PEMILIHAN umum presiden kian dekat. Tiap calon mengusung misi dan visi masing-masing. Walau terkadang berlawanan, dalam bidang ekonomi keduanya bersepakat bahwa perekonomian Indonesia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo menyebutnya “ekonomi kerakyatan” sedang Jokowi “ekonomi berdikari”. Jargon-jargon seperti itu bukan barang baru. Di masa pemerintahan Sukarno, gagasan kemandirian ekonomi sudah diserukan, “bahkan dijadikan sebuah orientasi politik pembangunan,” ujar Amiruddin Al-Rahab, penulis buku Ekonomi Berdikari Sukarno , dalam diskusi di Freedom Institute, Menteng, 26 Juni 2014. Turut hadir pula Peter Kasenda sebagai pembicara dan Wilson sebagai moderator. Menurut Amiruddin, Sukarno ingin mengubah perekonomian Indonesia yang masih berjiwa kolonial dan didominasi asing menuju perekonomian berdikari yang lebih menguntungkan Indonesia. Caranya melalui pelaksanaan sebuah kebijakan ekonomi baru: Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Program transformasi ekonomi itu pada akhirnya berbenturan dengan sentimen modal asing. Penyelesaiannya? Sukarno berkompromi; modal asing boleh masuk namun dengan batasan yang jelas. “Pada tahun 1963, Sukarno menyerukan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Dekon (Deklarasi Ekonomi). Di dalamnya, Sukarno sedikit berkompromi terhadap asing dan pihak swasta. Modal asing boleh masuk, tapi sharing . 60% untuk Indonesia, dan 40% untuk asing, ditambah setelah 20 tahun akan menjadi milik Indonesia sepenuhnya,” tutur Amiruddin. Peluncuran dan Diskusi buku Ekonomi berdikari sukarno Kompromi ala Sukarno itu tidak disukai negara-negara poros Barat. Maka, Sukarno berpaling ke Tiongkok dan Uni Soviet. Dia mengandalkan modal dari poros Timur untuk menopang kebijakan ekonomi berdikarinya. Pada kenyataannya, upaya merealisasikan kebijakan itu teramat sulit. Salah satu alasannya, badan-badan politik saat itu belum sepenuhnya dikuasai Sukarno, defisit anggaran akibat operasi Trikora dan Dwikora, serta praktik korupsi dalam negeri. “Selain faktor dalam negeri, Sukarno menghadapi pembusukan dari dalam yang bekerja sama dengan luar negeri,” tutur Peter Kasenda. “Sebenarnya Indonesia saat itu berusaha mengimpor beras dari Burma dan Thailand, namun banyak perusahaan asing mencekalnya sedemikian rupa.” Tak lama, perekonomian negara ambruk, disusul runtuhnya kuasa politik Sukarno. Di masa Orde Baru, gagasan ekonomi berdikari pun menghilang. Suharto juga menganggap pentingnya kontribusi modal asing dalam perekonomian nasional. Namun, kebijakan investasi modal asingnya yang kelewatan justru membuat negara nyaris bangkrut di akhir masa Orde Baru. Sekarang tinggal kita tunggu, ekonomi berdikari seperti apa yang akan diterapkan presiden terpilih. Atau hanya janji semata.

Istana Putih (Het Witte Huis) atau gedung Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta, 1955. (KITLV). GUBERNUR Jenderal Herman Willem Daendels (memerintah 1808-1811) ingin membangun pusat pemerintahan dan pertahanan yang baru dan lebih sehat. Mula-mula dia berencana memindahkannya dari Batavia ke Surabaya tapi batal. Dia akhirnya menetapkan di luar kota lama. “Ia berkeputusan memindahkan permukiman kota beberapa mil ke daerah pedalaman, yakni ke sebuah kota pinggiran yang disebut Weltevreden ,” tulis BHM Vlekke dalam Nusantara: A History of Indonesia . Daendels menetapkan lokasi pembangunan Rumah Besar ( Groote Huis ) atau Istana Putih ( Het Witte Huis ) di timur Lapangan Parade ( Paradeplaats , kini Lapangan Banteng) yang sejak masa Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten dijadikan pusat militer Hindia Belanda. “Tuan Besar Guntur”, demikian julukan Daendels, memerintahkan Kolonel JC Schultze untuk menjadi arsitek pembangunan. Sang kolonel menerjemahkan kemauan Daendels ke dalam tiga bangunan besar dua lantai bergaya Empire Style yang sedang tren di Paris. Ketiga bangunan (induk, sayap kanan, dan sayap kiri) berdiri sejajar menghadap Lapangan Parade. Di tengah proses pembangunan, Daendels dipanggil kembali oleh Napoleon pada 1811 dan dijadikan komandan benteng Modlin di Polandia. Pembangunan mandek. Pengganti Daendels, Jan Willem Janssens, hanya menutupi atap-atap yang belum selesai dengan rumbia. Baru ketika LPJ du Bus de Gisignies menjabat Gubernur Jenderal pada 1826, pembangunan berjalan kembali. Du Bus meminta Ir Tromp menjadi arsiteknya. Dua tahun kemudian proyek tersebut rampung. Papan bertulis –MDCCCIX-Condidit Daendels, MDCCCXXVIII-Erexit Du Bus– dipasang di samping tangga untuk menandakan waktu pembangunan. Bangunan induk dipakai sebagai istana atau tempat tinggal gubernur jenderal. Sementara bangunan sayap kiri dan kanan berfungsi sebagai kantor pemerintahan dan tempat menjamu tamu negara. Di kompleks ini terdapat istal yang menampung lebih dari 100 kuda berikut keretanya. Juga percetakan negara dan kantor pos. Pada masa pemerintahan Du Bus Hooggeregtshof, Mahkamah Agung ikut berbagi tempat di utara kompleks Istana Putih, sebelum pindah ke sebuah gedung di utara Koningsplein (kini Lapangan Monas) pada 1848. “Dewan Hindia Belanda, yang beranggotakan para petinggi Belanda, juga bersidang di sini,” tulis Alwi Shahab dalam Robinhood dari Betawi . Kompleks Istana Putih menjadi salah satu tempat paling menarik untuk bersantai dan berpesta pada abad ke-19. Di gedung sayap kiri berdiri kelab Concordia. Opera-opera macam Othello atau Verdi kerap dipentaskan. Ketika Jepang datang, Istana Putih dijadikan kantor keuangan pemerintahan pendudukan. Fungsi itu berlanjut ketika Indonesia merdeka. Istana Putih menjadi kantor Kementerian Keuangan.*

