Hasil pencarian

PADA pesta malam tahun baru di kediamannya di Mar-a-Lago, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat mengutarakan resolusinya, “Damai. Damai di bumi.” Itu menjadi ironis karena tak sampai sepekan kemudian Trump menggerakkan militernya untuk melancarkan bombardir udara ke utara Venezuela, lalu menangkap Presiden Venezuela Nicolas Máduro di ibukota Caracas dan kemudian membawanya ke AS. Operasi militer bersandi “Operasi Absolute Resolve” itu disetujui Presiden Trump pada Jumat (2/1/2026) malam. Serangan terkoordinasinya dijalani pada pukul 2 dini hari waktu setempat, Sabtu (3/1/2026). Selain melancarkan serangan udara, pasukan khusus AS menangkap Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Serangan itu disebut turut menewaskan 80 jiwa dari kalangan pejabat dan militer Venezuela dan Kuba. Maduro dan istrinya diculik dan dibawa ke New York dengan kapal amfibi USS Iwo Jima , untuk diseret ke pengadilan di AS. Sudah cukup lama AS bersitegang dengan Venezuela dan menuduh narko-terorisme kepada Maduro yang dianggap berkaitan dengan organisasi narkoba Cartel de los Soles. Sebagaimana beberapa sekutunya, sejak pemerintahan Presiden Joe Biden AS tak mengakui Maduro sebagai presiden ketiga kalinya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Venezuela 2024. Pada pilpres itu, pemimpin oposisi Edmundo González Urrutia yang juga didukung oposan peraih Penghargaan Perdamaian Nobel María Corina Machado, mengklaim González yang menang namun Dewan Pemilu Nasional, CNE, menyatakan Maduro memenangi pilpresnya. Terlepas dari tuduhan dan dakwaan yang diarahkan pada Maduro, dunia internasional terhenyak. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres –melalui juru bicara yang tak disebutkan namanya– menyatakan aksi militer AS di Venezuela menimbulkan preseden berbahaya. Ia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar rapat darurat. Di Kremlin, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam agresi AS itu dapat menimbulkan konsekuensi serius di kawasan Amerika Selatan. Sedangkan pemerintahan Presiden China Xi Jinping di Beijing juga mengutuk upaya penggulingan pemerintahan Venezuela dan menuntut pembebasan Maduro. Hal serupa juga diutarakan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. “Pemimpin Venezuela dan istrinya diculik dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dalam lingkup yang tak biasa. Aksi seperti itu jelas pelanggaran hukum internasional karena menggunakan kekuatan militer terhadap sebuah negara yang berdaulat. Presiden Maduro dan istrinya mesti dibebaskan. Apapun alasannya, penggulingan paksa seorang kepala negara dengan aksi eksternal menimbulkan preseden berbahaya,” ungkap potongan pernyataannya di akun resmi X-nya, @anwaribrahim , Minggu (4/1/2026). Pun Kemenlu RI melalui utas pernyataan resmi di akun X @Kemlu_RI , Minggu (4/1/2026) menyerukan semua pihak – meski tak menyebut Amerika Serikat sama sekali – untuk menahan diri dan berharap hukum internasional dan Piagam PBB untuk dipatuhi. Adapun eks-Wamenlu RI (Juli-Oktober 2014) dan mantan Duta Besar RI untuk AS (2010-2013) Dino Patti Djalal menyebut tindakan AS mengabaikan hukum internasional. “Invasi militer dan penangkapan/penculikan Presiden Venezuela Maduro oleh AS menandakan bahwa hukum rimba telah gantikan hukum internasional. Negara yang kuat merasa berhak melakukan aksi ‘semau gue’ terhadap negara lain. Ini pertanda kita memasuki a dangerous world order. Bagaimana sikap DK PBB? Sikap G7? Bagaimana sikap Amerika Latin? Bagaimana sikap Indonesia? Ujian bagi politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan pada prinsip,” cuitnya di akun X-nya, @dinopattidjalal , Sabtu (3/1/2026). Nicolás Maduro Moros dalam penahanan Amerika Serikat ( dea.gov ) Dari Mene ke Petróleo Untuk sementara, Wapres Delcy Rodríguez diangkat jadi pelaksana tugas (plt.) Presiden Venezuela meski banyak diaspora Venezuela di banyak negara merayakan penangkapan Maduro yang dianggap pemimpin diktator. Pergantian rezim jadi ekspektasi tertinggi. Presiden Trump mengindikasikan itu. Dalam konferensi persnya di Mar-a-Lago pasca-penangkapan Maduro, ia menyatakan akan mengendalikan Venezuela sampai terjadinya transisi yang aman dan laik. Tak lupa, Trump pun blak-blakan menyinggung soal minyak dan ancaman lanjutan. “Kita akan memiliki perusahaan-perusahaan minyak AS yang besar, yang terbesar di dunia, masuk ke sana, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang bagi negara dan kami siap melancarkan serangan kedua dan lebih besar jika diperlukan,” tutur Presiden Trump, dikutip The Guardian , Minggu (4//2026). Menurut data organisasi negara-negara pengeskpor minyak bumi alias OPEC pada 2025, Venezuela adalah negara pemilik cadangan minyak bumi terbesar. Venezuela tercatat memiliki cadangan minyak bumi lebih dari 303 miliar barel, di atas Arab Saudi (267 miliar barel), Iran (208 miliar barel), Kanada (163 miliar barel), dan Irak (145 miliar barel) di lima besar. Problemnya, cadangan minyak itu hampir seluruhnya didominasi pemerintah Venezuela melalui perusahaan minyak bumi dan gas negara Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), pasca-nasionalisasi pada 1970-an dan Revolusi Bolivarian (1992-1998). Sekilas tentang sejarahnya, masyarakat pribumi di Venezuela sudah memanfaatkannya untuk banyak keperluan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Setidaknya ada 30 kelompok pribumi yang dahulu mendiami wilayah Venezuela sekarang, di antaranya masyarakat Wayuu, Warao, Kali’na, Pemon, dan Paraujano. “Di wilayah utara Venezuela, masyarakat pribumi menemukan cairan-cairan hitam yang terdapat di genangan air laut dan seiring gelombang air, cairan hitam dan kental itu menggunung dan membesar. Mereka belum tahu itu zat apa dan mereka menyebutnya dengan ‘ mene ’,” ungkap pakar ekstraktif energi dan pertambangan Japhet Miano Kariuki dalam artikel “Uncovering the Hidden Histories: A Study of Venezuela’s Energy Landscape” di buku Energia Progresiva: An Intertemporal Analysis of Latin America and the Caribbean’s Energy Landscape in the Industrial Age. Para masyarakat pribumi itu, lanjut Kariuki, memberdayakannya dengan mengekstrak mene menggunakan selimut putih dari sumber-sumber rembesan minyak bumi. Hasilnya, mereka gunakan untuk pengobatan, memperbaiki dan menambal kano-kano mereka, untuk penerangan, dan bahkan untuk menjebak hewan-hewan buruan. Bangsa Eropa sendiri sudah menjejakkan kaki di Venezuela pasca-ekspedisi ketiga Christopher Colombus pada medio 1498. Akan tetapi catatan pertama tentang pertemuan bangsa Eropa dengan minyak bumi di Venezuela baru terjadi tak lama kemudian setelah Spanyol mendirikan kota koloni pertama, Nueva Cádiz di Pulau Cubagua mulai 1500. Bangsa Spanyol menyebut mene alias minyak mentah itu dengan sebutan ‘ petróleo ’ dari bahasa Latin, ‘ petroleum ’ yang aritnya minyak dari batu. “Ratu Spanyol, Juana, dalam sebuah suratnya (tertanggal 3 September 1536) dari ibukota Valladolid menuliskan kepada ‘para pejabat yang mengirimkan azeite petrolio (minyak mentah)” dari Nueva Cádiz, Cubagua, memerintahkan ‘sebanyak mungkin untuk mengirimkannya kepada saya dalam kapal-kapal yang datang dari pulau itu’. Sang ratu menyebutkan ‘air mancur’ minyak di Cubagua yang ‘sepertinya akan sangat menguntungkan’,” tulis Aníbal R. Martínez dalam Chronology of Venezuelan Oil. Peta Pulau Cubagua di Venezuela ( aapg.org ) Tetapi, baru tiga tahun berselang minyak pertama dikirimkan. Pada 30 April 1539, Don Francisco de Castellanos, bendahara Nueva Cádiz, mengirim satu barel minyak Venezuela dengan kapal Santa Cruz dalam