Natsir, Agus Salim melontarkan pandangannya tentang kesulitan yang dihadapi juniornya itu secara jelas. Natsir dan para pengurus JIB mendengarkan dengan seksama penjelasan Agus Salim dan berharap mendapat solusi yang baik atas permasalahan mereka. Meski telah lengkap berbicara, namun gurunya itu tak kunjung memberikan jawaban, hingga seseorang berani menanyakannya. Dengan cepat Agus Salim menyela: “Jawaban permasalahan itu ada pada saudara-saudara, karena ini persoalan generasi saudara, bukan persoalan saya. Lihat anak saya yang masih kecil, jikalau saya terus menggendongnya kapan ia berjalan? Biarlah ia mencoba berjalan. Terjatuh ia, tetapi ia akan beroleh pengalaman dari itu,” ucap Agus Salim. Bagi Natsir, Agus Salim selalu ingin melihat generasi setelahnya memecahkan persoalan sendiri. Jika memang telah berusaha tetapi kesulitan itu sulit dipecahkan, barulah dia ikut ambil bagian. Tapi itupun tidak secara langsung. Dengan cara begitu Agu Salim yakin akan tumbuh keberanian dan kedewasaan yang akan melahirkan corak kepemimpinan baru. Natsir dan Agus Salim sendiri pernah bekerjasama. Keduanya pernah duduk di kabinet yang sama sebanyak tiga kali: Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946), Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), dan Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-4 Agustus 1949). Natsir bertindak sebagai Menteri Penerangan, sementara Agus Salim dipercayai memimpin Kementerian Luar Negeri. Mereka kerap terlibat dalam diskusi-diskusi soal kenegaraan. Kedekatan Natsir dan Agus Salim di dalam kabinet disaksikan langsung oleh sejarawan George Mc Turnan Kahin saat mengunjungi Yogyakarta pada Agustus 1948. Ditulis H. Azmi dalam “Mohammad Natsir Nasional Sejati” termuat 100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah , Kahin yang hendak menemui Natsir di kantor kementerian penerangan terlebih dahulu berbincang dengan Agus Salim. Bagi Menteri Luar Negeri itu Natsir adalah sosok yang sederhana, tetapi memiliki budi pekerti baik. “Dia tidak bakal berpakaian seperti seorang menteri. Namun demikian dia adalah seorang yang cakap dan penuh kejujuran…,” kata Agus Salim.

Anhar Gonggong berang. Dia tak pernah bisa menerima jika Sultan Hamid II ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional. Menurut sejarawan terkemuka itu, Sultan Hamid II terlalu banyak memiliki “dosa” kepada Republik Indonesia (RI). Salah satunya adalah menjadi bagian dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) di kala bangsa ini berhadapan dengan Belanda yang ingin kembali berkuasa. “Dia bahkan mau menjadi ajudan khusus Ratu Belanda Wilhelmina pada 1946,” ujarnya. Situasi sebaliknya justru terjadi pada R. Didi Kartsasmita, senior Sultan Hamid II di Akademi Militer Kerajaan Belanda (KMA) Breda. Ketika mengetahui RI sudah berdiri pada 17 Agustus 1945, Didi justru menghadap Menteri Penerangan sekaligus Menteri Pertahanan add interim Amir Sjarifuddin untuk menawarkan diri.   “Saya lulusan KMA Breda dan pernah menjadi letnan satu pada kesatuan KNIL. Saya merasa terpanggil untuk membantu perjuangan RI. Apa kiranya yang bisa saya kerjakan?” ujar Didi Kartasasmita seperti ternukil dalam otobiografinya Pengabdian bagi Kemerdekaan  (disusun oleh Tatang Sumarsono). Amir sendiri menyambut baik tawaran Didi. Di tengah banyaknya para eks anggota KNIL yang bergabung dengan Pemerintah Sipil Hindia Belanda (NICA) pimpinan H.J. van Mook pasca menyerahnya Jepang kepada Sekutu, keinginan Didi untuk mengabdi kepada Republik merupakan suatu hal yang menggembirakan. “Memang, saudara diharapkan dapat membantu kami. Tentu banyak yang saudara dapat kerjakan,” jawab Amir. Dalam kesempatan itu, Amir juga bercerita bahwa pemerintah RI memang sudah merencanakan akan segera membentuk tentara. Untuk mengisinya, sudah ada kesedian dari beberapa mantan perwira Pembela Tanah Air (PETA), sebuah kesatuan yang dibentuk bala tentara Jepang untuk menghadapi Sekutu. “Tapi alangkah baiknya jika para mantan opsir KNIL pun turut serta di dalamnya,” ujar Amir Sjarifuddin. Sejarah mencatat, Didi kemudian berkeliling Jawa untuk menghimpun dukungan kepada RI dari eks opsir-opsir KNIL. Setelah ditandatangani 20 eks opsir KNIL (termasuk eks Mayor Oerip Soemohardjo) dan disetujui Presiden Sukarno, maklumat tersebut diumumkan ke khalayak lewat corong Radio Republik Indonesia (RRI) selama sepuluh hari berturut-turut sejak 11 Oktober 1945. * Berdasarkan keputusan rapat kabinet 15 Oktober 1945 yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Hatta, Didi diberi pangkat mayor jenderal. Dia kemudian ditugaskan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Jawa Barat. Otomatis tugas tersebut menjadikannya sebagai Panglima Komandemen Jawa Barat. Di lain pihak, bergabungnya 20 eks perwira KNIL ke TKR membuat marah eks anggota-anggota KNIL yang lain. Mereka dicerca sebagai “pengkhianat” yang telah melanggar sumpah setia kepada Ratu Belanda. Bahkan begitu berangnya mereka, hingga Panglima KNIL Letnan Jenderal S.H. Spoor (eks instruktur Didi di KMA Breda) menyebut  Didi sebagai “bajingan”. Demikian menurut J.A. de Moor dalam Jenderal Spoor, Kejayaan dan Tragedi Panglima Tentara Belanda Terakhir di Indonesia. Namun Didi memiliki hujah sendiri terkait soal