Salah satu cerita dongeng Si Kancil dan buaya. DALAM dongeng binatang di Indonesia, kancil adalah tokoh terpopuler. Cerita Kancil sudah lama ada dalam masyarakat Jawa, bahkan sebelum ada tradisi tulisan. Cerita Kancil sering dijadikan sarana pengajaran bagi anak-anak. “Tokoh binatang cerdik licik ini di dalam ilmu folklor (cerita rakyat) dan antropologi disebut dengan istilah the trickster atau tokoh penipu,” tulis James Danandjaja dalam Folklor Indonesia. Menurut Sir Richard Windsted dalam A History of Classical Malay Literature, pada abad II SM pada suatu stupa di Barhut Allahabad India terukir adegan-adegan dongeng binatang, berasal dari cerita agama Budha, yang dikenal sebagai Jataka . Dongeng binatang ini kemudian menyebar ke luar India; ke arah barat menuju Afrika serta ke timur menuju Indonesia dan Malaysia bagian barat. Dongeng Si Kancil, tulis R.B. Dixon dalam The Mythology of All Races: Oceanic , terdapat di daerah-daerah di Indonesia yang mendapat pengaruh kuat Hinduisme dan erat hubungannya dengan kerajaan Jawa Hindu dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Hipotesis Dixon, menurut James Danandjaja , diperkuat dengan fakta bahwa dongeng Si Kancil juga terdapat di negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang punya hubungan erat dengan kebudayaan Hindu. Sayangnya, dia tak menjelaskan kenapa dongeng Kancil dapat hidup sampai berabad-abad, atau apa fungsinya sebagai ungkapan kebudayaan dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda. Kendati telah lama menjadi folklor yang dituturkan secara lisan, kisah Si Kancil baru dibukukan pada abad ke-19. “Semua versi cerita kancil berbahasa Jawa, ceritanya dapat dilihat sebagai suatu siklus yang menceritakan seluruh riwayat hidup sang Kancil sejak lahir sampai meninggalnya,” tulis T.E. Behrend dan Titik Pudjiastuti dalam Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 3-A. Versi cerita Kancil tertua adalah Serat Kancil Amongsastra karangan Kyai Rangga Amongsastra, penulis Kadipaten selama pemerintahan Pakubuwono V di Surakarta, yang dikarang pada 1822. Atas usaha Dr W. Palmer van den Broek, serat tersebut dicetak pada 1878. Buku induk lain dongeng Si Kancil diterbitkan G.C.T. van Dorp di Semarang pada 1871. Cerita Kancil ini lebih dikenal dengan Serat Kancil van Dorp karena tak diketahui penulisnya. Buku lainnya adalah Serat Kancil Salokadarma karya R.A. Sasraningrat, putra Pakualam Yogyakarta, yang berangka tahun 1891. Cerita Kancil dalam buku ini kehilangan cirinya seperti Kancil pada umumnya. Hal ini, menurut Abing Ganefara dalam skripsinya tentang SeratKancil Saloka Darma di jurusan Sastra Jawa Universitas Indonesia tahun 1990, karena terdapat konsep-konsep ajaran mistik yang menonjol, sehingga peran binatang dalam cerita ini tak berbeda dari manusia sehari-hari. Misalnya, ada peran bercakap-cakap, mengajar, memberi nasihat, atau adu argumentasi sambil sesekali diselipi ajaran-ajaran mistik. Naskah yang dekat dengan Serat Kancil Salokadarma , menurut Behrend dan Titik, adalah Serat Kancil Amongraja di mana memuat ajaran moral, Islam, kebatinan, dan lain-lain disampaikan melalui wejangan . Tiada keterangan penulisan mengeni serat ini. Tapi melihat gejala bahasa dan terutama sasmitaning tembang yang diletakkan di awal pupuh baru, diperkirakan teks ini berasal dari lingkaran kesusastraan Pakualaman, Yogyakarta. Perbedaan isi Serat Kancil Amongraja dengan serat-serat lain terletak pada tokoh Kancil yang digambarkan sebagai seorang pemuda dengan ilmu pengetahuan luas. Dari penggambaran tersebut tidak tertangkap kesan bahwa Kancil adalah tokoh binatang. Kancil merupakan putra Raden Pathangkus dari Ampeldenta dan seorang dewi dari negara Wiradi. Pada usia 16 tahun, Kancil telah menguasai ilmu kebatinan, falak, Alquran, sastra, bahasa Arab dan Jawa, hingga undang-undang dan hukum Jawa-Belanda. Menurut James Danandjaja, dari semua peneliti tentang dongeng Kancil, yang menarik adalah karya Philip Frick McKean, The Mouse-deer (Kantjil) in Malayo-Indonesia Folklore: Alternative Analyses and the Significance of a Trickster Figure in South-East Asia . McKean menyimpulkan bahwa ideal folk (cerita rakyat) Jawa adalah selalu mendambakan keadaan keselarasan. Dari isi dongeng-dongeng Si Kancil dapat diambil kesimpulan bahwa Kancil mewakili tipe ideal orang Jawa atau Melayu-Indonesia sebagai lambang kecerdikan yang tenang dalam menghadapi kesukaran, selalu dapat dengan cepat memecahkan masalah rumit tanpa ribut-ribut, dan tanpa banyak emosi. Benarkah demikian?

