Hasil pencarian

PADA malam sebelum hari pernikahannya, Hariyadi menerima pertanyaan dari seorang tetua. “Kau sudah bisa mengelilingi dapur tujuh kali, kah?” Sambil berkelakar pemuda 28 tahun itu menjawab, “Jangankan tujuh kali, 20 kali dan angkat dapur pun bisa.” Maka mulailah ritual itu. Hariyadi lantas digiring masuk ke kamar, berdua saja dengan tetua itu. Dalam tradisi di Luwu, Sulawesi Selatan, adegan itu dikenal dengan nama makkandre guru (belajar). Si calon pengantin akan diberi wejangan tentang bagaimana menggauli, memperlakukan, dan merawat istrinya. Dapur adalah kiasan untuk perempuan. Artinya seorang laki-laki harus benar-benar mengenal perempuan (istrinya). Mengetahui lekuk dan seluk beluk, sebagaimana mengetahui dapur sebagai tempat menyimpan makanan, dan salah satu sumber kehidupan. Dalam ritual makkandre guru calon pengantin pria tak hanya dinasihati bagaimana membahagiakan istri di ranjang namun juga bagaimana memperlakukan istri dengan cara layak dan terhormat. Filolog Universitas Hasanuddin Makassar, Muhlis Hadrawi, yang juga menulis buku Assiklaibineng: Kitab Persetubuhan Bugis , mengatakan jika sejak masa lalu perempuan menjadi simbol kewibawaan yang harus mendapat perhatian lebih. “Di Bugis, perempuan itu adalah makhluk yang mulia,” katanya. Sejak 1997 Muhlis telah mengumpulkan sebanyak 49 manuskrip kerajaan dan catatan dari lontara Bugis dan Makassar perihal seksualitas. Menurut Muhlis Assikalibineng tidak seperti kitab persetebuhan yang lain, yang hanya menampilkan erotisme dan sensualitas. Kitab ini menekankan pula pentingnya laku serta tata cara yang berlandaskan rasa saling menghargai. “Di Assikalaibineng , tidak dibolehkan seorang laki-laki membangunkan sang istri untuk melakukan hubungan seksual, apalagi bila istri sedang capek,” katanya. “Itu sama saja menjadikan perempuan sebagai budak.” Assikalaibeng diciptakan sebagai pegangan laki-laki, untuk membahagiakan perempuan. Dalam Assiklaibineng perempuan digambarkan lebih detail hingga bagian tubuh yang tersembunyi. Misalkan, dalam Serat Centini di Jawa atau pun Kamasutra dari India, menyebut klitoris hanya sekali itu saja. Sementara di Assikalaibineng , klitoris disebutkan hingga bagian paling dalam, sampai empat bagian. “Bayangkan, Assikalaibineng sudah menjelaskan bagaimana foreplay , untuk mencapai klimaks secara bersama,” kata Muhlis. “Jadi kemudian bila ada laki-laki yang lebih duluan klimaks dibandingkan perempuan, maka hubungan itu dianggap gagal.” Tak hanya itu, masyarakat Bugis pun tak membenarkan seorang lelaki, memberikan punggung atau pindah kamar tidur saat selesai berhubungan seks dengan istri. Melainkan, harus tidur bersama dan saling berpelukan. Meski demikian, Assikalaibineng adalah kitab yang menjelaskan seks dan hubungannya dengan Islam, dimana semua diawali dengan basmallah dan wudhu. “Jadi Assikalaibineng menuliskan, bila ingin berhubungan dengan istri, sebaiknya dilakukan setelah salat isya, agar tidak merusak wudhu dan memiliki waktu yang lebih lama sebelum mencapai waktu subuh,” kata Muhlis. Menurut Muhlis, Assiklaibineng ditulis atau buah pikiran dari Syech Yusuf. Kemudian, pengetahuan-pengetahuan itu terus bertambah dan mengalami reproduksi. “Dari puluhan manuskrip yang saya kumpulkan, semua tak sama persis. Selalu ada penambahan dan improvisasi dalam memandang (hubungan),” katanya. Sebelumnya pengetahuan akan seksualitas disebarkan melalui bahasa tutur. Dilakukan secara hati-hati dan dikhususkan pada pasangan yang akan menikah. Dalam lontara terdapat larangan pernikahan sesama jenis (homoseksual). Hukuman bagi mereka yang melakukan homoseksual adalah pengusiran keluar kampung atau bahkan ditenggelamkan di lautan. Homoseksual dianggap sama dengan perzinahan. Dalam catatan sejarah, pengusiran juga dilakukan kepada seorang yang hanya memburu kepuasan. Seperti yang pernah terjadi di Bellawa, sebuah kerajaan kecil dalam wilayah Wajo. Dikisahkah tentang seorang raja bernama La Malloroseng membangun rumah di sisi jalan yang hendak ke pasar untuk memantau perempuan yang disenangi untuk ditidurinya. Rakyat yang gusar mengusir sang raja keluar kampung dan membakar rumahnya. Dia pun diberi gelar anumerta Petta Masuange (Tuan Mesum). Kejadian serupa juga pernah menimpa Raja Bone La Icca. Lontara meriwayatkan sang raja selalu merebut istri orang hanya untuk kepuasannya. Rakyat marah dan menumbuk tubuhnya di bawah tangga istana sampai mati. Maka diberilah raja naas itu mendapat gelar anumerta La Icca Matinroe ri Adengenna (Raja yang tidur di bawah tangga). “Kenapa dia mati ditumbuk, supaya darahnya tidak mengotori tanah,” pungkas Muhlis.*