tersebut. Dia meyakini bahwa sejak Panglima KNIL Letnan Jenderal Hein ter Poorten menyatakan KNIL bubar pada 9 Maret 1942, secara otomatis kewajiban untuk “setia kepada Ratu Belanda” gugur. Dan ketika dihadapkan kepada dua pilihan: berada di pihak NICA yang ingin menjajah kembali Indonesia atau berada di pihak RI yang sudah menjadi negara merdeka, tentu saja sebagai orang Indonesia dirinya akan berdiri di belakang RI. Didi membuktikan baktinya kepada RI saat TKR harus berhadapan dengan tentara Inggris. Kendati dia tidak pernah menyetujui perintah Jakarta supaya pasukannya  di Bandung “mengalah” kepada Inggris, namun pada akhirnya dia tetap menarik mundur TKR ke luar Bandung pada Maret 1946. Kepatuhan Didi kepada pemerintah RI ternyata tidak berbalas. Ketika Komandemen Jawa Barat dibubarkan, nama Didi justru tergeser oleh juniornya Kolonel A.H. Nasution yang kemudian menjadi panglima di Divisi I Siliwangi (nama pengganti Komandemen Jawa Barat). Padahal di Jawa Barat saat itu masih banyak senior-senior Nasution semasa di KNIL. Selain Didi pun, ada Kolonel Hidajat Martaatmadja, perwira Sunda yang juga alumni KMA Breda. Didi menyebut Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin lebih munyukai para juniornya. Itu disebabkan para senior eks KNIL seperti dirinya dan Hidayat dianggap “kurang revolusioner”. Dia juga tak menafikan bahwa di antara eks KNIL sendiri terdapat friksi antara kelompok tua (sebagian besar alumni KMA Breda) dengan kelompok muda (lulusan KMA Bandung dan CORO, sekolah perwira cadangan KNIL). “Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah pusat,” ujar Didi. Nyatanya karier Nasution sendiri semakin meroket. Ketika pemerintahan Amir Sjarifuddin jatuh dan digantikan oleh Mohammad Hatta, Nasution didapuk sebagai Kepala Staf TNI, menggantikan Suryadi Suryadarma. Menurut Didi, langkah para tokoh sipil itu sudah sangat keterlaluan dan membuatnya kecewa. Terlebih saat Hatta  mencopot Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dari jabatan Kepala Staf TNI dan digantikan justru oleh Nasution. “Tindakan itu betul-betul melukai hati saya,” ungkapnya. Didi bisa menerima jika pengganti Oerip adalah Suryadarma, teman seangkatannya di KNIL. Namun, jika pemerintah mengangkat Nasution sebagai Kepala Staf TNI, itu menyalahi prosedur ketentaraan. Kata Didi, seorang opsir yang “dilompati” juniornya otomatis dia harus mengundurkan diri, karena dianggap sebagai opsir yang tidak becus melaksanakan tugas. “Itulah yang menyebabkan saya minta mundur dari TNI,” ujarnya. Presiden Sukarno sendiri tak pernah mengizinkan Didi untuk keluar dari TNI. Usai melayangkan surat pengunduran dirinya yang kesekian kali, Sukarno pernah mengutus Kolonel T.B. Simatupang untuk mengurungkan niatnya dengan alasan dia akan dijadikan salah satu delegasi khusus ke Amerika Serikat. Alih-alih merasa tersanjung dengan ajakan itu, Didi malah sudah terlanjur mutung. “Ketika dulu saya membentuk tentara, saya lakukan demi pengabdian. Karena itu kalau pun hari ini saya akan mundur, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya,” jawabnya kepada Simatupang. * Usai mundur dari TNI, Didi ditangkap oleh tentara Belanda di wilayah sekitar Purwokerto. Setelah beberapa bulan ditahan, dia dilepaskan atas jaminan langsung dari Spoor. Menurut de Moor, Panglima KNIL itu sangat bergembira begitu tahu Didi telah keluar dari TNI. “Dalam suratnya kepada Kepala Staf Umum Tentara Kerajaan Belanda Jenderal H.J. Kruls , Spoor memuji dirinya sendiri yang telah berhasil mengusir salah satu “bajingan” itu dari meja perundingan yaitu Mayor Jenderal Raden Didi Kartasasmita…”ungkap sejarawan militer Belanda tersebut. Usai dibebaskan, Didi pulang ke Bandung. Seterusnya dia hidup sebagai seorang sipil dan bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan Negara Pasundan. “Itu saya lakukan untuk sekadar bertahan hidup,” ujar Didi. TNI tentu saja berang dengan keputusan Didi. Secara terbuka, Nasution sendiri pernah menyebut Didi sebagai “tukang menyebrang” dan orang yang pro federalisme. “Penyebrangan-penyebrangan terakhir seperti dilakukan Didi Kartasasmita cs. tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pemerintahan RI,” ungkap Nasution dalam  Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 . Untuk yang kedua kali, Didi menampik bahwa dia telah melakukan pengkhianatan terhadap RI. Jika mau, katanya, selepas dari tahanan Belanda dia bisa saja bergabung kembali dengan KNIL atau menerima tawaran menjadi Komandan Batalyon Pertahanan Negara Pasundan. “Tapi itu tak pernah dilakukan karena saya masih mencintai Republik Indonesia,” ujarnya. Sebagai catatan, usai menolak masuk kembali KNIL, Didi diberi surat pemecatan dari KNIL terhitung sejak 17 Agustus 1945. Namun, surat itu baru diberikan pada awal 1949. Bisa jadi jika Didi menerima tawaran tetap meneruskan karier di KNIL, surat pemecatan tak akan pernah sampai kepadanya. Berbeda dengan Didi, Nasution sendiri tak termasuk dalam daftar anggota KNIL yang dipecat karena keberpihakannya kepada RI. Menurut Manai Sophian dalam  Apa yang Masih Teringat , hanya Didi Kartasasmita, Oerip Soemohardjo, Suryadarma dan beberapa eks perwira tinggi Republik lainnya yang dinyatakan dikeluarkan secara tidak hormat dari KNIL.

