Hasil pencarian

60 tahun Gojira meneror penonton sejak kemunculan perdananya dalam film Gojira (1954), produksi studio Toho yang disutradarai Ishiro Honda. Ia dianggap mempopulerkan genre film monster, baik di Jepang namun di Barat. Nama Gojira merupakan gabungan kata gurira (gorilla) dan kujira (paus) dalam bahasa Jepang, untuk mendeskripsikan kekuatan liarnya dan habitatnya dari lautan. Publik internasional menyebutnya Godzilla. Film Gojira terbaru, Godzilla , dirilis studio Legendary Pictures dan Warner Bros pada Mei 2014 dengan sutradara Gareth Edwards. Film ini mengangkat isu hubungan manusia yang buruk dengan alam dan lingkungan. Bencana reaktor nuklir Fukushima tahun 2011 sebagai inspirasinya. Secara umum, Godzilla adalah film hiburan sekaligus bentuk apresiasi terhadap Gojira karya Ishiro Honda. “ Gojira (1954) menjadi manifestasi dari ketakutan terhadap radiasi nuklir, namun juga mengingatkan akan trauma penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki,” tulis Toni A. Perrine dalam Film and The Nuclear Age: Representing Cultural Anxiety . Menjelang kemunculan perdana Gojira , rakyat Jepang sedang menghadapi isu nasional terkait radiasi nuklir. Pemicunya adalah Amerika yang mengadakan tes peledakan bom nuklir di Pulau Bikini, Pasifik, pada 1 Maret 1954. Kapal nelayan Jepang Daigo Fukuryu Maru yang berada di zona aman terkena hempasan ledakan nuklir. Salah satu awaknya tewas akibat radiasi. Perairan Jepang terkontaminasi. Pemerintah Jepang pun protes kepada Amerika. “Saat kapal itu kembali ke Jepang, cerita efek dari nuklir ini menyebar ke seluruh Jepang (dan melahirkan inspirasi untuk membuat film Gojira ). Pasar-pasar ikan di seluruh negeri menyediakan alat pemeriksa radiasi, dan gerakan antinuklir di Jepang kian mendapat dukungan,” seperti tercantum dalam In Godzilla Footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage suntingan William M. Tsutsui dan Michiko Ito. Dari situlah, Gojira didesain sebagai monster yang lahir akibat radiasi nuklir. Dalam film Gojira , dengan semburan asap radioaktif dari mulutnya, sang monster meluluhlantakkan Tokyo dan penduduknya yang tak berdaya, kemudian ia kembali ke laut. Adegan tersebut menggambarkan kekhawatiran orang-orang Jepang akan dampak dari penggunaan senjata nuklir; ia datang hanya untuk meninggalkan kehancuran. “ Gojira karya Ishiro Honda tahun 1954 penuh dengan referensi tentang perang, pemboman massal, bom atom, percobaan peledakan bom hidrogen pada 1950-an, kehidupan laut yang terkena radiasi, dan pertentangan etis terhadap sains,” tulis Yoke-Sum Wong, “A Presence of a Constant End: Contemporary Art and Popular Culture in Japan,” termuat dalam The Ends of History: Questioning the Stakes of Historical Reason suntingan Amy Swiffen dan Joshua Nichols. Gojira lalu diubah menjadi sosok yang lebih bersahabat. Dalam film-film buatan studio Toho selanjutnya, ia tampil sebagai penolong umat manusia dari serangan monster-monster lain. Adegan pertarungan Gojira melawan musuh-musuhnya selalu ditunggu para penggemar di seluruh dunia. Sampai saat ini sudah ada 33 film yang diproduksi tentang Gojira; 28 film produksi Jepang dan sisanya Amerika. Gojira juga tampil dalam adaptasi komik, serial televisi, novel, dan video games. Ini membuat sang raja monster menjadi ikon budaya pop dalam sejarah perfilman dunia.

Pada 2 Maret 1946, pasukan Gadjah Merah Belanda dari Brigade X dan XI mendarat di Pantai Sanur. Tidak kurang dari 150 truk dan jip dengan peralatan militer yang lengkap dan modern bergerak menuju dan menduduki Denpasar. Dari Denpasar mereka menyebar ke seluruh Bali. Tujuh dari delapan raja Bali yang tadinya menyokong Republik berpaling. Untuk merebut kembali wilayah itu, pihak Republik mengirim sepasukan anak muda dari Jawa: Pasukan M, dipimpin Kapten Markadi. Anggota pasukan itu umumnya para pelajar dari Malang. Sebagian lagi anak-anak Bali. Umur mereka rata-rata belasan tahun. Markadi, sang komandan, berusia 19 tahun. Dia kelahiran 9 April 1927. Sebelum menyeberang ke Bali, Pasukan M mendapat kursus kilat dari TRI Laut. Malam hari, 4 April 1946, sekira 130 anggota Pasukan M melaut dengan 16 perahu dari Pelabuhan Boom, Banyuwangi, Jawa Timur. Empat perahu Madura, sisanya jukung. Satu perahu Madura bisa mengangkut 20 orang, sedangkan jukung maksimal lima orang. Pada saat bersamaan, sekian kilometer dari Pelabuhan Boom, perahu-perahu pasukan I Gusti Ngurah Rai juga bergerak dari Pelabuhan Muncar, Banyuwangi. Tujuan mereka sama: merebut Bali. Dua pasukan itu memang sudah berkoordinasi. Pasukan Ngurah Rai mendarat dengan baik di Pulau Dewata. Dua kapal Madura dan sejumlah jukung Pasukan M mendarat mulus di pantai Pebuahan, antara Candikesuma dan Cupel –kini bagian wilayah Jembrana, Bali Barat. Sementara dua perahu Madura lainnya, termasuk yang ditumpangi Kapten Markadi, masih terkatung-katung di tengah laut karena angin tiba-tiba mati. “Di balik kabut pagi, dari arah Cupel, tiba-tiba muncul kapal yang cukup besar. Ternyata, dua Landing Craft Mechanized (LCM) milik Belanda yang sedang patroli,” tulis I Nyoman Nirba, dalam Melacak Kisah Perjuangan. Nyoman Nirba ada di perahu Kapten Markadi. Dia saksi mata. Menurut Nirba, LCM dan perahu mereka nyaris menempel. Saking dekatnya, mereka saling mendengar percakapan. Waktu itulah seorang Belanda berteriak, “ God, ze hebben spuiten ! (mereka punya bedil!).” Seketika, Kapten Markadi yang mengerti bahasa Belanda memberi perintah, “tembak!” Belanda menyerang Pasukan M dengan mitraliur berat jenis browning kaliber 12,7 mm. Namun, karena terlalu dekat dan posisi LCM lebih tinggi dari perahu Madura, tembakan Belanda hanya mengenai tiang layar. Kapten Markadi lalu memerintahkan Pasukan M serempak melempar granat ke LCM Belanda. “Pertempuran hebat terjadi. Berkat ketangkasan anak buah perahu-perahu layar Indonesia, mereka berhasil mematahkan perlawanan Belanda,” tulis Antara , 17 April 1946. “Dari pihak Belanda, tewas juru mudi, penembak mitraliur, dan kapten kapalnya. Setelah itu kapal Belanda tersebut melarikan diri. Dari pihak Indonesia, satu orang luka, satu orang hilang.”

