Hasil pencarian

UNTIL the mid-1950s, the South Banyumas region was known as one of the rice-producing areas that supported food needs for various regions in Central Java. Ironically, however, there were reports indicating that hundreds of people were undernourished in the Banyumas Residency. The death rate was even higher than the birth rate. Several national newspapers reported on this problem. The March 14, 1957, edition of Indonesia Raya reported that 600 people in the Banyumas Residency were suffering from food shortages. Of that number, 460 people were hospitalized, while there were only 19 emergency hospitals in the regency. The July 10, 1957, edition of Antara and the July 16, 1957, edition of PIA Semarang also warned of the threat of famine looming over Central Java, particularly the Banyumas Residency. This drew the attention of a member of the House of Representatives from the Nahdlatul Ulama (NU) Party faction, K.H. Muslich. After reading the reports from Antara and PIA Semarang, Muslich raised questions about the issue. As a member of the House of Representatives, Muslich had the right to interpellate the government in accordance with Article 69 of the Provisional Constitution (UUDS 1950).

PERANG Pasifik berakhir. Jepang takluk. Amerika menduduki Jepang secara resmi pada 2 September 1945, setelah penandatanganan pengakuan kekalahan Jepang di atas kapal USS Missouri di pelabuhan Yokohama. Sejak itu, Amerika menempatkan ribuan tentaranya di Jepang. Nick Zapetti salah satunya. Robert Whiting mengungkap kisah hidup Zapetti dalam bukunya, Tokyo Underworld. Buku ini juga membahas berbagai kasus dan skandal internasional yang melibatkan Yakuza, Badan Intelijen Amerika (CIA), pebisnis kelas kakap, hingga politisi ternama. Zapetti tiba di Kyushu Utara pada akhir Agustus 1945 sebagai sersan satu di Korps Marinir. Dia berusia 22 tahun saat bertugas di MAG-44 untuk mengambil-alih Landasan Udara Omura dekat Nagasaki. Pada Februari 1946, ketika masa tugasnya di Korps Marinir berakhir, dia memutuskan megundurkan diri. Setahun kemudian dia kembali ke Amerika.

PRESIDEN Sukarno berencana mengunjungi Jepang awal 1958. Konsul Jenderal Indonesia di Tokyo, Iskandar Ishak, kelabakan mencarikan pengamanan yang memadai. Padahal beredar rumor bahwa kelompok anti-Sukarno diam-diam masuk Jepang dan mencoba membunuhnya. “Kelompok itu diduga dari PRRI/Permesta,” kata sejarawan Aiko Kurasawa kepada Historia.ID. Namun, lanjut Aiko, Kepolisian Tokyo menolak menyediakan pengamanan dengan dalih Sukarno melakukan kunjungan tidak resmi. Menurut Masashi Nishihara dalam Japanese and Sukarno’s Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966, orang kepercayaan Sukarno, Kolonel Sambas Atmadinata, menteri muda urusan veteran, menghubungi kawannya semasa perang, Oguchi Masami. Dari Masami, dia mendapat saran menggunakan pengawal pribadi. Mengikuti saran ini, Ishak meminta Yoshio Kodama, tokoh sayap kanan dan organisasi bawah tanah yakuza.

SETELAH Indonesia merdeka, Belanda datang kembali dengan membonceng Sekutu. Belanda kemudian membentuk NICA (Pemerintah Sipil Hindia Belanda) yang mengancam Republik Indonesia yang baru seumur jagung. Tentu saja bangsa Indonesia menolak dijajah kembali oleh Belanda. Oleh karena itu, setiap orang termasuk para perempuan terpanggil untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya anak bangsawan Banten dari trah Djajadiningrat. Roswita Tanis Djajadiningrat mendapat tawaran dari dr. Imam, Kepala Djawatan Kesehatan Tentara (DKT) Divisi VIII, untuk menjadi perawat di front Malang Selatan, lokasi pertempuran pasukan Republik melawan Belanda. Roswita dengan senang hati menerima tawaran itu.