pengiriman yang dipimpin Francisco Rodríguez de Covarrubia dan Bernardino de Fuentes. “Pengiriman ke Spanyol itu diperuntukkan bagi Charles V, Kaisar Romawi Suci – yang juga menguasai Spanyol, untuk mengobati encok yang dideritanya. Inilah yang menjadi ekspor minyak Venezuela pertama secara simbolis,” sambung Kariuki. Kendati demikian, eksplorasinya untuk kepentingan industri baru terjadi berabad-abad kemudian. Menurut Gustavo Coronel dalam The Nazionalization of the Venezuelan Oil Industry, adalah Presiden Juan Vicente Gómez sejak memerintah pada 1908, memberikan sejumlah konsesi untuk mengeksplorasi, memproduksi, dan menyuling minyak bumi kepada sejumlah korporat, salah satunya Barber Asphalt Company (kini General Asphalt). Barber Asphalt Company melalui anak perusahaannya, Caribbean Petroleum Company (CPC) yang mengeksplorasinya. Meski kemudian CPC dibeli sebagian sahamnya, 51 persen oleh Royal Dutch Shell senilai 1 juta dolar Amerika. “Pada 31 Juli 1914, CPC memulai eksploitasinya di sumur Zumaque-I, terletak di sisi timur Danau Maracaibo yang kemudian tercatat jadi sumur minyak komersial pertama di Venezuela. Sementara perusahaan-perusahaan minyak AS mulai tertarik dan berdatangan ke Venezuela pada 1919, atau setelah Perang Dunia I. Pada 1921, Standard Oil Company de Venezuela, anak perusahaan Standard Oil Company yang berbasis di New Jersey, didirikan. Lalu (pengekspor) Lago Petroleum Corporation juga dibentuk pada 1923, menjadi perusahaan AS pertama yang mengekspor minyak bumi dari Venezuela,” tulis Henry Jiménez Guanipa dalam Energy Law in Venezuela. Per 1932, minyak bumi Venezuela yang menggiurkan sudah mengundang setidaknya 11 kongsi dari tiga grup internasional besar dunia. Di antaranya Standard Group yang membawahi Standard Oil de Venezuela, Lago Petroleum Company, dan Orinico Oil Company. Ada pula The Gulf Group yang membawahi Venezuelan Gulf Oil Company. “Korporasi-korporasi besar ini bertahan setidaknya sampai terjadinya nasionalisasi pada 1975. Faktanya, perkembangan industri minyak bumi Venezuela, terlepas dari pro dan kontranya, selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan asing,” tambah Guanipa. Nasionalisasi industrinya dilancarkan dalam program “La Gran Venezuela” yang diserukan Presiden Carlos Andrés Perez yang lantas melahirkan PDVSA pada 1976. Sedangkan perusahaan-perusahaan AS kemudian harus angkat kaki, seperti, Gulf Oil Company, dan Mobil Oil Corporations, dengan hanya menerima sejumlah kompensasi. Tersisa Chevron, ExxonMobil dan ConocoPhillips yang masih beroperasi. Pun kawasan kaya minyak bumi, Orinico Petroleum Belt, kemudian dikuasai PDVSA pasca-Revolusi Bolivar dan naiknya Presiden Hugo Chávez. Ia yang kemudian pada 2007 juga membuat ExxonMobil tersingkir dari Venezuela. Maka “kaki” AS dalam industri minyak bumi Venezuela menyisakan Chevron. Maduro yang pada 2013 naik kursi kepresidenan meneruskan kebijakan-kebijakan Chávez, setidaknya sampai ia ditangkap dan dibawa ke AS pada 3 Januari 2026 lalu. “Chevron tetap fokus pada keselamatan dan kesejahteraan para pegawai kami, begitu juga integritas aset-aset kami. Kami tetap beroperasi dalam skala penuh dengan mengikuti hukum dan regulasi yang relevan,” tandas juru bicara Chevron, Bill Turenne, pasca-penangkapan Maduro, dilansir NPR , Minggu (4/1/2026).

KABAR beredar di sekitar Desa Timbang dan Sajana, Kabupaten Cirebon, seorang Indo-Belanda, Frans Emile Groeneveld, diangkat menjadi kuwu (kepala desa). Bukan hanya tak lazim --kepala desa adalah jabatan untuk orang yang disebut Indonesia asli atau pribumi, pengangkatan itu juga membuat geger. Kuwu Groeneveld --sebelumnya pernah magang sebagai teknisi laboratorium di pabrik gula Panggoengredjo dan kemudian bekerja di perkebunan Karet Limburg Estate. Dia sempat menjadi pengelola toko tembakau di Jamblang sebelum menjadi petani kecil dan kuwu-- pada Senin (14 November 1932) sore mengerahkan ratusan massa di Desa Timbang. De Indische Courant tanggal 21 November 1932 menyebut orang yang dikumpulkan itu jumlahnya sekitar 500 hingga 600 orang. Mereka, kata De Locomotief edisi 17 November 1932, diajak Kuwu Groeneveld untuk tidak perlu membayar obat pengendalian hama. Melihat upaya Kuwu Groeneveld yang meresakahkan itu, mantri dan wedana Cilimus turun tangan mengatasi provokasi si kuwu tadi. Namun para warga desa malah melempari batu kepada perangkat pemerintah kolonial itu. Pada pukul delapan malamnya, asisten residen dan bupati Cirebon datang ke desa itu dengan satu pasukan Veldpolitie (Polisi Lapangan). Mereka berupaya menegakkan ketertiban. Namun mereka justru menerima ancaman dan lemparan batu dari para warga. Mau-tak mau rombongan pejabat dan polisi itu pun mundur. Bala bantuan berupa polisi lapangan tambahan pun didatangkan untuk meredam kondisi yang tidak menyenangkan bagi pemerintah kolonial di desa itu. Asisten residen bersama polisi lapangan yang bersenjata maju lagi pada pukul 11 malam itu. Kerja alot para pejabat dan polisi kolonial itu baru berhasil pada pukul 3 dinihari Selasa, 15 November 1932, dengan tertangkapnya Kuwu Groeneveld. “Biarkan Kuwu kalian ditangkap begitu saja," kata Kuwu Groeneveld ketika ditangkap dengan disaksikan banyak warganya. Soerabaijasch Handelsblad tanggal 1 Februari 1934 memberitakan, Kuwu Groeneveld tampak ingin bertanggung jawab sekaligus ingin bicara kepada pemerintah. Maka pemberitaan tentang Kuwu Groeneveld pun menjadi ramai setelah tanggal 16 November 1932. Ada yang menyebut Kuwu Groeneveld sebagai Ratu Adil. Koran kiri Belanda De Tribune edisi 16 November 1932 bahkan menyebut Kuwu Groeneveld sebagai seorang petani kecil, bukan orang Indonesia, yang menempatkan dirinya di garis depan penduduk dan bersama-sama mereka membela desa dan memaksa penguasa. Pada awal 1930-an itu, ekonomi Hindia Belanda amat buruk akibat terimbas Depresi Ekonomi Dunia sejak 1929 ( Black Tuesday ). Saking sulitnya kehidupan masyarakat, muncul pelesetan zaman itu sebagai "Zaman meleset". “Peristiwa ini dengan jelas menunjukkan meningkatnya penderitaan penduduk Indonesia sebagai akibat dari krisis kapitalis,” sebut De Tribune edisi 16 November 1932. Berbeda dari De Tribune yang menyebut itu sebagai masalah kelas yang menderita, kebanyakan koran berbahasa Belanda yang terbit di Hindia Belanda justru menyalahkan kondisi itu pada Kuwu Groeneveld. Banyak koran Belanda sekadar menyebut Groeneveld sebagai pembuat onar. Groeneveld tentu saja ditahan dan diperiksa. Ketika ditahan di Penjara Cirebon, dirinya enggan untuk bicara. De Indische Courant menyebut, pada Kamis (17 November 1932) pagi, Groeneveld dibawa ke Batavia. Groeneveld tampil layaknya petani Jawa, memakai celana panjang dan kemeja dengan penutup kepala. Tak hanya diperiksa polisi, Groeneveld juga diperiksa ahli jiwa. Groeneveld dianggap tidak gila hingga dia kemudian bisa diadili. Bataviaasche Nieuwsblad tanggal 15 Oktober 1936 mengabarkan, dua pengikut Groeneveld, Amsar dan Abdoelgani, dijatuhi enam bulan penjara oleh Landraad Majalengka. Groeneveld sendiri dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara. Meski sudah ditahan, Groeneveld masih ingin meminta audiensi dengan gubernur. Dirinya ingin melaporkan keluhan masyarakat di wilayahnya menjadi kuwu. Koran Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie tanggal 9 Oktober 1934 menyebut, laporannya menyertakan motto "Cari Adil, Dapat Bedil". Setelah bebas, Groeneveld tak bisa lagi kembali ke Cirebon. Menurut De Sumatra Post edisi 16 September 1937, pemerintah kolonial mengharuskan Groeneveld untuk tinggal di Surabaya demi Rust en Orde (keamanan dan ketertiban) di Cirebon.