SETELAH terpilih menjadi ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Sutan Sjahrir bersama lima belas orang yang sebagian besar pengikutnya bertemu Tan Malaka di Serang, Banten, pada 23 Oktober 1945. Seminggu sebelumnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan Maklumat X tentang pembentukan partai-partai politik. Dalam pertemuan itu, Sjahrir meminta kesediaan Tan Malaka menjadi ketua partai sosialis yang akan didirikan dalam waktu dekat. Pertimbangan Sjahrir karena prestise dan daya tarik Tan Malaka yang legendaris akan memberikan keuntungan kepada partai sosialis. Tan Malaka menolak.

PEMILIHAN umum baru saja selesai. Rakyat sudah memilih siapa yang bakal jadi wakilnya di DPR dan DPRD. Ini, katanya, mekanisme demokrasi. Idealnya, wakil rakyat akan membawa aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya, agar kehidupan mereka semakin lebih baik. Tapi terkadang masih ada kecurigaan terhadap wakil rakyat yang justru dianggap tak mewakili kepentingan rakyat. Dan celakanya hal itu sudah berlangsung sejak lama. Ia adalah cerita yang selalu berulang. Pada abad yang lalu, tepatnya 1918, terjadi keributan besar di kalangan Sarekat Islam. Pangkal perkaranya adalah keanggotaan HOS Tjokroaminoto di dalam Volksraad  (Dewan Rakyat) yang dibentuk pemerintah kolonial pada 16 Desember 1916. Kubu kiri dalam Sarekat Islam menganggap Tjokro kompromi dengan pemerintah kolonial. Buat Tjokro, keikutsertaannya di dalam Volksraad  adalah bentuk perlawanan terhadap praktik alienasi rakyat Hindia Belanda yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tjokro tak ingin rakyat Hindia Belanda cuma jadi obyek. Ia mesti jadi subyek di negerinya sendiri. Volksraad salah satu jalannya. Tapi menurut Semaoen, tokoh utama dari kubu kiri SI, Volksraad  hanyalah “pertunjukan kosong, suatu akal dari kaum kapitalis mengelabui mata rakyat jelata untuk memperoleh untung lebih banyak”. Tak ada guna bagi Tjokro untuk bergabung di dalamnya. Dalam pamfletnya, Parlemen atau Soviet?  (1921), Tan Malaka pernah juga mengkritik lembaga perwakilan rakyat. “Tiadalah kita sia-sia mengatakan yang anggota Dewan bukan wakil rakyat dan tiadalah kita heran, kalau keperluan mereka itu berlawanan dengan keperluan rakyat,” kata Tan. Bahkan, suatu kali dia pernah secara keras mengatakan kalau Volksraad  itu tak ubahnya perkumpulan “komedi omong”. Dalam suasana demokrasi liberal tahun 1950-an, “komedi omong” cukup berkualitas. Perdebatan di Parlemen dan Konstituante menunjukkan kalau mutu politikus saat itu di atas rata-rata. Perdebatan yang terjadi di dalam Konstituante tentang dasar negara misalnya, membuktikan kalau negeri ini pernah punya parlemen yang cukup bermartabat. Lain lagi cerita di zaman Soeharto. Peran parlemen di zaman Orde Baru, bukan seperti “komedi omong” yang dituduhkan oleh Tan Malaka. Karena di masa itu, jangankan ngomong komedi, ngomong serius –yang sudah jadi tugasnya pun– jarang terjadi. Fungsi anggota DPR cuma jadi tukang stempel dan menjalankan tugas “3 D” alias “Datang, Duduk, dan Diam”. Citra DPR zaman Orba sebagai tukang stempel yang kerjaannya, mengutip Iwan Fals, “tidur waktu sidang soal rakyat” terlanjur melekat erat. Tak heran jika tak lama setelah Soeharto tumbang, DPR memperkuat dirinya. Menjadi lembaga legislatif yang bertaring runcing; kekuatan penyeimbang sekaligus pengawas jalannya pemerintah. Tapi lagi-lagi ada pertanyaan lain. Stephen Sherlock, Indonesianis dari Australia, menulis dalam buku Problems of Democratisation in Indonesia (2010), apakah parlemen di zaman reformasi ini sebuah forum (wakil) rakyat atau hanya sekadar perkumpulan kroni? Dan tenyata, kata dia, DPR lebih tampak sebagai paguyuban kroni politik ketimbang mewakili kepentingan rakyat. Mungkin untuk kali ini tuduhan Tan Malaka ada benarnya. Parlemen cuma tempat “komedi omong”. Kalau melihat profil beberapa anggota legislatif yang terpilih kali ini mungkin bikin kita sedikit cemas. Bagaimana tidak? Beberapa di antaranya jadi anggota DPR sekadar bermodal populer, dikenal orang banyak. Selebritas dan anak pejabat daerah bisa melenggang masuk Senayan. Sementara aktivis politik yang punya kapasitas harus bersabar menerima kekalahan. Tapi beginilah nasib rakyat Indonesia yang menganut “demokrasi elektoral”. Siapa suka, boleh pilih. Namun seapes-apesnya nasib, masih bolehlah kita berharap pada satu-dua wakil rakyat yang punya keberpihakan serta kepedulian pada kepentingan orang banyak. Kita juga berharap semoga para politikus di Senayan itu memegang teguh keyakinan bahwa politik adalah arena mempertarungkan gagasan demi perbaikan kehidupan bersama, bukan perbaikan nasib diri sendiri. Harapan yang sama kita gantungkan kepada dua calon presiden mendatang yang bakal kita pilih dalam pemilihan presiden 9 Juli ini. Semoga janji Capres bukan sekadar janji manis yang rutin kita dengar setiap lima tahun sekali. Kita tak mau Senayan jadi perkumpulan komedi omong, begitu pula tak ingin kelak negeri ini dipimpin oleh seorang presiden spesial komedi omong.* Majalah Historia Nomor 19, Tahun II, 2014