Henry Ogg Forbes bersama petugas ekspedisi di Port Moresby, Papua Nugini, 1885. (State Library Victoria/Wikimedia Commons ) HENRY Ogg Forbes, naturalis Skotlandia, menjelajahi Nusantara antara 1878-1883. Suatu hari, pada Minggu pagi, dia terlambat bangun di pondokannya di daerah Genteng, Lebak (sekarang, Bojong Genteng, Cijaku, Lebak, Banten). Dia terusik oleh bau busuk yang menyengat. Mulanya dia mengira daging unggasnya mulai membusuk. Namun, setelah diperiksa, daging itu baik-baik saja. Dia lalu memeriksa sekeliling pondokan, mungkin ada bangkai hewan. Akhirnya, dia menemukan sumber bau busuk itu di dapur: sebuah benda padat terbungkus rapat daun pisang. “Ya ampun, apakah ini?” tanya Forbes kepada pelayannya, sambil menyentuh benda itu hati-hati. “Oh! Tuan, itu trassi!” “Trassi? Demi Tuhan, apa itu trassi?” “Enak untuk dimakan, Tuan, terutama direbus.” “Apakah saya sudah memakannya selama ini?” “Tentu saja, Tuan. Itu enak sekali.” “Kamu orang bodoh! Apakah kamu ingin meracuni saya dan membunuh dirimu sendiri?” “Biar saya terkena gondok, Tuan, tetapi makanan itu memang enak sekali!” Forbes memuat percakapan tersebut dalam A Naturalist’s Wandering in the Eastern Archipelago from 1878 to 1883 , masuk dalam antologi Jawa Tempo Doeloe suntingan James R. Rush. Pelancong Skotlandia lainnya, John Crawfurd, juga mencatat mengenai pengolahan dan penggunaan ikan yang menurutnya aneh tapi umum dilakukan. “Pengolahan ini, dalam bahasa Melayu blachang dan dalam bahasa Jawa disebut trasi , adalah setumpuk ikan kecil, terutama udang, yang telah difermentasi, dan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Olahan berbau busuk ini, yang dapat membuat mual bagi orang asing, adalah saus umum di pulau Hindia, lebih umum daripada kecap dari Jepang. Penggunaannya meluas ke setiap negara tropis dari China sampai Bengal (India) ” tulisnya dalam History of the Indian Archipelago, Vol. I (1820). Namun Crawfurd menunjuk William Dampier, penjelajah dan penulis asal Inggris, sebagai orang yang menjelaskan pengolahan terasi dengan “akurasi yang sempurna”. Dalam A New Voyage Round the World (1688), Dampier menguraikan balachaun adalah komposisi yang berbau kuat namun hidangan yang disukai penduduk asli negeri ini.  Cara membuatnya: campuran udang dan ikan kecil ditambah garam dan air ditumbuk dalam bejana, dan cairan yang keluar jangan dibuang karena masih bisa digunakan. Ikan hasil tumbukan itu disebut balachaun. Sedangkan cairannya disebut nuke-mum, berwarna coklat pucat dan berasa sangat gurih, serta digunakan sebagai saus yang baik untuk unggas, tidak hanya oleh penduduk asli, tetapi juga oleh banyak orang Eropa, yang menganggapnya sama dengan kecap. “Orang-orang miskin makan balachaun dengan nasi,” tulis Dampier. Di Cirebon, nuke-mum kemungkinan besar adalah blendrang, perasan air rebon (udang) atau cai rebon. Makanan dari bahan ini disebut petis blendrang. Dari kata cai rebon inilah menjadi Cirebon. Berdasarkan Babad Cirebon dan Carita Purwaka Caruban Nagari , Cirebon dulunya sebuah dukuh bernama Muara Amparan Jati yang berada di Dukuh Pasambangan, lebih kurang 5 km di sebelah utara Kota Cirebon. Selain membabat belukar untuk dijadikan kebun dan ladang, penduduknya juga mendirikan industri rumahan membuat terasi dan blendrang dengan alat lumpang dan alu batu besar. Lama-kelamaan kegiatan ini terdengar oleh penduduk sekitarnya dari Pasambangan, Rajagaluh dan Palimanan. “Mereka berduyun-duyun datang membeli terasi dan cai rebon/petis blendrang. Sejak itulah dukuh itu disebut orang Dukuh Cirebon, pada tahun 1447,” tulis P.S. Sulendraningrat dalam Sejarah Cirebon. Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3, catatan mengenai terasi tersua dalam Prasasti Karang Bogem tahun 1387 yang dikeluarkan penguasa yang tak disebutkan namanya, tetapi kemungkinan penguasa Lasem. Prasasti ini berhubungan dengan pendirian sebuah “lungguh” di suatu tempat yang disebut Karang Bogem di tepi laut. Dikatakan bahwa tanah itu mencakup satu jung sawah dan setengah jung tanah yang sudah dibuka, tetapi juga tambak-tambak yang ikannya dipakai untuk membuat terasi. “Dalam teks prasasti tertulis acan , bentuk yang sekarang ditemukan kembali dalam kata blacan yang juga berarti terasi,” tulis Lombard . Lombard juga mengutip buku F. de Haanberjudul Priangan, De Preanger-regentschappen onder het Nederlansch Bestuur tot 1811 , jilid I. F. De Haan menyebut adanya sebuah tanah milik raja kecil ( kroondomein ) di Pamotan di pantai selatanyang tugasnya membuat terasi untuk keraton (Mataram, red ). Bagi Lombard, ini “mengingatkan tanah milik yang disebut pada abad ke-14 dalam Prasasti Karang Bogem.” Tak semua orang suka terasi, termasuk Forbes. Meski dibujuk, dia tetap membuang terasi ke hutan. Dia mengancam akan menghukum pembantunya jika menemukan lagi terasi di pondokannya. Setelah itu, dia mengetahui bahwa terasi menjadi bumbu penyedap di setiap masakan, lokal maupun Eropa, yang dimakannya sejak datang ke Hindia. “Sulit bagi saya menerima kenyataan bahwa secara tidak sengaja saya sudah menyantap benda tersebut setiap hari tanpa merasa jijik sedikit pun,” kata Forbes.*

TRI Rismaharini, walikota Surabaya, Jawa Timur, menutup kawasan prostitusi Dolly pada 18 Juni 2014. Penutupan bertumpu pada tiga alasan utama: Peraturan Daerah No 7/1999, harkat dan martabat perempuan, dan anak-anak. Menyikapi penutupan tersebut, sikap warga terbelah dua: mendukung atau menolak. Ini lumrah dalam polemik prostitusi di pelbagai zaman. Prostitusi pernah mendapat ruang hidup secara legal dalam masyarakat kolonial. Saat Hindia Belanda Timur berada dalam kuasa Prancis, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (menjabat 1808-1811) mengeluarkan aturan perihal prostitusi. Kaisar Napoleon ikut membidani lahirnya aturan itu. Dia melihat daya tempur tentara Prancis mengendor akibat penyakit kelamin. Sumber penyakit kelamin berasal dari penularan lelaki durjana kepada perempuan pekerja seks. Tapi, Napoleon justru membebankan kewajiban pemeriksaan kesehatan hanya kepada perempuan pekerja seks. Mereka mengikuti pemeriksaan medis secara rutin. “Ini berarti bahwa prostitusi dibolehkan,” tulis Liesbeth Hesselink, “Prostitution: A Necessary Evil,” termuat dalam Indonesian Women in Focus suntingan Elsbeth Locher Scholten dan Anke Borkent-Niehof. Aturan itu berumur pendek karena Prancis hengkang dari Hindia Belanda Timur pada 1813. Prostitusi pun merebak tanpa kendali. Terusik maraknya sebaran penyakit kelamin dan prostitusi ilegal, sekelompok masyarakat mendesak pemerintah kolonial mengeluarkan aturan perihal prostitusi. Menurut mereka, prostitusi sudah jadi kebutuhan alamiah laki-laki. Orang mustahil menolak prostitusi sebab mereka membutuhkannya. Muncullah sebutan untuk prostitusi: “kejahatan yang dibutuhkan.”  Pemerintah kolonial berpihak pada kelompok pendukung prostitusi. Mereka mengeluarkan Reglement tot wering van de schadelijke gevolgen, welke uit de prostitutie voortvloejen (Aturan untuk melawan dampak buruk prostitusi) pada 1852. Ini berarti prostitusi kembali menemukan pijakan legal. Berdasarkan aturan 1852, para perempuan pekerja seks wajib mendaftarkan diri ke polisi. Pemerintah kolonial berharap pendaftaran itu bisa menekan prostitusi ilegal. Perempuan pekerja seks juga harus memeriksakan kesehatannya saban minggu ke dokter. “Jika seorang perempuan pekerja seks terinfeksi penyakit kelamin, dia harus masuk rumahsakit dan tidak boleh pergi hingga sembuh,” tulis Liesbeth. Harapan pemerintah kolonial meleset. Sebaran penyakit kelamin dan prostitusi liar tetap semarak. Penentang prostitusi pun bersuara keras. Kata mereka, aturan 1852 sangat konyol. Tidak ada cukup polisi dan dokter untuk mengurus prostitusi. Argumen lain mereka ialah soal moralitas dan dosa agama. “Secara bertahap, suara para penentang aturan prostitusi menguat. Dan sampai puncaknya pada 1 September 1913 ketika pemerintah kolonial memberlakukan Undang-Undang Kesusilaan Publik,” tulis Liesbeth. Maka, rumah bordil dan pergermoan jadi ilegal. Menurut Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda , Polisi Susila Hindia Belanda lekas bergerak memberantas prostitusi begitu UU itu berlaku. Tapi prostitusi tak lantas mati. Para