SUMATRA UTARA menjadi daerah rawan kekerasan setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Di Kota Medan, kesatuan aksi massa antikomunis (KAP-Gestapu) bergerak secara masif memburu anggota dan simpatisan PKI. Pemuda Pancasila termasuk organisasi yang paling gencar menumpas PKI di bawah komando Angkatan Darat.  Sejak KAP-Gestapu di Medan terbentuk pada 7 Oktober 1965, Pemuda Pancasila tak pernah absen dalam operasi menghancurkan basis-basis PKI maupun yang terafiliasi dengan PKI. Mulai dari penyerbuan ke kantor Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia), gedung SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), hingga pengambilalihan Gedung BAPERKI. Aksi-aksi itu kerap berujung pada penganiayaan dan pembunuhan terhadap pimpinan PKI setempat.  “Pada peristiwa penyerbuan kantor Sarpubri itu, Ketua SOBSI Sumatra Utara, Zakir Sobo mati terbunuh oleh massa. Penyerbuan kantor Sarbupri itu mendapat pengawalan dari pasukan Kodam II Bukit Barisan,” catat tim penulis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam Pulangkan Mereka: Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia .  Tidak hanya menyasar PKI dan ormas-ormasnya, Konsulat Republik Rakyat Cina (kini RRT) juga digeruduk. Pada 10 Desember 1965, demonstrasi di depan Konsulat RRC berubah menjadi kerusuhan. Dalam huru-hara itu, seorang anggota IPTR (Ikatan Pemuda-Pelajar Tanah Rencong) tewas akibat tembakan peluru nyasar. Dari gedung konsulat, kerusuhan menjalar ke arah kekerasan rasial terhadap warga Tionghoa. Rumah-rumah mereka dilempari bahkan dibakar.  Ketua Aksi Pemuda Effendi Nasution dari Pemuda Pancasila dianggap bertanggung jawab sebagai pemimpin gerakan. Selain Effendi, aparat keamanan juga menangkap tokoh komando aksi lainnya seperti S. Sinambela dari SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) dan Ahlimuddin Pulungan dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Aksi yang digerakan Effendi dan komplotannya terdengar sampai Istana Negara. Presiden Sukarno yang berang mengeluarkan surat perintah untuk memanggilnya ke Jakarta. Ketika menghadap Bung Karno di Istana, Effendi didampingi oleh Brigjen TNI Soekendro, sesepuh Partai IPKI yang membidani lahirnya Pemuda Pancasila.  Dalam biografinya, The Lion of Noth Sumatra: Kisah Perjuangan H.M.Y. Effendi Nasution (Pendi Keling) yang ditulis Syamsul Bahri Nasution dan Saifuddin Mahyuddin, Effendi semula girang menyambut panggilan dari Presiden Sukarno. Ia berkeyakinan akan mendapat sesuatu yang menggembirakan seperti orang ketiban bintang dari langit. Paling tidak, kedatangannya ke Istana Negara bakal menaikan pamornya sebagai orang daerah yang berperan. Namun, kenyataan yang terjadi justru bertolak belakang dengan harapan.  Ketika diterima oleh Bung Karno, suasana Istana sedang ramai. Banyak tetamu undangan sehingga Effendi harus menunggu lebih dulu. Setelah tiba waktunya, pengawal Istana mempersilakan Effendi masuk menghadap presiden. Tanpa tedeng aling-aling, Bung Karno meluapkan murkanya.  “Kamu yang bernama Effendi, kamu ini cross boys dan rasialis ya,” bentak Bung Karno.  Belum sempat Effendi menjawab, Bung Karno lanjut mencecar.  “Hei, kamu kan yang memimpin Pemuda Pancasila yang mengganyang Cina di Sumatra Utara,” kata Bung Karno seraya telunjuknya mengarah ke muka Effendi di depan khalayak ramai.  Bung Karno kian garang. Tangannya seolah-olah hendak menggampar Effendi. Diperlakukan demikian, Effendi merasa harga dirinya direndahkan. Jiwa preman dalam diri Effendi menyala-nyala. Andai kata Bung Karno menamparnya, timbul niat Effendi untuk membalas. Dengan emosi tertahan, Effendi memberanikan diri menjawab.  “Tidak mungkin saya mengganyang Cina karena etnisnya Pak. Karena dalam barisan Pemuda Pancasila di Sumatra Utara ada yang berasal dari Cina, Arab, Keling, India, dan sebagainya Pak. Bapak boleh menanyakan kepada Gubernur Sumatra Utara atau Pangdam II/BB. Saya mengganyang Cina karena mereka terlibat G30S Pak,” sanggah Effendi dengan logat Medan yang khas.  Bung Karno tampak meredakan amarahnya sejenak. Setelahnya, Effendi dan Soekendro dipersilakan duduk di kursi rotan di beranda Istana. Sejurus kemudian, Bung Karno melanjutkan pembicaraan.  “Cara kamu bertindak sudah membikin kekacauan seperti yang dilakukan gerombolan,” ujarnya  “Mungkin Pak,” sahut Effendi, “Tindakan saya seperti gerombolan tetapi sasaran kami di Sumatra Utara tetap pada orang-orang yang terlibat G30S Pak.”  “Kamu memang bandel dan terlalu banyak bicara,” hardik Bung Karno.  Soekendro menyadari amarah Bung Karno mulai naik lagi. Buru-buru tangannya menyolek Effendi sebagai isyarat agar tak usah berbantah-bantah. Setelah dua jam menghadap Bung Karno di Istana, Effendi dan Soekendro pamit undur diri. Di akhir pertemuan, Bung Karno berpesan kepada Effendi.  “Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin jangan suka mengelak dari kenyataan dan tanggung jawab. Jika kamu memang salah, akui kesalahanmu,” Bung Karno memberi wejangan.  “Baik Pak! Pesan Bapak akan saya ingat sebagai seorang guru kepada muridnya,” balas Effendi.  “Tidak. Kamu bukan murid saya.”  “Baik, kalau memang Bapak tidak menganggap saya sebagai murid, ya tak mengapa.”   Effendi Nasution alias Pendi Keling dikenal sebagai preman legendaris dan mantan petinju yang memimpin Pemuda Pancasila Kota Medan. Ia kondang dengan panggilan Pendi Keling lantaran kulitnya gelap seperti orang India. Syamsul dan Saifuddin menyebut, di era 1950-an hingga 1970-an, hampir tak ada seorang pun pemuda di Medan yang tak mengenal nama Pendi Keling, terutama dalam dunia preman.  Meski dirinya diakui sebagai bos preman, menurut Effendi, mencuri, merampok, dan tindak kejahatan lainnya haram bagi preman. Effendi sendiri tak keberatan disebut preman Medan asli. Dia menolak tegas stigma preman yang acap kali disebut sebagai penjahat.  “Preman Medan itu mencari uang sebagai penanggung jawab keamanan pusat-pusat keramaian, di pasar atau bioskop. Ada juga yang menjaga keamanan bandar judi, atau menjadi pengawal pengusaha kaya. Pokoknya preman Medan mencari nafkah dengan cara yang terhormat. Yang penting preman itu bukan bandit,” terang Effendi dalam Kompas , 6 Febaruari 1994.   Pada dekade 1980-an, Effendi Nasution dikenal sebagai ketua Pertina (Persatuan Tinju Nasional) Sumatra Utara. Ia wafat pada 22 Agustus 1997 di Medan, meninggalkan seorang istri, empat orang anak, dan tujuh orang cucu. Semasa hidupnya, Effendi dipandang sebagai sesepuh Pemuda Pancasila dan eksponen Angkatan ‘66 yang disegani di Kota Medan.*