CALON Presiden Joko Widodo menulis artikel berjudul “Revolusi Mental” di harian Kompas (10/5). Menurut artikel yang menarik perhatian dan kritikan ini, revolusi mental dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep Trisakti yang dikemukakan Sukarno pada 1963: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya. Sukarno sudah mengemukakan gagasannya terkait revolusi mental dalam pidato pada peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1956 di Jakarta. Dalam amanat yang berjudul “Berilah Isi Kepada Hidupmu” ini, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia telah melampaui dua taraf perjuangan: taraf revolusi bersenjata (physical revolution) dan taraf mengatasi akibat-akibat perjuangan bersenjata (survival) . “Dan sekarang, kita berada dalam taraf investment , yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya, untuk pembangunan seterusnya. Dan telah saya jelaskan pula investment apa: investment of human skill, material investment, dan mental investment ,” kata Sukarno. Lebih lanjut Sukarno menguraikan bahwa investment of human skill adalah pemupukan modal berupa kejuruan (kepandaian khusus atau pertukangan, red ), keterampilan, keperigelan (pandai dan sigap dalam bekerja, red ). Material investment adalah pemupukan modal materi, barang, bahan, dan alat-alat. Dan mental investment adalah pemupukan modal mental berupa modal cara berpikir, pandangan hidup, tekad dan batin. “Untuk investment secara efisien, diperlukanlah iklim baik yang memungkinkan orang bekerja keras zonder (tanpa) gangguan-gangguan apapun juga,” kata Sukarno. Ganggung tersebut salahsatunya adalah kondisi politik. Sukarno menyinggung kerjasama partai-partai politik saat itu yang belum sesuai harapan. “Iklim baik itu harus diusahakan, antara lain dengan penyempurnaan hubungan antarpartai,” kata Sukarno. “Ya, sebenarnya hubungan antarpartai itu pun masuk dalam rangka mental investment yang saya maksudkan tadi. Mental kita harus berubah! Mental kita harus berevolusi! Mental kita harus mengangkat diri kita di atas kekecilan jiwa, yang membuat kita suka geger dan eker-ekeran (cakar-cakaran, red ) mempertengkarkan urusan tetek-bengek yang tidak penting.” Sukarno menyinggung hubungan partai politik tersebut karena pidatonya disampaikan pascapemilu 1955. Sukarno menyatakan, “parlemen pilihan rakyat telah tersusun, pemerintah koalisi telah terbentuk, program kerja pemerintah telah disetujui oleh seluruh DPR, mudah-mudahan kenyataan ini dapat memperbesar kemungkinan berkembangnya iklim yang baik, buat bekerja secara kontinyu guna memulai usaha-usaha investment dan pembangunan secara tingkat-meningkat dan berencana, menuju pelaksanaan cita-cita rakyat!” Kondisinya kurang lebih sama dengan keadaan sekarang menjelang pemilihan presiden dan pembentukan pemerintahan baru. Hubungan antarpartai atau koalisi partai harus berevolusi: dari transaksi politik bagi-bagi kekuasaan menjadi –seperti kata Joko Widodo– “kemurnian kerjasama” untuk mewujudkan Trisakti.*

Bagi Anda pecinta musik, terutama pop era 80-an dan 90-an, hampir pasti kenal lagu “Beat It” Michael Jackson. Single ketiga dalam album Thriller itu bukan hanya memberi sederet prestasi kepada Jackson dan ikut mengerek penjualan albumnya sehingga jadi salah satu album terlaris sepanjang masa, tapi juga memberi warna musik baru bagi Jackson: rock. Gitaris rock Eddie van Halen, yang diminta produser Quincy Jones, berperan penting bagi kesuksesan “Beat It”. Sentuhan tangan dinginnya, dengan permainan gitar apik, menghadirkan nuansa rock kental pada lagu itu meski tetap easy listening bagi siapa pun. Di bagian solo gitarnya, Eddie tak ketinggalan menggunakan teknik tapping (totokan), yang menjadi trade mark -nya. Ngomong-ngomong soal tapping , teknik memetik gitar ini memiliki ciri khas dibanding teknik permainan gitar lainnya. Gitaris harus menekan senar di fingerboard (papan nada), bukan memetiknya di atas sound hole atau pick up yang terletak di badan gitar. Suara yang ditimbulkannya tidak melengking atau noise , tapi blur (terkadang seperti lebah). “ Tapping itu kan sebenarnya hammer on dan pull off ,” ujar Edo Widiz, gitaris band rock Voodoo, kepada Historia.id di kediamannya. Hammer on adalah teknik untuk mendapatkan nada lebih tinggi dengan cara memetik nada pertama (nada asal) lalu menekan senar nada kedua (nada lebih tinggi) tanpa petikan. Sedangkan pull off, kebalikan dari hammer on , yaitu untuk mendapatkan nada lebih rendah. Khalayak percaya penemu tapping adalah Eddie Van Halen. Teknik ini mulai populer setelah album Van Halen muncul pada 1978. Eddie menyuguhkan permainan solo gitar menarik penuh tapping pada single pembuka “Eruption”. Bagi Edo, kepercayaan itu berangkat dari sifat eksploratif Eddie. Eddie bukan cuma memperkenalkan beragam teknik permainan gitar, tapi juga menciptakan berbagai perangkat (hardware) pendukung gitar seperti tremolo up and down –yang dipatenkan Floyd Rose karena Eddie tak mematenkannya– ataupun EVH D Tuner. Eksplorasinya juga menjelajah hingga perangkat sound . Namun sejumlah gitaris dunia menganggap tapping sudah ada jauh sebelum Eddie muncul. Steve Hackett, gitaris band Genesis, bahkan mengklaim diri sebagai orang pertama yang menggunakannya dalam rekaman. Hackett menggunakan tapping sejak 1971. Gitaris pentolan Deep Purple, Ritchie Blackmore, juga menyanggah keras. Menurutnya, suatu waktu pada 1960-an dia pernah menonton seorang gitaris country memainkan gitar dengan teknik tapping . Hanya, Blackmore tak tahu siapa orang itu dan tak menanyakan karena dia mabuk berat malam itu. Yang pasti, gitaris jazz Emmett Chapman sudah memainkan tapping pada 1969, disusul oleh Stanley Jordan. Pada tahun yang sama, Randy Rresnick memainkannya dalam musik blues. Di belantika rock, gitaris Led Zeppelin Jimmy Page sudah ber- tapping -ria pada 1969 melalui single “Heartbreaker”. Menyusul Steve Hackett, Frank Zappa, dan Brian May (Queen), dan Randy Rhoads (Ozzy Osbourne & Quiet Riot). Di luar gitar, tapping –meski belum dinamakan demikian– sudah ada sejak beberapa abad silam. Komponis Nicollo Paganini memainkannya pada biola. Di abad ke-20, Roy Smeck memainkan teknik serupa pada ukulelenya. Menurut Edo, ayah Eddie, Jan van Halen, juga sudah memainkan teknik serupa pada ukulele. Lalu apa pendapat Eddie soal teknik yang identik dengan dirinya itu? Eddie tak pernah menyebut dirinya penemu tapping . Menurutnya, dia memainkan tapping karena terinspirasi Jimmy Page di single “Heartbreaker”. Tentu, penggalian lebih jauh Eddie menghasilkan tapping yang berbeda dari para pendahulunya. Hackett tak menyangkal fakta itu. Menurut Edo, Eddie dan gitaris-gitaris penerusnya mempopulerkan dan mengembangkan finger tapping . “Gua sih nggak pernah bilang bahwa Eddie menciptakan tapping , tapi bagi gua, dia mempopulerkan tapping . Dan setiap gitaris pasti mengacu pada Eddie, memandang Eddie,” ujar Edo. Eddie van Halen, gitaris rock legendaris, meninggal dunia pada 6 Oktober 2020.

MOCHTAR Lubis, wartawan dan sastrawan, menyampaikan pidato kebudayaan tentang manusia Indonesia pada 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Isi pidatonya menyebutkan ciri-ciri atau watak masyarakat Indonesia. Menurutnya, ada limabelas ciri atau watak manusia Indonesia antara lain munafik, segan dan enggan bertanggungjawab, berjiwa feodal, masih percaya takhayul, artistik karya seninya bernilai tinggi, karakter yang kurang kuat, tidak hemat, tidak suka bekerja keras, kurang sabar, cepat cemburu dan dengki, manusia sok, tukang tiru, malas-malasan, kurang peduli nasib orang lain, dan berhati lembut. Pidato Mochtar Lubis mendorong Ali Akbar, arkeolog sekaligus dosen di Universitas Indonesia, melakukan riset lebih lanjut. Dia menjadikan pidato itu sebagai hipotesis penelitiannya. Salah satu pertanyaan yang dia tanyakan kepada responden adalah sebutkan sepuluh ciri manusia Indonesia. Hasilnya, sepuluh ciri manusia Indonesia antara lain ramah terhadap orang asing, malas, korupsi, tidak disiplin, emosional, boros, suka meniru, rendah diri, individualis, dan percaya takhayul. Menurut Ali, ciri negatif manusia Indonesia bisa berdampak buruk pada pengembangan ekonomi. “Masalah perekonomian bukan hanya masalah ekonomi, persoalan mendasar justru pada manusia Indonesia sendiri,” kata Ali dalam Seminar Penguatan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Kualitas Manusia di Hotel Pullman, Jakarta, 20 Agustus 2015. Begitu juga menurut Nirwan A. Arsuka, budayawan dari Freedom Institute, bahwa permasalahan ciri negatif manusia Indonesia harus segera diatasi. “Jangan-jangan itu adalah efek dari situasi ruang dan waktu. Jika diubah, mungkin ciri-cirinya bisa hilang,” kata Nirwan. Bagi Nirwan, perlambatan ekonomi adalah masalah kecil, dan kebudayaan menjadi masalah yang lebih besar. “Kebudayaan berurusan dengan hari depan sebuah bangsa,” kata Nirwan. Komaruddin Hidayat, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bisa mengambil beberapa nilai yang ditanamkan oleh Tionghoa. Nilai-nilai tersebut mampu mengantarkan mereka menuju kesuksesan, terutama dalam berbisnis. Dia mencontohkan cerita dan nasihat yang berkembang di kalangan Tionghoa, yaitu orangtua yang membelah gunung. Alkisah, ada satu keluarga hidup di desa yang terisolasi dari desa lain karena terhalang gunung. Mereka harus melewati gunung untuk melakukan kegiatan ekonomi di desa lain. Terkadang, dia harus bermalam di jalan karena kelelahan. Akhirnya, orangtua itu mengajak anaknya membelah gunung penghalang itu. Dia dicemooh karena mencoba membelah gunung. Jika ditanya akankah pekerjaan itu selesai? Orangtua itu menjawab, jika dia tidak berhasil, anak cucunya yang akan meneruskan. Akhirnya, gunung itu terbelah setelah beberapa generasi. Akses keluar masuk desa menjadi mudah sehingga desa tersebut menjadi maju. “Hikmahnya, bahwa Tionghoa itu punya visi yang jauh sekali, lintas generasi. Makanya kalau kita lihat The Great Wall (Tembok Besar China) dibangun ratusan tahun,” kata Komaruddin. Komaruddin mengajak setiap manusia Indonesia agar memiliki visi yang jauh kedepan. “Kita tidak boleh berpikir jangka pendek, tetapi jangka panjang. Dengan begitu, manusia Indonesia tidak lagi didominasi oleh ciri negatif.”

PADA 26 Oktober 1957, puluhan pejuang kemerdekaan se-Karesidenan Bogor berkumpul di rumah Bupati Bogor, R.E. Abdoellah, di Jalan Panaragan No. 31. Secara aklamasi, mereka menyepakati bahwa gedung di Jalan Cikeumeuh No. 28 (sekarang Jalan Merdeka) sebagai Museum Perjoangan. Mulanya bangunan tersebut adalah gudang barang milik Wilhelm Sustaff Wissner, sejak 7 Juli 1879. Setelah beralih tangan beberapa kali, gedung ini sempat menjadi kantor perusahaan. Kemudian pada Juni 1938 menjadi gedung persaudaraan Parindra (Partai Indonesia Raya) cabang Bogor. Lalu sejak 9 Maret 1942, tentara Jepang memfungsikan gedung ini sebagai gudang. “Pada periode 1945-an, beragam laskar rakyat dan organ perjuangan lain juga berkoordinasi di sini. Kapten Muslihat, Mayor Oking, dan Margonda sering pula berkumpul di gedung ini. Kemudian pada 1949, menjadi kantor pemerintah darurat kabupaten,” ujar Ma’ruf (46 tahun), kurator Museum Perjoangan Bogor, kepada Historia . Sekolah Rakyat juga pernah bertempat di gedung tersbut sekira tahun 1952. Kartinah Muslihat, istri almarhum Kapten Muslihat, melantik dewan pengurus Yayasan Museum Perjoangan Bogor (YMPB) pada 10 Nopember 1957. Tak lama berselang, muncul surat keputusan Pelaksana Kuasa Militer Daerah Res. Inf 8/III-No. Kpts/3/7/PKM/57, yang berisi arahan kepada pengurus YMPB untuk mempersiapkan dan mengusahakan gedung Museum Perjoangan agar dapat diwujudkan dan diresmikan pada 17 Agustus 1958. Sejak 1958-1981, Museum Perjoangan tersebut tak pernah tersentuh renovasi. Pada 18 September 1981, seperti dicatat harian Merdeka 16 Agustus 1987, Jawatan Gedung-gedung Bogor menyatakan kondisi bangunan Museum Perjoangan Bogor secara keseluruhan dinyatakan rusak. YMPB pun berusaha melakukan renovasi dengan melakukan penggalangan dana. Setelah menghabiskan dana sekira Rp80 juta, akhirnya renovasi selesai pada Juni 1987. Bangunan bertingkat satu ini pun mulai menambah koleksinya, terutama dari era revolusi fisik 1945. YMPB membentuk tim khusus untuk sejarah lisan untuk membuat diorama, sebagai bagian koleksi museum. Beberapa diorama itu antara lain peristiwa pertempuran Kapten Muslihat pada 25 Desember 1945, pertempuran di Maseng, pertempuran di Kota Paris, dan peristiwa Cemplang. Hingga tahun 2014, Museum Perjoangan Bogor masih menerima koleksi hibah dari eks pejuang. “Meski sudah dihibahkan ke museum, tak serta merta artefak tersebut bisa di- display . Harus melalui verifikasi yang ketat dan informasi yang akurat tentang sejarah dan fungsi artefak tersebut,” terang Ma’ruf. Berdasarkan buku tamu, tak banyak pengunjung yang datang di museum tersebut, meski tarif masuknya terbilang murah hanya Rp4.000. “Saya sengaja di hari kemerdekaan ini datang mengajak anak dan istri saya kesini. Selain mengenalkan sejarah kepada anak-anak, juga sudah lama saya tidak kesini. Kunjungan pertama tahun 2005, dan ini yang kedua,” ujar Dede Supriyana, 28 tahun, pengunjung museum kepada Historia .

SESOSOK perempuan menunggang kuda, menerjang barisan pasukan -mungkin tentara Belanda-, tangan kiri memegang kekang kuda dan tangan kanannya menggenggam tongkat bermata serupa bunga padma. Di belakang, agak menjorok ke belakang, tampang penunggang kuda lainnya: lelaki bersorban dan menghunus keris. Bisa jadi, apa yang digambarkan oleh Entang Wiharso dalam karyanya berjudul Under National History –berbahan aluminium resin dan berdimensi 323 x 219 cm- itu adalah gambaran Perang Jawa. Sosok perempuan penunggang kuda itu, mungkin saja penggambaran Nyi Ageng Serang, salahsatu penasehat perang Diponegoro. Selama 11 hari, mulai 11-30 Agustus 2015, karya Entang Wiharso dan belasan perupa kontemporer papan atas Indonesia itu memenuhi ruangan utama di gedung A Galeri Nasional, bilangan Gambir-Jakarta Pusat. Mereka semua turut berpartisipasi dalam pameran dalam rangka memperingati 70 tahun kemerdekaan RI yang diselenggarakan Galeri Canna dan Galeri Nasional Indonesia. Dengan kurator Jim Supangkat, pameran tersebut mengambil judul Langkah Kepalang Dekolonisasi . “Tema sejarah sengaja kami ketengahkan dalam pameran ini. Sejarah sampai saat ini belum menjadi domain publik. Sebagian besar publik belum mengetahui seluk beluk perdebatan sejarah. Lewat pameran inilah sejarah mencoba ditampilkan perupa,” jelas kurator Jim Supangkat dalam sesi konferensi pers sore tadi (19/8). Hampir semua karya yang tampil pada pameran tersebut adalah karya terbaru, buatan 2015. Dalam catatan kuratorialnya, Jim memberi penekanan mengenai episode perjuangan 1945-1949. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia itu seperti mengungkapkan jawaban Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang tidak jelas pada akhir Perang Dunia II karena diliputi keraguan apakah dekolonisasi selayaknya dilakukan atau tidak. Jawaban yang terungkap kemudian, tulisnya, niat melaksanakan dekolonisasi di kalangan negara-negara penjajah dari Eropa sebenarnya memang tidak ada. Interpretasi perupa tentang sejarah dalam periode 1945-1949 itu tampak dalam karya Rosid berjudul Wajah-wajah Tokoh Kemerdekaan . Ia menggambarkan keberadaan Sukarno dan Mohammad Hatta yang diapit enam lukisan foto pahlawan. Rosid pun menambah instalasi berupa beras merah-putih dan taburan bunga mawar. Lukisan lain yang cukup menyita perhatian adalah karya Heri Dono berjudul Soekarno-Hatta Keluar dari Gunung Revolusi . Dalam lukisan berukuran 200 x 150 cm itu, sosok Sukarno dan Hatta digambarkan sebagai manusia super yang terbang keluar dari sebuah mulut gunung. Sukarno yang berpeci terbang ke kiri sembari membawa obor dan membakar kepala badut, sementara Hatta terbang kekanan membawa sebuah kitab dan sebuah neraca. Tak hanya itu, karya kedua Heri Dono yang lain berjudul The Anger of Dutch General in 1945 . Ia menggambarkan seorang jenderal Belanda bermata tiga dengan lidah bercabang empat menjulur keluar. Jenderal ini sudah berada dalam kotak yang diinjak-injak oleh dua sosok: satu berpeci yang bisa jadi gambaran Sukarno dan satu lagi berkacamata yang tak lain adalah sosok Mohammad Hatta. Dalam lukisan akrilik di atas kanvas dan berdimensi 200 x 150 itu, Heri Dono menggambarkan pula mahluk berkepala dua, bertangan tiga, dan salah satu tangannya memegang bendera Hinomaru, bendera Jepang. Selain pameran yang dikuratori Jim Supangkat, ternyata ada pula sub-pameran lain dan dikuratori oleh Donny Ahmad dan mengambil judul Negosiasi dan Agresi . “Jadi ini ada pameran didalam pameran. Pameran yang dikuratori Donny adalah karya dari generasi terbaru yang menginterpretasi persoalan sejarah,” pungkas Jim. Pameran lukisan dengan tema menafsir sejarah bukan diselenggarakan kali ini saja. Pada Juni 2012 lampau, panitia bulan Bung Karno pun pernah menyelenggarakan pameran seni rupa bertajuk “Energi Bung Karno” di Taman Ismail Marzuki, menampilkan karya perupa muda yang menafsirkan peran sejarah Bung Karno. Pameran lain yang juga bertema sama digelar pada November 2013. Dalam pameran tunggal tersebut pelukis Patrick Wowor menampilkan karya-karyanya, menafsir ulang sosok-sosok pelaku sejarah yang selama ini hilang dari ingatan kolektif bangsa Indonesia: mulai Sneevliet sampai Wikana.

SEBUAH foto tersebar di jagat maya awal Agustus 2015. Foto sepasang penganten baru. Bayu Kumbara, manten laki berasal dari Padang, Sumatra Barat, berkulit coklat dan bertampang sederhana. Sedangkan Jennifer Brocklehurst, manten perempuan warga negara Inggris, berkulit bersih dan berparas menarik. Sontak warga jagat maya ramai. Mereka menyebut Bayu sebagai pribumi beruntung setelah berhasil menikahi bule. Pernikahan antar ras di Indonesia sudah sering terjadi dan berjejak sejak masa kolonial. Kadang kala beroleh tanggapan adem-ayem, lain waktu menarik perhatian luas. Lelaki Eropa jamak menikahi perempuan bumiputera. Lalu bagaimana bila sebaliknya, lelaki bumiputera menikahi perempuan Eropa? Ini sangat langka. “Kasus perempuan Eropa yang menikahi lelaki Asia sangatlah luar biasa. Pada abad ke-18 diperlukan persetujuan khusus dari Gubernur Jenderal,” tulis Tineke Hellwig dalam Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda . Pernikahan lelaki bumiputera dengan perempuan Eropa terjumpa di Maluku dan Manado. Mereka menikah sesuai tradisi Kristen. Sebab VOC belum mengeluarkan hukum khusus tentang pernikahan lelaki bumiputera dengan perempuan Eropa. Maka konsekuensi status hukum pernikahan tersebut tak jelas. Misalnya bagaimana status suami dan istri. Berikut pula pembagian hak dan kewajiban mereka dan keturunannya. Memasuki abad ke-19, status hukum pernikahan lelaki bumiputera dengan perempuan Eropa mulai jelas. “Hukum Sipil (terbit pada 1848, red .) untuk orang-orang Eropa telah menentukan bahwa laki-laki Indonesia yang menjadi pasangan resmi perempuan Belanda akan mendapatkan klasifikasi Eropa seperti istrinya melalui perkawinan,” tulis Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas : Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942. Tiga tahun setelah Hukum Sipil terbit, Raden Saleh, pelukis sohor bumiputera, menikah dengan perempuan keturunan Eropa. “Saleh memberikan contoh bagi generasi orang Indonesia berikutnya yang belajar ke Belanda dengan menikahi perempuan Eropa ketika pulang ke Indonesia,” tulis Jean Gelman Taylor dalam Kehidupan Sosial Batavia . Selama beberapa tahun ke depan, pernikahan serupa laku Raden Saleh mengemuka di Hindia Belanda. Jumlahnya tak tercatat pasti. Masih jauh lebih kecil daripada pernikahan lelaki Eropa dan perempuan bumiputera. Tapi ini tetap membuat khawatir khalayak Eropa dan pemerintah kolonial. Mereka kini mulai mengubah pandangannya perihal pernikahan itu. “…Tidak dikehendaki dari pandangan negara, moral, dan sosial,” tulis Gouda. Sekelompok ahli hukum mengajukan keberatan mereka terhadap pernikahan lelaki bumiputera dengan perempuan Eropa. M.C. Piepers, ketua Kongres Peradilan di Batavia, berpendapat setiap pernikahan lelaki bumiputera dan perempuan Eropa memiliki potensi menurunkan derajat kelas orang Eropa. Dia meminta pemerintah kolonial merevisi Hukum Sipil 1848 tentang pernikahan itu. Tujuannya untuk mempertahankan stratifikasi kelas pada masyarakat: golongan pertama, Eropa; golongan kedua, Timur Asing; dan golongan ketiga, bumiputera. Pemerintah kolonial menerima permohonan kelompok Piepers pada 1898 dengan merivisi pasal perihal pernikahan lelaki bumiputera dengan perempuan Eropa. “Setiap perempuan yang menerima perkawinan antar-ras mendapatkan status kewarganegaraan suaminya,” tulis Gouda. Khalayak Eropa dan pemerintah kolonial berharap revisi hukum ini bisa menghambat pernikahan lelaki bumiputera dengan perempuan Eropa. Mereka mengira revisi ini bakal memaksa perempuan Eropa berpikir ulang jika mau membangun bahtera bersama lelaki bumiputera. Perkiraan mereka meleset. Hukum kolonial tak mampu membendung cinta perempuan Eropa pada lelaki bumiputera. Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya 1 , menyebut pernikahan lelaki bumiputera dengan perempuan Eropa justru menjadi umum pada abad ke-20. Bahkan tokoh-tokoh pergerakan nasional beristri orang Eropa. “… di antaranya: Dr. Abdul Rivai, Lukman Djajadiningrat, penyair Noto Suroto, Dr. Radjiman, Dr. Ratu Langie, Sjahrir, Sukawati, Kolonel Surio Santoso, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo,” tulis Lombard. Saking seringnya pernikahan lelaki bumiputera dengan perempuan Eropa, media massa ikut membahasnya. “ Soeara Perempoean di Padang Pandjang, Soenting Melajoe di Padang, dan Perempoean Bergerak di Medan, sudah banyak diperkatakan hal ini,” tulis Bintang Hindia , 14 Februari 1925. Perdebatan pun kembali mengemuka. Bintang Hindia menolak pernikahan antar ras di kalangan intelektual. “Jadi tiap perkawinan campuran kedua bangsa itu akan menguatkan ikatan Hindia kepada Belanda,” tulis redaksi Bintang Hindia , beralasan. Mereka meminta kaum intelektual memilih gadis bumiputera sebagai pendampingnya dalam biduk rumahtangga. Toh, pernikahan campur terus berlangsung. Tak habis-habis, tak sudah-sudah. Pada akhirnya, pernikahan berpulang pada kedaulatan calon penganten. Mereka memilih pasangan berdasarkan kesesuaian hati mereka. Bukan pengaruh atau penilaian orang lain.*

SEKIRA pukul 02.00 tanggal 17 Agustus 1945. Sukarno, Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo, mBah Soediro (sekretaris Subardjo), Sukarni, dan B.M. Diah; serta pihak Jepang terdiri dari Laksamana Tadashi Maeda, Shigetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi (dari Kaigun Bukanfu atau kantor Penghubung Angkatan laut dan Angkatan Darat); dan Miyoshi (Angkatan Darat Jepang), berkumpul di ruang makan rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Menteng Jakarta Pusat. “Sekarang meja bundar tersebut duduklah Sukarno, Hatta, Maeda dan Miyoshi, dan saya sendiri,” kata Subardjo dalam Lahirnya Republik Indonesia . Menurut Hatta, waktu panitia lima bekerja, Maeda mengundurkan diri ke tingkat kedua, mungkin ke kamar tidurnya. Sedangkan Miyoshi masih tinggal, duduk tidak jauh dari mereka. Dia mungkin mendengarkan segala yang dipersoalkan, tetapi dia diam saja. Dia pun mengerti bahwa penyusunan teks Proklamasi itu bukanlah hal yang harus dicampurinya. “Miyoshi lebih dulu pulang ke rumahnya waktu kami pindah ke ruang tengah. Tetapi dia sudah tahu, bahwa rapat larut malam itu ialah akan mengesahkan teks Proklamasi yang dibuat, yang dilihatnya dari dekat,” kata Hatta dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Maeda dan Nishijima mengaku ikut membahas naskah Proklamasi, namun ketika ditahan dan diinterogasi oleh Belanda mereka bungkam. Keterlibatan mereka tidak pernah diakui oleh pihak Indonesia kemungkinan untuk menghindari tudingan Belanda bahwa kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang. Dan memang sejak awal pun Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai bentukan Jepang. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan hanya mengakui penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Ketika naskah Proklamasi dirumuskan, anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan beberapa pemuda, menunggu di ruangan tengah dan serambi rumah. Menurut Hatta yang hadir dalam perumusan naskah Proklamasi adalah Sukarno, Hatta, Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik. “Kami duduk sekitar sebuah meja dengan maksud untuk membuat sebuah teks ringkas tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak seorang di antara kami yang membawa dalam sakunya teks Proklamasi yang dibuat pada 22 Juni 1945, yang disebut Piagam Jakarta,” kata Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku . Menurut Subardjo, teks Proklamasi telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. “Rumusan ini adalah hasil dari pertimbangan-pertimbangan mengenai Kata Pembukaan atau Bab Pengantar dari Undang-Undang Dasar kita oleh sembilan anggota Komite dimana Sukarno sendiri adalah ketuanya.” “Masih ingatkah saudara teks dari bab Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar kita?” tanya Sukarno kepada Subardjo. “Ya, saya ingat, tetapi tidak lengkap seluruhnya,” jawab Subardjo. “Tidak mengapa, kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang menyangkut Proklamasi dan bukannya seluruh teksnya,” kata Sukarno. “Aku persilakan Bung Hatta menyusun teks ringkas itu sebab bahasanya kuanggap yang terbaik,” kata Sukarno. “Sesudah itu kita persoalkan bersama-sama. Setelah kita memperoleh persetujuan, kita bawa ke muka sidang lengkap yang sudah hadir di ruang tengah.” “Apabila aku mesti memikirkannya,” kata Hatta, “lebih baik Bung menuliskan, aku mendiktekannya.” Semuanya setuju. Sukarno memegang pena dan menulis teks Proklamasi yang kalimatnya terdiri dari dua ayat. Kalimat pertama diambil dari akhir alinea ketiga rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengenai Proklamasi: “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” adalah kalimat yang diingat Subardjo dari Piagam Jakarta yang antara lain berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. ” “Kami tidak mencari pena bulu ayam agar sesuai tradisi,” kenang Sukarno dalam otobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia . “Kami bahkan tidak menyimpan pena bersejarah yang dipakai menuliskan kata-kata yang akan hidup abadi itu. Aku tahu, para presiden Amerika Serikat membagi-bagikan pena yang telah digunakan untuk menandatangani undang-undang penting; tetapi aku, yang menghadapi momen penting dalam sejarah itu bahkan tidak ingat dari mana datangnya pena yang kupakai. Kukira aku meminjamnya dari seseorang.” Bagaimana dengan kertasnya? “Pernyataan (Proklamasi) ini tidak dipahatkan di atas perkamen dari emas,” kata Sukarno. “Kalimat-kalimat ini hanya digoreskan pada secarik kertas. Seseorang memberikan buku catatan bergaris-garis biru seperti yang dipakai pada buku tulis anak sekolah. Aku menyobeknya selembar dan dengan tanganku sendiri menuliskan kata-kata Proklamasi di atas garis-garis biru itu.” Hatta mengatakan, kalimat itu (Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia) hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. “Ini tidak cukup dan merupakan suatu pernyataan abstrak tanpa isi. Kita harus mengantar kemerdekaan kita pada pelaksanaan yang nyata dan kita tidak mungkin dapat berbuat demikian tanpa kekuasaan berada di tangan kita. Kita harus menambahkan pikiran tentang penyerahan kekuasaan dari Jepang ke dalam tangan kita sendiri,” kata Hatta. Lalu Hatta mendiktekan kalimat: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya” Jadi, konsep (klad) naskah Proklamasi yang ditulis tangan Sukarno, sebagai berikut: Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-2 yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, 17-8-05 Wakil-2 bangsa Indonesia Menurut anggota PPKI, Iwa Kusuma Sumantri dalam otobiografinya Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah , semula Sukarno dan Hatta akan memberikan judul pernyataan kemerdekaan itu dengan “Maklumat Kemerdekaan”. “Saya mengusulkan agar pernyataan kemerdekaan ini diberi judul Proklamasi,” kata Iwa.

SETELAH Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan di Kalimantan Selatan. Ini memberi peluang bagi Belanda untuk kembali mengatur pemerintahan. Dalam waktu sekira tiga minggu, Belanda berhasil menyusun kembali alat-alat pemerintahannya dengan bantuan militer. “Di bidang media massa yang merupakan alat penting dalam menanam kembali kekuasaannya, Belanda menerbitkan harian Soeara Kalimantan sebagai pengganti Borneo Shimbun dengan mengambilalih semua fasilitas dari surat kabar itu , ” tulis sejarawan Abdurrachman Surjomoharjodo, dkk. dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejaran Pers di Indonesia . Menurut Hassan Basry dalam Kisah Gerila Kalimantan dalam revolusi Indonesia, 1945-1949, para pemuda sengaja membeli surat-surat kabar pro-NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda), terutama Soeara Kalimantan , untuk menghindari penyiaran yang bertentangan dengan isi pamflet yang disebarkan ke seluruh Kalimantan Selatan pada 1 Oktober 1945. “Pamflet itu berisi bahwa Indonesia telah merdeka dan mengajak segala lapisan dan golongan, pegawai-pegawai, polisi-polisi, buruh-buruh dan sebagainya bersatu padu dan supaya menolak kedatangan NICA,” tulis Hassan Basry. Menariknya, menurut Hassan, pamflet itu diberikan oleh dua tentara Australia (sebagai tentara Sekutu yang ditempatkan di Kalimantan), Charles Forster dan Victor Little, yang mengaku anggota Partai Komunis Australia. Pamflet tersebut dicetak di Australia oleh pejuang Indonesia yang beralamat di Hotel Metropole, Melbourne. Mereka menyerahkan lima lembar pamflet kepada tokoh pejuang di Banjarmasin, Hadhariah M. Di Banjarmasin, pamflet itu disebarkan oleh Hadhariah bersama F. Mohani, Hamli Tjarang dan Abdurrachman Noor. Di Kandangan pamflet itu disiarkan oleh H.M. Rusli, Hasnan Basuki cs., dan di Barabai disiarkan oleh H. Badrum cs. Bahkan, menurut Hassan Basry, tentara Australia mengambil peranan penting dalam tersebarnya penyiaran ini sampai ke pelosok-pelosok yang jauh terpencil. “Maka tersiarlah lebih meluas dan diiringi dengan pencoretan-pencoretan rumah Belanda oleh pemuda-pemuda yang menyatakan bahwa rumah-rumah itu adalah milik Republik Indonesia,” tulis Hassan Basry. Sementara itu, pada 10 Januari 1946 dibentuk wadah perjuangan Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) atas inisiatif D.S. Diapari, A.A. Rivai, Suranto, A. Sinaga, dan lainnya. Dengan didirikannya SKI, menurut Abdurrachman, perjuangan politik lebih tersusun dan mempengaruhi lahirnya pers perjuangan yang dipelopori oleh majalah Republik , harian Kalimantan Berdjuang , dan harian Terompet Rakjat . Majalah Republik yang berupa stensilan terbit pada 17 Agustus 1946 di Kandangan untuk mengimbangi Soeara Kalimantan, harian kooperatif terhadap Belanda. Majalah ini menjadi media perjuangan pertama di Kalimantan Selatan dengan pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksinya Zalfry Zamzam. Terbitan pertama Republik memuat lengkap susunan kabinet pertama dan kabinet Sutan Sjahrir serta teks Proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris. “Majalah ini memperjuangkan supaya Kalimantan Selatan tetap merupakan wilayah Republik Indonesia dan menentang dengan tegas politik separatisme Belanda yang dilancarkan melalui konferensi-konferensi Malino dan Denpasar untuk mendirikan negara Kalimantan,” tulis Abdurrachman. Harian Kalimantan Berdjuang juga lahir di Kandangan pada 1 Oktober 1946. Pemimpin umum A. Jabar dan pemimpin redaksi Adonis Samad. Harian stensilan yang dikenal dengan singkatan Ka-Be ini berhaluan nasionalis dan berlambang kepala banteng di atas halaman muka. “Dari awal sampai akhir, harian ini tetap mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan,” tulis Abdurachman. Selain anti-Belanda, Ka-Be juga anti-PKI dan condong pro-Islam dengan cukup banyak artikel soal Islam. Ketika Soeara Kalimantan menerbitkan majalah Bahtera , Ka-Be mengimbanginya dengan menerbitkan majalah Waspada di bawah pimpinan Haspan Hadna. Pada 2 Desember 1946, harian Terompet Rakjat terbit di Amuntai, kemudian pindah ke Alabio. Harian ini dipimpin oleh Amran Ambrie dan Ys. Antemas. Semboyannya sama dengan Republik dan Ka-Be : mempertahankan Republik Indonesia. Harian ini juga menerbitkan majalah Menara Indonesia dan surat kabar bawah tanah Obor Perdjuangan yang hanya ketik. Berbeda dengan staf Ka-Be dan Republik yang terdiri dari wartawan yang tidak ikut aktif dalam perjuangan fisik. Staf Terompet Rakjat tergabung dalam Gerpindom (Gerakan Pembela/Pengejar Kemerdekaan Indonesia). Ketiga media masa perjuangan mengakhiri penerbitannya menjelang Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 karena dibredel Belanda. Belanda juga menangkap para pemimpinnya: Zafry Zamzam, Adonis Samad, Haspan Hadna, Amran Ambrie dan Ys. Antemas. Setelah sebulan mati, Ka-Be dihidupkan lagi pada 11 November 1948. Ka-Be menunjukkan sikapnya mendukung Republik dalam setiap tajuk rencana, seperti tajuk rencana tanggal 16 November 1948 berjudul “Republik tetap menjadi tiang perdamaian di Indonesia.”