Di dunia maya tersebar meme hubungan uang dan kemerdekaan, yang berbunyi: “Merdeka adalah saat Sukarno dan Hatta berbaris di dompet. Jika yang berbaris Pattimura berarti masih perjuangan.” Sukarno-Hatta adalah gambar di uang kertas nilai tertinggi, Rp100.000. Sedangkan gambar Kapitan Pattimura tercantum dalam uang kertas nilai terendah, Rp1.000. Ada cerita menarik di balik gambar Pattimura alias Thomas Matulessy (1783-1817), yang barang kali tidak banyak diketahui orang. Ternyata, gambar Pattimura yang awal berbeda dengan gambar di uang kertas Rp1.000. Menurut Des Alwi Abu Bakar dalam Sejarah Maluku, Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon, gambar Pattimura yang pertama dilukis oleh Q.M.R. Verhuell, komandan Marinir Belanda yang menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Pattimura, pada 1817. Verhuell melukis Pattimura saat membuat berita acara pemeriksaan. Gambar Pattimura karya Verhuell tersimpan di Museum Angkatan Laut di Prince Hendrik Kade, Rotterdam, Belanda. Sementara itu, lanjut Des Alwi yang diangkat anak oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir (menjabat 1945-1947), gambar Pattimura yang diketahui secara luas dan tercantum dalam uang kertas Rp1.000 adalah karya pelukis Christian (Curis) Latuputty pada 1951 dari Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), organisasi para seniman yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dokumen Kongres Nasional Pertama Lembaga Kebudayaan Rakjat, Solo 22-28 Januari 1959, menyebut bahwa “Kongres telah menyusun suatu komposisi yang terdiri dari wakil-wakil Lekra di daerah, seperti Curis Latuputty, Hr. Bandaharo, Sugiarti Siswadi…” Thamrin Ely, yang pernah menjadi ketua delegasi Muslim pada Pertemuan Maluku di Malino 11-12 Februari 2002, membenarkan bahwa “Christian Latuputty seorang pelukis Lekra ( onderbouw PKI) melukis tokoh Pattimura. Dan M. Sapiya seorang militer yang diusulkan PKI menjadi anggota Konstituante menulis buku ( Sejarah Perjuangan Pattimura Pahlawan Indonesia , tahun 1951) yang dipakai sebagai bahan rujukan untuk menetapkan Pattimura alias Thomas Matulessy sebagai pahlawan nasional.” Pattimura ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. “Mereka semua sudah meninggal, dan kita orang Islam dan Kristen masih memperdebatkan tentang Kapitan Pattimura,” tulis Thamrin Ely dalam makalah “Jatuh Bangunnya Kearifan Lokal Maluku dalam Tantangan Pluralisme dan Demokrasi di Indonesia” yang disampaikan pada Seminar Protestantisme oleh GPI di Ambon 26 Februari 2005. Menurut Des Alwi yang lahir di Banda Neira, Maluku, 17 November 1927, kepahlawanan Thomas Matulessy yang dapat menduduki Benteng Duurstede di Saparua beredar dari mulut ke mulut di Maluku pada abad ke-19. Meskipun Pattimura telah dihukum mati, tapi pemberontakan melawan Belanda berjalan terus. Setiap pemimpin pemberontakan selalu digelari Pattimura mengikuti jejak Kapitan Pattimura. Nama Pattimura juga dipakai sebagai nama keluarga atau nama bayi laki-laki yang baru dilahirkan terutama di Seram Barat atau tempat terjadinya pemberontakan kecil melawan pemusnahan kebun-kebun cengkeh dan pala yang disebut hongi . “Sejarah hanya cerita dari mulut ke mulut, sehingga ada yang berpendapat seperti dari kalangan keluarga Islam di Seram, bahwa sosok Kapitan Pattimura adalah beragama Islam. Kekeliruan ini mungkin terjadi karena pangkat Pattimura selalu digunakan kepada mereka yang memberontak terhadap penjajahan Belanda,” terang Des Alwi. Menurut M. Sapija dalam Sedjarah Perdjuangan Pattimura: Pahlawan Indonesia , nama Pattimura sebenarnya sebuah gelar. “Macam-macam tafsiran diberikan orang kepada gelaran ini. Ada yang mengatakan bahwa gelaran tersebut berarti ‘Patih yang murah hati’ (Di Maluku orang beranggapan, bahwa perkataan ‘Patih’ atau ‘Latu’ itu sama artinya dengan perkataan ‘Tuan’ atau ‘Kepala’ dalam arti pemimpin). Kami dapat menyetujui tafsiran ini,” tulis Sapija. Meributkan agama Pattimura mungkin tak akan ada habisnya. Yang pasti, penduduk Kristen dan Islam bersatu melawan Belanda di bawah pimpinan Pattimura. Bahkan, salah satu pemimpin perlawanan –selain Pattimura, Anthone Rhebok, dan Philip Latumahina– adalah Said Perintah, raja Siri-Sori Islam. “Dan bila kita ingat bahwa Ulupaha adalah berasal dari negeri Seit (jazirah Hitu) yang penduduknya semua beragama Islam, maka dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perjuangan Pattimura golongan Islam dan Kristen itu bersatu-padu menjadi satu front anti-penjajah yang dengan sendirinya harus dijadikan contoh bagi kita yang hidup pada masa sekarang,” tulis Sapija.