OPERASI militer Amerika Serikat yang melancarkan serangan udara ke Venezuela lantas menculik Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores pada Sabtu (3/1/2026) menggegerkan dunia internasional. Termasuk Indonesia yang mengkhawatirkan para Warga Negara Indonesia (WNI) di negeri dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia itu. Dalam pernyataannya sehari pasca-penculikan Presiden Maduro, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan keprihatinannya atas tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer di Venezuela. “Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengendepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan hukum humaniter internasional khususnya perlindungan terhadap warga sipil, yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama,” demikian pernyataan Kemlu dalam utas di akun resmi X-nya, @Kemlu_RI , Minggu (4/1/2026). Hampir sepekan berlalu, situasi di Venezuela memang mulai berangsur pulih. Wakil Presiden Delcy Rodríguez sudah ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt.) presiden Venezuela. Kendati begitu, Kemlu RI tetap memantau dan secara intensif berhubungan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas, termasuk memantau keadaan 37 WNI yang ada di Venezuela. Kemlu juga sudah menyiapkan protokol evakuasi dan rencana evakuasi seandainya konflik bereskalasi lagi. “KBRI Caracas secara intensif juga berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memantau perkembangan situasi terkini. KBRI Caracas juga sudah mengaktifkan alat komunikasi cadangan in case terjadi black out (kembali). Kita sudah menyiapkan perangkat radio, telefon satelit, dan juga perangkat Starlink, untuk memastikan komunikasi dengan (pemerintah) pusat tidak terputus,” ujar Plt. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Indonesia sendiri sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Venezuela sejak 1959. Diawali dari kunjungan singkat Presiden Sukarno ke negeri itu pada tahun tersebut. Ajakan Membuka Hubungan Diplomatik Bandara Aeropuerto Internacional de Maiquetía (kini Bandara Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) di ibukota Caracas pagi, 27 Mei 1959, itu lebih sibuk dari biasanya. Ada banyak pejabat Venezuela dan satu batalion korps Infantería de Marina (Korps Marinir Venezuela) berjaga-jaga. Hari itu Venezuela kedatangan tamu negara dari jauh. Presiden Sukarno dari Indonesia tiba untuk singgah sesaat selepas kunjungannya dari Argentina. Kunjungan itu merupakan tambahan dari agenda tur singkat Presiden Sukarno ke Amerika Selatan. Sukarno jadi presiden pertama dari negara Asia yang mampir ke kawasan itu, untuk membawa pesan persahabatan dari rakyat Indonesia sekaligus merintis hubungan diplomatik. Lawatan Sukarno ke Amerika Selatan sejak Maret 1959 dilakukan usai rangkaian kunjungannya ke Eropa. Dalam turnya menggunakan pesawat carteran Boeing 707 milik maskapai Pan American (Pan Am) Airways itu, sejumlah menteri seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Dr. Soebandrio diajak pula. Sebelumnya, Presiden Sukarno bertandang ke Buenos Aires, Argentina. Pemerintah Argentina sampai harus mengerahkan sembilan pesawat jet tempur Gloster Meteor Fuerza Aérea Argentina (Angkatan Udara Argentina) demi memperkuat pengamanan menjelang pesawat Sukarno mendarat di Bandara Internasional Ezeiza (kini Bandara Internasional Ministro Pistarini). Kala itu, kondisi politik di ibukota tengah bergolak. “Kendaraan-kendaraan bus juga dibakar oleh para demonstran, berpuluh orang luka-luka dan pusat perdagangan di kota menjadi sepi. Pihak polisi mempergunakan beratus-ratus bom gas air (mata) untuk membubarkan demonstran-demonstran tersebut yang berusaha hendak mendekati gedung Negara di mana Presiden (Arturo) Frondizi hendak menerima kunjungan Presiden Sukarno,” tulis suratkabar Harian Umum , 23 Mei 1959. Dari Argentina, agenda resmi Sukarno dijadwalkan ke Meksiko. Namun sebelum ke Meksiko, Sukarno memilih singgah selama sehari di Caracas, Venezuela. Presiden Sukarno saat disambut barisan kehormatan ketika berkunjung ke Argentina ( kemlu.go.id ) Di Bandara Maiquetía, Presiden Sukarno dan delegasi disambut langsung oleh Presiden Venezuela Rómulo Betancourt. Kedatangannya disambut pula barisan pengawalan dan kehormatan dari 250 personel Marinir Venezuela pimpinan Mayor Felipe Testamarck. “Di Maiquetía ia (Presiden Betancourt) didampingi Menteri Luar Negeri Ignacio Luis Arcaya. Betancourt dan Sukarno turut menginspeksi satu batalyon barisan kehormatan Marinir. Lalu dilanjutkan tur sepanjang jalur pantai dengan mobil sebelum mengadakan pertemuan tertutup,” ungkap Eladio Rodulfo González dalam Rómulo Betancourt: Más de Medio Siglo de Historia . Dari Bandara Maiquetía, Presiden Betancourt mendampingi Sukarno menuju pusat kota melewati jalur-jalur pantai. Sesampainya di istana negara Palacio de Miraflores, Presiden Sukarno menerima sambutan penghormatan lagi dengan tembakan meriam sebanyak 21 kali. “Setelah makan siang dengan Presiden Rumulo Betancourt di Istana Miraflores, kepada pers Sukarno menyatakan harapannya supaya antara Indonesia dan Venzuela selekasnya ada perhubungan diplomatik,” tulis harian Merdeka , 29 Mei 1989. Selepas itu, Presiden Betancourt kembali mengantarkan Sukarno ke bandara. Bersama delegasi, Sukarno pun bertolak ke Meksiko. Selain menyatakan ajakannya dalam menjalin hubungan diplomatik, Sukarno terkesan dengan pencapaian Venezuela yang saat dikunjunginya tengah membangun jembatan terbesar di dunia pada masanya. Jembatan yang dimaksud adalah Jembatan General Rafael Urdaneta. Jembatan sepanjang 8,7 kilometer di atas Danau Maracaibo itu menghubungkan kota Maracaibo dengan kota-kota lain di Venezuela. Pembangunan jembatan tersebut baru rampung dan diresmikan Presiden Betancourt pada 1962. Jembatan itu menginspirasi Sukarno untuk mencanangkan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera melalui Selat Sunda. Ide jembatan di atas Selat Sunda sejatinya sempat digagas tokoh Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Sedyatmo pada 1960. Presiden Sukarno yang tertarik lantas meminta ITB untuk uji desain pada awal 1965. “Kalau Venezuela, negeri kecil bisa juga mengadakan jembatan yang sekarang ini terbesar, sampai sekarang, di dunia. Lho kenapa kita tidak! Untuk keperluan ekonomi kita, untuk kemegahan bangsa kita. Satu jembatan yang lebih besar daripada Venezuela itu antara Jawa dan Sumatera,” seru Sukarno dalam pidatonya dikutip buku Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam, 1953-1966. Terlepas dari persoalan jembatan, Indonesia-Venezuela akhirnya membuka hubungan diplomatik secara resmi pada 10 Oktober 1959 atau lima bulan pasca-kunjungan Presiden Sukarno. namun KBRI baru dibuka di Caracas pada 1977 dan Kedutaan Venezuela dibuka di Jakarta pada 1981.*

SUMITRO Djojohadikusumo barangkali orang yang paling jengkel dengan hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di bidang ekonomi. Sebagai pimpinan delegasi Indonesia untuk komisi ekonomi, Sumitro bisa dibilang kalah banyak dari delegasi Belanda. Selain harus membayar utang perang kepada Belanda, pihak Indonesia harus mengizinkan De Javasche Bank (DJB) beroperasi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.  “Mengenai peran Bank Sentral, saya menginginkan agar BNI (Bank Negara Indonesia) menjadi Bank Sentral, itu adalah bank kita sendiri,” kenang Sumitro Djojohadikusumo dalam Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an  suntingan Thee Kian Wie.  Dalam KMB, nasib Sumitro justru bertolak belakang dengan koleganya sesama delegasi, Kolonel Tahi Bonar Simatupang yang mengurusi bidang militer dan Angkatan Perang. Simatupang menuai sukses dengan ditetapkannya TNI sebagai tentara Republik Indonesia. Sementara itu, tentara KNIL yang menjadi alat pertahanan di masa kolonial Hindia Belanda mesti angkat kaki setelah perundingan KMB disetujui. Pada konteks itu, Sumitro agaknya “cemburu” pada Simatupang.  “Seperti Simatupang yang menginginkan tentara Republik menjadi TNI dan bukan KNIL, begitulah saya menginginkan BNI menjadi Bank Sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak! Betapapun primitifnya TNI, ia adalah tentara kita! Sama juga dengan BNI. Saya merasa, itu adalah bank kita,” beber Sumitro.  