Nama Sultan Hamid II banyak diperbincangan  belakangan ini. Berbagai kalangan memperdebatkan, apakah Sultan Hamid pahlawan atau pengkhianat? Bernama lengkap Sjarif Hamid Alqadrie, Sultan Hamid II lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Hamid merupakan putra sulung Sultan Sjarif Muhammad Alqadrie. Sedari kecil, putra mahkota keturunan Arab-Melayu ini telah dipersiapkan untuk melanjutkan tahta Kesultanan Qadriyah Pontianak. Maka pada 29 Oktober 1945, secara resmi Hamid dinobatkan sebagai penguasa ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak bergelar Sultan Hamid II. Sultan Hamid II meniti namanya dengan melalui jalan berliku. Keberpihakannya kepada Belanda ditandai dengan kesediaan menjadi ajudan istimewa Ratu Belanda. Selain itu, Hamid secara tegas lebih mendukung sistem negara federalis ketimbang negara kesatuan. Di sisi lain, Hamid juga disebut punya jasa bagi Republik Indonesia (RI). Dia ikut terlibat dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) sehingga Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Hamid jugalah yang disebut-sebut merancang simbol Garuda Pancasila, yang menjadi lambang RI sampai hari ini. Sayangnya, Hamid mencoreng sendiri reputasinya karena berkolaborasi dengan eks perwira KNIL (Kapten R.P.P. Westerling) dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Kini. wacana untuk merehabilitasi nama Sultan Hamid menguar ke publik. Adalah Yayasan Sultan Hamid II yang giat mengajukan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Usulan ini memantik polemik setelah A.M. Hendropriyono angkat bicara. Dia mengatakan Sultan Hamid II tak pantas menjadi pahlawan nasional karena pernah berkhianat kepada RI. Terbaru, sejarawan senior Anhar Gonggong mengecam pengajuan Hamid sebagai pahlawan nasional karena berada di pihak Belanda ketika kaum sebangsanya berjuang dalam perang mempertahankan kemerdekaan. “Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu (ajudan istimewa Ratu Belanda). Patriotisnya dimana?” kata Anhar Gonggong . Apakah gelar pahlawan nasional memang tidak pantas disematkan kepada Sultan Hamid II? Berikut fakta sejarah mengenai Sultan Hamid II yang dirangkum Historia . Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina Hamid merintis kariernya sebagai perwira Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Selama karir militernya, Hamid pernah bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya. Selama pendudukan Jepang, Hamid ditahan di Batavia. Sementara itu, keluarganya di Pontianak dibantai oleh tentara Jepang dalam Peristiwa Mandor 1943--1944. Pada 1946, Sultan Hamid menerima jabatan kehormatan sebagai ajudan istimewa Ratu Belanda, Wilhelmina dengan pangkat mayor jenderal. Ini adalah jabatan tertinggi yang pernah diemban oleh orang Indonesia dalam Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Namun pada saat yang sama, Indonesia harus menghadapi Belanda yang berniat menguasai kembali tanah jajahannya yang subur tersebut. Ketua BFO Bersama dengan Belanda yang hendak menegakkan kuasa di Indonesia, Hamid membentuk federasi bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada 1947. DIKB terdiri dari negara-negara kerajaan se-Kalimantan Barat sebagai daerah otonom yang menjalin persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Pada 1949, Hamid menjadi ketua BFO menggantikan ketua pertama Mr. Tengku Bahriun dari Negara Sumatra Timur.   Hamid dan koleganya di BFO bersepakat dengan RI membicarakan konsep penyatuan bangsa serumpun yang terpecah-belah dalam Konferensi Inter Indonesia. Harian Merdeka, 3 Agustus 1949 mengutip pidato Sultan Hamid II dalam konferensi penutup yang berbunyi, “Beberapa hari lagi kita akan berangkat ke Belanda untuk turut serta dalam KMB dengan semangat yang telah mempengaruhi kita disini semangat persamaan dan persaudaraan.” Dengan demikian, konsensus terjalin antara RI pimpinan Sukarno dengan BFO pimpinan Sultan Hamid  untuk menuju KMB yang akan menghasilkan pengakuan kedaulatan. Sejarawan Richard Leirissa dalam penelitiannya menyebut BFO sebagai Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Anshari Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II mengatakan peran Sultan Hamid dalam BFO justru dinafikan. Menurutnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk sejak penyerahan kedaulatan pada KMB itu tidak dilihat secara utuh sebagai mata rantai sejarah terbentuknya Indonesia yang kita kenal sekarang.    Perancang Lambang Garuda Pada Januari 1950, Presiden RIS Sukarno menunjuk Hamid sebagai menteri negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Dalam sidang kabinet, 10 Januari 1950, Hamid membentuk Panitia Lencana Negara. Kemudian diadakanlah sayembara pembuatan lambang negara. Dua karya terbaik diraih atas nama Muhammad Yamin dan Sultan Hamid. Panitia menolak rancangan Yamin karena mengandung banyak unsur sinar matahari yang mengesankan adanya pengaruh fasis Jepang. Sementara itu, lambang Garuda Pancasila rancangan Hamid ditetapkan sebagai lambang negara RIS pada 11 Februari 1950.  Dalam perkembangannya, lambang burung garuda rancangan Hamid mendapat masukan sana-sini. Hamid melakukan beberapa perbaikan dari rancangan semula. Maka jadilah Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara RI seperti sekarang ini. Bermufakat dengan Westerling  Dua bulan setelah rancangannya ditetapkan sebagai lambang negara, jabatan Hamid sebagai menteri negara dicabut.  Pada 5 April 1950, Hamid ditangkap saat berada di Hotel Des Indes Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata. Hamid dituduh sebagai dalang dari penyerangan berdarah dan rencana makar yang dilakukan eks Kapten Westerling dalam pemberontakan APRA. Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal. Dalam pledoinya, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najoan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Dalam penyerbuan itu, Hamid juga memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiardjo dan Kepala Staf Angkatan Perang PRIS (APRIS) Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati. Ironisnya, Sultan Hamid II dan Sri Sultan adalah kawan masa kecil sewaktu sama-sama bersekolah di ELS Yogyakarta. Menurut pengakuan Sri Sultan seperti terkisah dalam Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, selama bersekolah Hamid tidak suka antem-anteman (berkelahi). Berbeda dengan dirinya yang seringkali distrap oleh guru karena berkelahi. Terhukum Dua Kali Karena keterlibatannya dalam aksi Westerling, Sultan Hamid dihadapkan ke pengadilan. Pada 8 April 1953 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun kepada Hamid. Dasar pertimbangannya adalah adanya “niat” Hamid menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati tiga pejabat pemerintah. “Dia pernah dihukum (penjara) 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang tidak mungkin dia diterima (pahlawan nasional) karena pernah dihukum 10 tahun disamping menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan (istimewa) dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada 1946,” kata Anhar Gonggong. Ketika bebas pada 1958, Hamid tidak lagi berpolitik. Namun, setelah empat tahun menghirup udara bebas, dia kembali ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur, pada Maret 1962. Dia dituding melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi ilegal Vrijwillige Ondergrondsche Corps (VOC) dengan wakilnya bernama Pitoy. Anggotanya kebanyakan dari Indonesia Timur seperti Sahetapy, Johannes, dan Ondang sebagai kepala Brigade Penghancuran (Vernielings Brigade). Meski demikian, tuduhan ini tidak dapat dibuktikan karena Hamid ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Selepas bebas dari RTM Madiun, Hamid beraktifitas di dunia bisnis. Dia menggeluti bisnisnya itu sebagai Presiden Komisaris PT. Indonesia Air Transport, sejak tahun 1967 hingga tahun 1978. Pada 30 Maret 1978, Sultan Hamid II wafat di Jakarta, tepat pukul 18.15 ketika dirinya sedang melakukan salat Magrib.

Sebuah panitia khusus didirikan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Tunisia, Maroko, dan Aljazair.