pelakunya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Pemilik hotel, restoran, dan tempat hiburan malam menyediakan jasa seks berbayar terselubung. Catatan RDGPH Simons, ahli demartologi Batavia, bahkan menyebut prostitusi di Surabaya berkembang menjadi delapan jenis pada 1939. “Yang ditemukan di warung-warung kopi kecil di dekat pelabuhan dan kota pelabuhan tua; prostitusi jalanan dari kampung setempat; rumah-rumah bordil di pusat kota; rumah bordil kampung di pinggiran kota; pelayanan berbeda dari pelayan wanita pribumi; pelayanan yang lebih beragam dari pelayan wanita Belanda; prostitusi Eropa di rumah bordil yang terorganisasi; dan terakhir prostitusi homoseksual dan waria,” tulis John Ingleson, “Prostitusi di Kolonial Jawa,” termuat dalam Perkotaan Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial .*

60 tahun Gojira meneror penonton sejak kemunculan perdananya dalam film Gojira (1954), produksi studio Toho yang disutradarai Ishiro Honda. Ia dianggap mempopulerkan genre film monster, baik di Jepang namun di Barat. Nama Gojira merupakan gabungan kata gurira (gorilla) dan kujira (paus) dalam bahasa Jepang, untuk mendeskripsikan kekuatan liarnya dan habitatnya dari lautan. Publik internasional menyebutnya Godzilla. Film Gojira terbaru, Godzilla , dirilis studio Legendary Pictures dan Warner Bros pada Mei 2014 dengan sutradara Gareth Edwards. Film ini mengangkat isu hubungan manusia yang buruk dengan alam dan lingkungan. Bencana reaktor nuklir Fukushima tahun 2011 sebagai inspirasinya. Secara umum, Godzilla adalah film hiburan sekaligus bentuk apresiasi terhadap Gojira karya Ishiro Honda. “ Gojira (1954) menjadi manifestasi dari ketakutan terhadap radiasi nuklir, namun juga mengingatkan akan trauma penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki,” tulis Toni A. Perrine dalam Film and The Nuclear Age: Representing Cultural Anxiety . Menjelang kemunculan perdana Gojira , rakyat Jepang sedang menghadapi isu nasional terkait radiasi nuklir. Pemicunya adalah Amerika yang mengadakan tes peledakan bom nuklir di Pulau Bikini, Pasifik, pada 1 Maret 1954. Kapal nelayan Jepang Daigo Fukuryu Maru yang berada di zona aman terkena hempasan ledakan nuklir. Salah satu awaknya tewas akibat radiasi. Perairan Jepang terkontaminasi. Pemerintah Jepang pun protes kepada Amerika. “Saat kapal itu kembali ke Jepang, cerita efek dari nuklir ini menyebar ke seluruh Jepang (dan melahirkan inspirasi untuk membuat film Gojira ). Pasar-pasar ikan di seluruh negeri menyediakan alat pemeriksa radiasi, dan gerakan antinuklir di Jepang kian mendapat dukungan,” seperti tercantum dalam In Godzilla Footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage suntingan William M. Tsutsui dan Michiko Ito. Dari situlah, Gojira didesain sebagai monster yang lahir akibat radiasi nuklir. Dalam film Gojira , dengan semburan asap radioaktif dari mulutnya, sang monster meluluhlantakkan Tokyo dan penduduknya yang tak berdaya, kemudian ia kembali ke laut. Adegan tersebut menggambarkan kekhawatiran orang-orang Jepang akan dampak dari penggunaan senjata nuklir; ia datang hanya untuk meninggalkan kehancuran. “ Gojira karya Ishiro Honda tahun 1954 penuh dengan referensi tentang perang, pemboman massal, bom atom, percobaan peledakan bom hidrogen pada 1950-an, kehidupan laut yang terkena radiasi, dan pertentangan etis terhadap sains,” tulis Yoke-Sum Wong, “A Presence of a Constant End: Contemporary Art and Popular Culture in Japan,” termuat dalam The Ends of History: Questioning the Stakes of Historical Reason suntingan Amy Swiffen dan Joshua Nichols. Gojira lalu diubah menjadi sosok yang lebih bersahabat. Dalam film-film buatan studio Toho selanjutnya, ia tampil sebagai penolong umat manusia dari serangan monster-monster lain. Adegan pertarungan Gojira melawan musuh-musuhnya selalu ditunggu para penggemar di seluruh dunia. Sampai saat ini sudah ada 33 film yang diproduksi tentang Gojira; 28 film produksi Jepang dan sisanya Amerika. Gojira juga tampil dalam adaptasi komik, serial televisi, novel, dan video games. Ini membuat sang raja monster menjadi ikon budaya pop dalam sejarah perfilman dunia.