Seperti KNIL, DJB yang dibentuk pemerintah kolonial telah berperan menjadi bank sentral dan bank sirkulasi sejak masa Hindia Belanda pada 1827. DJB punya banyak cabang di berbagai daerah di Hindia Belanda. Keberadaan cabang-cabang DJB disebabkan perannya selain sebagai bank sirkulasi juga sebagai bank umum. Ia mendistribusikan uang kertas dan menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dan perusahaan.  Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, peran DJB diambil alih Bank Negara Indonesia (BNI). Meski demikian, sepanjang masa revolusi kemerdekaan, DJB masih beroperasi sebagai agen kekuasaan kolonial, sedangkan BNI sebagai agen perjuangan Republik di bidang ekonomi. Antara tahun 1946–1949, BNI menjalankan tugasnya sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di tengah situasi perang.  Seperti disebut dalam 20 Tahun Indonesia Merdeka , BNI adalah pemegang kas negara hingga mampu memberi kredit kepada negara sampai jumlah 10 juta ORI (Oeang Republik Indonesia). Cabang-cabang BNI pada permulaan pendiriannya berada di Cirebon, Garut, Purwokerto, Malang, Solo, Madiun, Kediri, Bukittinggi, Kutaraja (Banda Aceh), Pekanbaru, Jambi, dan Sibolga. Pemerintah menugaskan BNI untuk mengatur peredaran ORI sebagai uang kertas pemerintah.  Aktivitas BNI sebagai bank sentral dan pengatur sirkulasi ORI terhenti setelah hasil perundingan KMB diratifikasi pada akhir 1949. DJB pun kembali beroperasi. Tujuan ditunjuknya DJB sebagai bank sentral bagi Indonesia agar pembayaran utang pemerintah kepada pemerintah Belanda bisa berjalan lancar satu pintu. Kesepakatan ini menunjukkan dominasi Belanda atas sistem moneter dan perekonomian Indonesia terus berlanjut meskipun Belanda telah mengakui kedaulatan politik Indonesia.  Persetujuan KMB terkait posisi DJB membuat Sumitro cukup terpukul. Sebab, BNI dengan segala kekurangan dan kelebihannya merupakan bank yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Dari sudut sentimen pribadi, pendiri BNI adalah Margono Djojohadikusumo yang menjadi presiden direktur pertama, yang tak lain ayah dari Sumitro. Selain itu, keberadaan BNI dalam rentang waktu yang singkat telah mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.  Menurut Agus Setiawan, dkk. dalam Konferensi Meja Bundar: Jalan Menuju Terbentuknya Bank Sentral Republik Indonesia , berbagai program pemerintah Indonesia melalui BNI dan Departemen Keuangan selama masa revolusi senantiasa mendapat tanggapan positif dan dukungan nyata dari rakyat dalam upaya membendung manuver moneter NICA. Hal tersebut mengungkapkan kebanggaan dan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai tersebut menjiwai keberadaan BNI kendati secara pengalaman, profesionalisme, dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, DJB jauh melebihi kapasitas BNI.  Setelah persetujuan KMB, BNI tak lagi bertugas mencetak dan mengedarkan uang di wilayah Indonesia. Namun, umur DJB pun tak panjang. Pada 1951, pemerintah Indonesia menasionalisasi DJB yang kemudian melahirkan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sjafruddin Prawiranegara menjadi gubernur BI yang pertama.  Sementara itu, BNI beralih menjadi bank umum. Kendati demikian, pada 1950, BNI ditetapkan sebagai bank devisa yang bertugas untuk mendukung kegiatan ekspor dan mempunyai akses langsung terhadap kegiatan transaksi di luar negeri.   Dalam perkembangan berikutnya, BNI memainkan peranan penting dalam mendukung Program Benteng. BNI menyediakan kredit kepada para importir nasional untuk menjalankan usaha yang umumnya kekurangan modal. Sumitro Djojohadikusumo saat menjabat menteri perdagangan membidani Program Benteng untuk membangun kelompok pengusaha nasional sebagai kekuatan ekonomi swasta pada 1950-an.*

PULUHAN tahun silam, Larantuka pernah menjadi bahan berita yang memilukan Indonesia. Gempa melanda Larantuka dua minggu sebelum Natal, pada 12 Desember 1992. Sekitar 2.500 orang meninggal dunia. Band asal Surabaya yang pecahan dari AKA, yakni menamakan SAS, lalu mengabadikannya lewat lagu apik dengan judul "Larantuka". Belakangan, band asal Surabaya lain yang lebih junior juga membawakan lagu apik tersebut. Terlepas dari gempa tadi, Larantuka punya sejarah menarik. Larantuka adalah salah satu kerajaan Kristen di Indonesia. Kemunculannya punya kaitan dengan pengaruh Portugis yang kuat di sana, meski kemudian Belanda yang mendominasi. Dalam  Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Timur, Koehuan dkk. menyebut pada 20 April 1859 Portugis menyerahkan wilayah Flores, termasuk Larantuka, kepada Belanda. Kerajaan Larantuka pernah dipimpin oleh Don Lorenzo Dias Viera Godinho alias Don Lorenzo II. Menurut Karel Steenbrink dalam  Catholics in Indonesia, 1808-1942: A Documented History,  Belanda tak mengakuinya sebagai raja meski dia tetap dianggap raja oleh rakyatnya. Don Lorenzo II punya pembantu yang masih terhitung sepupu, yakni Louis Balantran de Rosario. Sepupu tersebut adalah putra dari Catherine Diaz Viera Godinho, saudari ayah Don Lorenzo II. Louis diberi jabatan sebagai wakil raja ketika masih muda. Louis muda suatu hari berselisih dengan istrinya. Perselihan itu memicu sebuah bedil menyalak. Bedil yang menyalak itu melukai istrinya hingga meninggal. Koran Algemeene Handelsblad tanggal 12 September 1904 memberitakan, Louis kemudian dihukum atas tindakannya itu dengan diasingkan di Kupang. Louis kembali ke Larantuka usai menjalani hukuman. Dia lalu menjadi tukang jahit. Langganannya para pejabat setempat. Pada pertengahan 1904, Don Lorenzo II dianggap Belanda sebagai biang kerok kerusuhan. Pemerintah kolonial lalu menangkapnya. “Pada tanggal 1 Juli, saya mengirim Raja Larantuka Don Lorenzo sebagai tahanan ke Kupang,” kata residen Timor di koran Het Vaderland tanggal 29 Agustus 1904. Don Lorenzo II tak hanya ditahan di Kupang tapi juga dibuang ke Yogyakarta. Anaknya, Servus Dias Viera Godinho, juga ikut ke Jawa dan dididik secara kristen di sana. Dia pernah bersekolah di Surabaya. Kekosongan kekuasaan itu membuat Louis harus berhenti menjadi tukang jahit. Maka dilantiklah Louis menjadi raja Larantuka. Dia lalu dikenal sebagai Don Louis. Sulit bagi raja di wilayah Hindia Belanda menolak kuasa dari pemerintah kolonial. Seperti nyaris kebanyakan raja lain di masanya, Don Louis pun menandatangani Korte Verklaring (Kontrak Pendek) yang menguatkan kuasa pemerintah kolonial. Kekuasaan Belanda di Larantuka pun menjadi lebih kuat. Namun, raja yang mantan tahanan dan tukang jahit itu tidak lama bertakhta. Pada 1906 dia meninggal dunia dan digantikan Joan Balantran de Rosario. Pada 1910, Don Lorenzo II di Yogyakarta meninggal dunia. Sementara, Joan juga tak lama memerintah, hanya memerintah hingga 1912 . Maka putra Don Lorenzo, Johannes Servus, kemudian naik menjadi raja. Seperti Don Louis, Don Servus pun menandatangani kontrak yang sama, demi menjaga dominasi pemerintah Hindia Belanda di sana. Namun orang-orang Belanda yang membatasi kekuasaan Don Servus masih mengeluhkan dirinya. Het Vaderland tanggal 10 Februari 1915 menyebut dirinya pemabuk dan gemar mencari hiburan dari perempuan. Orang Belanda merasa aneh dengan pria yang dididik misi Kristen namun dekat dengan dunia maksiat. Dia menjadi raja pada usia 21 tahun dan dianggap tidak cakap dan tidak berprinsip.*