Selama Maret 1703, kerusuhan kerap terjadi di Cianjur. Itu disebabkan oleh serangan laskar Haji Prawatasari yang selalu datang tiba-tiba dan langsung menghilang begitu saja. Bahkan bukan hanya di Cianjur, Bogor dan pinggiran Batavia pun mulai menjadi sasaran. Menurut Gunawan Yusuf dalam Sejarah Cianjur Bagian ke-5 , tentu saja  kenyataan itu membuat VOC dan para penguasa lokal setempat menjadi tak nyaman. VOC  bereaksi. Ekspedisi militer pun dibentuk. Pertengahan Maret,  sekira 2.000 serdadu kompeni pimpinan Pieter Scorpoi bergerak dari Batavia ke Jampang Manggung. Namun sesampai di sana, mereka tak mendapat perlawanan berarti. “Penumpasan itu (pada akhirnya) membawa berita bahwa Prawatasari telah terbunuh,” ungkap Jan Breman dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa . Tidak mendapatkan kepala Haji Prawatasari, Scorpoi tidak mau mengambil resiko. Dia lantas mengangkut 1.354 penduduk Jampang Manggung. Mereka rencananya akan dikirim ke Batavia dan mungkin akan dijadikan budak belian. Sepanjang perjalanan, penduduk Jampang Manggung diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka disiksa dan dibiarkan kelaparan hingga sebagian besar meninggal dan melarikan diri.   “Di tengah perjalanan  hanya ada tersisa 582 orang,”ungkap Yusuf. Dalam Priangan: de Preanger –Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811 , F. de Haan menyebut sisa dari tawanan itu kemudian ditempatkan pada wilayah sekitar Pantai Utara. Namun versi Yusuf, sisa orang-orang Jampang Manggung itu dipaksa untuk pindah ke Bayabang, suatu wilayah yang ada di Mande dan terletak di tepi Sungai Citarum. Kabar kematian Prawatasari terbukti kemudian hanya isapan jempol semata. Secara mengejutkan, pada 1704, dia kembali muncul bersama sekira 3.000 gerilyawan yang menjadi pengikutnya. Dengan kekuatan hampir satu resimen tersebut, Haji Prawatasari mengepung Sumedang dan nyaris mengahancurkan kota itu. “Dalam gerakan majunya ke Priangan, pengikutnya semakin bertambah…”ungkap Jan Breman. Hingga Agustus 1705, tercatat tiga kali pasukan Haji Prawatasari berhasil mengalahkan pasukan kompeni. * Kejayaan Haji Prawatasari dan pasukannya, tidak lepas dari kepiawaiannya memainkan trik-trik intelijen. Gunawan Yusuf menyebut, ia memiliki seorang informan di dalam tubuh tentara VOC bernama Ki Mas Tanuwidjaya. Siapakah dia? Dalam  De Geschiedenis van Buitenzorg , CHF Riesz menyebut Ki Mas Tanu sebagai orang Sunda dari Sumedang yang berhasil membentuk "pasukan pekerja" dan mendapat perintah dari VOC untuk membuka hutan Pajajaran. Ia lantas mendirikan Kampung Baru yang kemudian menjadi cikal bakal Kabupaten Bogor sekarang. “Tanuwidjaya adalah penguasa Bogor versi VOC. Ia disebut "Luitenant der Javanen" (Letnan orang-orang Jawa dan merupakan letnan senior diantara teman-temannya,”tulis Gunawan Yusuf. Pada mulanya Ki Mas Tanu sangat loyal terhadap VOC. Sejarah mencatat, bersama seorang sersan Belanda bernama Scipio, ia pernah memimpin Ekspedisi Ciliwung. Ekspedisi itulah yang kemudian menjadikan kawasan-kawasan hutan sekitar bantaran sungai tersebut sebagai pemukiman penduduk sekarang. Kawasan-kawasan itu antara lain Depok, Pondok Cina dan Kedung Halang. Almarhum M.A. Salmun pernah menulis dalam  Majalah Intisari  edisi No.2 September 1963, bahwa yang dimaksud “Menak Ki Mas Tanu” dalam lirik lagu Ayang-Ayang Gung (sebuah lagu populer yang sering dihariringkeun oleh ibu-ibu Sunda saat meninabobokan anaknya) tak lain adalah Letnan VOC Ki Mas Tanuwidjaya . Secara akademis, memang belum ada penelitian resmi soal itu. Namun jika disimak hampir tiap bait lirik lagu tersebut, kita pantas ‘mencurigai’ pendapat itu mungkin saja benar adanya. Ayang-ayang gung Gung goong na rame Menak Ki Mas Tanu Nu jadi wadana Naha maneh kitu Tukang olo-olo Loba haru biru Rucah jeung kumpeni Niat jadi pangkat Kantun kagorengan Nganteur Kangjeng Dalem Lempa lempi lempong Ngadu pipi jeung nu ompong. Menurut Salmun, ‘penyair baheula’ menyindir Tanuwijaya dengan " lempa lempi lempong, ngadu pipi jeung nu ompong ". Artinya, Letnan VOC itu telah mengejar harapan kosong dan bermesraan dengan orang tidak bergigi. Yang dimaksud "orang tidak bergigi" adalah Prawatasari yang pada akhirnya kalah dalam perjuangan. Lantas mengapa “Si Anak Emas Kompeni” yang tadinya “niat jadi pangkat (ingin meraih jabatan) itu berbalik ‘mengkhianati’ majikannya dengan menjadi informan bagi Prawatasari? Gunawan Yusuf menyebut itu terjadi tidak lepas dari kecemberuan sekaligus ketidakpuasan lelaki Sunda itu kepada pihak VOC. Kendati seorang Letnan, secara  de facto  Ki Mas Tanu harus ‘tunduk’ kepada seorang Sersan Scipio yang seorang Belanda tulen. Namun soal pengkhianatan letnan Sunda itu, sempat disangkal oleh “kuncen Bandung” Haryoto Kunto. Haryoto menulis bahwa Ki Mas Tanu alih-alih pernah bersimpati kepada Prawatasari, ia justru dilukiskan sebagai anak muda yang ambisius dan setia kepada kompeni. Begitu setia-nya hingga dijuluki “Si Raja Tega”, karena kekejamannya kepada rakyat Priangan. “Kekejaman dan kelaliman Ki Mas Tanu diperlihatkannya ketika ia memimpin kerja rodi, susuk bendung babad jalan, membangun dan melakukan pengerasan jalan antara Bogor sampai Batavia,”tulis Kunto dalam  Gung Goongna Rame  ( Pikiran Rakyat , 19 Februari 1998). Pendapat Kunto itu sempat mendapat sangkalan pula dari sastrawan Sunda Aan Merdeka Permana. Dalam sebuah artikel berjudul  Benarkah Ki Mas Tanu Pengkhianat?  ( Pikiran Rakyat , 23 Februari 1998), Aan malah menggambarkan tokoh tersebut sebagai pahlawan, pionir penemuan kembali peninggalan warisan Sunda yakni Pajajaran. “Berdasarkan riset yang saya lakukan, Ki Mas Tanu berasal dari keluarga bangsawan Sumedanglarang yang notabene masih berkerabat dengan Kerajaan Pajajaran. Bahkan kita tahu Sumedanglarang dalam perkembangannya menjadi pengganti kerajaan Pajajaran,”tulis Aan. Siapa yang benar, tentunya harus dibuat riset yang lebih mendalam lagi mengenai soal tersebut. Namun yang jelas, sekitar 1705, persekutuan Haji Prawatasari dan Ki Mas Tanu terbongkar oleh telik sandi VOC. Akibatnya Wedana Bogor itu ditangkap VOC bersama sejumlah pengikutnya. “Dengan tuduhan perlawanan, para tersangka disuruh ke Batavia dan disekap untuk selanjutnya sesudah diadili Dewan Kehakiman (mereka) didera, dihajar (sampai) remuk redam, diselar dan (mendapat hukuman) dibuang ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) selama 50 .