ANNIE Senduk, kepala perawat di asrama kedokteran Jalan Kramat Raya 72, bingung. Keributan mendadak terjadi di asrama setelah seorang mahasiswa kedokteran datang tergopoh-gopoh. Kedatangan mahasiswa itu memicu pertanyaan dari para perawat penghuni asrama. Annie langsung menghampiri mereka. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi. “Markas besar terancam. Opsir Jepang di Jakarta sudah tahu kalau di sana ada dokumen-dokumen penting tentang perjuangan bawah tanah. Mereka juga tahu kalau kita menyimpan persediaan dan obat-obatan di sana,” kata mahasiswa kedokteran tadi. Jawaban itu membuat Annie langsung mencari cara untuk segera menyalamatkan barang-barang di Hotel du Pavilyon, Harmoni, tempat yang dijadikan markas perjuangan mahasiswa kedokteran dan gerakan bawah tanah. Selain barang-barang logistik seperti obat-obatan dan makanan, dokumen-dokumen penting juga disimpan di sana.

TAMPANGNYA cakap, postur badannya tinggi, dan penampilannya simpatik. Dia memakai pakaian lengkap dengan jas dan dasi. Sikapnya sopan dan bersahabat. Diplomat Amerika Serikat itu bernama Mr. Heyman. Sementara itu, Augustin Sibarani (1925–2014), pelukis dan karikaturis terkemuka Indonesia, hanya bersepatu sandal, berkemeja agak urakan dan keringatan. Dia datang dengan agak lari-lari dari kantor redaksi Bintang Timur. Mereka berbincang-bincang di pojok restoran di Jalan Nusantara III, Jakarta. Pembicaraan berlangsung santai, tertawa-tawa, sambil menyantap makanan dan minum bir. Heyman bercerita bahwa dirinya veteran perang Eropa. Dia menikah dengan perempuan Jerman, Renate B. Heymann, yang dikenalnya selama masa perang. Dia kemudian menjelaskan panjang lebar tentang kebebasan berpendapat di Amerika Serikat. Dia menyebut karikatur sebagai senjata tajam untuk mengkritik.

ARWAH Setiawan bukan pelawak tapi menaruh minat besar pada humor. Dia menyampaikan gagasannya lewat tulisan di berbagai media massa dan ceramah. Bahkan, dia memprakarsai sebuah wadah untuk mengembangkan humor. Wadah itu, Lembaga Humor Indonesia (LHI), berdiri pada 29 November 1978. Arwah bersama para pengurusnya, antara lain Kris Biantoro, S. Bagyo, G.M. Sidharta, dan Bambang Utomo, menghadap Wakil Presiden Adam Malik. “Tak jelas benar, apakah dalam acara berbincang-bincang itu muncul hal-hal lucu,” sebut buku Apa & Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981–1982. “Belum jauh melangkah,” lanjut buku itu, “Arwah menerima ‘gelitikan’ pertama dari kalangan pelawak. Dia dituduh agen CIA, dinas mata-mata Amerika yang tersohor itu.”

BRENDA Lind, perawat di Amsterdam Wilhelmina Gasthuis (rumahsakit), terpaksa resign dari tempat kerjanya lantaran mendapat tugas baru di Rumahsakit Militer Aceh di bawah instruksi palang merah Belanda. Bersama rekan sejawatnya, Brenda pun berangkat ke Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Setibanya di tujuan, Brenda dan temannya terkejut melihat kondisi rumahsakit di negeri jajahan yang jauh dari rumahsakit di negerinya. Kondisi rumahsakit di negeri jajahan pada awal 1900-an amat sederhana. Dinding kamar rawat inap terbuat dari bambu, ruangannya tanpa lampu, dipan terbuat dari kayu, dan lantainya kotor oleh bercak merah bekas ludah pasien pribumi –yang beruntung mendapat perawatan kesehatan cuma-cuma oleh pemerintah kolonial di rumahsakit– menyirih. Tidak semua perawat Eropa bisa beradaptasi dengan iklim tropis. Beberapa di antaranya jatuh sakit. Ada juga yang kembali ke negerinya. Brenda dan perawat-perawat lain itu merupakan perawat yang didatangkan ke Hindia Belanda.