ADA yang tak biasa dalam gelaran Piala Afrika 2025 di Maroko yang berlangsung 21 Desember 2025–18 Januari 2026. Setiap tim Kongo bermain, di tengah-tengah euforia dan tabuhan genderang suporter di tribun stadion, berdiri dengan tenang dan tak bergerak hampir 90 menit dengan mengangkat tangan. Ya, “Patrice Lumumba” hadir menyemangati dan memberi spirit kepada timnas Kongo di lapangan. Tentu ia bukan sosok asli Bapak Pendiri Republik Demokratik Kongo itu. Ia dikenal para suporter Kongo sebagai Lumumba Vae. Nama aslinya Michel Nkuka Mboladinga. Pria berusia 49 tahun itu sudah melakukan pose Lumumba sejak 2013 meski baru viral belakangan pada Piala Afrika 2025. Lumumba Vae acap hadir dengan gaya rambut khas 1960-an dan kacamata browline atau kadang dijuluki kacamata aktivis HAM Malcolm X. Ia hadir mengenakan kemeja kuning, jas biru muda, dan celana merah khas warna bendera Kongo. Lumumba Vae berdiri di atas sebuah pedestal untuk bisa berdiri lebih tinggi di antara kerumunan penonton dengan mengangkat tangan kanannya khas pose patung Patrice Lumumba di ibukota Kinshasa. “Ia [Lumumba] adalah orang yang memberikan kami kebebasan untuk mengekspresikan diri kami. Ia mengorbankan jiwanya untuk kami, untuk memberikan kami kemerdekaan. Ia pahlawan bagi kami. Lumumba adalah spirit dan teladan buat kami. Saya berdiri dalam diam untuk memberi kekuatan kepada tim, untuk memberi energi kepada para pemain,” ujar Lumumba Vae kepada Associated Press , Rabu (7/1/2026). Sayangnya, Lumumba Vae akhirnya menangis dan menurunkan tangannya tatkala Kongo disingkirkan Aljazair di babak 16 besar pada 6 Januari 2026. Kendati pihak penyelenggara Piala Afrika 2025 menawarkan Lumumba Vae untuk tetap berada di Maroko sampai turnamen berakhir dengan kompensasi uang per pertandingan, ia memilih pulang ke negerinya di Kongo. Sosok asli Patrice Émery Lumumba (kiri) dan patungnya di ibukota Kinshasa (Independant edisi 13 Maret 1960/Fondation Carmignac) Sukarno dan Patrice Lumumba Patrice Émery Lumumba lahir pada 2 Juli 1925 di Katakokombe, Kasai, saat Kongo dijajah Belgia. Meski dibesarkan sebagai seorang Katolik yang taat, ia tumbuh di sekolah-sekolah Protestan. Di usia muda, Lumumba melalui buku-buku berkenalan dengan banyak tokoh pembaru Eropa seperti Jean-Jacques Rousseau, François-Marie Arouet alias Voltaire, hingga para penyair dan sastrawan semisal Jean-Baptiste Poquelin alias Molière dan Victor Hugo. Tak heran kemudian ia sering membuat puisi-puisi bertemakan anti-kolonialisme sembari bekerja serabutan jadi juru tulis kantor pos hingga sales minuman bir. Lumumba kemudian turut mendirikan organisasi yang menjadi partai beraliran sosialis, Mouvement National Congolais (MNC) pada 1958. Sejarawan Belgia, David van Reybrouck menyebut, aktivisme Lumumba memerdekakan negerinya terpapar inspirasi dan kaitan langsung dengan Bandung Spirit atau Semangat Bandung yang lahir dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955. Reybrouck, dalam public lecture berjudul “Sukarno and the Making of the New World” di Jakarta pada 22 Oktober 2025 mengungkapkan, gagasan gerakan dekolonisasi di Afrika mulanya dibawa pemimpin Mesir, Gamal Abdel Nasser yang hadir di KAA. Gagasan itu ditularkan kepada pejuang kemerdekaan Ghana, Kwame Nkrumah. Ia pula yang menginisiasi All-African People’s Conference (AAPC) di Accra, Ghana pada Desember 1958 dengan merujuk pada manifesto Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Semangat Bandung. “Nkrumah mengorganisir konferensi itu pada 1958 untuk para aspiring activists  dari [negeri-negeri] Sub-Sahara. Salah satu yang turut datang adalah pemuda dari Kongo bernama Patrice Lumumba. Jadi, ini semua dilihat sebagai pilar-pilar bagi lahirnya gerakan Pan-Afrika. Ketika Lumumba pulang ke Kongo, ia ikut menyebarkan Semangat Bandung. Beberapa bulan kemudian kebangkitan dan kemerdekaan terpicu di Kinshasa. Jadi, ada direct connection di situ, bahwa Semangat Bandung sangat menular,” terang Reybrouck. Kongo, negara terluas kedua di Benua Afrika setelah Aljazair, akhirnya meraih kemerdekaannya dari Belgia pada 30 Juni 1960. Lewat hasil pemilu pertamanya, Lumumba terpilih menjadi perdana menteri merangkap menteri pertahanan nasional di usia 34 tahun. Nahas, pergolakan politik dan konflik terjadi di Kongo yang baru merdeka. Dalam Krisis Kongo (1960-1962) pemerintahan Lumumba dikudeta dan diburu pemerintahan separatis Katanga pimpinan Moise Tshombe yang didukung pasukan bayaran Gendarmerie Belgia. Sudah sejak lama Lumumba jadi target Belgia, Inggris, dan Amerika Serikat. “Amerika dan Belgia sempat merencanakan pembunuhan, beberapa negara Barat juga meyakini Lumumba adalah sosok berbahaya bagi perusahaan neokolonial mereka di Afrika. Pada 19 September 1960 Presiden Amerika [Dwight Eisenhower] dan Menteri Luar Negeri Inggris [Alec Douglas] membahas Krisis Kongo. Sang presiden menyatakan keinginannya ‘bahwa Lumumba akan jatuh ke sungai penuh dengan buaya’,” tulis sosiolog Belgia, Ludo De Witte dalam The Assassination of Lumumba. Hanya enam bulan memerintah, Lumumba ditangkap pasukan Kolonel Joseph Mobutu pada 1 Desember 1960. Lumumba dibawa dan ditahan di Katanga. Setelah disiksa, Lumumba dan dua rekannya dieksekusi regu tembak di bawah sebuah pohon pada 17 Januari 1961 malam. Hingga kini, jasad Lumumba tak diketahui rimbanya. Kelak, pada Juni 2022, Pemerintah Belgia mengembalikan sebuah gigi emas kepada keluarganya, sekaligus menyampaikan pengakuan dan permohonan maaf atas keterlibatan Belgia dalam pembunuhan Lumumba. Jalan Patrice Lumumba di Padangsidempuan, Sumatera Utara (Tangkapan Layar Google Maps) Kabar pembunuhan Lumumba sampai ke telinga Presiden Sukarno. Pemerintahan Sukarno mengabadikan namanya jadi nama jalan di Jakarta, Surabaya, dan Padangsidempuan, Sumatra Utara. “Pada 1961, Sukarno menamakan sebuah jalan di Jakarta Pusat setelah pembunuhan pemimpin Kongo Patrice Lumumba sebagai solidaritasnya kepada rakyat Kongo. [Namun] pada 1970-an, seiring adanya protes teroganisir terhadap nama jalan yang dianggap nama pemimpin kiri, pemerintahan anti-komunis Soeharto mengganti nama jalannya,” tulis Christophe Dorigné-Thompson dalam Indonesia’s Engagement with Africa. Pada medio 1977, Jalan Patrice Lumumba di Kemayoran, Jakarta Pusat diganti menjadi Jalan Angkasa. Begitu pula di Surabaya kembali diganti menjadi Jalan Raya Darmo. Mengutip begandring.com , Jalan Patrice Lumumba bergeser ke Jalan Ngagel, tetapi tidak lama diganti kembali menjadi Jalan Ngagel. Yang tersisa kini hanya gang kecil yaitu Kampung Lumumba Dalam dan Lumumba Buntu, keduanya masuk Kelurahan Ngagel, sedangkan Lumumba Timur masuk kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo. Sementara itu, Jalan Patrice Lumumba di Padangsidempuan tetap bertahan.*