Tokoh pergerakan bawah tanah acapkali tidak mendapat tempat dalam panggung sejarah. Namanya sayup-sayup terdengar, antara ada dan tiada. Dalam sejarah Indonesia nama Djohan Sjahroezah jarang disebut-sebut walaupun turut memainkan peran penting dalam perjuangan merintis kemerdekaan. “Sosok Djohan tidak meninggalkan jejak kekuasaan, melainkan jejak keluhuran,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran buku Kesabaran Revolusioner Djohan Sjahroezah: Pejuang Kemerdekaan Bawah Tanah di Gedung Perintis Kemerdekaan Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2015.  Sepak terjang aktivis pergerakan, jurnalis, dan politikus kelahiran Palembang kelahiran 26 November 1912 tersebut mulai terungkap dalam buku setebal 414 halaman karya Riadi Ngasiran, seorang jurnalis yang datang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pribadi Djohan sukar terkuak dan pembawaanya yang low profile , terkesan enggan dikenal. Dia tipikal pejuang bawah tanah yang lebih banyak berperan sebagai simpul jaringan akar rumput massa Partai Sosialis Indonesia (PSI). Anak sulung Djohan, Ilya Arslaan, dalam kesempatan yang sama juga mengakui sifat diam sang ayah. “Kalau di rumah beliau cenderung mendengarkan ketimbang berbicara. Kalaupun berbicara dia hanya membicarakan teman-temannya saja,” tutur Ilya. Menurut sejarawan Bonnie Triyana kegiatan politik Djohan Sjahroezah memang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi. Dia memilih untuk berada di bawah tanah karena adanya represi dari pemerintah Belanda. “Selepas pemberontakan PKI tahun 1926, perlawanan terhadap otoritas kolonial membuat keadaan politik tidak memungkinkan bagi gerakan-gerakan perlawanan untuk tampil di muka,” kata Bonnie, pemimpin redaksi majalah Historia . Djohan adalah aktivis hasil pengaderan PNI-Pendidikan bentukan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Di PNI-Pendidikan, Djohan memulai pergulatannya dalam dunia pergerakan. Pada 1933, Djohan mendekam di penjara Sukamiskin, Bandung, selama 18 bulan. Pemerintah kolonial Belanda memenjarakannya karena tulisan-tulisannya yang menentang sistem kolonialisme termuat di Kedaulatan Ra’jat, suratkabar PNI-Pendidikan. Menurut Emil Salim, ketokohan Djohan lebih dikenal sebagai pencetak kader. Sebagai jurnalis, Djohan menjadi mentor bagi wartawan-wartawan muda seperti Adam Malik, Mochtar Lubis, Sukarni, dan lainnya. Pada 1937, Djohan bersama Adam Malik, Pandoe Kartawiguna, A.M Sipahutar, dan Sumanang mendirikan kantor berita Antara . Ketika pendudukan Jepang, Djohan adalah tokoh penting di balik pembentukan jaringan bawah tanah kaum antifasis di Surabaya. Menurut Bonnie, Djohan adalah politikus kawakan yang bisa merangkul semua golongan dan bergaul dengan berbagai kalangan kiri, termasuk dengan Tan Malaka yang justru secara politik berseberangan dengan Sjahrir. Dalam soal pertempuran di Surabaya, Djohan cenderung kepada memiliki sikap yang mendukung perlawanan arek-arek. Hal yang sama pula terjadi pada Tan Malaka yang mendukung pertempuran militan rakyat Surabaya. Sementara Sjahrir, melalui brosur  Perdjoangan Kita  mengeritik aksi heroik itu karena menelan banyak korban. “Djohan seperti matahari lain di kubu Sjahrir. Dia adalah sinar penerang yang lain,” kata Bonnie. Menjelang Pemilu 1955, Djohan menjabat sekretaris jenderal PSI, orang kedua setelah Sutan Sjahrir. Sekalipun sempat diwarnai perdebatan, Djohan-lah orang yang mencantumkan Marxisme sebagai ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI. Perhatiannya ditujukan terhadap kelas buruh dan tani yang berjuang mencapai kesejahteraan. Menurut Djohan ajaran Marxisme bukan monopoli kaum komunis dan diperlukan sebagai pisau analisa kondisi masyarakat tertindas. Namun Djohan menafsirkan cara perjuangan kelas yang tidak melalui pertentangan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. “Cara memperjuangkan pertentangan kelas tidak dengan cara totaliter melainkan dengan jalan demokrasi. Karena itu, sosialisme PSI adalah adalah sosialisme kerakyatan,” ujar Emil Salim. Kuncinya, lanjut Emil, ada pada pendidikan kader. Mendidik kelas-kelas buruh dan tani. "Apabila kelompok yang tidak berdaya ini dididik menjadi kekuatan penyeimbang, maka dia akan bisa mencapai cita-citanya tanpa kekerasan. Inilah inti sosialisme kerakyatan yang menjadi visi dari Djohan Sjahroezah yang masih relevan hingga saat ini.” Kendati sempat duduk sebagai Sekjen PSI, Djohan tetap memilih untuk berada di bawah panggung politik. Karier politiknya secara formal berakhir seiring pembubaran PSI pada Agustus 1960. Setelah sempat dipenjara di Madiun bersama pemimpin PSI dan Masyumi atas tuduhan subversif terhadap pemerintah Sukarno, Djohan wafat pada 1968. “Sebagai orang yang berjuang di bawah tanah, Djohan berada di bawah panggung kekuasaan untuk menopang mereka yang terbaik berdiri di atas panggung. Namun kesalahan Djohan adalah terlalu lama di bawah panggung sehingga panggung tersebut terlanjur diisi oleh orang-orang yang tidak pantas berada di atasnya,” pungkas Bonnie.