SETELAH terpilih menjadi ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Sutan Sjahrir bersama lima belas orang yang sebagian besar pengikutnya bertemu Tan Malaka di Serang, Banten, pada 23 Oktober 1945. Seminggu sebelumnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan Maklumat X tentang pembentukan partai-partai politik. Dalam pertemuan itu, Sjahrir meminta kesediaan Tan Malaka menjadi ketua partai sosialis yang akan didirikan dalam waktu dekat. Pertimbangan Sjahrir karena prestise dan daya tarik Tan Malaka yang legendaris akan memberikan keuntungan kepada partai sosialis. Tan Malaka menolak.

PEMILIHAN umum baru saja selesai. Rakyat sudah memilih siapa yang bakal jadi wakilnya di DPR dan DPRD. Ini, katanya, mekanisme demokrasi. Idealnya, wakil rakyat akan membawa aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya, agar kehidupan mereka semakin lebih baik. Tapi terkadang masih ada kecurigaan terhadap wakil rakyat yang justru dianggap tak mewakili kepentingan rakyat. Dan celakanya hal itu sudah berlangsung sejak lama. Ia adalah cerita yang selalu berulang. Pada abad yang lalu, tepatnya 1918, terjadi keributan besar di kalangan Sarekat Islam. Pangkal perkaranya adalah keanggotaan HOS Tjokroaminoto di dalam Volksraad  (Dewan Rakyat) yang dibentuk pemerintah kolonial pada 16 Desember 1916. Kubu kiri dalam Sarekat Islam menganggap Tjokro kompromi dengan pemerintah kolonial. Buat Tjokro, keikutsertaannya di dalam Volksraad  adalah bentuk perlawanan terhadap praktik alienasi rakyat Hindia Belanda yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tjokro tak ingin rakyat Hindia Belanda cuma jadi obyek. Ia mesti jadi subyek di negerinya sendiri. Volksraad salah satu jalannya. Tapi menurut Semaoen, tokoh utama dari kubu kiri SI, Volksraad  hanyalah “pertunjukan kosong, suatu akal dari kaum kapitalis mengelabui mata rakyat jelata untuk memperoleh untung lebih banyak”. Tak ada guna bagi Tjokro untuk bergabung di dalamnya. Dalam pamfletnya, Parlemen atau Soviet?  (1921), Tan Malaka pernah juga mengkritik lembaga perwakilan rakyat. “Tiadalah kita sia-sia mengatakan yang anggota Dewan bukan wakil rakyat dan tiadalah kita heran, kalau keperluan mereka itu berlawanan dengan keperluan rakyat,” kata Tan. Bahkan, suatu kali dia pernah secara keras mengatakan kalau Volksraad  itu tak ubahnya perkumpulan “komedi omong”. Dalam suasana demokrasi liberal tahun 1950-an, “komedi omong” cukup berkualitas. Perdebatan di Parlemen dan Konstituante menunjukkan kalau mutu politikus saat itu di atas rata-rata. Perdebatan yang terjadi di dalam Konstituante tentang dasar negara misalnya, membuktikan kalau negeri ini pernah punya parlemen yang cukup bermartabat. Lain lagi cerita di zaman Soeharto. Peran parlemen di zaman Orde Baru, bukan seperti “komedi omong” yang dituduhkan oleh Tan Malaka. Karena di masa itu, jangankan ngomong komedi, ngomong serius –yang sudah jadi tugasnya pun– jarang terjadi. Fungsi anggota DPR cuma jadi tukang stempel dan menjalankan tugas “3 D” alias “Datang, Duduk, dan Diam”. Citra DPR zaman Orba sebagai tukang stempel yang kerjaannya, mengutip Iwan Fals, “tidur waktu sidang soal rakyat” terlanjur melekat erat. Tak heran jika tak lama setelah Soeharto tumbang, DPR memperkuat dirinya. Menjadi lembaga legislatif yang bertaring runcing; kekuatan penyeimbang sekaligus pengawas jalannya pemerintah. Tapi lagi-lagi ada pertanyaan lain. Stephen Sherlock, Indonesianis dari Australia, menulis dalam buku Problems of Democratisation in Indonesia (2010), apakah parlemen di zaman reformasi ini sebuah forum (wakil) rakyat atau hanya sekadar perkumpulan kroni? Dan tenyata, kata dia, DPR lebih tampak sebagai paguyuban kroni politik ketimbang mewakili kepentingan rakyat. Mungkin untuk kali ini tuduhan Tan Malaka ada benarnya. Parlemen cuma tempat “komedi omong”. Kalau melihat profil beberapa anggota legislatif yang terpilih kali ini mungkin bikin kita sedikit cemas. Bagaimana tidak? Beberapa di antaranya jadi anggota DPR sekadar bermodal populer, dikenal orang banyak. Selebritas dan anak pejabat daerah bisa melenggang masuk Senayan. Sementara aktivis politik yang punya kapasitas harus bersabar menerima kekalahan. Tapi beginilah nasib rakyat Indonesia yang menganut “demokrasi elektoral”. Siapa suka, boleh pilih. Namun seapes-apesnya nasib, masih bolehlah kita berharap pada satu-dua wakil rakyat yang punya keberpihakan serta kepedulian pada kepentingan orang banyak. Kita juga berharap semoga para politikus di Senayan itu memegang teguh keyakinan bahwa politik adalah arena mempertarungkan gagasan demi perbaikan kehidupan bersama, bukan perbaikan nasib diri sendiri. Harapan yang sama kita gantungkan kepada dua calon presiden mendatang yang bakal kita pilih dalam pemilihan presiden 9 Juli ini. Semoga janji Capres bukan sekadar janji manis yang rutin kita dengar setiap lima tahun sekali. Kita tak mau Senayan jadi perkumpulan komedi omong, begitu pula tak ingin kelak negeri ini dipimpin oleh seorang presiden spesial komedi omong.* Majalah Historia Nomor 19, Tahun II, 2014