GREENLAND, pulau terbesar di dunia itu luasnya 2,16 juta kilometer persegi, sekitar 19,6 persen lebih besar dari luas wilayah Indonesia. Menariknya, Indonesia punya hubungan perdagangan dengan negeri yang berada di bawah kedaulatan Denmark itu meski nilainya relatif kecil. Mengutip data Market Inside , per Oktober 2024-September 2025 nilai perdagangan kedua negara ini mencapai US$146 ribu atau setara Rp2,46 miliar. Indonesia mengekspor berbagai macam produk besi dan baja, mesin dan peralatan elektronik, produk-produk keramik, tekstil, hingga furnitur. Meski masih di bawah Denmark, Greenland bisa mengatur negerinya sendiri sejak 2009, termasuk soal perdagangan. Hak otonom mereka dapatkan lewat Undang-Undang Pemerintahan Mandiri sehingga mereka punya parlemen dan perdana menteri (PM). Suatu perubahan yang selangkah lebih dekat menjadi negara merdeka. Hanya saja belakangan ini Greenland mulai diusik. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mencaploknya dengan alasan keamanan nasional. Ia cemas dengan jalur perdagangan baru di kawasan Arktik yang dilalui kapal-kapal Rusia dan China. Dampaknya, Denmark meradang. Hubungan antara AS dengan Denmark, yang sama-sama bersekutu di NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, menimbulkan ketegangan. Menjadi menarik karena rupanya Greenland juga punya sejumlah kekayaan alam berupa mineral tanah jarang. “Jika AS memilih untuk menyerang negara [anggota] NATO secara militer, maka segalanya akan berakhir, termasuk NATO dan keamanan yang telah dijaga sejak akhir Perang Dunia II,” kata PM Denmark Mette Frederiksen, dikutip CNN , 9 Januari 2026. Terbaru, Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menlu Greenland Vivian Motzfeldt terbang ke Washington DC untuk bertemu Wakil Presiden AS J.D. Vance dan Menlu Marco Rubio pada Rabu (14/1/2026). Hasilnya inkonklusif. Baik AS maupun Denmark dan Greenland tidak menyepakati beberapa hal fundamental. Sementara Presiden Trump melalui akun media sosial  Truth Social , @realDonaldTrump pada Rabu (14/1/2026), bersikukuh Greenland harus berada di bawah kendali AS. Di Greenland, AS punya Pangkalan Antariksa Pituffik yang berjarak sekitar 1.500 kilometer dari ibukota Nuuk, sebagai basis sistem peringatan misil penting di kawasan Arktik. “AS butuh Greenland demi keamanan nasional. Vital bagi Golden Dome yang kami bangun. NATO semestinya jadi ujung tombak kami. JIKA TIDAK, RUSIA ATAU CHINA AKAN DAN ITU TIDAK BOLEH TERJADI! Secara militer tanpa kekuatan besar AS, yang sudah saya bangun sejak periode pertama, NATO tidak akan jadi kekuatan efektif atau kekuatan penangkal –bahkan tak secuil pun! Mereka dan saya tahu itu. NATO jadi jauh lebih kuat dan efektif bersama Greenland di tangan AMERIKA SERIKAT. Kurang dari pada itu tidak bisa diterima,” kata Trump. Tanah Orang Inuit Dalam usaha meyakinkan dunia internasional bahwa AS berhak berada di Greenland, sebelumnya Trump pernah berseloroh dan menyinggung sejarah, bahwa meskipun orang-orang Denmark pernah mendaratkan kapal di Greenland 500 tahun lalu, bukan berarti mereka bisa memilikinya. Faktanya, daratan Greenland mulai dihuni manusia sejak 2.500 tahun Sebelum Masehi (SM) yang datang dari daratan lain dari barat yang kini menjadi wilayah Kanada. Masyarakat itu bertransformasi jadi pribumi Inuit. Makanya tak sedikit orang-orang Inuit ada di kawasan Arktik seperti Kanada, Greenland, Siberia di Rusia, hingga Alaska di AS. Mereka terkenal dengan sebutan “Orang Eskimo”. Dalam lidah orang Inuit, negeri itu disebut Kalaallit Nunat artinya “Tanah Orang Inuit Kalaallit”. Adapun pemukim dari Skandinavia atau Viking dari Eropa Utara baru datang kemudian. Dikisahkan dari manuskrip saga Eiríks saga rauða dari abad ke-13, Erik Thorvaldsson alias “Erik Si Merah” dari Norwegia adalah orang Skandinavia pertama yang datang ke negeri itu dengan membawa 14 kapal pada tahun 982. Ia pula yang menamakan negeri itu sebagai Grœndland. “Pada musim panas, Erik pergi untuk bermukim di negeri yang ia temukan, di mana ia menamakannya Greenland dengan alasan orang-orang akan tertarik datang jika negeri itu dinamai dengan nama yang disukai,” tulis saga tersebut. Erik mendirikan tiga pemukiman awal di pesisir timur, barat, dan pedalaman tengah, serta di beberapa fjord atau teluk panjang yang menyempit. Sedangkan Kerajaan Norwegia Lama baru mengklaim Greenland sebagai wilayah kekuasaannya pada tahun 1261 di masa Raja Haakon IV Haakonsson. Sebaran masyarakat pribumi Inuit dari Greenland sampai Alaska. (X @GreenlandRepDC). Denmark dan AS di Greenland Pada 1380 terjadi Persatuan Kalmar sebagai unifikasi Norwegia dan Denmark. Jauh kemudian Denmark-Norwegia berpisah dan melalui Traktat Kiel 1814, Kerajaan Denmark mengklaim Greenland, Islandia, dan Kepulauan Faroe dari Kerajaan Norwegia. Maka, sejak 1814 itulah Greenland resmi dikuasai Denmark. Meski begitu sempat ada kekosongan kekuasaan ketika Denmark diduduki Jerman pada Perang Dunia II (1939-1945). Di saat itulah militer AS menduduki beberapa wilayah Greenland dengan alasan mencegah invasi Jerman. Samuel Eliot Morison dalam History of United States Naval Operations in World War II, Volume 1: The Battle of Atlantic September 1939-May 1943 mencatat, AS sampai membangun Pangkalan Udara Bluie West-1 di Narsarsuaq di pesisir selatan dan Pangkalan Udara Bluie West-8 di Søndre Strømfjord di pesisir barat. Uniknya, pendudukan AS itu tanpa persetujuan pemerintahan Denmark yang masih diduduki Jerman. Pendudukan itu tercapai setelah Duta Besar Denmark untuk AS Henrik Kauffman menyerahkan kendali pertahanan Greenland yang bikin kaget pemerintahan Denmark sendiri. Baru pada 1953, pemerintah Denmark menyatakan Greenland bukan lagi koloni, melainkan wilayah yang terintegrasi. Di tahun itu pula Denmark dan AS dalam kerangka NATO, menyepakati persetujuan Greenland Defense Agreement, di mana AS diberikan keleluasaan mendirikan basis militer, yaitu Pangkalan Udara Thule (kini Pangkalan Antariksa Pituffik). Greenland Ingin Merdeka Terlepas dari banyaknya tuntutan untuk merdeka, Denmark memberikan status otonomi kepada Greenland pada 2009. Greenland pun punya pemerintahan sendiri, sebagaimana juga Kepulauan Faroe. Meski begitu Denmark masih mengendalikan sektor hubungan internasional dan keamanan. Meskipun demikian bukan berarti keinginan masyarakat Greenland untuk merdeka dari Denmark sirna begitu saja. “Greenland mengalami ‘Denmark-isasi’ setelah Perang Dunia II hingga memunculkan gerakan kemerdekaan meski baru menghasilkan ‘Home Rule’ atau pemerintahan mandiri pada 1979 hingga lebih jauh menghasilkan Undang-Undang Pemerintahan Mandiri pada 2009,” tulis Ulrik Pram Gad, Uffe Jakobsen, dan Jeppe Strandsbjerg dalam “Politics of Sustainability in the Arctic: A Research Agenda” yang termuat dalam Northern Sustainabilities: Understanding and Addressing Change in the Circumpolar World Satu dari sekian kasus “Denmark-isasi” yang kontroversial adalah penetapan kebijakan perempuan Inuit di Greenland untuk menggunakan alat kontrasepsi secara paksa untuk membatasi pertumbuhan populasi pada 1960-an dan 1970-an. Baru pada September 2025, PM Denmark Mette Frederiksen menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemerintah Denmark. “Hari ini, hanya ada satu hal yang bisa dikatakan: Maaf. Maaf atas segala hak yang dirampas dari Anda dan rasa sakit disebabkan oleh itu. Sebuah bab dalam sejarah bersama kita yang seharusnya tak pernah tertulis. Atas nama [Pemerintah] Denmark. Maaf,” ujar PM Frederiksen, dilansir ABC , 25 September 2025. Kini, dengan adanya ancaman aneksasi dari Trump, masyarakat dan politikus yang terus mengupayakan kemerdekaan Greenland seolah mendapat musuh baru. Salah satunya sebagaimana yang disuarakan Aki-Matilda Høegh-Dam, anggota Parlemen Greenland termuda (22 tahun) dari Partai Naleraq yang pro-kemerdekaan. “Dalam banyak cara, kami terisolasi dari dunia selama 300 tahun, terutama dalam hal hubungan luar negeri. Namun sekarang kami terpojok dan ini semua membuat masyarakat gelisah. Semua partai di Greenland menyatakan bahwa kami tidak ingin jadi orang Amerika –dan kami juga tidak ingin jadi orang Denmark. Kami ingin jadi orang Greenland. Kami sudah punya satu penjajah; kami tidak butuh penjajah baru,” tandas Høegh-Dam, dilansir Al Jazeera , Selasa (13/1/2026).