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beberapa waktu lalu mengusulkan pembubaran IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Ahok mengkritik mekanisme perekrutan mahasiswa dan gaya militer di IPDN. Menurut Ahok, IPDN hanya memberikan pembekalan kesatuan korps. Menilik sejarah, pendidikan untuk kaum birokrat dimulai pada mula abad ke-20. Penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputera tak lepas dari perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Setelah penerapan liberalisme ekonomi pada 1870, ekonomi Hindia Belanda berkembang pesat. Pabrik dan perkebunan berdiri. Kebutuhan terhadap tenaga kerja pun meningkat. Pemodal menginginkan tenaga kerja terampil, tapi murah. Pemerintah kolonial menyediakan jalan untuk kepentingan pemodal. Mereka membuka pendidikan untuk bumiputera. “Singkatnya, tujuan pendidikan ialah untuk memperoleh tenaga kerja murah,” tulis Sumarsono dalam Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial mengubah tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputera. Menurut Akira Nagazumi dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918 , desentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonial ke dalam lapangan-lapangan baru menuntut pemerintah kolonial mempekerjakan sejumlah besar orang Jawa terpelajar. “Hanya orang-orang Jawa dari kalangan pembesar yang benar-benar bisa menjalankan pekerjaan birokrasi,” tulis Akira. Kepentingan ini kemudian sejalan dengan kebijakan politik etis Belanda pada awal abad 20. Pendidikan menjadi sarana penting bagi pemerintah Belanda untuk membayar utang budinya kepada negeri koloni. Maka pada 1900, pemerintah kolonial mendirikan OSVIA (Opleiding Schoolen voor Indlansche Ambtenaren atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera) –setingkat perguruan tinggi– di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. OSVIA menerapkan pendidikan bergaya Eropa dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Bumiputera boleh melanjutkan pendidikan ke OSVIA asalkan sudah mengecap pendidikan dasar di sekolah-sekolah rendah Eropa (Europeesche Lagere Schoolen). Ini berarti OSVIA hanya boleh dimasuki anak-anak kaum bangsawan. Sebab kebanyakan siswa ELS berasal dari kalangan bangsawan. Pemerintah kolonial sengaja menerapkan pendekatan elitis dalam proses perekrutan birokrat. Gagasan ini berasal dari direktur pendidikan etis yang pertama, J.H. Abendanon. Menurut M.C Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 , pemerintah kolonial ingin menciptakan elite bumiputera yang dipengaruhi Barat dan membentuk elite bumiputera yang mampu mengambilalih pekerjaan pegawai pemerintah Belanda. “Sehingga tercipta elite baru yang tahu berterimakasih dan bersedia bekerja sama, memperkecil anggaran pemerintah, mengendalikan fanatisme ‘Islam’, dan akhirnya menjadi teladan yang akan dijiwai masyarakat pribumi golongan bawah,” tulis Ricklefs. OSVIA kemudian berubah jadi MOSVIA (Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren) pada 1927. MOSVIA menerima lulusan bumiputera dari sekolah lanjutan khusus Bumiputera, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) –setingkat sekolah menengah pertama–untuk menghimpun lebih banyak calon birokrat bumiputera. Setelah menjalani masa pendidikan, lulusan sekolah pemerintahan bentukan Belanda ini diangkat sebagai birokrat pemerintah dan ditempatkan ke berbagai kedinasan. Menurut Akira Nagazumi kalangan priayi rendah sangat berambisi mencapai posisi birokrat. Bagi priayi, status sosial sebagai pejabat pemerintah akan memberikan kedudukan terhormat sekaligus memutus penghambaan mereka kepada pembesar pribumi (raja dan bupati). Singkatnya, “sekolah hanya dipandang perlu bagi mereka yang ingin menjadi pejabat,” tulis Akira mengutip Mas Ngabehi Dwidjosewojo yang menggambarkan pendidikan priayi di zaman kolonial. Meski telah berhasil menjadi birokrat, bumiputera tak dapat menembus statifikasi rasial yang yang diciptakan dan dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bumiputera tetaplah bumiputera. Biasanya bumiputera lulusan sekolah pegawai pemerintah menjabat sebagai juru tulis ataupun mantri. Ini jabatan terendah dalam hierarki pemerintahan kolonial. Menurut R.Z Leirissa dalam Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950 , sistem pendidikan kolonial menghasilkan dua kelompok bumiputera. Pertama, kaum birokrat. Mereka penjaga kelangsungan sistem pemerintahan kolonial dan cenderung menjauh dari rakyat kebanyakan. Kedua, kaum pergerakan. Disebut juga sebagai anak haram politik etis karena menentang sistem kolonial. Contohnya Tjokroaminoto dan R. Goenawan. “Mereka menyebut diri dengan istilah kaum muda. Membentuk kesadaran nasional, berbagi gagasan dan pengalaman hingga menjadi sebuah embrio bangsa,” tulis Takashi Siraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926 .