SEJAK 5 Mei 2020, perbatasan India-China di area Line of Actual Control (LAC), garis demarkasi yang bersinggungan antara wilayah Ladakh (India) dan Tibet (China) sepanjang 3.500 kilometer, memanas. Militer kedua negara nyaris bentrok senjata. New Delhi maupun Beijing saling klaim wilayah tersebut dan saling gertak terkait. Tetapi belakangan tensi mulai mereda setelah dua jenderal masing-masing pihak bersua di Moldo, basis militer China di Sektor Chusul, Senin (22/6/2020). Militer India diwakili Komandan Korps ke-14 Angkatan Darat (AD) India Letjen Harinder Singh, dan diterima Komandan Distrik Militer Tibet Mayjen Liu Lin. Lewat pembicaraan maraton 11 jam, kedua pihak mencapai konsensus untuk menahan diri dan menghindari konflik terbuka. “Pembicaraan dilakukan dengan atmosfer yang positif dan konstruktif. Penarikan mundur pasukan di semua area yang berfriksi di timur Ladakh sudah disetujui dan akan segera dilakukan kedua pihak bersamaan,” sebut petugas militer India yang tak disebutkan namanya, dilansir Times of India , Selasa (23/6/2020). Tetapi bukan mustahil keduanya tak dapat menahan diri selamanya. Pasalnya, di level pengambil kebijakan, belum ada kesepakatan untuk mengikat perdamaian di perbatasan yang disengketakan. Hal ini terkait klaim China terhadap Lembah Galwan di salah satu area LAC. Terlebih, terdapat ketidakkompakan di pemerintahan India soal pertemuan trilateral yang dimediasi Rusia. Menteri Luar Negeri (Menlu) India Subrahmanyam Jaishankar bersedia bertemu Menlu China Wang Yi dengan mediator Menlu Rusia Sergey Lavrov di Moskwa. Tetapi Menteri Pertahanan (Menhan) India Rajnath Singh menolak duduk bersama dengan Menhan China Wei Fenghe. Krisis perbatasan India-China dipicu oleh pembangunan sebuah pos militer di Lembah Galwan oleh militer China pada 5 Mei di pesisir Danau Pangong dekat Pegunungan Himalaya. Pembangunan itu sebagai reaksi terhadap pembangunan infrastruktur jalan Darbuk-Shyok-Daulat Bel Oldi yang dibangun India. Pembangunan jalan di perbatasan yang dipermasalahkan China. (Twitter @IAmErAijaz ) Ketegangan terjadi ketika patroli militer India melabrak pos militer China itu. Konflik pun berkobar walau tak sekali pun meletupkan senjata. Kedua pasukan terlibat tawuran dengan tangan kosong, tongkat besi, hingga lempar-lemparan batu. Belasan prajurit di masing-masing pihak dilaporkan terluka. Tiga hari berselang, tawuran serupa terjadi di Nathu La Pass. Di pekan terakhir Mei, ribuan tentara China diklaim masuk dan melanggar perbatasan. Pada 15 Juni, terjadi tawuran kolosal di tepi Sungai Galwan. Sekitar 600 prajurit di masing-masing kubu tak hanya melempar batu, tapi juga menggunakan tongkat kawat berduri. Imbasnya 20 prajurit India tewas dan tiga luka-luka, sementara di pihak China satu tewas dan 43 lainnya terluka. Namun, tak satu pun peluru ditembakkan dalam tawuran itu. Bila ada satu letupan senjata, mungkin bakal mengobarkan perang berskala besar seperti yang dialami keduanya lebih dari setengah abad lampau. Konfrontasi Peking Kontra Delhi Pada Perang Sino-India 52 tahun lampau, insiden-insiden serupa pun terjadi. Situasi kian panas lantaran muncul Pemberontakan Tibet 1959 di mana India memberi suaka untuk Dalai Lama. Belum lagi, Perdana Menteri (PM) Jawaharlal Nehru bermain “dua kaki”. Di satu sisi ia masih didukung Amerika Serikat dan Inggris, di sisi lain ia mulai saling rangkul dengan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev. Saat itu hubungan Soviet dan China sebagai dua kutub komunis sudah tak harmonis. Saling klaim wilayah antara keduanya berpangkal dari perbedaan titik pijak. India sejak masih jadi koloni Inggris terus berpegang pada Garis McMahon sebagai perbatasan wilayahnya. Garis McMahon –dinamakan dari Sekretaris British India Henry McMahon berdasarkan Konvensi Simla 1914– adalah garis demarkasi sepanjang 890 kilometer yang memisahkan wilayah timur laut India dengan Tibet. Sementara, China tak mengakui Garis McMahon. Pada 1959, PM Zhou Enlai mengklaim bahwa perbatasan mereka adalah garis LAC. Garis demarkasi sepanjang 4.056 kilometer itu mencaplok wilayah Aksai Chin yang termasuk bagian dari Kashmir dalam Garis McMahon. Setelah perundingan setingkat menteri pada 1960 deadlock , pada Mei 1961 militer China membangun pos di Sungai Chip Chap setelah menguasai Dehra Compass. India bereaksi, membangun lebih banyak pos di belakang garis perimeter pos milik China. Alhasil tentara India memotong jalur suplai pos China hingga militer China di Sungai Chip Chap terpaksa mundur. “Nehru menginginkan agresi dan kami takkan membiarkannya. Biasanya kami mencoba menahan diri tapi sepertinya kami tak bisa lagi mencegahnya. Jika dia ingin maju (melewati LAC), kami akan melakukan tindakan bersenjata. Anda menghunuskan senjata, kami juga menghunuskan senjata. Kita akan berhadapan dan beradu keberanian,” ujar pemimpin tertinggi China Mao Zedong soal insiden itu, dikutip John W. Garver dalam “China’s Decision for War with India in 1962” yang termuat di buku New Directions in the Study of China’s Foreign Policy. Masing-masing wilayah yang diklaim India dan China antara