CALON Presiden Joko Widodo menulis artikel berjudul “Revolusi Mental” di harian Kompas (10/5). Menurut artikel yang menarik perhatian dan kritikan ini, revolusi mental dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep Trisakti yang dikemukakan Sukarno pada 1963: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya. Sukarno sudah mengemukakan gagasannya terkait revolusi mental dalam pidato pada peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1956 di Jakarta. Dalam amanat yang berjudul “Berilah Isi Kepada Hidupmu” ini, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia telah melampaui dua taraf perjuangan: taraf revolusi bersenjata (physical revolution) dan taraf mengatasi akibat-akibat perjuangan bersenjata (survival) . “Dan sekarang, kita berada dalam taraf investment , yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya, untuk pembangunan seterusnya. Dan telah saya jelaskan pula investment apa: investment of human skill, material investment, dan mental investment ,” kata Sukarno. Lebih lanjut Sukarno menguraikan bahwa investment of human skill adalah pemupukan modal berupa kejuruan (kepandaian khusus atau pertukangan, red ), keterampilan, keperigelan (pandai dan sigap dalam bekerja, red ). Material investment adalah pemupukan modal materi, barang, bahan, dan alat-alat. Dan mental investment adalah pemupukan modal mental berupa modal cara berpikir, pandangan hidup, tekad dan batin. “Untuk investment secara efisien, diperlukanlah iklim baik yang memungkinkan orang bekerja keras zonder (tanpa) gangguan-gangguan apapun juga,” kata Sukarno. Ganggung tersebut salahsatunya adalah kondisi politik. Sukarno menyinggung kerjasama partai-partai politik saat itu yang belum sesuai harapan. “Iklim baik itu harus diusahakan, antara lain dengan penyempurnaan hubungan antarpartai,” kata Sukarno. “Ya, sebenarnya hubungan antarpartai itu pun masuk dalam rangka mental investment yang saya maksudkan tadi. Mental kita harus berubah! Mental kita harus berevolusi! Mental kita harus mengangkat diri kita di atas kekecilan jiwa, yang membuat kita suka geger dan eker-ekeran (cakar-cakaran, red ) mempertengkarkan urusan tetek-bengek yang tidak penting.” Sukarno menyinggung hubungan partai politik tersebut karena pidatonya disampaikan pascapemilu 1955. Sukarno menyatakan, “parlemen pilihan rakyat telah tersusun, pemerintah koalisi telah terbentuk, program kerja pemerintah telah disetujui oleh seluruh DPR, mudah-mudahan kenyataan ini dapat memperbesar kemungkinan berkembangnya iklim yang baik, buat bekerja secara kontinyu guna memulai usaha-usaha investment dan pembangunan secara tingkat-meningkat dan berencana, menuju pelaksanaan cita-cita rakyat!” Kondisinya kurang lebih sama dengan keadaan sekarang menjelang pemilihan presiden dan pembentukan pemerintahan baru. Hubungan antarpartai atau koalisi partai harus berevolusi: dari transaksi politik bagi-bagi kekuasaan menjadi –seperti kata Joko Widodo– “kemurnian kerjasama” untuk mewujudkan Trisakti.*

Bagi Anda pecinta musik, terutama pop era 80-an dan 90-an, hampir pasti kenal lagu “Beat It” Michael Jackson. Single ketiga dalam album Thriller itu bukan hanya memberi sederet prestasi kepada Jackson dan ikut mengerek penjualan albumnya sehingga jadi salah satu album terlaris sepanjang masa, tapi juga memberi warna musik baru bagi Jackson: rock. Gitaris rock Eddie van Halen, yang diminta produser Quincy Jones, berperan penting bagi kesuksesan “Beat It”. Sentuhan tangan dinginnya, dengan permainan gitar apik, menghadirkan nuansa rock kental pada lagu itu meski tetap easy listening bagi siapa pun. Di bagian solo gitarnya, Eddie tak ketinggalan menggunakan teknik tapping (totokan), yang menjadi trade mark -nya. Ngomong-ngomong soal tapping , teknik memetik gitar ini memiliki ciri khas dibanding teknik permainan gitar lainnya. Gitaris harus menekan senar di fingerboard (papan nada), bukan memetiknya di atas sound hole atau pick up yang terletak di badan gitar. Suara yang ditimbulkannya tidak melengking atau noise , tapi blur (terkadang seperti lebah). “ Tapping