KONGSI Dagang Belanda (VOC) tak ingin mengulangi kesalahan Spanyol di Minahasa. Akibat sewenang-wenang, Spanyol diusir penguasa setempat. Belanda memilih jalur persahabatan. Simon Cos merintis persahabatan itu pada 1655, setelah armada kecilnya berlabuh di Sungai Monango Labo. “Dengan diplomasi ‘topi di tangan’ serta ‘tepukan bahu’, mulailah Kompeni merayu dan membujuk penduduk,” tulis Bert Supit dalam Minahasa: Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawanua . Persahabatan itu membuahkan bantuan pendirian Benteng Nederlandsche Vastigheyt di Manado. Bagi Cos, Manado amat strategis sebagai pos terdepan Maluku dan penghasil beras, komoditas yang amat diperlukan Belanda. Pendirian benteng tersebut diprotes Makassar dan Spanyol, mitra niaga beras Tondano (sekarang ibukota Kabupaten Minahasa). Orang-orang Tondano pun menolak berhubungan dengan tamu barunya itu. Cos menaksir kekuatan Tondano sebesar 1.400 pria dewasa. Didukung serdadu Ternate dan Bolaang plus memanfaatkan alam, Cos menyerang Tondano pada Juni 1661. Setelah menutup Sungai Temberan yang menggenangi Tondano, Cos memimpin pasukan dengan empat perahu besar untuk menaklukkan Tondano. Rakyat Tondano telah siap bertempur dengan mempersiapkan peralatan perang, logistik, ribuan perahu untuk medan berawa. Pertempuran berjalan sengit. Perahu-perahu Tondano yang dilengkapi meriam mampu menyaingi kora-kora pasukan Belanda. Korban jatuh dari kedua belah pihak. Cos segera insyaf bahwa taktiknya salah. Rumah-rumah Tondano dibangun di atas air menggunakan kayu. Penduduknya tak masalah dengan genangan air, meski yang kebanjiran menyingkir ke Toulour. “Belanda sama sekali tidak menduga bahwa rakyat tani primitif yang merumah di atas air ini dapat menyiapkan persediaan-persediaan perang yang demikian lengkap,” tulis Giroth Wuntu dalam Perang Tondano, 1661-1809 . Kegigihan Tondano menyulitkan pasukan Belanda, yang sama sekali tak bisa melakukan serangan darat akibat taktik genangan air, dan gagal dalam serangan air. Cos menghentikan ofensifnya untuk memilih taktik baru berupa pengepungan. Sambil mengepung, pasukan Belanda mengultimatum: meminta penduduk Tondano meninggalkan rumahnya di atas air dan pindah ke daratan di tepi danau, menyerahkan pemimpin-pemimpin perlawanan, dan membayar denda 50-60 budak. Ultimatum itu tidak diindahkan. Dengan tertunduk malu, Cos mengakhiri “petualangannya” dan membawa pulang pasukannya ke Manado. Sementara itu, jesuit Spanyol, Pater de Miedes memberi angin segar kepada Tondano. Dia mengorganisir kekuatan melawan Belanda dan menyuplai mesiu serta keperluan lain untuk serangan balasan. Pada 1663, Tondano dengan bantuan Spanyol dan berkekuatan lima kapal menyerang Belanda di Manado. Perlawanan mereka tak berlangsung lama karena Spanyol harus mengatasi bajak laut Tionghoa. Pada 2 Juni 1663, Spanyol menarik diri untuk konsentrasi ke Manila. Kepergian Spanyol membuat Tondano kehilangan sekutu politik, militer, dan mitra niaga. Seiring perjalanan waktu, para pemimpin Tondano akhirnya memutuskan mendekat ke Belanda karena beras menumpuk. Mereka terpaksa mematuhi poin pertama ultimatum Cos. Belanda menyambut baik keputusan itu. Jacob Geel, utusan Gubernur Antoni van Voorst ke Manado, mencatat penyerahan itu: “Akhirnya orang Tondano serta lain-lain yang jahat itu menjadi patuh pada Kompeni, dan telah membakar perkampungan mereka di atas air dan telah mulai membangun kembali satu perkampungan baru di daratan, di tempat yang ditunjuk oleh komandan kita.” “Dengan demikian berakhirlah Perang Tondano,” tulis Supit.

TIGA pasang pria dan wanita berhadap-hadapan. Mereka menari sambil melepas rasa dalam balutan pantun. Saling sahut-menyahut, mencurahkan nyanyian isi hati. Gesekan biola dan akordion mengiringi dendang irama Melayu. Penyayi dan penonton tenggelam dalam alunan ria pertunjukan. Demikianlah suasana riuh Ronggeng Deli yang diadakan komunitas Melayu di anjungan Sumatra Utara Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 2 September 2015. Ronggeng Deli dimulai sejak tanah Deli dibuka menjadi perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Kesenian ini menjadi sarana mengungkapkan perasaan. Roman Merantau ke Deli karya Buya Hamka mengisahkan, kesenian ronggeng telah menjadi hiburan yang diminati masyarakat kebun. “Dan yang asyik menonton ronggeng itupun, bila sudah bersangatan asyiknya, ada yang tampil ke muka, sama-sama menari dengan sehelai selendang bersama perempuan ronggeng itu, sama-sama berbalas pantun! Demikianlah kehidupan di perkebunan, kehidupan dalam lingkungan Punale Sanctie,” tulis Hamka.

PADA 1 Desember 1961, nama Niew Guinea diubah menjadi Papua, diikuti dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Lagu Hai Tanahku Papua mengiringi prosesi upacara itu. Hari itu, elite lokal Papua yang dibentuk pemerintah Belanda mendeklarasikan Negara Papua. Di Perserikatan Bang-Bangsa, Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns berkomitmen akan menyokong dekolonisasi Papua sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat per tahun hingga rakyat Papua mandiri. Kejadian itu membuat Presiden Sukarno berang. “Dia meledak,” kata Howard Jones, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dalam “Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume XXIII, Southeast Asia . ”Jones melanjutkan laporannya bahwa Sukarno mengumpat: “Luns, Luns, Luns. Dia bajingan! Pemerintah Uni Soviet harus memberitahu dia agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.” Sukarno kemudian mengumandangkan Trikora pada 19 Desember 1961. Joseph Luns adalah tokoh penting di balik lamanya kekuasaan Belanda di Papua. Joseph Marie Antoine Hubert Luns lahir pada 28 Agustus 1911 di