McMahon Line dan Line of Actual Control. ( cia.gov ). Konflik keduanya menjadi konfrontasi bersenjata dalam kurun Juni-September 1962 di sejumlah wilayah perbatasan. Walau pada 3 Oktober PM Zhou mengunjungi PM Nehru di Delhi untuk meredam ketegangan, konfrontasi di perbatasan tak jua berhenti. Yang terbesar adalah baku tembak di Yumtso La, perbatasan dekat Tibet, 10 Oktober, di mana sekitar 50 personil patroli India pimpinan Brigadier John Dalvi disergap 1000 personil Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China. Meski pasukan Dalvi memberi perlawanan heroik, mereka kalah jumlah. Setengah dari pasukannya tewas. Di pihak TPR, 33 prajurit tewas. Meski PLA memberi penghormatan secara militer saat menguburkan 25 prajurit India, tetap saja konfrontasi itu dianggap sebagai tindakan yang memicu perang berskala besar. Perang Tak Berimbang Meski Nehru menetapkan “Forward Policy” atau kebijakan maju ke perbatasan, ia tak mengerahkan segenap kekuatan militernya. Nehru kadung yakin China takkan mau berperang. Toh kalaupun terpaksa perang, Nehru yakin bakal disokong penuh Amerika dan Inggris. Padahal, persiapan China bukan “kaleng-kaleng”.  James Barnard Calvin dalam The China-India Border War mencatat, China menyiapkan setidaknya pasukan darat hingga 80 ribu personil. Sementara, India hanya punya dua divisi berisi 12 ribu personil di wilayah perbatasan. Pada pagi 20 Oktober 1962, Perang Sino-India pun dimulai. TPR menyerang dari dua front: di timur melalui Sungai Nam Chu dan di barat lewat Aksai Chin. Hanya dalam beberapa jam, perbatasan di Sungai Nam Chu yang dijaga satu batalyon tentara India dihancurkan tiga resimen TPR. Sementara, di front barat garnisun India di Lembah Galwan dan Danau Pangong dengan mudah ditaklukkan PLA yang mengerahkan “gelombang manusia” yang tak terbendung. Dalam dua hari, garis pertempuran TPR makin maju dan pasukan India terus-menerus terpukul mundur. Nehru lantas meminta bantuan Presiden Amerika John F. Kennedy untuk mengirim 12 skadron pesawat tempur. Namun, permintaan itu ditolak. Kennedy hanya bersedia mengerahkan Kapal Induk USS Kitty Hawk ke Teluk Benggala dan baru akan bertindak jika China keluar dari zona yang dipersengketakan untuk menginvasi India. Hingga akhir perang, sekitar empat ribu serdadu India ditawan China dan dipulangkan pasca-Perang Sino-India usai. ( Wikipedia ). Proposal Nehru untuk membeli pesawat dari Inggris dan Amerika pun ditolak. Dengan kesal Nehru pun berpaling pada Soviet yang berkenan menjual 12 jet tempur MiG-21. Namun jet-jet tempur anyar Soviet itu datang terlambat. Peking yang tujuan ofensifnya telah tercapai setelah menguasai Aksai Chin, mendeklarasikan gencatan senjata unilateral pada 19 November 1962. Delhi pun tak punya pilihan lain selain menyepakati gencatan senjata itu. Perang selama sebulan itu mengakibatkan sekira 1.300 personil India tewas, 1.600 hilang, seribu lainnya terluka, dan empat ribu ditawan. Sementara di pihak TPR, dua ribu personilnya tewas dan seribu luka-luka. “Mulai 21 November 1962, pasukan terdepan China akan menghentikan tembak-menembak di sepanjang perbatasan Sino-India. Mulai 1 Desember 1962, pasukan terdepan China akan mundur ke posisi 20 kilometer di belakang LAC,” demikian bunyi potongan deklarasi gencatan senjata PM Zhou. Delhi kemudian terpaksa mengakui LAC, di mana Aksai Chin merupakan bagian dari China secara de facto . Kendati begitu, sengketa perbatasan itu masih acap menimbulkan insiden hingga hari ini.

Setelah memberitahu Inggit Garnasih istrinya, Sukarno berkeliling kota Padang untuk mencari Woworuntu. Kepada rekannya itu Sukarno hendak mencari bantuan tempat tinggal. Meski tak mudah, Sukarno akhirnya menemukan tempat tinggal Woworuntu dan segera mengetuk pintu rumahnya. Tuan rumah kaget begitu mendapati tamunya adalah Ir. Sukarno, kawan yang saat itu menjadi tokoh perjuangan kemerdekaan paling populer. “Dia memelukku. ‘Sukarno, saudaraku’,” kata Woworuntu berteriak sambil berlinang air mata saat menyambut tamunya, dikutip dalam otobiografi yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia . Pertemuan dua kawan yang lama tak jumpa itu begitu hangat. Tanpa disangka Sukarno, Woworuntu menawarkan apa yang diinginkan Sukarno. “Bawalah keluarga Bung Karno ke sini...bawalah ke sini dan anggaplah ini rumah Bung Karno sendiri,” kata Woworuntu yang berharap akan mendapat teman di rumahnya karena anak-istrinya telah dia ungsikan akibat suasana kota tak kondusif menyusul kedatangan tentara Jepang. Keluarga Sukarno pun tinggal di rumah Woworuntu dan menempati kamar Woworuntu. Tuan rumah sendiri pindah ke kamar lain. Pertemuan membahagiakan Sukarno dengan Woworuntu itu menjadi bayaran atas kepedihan Sukarno sekeluarga selama empat hari menjalani perjalanan sulit dari Bengkulu menuju Padang. Pemindahan tempat pembuangan Sukarno dari Bengkulu dilakukan pemerintah Hindia Belanda karena tak ingin tokoh perjuangan paling populer itu bekerjasama dengan Jepang yang sudah mulai masuk ke Sumatera. Dalam perjalanan itu Sukarno beserta Inggit, Sukarti anak angkatnya, dan Riwu pembantu setianya mesti melakukan