GONTOK-gontokan antarsastrawan menemui antiklimaks pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan. Orang-orang kiri, simpatisan PKI, dikejar-kejar aparat dan massa anti-PKI. Mereka dihukum tanpa pengadilan bahkan dibunuh dan dipenjara di Pulau Buru. Begitu pula dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), tempat sastrawan kiri berhimpun. Tamatlah era ketika seniman-seniman kiri tak lagi punya panggung dalam dunia kesusastraan di Indonesia. Tersisalah kelompok sastrawan pengusung humanisme universal yang mendeklarasikan Manifes Kebudayaan. Inilah kelompok lawan sastrawan kiri Lekra yang sebelumnya terlibat polemik sastra sepanjang paruh pertama 1960. Setelah huru-hara 1965, sebagian dari anggota Manifes Kebudayaan kemudian menggawangi majalah sastra Horison. “Pada tahun 1966 situasi itu sangat stabil karena Orde Baru baru muncul. Orang kiri sudah dihabisi. Mereka sedang mengalami pengejaran atau penangkapan. Kecemasan untuk mereka itu kuat sekali. Kemudian munculah [majalah] Horison,” kata kritikus sastra Zen Hae dalam diskusi publik dan pameran “Yang Terbit, Yang Tenggelam: 60 Tahun Majalah Horison” di Balai Sastra H.B. Jassin, Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026. Kritikus sastra Zen Hae dalam diskusi publik “Yang Terbit, Yang Tenggelam: 60 Tahun Majalah Horison” di Balai Sastra H.B. Jassin, Jakarta pada Minggu, 10 Mei 2026. (Martin Sitompul/Historia.ID). Majalah Horison terbit perdana pada 15 Juli 1966 di bawah naungan Yayasan Indonesia dengan Mochtar Lubis sebagai pimpinan redaksi. Susunan dewan redaksinya antara lain Mochtar Lubis (sekaligus penanggung jawab), H.B. Jassin, Taufik Ismail, Soe Hok Djin, dan D.S Moeljanto. Dalam pengantar edisi pertama itu, salah satu tujuan diterbitkannya Horison adalah untuk merangsang pemikiran-pemikiran dan eksperimen baru di bidang kesusastraan khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Selain itu, majalah ini ditujukan untuk menghargai karya-karya pengarang, tidak saja secara spiritual, tetapi juga materil. Dengan tebal 32 halaman pada edisi perdananya, Horison memuat cerita pendek (cerpen), puisi, esai, dan kritik sastra. Harganya 5 rupiah sudah termasuk sumbangan pembangunan Monumen Nasional. Redaksi Horison memberikan honorarium minimum 75 rupiah bagi cerpen dan esai, minimum 50 rupiah untuk sajak, dan lain-lain karangan menurut pertimbangan redaksi. Pada 1967, Goenawan Mohammad, yang kelak dikenal sebagai salah satu pendiri majalah Tempo, bergabung dalam jajaran redaksi Horison Edisi 2/1967. Turut bergabung pula Lie Boen Liok dan Djufri Tanissan sebagai pembantu umum. Sementara itu, Soe Hok Djin telah mengganti namanya menjadi Arief Budiman. Arsip artikel pilihan dan foto-foto dalam pameran 60 tahun Majalah Horison. (Martin Sitompul/Historia.ID). Menurut Zen Hae, Horison sejatinya majalah sastra yang kelahirannya sangat diuntungkan oleh stabilitas politik yang kuat pada tahun-tahun pertama rezim Orde Baru. Dalam konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia saat itu sudah tiada lagi rivalitas antar kubu sastrawan. Seluruh pengarang Indonesia bebas berkarya berdasarkan acuan estetik yang mereka kuasai. “Dari suasana itulah kemudian melahirkan sastrawan Danarto, puisi lirik Goenawan Mohammad dan Sapardji Djoko Damono, novel absurdnya Budi Dharma, teater eksperimental Putu Wijaya, Arifin C. Noer, Rendra, dan sebagainya,” kata Zen Hae. “Jadi, setelah Orde Baru, tak ada lagi rivalitas, tidak ada lagi gontok-gontokan. Semuanya berjalan dalam kendali Orde Baru. Politik sangat stabil.” Di tengah stabilitas Orde Baru, Horison muncul sebagai majalah sastra yang berpengaruh. Ia menumbuhkan generasi pengarang baru yang disebut Angkatan ‘66. Horison juga menjadi barometer dalam kajian sastra di Indonesia. Para pengarang pun seolah memperoleh validasi sebagai sastrawan bila karya mereka terbit dalam Horison. Menurut Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, kesusastraan Indonesia pada masa itu distandarisasi oleh Horison. Cerpen-cerpen yang terbit di Horison periode 1966–1970, sangat dipengaruhi propaganda antikomunis. Cerita-cerita pilihan di Horison pada kurun waktu tersebut mencerminkan ideologi humanisme universal, khususnya, tentang bagaimana kekerasan yang terjadi pada 1965–1966 dinormalisasi. Konflik psikologis para tokoh dalam cerita menjadi faktor utama dalam menaturalisasi kekerasan terhadap kaum komunis. Kurator dan pengunjung dalam pameran 60 Tahun Majalah Horison. (Martin Sitompul/Historia.ID). Dukungan logistik untuk Horison pun datang dari mana saja. Ketika Horison kesulitan finansial pada 1970, IACF memberikan bantuan US$10.000 per tahun sepanjang 1970–1977. IACF (International Association for Cultural Freedom) sebelumnya bernama CCF (Congress for Cultural Freedom), yang saat terjadinya huru-hara 1965, didanai oleh Dinas Intelijen Amerika (CIA). “Seperti halnya Goenawan Mohammad, Taufiq Ismail juga adalah salah satu penerima bantuan keuangan terbesar dari Barat dan salah satu agen kebudayaan terpenting Orde Baru. Selain dari Ford Foundation, Taufiq Ismail juga menerima dana dari pemerintah Orde Baru bagi kegiatan kebudayaannya di Horison,” ungkap Wijaya. Meskipun majalah Horison tidak terang-terangan menyatakan mendukung Orde Baru, menurut Zen Hae, “tetapi kita tahu [Horison] sangat diuntungkan oleh situasi stabilitas sosial-politik masa Order Baru sehingga penerbitannya terus berlanjut hingga mengalami semacam penurunan pengaruh setelah tahun 1980.” Jamal D. Rahman, redaktur Horison dekade 1990-an, mengakui, sensor terhadap karangan yang dikirimkan ke redaksi Horison berlaku bila menyangkut hal-hal berkaitan dengan politik ataupun isu sensitif. Biasanya suhu-suhu seperti Mochtar Lubis, Jassin, atau Taufik Ismail yang turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Sudah barang tentu karya demikian gagal dimuat atau tidak diterbitkan. “Mochtar Lubis dan H.B. Jassin hanya sesekali, jarang sekali ke kantor. Biasanya yang kami lakukan, kami datang ke Mochtar Lubis, datang ke Jassin kalau ada hal-hal yang perlu kami konsultasikan. Apalagi kalau ada karya yang menyangkut politik. Ingat, waktu itu masih Orde Baru. Meskipun Horison itu menjunjung kebebasan, di sisi lain tetap harus hati-hati di tengah iklim politik Orde Baru,” kata Jamal.*

SEBETULNYA, kalau saja pernyataan yang menihilkan peran tokoh-tokoh kiri (plus liberal dan aktivis HAM) itu datang dari seorang pemuda tanggung yang baru membaca satu-dua buku, mungkin masih bisa dimaklumi dan tak perlu dianggap soal besar. Tapi masalahnya pernyataan itu terlontar dari seorang penulis yang sudah menghasilkan puluhan karya yang kata-katanya selalu diamini oleh para penggemarnya. Kalau kita perhatikan, pernyataan Tere Liye yang bercampur sinisme itu sebetulnya hendak menggugat mereka, para aktivis kiri, liberal dan HAM yang hidup di masa kini, sebagai konsekuensi dari menguatnya polarisasi kelompok sekularisme versus religius pada hari-hari terakhir ini. Sehingga pernyataan ahistorisnya itu terlontar hanya semata karena ingin menyebarkan keraguan atas peran kelompok tersebut dari sejarah di Indonesia sekaligus mendelegitimasi peran mereka di hari-hari ini. Kita semua tahu keriuhan yang terjadi hari-hari ini banyak melibatkan kelompok tadi, ambil contoh dalam isu LGBT, heboh monumen laskar Cina di TMII dan pelarangan festival Belok Kiri pada pekan lalu. Pernyataan Tere Liye itu menimbulkan tafsir bahwa dia sedang membagi manusia Indonesia ke dalam dua kelompok besar: yang beragama dan yang tak beragama. Yang beragama (“ulama dan tokoh agama lainnya”) punya banyak jasa namun di luar itu, “silahkan cari,” katanya.