Rotterdam. Dia menjabat Menteri Luar Negeri Belanda sejak 1952 dari Partai Katolik yang mengusung kebijakan mempertahankan Papua. Luns pernah mempengaruhi Presiden John F. Kennedy agar berpihak kepada Belanda dalam sengketa Papua. Kepada Kennedy, Luns menyatakan, bahwa setelah Papua, Sukarno berambisi terhadap bagian timur wilayah itu (Papua Nugini) yang dikuasai Australia. Tidak heran jika Joseph Luns adalah representasi orang Belanda yang menjadi musuh publik Indonesia. Setelah campur tangan Amerika Serikat, sengketa Papua selesai pada1963 dengan kemenangan bagi Indonesia. Perlahan, hubungan antara Indonesia dan Belanda dinormalisasi kembali sejak terputus pada 17 Agustus 1960. Sama halnya dengan hubungan Luns dan Sukarno yang mulai mencair. Luns mengunjungi Indonesia pada pertengahan tahun 1964. Sukarno menerimanya di istana. Mereka saling bercengkrama, seakan konflik Indonesia dan Belanda telah luput dari ingatan. Dalam Joseph Luns-Biografie karangan Rene Steenhorst dan Frits Huis yang dikutip Rosihan Anwar dalam Petitte Historie Jilid 1 , menceritakan pertemuan antara Sukarno dan Menteri Luar Negeri Belanda itu. “Saya punya sebuah koleksi seni yang diperoleh lewat bantuan beberapa orang saja. Saya bersedia memperlihatkannya kepada anda. Apakah anda bersedia?” tanya Sukarno. “Apakah saya mau, Tuan Presiden? Itu adalah keinginan hidup saya. Cuma saya tidak berani menanyakannya,” jawab Luns. Sukarno kemudian memperlihatkan lukisan wanita telanjang yang menjadi koleksi seni kegemarannya. “Itu benar-benar payudara yang montok ( weelderige boezems ), bukankah begitu Meneer Luns? Dan yang satu ini benar-benar untuk digigit.” Luns menanggapi, “Ya, tapi jangan dilakukan terlalu sering, he… he… he...” Di hari kunjungannya yang terakhir, Sukarno menceritakan kondisi kesehatannya kepada Luns. Sukarno pada saat itu akan menjalani operasi prostat. Sambil bercanda, Sukarno bertanya kepada Luns, apakah “kemampuannya” nanti akan berkurang. Dengan diplomatis Luns menjawab, “saya tidak belajar ilmu kedokteran, Tuan Presiden.” Setelah mengakhiri kiprah sebagai Menteri Luar Negeri Belanda pada 1971, Luns berkecimpung dalam dunia politik internasional sebagai Sekretaris Jenderal NATO (North Atlantic Treaty Orgnization). Joseph Luns meninggal di Belgia pada 17 Juli 2002.*

TIMUR Tengah dalam keadaan rawan karena konflik yang berkepanjangan. Teror ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam Irak dan Suriah) menyasar Saudi Arabia, di mana Mekah berada, tempat kaum Muslim menunaikan ibadah haji. Kendati demikian, pemerintah Indonesia tetap mengirim jemaah haji ke Mekah. Hal ini berbeda dengan kejadian di tahun 1915. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengirimkan jemaah haji karena pecah Perang Dunia pertama (1914-1918). Melalui Javasche Courant, 17 Mei 1915, pemerintah kolonial mengumumkan bahwa selama perang tidak dilaksanakan perjalanan ke Mekah dengan pertimbangan: biaya hidup di Hijaz terlalu mahal, perubahan kurs uang Turki terhadap gulden Hindia Belanda, dan maskapai pelayaran Belanda menetapkan tidak akan mengoperasikan kapal hajinya. “Keputusan tersebut sempat diprotes oleh pemerintah Turki yang turut serta dalam Perang Dunia I itu. Keikutsertaan Turki dalam perang tersebut telah menimbulkan keadaan yang luar biasa di Hijaz,” tulis Shaleh Putuhena dalam Historiografi Haji Indonesia. Saat itu,Mekah yang merupakan daerah Hijaz adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Turki bergabung dengan Blok Sentral bersama Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria, melawan Blok Sekutu, yaitu Prancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Keterlibatan Turki menyeret peperangan ke Timur Tengah. Selain tidak mengirim jemaah haji, pemerintah kolonial juga memulangkan jemaah haji yang biasa disebut koloni Jawah ( Ashhab al-Jawiyyin ) dari Jeddah. Karena maskapai pelayaran Belanda tidak beroperasi selama perang, pengangkutan jemaah haji itu dilakukan oleh konsorsium perusahaan Arab yang terdiri dari Said Umar Assagaf, Omar Nasif, dan Muhammad Ali, serta Alfred Holt di Liverpool, yang menetapkan Singapura sebagai pelabuhan haji. Jemaah haji yang berhasil dipulangkan sekira 5.000 orang. “Oleh karena kekurangan kapal, jemaah haji harus menunggu lama di Jeddah yang memerlukan banyak biaya. Sebagian di antara mereka bahkan terpaksa menandatangani kontrak kerja sebagai kuli kelapa sawit di Cocob,” tulis Shaleh. Jemaah haji yang terpaksa menetap di Hijaz itu karena tidak ada kapal haji atau karena selama ini tidak mempunyai tiket untuk pulang. Meskipun perang masih berlangsung, ada sekira 70 orang pada 1916 dan sepuluh orang pada 1917, yang tetap berusaha berangkat haji. Pada 1916, sebagian jemaah telah berada di Bombay, India. Karena tidak ada kapal haji yang akan ke Jeddah, pemerintah India meminta mereka kembali daripada tinggal di sana. “Rupanya beberapa orang calon haji nekat untuk melaksanakan haji pada masa peperangan tersebut melalui Bombay,” tulis Shaleh. Selanjutnya, entah mereka kembali ke Indonesia atau terus melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Yang jelas, ini membuktikan bagaimana jemaah Indonesia memiliki semangat yang menggebu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semangat itu terawat hingga kini.