perjalanan jauh menembus belantara Bukit Barisan dengan hanya membawa sedikit perbekalan. Mereka dibawa menuju Padang menjelang tengah malam 22 Februari 1942. Hanya empat polisi yang mengiringi perjalanan mereka. Mereka menyisir pantai barat Sumatra lewat Mukomuko. Ada 13 sungai yang mereka seberangi menggunakan rakit atau perahu milik penduduk sebelum mencapai Mukomuko. Begitu sampai di Mukomuko sore keesokan harinya, mereka amat kelelahan. “Di Desa Mukomuko mereka ditimbangterimakan kepada polisi dari Karesidenan Sumatera Barat,” kata Hasjim Ning, keponakan Bung Hatta yang menjadi sahabat Sukarno, dalam otobiografinya Pasang Surut Pengusaha Pejuang . Setelah beristirahat di sebuah rumah, perjalanan dilanjutkan pukul tiga dini hari. Perjalanan kali ini lebih berat bukan hanya karena polisi yang mengawal mereka dari Bengkulu telah diganti oleh polisi-polisi kaku dari Mukomuko, namun mobil pengangkut Sukarno sekeluarga telah dibawa kembali oleh polisi Bengkulu. “Maka rombongan Bung Karno berangkat ke arah Padang dengan menggunakan pedati yang ditarik sapi dari Muko-muko lewat Lunang dan Silaut, terus ke Painan,” sambung Hasjim yang mendengar kisahnya dari Ibu Inggit. Gerobak-sapi itu hanya diperuntukkan mengangkut beras dan logistik selama perjalanan. Hanya Sukarti yang diizinkan naik gerobak itu jika kelelahan. Praktis, semua mesti berjalan kaki menembus belantara untuk mencapai Padang yang berjarak sekira 300 kilometer. Meski kaget dan awalnya enggan meneruskan perjalanan, Inggit akhirnya terpaksa ikut. Akibat menyusuri hutan lebat dengan vegetasi rapat, kakinya sampai bengkak. Karena itulah ia terkadang menumpang gerobak logistik. Perjalanan berat itu akhirnya berakhir sementara menjelang magrib ketika mereka mencapai sebuah gubuk panggung kosong di tengah persawahan. Di sanalah mereka istirahat untuk menunggu pagi. “Kalaupun disuruh berjalan terus, tak seorang pun di antara kami yang masih sanggup berjalan. kami terlalu lelah. Dan kaki bengkak-bengkak oleh gigitan serangga. Sukarti tidak memakai topi, badannya terbakar oleh terik matahari,” kata Sukarno. Meski gubuk kosong itu kondisinya tak bagus, ia seakan surga bagi para anggota rombongan. Sebuah tikar yang ada langsung ditiduri Sukarno. Mereka akhirnya bisa istirahat meski kondisi sekitar yang menyeramkan. “Seekor ular menjalar melalui kaki. Cicak berkeliaran di atas atap. Bunyi binatang buas di malam hari di sekeliling tempat kami membikin badan jadi dingin. Tetangga kami adalah harimau, beruang, kucing hutan, rusa, babi hutan, dan monyet tak terhitung banyaknya,” kenang Sukarno. Teriakan monyet yang tak henti-henti membuat Sukarti ketakutan ketika bangun tengah malam. Baru setelah ditenangkan oleh sang ayah bahwa mereka dijaga 24 jam full oleh polisi-polisi bersenjata, Sukarti bisa tenang dan kembali tidur. Setelah bangun dan sholat serta sarapan, sereka kembali melanjutkan perjalanan di saat hari masih gelap. Itu dilakukan agar mereka bisa mencapai jarak sejauh mungkin ketika magrib tiba dan istirahat. Menjelang tengah hari bukan main senangnya mereka ketika mendapati sebuah sungai berair jernih. Tanpa melepas pakain, mereka langsung menceburkan diri ke sungai itu. Mereka lalu istirahat di sebuah gubuk yang mereka temukan tak jauh dari sungai. Banyaknya jejak harimau yang mereka lihat selama perjalanan tak begitu menakutkan karena langit terang. Namun tidak demikian ketika seekor siamang besar mendekati mereka. “Akan tetapi kami tidak diapa-apakan, hanya jantung kami yang memukul-mukul dada dengan keras,” sambung Sukarno. Dengan bekal ikan tangkapan dari sungai tadi, mereka lalu menjadikannya lauk. Nasi dan sayur mereka masak dari beras dan sayuran yang dibawa. Mereka pun makan siang. Perjalanan lalu mereka lanjutkan. Namun, di hari ketiga itu mereka semua telah kelelahan. Inggit bahkan sampai makan sambil berdiri akibat lelahnya dan khawatir jika duduk dia tak bisa kembali berdiri. Seorang polisi yang mengawal bahkan putus asa. “Di samping matahari yang membakar, haus, kehabisan tenaga dan gangguan binatang, para pengiring kami harus pula mengawal kami. Sekalipun kami adalah orang tawanan dan orang yang menawan, kami semua sama merasakan pahit-getirnya perjalanan,” kata Sukarno. Maka sambil berjalan, Sukarno mencoba mengajak ngobrol polisi pengawal untuk menaikkan kembali semangatnya dan memecah kebisuan perjalanan. “Saya berterimakasih kepada saudara-saudara, karena sudah memperlihatkan daerah pedalaman ini kepada saya,” kata Sukarno. Perkataan Sukarno langsung disambut seorang polisi dengan pertanyaan. Obrolan pun terjadi. Cerita-cerita yang dikeluarkan Sukarno menjadi hiburan bagi para polisi pengawal. Perjalanan kembali bergairah hingga ketika mereka beristirahat di satu tempat untuk menikmati air kelapa yang diambil oleh Riwu dari pohon yang ada. Perjalanan mereka tak seberat sebelumnya. Di hari keempat, mereka sudah keluar dari hutan dan masuk ke wilayah Mingangkabau. Dengan menumpang bus, mereka lalu mencapai Padang malam itu juga dan diinapkan di sebuah hotel sebelum akhirnya Sukarno sekeluarga menumpang di rumah Woworuntu.