KOMIKA Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena pertunjukan komedi tunggalnya bertajuk “Mens Rea” dianggap menghasut dan menodai agama. Dalam penampilan itu, Pandji tak sekadar berkomedi, tapi juga melempar kritik sosial kepada penyelenggara negara seperti Polri dan TNI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan secara umum pemerintahan Prabowo Subianto.  Salah satu sentilannya yang menuai sorotan menyebut Wapres Gibran mengantuk karena matanya sayu. Cara Pandji dalam berkomedi pun menuai pro dan kontra. Ada yang mengatakan komedi Pandji mengarah ke penghinaan secara fisik, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Bagi yang membelanya, materi itu sebagai ekspresi kritik sosial dengan bumbu komedi.  Komedi bertujuan untuk menghibur penonton. Ia bisa juga menjadi alat kritik sosial. Namun, komedi terkadang menimbulkan masalah bagi komedian. Entah karena silap lidah atau memang blunder yang disengaja. Hal ini pernah terjadi kepada pelawak Jojon di masa Orde Baru.  “Pelawak Jojon juga pernah silap saat melucui gambar di lembar uang kertas dengan perumpamaan yang terkesan merendahkan martabat. Buntutnya Jojon lama tidak muncul melawak di televisi,” demikian diberitakan Analisa , 16 Maret 1997.  Jojon yang bernama lengkap Djuhri Masdjan adalah salah satu pentolan Jayakarta Grup. Kelompok lawak ini beranggotakan Cahyono, Jojon, Suprapto alias Ester, dan Uuk. Sebagai maskot Jayakarta Grup, Jojon dikenal dengan banyolannya yang kocak dibalut aksi culun dan lugu. Selain itu, penampilannya dalam berkomedi juga terbilang nyentrik. Jojon selalu mengenakan kumis tengah menyerupai Charlie Chaplin serta celana kodok yang dipakai ketinggian. Gaya busana Jojon ini melahirkan jenama fesyen “celana Jojon” yang populer pada dekade 1990-an.  Hari nahas bagi Jojon datang ketika grupnya tampil di salah satu televisi swasta pada 1994. Dalam sebuah sketsa komedi, Jojon terlibat tebak-tebakan dengan tandemnya, Suprapto. Bermula dari pertanyaan Suprapto tentang gambar-gambar pada pecahan uang kertas rupiah.  “Uang 500 gambar apa?” tanya Jojon.  “Monyet,” kata Jojon.   Uang kertas pecahan 500 rupiah saat itu bergambar orang utan sebagai kampanye satwa nasional yang dilindungi. Ikon orang utan dalam uang 500 emisi tahun 1992 beredar hingga 1999.  “Kalau uang 50.000?” Suprapto melempar umpan lagi.  Jojon yang terdesak nyeletuk, “bapaknya monyet.”  Punchline dari Jojon begitu berani dan mengejutkan. Uang pecahan 50.000 itu bergambar Presiden Soeharto yang baru saja dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan. Apalagi Grup Jayakarta tampil rutin dalam program komedi di stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) milik Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, putri sulung Presiden Soeharto.  Pentas pun dihentikan. Para personel Jayakarta saling menyalahkan satu sama lain. Akibatnya lebih fatal bagi Jojon.  Lelucon Jojon memang tak sampai membuatnya kena cekal atau diseret ke dalam tahanan. Namun, menurut Adi Jojon, anak sulung Jojon, kejadian itu membuat Jojon kehilangan “periuk nasi” untuk sementara waktu. Tak ada stasiun televisi yang mau mengundang Jojon untuk manggung.  “Akhirnya sempat dirumahkan. Sempat tidak ada show kemana-mana,” tutur Adi dalam siniar Humoria Indonesia berjudul “ Kesaksian Putra Jojon tentang 500 Monyet dan Soeharto ”.  Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah tawaran melawak sepi, Jojon tak lagi menjadi bagian dari Jayakarta Grup. Menurut Cahyono, keluarnya Jojon karena perbedaan prinsip di antara mereka, khususnya dalam soal keuangan. Posisi Jojon pun digantikan oleh orang lain.  “Ya, sejak kasus itu mencuat di media massa, kami sudah positif tidak menggunakan Jojon, jadi Jojon bukan anggota Jayakarta lagi,” kata Cahyono dalam Bali Post , 14 April 1996.  Masa karantina Jojon baru berakhir pada 2003. Setelah rezim berganti, Jojon kembali melawak. Tak lagi bersama Jayakarta, Jojon bersolo karier sebagai pelawak tunggal.  Jojon tentu belajar dari pengalaman sebelumnya untuk lebih hati-hati dalam melempar guyonan. Dengan ciri khasnya yang tak lekang, ia perlahan-lahan eksis lagi di panggung hiburan. Tak hanya di pentas lawak, Jojon mulai merambah ke dunia film dan serial televisi. Ia juga langganan mengisi acara televisi untuk program komedi. Pada 2006, Jojon memenangkan nominasi SCTV Award untuk kategori Lifetime Achievement Award (Penghargaan Prestasi Seumur Hidup). Hingga akhir hayatnya, Jojon terus berkiprah sebagai komedian, menjadikannya sebagai salah satu pelawak legendaris Indonesia. Jojon wafat pada 6 Maret 2014 dalam usia 66 tahun.*

PERTUMBUHAN ekonomi Amerika Serikat yang begitu pesat di sepanjang tahun 1920-an mendorong banyak orang mengalihkan tabungan ke saham. Kala itu, harga saham meningkat lebih dari empat kali lipat dari titik terendah pada 1921 hingga puncaknya pada Agustus 1929. Tak hanya orang-orang dari kalangan atas, para pekerja biasa dari golongan kelas menengah juga meramaikan pasar saham yang berpusat di New York Exchange, Wall Street, New York City. Namun , kemakmuran yang dirasakan orang-orang Amerika di dekade 1920-an berujung pada krisis ekonomi yang dikenal dengan The Great Depression atau Depresi Besar . Disebut sebagai krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern, Depresi Besar melanda Amerika dari tahun 1929 hingga awal Perang Dunia II pada 1939. Gelombang PHK terjadi di mana-mana . S alah satu yang terdampak PHK adalah Alfred Mosher Butts, pekerja di sebuah firma arsitektur di New York City.

PERNAH suatu masa celana cutbrai menjadi tren. Pedangdut Achmad Rafiq, yang meninggal 19 Januari lalu, didaulat sebagai orang yang mempopulerkannya. Dia memboyong goyang pinggul dan gaya kostum mencolok ke dangdut bersama celana panjang cutbrai khas yang dikenal sebagai “celana A. Rafiq.” Orang datang ke penjahit cukup bilang, “Tolong jahitin celana A. Rafiq. Orang (penjahit) sudah tahu. Itu tidak bisa hilang dalam sejarah,” kata A. Rafiq kepada Andrew N. Weintraub dalam Dangdut Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia.

ROBERTUS ROBERT, aktivis demokrasi dan HAM, ditangkap polisi terkait orasinya dalam aksi Kamisan pada 28 Februari 2019. Dosen dan ketua jurusan sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu lantang menentang masuknya kembali militer aktif ke pemerintahan seperti pada masa lalu yang disebut dwifungsi ABRI . Dalam orasinya, Robet mengajak teman-teman muda untuk mengingat lagu yang dinyanyikan pada masa Reformasi tahun 1998. Lagu ini sudah populer sejak 1990-an.