PADA 30 September 1965 malam, Presiden Sukarno didaulat untuk berpidato di depan Musyawarah Nasional Teknik (Munastek) di Istora, Senayan. Bung Karno, seperti biasa, selalu memikat dalam setiap pidatonya. Dia bahkan membukanya dengan lagu irama lenso Mari Bergembira yang diciptakannya sendiri.  Menurutnya, kemampuan teknik mutlak dibutuhkan oleh sebuah bangsa. Dalam kesempatan yang sama dia mengatakan revolusi kemerdekaan telah berhasil menghancurkan sistem imperialisme yang bertahun-tahun berkuasa di Indonesia. Perjuangan berikutnya adalah menentang alam dan menundukan alam supaya bersahabat. Karena dengan demikian alam bisa bersahabat untuk menciptakan kemakmuran rakyat. “He kaum teknisi, sadarilah hal ini. Bahwa sekarang ini, saudara-saudara, kita berjuang menundukan alam, menundukan angin, menundukan gempa, menundukan laut, menundukan udara...semuanya kita tundukan, jadikan sahabat kita yang membantu  kepada kita,” ujar Bung Karno. Dia juga menegaskan bahwa tanpa kemampuan teknik yang mumpuni, kemakmuran dan keadilan bakal sulit dicapai. “Sosialisme tidak bisa dibina tanpa pengetahuan teknik.” Karena alasan itu pula Bung Karno mendidik kedua anaknya, Guntur dan Megawati, agar membantu mewujudkan sosialisme di Indonesia. Kepada kedua anaknya itu dia mewanti-wanti agar belajar serius demi tercapainya Indonesia yang makmur dan adil. Dengan bangga Bung Karno mengisahkan dua anaknya tersebut yang juga memilih kuliah di jurusan teknik. Dia menuturkan, “Guntur Sukarnaputra, mahasiswa ITB, jurusan teknik. Megawati milih jurusan teknik pertanian. Megawati –saya panggil dia Dis... Dis, engkau harus bantu di dalam usaha rakyat mendatangkan sosialisme Indonesia yang cukup sandang, cukup pangan.” Kendati menyampaikan hal-hal serius dalam pidatonya, Bung Karno tak lupa menyelipkan canda yang mengundang derai tawa peserta Munas. Sambil menujukan jarinya kepada para peserta Munas yang berjaket kuning (kemungkinan mahasiswa Universitas Indonesia), presiden pertama Republik Indonesia itu mengajukan satu syarat kepada mereka apabila mau mempersunting Megawati sebagai istri. “ Dus , he pemuda-pemuda, itu yang baju kuning itu, kalau engkau tidak jurusan teknik, jangan ngelamar Megawati, ya!” kata Presiden Sukarno disambut tawa para peserta. Dalam otobiografinya Penyambung Lidah Rakyat , Bung Karno juga beberapa kali menyebut anak perempuannya itu. Dia mengisahkan tentang kemahiran Megawati menari. “Megawati, yang biasa kupanggil Ega, pandai menari dan tariannya menggairahkan," kata Bung Karno kepada Cindy Adams, penulis otobiografinya. Megawati Sukarnoputri menikah pertama kali dengan Letnan Satu Surindro Supjarso, seorang pilot pesawat TNI AU yang tewas dalam tugasnya menerbangkan pesawat Skyvan T-701 di perairan Biak, 22 Januari 1970. Ia kemudian menikah lagi dengan Hasan Gamal, seorang diplomat Mesir. Pernikahan keduanya ini tak berlangsung lama setelah mereka memutuskan berpisah. Suami ketiga Megawati adalah Taufiq Kiemas, aktivis politik yang pernah menjabat ketua MPR periode 2009-2014. Taufik wafat  8 Juni 2013 pada usia 70 tahun.

INI bukan dongeng ajaib yang mungkin terdengar aneh di zaman demokrasi seperti sekarang, di mana setiap orang bebas mencalonkan dirinya jadi presiden. Urusan terpilih atau tidak, itu belakangan. Namun di zaman Orde Baru, bercita-cita jadi presiden bisa jadi perkara serius.

Dalam peluncuran sebuah buku pada 18 Desember 2004, penyair Taufiq Ismail membacakan surat cinta Sulistina kepada suaminya, Bung Tomo (Sutomo). “Saya terharu sekali. Saya kira surat saya itu adalah surat biasa dari seorang istri kepada suaminya. Ternyata ada nilainya. Sebetulnya saya geli juga yang membacanya seorang lelaki yang harus menjiwai perasaan seorang wanita,” kata Sulistina. Dua tahun kemudian dia pun menerbitkannya jadi buku berjudul Romantisme Bung Tomo . Isinya surat-menyuratnya dengan Bung Tomo sejak 1950-an, termasuk ketika Bung Tomo jadi tahanan Orde Baru karena dituduh subversif. Surat-surat Bung Tomo dan Tieng menggunakan bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, dan Belanda. Bukti romantis Bung Tomo seperti dalam suratnya tanggal 13 Maret 1951: “Ah Tieng, kalau saja teringat our kamar yang rose itu, vulven ku tak suka bergerak-lancar.” Pandangannya berbalut romantisme terlihat dalam surat tanggal 16 April 1951, yang sibuk sebagai ketua Partai Rakyat Indonesia mesti rapat sampai tujuh kali sehari: “Pagi ini begitu besar kangenku sehingga ingin saya menulis kemari. Aku saiki dadi politikus tenan . Aku rapat sedino nganti ping pitu . Ibu pertiwi seakan-akan tersenyum di hadapan mataku! Doakan untuk kakandamu, sayang! agar aku selalu dapat kekuatan.” Sedangkan surat-suratnya ketika menjadi tahanan Orde Baru mengungkapkan keadaan, perasaan, dan usahanya untuk bebas dari penjara. Renungan Berbeda dari Bung Tomo, surat cinta Sutan Sjahrir lebih berisi pemikiran-pemikirannya. Sejak ditahan di penjara Cipinang Jakarta, Bung Kecil –julukan Sjahrir– mulai menulis surat kepada istrinya di Belanda, Maria Duchateau, yang dipisahkan darinya pada 14 Mei 1932. Sjahrir semakin getol menulis surat ketika diasingkan di Boven Digoel. Ketika Perang Dunia II pecah, Belanda diduduki Nazi Jerman, korespondensi Sjahrir dan