Selama dekade pertama abad ke-19, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terus mendapat gangguan dari Belanda. Mereka selalu berusaha menancapkan pengaruhnya di lingkungan keraton, tetapi selalu ditentang oleh Sultan Hamengkubuwono II. Dia secara tegas menolak upaya Gubernur Jenderal H.W. Daendels menempatkan seorang regent di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tindakan lain HB II yang bertentangan dengan keinginan Belanda adalah pergantian wakil istana dari Patih Danuredja II yang dianggap pro-Belanda kepada Notodiningrat, keponakan HB II. Menurut Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik , pergantian itu dikhawatirkan akan mengancam posisi Belanda di Yogyakarta. Sikap HB II itu membuat Daendels marah. Dia lalu mengeluarkan perintah penyerbuan ke wilayah Yogyakarta. Begitu keraton dikuasai, sang gubernur jenderal menurunkan HB II dari takhtanya. Diceritakan Joko Darmawan dalam Mengenal Budaya Nasional Trah Raja-Raja Mataram di Tanah Jawa , demi mengisi kekosongan tersebut dipilihlah putra HB II, Raden Mas Surjo, pada Desember 1810 sebagai regent yang memimpin rakyat Yogyakarta. Dia mendapat gelar Sultan Raja. Daendels menilai Raden Mas Surjo dapat berkompromi dengan pihaknya. Dia juga sepakat untuk tidak mengusik aktivitas pemerintah Hindia Belanda di Yogyakarta. Namun belum genap setahun memangku jabatan, Sultan Raja harus rela menyerahkan kembali takhta keraton kepada ayahnya, Sultan HB II. Kembalinya jabatan sultan ke HB II itu merupakan buntut dari perjanjian antara Prancis dengan Inggris. Keduanya menyepakati penyerahan seluruh wilayah Nusantara dari Belanda ke tangan Inggris. Situasi perang di Eropa menjadi penyebab terbesar perpindahan kekuasaan tersebut. Gubernur Jenderal Inggris di India Sir Gilbert Eliot Murray lalu menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai Gubernur Jenderal. Raffles segera mengamankan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda dan menancapkan pengaruh Inggris di dalamnya. Hal itu terlihat juga di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setiba di Jawa Raffles langsung menurunkan HB III yang dianggap berpihak kepada Belanda. “Kendatipun demikian HB II diharuskan untuk menaati aturan-aturan yang dibuat pemerintah Inggris,” tulis Darmawan. Menggalang Bantuan Raden Mas Surjo yang kehilangan jabatannya kembali menjadi putra mahkota. Tetapi diam-diam dirinya mulai menggalang kekuatan untuk kembali bertakhta. Rupanya di dalam keraton sendiri banyak pejabat yang lebih senang berada di bawah perintah Mas Surjo ketimbang HB II. Dukungan juga tidak hanya datang dari elit keraton, tetapi para pemangku birokrasi di seluruh Yogyakarta. Salah satunya seorang Kapiten Tionghoa bernama Tan Jin Sing. Sebagai seorang kapiten, Tan Jin Sing memiliki koneksi yang cukup baik dengan pihak kolonial maupun bangsawan Jawa. Dia mengetahui intrik yang terjadi di dalam istana dan memutuskan mendukung Raden Mas Surjo mendapatkan kembali takhtanya. Dia pun memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah Inggris untuk membantu sang putra mahkota. “Pangeran Surjo yang sedang dalam keadaan terjepit, karena ayahnya telah melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang setia kepadanya, sudah tentu menyambut dengan gembira tawaran Babah Djim Sing ini,” tulis Setiono. Kapiten Jin Sing melakukan usaha pendekatan terhadap Residen Yogyakarta John Crawfurd. Dia mencoba mendapat dukungan dari Raffles melalui sang residen. Menurut sejarawan Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi tentang Cina 1755-1825 , Jin Sing sering mengadakan pertemuan rahasia dengan Crawfurd terkait dukungan terhadap Raden Mas Surjo tersebut. “Sebagai seorang teman, penerjemah, serta pembantu Putra Mahkota, ia juga bertindak sebagai salah seorang utusan rahasia Putra Mahkota dalam berbagai perundingan dengan Inggris,” tulis Carey. Hasilnya, disepakati sebuah perjanjian rahasia pada 12 Juni 1812, yang memberikan jaminan dari Inggris untuk Raden Surjo mengambil alih takhta kesultanan Yogyakarta. Maka pada 17 Juni 1812 tentara Inggris pimpinan Kolonel Gillespie dan Kapten Travers masuk ke Yogyakarta. Mereka melakukan pengepungan di kediaman Sultan HB II. Selama penyerbuan berlangsung, Tan Jin Sing memainkan peranan penting dengan memberikan informasi kepada pasukan Inggris. Dia juga menjamin perbekalan makanan serta keperluan perang untuk para penyerbu tersebut. Bahkan atas kuasanya, para bawahan dan orang-orang yang setia kepada Pangeran Surjo diberi perlindungan di daerah pemukiman Tionghoa. Pada 20 Juni 1812 keraton berhasil diduduki dan HB II bersedia menyerahkan takhtanya. Raden Mas Surjo kemudian didaulat menjadi pemimpin baru Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Oleh Inggris, HB II dibuang ke Penang dan akhirnya oleh Belanda dipindahkan ke Ambon, Maluku. “Sebagai imbalan atas pelayanannya, Sultan Ketiga yang baru diangkat itu –kemungkinan berada di bawah tekanan Inggris– mengangkat Tan Jin Sing sebagai bupati dengan gelar Raden Tumenggung Secodiningrat dan mendapat apanase sebanyak 1000 cacah (kepala keluarga),” tulis Carey. Keserakahan Inggris Harga yang harus dibayar HB III untuk memperoleh singgasana Yogyakarta rupanya tidaklah murah. Melalui perjanjian pada 1 Agustus 1812 Inggris menuntut banyak hal kepada HB III atas wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Di bidang ekonomi, HB III harus melepaskan hak atas penarikan pajak tol dari pelabuhan-pelabuhan, baik laut maupun sungai, serta pusat-pusat perdagangan. Sebagai gantinya, sultan akan memperoleh bayaran dari pemerintah Inggris setiap tahunnya. Di bidang lain, Inggris menuntut agar HB II melepas hak atas tanah-tanah di Kedu, Pacitan, Jipang, dan Grobogan. Inggris berencana mengelola pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian di bidang militer, para pejabat istana tidak diperkenankan memiliki tentara pribadi kecuali dengan izin pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris juga menegaskan bahwa HB III hanya berkuasa atas orang-orang Jawa saja, sementara orang-orang asing yang tinggal di Yogyakarta berada di bawah penguasaan Inggris. Sebagai bagian dari usaha penguasaan seluruh wilayah pulau Jawa, Inggris meminta agar sultan mengakui kedudukan tersebut. Selanjutnya, Kesultanan Yogyakarta dilarang melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan dan negara lain, baik di pulau Jawa ataupun di luar Jawa. “Demikianlah antara lain isi perjanjian yang pada hakekatnya telah mengebiri kedaulatan Kesultanan Yogyakarta sebagai sebuah negara,” tulis Setiono. Namun ternyata Sultan HB III hanya memerintah selama dua tahun saja. Dia secara tiba-tiba meninggal dunia pada 3 November 1814 dalam usia 43 tahun. Putranya, Pangeran Ibnu Jarot yang masih berusia 10 tahun ditunjuk menggantikan posisi ayahnya. Dia mendapat gelar Sultan Hamengkubuwono IV. Oleh Raffles, Paku Alam I ditunjuk sebagai wali raja muda ini.