itu kan sebenarnya hammer on dan pull off ,” ujar Edo Widiz, gitaris band rock Voodoo, kepada Historia.id di kediamannya. Hammer on adalah teknik untuk mendapatkan nada lebih tinggi dengan cara memetik nada pertama (nada asal) lalu menekan senar nada kedua (nada lebih tinggi) tanpa petikan. Sedangkan pull off, kebalikan dari hammer on , yaitu untuk mendapatkan nada lebih rendah. Khalayak percaya penemu tapping adalah Eddie Van Halen. Teknik ini mulai populer setelah album Van Halen muncul pada 1978. Eddie menyuguhkan permainan solo gitar menarik penuh tapping pada single pembuka “Eruption”. Bagi Edo, kepercayaan itu berangkat dari sifat eksploratif Eddie. Eddie bukan cuma memperkenalkan beragam teknik permainan gitar, tapi juga menciptakan berbagai perangkat (hardware) pendukung gitar seperti tremolo up and down –yang dipatenkan Floyd Rose karena Eddie tak mematenkannya– ataupun EVH D Tuner. Eksplorasinya juga menjelajah hingga perangkat sound . Namun sejumlah gitaris dunia menganggap tapping sudah ada jauh sebelum Eddie muncul. Steve Hackett, gitaris band Genesis, bahkan mengklaim diri sebagai orang pertama yang menggunakannya dalam rekaman. Hackett menggunakan tapping sejak 1971. Gitaris pentolan Deep Purple, Ritchie Blackmore, juga menyanggah keras. Menurutnya, suatu waktu pada 1960-an dia pernah menonton seorang gitaris country memainkan gitar dengan teknik tapping . Hanya, Blackmore tak tahu siapa orang itu dan tak menanyakan karena dia mabuk berat malam itu. Yang pasti, gitaris jazz Emmett Chapman sudah memainkan tapping pada 1969, disusul oleh Stanley Jordan. Pada tahun yang sama, Randy Rresnick memainkannya dalam musik blues. Di belantika rock, gitaris Led Zeppelin Jimmy Page sudah ber- tapping -ria pada 1969 melalui single “Heartbreaker”. Menyusul Steve Hackett, Frank Zappa, dan Brian May (Queen), dan Randy Rhoads (Ozzy Osbourne & Quiet Riot). Di luar gitar, tapping –meski belum dinamakan demikian– sudah ada sejak beberapa abad silam. Komponis Nicollo Paganini memainkannya pada biola. Di abad ke-20, Roy Smeck memainkan teknik serupa pada ukulelenya. Menurut Edo, ayah Eddie, Jan van Halen, juga sudah memainkan teknik serupa pada ukulele. Lalu apa pendapat Eddie soal teknik yang identik dengan dirinya itu? Eddie tak pernah menyebut dirinya penemu tapping . Menurutnya, dia memainkan tapping karena terinspirasi Jimmy Page di single “Heartbreaker”. Tentu, penggalian lebih jauh Eddie menghasilkan tapping yang berbeda dari para pendahulunya. Hackett tak menyangkal fakta itu. Menurut Edo, Eddie dan gitaris-gitaris penerusnya mempopulerkan dan mengembangkan finger tapping . “Gua sih nggak pernah bilang bahwa Eddie menciptakan tapping , tapi bagi gua, dia mempopulerkan tapping . Dan setiap gitaris pasti mengacu pada Eddie, memandang Eddie,” ujar Edo. Eddie van Halen, gitaris rock legendaris, meninggal dunia pada 6 Oktober 2020.

RADEN Syahid merasa prihatin melihat keadaan masyarakat Tuban akibat upeti dan kemarau panjang. Dia bongkar gudang kadipaten dan bagikan bahan makanan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dia tertangkap basah dan dihadapkan kepada ayahnya, adipati Tuban Tumenggung Wilatikta. Merasa tercoreng, ayahnya mengusir Raden Syahid. Pengusiran itu tidak membuat jera Raden Syahid. “Dia malah melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di Kadipaten Tuban,” tulis Achmad Chodjim dalam Sunan Kalijaga: Mistik dan Makrifat. Raden Syahid tertangkap lagi dan diusir keluar dari Kadipaten Tuban. Dia melangkahkan kaki sampai di hutan Jati Wangi. Dia melihat Sunan Bonang, tapi tidak kenal siapa sebenarnya orangtua itu. “Karena itu, wali tua itupun hendak dimangsanya. Pikirnya, ada orang kaya yang bisa dibegal,” tulis Chojim.

PADA 26 Maret 1873, kapal komando Citadel van Antwerpen melego jangkar di perairan Aceh. F.N. Neuwenhujzen, perwakilan Dewan Hindia Belanda memaklumatkan perang karena Kesultanan Aceh menolak tunduk pada kuasa kolonial. Berkobarlah Perang Aceh (1873-1914). Johannes Benedictus van Heutsz (1851-1924) hadir ketika pemerintah kolonial nyaris kehilangan akal sambil menghitung kerugian sumberdaya manusia dan ekonomi akibat Perang Aceh. Di awal perang Van Heutsz hanya seorang letnan dua, pangkatnya melesat menjadi gubernur militer di Aceh pada 1898. “Sukses Jenderal van Heutsz di Aceh membuatnya menjadi pahlawan ekspansionis yang populer, dan pendukungnya berhasil membungkam keraguan dan suara kritis (dari pendukung antiimperialisme) di media dan parlemen Belanda,” tulis sejarawan Adrian Vickers dalam A History of Modern Indonesia.