Maria terputus. Dari 1931-1940, Maria menerima 287 surat dengan panjang antara 4-7 halaman. Sempat terpikir untuk membakarnya, Maria dibantu suaminya yang juga adik Sjahrir, Sutan Sjahsyam, menyunting surat-surat Sjahrir dan membukukannya, Indonesische Overpeinzingen , diterbitkan di Amsterdam pada 1945 di bawah nama samaran Sjahrazad. “Bagian-bagian yang bersifat pribadi disisihkan dan keseluruhannya disusun seperti sebuah catatan harian,” demikian tertulis dalam Mengenang Sjahrir karya Rosihan Anwar. Buku itu kemudian diterjemahkan HB Jassin dengan judul Renungan dan Perjuangan . Sementara dalam bahasa Inggris, Out of Exile , diterjemahkan Charles Wolf yang pernah jadi konsul muda Dinas Luar Negeri AS di Jakarta. Tak seperti aslinya, ada tambahan tulisan Sjahrir atas permintaan Wolf yang berisi pengalamannya setelah dibebaskan dari Banda Neira. Sesuai judulnya, buku itu berisi renungan dan pemikiran Sjahrir dari kecamuk perang hingga pergerakan, dari keindahan alam hingga pergumulan Timur dan Barat. Misalnya, dalam surat tertanggal 25 Maret 1937, dia menulis renungannya soal perang saudara di Spanyol dan krisis dunia. “Adalah berhubungan dengan situasi dunia ini juga, maka aku di masa belakangan ini sekali lagi merenungkan masa depan pergerakan kebangsaan kita....suatu hal yang gila kalau kita berpikir dan berbuat seolah-olah sama sekali tidak ada yang berubah, selama kita tetap menjadi jajahan Belanda.” “Meskipun surat itu penuh dengan hal-hal yang bijak, surat itu juga merupakan sebuah kesaksian yang menyentuh hati tentang kebersamaan mereka yang hanya sesaat dan nasib perkawinan mereka yang malang,” tulis Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas . Pramoedya Ananta Toer, yang membaca surat-surat itu ketika ditahan di penjara Cipinang, tempat Sjahrir pernah ditahan dan menulis surat untuk istrinya, menilainya dengan sinis. “Dia begitu rindu, rindu kembali ke Belanda,” tulis Pramoedya sebagaimana dikutip Rudolf Mrazek dalam Engineers of Happy Land. Namun, tak sedikit yang menilai arti penting surat-surat Sjahrir. “Surat-surat Sjahrir kepada Maria jelas sumber sejarah yang penting,” ujar sejarawan Peter Kasenda. Srihana Jika surat Bung Tomo dan Sjahrir terdokumentasikan dalam buku, Bung Karno lain. Sukarno juga menulis surat cinta kepada istri-istrinya yang lain: Naoko Nemoto (Ratna Sari Dewi), Haryatie, Yurike Sanger, Kartini Manoppo, dan Heldy Djafar. Menurut sejarawan Peter Kasenda, hanya Inggit yang tak pernah mendapat surat cinta Sukarno karena Inggit selalu menemaninya hingga mereka bercerai. Namun belum ada yang mempublikasikan surat-surat untuk istri-istrinya secara khusus. Ada yang hanya menyimpannya, muncul sepenggal-penggal dalam sejumlah buku, atau menjadi suplemen dalam biografi misalnya Srihana-Srihani , biografi Hartini yang ditulis Arifin Surya Nugraha. Sukarno bertemu Hartini pada awal 1953 dalam sebuah kunjungan ke Salatiga. Jatuh cinta, Sukarno pun terus mengirimkan surat-surat cinta. Demi menjaga kerahasiaan, Sukarno menggunakan nama samaran Srihana, sedangkan Hartini dia namai Srihani. Salah satu cuplikan dari puluhan surat cinta itu berbunyi: “Ketika aku melihatmu untuk kali yang pertama, hatiku bergetar. Mungkin kau pun mempunyai perasaan yang sama. Srihana.” Selain berisi ungkapan cinta nan romantis, terselip kegalauan hati Sukarno. Misalnya, ketika dia menjalani tahanan rumah di Bogor. Kepada Heldy Djafar, Sukarno mengeluh karena tak dapat izin menengok Heldy. “Apa boleh buat, Dik, mas harap hal ini jangan terlalu melukai hati Dik. Mas masih berikhtiar terus supaya juga boleh menengok Dik,” tulisnya pada 20 November 1967. “Surat-surat cinta Sukarno memperlihatkan status dan tingkat hubungan dengan istri-istrinya,” ujar sejarawan Asvi Warman Adam. “Perkataan cinta dan pujian dalam surat itu menunjukkan bahwa Sukarno seorang yang romantis dan menarik juga mengetahui aspek kepribadian tokoh bangsa ini.” Bung Tomo, Sjahrir, atau Sukarno hanyalah sedikit dari tokoh penting negeri ini yang mengungkapkan perasaannya lewat surat. “Persoalannya sejauh mana surat-surat cinta itu mengungkapkan sesuatu informasi kesejarahan,” kata Asvi. Surat-surat cinta bisa menjadi sumber sejarah jika isinya tidak hanya berbicara romantisme, tapi juga informasi sejarah atau pemikiran yang dialami tokoh-tokohnya. Namun, surat cinta mungkin juga penting untuk menyelami pengalaman batin seorang tokoh, menjadikannya lebih manusiawi tanpa mengurangi kepahlawanannya.

BELANDA menduduki Yogyakarta pada agresi militer kedua akhir tahun 1948. Belanda kemudian mengasingkan para tokoh Republik Indonesia, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, dan para menteri, ke Brastagi, Karo, Sumatera Utara, dan Pulau Banda. Setelah sepuluh hari dalam tahanan militer Belanda di Brastagi, Sukarno, Sjahrir, dan Agus Salim, dipindahkan ke Parapat, di tepi Danau Toba, pada 1 Januari 1949. Sukarno melukiskan rumah pengasingannya di Parapat sebagai tempat peristirahatan yang indah tapi tidak mudah dijangkau. “Rumah itu di tiga sisinya dikelilingi air. Bagian belakang rumah berupa tanah darat, yang dapat dicapai melalui jalan berkelok-kelok,” kata Sukarno dalam otobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams.