Hasil pencarian

Semasa kanak-kanak, Mohammad Ismail selalu menyempatkan bermain dengan teman-temannya meski tugas rutin yang diberikan orangtuanya tak pernah alpa dia kerjakan. Pria yang di kemudian hari menjadi pejuang kemerdekaan lalu gubernur Jawa Tengah itu menyukai segala macam permainan anak seperti kelereng dan petak umpet, serta permainan olahraga seperti badminton dan kasti. “Bahkan waktu sekolah di MULO saya dibilang jagonya kasti,” ujarnya dalam biografi yang ditulis bersama Bambang Sadono, Haji Mohammad Menggali Emas Jawa Tengah . Kasti merupakan permainan olahraga yang populer hingga awal 1990-an. Di lingkungan rumah maupun sekolah, anak-anak usia sekolah dasar banyak yang memainkannnya. Di sekolah, permainan itu bahkan termasuk jenis olahraga yang dijadikan mata pelajaran. Namun, hingga kini asal-usul dan siapa pencipta permainan kolektif yang biasa dimainkan pagi dan sore hari itu masih gelap. “Kapan awalnya permainan (kasti) ini ada di Indonesia, memang masih kabur. Banyak permainan yang berasal dari negara lain kemudian dibawa ke Indonesia, lalu berkembang yang akhirnya dilakukan orang-orang Indonesia secara turun-temurun,” tutur pemerhati dan pelestari permainan tradisional, Endi Aras Agus Riyono kepada Historia.id . Spekulasi paling diyakini, kasti adalah permainan yang diadaptasi dari permainan bisbol dan sofbol. Bisbol, yang diduga kuat menjadi “inspirasi” lahirnya kasti, sendiri punya beragam versi asal usul. Versi Prancis, misalnya, berangkat dari sebuah manuskrip dari tahun 1344 yang menunjukkan sebuah ilustrasi permainan mirip bisbol atau kasti bernama La Soule. Sementara itu, menurut David Block dalam Baseball Before We Knew It: A Search for the Roots of the Game , permainan yang identik dengan bisbol adalah permainan kuno Prancis lain seperti Theque, La Balle au Baton, dan La Balle Empoisonne. Pencarian Block terkait riwayat bisbol juga makin “bercabang” setelah mendapati referensi sebuah buku anak-anak dari Zaman Tudor. John Newberry punya pendapat lain lagi. Dalam bukunya yang ditulis pada 1744, A Little Pretty Pocket-Book , dia menerangkan bahwa permainan tersebut terinspirasi dari rounders . Permainan kolektif itu merupakan permainan anak-anak di Inggris yang dasar-dasar permainannya sangat mirip bisbol dan kasti saat ini. Kedua permainan itu, bisbol dan sofbol, kemudian masuk ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20. “Awal abad ke-20 itu sport sedang bertumbuh-kembang di Barat,” ujar sejarawan Didi Kwartanada kepada Historia.id . Orang-orang kulit putih, dan kemudian Tionghoa yang belajar di Barat, membawa dan memainkan beragam permainan sport itu ke Hindia Belanda. Novel Para Priyayi karya Omar Kayam merupakan salah satu pendokumentasi kasti di era kolonial. Lantip, tokoh utama novel itu, seorang bumiputra generasi awal yang mendapat pendidikan Barat, mengggunakan kasti dan permainanan lain untuk mendekatkan diri kepada murid-muridnya. “Mereka saya ajak bermain sepakbola, kasti, bertamasya ke Gunung Gandul dan Alas Ketu, dan kadang-kadang juga ke pantai selatan,” demikian Khayam menulis salah satu kisah dalam novel itu. Kasti terus meluas cakupannya, ia dimainkan hampir di seluruh kepulauan. Tak ada aturan resmi permainan itu membuat banyak daerah punya aturan dan cara tersendiri dalam memainkannya kendati secara garis besar tetap sama. Yang pasti, kasti tak memiliki aturan jumlah pemain, tempat, dan waktu permainan. Kasti bisa dimainkan hanya oleh enam, delapan, bahkan belasan orang. Tempat memainkannya pun tak hanya di lapangan sepakbola tapi juga bisa di kebun atau tanah lapang di tepian sawah. Soal waktu, biasanya anak-anak baru berhenti memainkan kasti di sore hari ketika suara adzan magrib sudah berkumandang atau suara ibu-ibu dari para pemain sudah terdengar memerintah pulang. Perkembangan zaman membuat kasti dan permainan tradisional lainnya semakin ditinggalkan dan dilupakan. Kemunculan permainan elektronik, mulai game watch , dingdong, hingga yang terakhir gadget, menjadi pemicunya. Ditambah dengan didikan orangtua yang lebih mementingkan keselamatan dan ketenangan anak, mereka pun akhirnya lebih memilih permainan-permainan elektronik ketimbang harus berpanas-panasan atau hujan-hujanan memainkan kasti dan permainan tradisional lain. “ Gadget itu salah satu (faktor). Munculnya permainan modern, terbatasnya lahan, terputusnya informasi dari generasi ke generasi dan munculnya kehidupan yang individualis menjadi penghambat (pelestarian kasti),” ujar Endi. Toh, kasti belum punah. Beberapa lomba kasti masih bermunculan di beberapa daerah. Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Cabang Anggeraja, misalnya, pada Juli hingga Agustus lalu menghelat perlombaan kasti untuk memperingati HUT kemerdekaan. Namun, itu sifatnya hanya sesaat. Setelah itu kasti kembali “mati suri”. Pemerintah tak bisa berbuat banyak menyelamatkannya karena kasti belum dianggap sebagai olahraga kompetitif. Hal itulah yang membuat “pejuang” permainan tradisional seperti Endi terus berupaya melestarikannya. “Pameran bersama (di luar Jabodetabek) atas bantuan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) juga pernah kami adakan di Semarang, Salatiga, Batang, Manado, Aceh, serta Pontianak. Dibarengi dengan pemberian informasi tentang permainannya. Memang tidak mudah, harus dilakukan terus-menerus dan secara berkesinambungan,” ujarnya. Bersama rekan-rekannya, sejak 2005 Endi aktif menggelar kegiatan pameran, gelar dolanan, hingga workshop di sekolah-sekolah, mal-mal, kampus, taman atau kantong-kantong kebudayaan lainnya untuk melestarikan kasti dan beragam permainan tradisional lain. Permainan tersebut sarat filosofi dan manfaat ketimbang main gadget. “Pemerintah juga tidak bisa fokus ke satu atau dua permainan. Makanya dibutuhkan sekali munculnya para penggiat (dari elemen masyarakat). Pentingnya dilestarikan karena permainan ini mengutamakan unsur kekompakan, ketangkasan dan kegembiraan. Melatih kedisiplinan dan meningkatkan kerjasama antar-pemain,” tandasnya.

SEKIRA 165 ahli sejarah berbagai umur, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, selama tiga hari, 14-16 Desember 2017, saling bertukar paparan. Masing-masing akan menyampaikan makalah yang sudah disusun, kemudian berdiskusi. Keseluruhan acara tersebut bertajuk "Peringatan 60 Tahun Seminar Sejarah 1957-2017" dengan Universitas Gajah Mada sebagai tuan rumah. “Seminar ini adalah inisiasi dari dua lembaga, MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) dan PPSI (Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia). Kemudian disusun panitia, dan UGM ditunjuk sebagai tuan rumah. Persiapannya sekitar enam bulan jadi mulai dari call of paper ,” ujar Sri Margana, ketua panitia seminar sejarah, kepada Historia . Semula, seminar ini hanya akan membatasi pada 60 pemakalah dan hanya diselenggarakan selama dua hari saja. Namun, banyaknya abstraksi makalah yang masuk, maka jumlah pemakalah yang diundang membengkak menjadi 165 orang dan waktu pun bertambah satu hari. “Saya berharap ini bisa reguler, kalau bisa dibikin tahunan. Karena ini kesempatan bagi teman-teman S-2, S-3 atau teman-teman yang mempunyai skripsi bagus, bisa tampil di sini. Itu sangat membantu teman-teman yang lebih muda untuk mulai mengenal dunia riil dalam penulisan sejarah. Kalau di sini terbuka ruang. Saya senang, di sini tidak memandang umur, pangkat, jabatan, semua datang sebagai orang yang punya perhatian terhadap sejarah kita,” ujar Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, kepada Historia . Seminar nasional kali ini mengambil tema khusus, yaitu Sejarah untuk Kebinekaan dan Keindonesiaan: Refleksi 60 tahun Seminar Sejarah Indonesia. “Ya, karena sudah 60 tahun, sejarawan Indonesia perlu berefleksi bahwa seminar 1957 itu masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Seminar ini berusaha untuk menjawab masalah yang belum tuntas, seperti masalah filsafat sejarah nasional, periodisasi dan sebagainya,” ujar penulis buku Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan ini. Seminar ini, selain merefleksikan seminar tahun 1957, juga ingin merespons keadaan sekarang. Tantangan yang dihadapi sejarawan tahun 1957, benar-benar berbeda dengan sejarawan masa kini. Jika tahun 1957, ujar Margana, tantangannya mungkin seputar dekolonialisasi, lalu upaya mengubah persepsi historiografi kolonial ke historiografi nasional, kemudian masalah sejarah nasional yang ditulis bangsa sendiri. “Nah, sekarang ini mungkin tantangannya berbeda. Sejarawan dihadapkan tantangan kekinian yang semakin rumit seperti belakangan ini menguatnya politik identitas, melemahnya rasa pluralisme. Di sinilah kita perlu merespons itu. Sejarawan barangkali perlu melihat dari peristiwa masa lampau yang bisa menunjukkan bahwa kebinekaan dan pluralisme itu adalah bagian dari proses sejarah yang sudah lama dan menjadi bagian dari kesepakatan bangsa,” ujar Margana. Dan oleh sebab itu, “sejarawan ditantang untuk menunjukan kajian sejarah dari sisi itu, untuk kembali menguatkan rasa kebinekaan,” imbuhnya. Sejarah yang Meluas Seminar sejarah kali ini mengambil empat subtema pokok yaitu (1) Menemukan Historiografi Indonesia, (2) Pluralisme dan Identitas: Pengalaman dan Pandangan Berkebangsaan, (3) Agama dan Negara: Pergulatan Pemikiran dan Ketokohan, (4) Kapita Selekta Pendidikan Sejarah Indonesia. “Banyak pertanyaan politik yang dibahas secara akademik dalam seminar ini. Soal agama, keragaman, soal dalam masyarakat. Soal-soal ini memicu para sejarawan, para profesional untuk bekerja secara metodik memikirkan persoalan ini. Bagaimana cara kita merumuskan, bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang tepat. Sehingga nanti tidak keluar solusi-solusi instan,” ujar Hilmar Farid, ketua MSI, semalam (14/12). Suatu ketika, cerita Hilmar, sejarawan Sartono Kartodirdjo pernah menulis mengenai susahnya menulis macro history . Menurut Sartono, menulis macro history membutuhkan energi besar dan sumber daya manusia yang banyak. “Persoalan teknis ini sebenarnya sekarang kita sudah punya. Jumlah orang yang belajar sejarah sudah begitu banyak, akses kepada informasi dan arsip yang sudah didigitalkan sudah ada. Jadi apa yang dulu Pak Sartono berkata tidak mungkin dilakukan, sekarang menjadi mungkin. Dan itu sudah tercermin dari makalah-makalah yang masuk dalam seminar sejarah sekarang ini,” ujarnya. Hilmar juga menyoroti bagaimana penulisan sejarah dalam merespons situasi zaman saat ini, saat segala informasi dengan mudah dipilih sesuai selera dengan cepat. Generasi zaman sekarang, jarang membaca buku secara analog, yang membaca dari halaman depan ke halaman terakhir. Anak sekarang mencari informasi yang sesuai dengan dirinya sendiri. “Kita ini perlu memproduksi sejarah Indonesia sentris dalam model 2.0. Mode ini mengkombinasi banyak hal dan membantu mencari apa yang kita cari. Kalo web jaman dulu, sebelum 2.0, ya kita perlu men- download untuk mencari sesuatu. Tapi dengan mode 2.0, mereka bisa bekerja sendiri, penganalisanya bukan manusia atau sejarawan, namun algoritma. Inilah ranah produksi pengetahuan sejarah hari ini,” ujar Hilmar.

Enam lembar foto milik Gahetna (Arsip Nasional Belanda) itu berbicara banyak. Di foto-foto usang itu nampak seorang perwira TNI (Tentara Nasional Indonesia) berpangkat mayor tengah bergaul akrab dengan para serdadu Belanda: merokok bareng dan tertawa-tawa gembira. Di bagian lain, terlihat lelaki bertubuh kecil itu berbicara di depan sekumpulan warga. “Seorang mayor TNI sedang memberikan penjelasan kepada penduduk Purwakarta,” tulis keterangan yang dilansir oleh Gahetna. Achmad Sachdi, nama lelaki itu, sejatinya adalah seorang perwira kharismatik yang sangat populer di wilayah Purwakarta dan Karawang pada 1946-1949. Dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa cetakan 1968, disebutkan Sachdi saat berpangkat kapten (1946) adalah Komandan Batalyon Banteng, di bawah Letnan Kolonel Umar Bachsan, Komandan Resimen Purwakarta (bagian dari Brigade III Kian Santang Divisi Siliwangi). “Dia membawahi wilayah Plered-Cikalong Kulon,” ungkap Hengky Firman, peneliti sejarah dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Menurut Firman, ketika militer Belanda melakukan Agresi ke-1 pada Juli 1947, Plered termasuk wilayah yang diserang dan berhasil dikuasai oleh mereka. Guna melanjutkan perlawanan, Sachdi dan pasukannya menyingkir ke hutan-hutan sekitar Plered. Mereka membangun basis perlawanan di sebuah kawasan bernama Palinggian. Duapuluh hari setelah penyerangan militer Belanda ke Plered, pada 14 Agustus 1947, Sachdi yang sudah diangkat menjadi seorang mayor lantas mengadakan sebuah pertemuan dengan lasykar-lasykar rakyat di Palinggian. Mereka sepakat bahwa perlawanan terhadap militer Belanda harus dijalankan lewat aksi bersama, tidak sendiri-sendiri. Sebagai pusat koordinasi dipilih markas Batalyon Sachdi di Palinggian. Maka dari tempat itulah, gabungan tentara-lasykar kerap menjalankan aksi gerilya dengan melakukan penyangongan (penghadangan) patrol-patroli tentara Belanda yang lewat. Usai Perjanjian Renville disepakati Indonesia dan Belanda pada Desember 1947, Divisi Siliwangi harus hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Batalyon Sachdi termasuk pasukan yang harus meninggalkan basisnya di Palinggian. Singkat cerita, mereka kemudian ditempatkan di wilayah Muntilan, Magelang dan belakangan aktif terlibat dalam operasi penumpasan gerakan FDR (Front Demokrasi Rakjat) pimpinan Musso pada September-November 1948. Minggu, 19 Desember 1948, militer Belanda menjalankan aksi Agresi ke-2 secara tiba-tiba. Sesuai perintah Panglima Besar TNI Jenderal Soedirma, Divisi Siliwangi lantas melakukan aksi long march (perjalanan panjang) kembali ke Jawa Barat. Batalyon V pimpinan Sachdi berangkat dari Muntilan pada 19 Desember 1948 menuju ke Palinggian. Mereka bergerak dengan melalui rute Muntilan-Gunung Slamet-Kuningan-Sumedang-Taringgul (Purwakarta). Malangnya, pada 19 Februari 1949 ketika mereka sampai wilayah Bantarujeg, suatu pasukan besar Belanda menyergap pergerakan Sachdi dan anak buahnya. Setelah melalui pertempuran hebat, akhirnya sebagian besar pasukan berhasil ditawan militer Belanda termasuk Mayor Sachdi. Namun soal menyerahnya Mayor Sachdi usai melakukan perlawanan hebat dibantah oleh Gar Soepangat (89), eks perwira dari Satoean Pemberontak 88 (SP 88). Itu nama suatu kesatuan khusus yang dirancang untuk mengadakan perlawanan selama Jawa Barat ditinggalkan oleh Divisi Siliwangi. Menurut Gar, sepulang long march , Sachdi merasa patah harapan untuk mengalahkan militer Belanda yang menurutnya serba kuat dalam segala hal. Dengan dalih, anak buahnya sudah lelah berperang, Mayor Sachdi lantas menyerahkan diri ke militer Belanda dan menjalankan perjanjian gencatan senjata sepihak. “Sebagian besar anak buahnya tidak terima dan lebih memilih balik ke hutan untuk melakukan perlawanan,”ujar eks anggota intelijen SP 88 untuk wilayah Purwakarta itu. Sachdi kemudian “direkrut” oleh pihak militer Belanda untuk mensosialisasikan “gencatan senjata” sepihak tersebut kepada para anak buahnya yang masih memilih bertahan di hutan-hutan. Gar masih ingat, bagaimana sang mayor berkeliling ke pelosok-pelosok dengan membawa pengeras suara seraya berseru agar para pejuang Indonesia menyudahi permusuhannya dengan tentara Belanda. “Dia berkeliling kayak tukang obat dan hidup enak, sementara kami bertahan di hutan-hutan. Saya dan kawan-kawan tentunya tak akan pernah melupakan pengkhianatannya itu,” ujar Gar. Usai perang berakhir, Sachdi tetap eksis. Ia berhasil “lolos” karena kemampuan piawainya sebagai seorang politikus. Menurut Gar, sebelum meninggal pada tahun 1970-an, Sachdi dia ketahui aktif sebagai fungsionaris sebuah partai politik di era Orde Baru.

FX Harsono adalah seorang seniman. Dia mengaku sejak 1985 sudah membuat karya seni berbasis penelitian, namun baru pada 2000-an dia sadar telah melakukan proses kreatif seni berdasarkan penelitian sejarah, khususnya persoalan orang Tionghoa. Harsono menjadi intens dengan masalah sejarah setelah melihat foto-foto yang dimiliki mendiang ayahnya, mengenai penggalian kuburan massal warga Tionghoa pada kurun 1950. Sejak itulah, dia mulai giat berkeliling ke beberapa kota di Jawa dan meneliti lokasi-lokasi kuburan massal warga Tionghoa tersebut. “Saya sudah menemukan 13 kuburan massal pembunuhan Tionghoa di Jateng, Jatim dan Jabar. Hampir 2000 orang yang dibunuh pada kurun paska 1945,” ujar seniman asli Blitar ini. Selain berhasil menemukan lokasi kuburan massal warga Tionghoa (biasanya ditandai dengan nisan yang berisi nama-nama orang yang dikubur), Harsono juga berhasil memetakan bahwa pembunuhan massal tersebut cenderung terjadi di pedalaman. “Kota-kota di pantai utara tidak ada pembantaian warga Tionghoa, karena tentara kuat. Di Tegal, di Jakarta dan Surabaya tidak ada pembantaian. Kota di mana tentara posisinya kuat, tidak ada pembunuhan. Di Kertosono, yang hanya beberapa kilometer dari Nganjuk, tidak ada pembunuhan. Nah di Nganjuk itu pembunuhunan terbesar di pulau Jawa, 788 jiwa yang tercatat di nisan,” ujarnya. Harsono pun rajin menjalin komunikasi dengan orang-orang yang selamat atau mengetahui peristiwa pembantaian dalam kurun 1947 hingga 1948. Sadar tidak sadar, sang seniman sudah melakukan metode sejarah lisan dalam penelitiannya. Sejarah Lisan Memeriksa peristiwa macam pembantaian Tionghoa yang terjadi paska kemerdekaan 1945 menjadi menarik jika disertai keterangan-keterangan dari para saksi mata atau bahkan penyintas. “Saat melakukan penelitian di Blitar, saya bertemu dengan penyintas yang sudah berusia 93 tahun. Pada saat revolusi, ia sebenarnya sudah ditangkap laskar untuk dieksekusi, namun dibatalkan karena ayahnya sudah lebih dulu ditangkap, maka penyintas yang masih berusia belasan itu kemudian dilepaskan,” tulis FX Harsono dan Ravando dalam sebuah artikel berjudul Dari Nisan ke Informan: Penggunaan Sumber Alternatif dalam Penulisan Sejarah Indonesia , yang disajikan dalam Peringatan 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional 1957-2017 di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, hari ini (14/12). Melakukan penelitian sejarah dengan basis sejarah lisan bukan hal mudah. Masih banyak yang memandang bahwa menulis sejarah haruslah berbasis dari dokumen, kemudian juga munculnya bias dari narasumber. Mensejajarkan sumber sejarah lisan dengan sumber sejarah konvensional berupa dokumen atau arsip adalah sebuah tantangan tersendiri. “Sumber lisan dapat direkam sebagai kisah sejarah. Nugroho Notosusanto memberikan pernyataan bahwa sejarah lisan lebih dekat ke sejarah kontemporer, sebab sejarah kontemporer itu paling dekat dengan pelaku sejarah, dengan saksi mata. Sejarah kontemporer sendiri dijadikan sejarah dari generasi ke generasi yang sejaman dalam sebuah peristiwa,” ujar Amurwani Dwi Lestariningsih, Kepala Subdirektorat Pemahaman Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, yang hadir juga sebagai pemakalah pada sesi I panel B. Penggalian keterangan dari para pelaku atau saksi sejarah memungkinkan adanya subyektivitas, selain itu juga jarak waktu antara peristiwa dengan pelaku sejarah. Pun demikian, subyektivitas itu akan bisa ditekan jika menggunakan metodologi sejarah secara benar. “Tentu saja untuk mengukur kadar subyektivitas maka perlu melakukan kroscek dengan sumber lain. Terkadang penutur juga tidak bertanggungjawab dengan kisah yang diceritakannya. Disitu pula kita harus mencermati budaya tradisi lisan dengan sumber lisan,” ujar Amurwani. Budaya tradisi lisan menurutnya dikisahkan secara turun temurun; penutur tidak ada sangkut paut dengan kisah yang dikisahkan, penutur juga tidak terlibat dengan peristiwa dan penutur tidak bertanggungjawab dengan kisah yang dituturkannya. Kehati-hatian dalam mencari sumber sejarah lisan, hampir sama beratnya dengan menelisik dokumen. “Seperti arsip-arsip yang dibuat pejabat kolonial, bukan tidak mungkin mereka membuat laporan yang sesuai dengan yag diinginkan atasannya, perlu sikap hati-hati dengan melakukan pembanding dengan sumber lainnya,” ujarnya.

Selama tinggal di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, rumah Rosihan Anwar bertetangga dengan rumah Jenderal A.H. Nasution. Disitulah Rosihan - saat itu wartawan senior pendiri suratkabar Pedoman - berkenalan dengan Ujeng Suwargana. Bahkan usai bertemu Nasution, Ujeng kerap mampir di kediaman Rosihan. “Dia bercerita mengenai kunjungannya ke pelbagai negara di Eropa, diantaranya negeri Belanda dan Amerika Serikat. Ceritanya menimbulkan kesan pada saya bagaikan hasil pekerjaan dan imajinasi seorang ‘spion Melayu’,” kenang Rosihan dalam Sejarah Kecil: Petite Historia Indonesia Jilid 1. Rosihan sendiri sudah lama tahu sang pengusaha. Nama Ujeng Suwargana pada awal dekade 1960 dikenal sebagai juragan penerbit buku-buku pendidikan di Bandung. Sebagai mantan anggota Divisi Siliwangi dan sama-sama mendirikan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Ujeng juga dekat dengan Jenderal Nasution. Saat yang sama, Nasution telah menjabat sebagai orang nomor satu di Angkatan Darat. Rosihan tak terlalu serius menanggapi kisah “spionase” Ujeng. Namun, menurut Rosihan tidak semua cerita Ujeng omong kosong belaka. Bahkan Willem Oltmans, wartawan kawakan Belanda yang akrab dengan Presiden Sukarno, meyakini dia sebagai seorang yang memiliki peran penting dalam sejumlah kegiatan politik melawan Sukarno. “Saya telah banyak mendengar desas-desus tentang dirinya (Ujeng) bahwa ia bepergian ke Eropa Barat dan ke Amerika Serikat untuk menggulingkan kekuasaan di Jakarta,” tutur Oltmans dalam memoarnya Mijn Vriend Sukarno yang yang dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia berjudul Bung Karno Sahabatku . Agen Intelijen? Pada 14 Juni 1961 di Amsterdam, Oltmans untuk kali pertama bertemu dengan Ujeng Suwargana. Meski tampil sebagai orang sipil namun Ujeng tampak fasih memahami kondisi internal TNI AD. Tak heran memang, karena Ujeng merupakan teman akrab Jenderal Nasution. Namun Oltmans kadung menaruh kesan mencurigakan terhadap Ujeng. Di Belanda Oltmans dikenal sebagai wartawan investigasi. Menurut Oltmans, beberapa laporan rekan-rekannya di Belanda menyebutkan Ujeng kerap wara-wiri mendatangi parlemen Belanda dan lingkungan wartawan. Dia mengumumkan sesuatu yang mencengangkan bahwa tak lama lagi akan ada pengalihan kekuasan militer oleh Jenderal Nasution dan kawan-kawannya di Jakarta. Tak diketahui persis apa motif Ujeng menyampaikan hal tersebut. Setahun berselang, keduanya bersua lagi di Amerika Serikat. Oltmans saat itu dicekal negaranya sendiri karna vokal mengkritik kebijakan pemerintah Belanda atas Irian Barat. Mereka bertemu di restoran Greenwich Village, kota Manhattan. Ujeng tetap konsisten dengan ucapannya. Pertemuan itu, menurut Oltmans, menyiratkan telah dibentuknya Dewan Jenderal dengan tujuan khusus: menjatuhkan Bung Karno. Sementara itu, Jenderal Nasution direncanakan akan melenggang naik kursi kepresidenan menggantikan Sukarno. “Atas pertanyaan saya, kapan coup -tentara itu akan dilaksanakan di Jakarta, jawabnya hanyalah: wait and see! ” tutur Oltmans. Asumsi Oltmans agak terpatahkan ketika gejolak politik yang terjadi adalah Gerakan 30 September 1965. Peristiwa itu menjadi tonggak runtuhnya kekuasaan Presiden Sukarno. Namun aksi yang dilancarkan komandan pasukan pengawal presiden, Letkol Untung itu juga menyasar Nasution – sosok yang digadang-gadang Ujeng mendongkel posisi Sukarno – sebagai korban. Beruntung, Nasution luput dari operasi penangkapan dan hanya mengalami luka ringan. Berbeda halnya dengan Jenderal Ahmad Yani dan rekan-rekan perwiranya yang gugur secara tragis. Beberapa penelitian memperkuat dugaan Oltmans bila Ujeng punya jaringan kuat di Amerika Serikat. Pada 1967 Elliot Haynes, ketua Business International Corporation (BIC) yang hendak menjumpai Nasution mendiskusikan kemungkinan investasi modal asing di Indonesia harus melalui perantaraan Ujeng terlebih dahulu. Saat itu Ujeng telah menjadi dosen di keempat lembaga pendidikan angkatan bersenjata TNI: Seskoad, Seskowal, Seskoau, dan Seskopol. Dia juga pengajar di Pusdiklat Kejaksaan Agung. “Mempelajari komunisme adalah hobinya. (Ujeng) seorang muslim yang saleh, dia berpuasa sekarang karena kita berada di (bulan) Ramadhan,” ujar Haynes dalam laporannya bertajuk “Elliott Haynes ‘Indonesian Diary’” termuat di dokumen State Department 1964—1968 . Sejarawan Amerika Anthony C.A Dake dalam disertasinya yang dibukukan The Sukarno Files, 1965--1967: Chronology of a Defeat melampirkan laporan Ujeng kepada Sudjatmoko, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Catatan yang tidak dipublikasikan berjudul “Persoalan ‘Dewan Jenderal’ dan perentjana ‘Gerakan 30 September’” tertanggal 27 Juni 1971. Sebagai orang dekat Nasution, Ujeng mengetahui banyak seluk dalam Angkatan Darat. Pakar politik militer Universitas National Australia, Harold Crouch pernah mewawancarai Ujeng pada 15 Agustus 1973 untuk studi disertasinya. Kepada Crouch, Ujeng menuturkan tentang konflik di tingkat elite Angkatan Darat seperti, perseteruan antara Nasution dengan suksesornya, Jenderal Yani; adanya segelintir perwira senior yang tak menyenangi gaya hidup mewah Yani; beberapa tipikal para jenderal TNI AD. “Ujeng adalah seorang warga sipil yang bekerja di dinas intelijen angkatan bersenjata,” tulis Harold Crouch dalam disertasinya yang dibukukan berjudul The Army and Politics in Indonesia ( Militer dan Politik di Indonesia ). Sejauh apa kebenaran aktivitas intelijen Ujeng? “Anggap sajalah cerita mengenai Ujeng Suwargana ini sebagai sejarah kecil, petite histori . Habis cerita,” demikian kata Rosihan Anwar.

DENGAN sokongan Amerika Serikat, Israel bisa berbangga diri dan tak kesulitan menindas Palestina. Tapi, negeri itu harus membayar mahal dengan pengucilan. Di dunia olahraga, Israel mengalami pengucilan tak hanya di arena sepakbola tapi juga di Asian Games hingga Olimpiade. Kontroversi besar terjadi ketika Israel ditolak berpartisipasi dalam Asian Games IV di Jakarta, 1962. Pemerintah Indonesia, yang gencar mendukung kemerdekaan Palestina, menolak memberi visa kepada kontingen Israel meski Indonesia harus membayanya dengan skorsing dari IOC (Komite Olimpiade Internasional) pasca-perhelatan Asian Games 1962. Penolakan itu menjadi pengucilan pertama terhadap Israel setelah merdeka pada 1948. Sebelumnya, Israel sama sekali tak mengalami boikot ketika mengikuti Asian Games II Manila 1954 maupun Asian Games III Tokyo 1958. Setelah Asian Games IV pun Israel tetap bebas berpartisipasi dalam Asian Games 1966 dan 1970 Bangkok, Thailand. Pada Asian Games 1974 di Teheran, Israel mengalami semi-boikot. Kontingen negara itu tetap diperbolehkan mengikuti gelaran oleh tuan rumah, tapi beberapa atletnya mengalami boikot. Para pemboikot menolak bertanding melawan atlet-atlet Israel dengan mengatasnamakan solidaritas terhadap Palestina yang sejak 1948 dirongrong Israel. “Terlepas dari protes negara-negara Arab, Iran mengizinkan Israel berpartisipasi. Namun negara-negara Arab dan beberapa atlet dari negara-negara lain menolak partisipasi di sejumlah cabang yang diikuti atlet-atlet Israel,” tulis George H Sage dalam Globalizing Sport: How Organizations, Corporations, Media and Politics are Changing Sports. Pengucilan terhadap Israel kian nyata setelah Asian Games 1974. Jelang Asian Games 1978, yang kembali dihelat di Bangkok, Israel benar-benar diboikot. Pemboikotan bukan berasal dari tuan rumah, sebagaimana di Asian Games 1962 di Jakarta, tapi langsung dari Asian Games Federation (AGF). AGF mengganjar sanksi sementara buat Israel untuk tampil di Asian Games dengan alasan keamanan. Alasan itu membuat dongkol Presiden Komite Olimpiade Israel Joseph Inbar. “Alasan utamanya karena federasi (AGF) memiliki (dewan) tujuh negara Arab serta China dan mereka ingin mendepak kami,” ujarnya seperti dilansir suratkabar St Petersburg Times , 26 Juli 1976. Persekusi terhadap Israel makin parah dengan keluarnya keputusan rapat Dewan AGF, 26-27 November 1981. Keputusan itu mengeluarkan Israel dari Dewan Olimpiade Asia yang hendak dibentuk. “AGF akan direorganisasi menjadi Dewan Olimpiade Asia jelang Asian Games 1982 di New Delhi, India, di mana mereka tidak akan melibatkan Israel di dalamnya,” tulis koran Ottawa Citizen , 10 Desember 1981. Kebijakan penolakan Israel itu makin kuat dengan keluarnya kebijakan IAAF (Federasi Atletik Amatir Internasional) yang dihasilkan dari kongresnya pada 4 September 1983. “Voting Kongres menghasilkan 374-10 untuk keputusan mendukung Asian Games melarang Israel tampil di Asian Games 1982,” tulis New York Time s, 5 September 1982. Akibatnya, atlet- atlet Israel kian kesulitan tampil di Asia. Sebelumnya, mereka ditolak ikut dalam beberapa ajang regional semisal Mediterranean Games (sejak 1951) dan Arab Games (sejak 1974). Mereka hanya bisa tampil dalam Olimpiade. Itu pun masih “diselipkan” sebuah insiden yang menewaskan 11 atlet Israel di Olimpiade 1972 Munich, Jerman. “BSO (Organisasi September Hitam), sebuah organisasi militan Palestina, menyandera para atlet Israel di Kampung Atlet (Olimpiade Munich). Mereka menuntut pembebasan 234 tahanan Palestina di Israel. Sebelas atlet Israel akhirnya tewas dalam upaya pembebasan,” ujar M Amara dalam Sport, Politcs and Society in the Arab World. Hingga kini, beragam pemboikotan masih terus menghampiri Israel. Mayoritas boikot datang dari negara partisipan meski ada juga dari atlet secara individu. Boikot terjadi tak hanya di Olimpiade, tapi terus meluas ke beragam kejuaraan dunia dan Asia sampai sekarang. Kejuaran-kejuaraan judo, taekwondo, karate, tinju, basket, tenis, tenis meja, gulat, anggar, renang, voli, voli pantai, biliar, hingga bulutangkis menjadi ajang boikot itu. Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2015 di Jakarta mungkin menjadi satu-satunya ajang yang memperbolehkan atlet Israel tampil. Lewat campur tangan BWF (Federasi Bulutangkis Dunia), pebulutangkis tunggal putra Israel Misha Zilberman akhirnya mendapatkan visa untuk bisa datang ke Indonesia.

Tanggal 5 bulan Ramadhan, hari jumat, tahun Wawu, berlangsung sebuah sarasehan di Giri Kedhaton, kediaman Sunan Giri I. Delapan orang wali utama -minus sunan Kudus yang absen tanpa kabar- datang dalam sarasehan yang membahas mulai dari masalah makrifat hingga etika hidup itu. Kedelapan wali itu antara lain seperti Sunan Mbonang, Sunan Gunungjati, Pangeran Mojoagung, Sunan Kalijaga, Syekh Bentong, Maulana Maghribi, Syekh Lemah Abang, dan Pangeran Giri Gajah, Sarasehan yang semula tenang, berubah gaduh. “Aku inilah Tuhan. Mana yang lain. Ya tidak ada yang lain selain aku ini,” ujar Syekh Lemah Abang. “He..apakah yang Anda maksud jasmani Anda ini?,” tanya Maulana Maghribi. “Jangan ikuti pikiran itu. Nanti kamu dihukum mati,” terang Sunan Gunungjati. Syekh Lemah Abang pun angkat kaki meninggalkan majelis itu sembari berkata,”Nah, mana lagi yang lain, jangan kira ada duanya!”. Cuplikan sarasehan tersebut tersua dalam kropak Ferrara, sebuah naskah dari abad 16, yang kemudian diterjemahkan oleh G.W.J Drewes menjadi An Early Javanese Code of Muslim Ethics , oleh GJH Drewes lalu dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Wahyudi dengan judul Perdebatan Wali Songo: Seputar Makrifatullah . “Siti Jenar adalah nama yang disematkan oleh Walisongo ketika drama eksekusi,” ujar Ki Herman Sinung Janutama, penulis buku Pisowanan Alit , kepada Historia . Dalam kropak Ferrara itulah nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar atau Syekh Siti Brit dituliskan namun tak mencantumkan siapa Syekh Siti Jenar itu sebenarnya. Asal-usulnya masih gelap. M.B. Rahimsyah dalam Biografi & legenda Wali Sanga dan para ulama penerus perjuangannya , terbit 1997, secara tegas menuliskan bahwa Syekh Siti Jenar bernama asli Syekh Abdul Jalil atau Syekh Jabaranta. Leluhur Syekh Jabaranta ini adalah Syekh Abdul Malik yang menikahi seorang anak penguasa dan bergelar Asamat Khan. Dari perkawinan itu, ia mendapat putra Maulana Abdullah. Maulana Abdullah memiliki beberapa anak, diantaranya Syekh Kadir Kaelani. Ia pun menurunkan putra lagi yang bernama Syekh Datuk Isa dan mukim di Malaka. Datuk Isa memiliki dua anak, salahsatunya Syekh Datuk Soleh. Datuk Soleh inilah, menurut Rahimsyah, merupakan bapak Syekh Siti Jenar. “Namun penulis ini tidak mencantumkan daftar pustaka dalam bukunya, dan barangkali sumber yang banyak disitir adalah buku karangan Sosrowidjoyo,” tulis Hasanu Simon dalam Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa . Lain lagi pendapat Abdul Munir Mulkhan dalam Syekh Siti Jenar: Pergumulan Islam-Jawa . Menurutnya, Syekh Siti Jenar berasal dari Cirebon dan bernama asli Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Ia berayah seorang raja pendeta bernama Resi Bungsu. Satu waktu, Resi Bungsu marah kepada si anak dan mengutuknya menjadi cacing. Dari situ, pengembaraannya dimulai, salahsatunya dengan menguping wejangan Sunan Mbonang kepada Sunan Kalijaga tentang ‘ilmu luhur’. “Jadi perkara eyang Kajenar atau eyang Siti Jenar atau Jene, nama-namnya itu digunakan untuk tempat tinggal raja-raja Jawa,” ujar Sinung. Gedhong Jene, tulis Sabdacarakatama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta , terletak di sebelah utara bangsal Prabasuyasa, dinamakan Gedhong Jene karena pagar batu batanya dicat kuning dan atap bentuk limasan membujur ke utara, serambi luar sebelah timur susun dan pintu dahulunya warna putih yang sekarang berwarna kuning muda. Sekira permulaan abad 20, Panji Notoroto atau Sosrowijoyo, membuat tulisan berjudul Siti Jenar . Ia, catat Hasanu Simon, adalah bekas penewu atau kepala distrik di Ngijon, Yogyakarta. Diceritakan, selepas menjadi penewu , ia berguru ke beberapa orang saleh, mulai dari Pacitan hingga Betawi. Setelah pengembaraan, ia kembali ke Yogyakarta, dan menulis beberapa buku, selain Siti Jenar , seperti Serat Bajanullah dan Kancil Kridamartana . Karya Sosrowijoyo ini kemudian semakin terkenal sejak perguruan kebatinan yang ia dirikan, Nataratan, mendapat banyak murid. Murid-muridnya antara lain Ki Padmosusastro, lalu ada ahli sastra Jawa yang bernama Ki Wignyohardjo dan pemimpin redaksi Ari Warti Djawi Kanda yaitu Martodarsono. Ki Wignyohardjo, murid Notoroto juga mengeluarkan buku Serat Siti Jenar namun memuat nama R. Sosrowijoyo sebagai penulis. Buku ini semakin populer setelah kawannya, Harjosumitro -pemimpin redaksi Ari Warti Sedya Tama di Yogyakarta- turut mempopulerkannya. Isi buku ini, catat Hasanu Simon, jauh lebih panjang dari kropak ferrara sehingga isinya menjadi aneh-aneh termasuk perdebatan murid Syekh Siti Jenar dengan utusan Demak, perilaku murid-muridnya, dan di seputar kematiannya. “Sunan Drajad malah bikin gamelan yang diberi nama Singomengkok yang berarti anjing. Sunan Drajad sendiri adalah murid eyang Jenar. Gamelan ini dibuatnya untuk memuliakan beliau,” ujar Sinung. “Selamanya (Siti Jenar,  red. ) akan terus tersembunyi,” tambahnya. Asal-usul Syekh Siti Jenar tak pernah jelas. Publikasi yang pernah terbit pun seperti tidak dibuat tuntas. Tetap menjadi misteri yang digemari.

Ketika mengantar kepergian Ujeng Suwargana pada 7 Mei 1979, di depan khalayak Abdul Haris Nasution menyampaikan kesan dan kenangan terakhir bagi sahabat lamanya itu. “Dengan biaya sendiri Uyeng (Ujeng) membuat buku-buku kecil dalam bahasa Inggris yang menjelaskan perjuangan Irian Barat,” ujar Nasution sebagaimana dituturkannya dalam memoar Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan masa Orde Lama . Hingga akhir hayatnya, menurut Nasution, pemerintah belum pernah memberikan tanda penghargaan atas jasa-jasa Ujeng. Ujeng Suwargana alias Oey Eng Soe lahir di Bandung pada 12 November 1917. Perkenalan Ujeng dan Nasution bermula saat keduanya menempuh pendidikan militer untuk korps perwira cadangan Belanda di Bandung (CORO) tahun 1940. Di masa perang kemerdekaan, keduanya pun menjadi sejawat seperjuangan. Ketika Nasution menjabat Panglima Divisi Siliwangi tahun 1946, Ujeng adalah komandan logistiknya. Karier militer Ujeng tak panjang. Dia mengundurkan diri dari ketentaraan pada 1950 dengan pangkat terakhir mayor. Jauh dari hingar bingar ketentaraan, Ujeng menggeluti dunia penerbitan buku. Dia merintis peruntungan di perusahaan Belanda NV AC NIX yang menerbitkan buku pelajaran untuk sekolah-sekolah di Bandung. Sementara kompatriotnya, Nasution, tetap bertahan di militer. Pada 1955 Nasution telah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Pada penghujung 1950, TNI AD yang dipimpin Nasution menasionalisasi semua aset Belanda. Kepemilikan perusahaan swasta Belanda dialihkan kepada pengusaha pribumi. Ujeng Suwargana ikut kecipratan lahan basah nasionalisasi. Dalam Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa yang disunting Sam Setyautama, Ujeng memperoleh saham perusahaan penerbitan Belanda di Bandung dan mengubahnya menjadi PT Penerbit dan Percetakan Ganaco. Kemudian dia mendirikan PT Masa Baru dan PT Sangga Buana yang menerbitkan buku-buku umum. Memasuki tahun 1960, Ujeng Suwargana telah dikenal sebagai juragan penerbitan. Pelobi Ulung Perkoncoan Ujeng dan Nasution yang sempat terputus berlanjut kembali. Ketika sengketa Irian Barat tak kunjung mereda, Nasution menugaskan Ujeng untuk menjajaki kemungkinan perundingan dengan pihak Belanda. Menurut Pieter Drooglever, sejarawan Universitas Nijmegen, Presiden Sukarno, Menteri Luar Negeri Soebandrio, dan Jenderal Nasution merancang cara guna memasuki otoritas-otoritas penting di Belanda melalui jalur informal. “Akibatnya adalah bahwa seorang utusan khusus, Ujeng Suwargana, yang berteman dengan Nasution, dikirim ke luar negeri untuk melacak kemungkinan-kemungkinan perundingan semacam itu,” tulis Drooglever. Karena itulah, lanjut Drooglever, Ujeng mengunjungi Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa. Para perantaranya yang paling penting adalah atase-atase militer di London, Paris, dan Bonn. Menurut Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama , dengan koneksi yang dimilikinya, Ujeng mempersiapkan kontak-kontak dengan tokoh politik, tokoh gereja, dan pengusaha Belanda yang punya kepentingan di Indonesia. Koneksi itu kemudian diteruskan kepada para atase militer Indonesia untuk agenda diplomasi TNI. Jejaring Ujeng ternyata tak sembarangan. Penengah Belanda yang paling efektif dalam lobinya adalah ahli hukum tata negara Universitas Katolik Nijmegen, Profesor Willem Duynstee. Sebagai kader Partai Katolik terkemuka di Belanda, Duynstee berhubungan baik dengan berbagai penguasa Belanda. Salah seorang diantaranya adalah Perdana Menteri de Quay yang juga berasal dari Partai Katolik. Duynstee kerap mengkritisi kebijakan pemerintahnya soal Irian Barat dan mengharapkan dipulihkannya hubungan dengan Indonesia. Pada 3 Agustus 1961, sebagaimana dicatat Ganis Harsono dalam Cakrawala Politik Era Sukarno , sebanyak 21 orang profesor Belanda dari Universitas Nijmegen - yang dipelopori Duynstree - melayangkan petisi pada pemerintah Belanda untuk menolak perang antara Belanda dan Indonesia. Ujeng Suwargana juga melakukan kontak dengan pemimpin kelompok pengusaha swasta Belanda yang tergabung dalam Bilderberg Groep, yaitu Paul Rijkens dari perusahaan Unilever Brothers. Kelompok ini berpendapat bahwa Indonesia lebih penting daripada Irian Barat bagi ekonomi Belanda. Mereka kemudian banyak melakukan tekanan terhadap politisi yang bersikukuh mempertahankan kekuasaan Belanda atas Irian Barat. Nasution menuturkan, ketika dirinya berkunjung ke Paris, Ujeng berhasil membawa orang-orang dari salah satu televisi Belanda meliput dirinya. Kesempatan itu dimanfaatkan Nasution. “Maka mendadak rakyat Belanda melihat saya berpidato di TV mereka, menjelaskan tuntuan RI terhadap Irian Barat,” kata Nasution. Di Amerika Serikat untuk misi yang sama, Ujeng mendekati penasihat politik Presiden Kennedy, Profesor Walt Rostow. Kelak, di masa pemerintahan Kennedy, sengketa Irian mencapai penyelesaian melalui Perjanjian New York pada 1962. Dari mana Ujeng mempunyai jaringan yang begitu luas? Di kalangan beberapa jurnalis Belanda, Ujeng cukup dikenal baik. Henk Hofland, misalnya. Jurnalis Handelsblad (kini Nieuwe Rotterdamsche Courant/NRC) dalam Tegels Lichten menggambarkan Ujeng Suwargana sebagai sosok yang ramah, banyak tersenyum, seorang pendengar yang baik serta menguasai bahasa Belanda yang sangat baik. Tak heran mengapa Ujeng piawai dalam mengadakan lobi dan mendekati orang penting. Namun Willem Oltmans, wartawan investigasi Belanda mencurigai Ujeng sebagai agen intelijen. Dalam bukunya Dibalik Keterlibatan CIA: Bung Karno Dikhianati , Oltmans menyebut jika Ujeng memiliki koneksi dengan dinas intelijen Amerika (CIA). “Pak Ujeng yang ramah itu adalah pengkhianat nomor satu, yang menjadi kurir Jenderal Nasution pada CIA di Washington,” ujar Oltmans.

Tugu di depan gedung Sekolah Dasar Negeri III Cibadak, Sukabumi itu tertancap kuat di perut bumi. Sebagian badannya yang berlumut seolah penanda bahwa usia benda tersebut sudah tidak muda lagi. Namun tak banyak orang tahu, jika tugu tersebut merupakan pengingat suatu peristiwa penting. Tepat 72 tahun lalu di tempat tersebut telah mendarat sebuah bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Thunderbolt milik RAF (Angkatan Udara Kerajaan Inggris). “Tapi tidak sempat meledak. Entah kenapa,” ujar Uwoh (92), salah satu eks pejuang Sukabumi yang ikut bertempur melawan tentara Inggris pada 1945. Seperti dicatat oleh Letnan Kolonel A.J.F. Doulton dalam The Fighting Cock: The Story of The 23rd Indian Division , sejak dihadang secara besar-besaran oleh para pejuang Indonesia di Bojongkokosan pada 9 Desember 1945, tentara Inggris berupaya mencari titik sumber serangan itu terjadi. Untuk mendapat informasi itu bukan hanya tenaga telik sandi saja yang disebar, namun juga beberapa pesawat pengintai pun ikut dikerahkan. Karena terletak di antara Bojongkokosan-Cikukulu (dua tempat di mana tentara Inggris menderita korban yang cukup banyak), intelijen militer Inggris menyimpulkan bahwa pusat pertahanan para pejuang Indonesia adalah Cibadak. “Mereka kecele, kita tidak pernah berbasis di sana,” ujar Letnan Kolonel (Purn.) Eddie Soekardi, Komandan Resimen 13 TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang membawahkan Sukabumi dan Cianjur. Maka sehari setelah mendapat hantaman di Bojongkokosan dan Cikukulu, pada 10 Desember 1945, dari pangkalan udara Cililitan, Jakarta, bergeraklah kurang lebih satu skwardon tempur RAF. Mereka terdiri dari empat Mosquito dan enam Thunderbolt (pesawat pembom yang memuat 500 pound bom). Tahap pertama yang dilakukan oleh RAF adalah menyebarkan terlebih dahulu ribuan pamflet ke daratan Cibadak. Mereka menyerukan agar para pejuang Indonesia menyerah dan penduduk sipil menyingkir. Karena tak ada respon dari pihak TKR dan kelompok lasykar, maka beberapa jam kemudian mereka langsung melakukan pemboman secara membabi buta. “RAF menjalankan penyerangan lewat udara yang paling dasyat selama keterlibatan mereka dalam Perang Jawa,” tulis Doulton. Cibadak tak berdaya. Hampir sebagian besar wilayahnya menjadi lautan api lengkap dengan bumbungan asap tebal. Keadaan kota menjadi porak poranda. Puluhan mayat bergelimpangan di jalan-jalan. Sebagain dari mereka adalah pejuang Indonesia atau penduduk sipil yang tak sempat menyingkir ke tempat aman kala serangan udara Inggris dimulai siang itu. Dari pihak pejuang Indonesia sendiri, perlawanan hanya bisa bisa dilakukan secara minimal. Menurut Eddie, selain tak memiliki meriam penangkis serangan udara, di Cibadak kehadiran para pasukan TKR dan anggota lasykar memang hanya sedikit. Ada memang balasan, namun itu hanya dilakukan dengan senjata-senjata kaliber ringan peninggalan tentara Jepang. Di tengah pengeboman itu terbuhul suatu kisah heroik. Seorang anggota TKR bernama Ojong Bantamer nekad memanjat pohon kelapa sambil membawa senjata ringan. Dari atas pohon kelapa itulah, ia lantas menembaki pesawat-pesawat tempur Inggris tersebut. “Kedengarannya memang konyol, tapi entah karena lagi beruntung, tembakan si Ojong berhasil merusak sayap salah satu pesawat tempur itu,” ujar Uwoh. Usai pemboman yang berlangsung satu jam itu (menurut pihak Indonesia berlangsung lebih dari satu jam dan dilakukan dua kali), Cibadak ada dalam kondisi tak menentu. Puing-puing memenuhi kota dan hampir dipastikan sebagian besar infrastruktur hancur lebur. Korban nyawa sendiri tak bisa dipastikan jumlahnya. Namun menurut Eddie Soekardi yang jelas bisa mencapai angka ratusan. “Anak buah saya sendiri yang gugur akibat pemboman itu berjumlah lebih dari 40 orang,” ungkapnya.

PERKARA politik yang menyangkut Israel hampir selalu merembet ke berbagai aspek, termasuk olahraga. Di masa lalu, kebijakan Israel –yang menduduki Palestina sejak 1948– terhadap Palestina acap mendapat balasan berupa tekanan, pengucilan, hingga insiden yang menewaskan belasan atlet Israel. Dalam beragam kompetisi, Israel mendapat pengucilan lewat sejumlah boikot dari negara-negara Arab dan para pendukung kemerdekaan Palestina seperti Indonesia. Negara-negara anti Israel keukeuh memboikot di berbagai arena olahraga. Negara manapun yang memperbolehkan atletnya bertanding melawan atlet Israel akan kena cap mendukung Israel. Boikot Israel antara lain terjadi menjelang Piala Dunia 1958 di Swedia. Aturan baru FIFA tentang pembagian negara calon peserta berdasarkan geografis membuat Israel, yang berada di zona kualifikasi Eropa, harus pindah ke Asia guna mengikuti kualifikasi. Alhasil, Israel, yang menghuni Grup 2 zona Asia (AFC) bersama Turki, bisa melenggang tanpa peluh karena Turki menarik diri sebagai aksi boikot. Di babak berikutnya, Israel bahkan tak sekali pun tampil. Mesir, Sudan, dan Indonesia menolak main melawan negeri Mungil di timur Laut Mediterania itu. Indonesia memilih mundur karena Sukarno, yang getol mendengungkan kampanye anti-kolonialisme dan imperialisme baru, melarang. “Itu sama saja mengakui Israel,” ujar Maulwi Saelan, penjaga gawang sekaligus kapten timnas Indonesia, menirukan omongan Sukarno, kepada Historia . “Ya, kita nurut. Nggak jadi berangkat.” (baca: Mimpi Indonesia di Piala Dunia Terganjal Israel, http://historia.id/olahraga/mimpi-indonesia-di-piala-dunia-terganjal-israel ) Akibat boikot itu, FIFA terpaksa turun tangan. “FIFA turun tangan dengan mencarikan lawan bagi tim merana ini. Lawan pertama yang ditunjuk adalah Belgia, tim yang nilainya paling tinggi di antara tim-tim Zona Eropa yang gagal lolos kualifikasi,” tulis Owen A McBall dalam Football Villains . Tapi Israel kembali sial lantaran Belgia menolak meladeni. Negeri itu baru bisa bertanding setelah FIFA menunjuk Wales. Apes bagi Israel, negeri itu keok 0-2 dalam dua laga home-away sehingga Wales yang berhak berangkat ke Swedia. Seakan tak punya tempat di Asia, sejak kualifikasi itu Israel tak sekali pun bisa melawan negara-negara Asia. Kesempatan Israel mencicipi Piala Dunia baru terlaksana ketika negeri itu lolos ke Piala Dunia Meksiko 1970. Itupun terjadi lantaran FIFA melebur zona Asia dan Oseania dalam kualifikasi. Israel berada di Grup 2 zona Asia/Oseania bersama Korea Utara (Korut) dan Selandia Baru. Israel hanya mengalami pemboikotan dari Korut. Sedangkan melawan Selandia Baru, Israel dua kali menang (4-0 dan 2-0) sehingga maju ke final kualifikasi. Di final, Israel menggasak Australia (1-0 dan 1-1) sehingga berhak ke Meksiko. Empat tahun kemudian, Presiden FIFA Joao Havelange memutuskan Israel masuk ke dalam zona Oseania (OFC). Keputusan itu berangkat dari ditendangnya Israel dan Taiwan dari AFC. “Terkait Taiwan, argumentasi (AFC) adalah: hanya boleh ada satu anggota asosiasi yang mewakili China, sementara dikeluarkannya Israel merupakan kesuksesan lobi-lobi negara-negara Arab,” ujar Ben Weinberg dalam Asia and the Future of Football . Sejak itu, Israel mesti bersusah-payah melakukan perjalanan lebih dari separuh bumi untuk memainkan kualifikasi Piala Dunia. Meski hanya Australia dan Israel tim kuat di zona itu, pemenang kualifikasi zona Oseania selalu gigit jari di playoff lantaran bertemu wakil-wakil dari UEFA (Eropa) atau Conmebol (Amerika Latin). “Pengasingan” Israel baru berakhir pada 1994 setelah negeri itu diterima, lewat penjajakan selama dua tahun, sebagai bagian dari zona Eropa. Toh, di Eropa negeri dari penyerang Liverpool Rony Rosenthal dan gelandang Brescia Tal Banin itu tak bisa berbuat banyak karena tergolong “anak bawang”. Setelah Piala Dunia 1970, Israel belum pernah lagi mencicipi gemerlap turnamen empat tahunan itu.

Kenangan itu masih segar dalam benak Odih, lelaki berusia 79 tahun. Saat duduk di kelas dua Sekolah Rakyat di Rawagede, suatu pagi ia melihat sekelompok serdadu Belanda (sebagian besar terdiri dari anak-anak muda pribumi) menggiring puluhan orang ke pinggir rel kereta api dekat sekolahnya. Sebagai seorang bocah, Odih tentu saja penasaran. Bersama kawan-kawannya, mereka lantas berlari mengikuti rombongan tersebut. Seorang serdadu bule berbaret hijau lantas mengusir bocah-bocah itu. Ketika akan berbalik lagi menuju sekolah, tetiba terdengar tiga kali rentetan tembakan diikuti robohnya orang-orang yang digiring tersebut jatuh. “Saya lihat sendiri mereka bergelimpangan dengan bermandikan darah di pinggir rel kereta api... " ujarnya dalam nada lirih. Kabar Rawagede akan diserang tentara Belanda, sejatinya sudah santer terdengar sejak dua hari sebelum kejadian. Berita itu kali pertama disampaikan oleh seorang lurah NICA (Pemerintah Sipil Hindia Belanda) pro-Republik di Tanjungpura lewat surat rahasia ke markas TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Rawagede. “Tapi karena waktu itu, sekitar jam 5-7 malam, hujan lebat turun tanpa henti, orang-orang jadi malas keluar dan seolah melupakan informasi penting itu,” ujar Telan, eks anggota Hizbullah Rawagede. Begitu mendengar suara tembakan di pagi itu, Telan sendiri langsung kabur ke arah sungai dan lari menyusuri sisi sungai hingga sampai ke Desa Mekarjaya. Namun sekitar jam 10 siang, Telan memutuskan kembali lagi ke Rawagede. Ia merasa khawatir terhadap kondisi orangtuanya. “Saya mendengar dari Mekarjaya, tembakan terus berlangsung tanpa henti,” ungkap lelaki yang kini berusia 91 tahun itu. Pergerakan ke Rawagede, Telan lakukan dengan kembali menyusuri sungai. Saat itulah, di pinggir sungai Telan melihat empat sosok yang sangat ia kenal tertelungkup dalam posisi berbaris. Mereka adalah Salam, Karwin, Doblang dan Dasir. “Saya pikir waktu itu mereka sudah mati semua,” kenangnya. Belakangan, Telan mengetahui Doblang kala itu hanya pura-pura mati. Ia memang tertembak, namun hanya kena di bagian tangan kanannya saja. Bahkan, beberapa hari kemudian bersama Doblang-lah, Telan menyingkir ke Gondangdia, Jakarta. Itu mereka lakukan sebagai upaya antisipasi jika militer Belanda kembali melakukan pembersihan ke Rawagede. Menurut sejarawan Ali Anwar dalam K.H.Noeralie: Kemandirian Ulama Pejuang , operasi militer Belanda ke Desa Rawagede, Karawang terjadi pada pagi 9 Desember 1947. Mereka yang terlibat dalam penyerbuan itu adalah Yon 3-9-RI Divisie 7 December, sebagian kecil prajurit 1e Para Compagnie dan 12 Genie Veld Compagnie (keduanya merupakan brigade cadangan dari pasukan parakomando Depot Speciale Troepen) pimpinan Mayor Alphons J.H. Wijnen. Apa yang menyebabkan Rawagede diserang secara besar-besaran oleh militer Belanda? Setelah 70 tahun berlalu, penyebab persisnya tetap masih menjadi misteri. Selama ini, pendapat yang beredar pasukan Belanda nekad melakukannya karena untuk memburu Kapten Lukas Koestarjo, komandan TNI yang sangat diincar oleh mereka. Namun berdasarkan keterangan Stef Scagliola yang bertahun-tahun meneliti kasus tersebut dan mewawancarai sejumlah eks prajurit Belanda yang terlibat dalam operasi pembersihan di Rawagede , saat itu militer Belanda memang sudah mencurigai Rawagede dijadikan sarang “ekstrimis”, sebutan mereka kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. “Suatu hari ada laporan ke pihak militer Belanda bahwa seorang anak lurah NICA ditangkap dan dianiaya oleh sekelompok besar kaum bersenjata di Rawagede dan laporan itu direspon dengan mengirimkan pasukan ke sana,” ujar peneliti sejarah terkemuka di Belanda itu . Penjelasan Stef nyaris mirip dengan laporan yang dilansir oleh Berita Indonesia pada 15 Desember 1947. Surat kabar itu memberitakan bahwa Pembantaian Rawagede diawali oleh kejadian pada 3 Desember 1947. Ketika itu, seorang putra dari agen MID (Dinas Intelijen Militer Belanda) yang berkebangsaan pribumi ditangkap dan disiksa di suatu rumah kosong yang terletak di Rawagede. Namun ia berhasil meloloskan diri dan melaporkan kejadian yang menimpanya kepada sang ayah. Dalam laporan itu disebutkan pula bahwa di Rawagede terdapat konsentrasi satu pasukan besar dari kaum Republik. Bersama seorang kawannya, agen MID yang tak disebut namanya itu lantas melaporkan informasi tersebut ke pihak militer Belanda di Karawang. Maka dikirimlah satu pasukan besar di bawah pimpinan Mayor Alphons. Menurut Berita Indonesia , di dalam pasukan itu tergabung pula satu unit baret hijau dari DST (Depot Pasukan Khusus). “Diduga mereka adalah bekas algojo-algojo dari Sulawesi Selatan,” tulis wartawan Berita Indonesia . DST adalah kesatuan khusus Angkatan Darat Belanda yang dipimpin oleh Kapten R.P.P. Westerling. Untuk membuat Sulawesi Selatan steril dari pengaruh kaum Republiken, sepanjang Januari 1946, Westerling melakukan pembersihan brutal di sana. Kejadian itu sempat membuat geger dunia internasional mengingat pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan telah jatuh korban 40.000 jiwa penduduk Sulawesi Selatan. Tentu saja, tuduhan itu dibantah secara keras oleh Westerling. Kepada pers, ia mengaku hanya menghabisi sekitar 600 orang saja. Apa yang dicurigai oleh pihak militer Belanda tak sepenuhnya salah. Menurut Kastal (92), di Rawagede memang ada terkonsentrasi pasukan Republik dari TNI dan lasykar. “Di Rawagede, ada markas Hizbullah, markas Barisan Banteng, markas Pesindo dan sekelompok kecil TNI dari Madiun,” ungkap eks komandan regu Hizbullah di Rawagede itu. Namun kekuatan-kekuatan bersenjata itu hanya sebagian kecil dari penghuni Rawagede. Alih-alih menjadi markas besar, mayoritas penghuni Rawagede adalah petani. Maka tak aneh, jika korban terbesar dari operasi pembersihan yang dilakukan Mayor Alphons dan anak buahnya adalah mereka. Ketika bertemu dengan Telan dan Kastal, saya sempat menyebut satu persatu nama-nama korban Pembantaian Rawagede yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga, Rawagede. Mereka memastikan dari 181 nama itu, hanya 15 orang yang diyakini sebagai anggota lasykar dan TNI. Sisanya adalah penduduk sipil termasuk seorang lelaki gila. Pihak Yayasan Rawagede sendiri mengklaim jumlah korban tewas dalam pembantaian itu sebenarnya lebih banyak yakni 431 orang. Itu tentu saja jauh lebih besar dibanding versi pihak Belanda yang hanya mengakui korban ulah tentaranya di Rawagede hanya 150 orang saja.

NURKHOIRON, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terlihat bersemangat malam itu, saat menjelaskan gagasan menyulap sebagian ruang kerja di kantornya untuk jadi museum HAM. “Komnas HAM punya ruangan yang bisa digunakan sebagai museum. Itu lebih mudah daripada membangun dari awal karena bangunannya sudah ada,” kata dia dalam diskusi mengenai Museum HAM, 8 Desember 2016.